Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemnaker

  • Menaker Sebut Aplikator Komitmen Bayar THR Ojol, Besarannya Masih Dibahas

    Menaker Sebut Aplikator Komitmen Bayar THR Ojol, Besarannya Masih Dibahas

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan sejauh ini para aplikator ojek online (ojol) telah menerima aspirasi soal pencairan THR yang diajukan oleh para mitra pengemudi ojol. Sebagai mitra dan bukan karyawan, pemberian THR ojol selama ini memang tidak ada landasan hukumnya.

    Namun, Yassierli menyatakan aplikator sudah memahami permintaan itu. Saat ini pihaknya dan aplikator sedang menggodok formula terbaik untuk pencairan THR bagi driver ojol.

    “Konkretnya ya kita yakin pengusaha bisa memahami aspirasi ojol juga terkait dengan THR. Ini masalah besarannya dan formulanya seperti apa, ini yang sedang kami inikan (bahas),” tegas Yassierli ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    “Kita berharap pokoknya begitu,” tambahnya ketika dikonfirmasi lebih lanjut soal kepastian THR buat driver ojol bakal cair.

    Soal kapan formulasi THR driver ojol akan rampung dibahas, Yassierli cuma bisa bilang pihaknya berupaya agar beleid itu sesegera mungkin bisa diterbitkan.

    “Saya berharap sesegera mungkin, karena ini kan masalah keuangan mereka harus ada simulasi yang harus dipersiapkan kan? Kita tunggu nanti dari sini dalam beberapa hari akan finalisasi dengan pengusaha,” kata Yassierli.

    (kil/kil)

  • Ojol Demo Besar-besaran Minta THR, Menaker Yassierli Buka Suara

    Ojol Demo Besar-besaran Minta THR, Menaker Yassierli Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi permintaan tunjangan hari raya (THR) yang menjadi bagian unjuk rasa atau demo dari pengemudi ojek online (ojol). 

    Dia mengungkapkan bahwa pihaknya telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan perwakilan pekerja maupun pengusaha guna mencari solusi terbaik terkait aspirasi tersebut. 

    “Ya sebenarnya kan sebelum demo, kami sudah bertemu beberapa kali dengan perwakilan pekerja. Kemudian, kami juga sudah dua kali bertemu dengan pengusaha. Mereka berjanji bahwa akan menyambut aspirasi ini dengan baik dan tetap menjaga kondusivitas,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (17/2/2025).

    Mengenai solusi bagi pengemudi ojol, Yassierli menjelaskan bahwa pihak pengusaha telah memahami permintaan tersebut dan sedang berupaya mencari formula terbaik untuk pemberian THR. 

    “Pengusaha juga sudah memahami dan mencoba mencari formula terbaiknya. Itu yang kita tunggu nanti,” imbuhnya.

    Ketika ditanya apakah sudah ada solusi konkret terkait hal ini, Yassierli menyebutkan bahwa pihaknya masih berupaya memastikan agar pengusaha memahami aspirasi para pengemudi ojol. 

    “Konkritnya, ya kita yakin pengusaha bisa memahami aspirasi ojol terkait THR ini. Masalahnya sekarang pada besaran dan formulanya seperti apa. Itu yang sedang kami bahas,” katanya. 

    Kendati demikian, Yassierli berharap bahwa pengusaha dapat segera merealisasikan agar pengemudi ojol dipastikan akan mendapatkan THR,

    “Kami berharap begitu,” tegasnya.

     Adapun, mengenai target penyelesaian formula THR bagi ojol, Yassierli berharap dapat segera difinalisasi dalam waktu dekat.

    Dengan adanya pembahasan lebih lanjut antara pemerintah dan pengusaha, para pengemudi ojol kini menanti keputusan final terkait hak mereka untuk mendapatkan THR. 

    “Saya berharap sesegera mungkin, karena ini kan masalah keuangan, mereka [pengusaha] harus ada simulasi yang harus dipersiapkan. Kita tunggu dalam beberapa hari ke depan, finalisasi akan dilakukan bersama pengusaha,” pungkas Yassierli.

