Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • 12 KBRI Kosong Tanpa Dubes, Kemlu Bilang Begini

    12 KBRI Kosong Tanpa Dubes, Kemlu Bilang Begini

    Jakarta –

    Sebanyak 12 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri kosong tanpa duta besar (Dubes). Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyebut penunjukan dubes merupakan hak Presiden Prabowo Subianto.

    “Adalah hak presiden untuk pilih Dubes Indonesia untuk negara asing sesuai isi UUD 1945, dengan konsultasi seperlunya dengan DPR,” kata jubir Kemlu, Roy Soemirat, kepada wartawan, Selasa (1/7/2025).

    Roy mengatakan Kemlu sendiri memiliki mekanisme kerja birokrasi yang jelas. Hal itu untuk memastikan kinerja KBRI di luar negeri tetap berjalan meski posisi Dubes kosong.

    “Adapun untuk Kemlu kami punya mekanisme kerja birokrasi yang jelas untuk terus menjamin kinerja perwakilan Indonesia di luar negeri (KBRI atau KJRI) dalam keadaan kekosongan pimpinan tertinggi,” ucapnya.

    Roy menyampaikan Kemlu akan menunjuk pejabat sementara atau ad interim sampai posisi Dubes diisi secara definitif. Dia menjamin tidak ada hal yang terbengkalai meski posisi Dubes kosong.

    “Kemlu akan menunjuk kuasa usaha ad interim/kuai (charge d’affaires) yang menjadi pengganti sementara dengan mandat penuh. Hal ini menjamin kontinuitas kerja sampai adanya pejabat definitif,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto mengungkapkan 12 kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri kosong tanpa duta besar atau dubes. Kursi kosong dubes itu berada di Amerika Serikat (AS), Jerman, hingga Korea Utara (Korut).

    “Kita, data yang saya ada ada 12 KBRI kosong tanpa dubes, Amerika Serikat dari tahun 2023 karena dubesnya ditunjuk jadi Wamen BUMN, PBB New York dari 2024 dubesnya jadi wamenlu, dubes Jerman jadi wamenlu juga, PBB Jenewa dubesnya jadi Wamen PPN dan Bappenas,” ujar Anton dalam rapat kerja dengan Menlu Sugiono di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Anton meminta jabatan dubes untuk negara-negara sahabat itu secepatnya diisi sosok yang tepat. Anton menyebut hal ini akan berkaitan dengan diplomasi RI di kancah internasional.

    “Kita sama-sama paham bahwa dubes faktor yang paling penting Pak di Kemenlu, selain sebagai melindungi WNI kita, diplomasi kita, dan lain sebagainya. Ya kalau saya sih maunya yang kosong ini segera diisilah, apa pun alasannya,” katanya.

    Anton menyebut dubes RI untuk Meksiko hingga Jepang akan berakhir. Anton berharap Menlu Sugiono proaktif untuk menyampaikan ke Presiden Prabowo Subianto agar calon dubes bisa diuji DPR.

    “Jadi saya pikir ke depannya yang namanya dubes itu hak prerogatif dari Pak Presiden, tapi kalau kita bisa infokan ke Pak Presiden, ‘Pak izin tahun depan dubes akan berakhir’, kita akan adakan fit and proper beberapa dubes sehingga kalau waktu selesai, langsung diganti Pak,” tutupnya.

    Dalam rapat tersebut, Menlu Sugiono mengatakan segera mengirim surat berisikan nama-nama calon dubes ke DPR. Surat itu termasuk calon wakil tetap untuk PBB di New York, AS.

    “Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, concern-nya memang benar. Saya kira ini juga kesalahan kami sehingga proses ini tidak berlangsung dengan cepat dan smooth, tapi yang pasti untuk beberapa pos yang tadi disebutkan kami berharap dalam satu dua hari ini sudah ada surat ke DPR untuk bisa segera,” ujar Sugiono.

    Menlu menilai posisi dubes harus diisi lantaran perannya yang strategis. Namun, Sugiono mengakui, proses memilih dubes untuk negara lain tak mudah.

    Menurut Menlu, perlu waktu untuk mengisi dubes itu. “Jadi perlu waktu. Oleh karena itu, semua prosesnya sudah bisa kami selesaikan. Semoga dalam 1-2 hari ini usulannya sudah bisa sampai ke DPR,” imbuhnya.

