Kementrian Lembaga: Kemnaker

  • Beda Respons soal #KaburAjaDulu: Menaker Sebut Tantangan, Wamenaker Bilang Kabur Saja

    Beda Respons soal #KaburAjaDulu: Menaker Sebut Tantangan, Wamenaker Bilang Kabur Saja

    Beda Respons soal #KaburAjaDulu: Menaker Sebut Tantangan, Wamenaker Bilang Kabur Saja
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut tagar #KaburAjaDulu yang ramai di media sosial sebagai tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik di dalam negeri.
    Menurutnya, tagar tersebut mendorong warga negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di luar negeri.
    “Ini tantangan buat kita kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah
    create better jobs
    , itu yang kemudian menjadi catatan kami dan
    concern
    kami,” kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).
    Yassierli tidak mempersoalkan WNI yang memilih bekerja di luar negeri, asalkan mereka kembali ke Indonesia untuk membangun negeri.
    “Jadi kalau memang ingin untuk meningkatkan skill dan ada peluang kerja di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia bisa membangun negeri ya tidak masalah,” ucapnya.
    Berbeda dengan Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (
    Wamenaker
    ) Immanuel Ebenezer justru mengaku tidak ambil pusing dengan tren #KaburAjaDulu.
    Noel, sapaan akrabnya, bahkan mempersilakan WNI yang ingin berkarier di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia.
    “Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi, hi-hi-hi,” ujar Noel sambil tertawa di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin.
    Noel menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempermasalahkan adanya tagar tersebut.
    “Hashtag-hashtag enggak apa-apalah, masa hashtag kita peduliin,” ujarnya.
    Fenomena #KaburAjaDulu tengah ramai diperbincangkan di media sosial dan mencerminkan keinginan masyarakat untuk bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Fakta Terkait Pengemudi Ojol Gelar Aksi, Tuntut THR dan Perlindungan Pekerja – Page 3

    5 Fakta Terkait Pengemudi Ojol Gelar Aksi, Tuntut THR dan Perlindungan Pekerja – Page 3

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyoroti status kemitraan antara pengemudi ojek daring/online (ojol) dengan aplikator atau platform transportasi daring.

    Menurut Wamenaker Noel, status kemitraan antara pekerja ojek online dan angkutan online dengan platform ini memiliki definisi yang vital. Status kemitraan seharusnya memiliki posisi yang sejajar dan tidak merugikan satu sama lain.

    “Mitra ini menurut pemerintah, definisinya beda dengan aplikator. Kemitraan itu sejajar. Kalau tiba-tiba dipotong (tarif bersih untuk pengemudi), lalu tiba-tiba (akun) kena suspend, dan lainnya, itu namanya tidak sejajar. Yang pasti kemitraan yang didefinisikan oleh aplikator itu salah,” kata Noel saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Senin 17 Februari 2025.

    Hubungan kemitraan ini seringkali menguntungkan aplikator untuk menetapkan tarif yang murah, hingga memotong penghasilan mitranya secara sepihak. Untuk itu, salah satu perhatian khusus bagi Kemnaker saat ini adalah membuat dan memperkuat payung hukum bagi para pekerja angkutan daring ini.

    “Ke depan kita akan membangun regulasi terkait legal standing (posisi hukumnya) mereka, bahwa (status) mereka adalah sebagai pekerja, bukan mitra. Itu penting sekali. Kita sedang merumuskan dan mengkaji hal itu,” kata Noel.

    “(Bentuk regulasi) Bisa berupa Permen (Peraturan Menteri) boleh, atau PP (Peraturan Pemerintag) juga boleh. Yang jelas, harus ada legal standing untuk mereka. Itu penting bagi teman-teman driver,” ujar dia menambahkan.

    Menurut dia, kepastian hukum untuk para pengemudi serta ketegasan bagi aplikator untuk membuat aturan yang jelas dan transparan menjadi hal yang penting bagi kesejahteraan 4 hingga 5 juta pengemudi ojol di tiga platform utama di Indonesia saat ini.

    “Pemotongan-pemotongan itu sepihak dilakukan oleh aplikator. Kita tidak tahu reason (alasan)-nya apa, tapi ketika itu merugikan driver, ya tidak bisa, dong. Kita tidak mau mereka semaunya saja bikin aturan tanpa negara mengetahui,” kata Noel.

