Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Cerita WNI Dibui 7 Tahun di Myanmar karena Bertemu Kelompok Bersenjata

    Cerita WNI Dibui 7 Tahun di Myanmar karena Bertemu Kelompok Bersenjata

    Jakarta –

    Seorang warga negara Indonesia berinisial AP divonis tujuh tahun penjara oleh pengadilan Myanmar setelah dituduh memasuki wilayah tersebut secara ilegal dan bertemu kelompok bersenjata yang dikategorikan sebagai organisasi terlarang oleh otoritas setempat.

    Direktur Perlindungan WNI Kemlu Indonesia, Judha Nugraha, menjelaskan AP dikenakan dakwaan melanggar Undang-Undang Anti-Terorisme, Undang-Undang Keimigrasian 1947, dan Section 17(2) Unlawful Associations Act.

    Sejak awal penangkapan pada 20 Desember 2024, sambung Judha, KBRI Yangon telah melakukan berbagai upaya perlindungan, antara lain mengirimkan nota diplomatik, melakukan akses kekonsuleran dan pendampingan langsung saat pemeriksaan.

    Selain itu, memastikan pembelaan pengacara serta memfasilitasi komunikasi antara AP dan keluarganya.

    “Setelah melalui proses pengadilan, AP divonis tujuh tahun penjara. Saat ini AP menjalani hukuman penjara di Insein Prison, Yangon, Myanmar,” ujar Judha dalam keterangan tertulis kepada BBC News Indonesia, Selasa (01/07).

    Getty Images/Somrerk KosolwitthayanantSejumlah anggota Organisasi Pertahanan Nasional Karen dipotret Mei 2022 di perbatasan Thailand-Myanmar. Kelompok ini dicap sebagai pemberontak oleh pemerintah junta militer Myanmar.

    Setelah vonis berkekuatan hukum tetap (inkracht), upaya non-litigasi juga dilakukan Kemlu dan KBRI Yangon melalui fasilitasi permohonan pengampunan dari pihak keluarga.

    Siapa AP?

    Anggota Komisi I DPR, Abraham Sridjaja, menyebut seorang warga negara Indonesia diduga ditahan di Myanmar karena mendanai kelompok pemberontak di negara itu.

    Dalam rapat kerja bersama Kementerian Luar Negeri, dia meminta Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menindaklanjuti informasi tersebut.

    “Terkait dengan warga negara kita di Myanmar, ada satu warga negara kita di Myanmar yang ditahan oleh pemerintah Myanmar. Kemarin kami sudah komunikasi dengan [Direktur Perlindungan WNI Kemlu] Pak Judha Nugraha, dia ditahan karena terkait dengan imigrasi,” papar Abraham dalam rapat, Senin (30/06).

    Dia juga bilang WNI yang ditahan itu merupakan anak muda berusia 33 tahun dan disebut sebagai pembuat konten di media sosial.

    Abraham berharap pemerintah dapat mengambil tindakan untuk memulangkan orang tersebut.

    “Bisa diberikan amnesti atau dideportasi, karena dia dituduh mendanai pemberontak Myanmar.”

    “Padahal dia tidak ada niat untuk seperti itu, dia hanya selebrgam suka bikin konten, alangkah baiknya bisa diperjuangkan untuk bisa dikembalikan ke Indonesia.”

    Ketika ditanya soal penangkapan AP, juru bicara militer Myanmar, Jenderal Zaw Min Tun, mengaku dirinya tidak mengetahuinya.

    Menurut sumber BBC Burma yang menolak identitasnya diungkap atas alasan keamanan, AP datang ke Myanmar untuk menghadiri pernikahan temannya.

    “Dia menunjukkan foto-foto bersama anggota KNU di pernikahan tersebut. Rupanya ada orang di situ menginformasikan hal itu ke aparat Myanmar yang berujung pada penangkapannya,” kata sumber BBC Burma.

    KNU adalah Karen National Union (Persatuan Nasional Karen), salah satu kelompok etnis yang menandatangani kesepakatan dengan militer Myanmar sebelum kudeta pada 2021 lalu.

