Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemnaker

  • THR buat Ojol Kewajiban atau Imbauan? Ini Jawaban Kemnaker

    THR buat Ojol Kewajiban atau Imbauan? Ini Jawaban Kemnaker

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka-bukaan soal nasib tunjangan hari raya (THR) untuk ojek online (ojol) tahun ini. Seperti diketahui, ojol telah menuntut agar mereka mendapat THR selayaknya karyawan di perusahaan.

    Menurut Indah THR untuk menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya THR adalah bagian dari budaya bangsa Indonesia untuk sama-sama bergembira menyambut hari raya keagamaan.

    “Untuk THR Ojol, memang menjadi perhatian pemerintah. Karena THR Keagamaan adalah bagian dari budaya bangsa Indonesia untuk sama-sama bergembira menyambut hari raya keagamaan,” katanya saat dihubungi detikcom, Jumat (14/2/2025).

    Saat dikonfirmasi apakah pemberian THR untuk ojol bersifat wajib atau imbauan seperti tahun-tahun sebelumnya, Indah menyebut hal itu masih dibicarakan. Dalam hal ini pemerintah mengajak ojol hingga manajemen penyedia layanan untuk berdialog.

    “Sedang kami pelajari dulu soal ini ya, saat ini kami masih terus mendiskusikan dengan para pekerja online angkutan dan manajemen perusahaan platform,” jelas Indah.

    Pengumuman soal THR akan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Menurut Indah hal ini berlaku seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

    “Imbauan pemberian THR keagamaan akan diumumkan oleh Pak Menaker, seperti tahun-tahun sebelumnya,” tutupnya.

    (ily/rrd)

  • Wamenaker Mau Minta Bantuan Kapolri Sikat Preman di Kawasan Industri

    Wamenaker Mau Minta Bantuan Kapolri Sikat Preman di Kawasan Industri

    Jakarta –

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan berencana menemui Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Pertemuan itu menindaklanjuti adanya laporan soal Ormas bergaya preman yang mengganggu operasional pabrik dan investasi di sejumlah kawasan industri.

    “Saya akan menemui Kapolri, secara khusus membicarakan masalah ini. Saya yakin Polri akan memberi respon yang bisa menyelesaikan keluhan kawan-kawan pabrik di kawasan industri. Ini kan soal nasib bangsa,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (14/2/2025).

    Noel juga menegaskan, negara harus hadir di tengah-tengah kawasan industri, yaitu berupa keamanan berinvestasi. Aksi premanisme di kawasan industri telah menggagalkan investasi ratusan triliun.

    “Jika ada yang mengganggu penyerapan tenaga kerja, itu musuh rakyat, musuh bersama,” ujarnya.

    Kemnaker juga berencana melaporkan hal ini kepada Polisi Republik Indonesia (Polri). Noel menegaskan premanisme di kawasan industri tidak bisa dibiarkan dan perlu menjadi perhatian semua pihak.

    Kalau pabrik terganggu, apalagi kalau sampai ada rencana investasi yang gagal hanya karena pertimbangan ulah preman, tentu menghambat penyerapan tenaga kerja. “Kalau lapangan kerja gagal tercipta, kan kita semua yang rugi,” tegas Noel.

    Perilaku Ormas bergaya preman, bermula dari pernyataan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar. Ormas sudah sering kali mengganggu operasional pabrik, melakukan demo dan lain-lain. Laporan kepada aparat keamanan juga sudah tak mempan.

    Sudah banyak kawasan industri yang menjadi sasaran Ormas bergaya preman, seperti di kawasan industri Bekasi, Karawang, Batam hingga wilayah Jawa Timur. Kerugian bukan hanya dialami pabrik yang sudah ada, tapi ratusan triliun rencana investasi batal karena ulah preman.

    Pernyataan Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, langsung ditanggapi oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif. Ternyata Kemenperin juga sering menerima keluhan yang sama, betapa preman sangat mengganggu.

    Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin juga mengakui, Pemda Jawa Barat (Jabar) sering menerima keluhan dari para pelaku industri dengan nada yang sama. Bey meminta supaya jangan ada lagi Ormas/preman yang mengganggu operasional pabrik.