    “Ini momentum bagi kawan-kawan driver untuk berjuang karena Menteri (Ketenagakerjaan, Yassierli) dengan tegas mengatakan tidak mau kesejahteraan driver ojol tidak diperhatikan,” ujarnya menambahkan.

     

  • Pemerintah Minta Aplikator Beri THR ke Driver Ojol, Grab Bilang Begini

    Pemerintah Minta Aplikator Beri THR ke Driver Ojol, Grab Bilang Begini

    Jakarta

    Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menggelar demonstrasi menuntut pemberian tunjangan hari raya (THR) oleh pihak aplikator di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Senin kemarin. Aksi itu disambut langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan.

    Pada kesempatan itu, Kemnaker meminta pihak aplikator memberikan THR kepada pengemudi ojol di Lebaran 2025 ini. Pemberian THR ini diharuskan dalam bentuk uang tunai, bukan bantuan sembako seperti tahun-tahun sebelumnya.

    Salah satu aplikator ojol, Grab Indonesia mengatakan masih berkoordinasi dengan pemerintah terkait bantuan hari raya (BHR). Grab menyebutnya BHR, bukan THR.

    “Kami terus berkoordinasi secara konsisten dengan para pemangku kepentingan, termasuk memberikan informasi yang diperlukan sebagai bahan diskusi wacana pemberian BHR untuk Mitra Pengemudi,” kata Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy kepada detikcom, Selasa (18/2/2025).

    Tirza berharap pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang seimbang, tidak hanya bagi mitra pengemudi ojol melainkan juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap industri dan ekonomi informal.

    “Grab memahami bahwa Hari Raya Idul Fitri adalah momen yang sangat penting bagi mayoritas masyarakat Indonesia, tak terkecuali untuk mitra pengemudi. Kami juga mengapresiasi perhatian dan atensi yang telah diberikan pemerintah untuk mitra pengemudi terkait wacana pemberian Bantuan Hari Raya,” jelasnya.

    Selama ini, kata Tirza, Grab juga telah menjalankan berbagai inisiatif dengan mengedepankan aspek kebermanfaatan jangka panjang bagi mitra ojolnya. Pertama, GrabBenefits yang memberikan paket sembako, voucher diskon pemeliharaan kendaraan hingga perlindungan asuransi.

    Kedua, Tirza mengatakan Grab memberikan dana santunan bagi keluarga mitra yang tengah menghadapi situasi sulit. Ketiga, GrabScholar memberikan program beasiswa dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

    Keempat skema insentif dan bonus yang diperuntukkan bagi mitra ojol untuk meningkatkan pendapatan, terutama di saat perayaan hari besar. Kelima, peluang usaha dan pengembangan keterampilan dalam bentuk program pelatihan daring dan luring untuk pengembangan untuk mitra.

    Terakhir, Grab juga telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pada inisiatif program ini, Grab memfasilitasi mitranya untuk mendaftarkan diri dalam asuransi perlindungan sosial.

    Kemarin, Menaker Yassierli mengatakan sedang menyusun aturan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) untuk pengemudi ojek online alias driver ojol. Aturan ini bisa berupa surat edaran ataupun Peraturan Menteri (Permen).

    “Tadi kata kuncinya THR ini adalah budaya kita, dan kedua adalah kita janjikan momentum THR ini sebagai bukti bahwa pengusaha dan kemudian driver itu memang harmonis bersama-sama,” kata Yassierli di Kantor Kemnaker.

    “Bisa Permen, bisa SE (Surat Edaran),” jawab Yassierli saat diminta kepastian jenis aturan yang akan dikeluarkan Kemnaker terkait pemberian THR untuk driver ojol ini.

    Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mewajibkan aplikator ojol untuk memberi THR pada momen Lebaran tahun 2025. Pria yang akrab disapa Noel itu menegaskan THR yang dimaksud akan berbentuk uang bukan barang.

    “Kan kemarin kita coba menyampaikan soal tunjangan hari raya (ke aplikator). Tapi kemudian kita negosiasi soal teknisnya seperti apa, entah itu bonus hari raya atau bantuan hari raya, tapi itu bentuknya uang,” ucap pria yang akrab disapa Noel.