    Sejak kudeta, KNU berseberangan dengan militer Myanmar. Bahkan, sayap bersenjata KNU bernama KNLA dan KNDO melakukan perlawanan terhadap militer Myanmar. KNU juga turut membantu Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), sayap bersenjata pemerintahan sipil Myanmar (NUG) yang digulingkan militer.

    Apa yang terjadi di Myanmar?

    Myanmar jatuh dalam perang saudara sejak berada di bawah kekuasaan militer.

    Setelah beberapa dekade dikuasai pemerintah junta dan mengalami penindasan brutal, kelompok-kelompok etnik bersama dengan pasukan pemberontak melakukan perlawanan yang membuat kekuasaan junta melemah.

    Dua pertiga negara bagian telah jatuh ke tangan gerakan perlawanan.

    Perang saudara tersebut juga memakan korban jiwa.

    Sejak kudeta militer pada 2021, konflik telah menewaskan puluhan ribu orang, termasuk anak-anak.

    Kudeta itu memicu protes besar-besaran dari masyarakat sipil. Ribuan orang turun ke jalan setiap hari menuntut pemerintahan sipil kembali memerintah negara.

    Aksi yang mulanya dianggap sebagai aksi pembangkangan sipil segera berkembang menjadi pemberontakan yang meluas dan melibatkan kelompok pro-demokrasi serta pemberontak etnisyang akhirnya memicu perang saudara.

    Empat tahun kemudian, pertempuran sengit terus berlanjut antara militer di satu sisi, serta kelompok etnis dan kelompok perlawanan bersenjata di sisi lain.

    Junta militer yang telah mengalami kekalahan terus-menerus nan memalukan serta kehilangan sebagian besar wilayah, semakin mengandalkan serangan udara untuk menghancurkan perlawanan terhadap kekuasaan mereka.

    Ketika gempa bumi berkekuatan 7,7 skala richter mengguncang Myanmar pada April lalu, pemerintahan junta terus melancarkan serangan udara ke beberapa negara yang menyasar kelompok pemberontak.

    ‘Ada ribuan kelompok bersenjata di Myanmar’

    Konflik yang pecah di Myanmar sejak kudeta militer tahun 2021 sangat kompleks, menurut riset lembaga pemantau Armed Conflict Location & Event Data (ACLED). Pada 1 Februari 2021, militer menjatuhkan pemerintahan pimpinan Liga Nasional untuk Demokrasi, sebuah partai yang pernah dipimpin Aung San Suu Kyi.

    Menurut riset ACLED, setidaknya terdapat 2.600 kelompok non-pemerintah yang terlibat dalam konflik bersenjata di Myanmar.

    “Mayoritas kelompok itu dibentuk oleh kelompok penentang kudeta yang tidak mau lagi melakukan perlawanan secara damai untuk menentang dugaan penahanan sistematis, kekerasan, dan pembunuhan terhadap warga yang berdemonstrasi,” demikian catatan ACLED dalam riset mereka.

    Hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah Indonesia tentang kelompok bersenjata yang dikunjungi oleh AP.

    Sejumlah kelompok bersenjata yang selama ini diketahui publik karena aksi mereka terhadap junta militer Myanmar, antara lain Arakan Army, Arakan Liberation Army, Chin National Army, Three Brotherhood Alliance, Kachin Independence Army, Karen National Liberation Army, dan Ta’ang National Liberation Army.

    Merujuk investigasi BBC, saat ini pemerintah militer Myanmar hanya menguasai 21 persen wilayah negara itu, sementara “kelompok pemberontak” dan tentara etnis menguasai 42 persen.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rapat dengan DPR, Panglima TNI Beberkan Strategi Hadapi Ancaman Perang – Page 3

    Rapat dengan DPR, Panglima TNI Beberkan Strategi Hadapi Ancaman Perang – Page 3

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya selalu memonitor dan berkomunikasi dengan pemerintah terkait potensi dampak perang Iran-Israel.

    “Ya, kami sudah melakukan komunikasi, tetapi belum terlalu intens karena kegiatan Presiden yang cukup padat. Tetapi kami juga monitor bahwa sudah ada sikap dari Kementerian Luar Negeri yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Dasco menyebut, Komisi I DPR dalam waktu dekat akan bertemu Presiden Prabowo Subianto membahas sikap RI terkait perang Iran-Israel.