    Terkait gagalnya investasi karena faktor perilaku preman, Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, meminta agar para calon investor berdiskusi dengan pihaknya untuk mencari solusi.

    (ily/rrd)

  • Menaker Yassierli Minta Aspek Indonesia Berkontribusi untuk Bangsa

    Menaker Yassierli Minta Aspek Indonesia Berkontribusi untuk Bangsa

    loading…

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa usia Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia yang telah mencapai 26 tahun menandakan kematangan organisasi. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa usia Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia yang telah mencapai 26 tahun menandakan kematangan organisasi. Hal itu dikatakannya sebagai keynote speaker dalam seminar nasional bertajuk Membangun Kemitraan Hubungan Industrial Sektor Commerce Indonesia yang digelar Aspek Indonesia di Hotel Balairung, Jakarta Pusat.

    “Aspek harus siap berkolaborasi dengan berbagai pihak dan berkontribusi lebih besar untuk kemajuan bangsa,” kata Yassierli, Kamis (13/2/2025).

    Yassierli menyampaikan terkait hubungan industrial, Indonesia memiliki DNA bangsa yang guyub dan menjadikan musyawarah dan nilai kemanusiaan serta spiritualitas yang terkandung dalam Pancasila sebagai modal besar dan fondasi dalam membangun hubungan industrial yang harmonis.

    Dalam aspek produktivitas, Menaker juga menekankan agar Aspek terlibat positif dalam usaha meningkatkan produktifitas industri, terutama di masing-masing perusahaan anggota dari afiliasinya.

    Adapun seminar tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait dalam sektor ketenagakerjaan dan hubungan industrial, dengan tujuan untuk memperkuat kemitraan antara serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah demi kemajuan sektor commerce Indonesia.

    Selain Menaker, seminar ini juga mengundang sejumlah tokoh penting lainnya seperti Alice Chang (Direktur UNI Apro Commerce), Katsutoshi Matano (Komite Eksekutif Pusat dan Direktur Hubungan Internasional UA Zensen Japan), Muhamad Rusdi (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia), Solihin (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia), Abun Jufar Jaya (Kepala Divisi Sumber Daya Manusia), dan Ayako Nakata (Asisten Direktur Hubungan Internasional UA Zensen Japan).

    Presiden Aspek Indonesia M. Rusdi menegaskan bahwa Aspek Indonesia siap bertransformasi menjadi organisasi yang lebih maju, modern, serta konstruktif dan kontributif bagi semua stakeholder, baik anggota, afiliasi, perusahaan, maupun pemerintah. “Kami berkomitmen untuk mendukung perkembangan industri yang memberikan kesejahteraan bagi para pekerja,” ujar Rusdi dalam sambutannya.

    Sementara itu, Alice Chang menyampaikan pentingnya dialog konstruktif antara serikat pekerja dan manajemen. “Perundingan yang baik akan menghasilkan solusi terbaik bagi perusahaan dan seluruh karyawan,” kata Alice.

    Ayako Nakata juga menekankan pentingnya transparansi dalam merumuskan program kesejahteraan karyawan. “Kerja sama yang terbuka antara trade union dan perusahaan sangat penting dalam meningkatkan produktivitas serta memastikan kesejahteraan karyawan,” katanya.

    Seminar ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan yang lebih baik antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, guna menciptakan iklim industri yang lebih kondusif dan sejahtera di Indonesia.

    (rca)

  • Efisiensi Anggaran, Kemenaker Fokus pada Digitalisasi dan Kolaborasi

    Efisiensi Anggaran, Kemenaker Fokus pada Digitalisasi dan Kolaborasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai melakukan efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dilakukan dengan menyisir pengeluaran yang dapat dikurangi tanpa mengurangi kualitas layanan ketenagakerjaan.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan efisiensi ini menjadi keharusan dan tantangan bagi Kemenaker.

    “Kami telah mengidentifikasi anggaran yang bisa diefisiensikan pada 2025. Ini juga mendorong perubahan cara kerja di lingkungan Kemenaker,” ujar Yassierli di kantor Kemenaker, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Salah satu strategi yang diterapkan adalah pemanfaatan teknologi digital. Aktivitas yang dapat dilakukan secara online akan dialihkan ke sistem digital guna mengurangi biaya operasional dalam rangka efisiensi anggaran.