    (fdl/fdl)

  • Pemerintah Ingatkan Pentingnya Jalur Resmi untuk Bekerja di Luar Negeri

    Pemerintah Ingatkan Pentingnya Jalur Resmi untuk Bekerja di Luar Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur resmi saat ingin bekerja di luar negeri. Imbauan ini sebagai respons terhadap tren “Kabur Aja Dulu”, yang semakin populer di media sosial.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat, terutama generasi muda, untuk mencari peluang kerja di luar negeri. Namun, ia mengingatkan pentingnya mengikuti prosedur yang legal.

    “Harus taat prosedur supaya tidak menjadi pendatang ilegal. Merantau itu boleh, tetapi tetap harus sesuai aturan,” ujar Hasan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Menurut Hasan, bekerja di luar negeri bisa memberikan pengalaman dan keterampilan berharga. Namun, selain mengikuti jalur resmi, masyarakat juga perlu memiliki keahlian yang memadai agar bisa mendapatkan pekerjaan yang baik.

    “Merantau ke luar negeri itu bagus, tetapi harus punya skill. Kalau tidak, nanti sulit mendapatkan pekerjaan yang layak,” tambahnya.

    Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli juga menanggapi fenomena ini. Ia menyatakan pemerintah tidak mempermasalahkan masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, asalkan mereka tetap memiliki visi untuk kembali berkontribusi bagi Indonesia.

    “Fenomena ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang layak di dalam negeri,” ungkap Yassierli yang menekankan jalur resmi untuk bekerja di luar negeri.

  • Anggota DPR RI Dukung Wacana Ojol Dapat THR, Desak Kemenaker untuk Turun Tangan – Page 3

    Anggota DPR RI Dukung Wacana Ojol Dapat THR, Desak Kemenaker untuk Turun Tangan – Page 3

    Menaker Yassierli mengimbau masyarakat, termasuk para pengemudi ojol, untuk bersabar menunggu keputusan final terkait regulasi THR Idulfitri 2025. Ia berharap dalam beberapa hari ke depan ada kejelasan mengenai kebijakan tersebut.

    “Tunggu saja beberapa hari, hopefully (semoga),” ungkapnya.

    Aksi Demonstrasi Ojol Tuntut Hak THRSejumlah organisasi dan komunitas pengemudi ojek daring telah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta. Mereka menuntut kejelasan terkait pemberian THR bagi pengemudi ojol.

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, menegaskan bahwa pengemudi ojol memiliki hak yang sama dengan pekerja lain sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003.

    “Berdasarkan UU Nomor 13, pengemudi ojol sudah termasuk pekerja karena memiliki unsur pekerjaan, yakni menghasilkan barang dan/atau jasa, serta menerima upah sebagai hak pekerja atau buruh dari pengusaha,” jelas Lily.

    Ia juga menyebutkan bahwa Wakil Menteri (Wamen) Immanuel Ebenezer Gerungan telah menyatakan dukungannya agar pengemudi ojol mendapatkan THR.

    “Pak Wamen sudah berkata bahwa ojol harus mendapatkan THR. Kami akan terus mengawal dan menyuarakan tuntutan kami,” tegasnya.

  • Kata Istana Soal Ramai #KaburAjaDulu

    Kata Istana Soal Ramai #KaburAjaDulu

    Jakarta

    Tagar #KaburAjaDulu yang belakangan ini ramai di media sosial (medsos). Tagar itu berisi ajakan meninggalkan Indonesia.

    Istana pun merespons tagar #KaburAjaDulu. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengingatkan merantau harus taat dan memiliki skill atau keahlian.

    “Kalau mau merantau itu bagus lho. Kalau mau merantau. Tapi ingat kalau mau merantau ke luar negeri ingat, harus punya skill,” kata Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Hasan mengatakan keterbatasan keahlian akan berdampak tidak memiliki pekerjaan yang baik di luar negeri. Ia pun mengingatkan pentingnya taat prosedur saat merantau.

    “Karena kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan baik di luar negeri. Yang kedua harus taat prosedur. Supaya apa, tidak jadi pendatang haram. Kalau orang mau merantau nggak boleh dilarang,” ujarnya.