    “Dalam waktu dekat pimpinan Komisi 1 akan melakukan dialog dengan Presiden dalam rangka memberikan masukan, kemudian juga mendengar pandangan Pemerintah tentang bagaimana nanti sikap dari Pemerintah terhadap konflik Iran dan Israel,” pungkasnya.

  • Israel Desak China Tekan Iran untuk Kendalikan Ambisi Nuklirnya

    Israel Desak China Tekan Iran untuk Kendalikan Ambisi Nuklirnya

    Jakarta –

    Pemerintah Israel mendesak China untuk menggunakan pengaruh ekonomi dan politiknya guna mengendalikan ambisi nuklir dan militer Iran.

    “China adalah satu-satunya yang mampu mempengaruhi Iran,” kata Ravit Baer, konsul jenderal Israel di Shanghai kepada para wartawan pada hari Selasa (1/7) di kota itu.

    “Iran akan kolaps jika China tidak membeli minyaknya,” imbuhnya, dilansir dari Al Arabiya, Rabu (2/7/2025).

    Pernyataan Baer disampaikan di tengah menegangnya hubungan Israel-China akibat perang Israel di Gaza, dan serangan bulan lalu terhadap Iran, mitra utama Beijing di Timur Tengah.

    Baer mengulangi komentarnya dalam sebuah wawancara Bloomberg TV pada hari Rabu (2/7), dengan mengatakan pembelian minyak Iran oleh China telah memberinya pengaruh atas Teheran.

    “Sayangnya, banyak uang dan pendapatan yang diperoleh dari penjualan minyak – minyak Iran – di Iran digunakan untuk kegiatan jahat Iran di kawasan itu,” kata Baer dalam wawancara televisi tersebut.

    Konsulat Iran di Shanghai dan Kementerian Luar Negeri China tidak segera membalas permintaan komentar.

    Selama perang 12 hari antara Israel dan Iran, situs-situs militer dan nuklir Republik Islam tersebut telah rusak parah, dan beberapa komandan militer dan ilmuwan atom tewas.

    China dan Rusia – mitra utama Iran di antara negara-negara besar dunia – sama-sama mengutuk serangan Israel tersebut, tetapi tidak berbuat banyak untuk mendukung Teheran. Beijing juga secara konsisten menyerukan agar Israel mengakhiri konfliknya di Gaza melawan Hamas, dan mengambil langkah-langkah menuju solusi dua negara.

    Dilaporkan bahwa China membeli sekitar 90 persen dari ekspor minyak Iran yang jumlahnya sekitar 1,7 juta barel per hari. Selain itu, Beijing menandatangani kemitraan strategis pada tahun 2021 yang menguraikan potensi investasi China senilai US$400 miliar selama 25 tahun di Iran.

    “Mereka dapat menekan Iran, mereka memiliki kekuatan politik atas Iran, mereka dapat membantu mengubah aktivitasnya yang tercela di kawasan tersebut,” kata Baer. “Ada banyak hal yang dapat dilakukan China,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jelang Tenggat 9 Juli, Trump Ancam Naikkan Tarif hingga 35% untuk Jepang

    Jelang Tenggat 9 Juli, Trump Ancam Naikkan Tarif hingga 35% untuk Jepang

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menaikkan tarif timbal balik hingga 35% kepada Jepang, lebih tinggi dibandingkan tarif awal untuk China.

    Melansir The Japan Times pada Rabu (2/7/2025), ancaman tersebut disampaikan Trump dalam perjalanan menggunakan Air Force One pada Selasa (1/7/2025) waktu setempat. Dia menuding Jepang enggan membuat konsesi dalam perundingan dagang dan menyebut negara sekutunya itu sebagai pihak yang manja.

    “Kami sudah berurusan dengan Jepang. Saya ragu kami bisa mencapai kesepakatan. Mereka sangat keras. Harus dipahami, mereka sangat dimanjakan,” ujar Trump kepada awak media.

    Trump kembali mengeluhkan penolakan Jepang terhadap ekspor mobil dan beras asal AS. DIa mengatakan, jika kesepakatan tidak tercapai, dia akan mengakhiri negosiasi sepihak dan langsung menetapkan tarif baru yang harus dibayar Jepang.