    Selain itu, Kemenaker juga memperkuat kolaborasi lintas kementerian agar program ketenagakerjaan lebih efektif dan efisien.

    “Kami memiliki balai latihan kerja, kurikulum, instruktur, dan sertifikasi yang bisa diintegrasikan dengan kementerian lain,” jelas Yassierli.

    Efisiensi anggaran ini juga membuka peluang sinergi dengan berbagai program kementerian lain, seperti Badan Gizi Nasional yang memiliki program makan bergizi gratis dan Kementerian UMKM dengan program kewirausahaan.

    “Kami bisa menyinergikan program ini dengan kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri, sehingga efisiensi tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas layanan,” tambahnya.

    Dengan pendekatan digitalisasi dan kolaborasi lintas kementerian, Kemnaker optimistis dapat menjalankan efisiensi anggaran 2025 tanpa mengurangi efektivitas program ketenagakerjaan di Indonesia.

  • Menteri UMKM siap jaga daya saing usaha di tengah efisiensi anggaran

    Menteri UMKM siap jaga daya saing usaha di tengah efisiensi anggaran

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman dalam Raker/RDP bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). (ANTARA/HO/Kementerian UMKM RI)

    Menteri UMKM siap jaga daya saing usaha di tengah efisiensi anggaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 11:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan komitmennya untuk memastikan UMKM tetap berdaya saing di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tahun anggaran 2025.

    Dikutip dari keterangan resmi di Jakarta pada Kamis, Maman menyiapkan sejumlah strategi dan langkah konkret seperti evaluasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR), kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, hingga pembentukan holding UMKM guna meningkatkan daya saing produk lokal.

    Ia menyoroti selama ini penyaluran KUR cenderung berjalan stagnan tanpa evaluasi yang mendalam, sehingga kualitasnya mengalami penurunan.

    “KUR ini program yang luar biasa, tapi sering kali berjalan begitu saja tanpa evaluasi yang ketat. Akibatnya, banyak UMKM yang kesulitan mengakses dana karena kendala seperti agunan untuk pinjaman kecil atau kuota yang cepat habis,” kata Maman.

    Untuk itu, pihaknya merancang sistem monitoring yang lebih ketat, di mana distribusi KUR akan dievaluasi setiap dua bulan di berbagai wilayah, serta mengajak Komisi VII DPR RI untuk turut terlibat dalam pengawasan distribusi KUR.

    “Langkah ini diambil agar pengawasan tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga hingga ke level manajer area, guna memastikan bahwa penyaluran KUR benar-benar berjalan sesuai kebutuhan UMKM,” ujarnya.

    Menteri UMKM pun menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem UMKM. Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan adalah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyediaan pelatihan bagi pengusaha UMKM.

    Ia menjelaskan bahwa ketimbang membangun pusat pelatihan baru, kementeriannya akan memanfaatkan balai latihan kerja (BLK) yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dengan pendekatan ini, pelatihan bagi UMKM dapat berjalan lebih efisien, tanpa harus membebani anggaran dengan pembangunan infrastruktur baru.

    “Kami dengan Kementerian Ketenagakerjaan sepakat melakukan program kolaborasi bersama menggelar pelatihan UMKM dengan memanfaatkan balai latihan kerja,” kata dia.

    Di sisi lain, Menteri Maman juga menilai keterlibatan perusahaan besar dan BUMN dalam mendukung UMKM masih bersifat Corporate Social Responsibility (CSR) dan belum menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang.

    “Kami mendorong konsep business to business, di mana UMKM tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi menjadi bagian dari rantai pasok industri besar. Dengan demikian, konektivitas antara UMKM dan perusahaan besar bisa lebih terjaga dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Cara Daftar dan Dapat Tiket Cek Kesehatan Gratis, Ikuti Panduan Ini – Halaman all

    Cara Daftar dan Dapat Tiket Cek Kesehatan Gratis, Ikuti Panduan Ini – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Bingung mau ikut program Cek Kesehatan Gratis (CKG), ada tiga cara untuk daftar dan dapat tiket cek kesehatan gratis.