  • Ojol Demo Setop Narik Penumpang, Jokowi Dulu Warning Soal Gig Economy

    Ojol Demo Setop Narik Penumpang, Jokowi Dulu Warning Soal Gig Economy

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengemudi ojek online (driver ojol) hari ini, Senin (17/2/2025) akan demonstrasi besar-besaran menuntut hak tunjangan hari raya atau THR. Sebelum mengakhiri jabatannya, Jokowi pernah memberikan peringatan keras soal dampak luar biasa dari gig economy atau ekonomi serabutan jika salah kelola.

    Ketua SPAI Lily Pujiati mengungkapkan aksi ojol dilakukan pada Senin (17/2/2025) pagi mulai pukul 10.00 WIB. Aksi akan digelar di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

    “Jadi, 500 sampai 1.000 driver ojol. Dari jam 10.00 sampai selesai,” ungkap dia kepada CNBC Indonesia, Minggu (16/2/2025).

    Saat menjalankan aksi demonya, Lily meminta para driver ojol untuk off beat atau setop menarik penumpang. Hal itu juga dia umumkan kepada driver ojol lainnya bukan hanya di Jakarta tapi daerah lainnya.

    “Sudah kami mengimbau kawan-kawan untuk off beat tanggal 17. Untuk wilayah Sukabumi, Dumai, Pontianak dan Pangkal Pinang akan off beat massal,” bebernya.

    Sementara itu mengenai tuntutan Lily menjelaskan kalau sistem fleksibilitas dalam kemitraan adalah dalih platform untuk menghindar dari kewajiban membayar THR dan hak-hak pekerja kepada pengemudi ojol, taksol dan kurir. Padahal pengemudi ojol jelas telah memberi kontribusi yang signifikan bagi ekonomi.

    “Bisnis platform sangat diuntungkan dengan super profit yang tinggi dengan mengorbankan kesejahteraan pengemudi ojol,” sebutnya.

    Menurutnya, keuntungan platform diperoleh dengan cara tidak membayar upah minimum dan hak pekerja lainnya seperti upah lembur, cuti haid dan melahirkan, jam kerja 8 jam. Profit platform di satu sisi terus menghidupkan bisnis platform, tapi di lain pihak justru mematikan kesejahteraan pengemudi ojol, taksol dan kurir. Ketidakadilan ekonomi ini akibat platform tidak memberikan hak-hak pekerja seperti yang diatur Undang Undang Ketenagakerjaan.

    “Maka negara harus hadir, Kemnaker harus mengeluarkan kebijakan populis yang jelas berpihak pada pengemudi ojol dan pekerja platform lainnya,” sebutnya.

    Bagi dia, fleksibilitas hubungan kemitraan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat karena setiap platform berlomba untuk menerapkan upah (tarif) murah sehingga yang menjadi korban dan miskin adalah pengemudi ojol, taksol dan kurir. Insentif dari perusahaan platform selama ini tidak menyejahterakan pekerja platform karena itu semua ternyata memaksa pengemudi untuk terus-menerus bekerja tanpa istirahat melebihi ketetapan jam kerja 8 jam.

    Pengemudi ojek online (ojol) menunggu orderan di kawasan Palmerah, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar ojek online di Jakarta bisa mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan cara menggunakan plat kuning dalam upaya mendorong masyarakat untuk beralih ke angkutan umum. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    Pengemudi ojol terpaksa bekerja 17 jam bahkan lebih diakibatkan karena upah (pendapatan) per orderan yang tidak pasti dari hasil perhitungan algoritma platform yang sepihak menguntungkan platform.

    “Maka Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) terus menuntut THR untuk ojol dan mengawal regulasi THR Ojol yang akan diterbitkan Kemnaker melalui aksi ojol 17 Februari tuntut THR ojol di Kemnaker dan juga aksi ojol off bid (matikan aplikasi) massal serentak di berbagai kota pada 17 Februari,” sebutnya.