    “Saya akan mengirim surat kepada mereka yang intinya berbunyi: ‘Terima kasih, kami tahu Anda tidak bisa memenuhi hal yang kami butuhkan. Maka dari itu, Anda akan membayar 30%, 35%, atau berapa pun tarif yang kami tentukan,’” ucapnya.

    Saat ini, Jepang menghadapi tarif sebesar 25% untuk kendaraan dan suku cadang otomotif, 50% untuk baja dan aluminium, serta tarif timbal balik 10% yang bisa kembali naik menjadi 24% jika tidak ada kesepakatan dagang hingga 9 Juli — saat masa tenggang 90 hari berakhir.

    Trump menambahkan bahwa berbisnis di AS seharusnya dianggap sebagai sebuah kehormatan. 

    “Karena memang suatu kehormatan bisa menjalankan bisnis di Amerika Serikat. Tapi selama ini, negara ini tidak pernah melihatnya seperti itu,” jelasnya.

    Pernyataan keras Trump selama tiga hari terakhir muncul setelah putaran ketujuh negosiasi dagang AS–Jepang pada akhir pekan lalu gagal membuahkan hasil. Kepala negosiator tarif Jepang, Ryosei Akazawa, menolak mengomentari pernyataan Trump sebelumnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent — yang ditunjuk Trump memimpin negosiasi dengan Jepang — juga mengisyaratkan bahwa kesepakatan dengan Jepang kecil kemungkinan tercapai dalam waktu dekat.

    “Kami sedang menyeimbangkan ulang sistem perdagangan dunia agar lebih adil bagi rakyat Amerika. Dan jika kesepakatan tidak adil bagi rakyat Amerika, Presiden Trump meminta kami untuk tidak menerimanya,” ujar Bessent dalam wawancara dengan Fox News.

    Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Washington. 

    Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Jepang, keduanya menegaskan komitmen untuk terus mendukung proses konsultasi yang diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan.

  • DPR Terima Daftar Calon Dubes, Ada untuk AS hingga Korut

    DPR Terima Daftar Calon Dubes, Ada untuk AS hingga Korut

    DPR Terima Daftar Calon Dubes, Ada untuk AS hingga Korut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi I

    DPR RI

    TB Hasanuddin
    , mengungkapkan bahwa daftar nama calon
    duta besar
    (dubes) untuk sejumlah negara sudah diterima oleh DPR.
    Hasanuddin menyebutkan bahwa nama-nama calon dubes itu disiapkan untuk bertugas di sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara.
    “Tapi saya dapat informasi bukan hanya dubes AS, tetapi misalnya ada dubes-dubes lain. Kalau tidak salah, Korea Utara, kemudian yang belum ada itu mungkin Jepang dan beberapa negara,” kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
    Kendati demikian, daftar nama calon dubes itu masih berada di meja pimpinan DPR sehingga Komisi I belum menerima secara resmi daftar tersebut untuk dibahas lebih lanjut.
    “Nama-nama masih di pimpinan. Nama-nama yang di pimpinan belum tahu kami,” kata Hasanuddin.
    Politikus PDI-P itu menjelaskan, setelah nama-nama calon dubes diserahkan ke Komisi I, DPR akan melakukan pendalaman terhadap para calon melalui mekanisme semacam fit and proper test.
    Proses itu tidak bersifat menentukan kelulusan, melainkan sebagai forum untuk mengevaluasi kesiapan para calon dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah.
    Hasanuddin menekankan pentingnya menempatkan duta besar yang kompeten di negara-negara strategis, baik secara geopolitik seperti Timur Tengah maupun secara ekonomi seperti Amerika Serikat.
    “Tentu harus ditempatkan dubes yang tepat,” ucap dia.
    Sebagai informasi, 12 pos kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) saat ini tidak memiliki duta besar definitif, beberapa di antaranya adalah KBRI Amerika Serikat, KBRI Jerman, KBRI Jepang, KBRI PBB di New York, dan KBRI di Jenewa.
    Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui bahwa kekosongan posisi dubes tersebut merupakan kesalahan Kemenlu.
    “Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Concern-nya memang benar, saya kira ini juga kesalahan kami sehingga proses ini tidak berlangsung dengan cepat dan
    smooth
    ,” ujar Sugiono dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (30/6/2025).
    Sugiono menerangkan bahwa kekosongan yang terjadi pada saat ini tidak terlepas dari sulitnya mencari sosok calon dubes RI.
    Penunjukannya pun harus diperhitungkan secara matang, karena setiap dubes akan menjalankan tugas strategis.
    “Dalam rangka mencari duta besar ini tidak mudah, semuanya harus kita hitung dan kita perhatikan, ada kompetensi. Memang tidak mudah mencari duta-duta besar sekelas Pak Arif Havas Oegroseno atau siapa. Jadi perlu waktu dan Alhamdulillah semua prosesnya sudah bisa kami selesaikan di Kemlu,” ungkap Sugiono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kursi Dubes RI di AS Kosong, Ini Figur yang Diharapkan DPR