    Masyarakat yang ingin cek kesehatan gratis bisa mendaftar dan dapat tiket melalui sistem online dan langsung datang ke puskesmas.

    Pemeriksaan kesehatan kni  sudah bisa dirasakan masyarakat mulai Senin 10 Februari 2025.

    Cek kesehatan gratis bisa dilakukan di puskemas maupun klinik yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI).

    Melalui deteksi yang lebih awal, diharapkan meningkatkan angka kesembuhan pada penyakit seperti jantung dan kanker, serta menurunkan angka kematian akibat penyakit-penyakit tersebut.

    Berikut tiga cara cara daftar dan dapat tiket cek kesehatan gratis:

    1. Lewat Aplikasi SATUSEHAT Mobile

    CARA DAFTAR CKG – Seorang warga sedang membuka aplikasi SATUSEHAT Mobile pada Rabu (12/2/2025). Masyarakat yang ingin cek kesehatan gratis bisa mendaftar dan dapat tiket melalui sistem online maupun datang langsung ke puskesmas. Ada tiga cara untuk daftar dan dapat tiket cek kesehatan gratis. (Tribunnews.com/Rina Ayu)

    Buka aplikasi SATUSEHAT Mobile

    Login menggunakan email,nomor HP, PIN atau biometrik;

    Masuk ke menu Cek Kesehatan Gratis;

    Pilih Tiket Pemeriksaan

    Tekan tombol Buat Tiket Baru

    Isi dan lengkapi data diri

    Pilih jadwal dan lokasi pemeriksaan
    Periksa kembali data dan tekan

    Simpan jika sudah benar

    Pendaftaran berhasil dan tiket akan muncul

    Tunjukkan nomor tiket ke petugas kesehatan saat
    datang ke Puskesmas

    2. Melalui WhatApp Chatbot Kemenkes

    CEK KESEHATAN GRATIS – Tangkap layar akun Instagram @kemnaker yang diambil pada Selasa (11/2/2025). Bagaimana tahapan cek kesehatan gratis? (Tangkap layar akun Instagram @kemnaker)

    Ketik Halo / Hi ke nomor WhatsApp Chatbot Kemenkes RI 0811 10 500 567

    Pilih tombol Cek Kesehatan Gratis

    Pilih YA untuk melanjutkan pendaftaran CKG

    Pilih TIDAK untuk kembali ke laman utama

    Ikuti arahan langkah selanjutnya dengan klik link yang diberikan

    Isi formulir dengan lengkap

    Setelah selesai, nantikan notifikasi sesuai tanggal kehadiran yang sudah dipilih

    3. Daftar Langsung ke Puskesmas

    CEK KESEHATAN GRATIS – Pasien yang sedang menunggu giliran masuk untuk cek kesehatan gratis di Puskesmas Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat mencoba berfoto untuk kenang-kenangan dan upload ke media sosial, Rabu (12/2/2025). (Tribunnews/Gabriela Irvine Dharma)

    Daftar langsung ke Puskesmas terdekat

    Pastikan membawa KTP/KK/BPJS/KIA

    Pindai QR Code Daftar Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas

    Isi formulir dengan lengkap  Pindai QR Code Skrining Mandiri di Puskesmas dan isi skrining

    Setelah selesai, pemeriksaan akan dilakukan sesuai antrian.

    Masyarakat bisa memilih jadwal cek kesehatan gratis mulai dari tanggal ulang tahun sampai 30 hari setelahnya.

  • Prabowo Prioritaskan Makan Gratis, Pakar: Sektor Lain Bisa Terancam

    Prabowo Prioritaskan Makan Gratis, Pakar: Sektor Lain Bisa Terancam

    Malang (beritajatim.com) – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran pada APBN 2025. Menurut, Novy Setia Yunas, S.IP., M.IP., pakar ilmu politik Universitas Brawijaya salah satu alasan utama pemotongan anggaran ini adalah pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    MBG, kata Novy, menjadi janji utama kampanye Prabowo-Gibran. Namun, kebijakan ini memicu kekhawatiran karena pemangkasan anggaran juga berdampak pada sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

    Menurut Novy Setia Yunas, langkah ini harus dianalisis secara kritis. Dosen lulusan Universitas Airlangga ini menyebut bahwa efisiensi anggaran memang perlu. Namun, jika dilakukan tanpa perhitungan matang mak bisa melemahkan sektor-sektor penting.