    Peringatan Jokowi

    Jokowi pernah melontarkan memperingatkan tentang tren gig economy atau ekonomi serabutan. Gig economy adalah sistem ekonomi yang mengutamakan pekerjaan sementara dan kontrak jangka pendek untuk menjalankan sesuatu. Sistem ini yang menjadi dasar dari pola kerja sama platform seperti Gojek dan Grab dengan mitranya.

    Menurut Jokowi, sistem ekonomi serabutan ini harus diperhatikan. Sebab bila tidak dikelola dengan baik, sistem gig economy bisa menjadi masalah di tengah para pekerja di Indonesia.

    Presiden Jokowi Resmikan Pembukaan Kongres ISEI & Seminar Nasional 2024, Surakarta,19 Sep 2024. (Tangkapan layar Biro Setpres RI)

    “Gig economy, hati-hati ini. Ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola baik ini akan jadi tren,” sebut Jokowi, Kamis (19/9/2024).

    Dia khawatir sistem ini justru membuat perusahaan nyaman menggunakan pekerja serabutan dan memberikan kontrak jangka pendek untuk mengurangi risiko ketidakpastian ekonomi. Jika sudah demikian, kesejahteraan pekerja dalam jangka panjang tidak diperhatikan.

    “Takutnya perusahaan jadi maunya hanya memilih pekerja independen, perusahaan memilih pekerja freelancer, memilih kontrak jangka pendek, untuk kurangi risiko ketidakpastian global,” sebut Jokowi.

    Selain driver online, sistem gig economy juga diterapkan di bidang pekerjaan lain seperti industri kreatif, desain, pekerja kebersihan, hingga konstruksi.

    Sistem mitra

    Perusahaan ojek online seperti Gojek dan Grab sering menyebut para drivernya dengan istilah mitra. Status itu menggambarkan hubungan para driver dengan perusahaan.

    Hubungan mitra dipopulerkan oleh raksasa teknologi Uber dan menjadi standar hingga sekarang. Dengan status tersebut. perusahaan menyebut mitra sebagai wirausaha yang bekerja dengan jam kerja dan penghasilan fleksibel.

    Namun mitra tak mendapatkan hak pekerja karena statusnya itu. Mulai dari batasan jam kerja hingga berbagai tunjangan yang didapatkannya, termasuk seperti Tunjangan Hari Raya.

    Foto: Demo pengemudi Uber di Amerika, Rabu (8/52019) (REUTERS/Kate Munsch)

    Meski begitu, berbagai negara melarang praktik implementasi mitra di wilayahnya. Sejumlah negara tersebut mendorong para penyedia layanan untuk mengangkat mitra sebagai karyawan dan memberlakukan hak yang sama dengan para karyawan.

    Berikut 5 negara yang memberikan driver online hak serupa karyawan:

    1. Inggris

    Tahun 2021, Mahkamah Agung setempat menolak banding Uber pada putusan memberlakukan mitra seperti pegawai. Perusahaan harus memberikan hak cuti dengan tanggungan dan gaji minimum.

    Dalam laporan The Guardian, MA menilai kontrak yang dirancang perusahaan menghindari pemenuhan kewajiban dasar karyawan, ini juga tak sah untuk hukum dan tidak bisa ditegakkan.

    Hak menilai para driver memiliki hak yang sama dengan pegawai lain. Perusahaan juga disebut punya kendali, termasuk menentukan tarif dan tidak memberitahu tujuan penumpang pada driver.

    2. Swiss

    Uber kembali menghadapi sidang di Swiss terkait perkara yang hampir sama. Hakim memutuskan perusahaan bukanlah perantara, namun menentukan tarif, mengendalikan aktivitas pengemudi dan menerbitkan faktur ke pelanggan.

    Untuk itulah, driver harus mendapatkan hak untuk pegawai biasa. Termasuk mendapatkan tunjangan sesuai aturan ketenagakerjaan.

    3. Belanda

    Di Belanda, pengemudi Uber juga diputuskan memiliki hak pegawai dan memiliki kesepakatan mengikat seperti yang diimplementasikan pada serikat pengemudi taksi. Pengadilan Amsterdam menyatakan label pengemudi Uber sebagai wirausawan hanya di atas kertas.