    (dek/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menlu Sugiono Blak-blakan Kenapa Banyak Warga RI Ketipu di Kamboja

    Menlu Sugiono Blak-blakan Kenapa Banyak Warga RI Ketipu di Kamboja

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kasus penipuan kerja yang menjerat ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja kembali menjadi sorotan. Menteri Luar Negeri RI Sugiono pun memberi tanggapannya.

    Ia mengungkapkan bahwa dari ribuan korban, tidak semuanya murni korban perdagangan orang. Banyak dari mereka justru terjebak skema penipuan karena tergiur tawaran kerja mudah tanpa melalui prosedur resmi.

    “Modusnya sebagian besar terkait online scam, terutama di Kamboja dan Myanmar,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (30/6/2025).

    “Dari 7.000 kasus sejak 2021 hingga 2025, sekitar 4.300 terjadi di Kamboja.”

    Dari total tersebut, lanjutnya lagi, lebih dari 1.500 kasus teridentifikasi sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ia pun mengatakan beberapa orang merupakan pelaku berulang, yang kembali bekerja di sindikat yang sama setelah dipulangkan.

    “Kami temukan ada fenomena repeated offender, yang sudah dipulangkan tapi kembali terjerumus,” jelas Sugiono lagi.

    “Ini menunjukkan bahwa pendekatannya harus komprehensif, dari hulu ke hilir.”

    Menurut dia, lemahnya literasi kerja luar negeri, minimnya pengecekan dokumen, serta ketidaktahuan soal prosedur resmi menjadi penyebab utama. Tak sedikit WNI yang berangkat tanpa dokumen lengkap alias undocumented, sehingga sulit dilacak dan dilindungi saat mengalami masalah.

    “Banyak yang tidak melaporkan diri. Belum lagi jenis pekerjaan mereka kerap berada di area abu-abu, bahkan gelap, sehingga mereka tidak terdata di sistem perlindungan kita,” katanya.

    Ke depan, Sugiono menegaskan Kementerian Luar Negeri akan memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada calon pekerja migran, bekerja sama dengan DPR dan pemangku kepentingan lain. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah maraknya WNI menjadi korban penipuan kerja di luar negeri, khususnya di negara-negara yang dikenal rawan praktik online scam dan TPPO.

    “Kami butuh kerja sama dari Komisi I dan para anggota DPR. Saya yakin dari dapil masing-masing, pasti ada warga yang bekerja di luar negeri. Perlu ada edukasi sejak awal, bahkan sebelum mereka berangkat,” katanya.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 7.600 Kasus WNI Terjerat Sindikat Penipuan Daring di Luar Negeri, Paling Banyak di Kamboja

    7.600 Kasus WNI Terjerat Sindikat Penipuan Daring di Luar Negeri, Paling Banyak di Kamboja

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban penipuan dan sindikat online scam di Kamboja dan Myanmar dalam beberapa tahun terakhir.

    Dari hasil penanganan dan pemulangan korban, Kementerian Luar Negeri mencatat tingginya angka kasus yang sebagian besar terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    “Pada saat Kementerian Luar Negeri berhasil memulangkan korban TPPO dari Kamboja dan Myanmar beberapa waktu lalu, tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan semacam wawancara kepada WNI yang kami pulangkan. Dan saya kira ini adalah template yang sama antara yang Myanmar dan Kamboja, bahwa tidak semuanya merupakan korban TPPO,” ujarnya saat Rapat Kerja bersama DPR Komisi I, Senin (30/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan, sebagian besar kasus yang ditemukan berkaitan dengan sindikat online scam, baik di Kamboja maupun Myanmar. Berdasarkan data Kemenlu periode 2021–2025, tercatat ada sekitar 7.600 kasus yang terkait online scam.

    “Kalau berdasarkan data Kemenlu sepanjang 2021 sampai 2025 ada 7.600 kasus yang dalam kaitannya dengan online scam, dan dari jumlah tersebut Kamboja itu angkanya paling tinggi ada 4.300-an, di Myanmar ada sekitar 1.100 orang, kemudian dari jumlah tersebut, 1.508 kasus itu usulannya dengan TPPO,” kata Sugiono.

    Tak hanya itu, dia juga mengungkap adanya fenomena repeated offender, yaitu korban yang sudah berhasil dipulangkan tetapi kembali terjerumus ke sindikat atau penipuan serupa.