    Kursi Dubes RI di AS Kosong, Ini Figur yang Diharapkan DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI, Puan Maharani mengungkapkan hingga kini DPR masih menunggu Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan daftar nama calon duta besar (dubes) Indonesia untuk beberapa negara. 

    Sebagai informasi, berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri RI terdapat 12 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang tidak memiliki dubes. Seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, PBB New York, hingga Korea Utara (Korut).

    “Terkait nama-nama dubes, tentu saja DPR menunggu surat dari pemerintah,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

    Puan berharap nama-nama yang diusulkan Prabowo ini adalah figur yang mengetahui dan memahami situasi geopolitik dan global yang ada saat ini.

    “[kemudian] bisa diterima oleh negara-negara yang nanti mereka ini diusulkan menjadi dubes di negara-negara tersebut dan bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada di negara tersebut,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono berjanji segera mempercepat proses pengusulan ke DPR dalam waktu dua hari. Mulanya, dia mengakui bahwa proses pengisian sejumlah posisi dubes Indonesia di beberapa negara mengalami keterlambatan.

    “Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian concern-nya, memang benar, saya kira ini juga kesalahan kami sehingga proses ini tidak berlangsung dengan cepat dan smooth. Tapi yang pasti untuk beberapa pos tadi yang disebutkan, saya berharap dalam satu dua hari ini sudah ada surat ke DPR untuk bisa segera diisi,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama DPR Komisi I, Senin (30/6/2025). 

    Meskipun beberapa posisi Dubes kosong seperti di Amerika Serikat (AS), tetapi Sugiono memastikan tugas-tugas diplomasi di negara-negara akreditasi tetap berjalan dengan cukup lancar melalui tim perwakilan yang ada.

  • Menlu Jerman Ingin Lebih Banyak Industri Patungan Bikin Senjata di Ukraina

    Menlu Jerman Ingin Lebih Banyak Industri Patungan Bikin Senjata di Ukraina

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul baru saja tiba di Kyiv, dan langsung merilis pernyataan lewat kantor pers kementerian luar negeri, yang berisi satu kalimat yang mungkin membuat orang yang mendengar terperangah: “Kebebasan dan masa depan Ukraina adalah tugas paling utama dari kebijakan luar dan keamanan kami.”

    Wadephul menegaskan lebih jauh: “Warga Ukraina bukan hanya mempertahankan kebebasan dan kedaulatan tanah air mereka, melainkan juga menjaga keamanan dan kebebasan Eropa dari agresi Putin. Oleh karena itu, kami akan tetap sepenuhnya memusatkan perhatian kami untuk mendukung Ukraina.”

    Timur Tengah justru menjadi perhatian besar

    Namun dipertanyakan, apakah memang benar Ukraina jadi pusat perhatian Jerman? Pasalnya beberapa minggu terakhir, fokus kebijakan luar negeri Jerman justru secara kentara teralihkan pada eskalasi konflik di Timur Tengah dan wilayah sekitarnya.

    Ketika Israel menyerang fasilitas nuklir di Iran sekitar dua pekan lalu, Wadephul tengah melakukan perjalanan ke kawasan Timur Tengah dan negara-negara tetangganya.

    Di ibukota Mesir, ia mencoba menjajaki kemungkinan solusi damai untuk konflik tersebut. Namun saat brada di Kairo, ia dibuat terkejut oleh serangan Israel, dan terpaksa mengubah rencana perjalanannya.