    4. Malaysia

    Air Asia memutuskan memberikan hak driver dalam layanan perusahaan seperti pegawai. Misalnya mendapatkan gaji bulanan sebesar RM 3.000 atau sekitar Rp 10 juta dan keuntungan lainnya.

    Mereka akan mendapatkan rekening tabungan Employee Providence Fund (EPF) atau jaminan hari tua dan Social Security Organizations (Sosco) atau jaminan kecelakaan kerja. Mereka juga akan mendapatkan asuransi kesehatan, cuti tahunan hingga tunjangan perjalanan.

    5. Spanyol

    Deliveroo dan Uber Eats dipaksa menganggap mitra sebagai pegawai dan harus memberikan gaji. Keputusan diambil setelah sejumlah keluhan atas kondisi pekerja pengantar makanan di layanan on-demand tersebut.

    (dem/dem)

  • Penyebab Kebakaran Maut di Lokasi Pembangunan Hotel Mewah Korsel Diusut

    Penyebab Kebakaran Maut di Lokasi Pembangunan Hotel Mewah Korsel Diusut

    Jakarta –

    Tim investigasi gabungan bergerak mengusut penyebab kebakaran maut di lokasi pembangunan hotel di Busan, Korea Selatan. Api diduga bermula dari ruang utilitas peralatan perpipaan.

    Dilansir Yonhap News Agency, Senin (17/2/2025), tim investigas yang terdiri dari kepolisian, pemadam kebakaran, serta lembaga lainnya membuat kesimpulan awal usai melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Hotel Banyan Tree pada hari Jumat waktu setempat.

    Peristiwa itu menewaskan enam pekerja dan melukai 27 orang.

    “Titik awal kebakaran diduga berada di dekat peralatan perpipaan di ‘ruang terminal perpipaan.’ Kami akan menarik kesimpulan akhir setelah meninjau kesaksian dari para pekerja pada saat itu dan waktu masuk mereka di CCTV,” kata seorang pejabat polisi.

    Berdasarkan kesaksian, kebakaran diduga bermula karena bahan isolasi yang dimuat di dekat kolam renang di lantai pertama salah satu dari tiga gedung di lokasi tersebut.

    Para pejabat mengatakan penyelidikan gabungan diharapkan akan difokuskan untuk mencari tahu penyebab tewasnya enam korban di lantai pertama.

    Para pejabat juga diharapkan memastikan kemungkinan kebakaran tersebut terjadi setelah bahan yang mudah terbakar terbakar selama pekerjaan pengelasan.

    Otopsi terhadap korban tewas dijadwalkan pada hari Senin.

    Pembangunan hotel resor mewah tersebut dimulai pada bulan April 2022. Hotel semula dijadwalkan buka pada paruh pertama tahun ini.

    Setelah kebakaran di lokasi pembangunan hotel di Busan, Kementerian Ketenagakerjaan memerintahkan pemeriksaan keselamatan di sekitar 1.000 lokasi konstruksi. Kementerian tersebut mengatakan akan melakukan inspeksi di lokasi ke lokasi bangunan tersebut.

    (taa/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Respons Menaker di Tengah Ancaman Demo Tuntut THR Buat Driver Ojol

    Respons Menaker di Tengah Ancaman Demo Tuntut THR Buat Driver Ojol

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara terkait aksi unjuk rasa para pengemudi ojek online (driver ojol) yang menuntut hak tunjangan hari raya (THR). Adapun, aksi demonstrasi ini bakal dihelat di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan para driver ojol besok, Senin (17/2/2025), merupakan hak setiap warga negara. Selain itu, dirinya juga menghargai aksi tersebut.

    “Kami tentu sangat menghargai langkah mereka tersebut. Bagaimanapun hak menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi konstitusi,” kata Yassierli kepada Bisnis, Minggu (16/2/2025).

    Yassierli juga meyakini aksi unjuk rasa driver ojol yang menuntut hak THR akan berjalan kondusif dan konstruktif.