    Dalam rapat dengan Komisi I DPR, Sugiono menekankan pentingnya upaya komprehensif sejak awal, termasuk edukasi dan penyuluhan bagi calon pekerja migran agar lebih cermat dan kritis dalam mengecek legalitas lowongan kerja.

    “Apa yang harus dilakukan adalah pemberian penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam rangka mengisi lowongan pekerjaan yang ada, semuanya harus dicek benar atau tidak, kemudian track record-nya seperti apa,” jelasnya.

    Sugiono juga mengajak Komisi I untuk terlibat aktif karena banyak konstituen di daerah pemilihan yang bekerja ke luar negeri. 

    Dia menambahkan, salah satu tantangan terbesar adalah banyaknya pekerja yang undocumented atau tidak melaporkan diri, terutama mereka yang bekerja di sektor-sektor yang rawan.

    “Memang sebenarnya tidak ada excuse untuk bisa mendata dan mencari semuanya dan mendaftar semuanya, namun dengan berbagai keterbatasan kami melakukan itu juga pendataan,” pungkas Sugiono.

     

  • Menlu Bakal Kirim Nama-nama Pengisi Dubes Kosong ke DPR Dalam 2 Hari

    Menlu Bakal Kirim Nama-nama Pengisi Dubes Kosong ke DPR Dalam 2 Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui bahwa proses pengisian sejumlah posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia di beberapa negara mengalami keterlambatan.

    Dia menyebut keterlambatan ini sebagai tanggung jawab Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan berjanji segera mempercepat proses pengusulan ke DPR dalam waktu dua hari.

    “Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian concern-nya, memang benar, saya kira ini juga kesalahan kami sehingga proses ini tidak berlangsung dengan cepat dan smooth. Tapi yang pasti untuk beberapa pos tadi yang disebutkan, saya berharap dalam satu dua hari ini sudah ada surat ke DPR untuk bisa segera diisi,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama DPR Komisi I, Senin (30/6/2025).

    Meskipun beberapa posisi Dubes kosong seperti di Amerika Serikat (AS), tetapi Sugiono memastikan tugas-tugas diplomasi di negara-negara akreditasi tetap berjalan dengan cukup lancar melalui tim perwakilan yang ada.

    Namun, dia mengakui pentingnya segera menunjuk Dubes definitif, terutama di negara-negara besar mitra strategis Indonesia.

    “Tidak mungkin negara kita tidak diisi Duta besarnya di negara-negara yang besar. Terima kasih atas masukannya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,” ungkap Sugiono.

    Dia juga menjelaskan bahwa proses penunjukan Dubes memerlukan pertimbangan matang, termasuk kompetensi dan pengalaman yang sesuai. Sugiono bahkan menyebut sulitnya mencari kandidat Dubes yang sekelas dengan diplomat senior seperti Hafas dan Tara.

    “Dalam rangka mencari duta besar ini tidak mudah, semuanya harus kita hitung dan kita perhatikan, ada kompetensi. Memang tidak mudah mencari duta-duta besar. Jadi perlu waktu dan Alhamdulillah semua prosesnya sudah bisa kami selesaikan di Kemlu,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Sugiono menyebut beberapa Dubes terpilih sebenarnya sudah siap berangkat, namun masih menunggu proses akhir dari negara akreditasi.

    Dia berharap dalam satu hingga dua hari ke depan, semua berkas dapat dikirim ke DPR untuk segera diproses.

    “Dan beberapa duta besar juga sebenarnya ada di ruangan ini tetapi belum bisa berangkat karena proses dari negara akreditasi juga masih berjalan dan semoga dalam satu dua hari ini masalahnya sudah bisa sampai ke DPR,” pungkas Sugiono.

  • Menlu: RI terapkan politik bertetangga yang baik di tengah konflik

    Menlu: RI terapkan politik bertetangga yang baik di tengah konflik

    Instalasi nuklir tidak dapat dijadikan sasaran karena risiko terhadap keamanan manusia dan lingkungan hidup.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa Republik Indonesia menerapkan politik bertetangga yang baik dengan negara-negara lain di tengah situasi konflik geopolitik yang saat ini berkembang.

    Menurut dia, politik bertetangga itu diterapkan bagi negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia maupun negara-negara di kawasan lain yang letaknya berjauhan. Oleh karena itu, Indonesia menolak dengan jelas segala bentuk penjajahan di atas dunia, sesuai dengan konstitusi.