    Tak lama setelahnya, seminggu kemudian, ia berupaya melakukan mediasi di Jenewa bersama sejawatnya dari Prancis, Inggris, dan Iran, tapi Presiden AS Donald Trump malah mengirim bom ke Iran. Tema Ukraina juga hanya mendapatkan porsi yang relatif kecil dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Den Haag.

    Perjalanan kereta di malam hari tanpa pemberitahuan

    Wadephul sudah tiba di Ukraina, dalam kunjungan perdananya ke Kyiv dua bulan setelah didapuk sebagai menteri luar negeri Jerman. Perjalanan keretanya menuju Kyiv “seperti biasanya” tidak diumumkan sebelumnya, demi alasan keamanan.

    Ukraina saat ini tengah mengalami serangan terberat dari Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Pasukan Rusia, menurut informasi yang didapat Menteri Luar Negeri Jerman itu, pada malam menjelang hari Minggu (29/06) lalu meluncurkan lebih dari 500 drone, roket, dan misil jelajah ke seluruh negeri. ini angka tertinggi sejak perang dimulai pada musim semi 2022. Demikian disampaikan kolega Ukraina Wadephul, Andrij Sybiha. Setelah itu, politikus dari partai Uni Kristen-CDU Jerman itu mengunjungi sebuah rumah-rumah tinggal yang hancur akibat serangan.

    “Kondisi ini kembali membuka matanya, tentang apa sebenarnya yang ingin dicapai Presiden Rusia lewat serangannya terhadap warga sipil”, ujar Wadephul. “Ini adalah kalkukasi dingin Vladimir Putin. Ia ingin melemahkan tekad rakyat Ukraina dalam mempertahankan diri. Hal ini tidak boleh terjadi, karena di sini ada orang tak berdosa, anak-anak, perempuan, orang sakit yang mungkin tak sempat melarikan diri tepat waktu, dan akhinya meninggal dunia,” papar menlu Jerman itu.

    Kanselir Merz: Ukraina tujuan utama kebijakan luar negeri Jerman

    Ukraina tetap menjadi pusat perhatian kebijakan luar negeri Jerman. Hal ini juga ditegaskan juru bicara Kanselir Jerman, Stefan Kornelius pada hari Senin (30/06) di Berlin.

    Meskipun seluruh upaya diplomatik diarahkan untuk meredakan konflik di Timur Tengah dan sekitarnya, Friedrich Merztetap memegang prinsip: “Ukraina adalah perang paling penuh konflik yang paling dekat dengan kita, yang paling banyak membatasi kapasitas Eropa. Perang ini mengancam tatanan perdamaian kita sendiri paling besar. Oleh sebab itu, Kanselir selalu menekankan bahwa perdamaian yang langgeng di Ukraina adalah tujuan utama kami.”

    Pengiriman senjata berkurang, bantuan di tempat meningkat

    Di Kyiv, Wadephul menegaskan, betapa pentingnya kehadiran sejumlah perwakilan industri persenjataan Jerman yang mendampinginya.

    Pemerintahan baru yang terdiri dari koalisi partai konservatif dan sosial demokrat, sebelumnya sudah mulai sedikit menggeser aksen dukungan kepada Ukraina: Mereka ingin mengurangi pembicaraan soal sistem senjata Jerman yang dikirim ke Ukraina, dan lebih menekankan produksi di dalam negeri Ukraina sendiri, yang masih memiliki ruang besar untuk berkembang.

    Pabrik-pabrik persenjataan di negara itu masih jauh dari kapasitas penuh. Oleh karena itu, industri Jerman ingin mulai aktif berpartisipasi langsung dengan berbagai usaha patungan (joint ventures) di Ukraina.

    Wadephul mengatakan, ia mengamati sistem pertahanan udara Jerman “Iris-T” yang kini digunakan Ukraina. Minatnya juga karena ia “dulu pernah menjadi perwira pertahanan udara Angkatan Bersenjata Jerman,” tambah Wadephul.