    Adapun pada pekan lalu, Yassierli mengeklaim bahwa secara terpisah Kemnaker sudah melakukan tiga kali pertemuan dengan perwakilan driver online dan kurir online dari lintas organisasi-serikat pekerja.

    Selain itu, Kemnaker juga sudah dua kali mengadakan pertemuan dengan beberapa perwakilan pengusaha aplikasi digital platform untuk mendengarkan aspirasi driver ojol terkait kebijakan THR.

    Adapun, Menaker Yassierli memastikan pemerintah melalui Kemnaker akan mengeluarkan kebijakan perihal THR untuk driver ojol dalam waktu dekat.

    “InsyaAllah kami sangat memahami aspirasi mereka dan tentunya dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan kebijakan sehubungan dengan aspirasi mereka tersebut,” tuturnya.

    Demo Tuntut THR

    Dihubungi terpisah, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati membenarkan bahwa para pengemudi online akan menggelar demo untuk menuntut THR pada besok, Senin (17/2/2025).

    “Iya [driver ojol akan melakukan demonstrasi], tuntutan utama soal THR,” kata Lily kepada Bisnis, Minggu (16/2/2025).

    Selain THR, tuntutan aksi lainnya adalah terkait potongan yang terlalu tinggi bagi para driver ojol. Serta, menuntut untuk menghapus upah murah pada program layanan Aceng dan Slot.

    “Ada program namanya Aceng, upahnya murah jarak jauh maupun dekat Rp5.000. [Layanan] Slot itu ada aturanya per wilayah dan per jam, kalau tidak mengikuti wilayah dan jam yang sudah ditentukan,” jelasnya.

    Lily menyebut bahwa program ini bersifat memaksa para driver ojol untuk bekerja di tempat atau wilayah lain dan jauh dari lokasi rumah. “Padahal tidak semua wilayah ramai dan diupah murah,” ungkapnya.

    Tak Punya Dasar Hukum

    Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia (UI) Payaman Simanjuntak memandang bahwa tuntutan THR untuk driver ojol tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sebab, banyak driver ojol yang bekerja sebagai pekerjaan sampingan.

    “Tuntutan THR belum ada landasan hukumnya. Siapa saja yang berhak mendapat THR? Banyak pengemudi online sebagai kerja sambilan atau kerja tambahan,” kata Payaman kepada Bisnis, Minggu (16/2/2025).

    Menurutnya, SPAI lebih baik mendorong pemerintah mempertemukan kedua belah pihak, yakni para wakil pengemudi online dengan provider untuk menyepakati hubungan kerja, bukan melakukan aksi demonstrasi menuntut THR.

    Untuk itu, Payaman menekankan bahwa pemerintah perlu segera mengatur hubungan kerja antara pengemudi online dengan provider.

    Dia menjelaskan, jika hubungan kerja kedua pihak disebut bermitra, maka pengemudi dan provider adalah pengusaha. Artinya, lanjut dia, mereka memiliki hak dan kewajiban yang jelas, termasuk pembayaran iuran BPJS dan persentase bagian pengemudi.

    “Demikian juga bila hubungan kerja mereka sebagai pemberi kerja dan pekerja bagi hasil, disepakatilah hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk THR,” pungkasnya.

  • Driver Ojol Besok Demo Besar-besaran di Jakarta, Setop Narik Penumpang

    Driver Ojol Besok Demo Besar-besaran di Jakarta, Setop Narik Penumpang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menegaskan para pengemudi ojek online (driver ojol) akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran besok, Senin (17//2/2025). Demo dilakukan para driver ojol agar pemerintah memenuhi beberapa tuntutan, salah satunya soal hak tunjangan hari raya atau THR.

    Ketua SPAI Lily Pujiati mengungkapkan aksi akan dilakukan pada Senin (17/2/2025) pagi mulai pukul 10.00 WIB. Aksi akan digelar di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

    “Jadi, 500 sampai 1.000 driver ojol. Dari jam 10.00 sampai selesai,” ungkap dia kepada CNBC Indonesia, Minggu (16/2/2025).