    “Indonesia akan selalu terlibat aktif dalam usaha-usaha menciptakan perdamaian dunia,” kata Sugiono di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menlu mengatakan bahwa politik bertetangga yang baik sudah dinyatakan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada saat pelantikannya sebagai Kepala Negara. Pasalnya, hal tersebut merupakan bagian dari survivability atau upaya ketahanan bangsa.

    “Kita ingin menjadi bagian dari sebuah kerja sama besar di dunia ini karena kita juga punya tanggung jawab yang besar kepada masyarakat Indonesia,” katanya.

    Untuk itu, Sugiono menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri akan selalu berpedoman pada cara berpolitik tersebut dalam setiap langkah-langkah diplomasi.

    Di sisi lain, dia mengutuk serangan apa pun yang melanggar kedaulatan negara, khususnya yang kemarin dilakukan oleh Israel terhadap Iran.

    Terlebih lagi, menurut dia, penyerangan itu dilakukan terhadap instalasi nuklir.

    “Instalasi nuklir tidak dapat dijadikan sasaran karena risiko terhadap keamanan manusia dan lingkungan hidup,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I DPR dan Menteri Luar Negeri bahas konflik geopolitik

    Komisi I DPR dan Menteri Luar Negeri bahas konflik geopolitik

    Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Sugiono guna membahas kondisi konflik geopolitik yang akhir-akhir ini memanas serta upaya perlindungan dan pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) di daerah rawan konflik.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan bahwa pembahasan itu sangat krusial dan bisa berdampak langsung kepada kepentingan nasional dan keselamatan jutaan rakyat Indonesia.

    “Kondisi geopolitik yang sangat dinamis dan penuh tantangan menuntut adaptasi dan strategi yang tangkas dari jajaran diplomat Indonesia,” kata Budisatrio di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan rapat tersebut perlu menjadi momentum untuk memahami dan menyelaraskan pandangan, juga memperkuat sinergi. Setelah itu, langkah-langkah konkret perlu dirumuskan untuk menghadapi kompleksitas global.

    Menurut dia, Komisi I DPR RI perlu mendalami kondisi geopolitik dunia saat ini dan implikasinya terhadap perlindungan WNI di luar negeri. Dia pun ingin memahami eskalasi konflik di timur tengah juga sengketa atau isu perbatasan regional dari kacamata Kementerian Luar Negeri.

    Dia pun mengapresiasi kepada jajaran Kementerian Luar Negeri yang sudah cepat dan tanggap dalam menyikapi situasi global yang sangat sulit.

    “Kami bersyukur bahwa telah banyak warga negara kita yang sudah selamat pulang aman ke tanah air,” kata dia.

    Untuk itu, dia memastikan bakal terus mendorong Kementerian Luar Negeri untuk mendukung kepulangan WNI dengan selamat dari daerah konflik.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Indonesia Telah Mengevakuasi 79 Orang Menyusul Pecahnya Konflik Iran-Israel

    Pemerintah Indonesia Telah Mengevakuasi 79 Orang Menyusul Pecahnya Konflik Iran-Israel

    PIKIRAN RAKYAT – Hingga Sabtu, 28 Juni 2025, Pemerintah Indonesia telah mengevakuasi 79 orang menyusul pecahnya konflik Iran-Israel. Mereka terdiri dari 78 warga negara Indonesia  dan 1 warga Iran.

    “Sementara itu, 18 orang evacuee (yang dievakuasi) sisanya dari total jumlah 97 orang evacuee yang masih berada di Baku, Azerbaijan akan dipulangkan secara bertahap pada 28 & 29 Juni 2025,” kata Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha dalam keterangan tertulisnya, Sabtu malam.

    Lima orang, tuturnya,  dijadwalkan tiba di Jakarta pada Minggu, 29 Juni 2025 dengan dua penerbangan berbeda.

     

    Sementara yang masih berada di Baku terdapat 13 orang dengan jadwal kepulangan dari kolasi tersebut, Minggu, 29 Juni 2025. “Para evacuee gelombang terakhir ini dijadwalkan tiba di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2025,” ucap Judha. Kemlu berkoordinasi erat dengan perwakilan RI di negara-negara transit guna memastikan kelancaran dan keselamatan proses evakuasi. 