    Di sisi lain, Menaker Yassierli melihat tagar itu bukan kabur dalam arti sebenarnya, melainkan pergi ke luar negeri karena melihat peluang kerja.

    “Jadi semangatnya bukan kabur sebenarnya, jadi kalau memang ingin untuk meningkatkan skill dan ada peluang kerja di luar negeri. Kemudian, kembali ke Indonesia bisa membangun negeri ya tidak masalah,” kata Yassierli kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Sebelumnya, tagar #KaburAjaDulu tengah ramai di medsos hingga menjadi trending topik. Tagar ini digunakan banyak warganet, terutama anak muda, guna menyuarakan keinginan mereka untuk meninggalkan Tanah Air.

    Dilansir dari detikInet, #KaburAjaDulu adalah ekspresi digital untuk meninggalkan Indonesia sementara waktu atau bahkan secara permanen. Fenomena ini viral karena banyak anak muda yang merasa tidak memiliki harapan dan masa depan cerah di Indonesia.

    Mereka merasa lelah dengan berbagai masalah yang seakan tidak berujung. Ditambah lagi, adanya kemudahan akses informasi untuk bekerja atau belajar di luar negeri makin mendorong keinginan mereka untuk “kabur”.

    Ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa #KaburAjaDulu menjadi tren:

    Ketidakpuasan Ekonomi
    Banyak netizen mengeluhkan peluang kerja di Indonesia makin terbatas, gaji tidak sebanding dengan biaya hidup yang meningkat, dan kurangnya inovasi serta keadilan dalam distribusi ekonomi.

    Masalah Politik dan Sosial
    Korupsi, ketidakadilan, dan diskriminasi masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Hal ini membuat banyak orang merasa tidak percaya lagi pada pemerintah dan sistem yang ada.

    Kualitas Hidup
    Ada persepsi kualitas hidup di Indonesia makin menurun. Ini termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang tidak lagi memenuhi harapan atau kebutuhan masyarakat.

    Saksikan pembahasan lengkapnya hanya di program detikPagi edisi Selasa (18/2/2025). Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

    “Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!”

    (vrs/vrs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kemnaker Wajibkan Aplikator Kasih THR buat Ojol!

    Kemnaker Wajibkan Aplikator Kasih THR buat Ojol!

    Jakarta

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mewajibkan pengelola aplikasi ojek online (ojol) untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada driver untuk Lebaran 2025 ini. Pemberian THR ini diharuskan dalam bentuk uang tunai, bukan bantuan sembako seperti tahun-tahun sebelumnya.

    “Bukan lagi beras dan lain-lainnya, kita mau itu berbentuk duit atau uang, agar apa? Yang namanya hari raya itu benar-benar ada di rumahnya kawan-kawan driver. Tidak lagi yang namanya gula atau apapun lah,” katanya saat ikut berorasi dalam demo ojol di depan kantor Kemnaker, Senin kemarin.

    Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Noel ini menegaskan kembali pemberian THR untuk driver ojol bersifat wajib, bukan imbauan seperti tahun-tahun sebelumnya. Nantinya kewajiban bagi para aplikator ini akan dikeluarkan baik dalam bentuk surat edaran maupun Peraturan Menteri (Permen).

    “Kali ini kita bukan soal imbauan ya. Jadi apapun entah itu bentuknya surat edaran atau Permen atau apapun, itu harus dilaksanakan, nggak bisa tidak,” tegasnya.

    Noel mengatakan pihaknya juga sudah membicarakan hal ini dengan manajemen aplikator. Di mana pihak aplikator mengaku sudah menyiapkan perihal THR ojol, namun untuk masalah teknis pemberian masih dalam tahap negosiasi.

    “Kan kemarin kita coba menyampaikan soal tunjangan hari raya (ke aplikator). Tapi kemudian kita negosiasi soal teknisnya seperti apa, entah itu bonus hari raya atau bantuan hari raya, tapi itu bentuknya uang,” ucap Noel.

    “Mereka sudah menyiapkan soal tinggal teknis aja, tinggal final teknis seperti apa. Tapi harapan kita semoga, ini harapan ya, semoga mereka bisa memberikan hal yang terbaik buat driver terkait apa? THR itu sendiri,” sambungnya.