    “Kementerian Kesehatan, misalnya, mengalami pemotongan Rp19 triliun yang bisa mengganggu layanan kesehatan gratis,” ujarnya.

    Di sisi lain, Kementerian Agama mendapat pengurangan dana operasional sekolah madrasah dan pelatihan guru. Kemudian, Kementerian Ketenagakerjaan mendapat penundaan program pelatihan berbasis kompetensi.

    “Ada juga Kementerian PUPR mengalami proyek infrastruktur utama yang berpotensi tertunda,” ujar Novy.

    Ia menilai kebijakan efisiensi ini sebenarnya berniat baik. Apalagi, selama ini banyak anggaran yang selama ini tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti seminar dan studi banding yang tidak efektif.

    “Lebih baik anggaran besar yang tidak relevan dialihkan ke program yang benar-benar menyentuh rakyat.”

    Selain mengurangi potensi kebocoran anggaran, kebijakan ini juga diyakini akan meningkatkan efektivitas APBN 2025.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo-Gibran, yang membutuhkan anggaran besar. Namun, dengan efisiensi yang dilakukan, muncul pertanyaan besar.

    “Apakah program ini benar-benar lebih penting dibandingkan kesehatan dan pendidikan?

    Apakah pemangkasan anggaran tidak akan berdampak buruk bagi pelayanan publik jangka panjang?,” tanyanya.

    Jika kebijakan ini tidak dikelola dengan baik, bisa jadi program makan gratis terlaksana, tetapi sektor vital lain justru berpotensi untuk lumpuh. [dan/ian]

  • DTSEN dapat berdayakan masyarakat keluar dari bansos

    DTSEN dapat berdayakan masyarakat keluar dari bansos

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai melaksanakan Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (11/2/2025). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.

    Mensos: DTSEN dapat berdayakan masyarakat keluar dari bansos
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat memberdayakan masyarakat untuk keluar dari bantuan sosial (bansos) karena dapat menyajikan data keluarga penerima manfaat (KPM) secara lebih akurat.   

    Gus Ipul menyampaikan tersebut saat melaksanakan Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa, untuk merencanakan program-program pemberdayaan masyarakat agar segera ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga lain. 

    “Itu dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan keluarga penerima manfaat (KPM), misalnya mereka punya usaha dan usahanya masuk kecil-menengah, bisa ke UMKM. Kalau dia punya usaha di bidang industri kreatif, bisa ikut ke Kementerian Ekonomi Kreatif, kalau dia bergerak di dunia koperasi, bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian Koperasi dan begitu seterusnya,” katanya.

    Ia menegaskan, apabila KPM tidak memiliki usaha dan ingin bekerja, maka bisa disalurkan ke Kementerian Ketenagakerjaan. 

    “Jadi nanti kita bekerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan kementerian-kementerian lain yang punya program untuk peningkatan kapasitas keterampilan dari mereka yang selama ini menjadi penerima manfaat dari Kemensos,” ujar dia. 

    Gus Ipul mengemukakan, program-program akan terus berkelanjutan untuk mewujudkan target penurunan kemiskinan ekstrem nol persen sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita punya target-target untuk menurunkan kemiskinan sesuai dengan arahan dari Presiden. Jadi, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) nanti DTSEN itu, kita akan mempelajari, kita akan uji petik di lapangan, dan sekaligus kemudian nanti kita akan periksa lebih jauh tentang profil-profil yang selama ini telah menerima bansos dari pemerintah,” paparnya. 

    Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengemukakan pentingnya proses graduasi masyarakat penerima manfaat dari bansos pemerintah agar penerima bantuan sosial tidak terus-menerus ketergantungan.  