     

    Setelah serangan Iran ke pangkalan Amerika Serikat di Qatar beberapa waktu lalu, Kemlu mengimbau para warga negara Indonesia yang berada di Timur Tengah meningkatkan kewaspadaan. Kemlu dan seluruh perwakilan RI di Timur Tengah terus memonitor dari dekat eskalasi konflik yang terjadi antara Israel, AS dan Iran. Selain meningkatkan kewaspadaan, para WNI di Timur Tengah terus memantau situasi keamanan dan arahan yang diberikan otoritas setempat, menghindari lokasi aset-aset negara berkonflik dan mengurangi perjalanan ke luar rumah untuk hal-hal yang tidak mendesak. 

     

    “Bagi WNI yang menetap agar melakukan lapor diri secara online di www.peduliwni.kemlu.go.id dan memastikan data telah update,” kata Judha dalam keterangan tertulis, Selasa (24/6/2025).

    Imbauan juga ditujukan kepada WNI yang memiliki rencana penerbangan melewati wilayah udara Timur Tengah agar mengantisipasi gangguan penerbangan karena penutupan wilayah udara di sejumlah negara. “Selalu pastikan jadwal penerbangan ke maskapai.”

     

    Dalam keadaan darurat di luar negeri, WNI diminta segera menghubungi hotline Perwakilan RI terdekat atau hotline Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Pelindungan WNI melalui nomor +62 812-9007-0027 (WhatsApp) atau tekan Tombol Darurat di aplikasi Safe Travel Kemlu. Iran melakukan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin (23/6/ 2025) malam. Serangan itu merupakan balasan atas serangan Negeri Pam Sam tersebut ke fasilitas nuklir Iran beberapa waktu lalu. ***

  • Pembicaraan Telepon Bocor, PM Thailand Bikin Warga Ngamuk

    Pembicaraan Telepon Bocor, PM Thailand Bikin Warga Ngamuk

    Jakarta, CNBC Indonesia — Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra kini berada di ujung tanduk. Ribuan demonstran turun ke jalanan Bangkok menuntut pengunduran dirinya, usai rekaman telepon kontroversial antara dirinya dan mantan PM Kamboja Hun Sen bocor ke publik.

    Skandal ini bukan hanya memicu kemarahan rakyat, tapi juga mengancam kelangsungan pemerintahannya yang kini ditinggal partai koalisi kunci.

    Mengutip Reuters, Minggu (29/6/2025), aksi unjuk rasa ini merupakan demonstrasi anti-pemerintah terbesar sejak partai Pheu Thai yang dipimpin Paetongtarn berkuasa pada 2023. Tekanan terhadap Paetongtarn (38 tahun) pun meningkat, sementara ia tengah berjuang untuk memulihkan ekonomi yang lesu dan menjaga koalisi pemerintahan yang rapuh menjelang kemungkinan pemungutan suara mosi tidak percaya bulan depan.

    Para demonstran mengibarkan bendera di sekitar Victory Monument, sebuah monumen perang di persimpangan sibuk kota, dalam unjuk rasa yang diselenggarakan oleh United Force of the Land, koalisi aktivis nasionalis yang selama dua dekade terakhir telah berkali-kali memprotes pemerintahan yang didukung keluarga Shinawatra.

    Meskipun protes sebelumnya tidak langsung menjatuhkan pemerintahan tersebut, tekanan dari gerakan-gerakan ini pernah memicu intervensi hukum dan kudeta militer pada tahun 2006 dan 2014.

    Krisis politik saat ini berisiko memperburuk pemulihan ekonomi Thailand yang sedang goyah. Paetongtarn mengatakan pada hari Sabtu bahwa ia tidak khawatir terhadap aksi protes ini dan telah memerintahkan aparat untuk memastikan demonstrasi berjalan damai.

    “Itu hak rakyat, dan saya tidak akan membalas,” katanya.

    Paetongtarn kini memimpin koalisi mayoritas tipis setelah Partai Bhumjaithai menarik dukungan pekan lalu, dengan alasan kekhawatiran atas hilangnya kedaulatan dan integritas Thailand menyusul kebocoran rekaman pembicaraan telepon antara Paetongtarn dan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.

    Dalam pembicaraan tersebut, Paetongtarn tampak mencoba menenangkan Hun Sen dan mengkritik seorang komandan militer Thailand, yang merupakan hal tabu di negara yang militernya memiliki pengaruh besar.