    Ke depannya, akan lebih sedikit senjata Jerman yang dikirim ke Ukraina, namun lebih banyak dukungan bagi industri di sana. “Ini adalah kelanjutan logis dari pengiriman material kami, dan kita bahkan bisa saling menguntungkan. Dengan kekayaan ide dan pengalaman kalian, kami juga bisa memetik manfaat,” ujar Menteri Luar Negeri Jerman itu kepada tuan rumahnya di Ukraina.

    Sementara itu, di Berlin dan Brussels, dalam waktu bersamaan berlangsung perdebatan sengit mengenai paket sanksi ke-18 Uni Eropa terhadap Rusia.

    Pada KTT Uni Eropa pekan lalu, pengesahan paket tersebut sempat gagal karena perlawanan Slovakia. Namun pemerintah negara anggota UE bertekad melakukan segala cara ,agar paket itu bisa segera disetujui.

    Artikel ini pertama kali dirilis dalam bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh: Ayu Purwaningsih
    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pertemuan Menlu Indonesia-Selandia Baru untuk penguatan kerja sama pendidikan

    Pertemuan Menlu Indonesia-Selandia Baru untuk penguatan kerja sama pendidikan

    Jumat, 13 Juni 2025 14:44 WIB

    Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono (kanan) berbincang dengan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters saat pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (13/6/2025). Pertemuan bilateral tersebut membahas penguatan kerja sama antar kedua negara salah satunya di bidang pendidikan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

    Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono (kiri) bersama Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters (kanan) melakukan pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (13/6/2025). Pertemuan bilateral tersebut membahas penguatan kerja sama antar kedua negara salah satunya di bidang pendidikan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 12 KBRI Kosong Tanpa Dubes, Kemlu Bilang Begini

    12 KBRI Kosong Tanpa Dubes, Kemlu Bilang Begini

    Jakarta –

    Sebanyak 12 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri kosong tanpa duta besar (Dubes). Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyebut penunjukan dubes merupakan hak Presiden Prabowo Subianto.

    “Adalah hak presiden untuk pilih Dubes Indonesia untuk negara asing sesuai isi UUD 1945, dengan konsultasi seperlunya dengan DPR,” kata jubir Kemlu, Roy Soemirat, kepada wartawan, Selasa (1/7/2025).

    Roy mengatakan Kemlu sendiri memiliki mekanisme kerja birokrasi yang jelas. Hal itu untuk memastikan kinerja KBRI di luar negeri tetap berjalan meski posisi Dubes kosong.

    “Adapun untuk Kemlu kami punya mekanisme kerja birokrasi yang jelas untuk terus menjamin kinerja perwakilan Indonesia di luar negeri (KBRI atau KJRI) dalam keadaan kekosongan pimpinan tertinggi,” ucapnya.

    Roy menyampaikan Kemlu akan menunjuk pejabat sementara atau ad interim sampai posisi Dubes diisi secara definitif. Dia menjamin tidak ada hal yang terbengkalai meski posisi Dubes kosong.

    “Kemlu akan menunjuk kuasa usaha ad interim/kuai (charge d’affaires) yang menjadi pengganti sementara dengan mandat penuh. Hal ini menjamin kontinuitas kerja sampai adanya pejabat definitif,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto mengungkapkan 12 kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri kosong tanpa duta besar atau dubes. Kursi kosong dubes itu berada di Amerika Serikat (AS), Jerman, hingga Korea Utara (Korut).

    “Kita, data yang saya ada ada 12 KBRI kosong tanpa dubes, Amerika Serikat dari tahun 2023 karena dubesnya ditunjuk jadi Wamen BUMN, PBB New York dari 2024 dubesnya jadi wamenlu, dubes Jerman jadi wamenlu juga, PBB Jenewa dubesnya jadi Wamen PPN dan Bappenas,” ujar Anton dalam rapat kerja dengan Menlu Sugiono di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Anton meminta jabatan dubes untuk negara-negara sahabat itu secepatnya diisi sosok yang tepat. Anton menyebut hal ini akan berkaitan dengan diplomasi RI di kancah internasional.

    “Kita sama-sama paham bahwa dubes faktor yang paling penting Pak di Kemenlu, selain sebagai melindungi WNI kita, diplomasi kita, dan lain sebagainya. Ya kalau saya sih maunya yang kosong ini segera diisilah, apa pun alasannya,” katanya.