    Terakhir ia menegaskan Kemnaker akan menindak tegas para aplikator jika tidak memberikan THR untuk para driver online ini. Hanya saja untuk bentuk sanksinya masih akan dibahas lebih jauh.

    “Nanti soal sanksi kita coba rumuskan dengan biro hukum kita ya,” kata Noel.

    (fdl/fdl)

  • Kemarin, THR untuk ojol hingga RUU Minerba dibawa ke Paripurna

    Kemarin, THR untuk ojol hingga RUU Minerba dibawa ke Paripurna

    Tuntutan teman-teman ojol, menurut kami, ini adalah hal yang wajar, logis dan rasional

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Senin (17/2), mulai dari Wamenaker: Tuntutan ojol soal THR adalah hal rasional, hingga RUU Minerba disetujui untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

    Berikut sajian berita bidang ekonomi yang dirangkum ANTARA untuk disimak pada Selasa.

    Wamenaker: Tuntutan ojol soal THR adalah hal rasional

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menilai, tuntutan para pengemudi taksi dan ojek daring/online (ojol) terkait pemberian hak tunjangan hari raya (THR) keagamaan merupakan hal yang wajar dan rasional.

    “Tuntutan teman-teman ojol, menurut kami, ini adalah hal yang wajar, logis dan rasional,” kata Wamenaker Noel saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI di Jakarta, Senin.

    Selengkapnya baca di sini.

    Prabowo umumkan delapan kebijakan pendorong ekonomi di kuartal I 2025

    Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025, termasuk stimulus untuk mengungkit daya beli masyarakat.

    “Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden Prabowo saat mengumumkan PP Nomor 8 Tahun 2025 dan sejumlah kebijakan ekonomi lainnya di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

    Selengkapnya baca di sini.

    Presiden bentuk bank emas diresmikan 26 Februari 2025

    Presiden RI Prabowo Subianto membentuk bank khusus penyimpanan emas yang merupakan pertama kalinya di Indonesia dan akan segera diresmikan pada 26 Februari mendatang.

    “Kita akan bentuk bank emas, jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

    Selengkapnya baca di sini.

    Mentan: Operasi pasar pangan besar-besaran disiapkan jelang Ramadhan

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan operasi pasar besar-besar untuk menjaga stabilitas harga pangan menghadapi bulan suci Ramadhan hingga Lebaran 2025.

    Mentan dalam jumpa pers seusai melakukan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) lintas kementerian/lembaga di bidang pangan, di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pemerintah segera melakukan operasi pasar berbagai komoditas pangan.

    Selengkapnya baca di sini.

    RUU Minerba disetujui untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

    “Apakah hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI di Senayan Jakarta, Senin.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Beda Respons soal #KaburAjaDulu: Menaker Sebut Tantangan, Wamenaker Bilang Kabur Saja

    Ragam Komentar Pejabat soal #KaburAjaDulu: Ada yang Introspeksi, Ada yang Cuek

    Ragam Komentar Pejabat soal #KaburAjaDulu: Ada yang Introspeksi, Ada yang Cuek
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dua pekan belakangan, media sosial (medsos) diramaikan dengan tagar #KaburAjaDulu.
    Tagar itu mencerminkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri.
    Di sisi lain, diksi “kabur” juga bisa dipandang sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi yang terjadi di Tanah Air beberapa waktu belakangan.
    Ramainya tagar #KaburAjaDulu pun turut dikomentari para pejabat, ada yang menganggap hal itu sebagai bahan evaluasi, tetapi ada pula yang menganggap santai keinginan warga negara Indonesia (WNI) untuk berkiprah di luar negeri.
    Lalu, apa komentar para pejabat mengenai tagar #KaburAjaDulu?
    Menaker introspeksi
    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengakui bahwa tren #KaburAjaDulu di media sosial yang mendorong warga negara Indonesia (WNI) untuk berkarir di luar negeri adalah tantangan bagi pemerintah.
    Yassierli mengatakan, pemerintah harus memenuhi aspirasi publik yang timbul dengan menciptakan pekerjaan yang lebih baik.
    “Ini tantangan buat kita kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah
    create better jobs
    , itu yang kemudian menjadi catatan kami dan concern kami,” ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2/2025).
    Dia meyakini, tren itu muncul bukan karena para WNI benar-benar ingin kabur dari Indonesia, tetapi ingin mengambil kesempatan untuk dapat bekerja di luar negeri.
    Ia tidak memungkiri bahwa kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri memang terbuka.
    “Tanggapannya, ya itu ini kan netizen terkait dengan kabur saja. Memang di satu sisi saya lihat kesempatan kerja di luar memang ada ya. Jadi semangatnya bukan kabur sebenarnya,” ujar Yassierli.
    Wamenaker tak peduli
    Berbanding terbalik, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker)
    Immanuel Ebenezer
    atau akrab disapa Noel mengaku tidak peduli dengan tagar #KaburAjaDulu.
    Ia bahkan mempersilakan WNI yang ingin kabur ke luar negeri.
    Dengan gurauan, Noel juga menyampaikan bahwa WNI yang kabur ke luar negeri tidak perlu kembali ke Tanah Air.
    “Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi, hi-hi-hi,” ungkap Noel di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin, seraya tertawa.
    Noel tidak mau berkomentar lebih jauh mengenai tren tersebut.
    Ia hanya menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak memedulikan tagar atau seruan itu.