    Ia telah menyampaikan permintaan maaf atas komentarnya tersebut.

    Saat ini, perdana menteri juga menghadapi penyelidikan hukum, setelah sekelompok senator mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi dan lembaga antikorupsi nasional untuk menyelidiki tindakannya dalam kasus pembicaraan telepon yang bocor.

    Keputusan dari salah satu lembaga tersebut bisa berujung pada pencopotan dirinya dari jabatan.

    Hun Sen, yang dulunya merupakan sekutu keluarga Shinawatra, melontarkan kritik publik yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Paetongtarn dan keluarganya dalam pidato televisi yang berlangsung selama berjam-jam pada hari Jumat. Ia menyerukan perubahan pemerintahan di Thailand.

    Kementerian Luar Negeri Thailand menyebut pidato Hun Sen sebagai hal yang “luar biasa”, namun tetap menegaskan bahwa Thailand lebih memilih jalur diplomasi untuk menyelesaikan perselisihan bilateral yang memanas.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 6 WNI dari Iran Tiba di Jakarta, 18 Orang Masih di Azerbaijan

    6 WNI dari Iran Tiba di Jakarta, 18 Orang Masih di Azerbaijan

    Jakarta –

    Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) melaporkan bahwa enam warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Iran telah tiba di Jakarta. Enam WNI itu terbang dari Baku, Azerbaijan, dan melakukan beberapa penerbangan transit.

    “Pada hari ini tanggal 28 Juni 2025 telah tiba 6 WNI evacuee dari Iran yang menempuh perjalanan dengan rute Baku-Doha-Bangkok-Jakarta,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha dilansir Antara, Sabtu (28/6/2025).

    Judha mengatakan bahwa hingga 28 Juni 2025, Pemerintah Indonesia telah mengevakuasi sebanyak 79 orang yang terdiri dari 78 orang WNI dan satu warga negara Iran.

    Sementara itu, 18 orang sisanya, dari total 97 orang yang dievakuasi dan masih berada di Baku, Azerbaijan, akan dipulangkan secara bertahap pada 28 dan 29 Juni 2025. Lima orang lagi dijadwalkan tiba di Jakarta pada 29 Juni 2025 dengan dua penerbangan berbeda.

    Jumlah orang yang masih berada di Baku yaitu 13 orang dengan jadwal kepulangan esok hari pada 29 Juni 2025 dari Baku. Orang-orang yang dievakuasi pada gelombang terakhir tersebut dijadwalkan tiba di Jakarta pada 30 Juni 2025.

    Judha mengatakan Kemlu berkoordinasi erat dengan Perwakilan RI di negara-negara transit guna memastikan kelancaran dan keselamatan proses evakuasi.

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kemenlu Berhasil Evakuasi 6 WNI di Iran Kembali ke Jakarta

    Kemenlu Berhasil Evakuasi 6 WNI di Iran Kembali ke Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)berhasil mengevakuasi kembali ke Tanah Air 6 warga negara Indonesia (WNI) dari Iran.

    Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha melaporkan 6 WNI yang dievakuasi dari Iran telah tiba di Jakarta pada hari ini, Sabtu (28/6/2025).

    “Pada hari ini 28 Juni 2025 telah tiba 6 WNI evacuee dari Iran yang menempuh perjalanan dengan rute Baku-Doha-Bangkok-Jakarta,” kata Judha dikutip dari Antara, Sabtu (28/6/2025).

    Judha mengatakan hingga 28 Juni 2025, Pemerintah Indonesia telah mengevakuasi sebanyak 79 orang yang terdiri atas 78 orang WNI dan satu warga negara Iran.

    Sementara itu, 18 orang sisanya, dari total 97 orang yang dievakuasi dan masih berada di Baku, Azerbaijan, akan dipulangkan secara bertahap pada 28 dan 29 Juni 2025.

    Lima orang lagi dijadwalkan tiba di Jakarta pada 29 Juni 2025 dengan dua penerbangan berbeda. Jumlah orang yang masih berada di Baku yaitu 13 orang dengan jadwal kepulangan esok hari pada 29 Juni 2025 dari Baku.

    Orang-orang yang dievakuasi pada gelombang terakhir tersebut dijadwalkan tiba di Jakarta pada 30 Juni 2025.

    Kemenlu berkoordinasi erat dengan Perwakilan RI di negara-negara transit guna memastikan kelancaran dan keselamatan proses evakuasi.