    “Salah satunya kita ingin agar yang telah menerima bantuan terus-menerus ini naik kelas, setiap rapat kita telusuri data per data dan bersyukur dengan semakin tuntasnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini, semakin jelas para penerima manfaat juga KPM untuk terus kita tingkatkan kesejahteraannya,” kata Muhaimin.

    Selain itu, lanjut dia, Kemenko PM juga akan terus berusaha dengan seluruh efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan prioritas pada program-program atau kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, salah satunya bansos untuk masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Kalender Bulan Maret 2025, Ini Daftar Hari Besar Nasional dan Internasionalnya – Halaman all

    Kalender Bulan Maret 2025, Ini Daftar Hari Besar Nasional dan Internasionalnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Simak daftar hari besar nasional dan internasional bulan Maret 2025.

    Pada bulan Maret 2025, terdapat 31 hari di kalender dalam sebulan.

    Menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor: 1017 Tahun 2024, Nomor: 2 Tahun 2024, dan Nomor: 2 Tahun 2024, pada bulan Februari 2025, pada bulan Maret 2025, akan ada 2 hari libur nasional dan 1 cuti bersama.

    Pada 29 Maret diperingati sebagai perayaan Hari Suci Nyepi, Tahun Baru Saka 1947.

    Sementara pada 31 Maret diperingati sebagai hari Idulfitri 1446 Hijriah.

    Namun tampaknya ada beberapa hari besar nasional dan internasional di bulan Maret 2025, seperti hari Kehakiman Nasional hingga Hari Bipolar sedunia.