    Saat menjalankan aksi demonya, Lily meminta para driver ojol untuk off beat atau setop menarik penumpang. Hal itu juga dia umumkan kepada driver ojol lainnya bukan hanya di Jakarta tapi daerah lainnya.

    “Sudah kami mengimbau kawan-kawan untuk off beat tanggal 17. Untuk wilayah Sukabumi, Dumai, Pontianak dan Pangkal Pinang akan off beat massal,” bebernya.

    Foto: Driver ojek online (ojol) melakukan aksi demonstrasi di kantor pusat Gojek, Jakarta, pada Rabu (18/12/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Driver ojek online (ojol) melakukan aksi demonstrasi di kantor pusat Gojek, Jakarta, pada Rabu (18/12/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    Sementara itu mengenai tuntutan Lily menjelaskan kalau sistem fleksibilitas dalam kemitraan adalah dalih platform untuk menghindar dari kewajiban membayar THR dan hak-hak pekerja kepada pengemudi ojol, taksol dan kurir. Padahal pengemudi ojol jelas telah memberi kontribusi yang signifikan bagi ekonomi.

    “Bisnis platform sangat diuntungkan dengan super profit yang tinggi dengan mengorbankan kesejahteraan pengemudi ojol,” sebutnya.

    Menurutnya, keuntungan platform diperoleh dengan cara tidak membayar upah minimum dan hak pekerja lainnya seperti upah lembur, cuti haid dan melahirkan, jam kerja 8 jam. Profit platform di satu sisi terus menghidupkan bisnis platform, tapi di lain pihak justru mematikan kesejahteraan pengemudi ojol, taksol dan kurir. Ketidakadilan ekonomi ini akibat platform tidak memberikan hak-hak pekerja seperti yang diatur Undang Undang Ketenagakerjaan.

    “Maka negara harus hadir, Kemnaker harus mengeluarkan kebijakan populis yang jelas berpihak pada pengemudi ojol dan pekerja platform lainnya,” sebutnya.

    Bagi dia, fleksibilitas hubungan kemitraan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat karena setiap platform berlomba untuk menerapkan upah (tarif) murah sehingga yang menjadi korban dan miskin adalah pengemudi ojol, taksol dan kurir. Insentif dari perusahaan platform selama ini tidak mensejahterakan pekerja platform karena itu semua ternyata memaksa pengemudi untuk terus-menerus bekerja tanpa istirahat melebihi ketetapan jam kerja 8 jam.

    Pengemudi ojol terpaksa bekerja 17 jam bahkan lebih diakibatkan karena upah (pendapatan) per orderan yang tidak pasti dari hasil perhitungan algoritma platform yang sepihak menguntungkan platform.

    “Maka Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) terus menuntut THR untuk ojol dan mengawal regulasi THR Ojol yang akan diterbitkan Kemnaker melalui aksi ojol 17 Februari tuntut THR ojol di Kemnaker dan juga aksi ojol off bid (matikan aplikasi) massal serentak di berbagai kota pada 17 Februari,” sebutnya.

    (wur/wur)

  • Tuntut THR, Driver Ojol Demo Besar-besaran Besok 17 Februari

    Tuntut THR, Driver Ojol Demo Besar-besaran Besok 17 Februari

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mengonfirmasi para pengemudi ojek online (driver ojol) akan melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut hak tunjangan hari raya atau THR pada besok, Senin (17//2/2025).

    Ketua SPAI Lily Pujiati membenarkan aksi yang akan dilakukan pada Senin (17/2/2025) itu menuntut perihal THR Ojol. Aksi tersebut bakal digelar di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

    “Iya [driver ojol akan melakukan demonstrasi], tuntutan utama soal THR,” kata Lily kepada Bisnis, Minggu (16/2/2025).

    Selain THR, Lily mengungkap tuntutan aksi lainnya adalah terkait potongan tarif yang terlalu tinggi bagi para driver ojol. Serta, menuntut untuk menghapus upah murah pada program layanan Aceng dan Slot.