    Hashtag-hashtag
    enggak apa-apalah, masa
    hashtag
    kita peduliin,” ujar Noel.
    Tak selesaikan masalah
    Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mempertanyakan orang-orang yang memilih mengikuti fenomena #KaburAjaDulu ke luar negeri.
    Dia menilai, jika orang-orang memilih kabur, maka masalah tidak akan selesai.
    “Begini ya, kalau ada #KaburAjaDulu itu kan dia ini warga negara Indonesia apa tidak. Kalau kita ini patriotik sejati, kalau memang ada masalah kita selesaikan bersama,” ujar Nusron, di Istana, Jakarta, Senin.
    “Kok jangan #KaburAjaDulu, apa yang mau kita selesaikan kalau kabur itu. Itu menandakan sikap permisif, tidak mau menyelesaikan masalah bangsa ini secara bersama-sama,” sambung dia.
    Menurut Nusron, jika ada yang memilih kabur ke luar negeri, maka orang itu memiliki masalah kecintaan terhadap Tanah Air.
    Dia mengajak agar semua pihak yang mau kabur ke luar negeri untuk menyelesaikan masalah secara bersama.
    “Memang pemerintah selama ini menutup mata, kemudian menutup telinga untuk kritikan masyarakat? Kan tidak. Kita ini pemerintah terbuka terhadap masukan, kalau memang benar, ya benar. Kalau memang salah, ya salah,” ujar Nusron.
    “Kalau kemudian hopeless gitu seakan-akan kabur saja dulu, itu menandakan, ya mohon maaf, kurang cinta terhadap Tanah Air,” imbuh dia.
    Istana sambut positif
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyambut positif fenomena media sosial #KaburAjaDulu.
    Namun, ia menekankan pentingnya WNI memiliki keterampilan jika ingin merantau ke luar negeri.
    “Kalau mau merantau itu bagus loh, kalau mau merantau. Tapi, kalau mau merantau ke luar negeri, ingat, harus punya skill. Karena kalau enggak punya skill, nanti enggak bisa punya pekerjaan baik di luar negeri,” ujar Hasan, di Istana, Jakarta, pada Senin.
    Hasan juga mengingatkan bahwa warga yang ingin merantau harus mematuhi prosedur yang berlaku.
    Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melarang warganya yang ingin merantau, asalkan mereka mengikuti aturan yang ada.
    “Yang kedua, harus taat prosedur. Supaya enggak jadi pendatang haram. Kalau orang mau merantau, enggak boleh dilarang,” imbuh dia.
    Ungkapan emosi
    Sementara itu, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai, tagar #KaburAjaDulu merupakan ungkapan emosi masyarakat yang merespons kondisi saat ini.
    Namun, ia menekankan pentingnya kebersamaan untuk menjawab tantangan bangsa.
    “Ya emosi ya wajar saja, tapi kemudian tidak, kemudian takut saja. Itu kan cuma ekspresi pelarian. Tapi, siapa yang membangun negara bangsa ini kalau tidak kita semua? Tanggung jawab kita lah bersama-sama, tidak bisa hanya segelintir orang,” tegas Willy di Gedung DPR RI, Senin.
    Willy juga menekankan bahwa Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal.
    Dengan demikian, masyarakat yang keluar negeri tidak serta merta dapat melepas statusnya sebagai WNI.
    “Ya, prinsipnya kita kan cuma mengenal satu kewarganegaraan,” ujar dia.
    Ia mengingatkan masyarakat yang merasa kecewa dengan negara atau pemerintah untuk tidak meninggalkan Indonesia begitu saja.
    Menurut dia, upaya membangun dan memajukan Indonesia adalah tanggung jawab bersama seluruh warga negara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Top 5 News: Utang Luar Negeri Turun hingga Kecelakaan KA Logawa di Jember