    Daftar Hari Besar Nasional Bulan Maret 2025

    1 Maret 2025: Hari Peringatan Peristiwa Serangan Umum di Jogja

    1 Maret 2025: Hari Kehakiman Nasional

    6 Maret 2025: Hari Kostrad

    9 Maret 2025: Hari Musik Nasional

    10 Maret 2025: Hari Persatuan Artis Film Indonesia

    11 Maret 2025: Hari Supersemar

    17 Maret 2025: Hari Perawat Nasional

    18 Maret 2025: Hari Arsitektur Indonesia

    24 Maret 2025: Hari Peringatan Bandung Lautan Api

    30 Maret 2025: Hari Film Indonesia

    Daftar Hari Besar Internasional Bulan Maret 2025

    1 Maret 2025: Hari Rumput Laut Sedunia

    1 Maret 2025: Hari Lamun Sedunia

    3 Maret 2025: Hari Tenis Sedunia

    3 Maret 2025: Hari Satwa Liar Sedunia

    4 Maret 2025: Hari Obesitas Sedunia

    4 Maret 2025: Hari Perlawanan Terhadap Eksploitasi Seksual Sedunia

    5 Maret 2025: Hari Informasi Arsitektur Sedunia

    7 Maret 2025: Hari Doa Sedunia

    8 Maret 2025: Hari Perempuan Internasional

    12 Maret 2025: Hari Glaukoma Sedunia

    14 Maret 2025: Hari Tidur Sedunia

    15 Maret 2025: Hari Pidato Sedunia

    20 Maret 2025: Hari Kesehatan Mulut Sedunia

    20 Maret 2025: Hari Storytelling Sedunia

    21 Maret 2025: Hari Hutan Sedunia

    22 Maret 2025: Hari Air Sedunia

    24 Maret 2025: Hari Tuberkulosis Sedunia

    27 Maret 2025: Hari Teater Sedunia

    30 Maret 2025: Hari Bipolar Sedunia

    Daftar Hari Libur Nasional 2025

    1 Januari (Rabu) Tahun Baru 2025 Masehi

    27 Januari (Senin) Isra Mikraj Nabi Muhammad saw.

    29 Januari (Rabu) Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

    29 Maret (Sabtu) Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

    31 Maret (Senin) Idulfitri 1446 Hijriah

    1 April (Selasa) Idulfitri 1446 Hijriah

    18 April (Jumat) Wafat Yesus Kristus

    20 April (Minggu) Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)

    1 Mei (Kamis) Hari Buruh Internasional

    12 Mei (Senin) Hari Raya Waisak 2569 BE

    29 Mei (Kamis) Kenaikan Yesus Kristus

    1 Juni (Minggu) Hari Lahir Pancasila

    6 Juni (Jumat) Iduladha 1446 Hijriah

    27 Juni (Jumat) 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah

    17 Agustus (Minggu) Proklamasi Kemerdekaan

    5 September (Jumat) Maulid Nabi Muhammad saw.

    25 Desember (Kamis) Kelahiran Yesus Kristus

    Daftar Cuti Bersama 2025

    28 Januari (Selasa)  Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

    28 Maret (Jumat) Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

    2 April (Rabu) Idulfitri 1446 Hijriah

    3 April (Kamis) Idulfitri 1446 Hijriah

    4 April (Jumat) Idulfitri 1446 Hijriah

    7 April (Senin) Idulfitri 1446 Hijriah

    13 Mei (Selasa) Hari Raya Waisak 2569 BE

    30 Mei (Jumat) Kenaikan Yesus Kristus

    9 Juni  (Senin) Idul Adha 1446 Hijriah

    26 Desember (Jumat) Kelahiran Yesus Kristus

    (Tribunnews.com/Oktavia WW)

  • Menaker Buka Suara soal Kabar PHK Massal Karyawan RRI

    Menaker Buka Suara soal Kabar PHK Massal Karyawan RRI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara mengenai kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di lingkungan Lembaga Penyiaran Republik Indonesia (RRI).

    Yassierli menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih menunggu laporan tersebut dari lembaga penyiaran tersebut.

    “Kita sedang menunggu laporannya, kita tunggu ya,” kata Yassierli kepada Bisnis, Senin (10/1/2025).

    Juru Bicara RRI Yonas Markus Tuhuleruw sebelumnya mengungkap, anggaran LPP RRI tahun ini dipangkas sekitar Rp300 miliar atau sepertiga dari pagu 2025 sebesar Rp1,7 triliun. Salah satu komponen yang paling banyak dipangkas yakni biaya operasional.

    Akibat adanya pemangkasan biaya operasional, pihaknya mempertimbangkan untuk tidak menggunakan jasa para tenaga lepas. Mengingat, postur anggaran untuk pembayaran pekerja lepas bersumber dari biaya operasional.

    Namun, hal tersebut menjadi pilihan terakhir yang akan ditempuh oleh RRI, mengingat para pekerja lepas sudah bekerja cukup lama untuk lembaga penyiaran tersebut.

    “Kami prihatin juga dengan kondisi itu. Namun demikian itu adalah pilihan terakhir nantinya,” kata Yonas kepada Bisnis, Senin (10/2/2025).

    Kendati terdapat sejumlah satuan kerja (satker) di daerah yang memilih menghentikan sementara para pekerja lepas imbas anggaran yang terbatas, Yonas menilai kebijakan yang diambil bertujuan untuk mengantisipasi persoalan yang mungkin bakal terjadi di masa depan.

    Saat ini, lanjut dia, sejumlah satker daerah tengah mengupayakan adanya subsidi silang dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda), sehingga tenaga-tenaga lepas ini akan diseleksi kembali untuk bisa menempati posisi seperti kontributor, pengisi acara siaran, dan lainnya. 

    Di sisi lain, Yonas menegaskan bahwa tenaga lepas tidak dikategorikan sebagai pegawai kontrak. 

    “Jadi mereka bukan pegawai kontrak bulanan, tidak. Mereka adalah tenaga lepas yang pekerjaannya itu dibayar per jam, atau per kegiatan. Setelah mereka bekerja selesai, mereka bisa bekerja di tempat lain,” jelas Yonas. 

    Dia juga menegaskan, aparatur sipil negara dalam hal ini pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tidak terdampak efisiensi anggaran. 

    “Kami yakinkan bahwa dua pegawai ini yang disebut dengan ASN, PNS dan P3K, tidak terkena dampak apapun,” tegasnya.

    Yonas juga menjamin adanya pemangkasan anggaran tidak akan mengurangi kualitas program-program RRI.

    “Prinsipnya, efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah tetap ditindaklanjuti oleh RRI dengan tidak mengabaikan siaran konten-konten kita untuk layanan publik. Kami jamin layanan publik tetap jalan,” pungkasnya.