    “Ada program namanya Aceng, upahnya murah jarak jauh maupun dekat Rp5.000. [Layanan] Slot itu ada aturanya per wilayah dan per jam, kalau tidak mengikuti wilayah dan jam yang sudah ditentukan,” jelasnya.

    Lily menyebut bahwa program ini bersifat memaksa para driver ojol untuk bekerja di tempat atau wilayah lain dan jauh dari lokasi rumah. “Padahal tidak semua wilayah ramai dan diupah murah,” imbuhnya,

    Dalam undangan aksi tuntut THR ojol, Lily yang juga merupakan penanggung jawab aksi akan menggelar demonstrasi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Aksi demonstrasi tuntutan THR ojol ini akan dilakukan mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.

    Adapun sebelumnya, SPAI telah mendesak pemerintah untuk mewajibkan platform seperti Gojek, Grab, Shopee Food, Lalamove, Maxim, InDrive, Borzo, dan lainnya memberikan THR bagi para pengemudinya.

    Lily menyebut bahwa pemberian THR kepada pengemudi transportasi online harus mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

    Selain itu, SPAI juga menuntut agar THR diberikan paling lambat 30 hari sebelum hari raya Idulfitri atau lebaran, dengan besaran THR satu kali upah minimum provinsi (UMP) di masing-masing daerah.

    “Kami meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk tidak lagi berpihak kepada platform dan jangan lagi memberikan imbauan kepada platform dan bukan lagi berupa insentif,” tuturnya melalui keterangannya, Selasa (4/2/2025).

  • Efisiensi tak ganggu program prioritas Kemnaker

    Efisiensi tak ganggu program prioritas Kemnaker

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli. (ANTARA/HO-Kementerian Ketenagakerjaan)

    Yassierli: Efisiensi tak ganggu program prioritas Kemnaker
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 22:58 WIB

    Elshinta.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu program prioritas pemerintah di sektor ketenagakerjaan.

    “Kami tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas kerja, tetapi justru mendorong kami untuk bekerja lebih inovatif dan hal ini menjadi tantangan bagi seluruh jajaran Kemnaker,” ujar Yassierli dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Jumat (14/2).

    Adapun anggaran Kemnaker tahun ini telah dipangkas hingga menyentuh angka 57,1 persen.

    Pagu anggaran Kemnaker tahun 2025 mulanya dialokasikan sebesar Rp4,8 triliun, tapi kini menyusut menjadi Rp2,74 triliun.

    Yassierli menilai, efisiensi anggaran yang diterapkan bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih tepat sasaran, dan semua APBN diprioritaskan untuk menyentuh langsung kepentingan publik.

    Oleh karenanya, meski ada penyesuaian dalam beberapa program, Menaker mengatakan pihaknya akan tetap fokus pada peningkatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas dan daya saing industri, perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, serta pelindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.

    Lebih lanjut, Yassierli menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga untuk berkolaborasi membuat program bersama dalam pelaksanaan pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi.

    Beberapa kolaborasi antar-K/L itu misalnya dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian BUMN, Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kehutanan, Kementerian P3MI dan kementerian/lembaga lainnya.

    Bahkan, lanjut dia, kolaborasi juga kami lakukan dengan industri swasta, lembaga filantropi, komunitas dan lain-lain dalam gerakan produktivitas nasional.

    “Dengan strategi yang tepat, efisiensi anggaran ini justru bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kolaborasi program dengan kementerian/lembaga, pihak swasta hingga berbagai komunitas lainnya dalam mendukung peningkatan kualitas dunia ketenagakerjaan,” ujar Menaker Yassierli.

    Sumber : Antara

  • Menaker Yassierli Pastikan Kemnaker Terus Bekerja Optimal Meski Terjadi Efisiensi Anggaran – Halaman all

    Menaker Yassierli Pastikan Kemnaker Terus Bekerja Optimal Meski Terjadi Efisiensi Anggaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memastikan kementerian yang dipimpinnya tetap menjalankan tugas secara optimal meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran. 

    Ia menegaskan pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu program prioritas pemerintah di sektor ketenagakerjaan.