    Anton menyebut dubes RI untuk Meksiko hingga Jepang akan berakhir. Anton berharap Menlu Sugiono proaktif untuk menyampaikan ke Presiden Prabowo Subianto agar calon dubes bisa diuji DPR.

    “Jadi saya pikir ke depannya yang namanya dubes itu hak prerogatif dari Pak Presiden, tapi kalau kita bisa infokan ke Pak Presiden, ‘Pak izin tahun depan dubes akan berakhir’, kita akan adakan fit and proper beberapa dubes sehingga kalau waktu selesai, langsung diganti Pak,” tutupnya.

    Dalam rapat tersebut, Menlu Sugiono mengatakan segera mengirim surat berisikan nama-nama calon dubes ke DPR. Surat itu termasuk calon wakil tetap untuk PBB di New York, AS.

    “Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, concern-nya memang benar. Saya kira ini juga kesalahan kami sehingga proses ini tidak berlangsung dengan cepat dan smooth, tapi yang pasti untuk beberapa pos yang tadi disebutkan kami berharap dalam satu dua hari ini sudah ada surat ke DPR untuk bisa segera,” ujar Sugiono.

    Menlu menilai posisi dubes harus diisi lantaran perannya yang strategis. Namun, Sugiono mengakui, proses memilih dubes untuk negara lain tak mudah.

    Menurut Menlu, perlu waktu untuk mengisi dubes itu. “Jadi perlu waktu. Oleh karena itu, semua prosesnya sudah bisa kami selesaikan. Semoga dalam 1-2 hari ini usulannya sudah bisa sampai ke DPR,” imbuhnya.

    (dek/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menlu Sugiono Blak-blakan Kenapa Banyak Warga RI Ketipu di Kamboja

    Menlu Sugiono Blak-blakan Kenapa Banyak Warga RI Ketipu di Kamboja

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kasus penipuan kerja yang menjerat ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja kembali menjadi sorotan. Menteri Luar Negeri RI Sugiono pun memberi tanggapannya.

    Ia mengungkapkan bahwa dari ribuan korban, tidak semuanya murni korban perdagangan orang. Banyak dari mereka justru terjebak skema penipuan karena tergiur tawaran kerja mudah tanpa melalui prosedur resmi.

    “Modusnya sebagian besar terkait online scam, terutama di Kamboja dan Myanmar,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (30/6/2025).

    “Dari 7.000 kasus sejak 2021 hingga 2025, sekitar 4.300 terjadi di Kamboja.”

    Dari total tersebut, lanjutnya lagi, lebih dari 1.500 kasus teridentifikasi sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ia pun mengatakan beberapa orang merupakan pelaku berulang, yang kembali bekerja di sindikat yang sama setelah dipulangkan.

    “Kami temukan ada fenomena repeated offender, yang sudah dipulangkan tapi kembali terjerumus,” jelas Sugiono lagi.

    “Ini menunjukkan bahwa pendekatannya harus komprehensif, dari hulu ke hilir.”

    Menurut dia, lemahnya literasi kerja luar negeri, minimnya pengecekan dokumen, serta ketidaktahuan soal prosedur resmi menjadi penyebab utama. Tak sedikit WNI yang berangkat tanpa dokumen lengkap alias undocumented, sehingga sulit dilacak dan dilindungi saat mengalami masalah.

    “Banyak yang tidak melaporkan diri. Belum lagi jenis pekerjaan mereka kerap berada di area abu-abu, bahkan gelap, sehingga mereka tidak terdata di sistem perlindungan kita,” katanya.

    Ke depan, Sugiono menegaskan Kementerian Luar Negeri akan memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada calon pekerja migran, bekerja sama dengan DPR dan pemangku kepentingan lain. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah maraknya WNI menjadi korban penipuan kerja di luar negeri, khususnya di negara-negara yang dikenal rawan praktik online scam dan TPPO.

    “Kami butuh kerja sama dari Komisi I dan para anggota DPR. Saya yakin dari dapil masing-masing, pasti ada warga yang bekerja di luar negeri. Perlu ada edukasi sejak awal, bahkan sebelum mereka berangkat,” katanya.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]