    Top 5 News: Utang Luar Negeri Turun hingga Kecelakaan KA Logawa di Jember

    Jakarta, Beritasatu.com – Utang luar negeri turun menjadi US$ 424,8 miliar pada kuartal IV 2024 dan Presiden Prabowo Subianto siapkan peraturan pemerintah untuk berantas judi online merupakan berita terpopuler atau top 5 news sepanjang Senin (17/2/2025).

    Berita lainnya yang tidak kalah menarik, yaitu Ahmad Dhani pastikan pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguuse di Jakarta hingga kereta api (KA) Logawa menabrak truk jungkit di Jember, Jawa Timur sehingga membuat sopir tewas.

    Berikut lima berita terpopuler atau top 5 news di Beritasatu.com yang dirangkum pada Selasa (18/2/2025).

    1. Utang Luar Negeri Turun Jadi US$ 424,8 Miliar pada Kuartal IV 2024

    Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal IV 2024 mencapai US$ 424,8 miliar. Angka ini lebih rendah dari posisi kuartal III 2024 yang senilai US$ 428,1 miliar. Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4% (yoy), melambat dibandingkan 8,3% (yoy) pada kuartal III 2024.

    “Penurunan posisi ULN tersebut bersumber dari sektor publik maupun swasta. Perkembangan posisi utang luar negeri kuartal IV 2024 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah,” ucap Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam pernyataan resmi yang diterima pada Senin (17/2/2025).

    2. Prabowo Siapkan Peraturan Pemerintah untuk Berantas Judi Online

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas judi online di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang akan diambil adalah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) guna memperketat regulasi dan meningkatkan efektivitas pemberantasan praktik ilegal ini.

    Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (17/2/2025).

    3. Ahmad Dhani Pastikan Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa di Jakarta

    Musisi sekaligus ayah Al Ghazali, Ahmad Dhani memastikan pernikahan putranya dengan Alyssa Daguise tidak dilakukan di luar kota menjadi salah satu top 5 news Beritasatu.com.

    “Pernikahan anak saya, Al Ghazali sama pacarnya, Alyssa Daguise itu dibuat di Jakarta. Pernikahan mereka tidak dibuat di luar Jakarta,” jelas Ahmad Dhani kepada wartawan ditemui di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

    4. Demo Ojol di Kemenaker, Wamenaker Ikut Berorasi Perjuangkan THR

    Massa dari pengemudi taksi driver dan ojek online (ojol) menggeruduk sekaligus menggelar aksi demonstrasi (demo) di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta pada Senin (17/2/2025). Massa menuntut diturunkannya pembayaran uang tunjangan hari raya atau THR bagi para driver atau supir. 

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer pun langsung merespons. Dia turut serta dalam demo dengan naik ke atas mobil komando bersama koordinator demo dari berbagai organisasi pengemudi ojol. 

    5. Kereta Api Logawa Tabrak Truk Jungkit di Jember, 1 Orang Tewas

    KA Logawa yang berangkat dari Stasiun Ketapang, Banyuwangi menabrak truk jungkit di perlintasan sebidang Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (17/2/2025). Akibatnya sopir truk tewas.

    Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Cahyo Widiantoro menyebut, perjalanan KA Logawa dari Stasiun Ketapang dilanggar oleh sebuah truk jungkit sehingga kereta pun langsung berhenti untuk pemeriksaan sarana.

    Demikian top 5 news Beritasatu.com pada Senin (17/2/2025) yang menarik perhatian pembaca. Namun, terdapat update berita lainnya yang tak kalah menarik, informatif, serta menghibur yang bisa pembaca simak lebih lanjut.