    “Kami tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas kerja, tetapi justru mendorong kami untuk bekerja lebih inovatif dan hal ini menjadi tantangan bagi seluruh jajaran Kemnaker,” ujar Yassierli dalam keterangannya Jumat (14/2/2025).

    Menurutnya, efisiensi anggaran yang diterapkan bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih tepat sasaran dan semua APBN diprioritaskan untuk menyentuh langsung kepentingan publik. 

    Karenanya, kata Menaker, meski ada penyesuaian dalam beberapa program, Kemnaker tetap fokus pada peningkatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas, dan daya saing industri.

    Serta perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, serta perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.

    Lebih lanjut, Yassierli menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan lintas kementerian/ lembaga untuk berkolaborasi membuat program bersama dalam pelaksanaan pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi.

    Misalnya, kata Menaker, dengan Kementerian UMKM, Kementerian pendidikan dasar dan menengah, Kementerian BUMN, Badan Gizi Nasional, Kementerian Kehutanan, Kementerian P3MI dan kementerian/lembaga lainnya. 

    Bahkan kolaborasi juga kami lakukan dengan industri swasta, lembaga filantropi, komunitas dan lain-lain dalam gerakan produktivitas Nasional.

    “Dengan strategi yang tepat, efisiensi anggaran ini justru bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kolaborasi program dengan Kementerian/Lembaga, pihak swasta hingga berbagai komunitas lainnya dalam mendukung peningkatan kualitas dunia ketenagakerjaan,” tutupnya.

  • THR Ojol Belum Ada Kepastian, Diver Gojek Cs Demo Besar-besaran 17 Februari

    THR Ojol Belum Ada Kepastian, Diver Gojek Cs Demo Besar-besaran 17 Februari

    Bisnis.com, JAKARTA – Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025). Pihaknya menuntut hak tunjangan hari raya atau THR untuk ojek online (ojol), taksi online, dan kurir.

    Ketua Spai Lily Pujiati menyampaikan, aksi tersebut akan dihadiri sekitar 700 – 1.000 pengemudi transportasi online dan komunitas ojol dari Daerah Khusus Jakarta dan sekitarnya.

    “Sekitar 700 sampai 1.000 [peserta aksi, tidak hanya dari Jakarta], ada dari daerah juga,” kata Lily kepada Bisnis, Jumat (14/2/2025).

    Dalam undangan yang diterima Bisnis, SPAI akan menggelar aksi di Kantor Kemenaker yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Aksi digelar mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai dengan tuntutan hak THR bagi pengemudi transportasi online.

    SPAI sebelumnya telah mendesak pemerintah untuk mewajibkan platform seperti Gojek, Grab, Shopee Food, Lalamove, Maxim, InDrive, Borzo, dan lainnya memberikan THR bagi para pengemudinya.

    Dia mengatakan, pemberian THR kepada pengemudi transportasi online harus mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

    Pihaknya juga menuntut agar THR diberikan paling lambat 30 hari sebelum hari raya Idulfitri, dengan besaran THR satu kali upah minimum provinsi (UMP) di masing-masing daerah. 

    “Kami meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk tidak lagi berpihak kepada platform dan jangan lagi memberikan imbauan kepada platform dan bukan lagi berupa insentif,” ujar Lily melalui keterangannya, Selasa (4/2/2025).

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan pembahasan THR untuk bagi pekerja platform online seperti ojek online, taksi online, dan kurir akan selesai dalam dua pekan ke depan. 

    Yassierli mengungkap, ada dua faktor yang masih menjadi pertimbangan Kemnaker sebelum merampungkan pembahasan ihwal THR Ojol Cs.Pertama, persoalan aturan yang menghambat THR untuk Ojol cs. 

    “Karena isunya regulasinya harus duduk dulu. Baru kemudian dari situ hasilnya kita akan sounding [sampaikan] ke para pengusaha platform online nanti,” jelas Yassierli di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025). 

    Kedua, perlunya partisipasi yang bermakna dari para pemegang kepentingan. Oleh sebab itu, sambungnya, Kemnaker masih akan terus menerima masukan dari pengusaha dan serikat buruh.