Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Kecaman ke Israel yang Bunuh Direktur RS Indonesia di Gaza

    Kecaman ke Israel yang Bunuh Direktur RS Indonesia di Gaza

    Jakarta –

    Israel membunuh Direktur Rumah Sakit (RS) Indonesia, Marwan al-Sultan, di Gaza, Palestina. Indonesia mengecam tindakan Israel tersebut.

    Dilansir Aljazeera, Rabu (2/7/2025), reporter Aljazeera mengatakan pihaknya menerima laporan dari rekan-rekan Aljazeera Arabic bahwa Marwan al-Sultan tewas dalam serangan Israel di Gaza. Aljazeera melaporkan Marwan tewas bersama keluarganya.

    Serangan Israel terjadi di sebuah bangunan perumahan di barat daya Kota Gaza. Istri dan anak-anak dari Marwan tewas dalam serangan itu.

    Marwan Al-Sultan merupakan sumber informasi utama dari Gaza, yang melaporkan kondisi warga Palestina di wilayah utara yang terkepung. Marwan berulang kali meminta masyarakat internasional untuk mendesak keselamatan tim medis, termasuk ketika tentara Israel mengepung atau menyerang rumah sakit tersebut.

    Dilansir The Guardian dan BBC, Marwan adalah seorang ahli jantung yang sangat terkenal. Dia memiliki banyak pengalaman di sejumlah rumah sakit.

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Palestina mengatakan Marwan memiliki karier yang panjang di bidang kedokteran. Kemenkes Palestina menyebut Marwan adalah orang yang penuh belas kasih. Marwan, katanya, menjadi simbol dedikasi, keteguhan, dan ketulusan, selama situasi yang paling sulit dan saat-saat yang paling berat.

    “Dia menjadi simbol dedikasi, keteguhan, dan ketulusan, selama situasi yang paling sulit dan saat-saat yang paling berat yang dialami oleh rakyat kita di bawah agresi yang terus-menerus,” kata Kemenkes Palestina kepada BBC.

    Beberapa hari yang lalu, Marwan sempat diwawancarai The Guardian mengenai situasi kritis yang dia hadapi di rumah sakit Indonesia. Marwan mengaku dia bersama staf lain di rumah sakit Indonesia sedang berjuang mengatasi banyaknya korban sipil setelah meningkatnya serangan Israel bulan Mei lalu.

    Marwan juga merupakan sumber informasi utama dari Gaza, yang melaporkan kondisi warga Palestina di wilayah utara yang terkepung. Marwan berulang kali meminta masyarakat internasional untuk mendesak keselamatan tim medis, termasuk ketika tentara Israel mengepung atau menyerang rumah sakit tersebut.

    Kecaman ke Israel

    Foto: RS Indonesia di Gaza Utara dikosongkan (Dok Mer-C)

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berduka atas meninggalnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan al-Sultan dalam serangan Israel di Gaza. Indonesia mengutuk serangan yang dilakukan Israel.

    “Indonesia turut berduka atas wafatnya dr. Marwan Al Sultan, Direktur RS Indonesia di Gaza, beserta keluarganya pada tanggal 2 Juli 2025 dan mengutuk serangan Israel tersebut,” tulis Kemlu RI melalui akun X nya, Kamis (3/7).

    Kemlu menyampaikan Indonesia mengapresiasi segala jasa dan perjuangan Marwan Al Sultan. Khususnya perjuangan perdamaian di Palestina.

    “Indonesia mengapresiasi jasa, komitmen dan perjuangan beliau bagi kemanusiaan dan bagi perdamaian di Palestina,” ujarnya.

    Kemlu mengatakan RI terus melakukan monitoring RS Indonesia di Gaza. RI juga menyerukan penghentian kekejaman Israel terhadap Gaza serta mendorong gencatan senjata.

    “Indonesia terus memonitor dari dekat perkembangan RS Indonesia di Gaza. Indonesia kembali menyerukan dihentikannya kekejaman Israel dan dilakukannya gencatan senjata segera di Palestina,” imbuhnya.

    Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan dukacita atas tewasnya Direktur Rumah Sakit Indonesia, Marwan al-Sultan. Puan berharap insiden serupa tak terjadi kembali.

    “Terkait apa yang terjadi di Gaza kami pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR. Saya mengucapkan belasungkawa seberat-berat, sedalam-dalamnya atas korban yang terjadi di Gaza,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7).

    “Khususnya kepada dirut rumah sakit di Gaza dan keluarga yang menjadi korban. Dan kami berharap hal tersebut jangan sampai terjadi lagi,” sambungnya.

    Puan menilai serangan Israel terhadap Gaza telah melanggar kemanusiaan. Puan meminta seluruh pihak saling menghormati dan menjaga.

    “Karena ini adalah bukan hanya masalah konflik yang terjadi di sana. Tapi ini adalah masalah kemanusiaan. Marilah kita sama-sama menghormati, saling menghargai dan menjaga hal-hal yang merupakan satu hal yang memang harus sama-sama dijaga,” ungkapnya.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, juga mengutuk serangan Israel yang menyebabkan Direktur RS Indonesia, Marwan al-Sultan, meninggal dunia. Sukamta menyebut apa yang dilakukan Israel merupakan serangan brutal dan genosida.

    “Israel terus-menerus menunjukkan kejahatannya yang luar biasa (extraordinary). Mereka tidak tunduk pada hukum, juga tidak memiliki komitmen pada kemanusiaan,” kata Sukamta kepada wartawan, Kamis (3/7).

    “Ini jelas terlihat dari serangan-serangan brutal tentara Israel selama ini terhadap objek yang tidak boleh dijadikan target serangan, seperti warga sipil, fasilitas sipil, rumah sakit, dan tenaga medis. Saya mengutuk kebrutalan Israel ini dan menyerukan semua pihak berupaya menghentikan genosida yang dilakukan Israel,” tambahnya.

    Sukamta mengatakan Israel telah melanggar Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977, yang secara eksplisit menekankan perlindungan bagi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dari serangan. “Karena itu, saya terus mendukung pemerintah Indonesia agar bersikap lebih proaktif untuk mendesak PBB dan seluruh negara di dunia menghentikan genosida yang terjadi di Gaza dan mendesak segera dibuka akses bantuan kemanusiaan seluas-luasnya,” kata Sukamta.

    “Kami berharap kunjungan Pak Prabowo ke Arab Saudi dan kemudian menghadiri pertemuan BRICS di Brasil juga membawa misi utama untuk penghentian genosida di Palestina,” sambungnya.

    Lihat juga Video: Belasungkawa Menkes Atas Tewasnya Direktur RS Indonesia di Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rusia Disebut Jadi Negara Pertama Akui Pemerintahan Taliban

    Rusia Disebut Jadi Negara Pertama Akui Pemerintahan Taliban

    Jakarta –

    Pemerintah Afghanistan mengatakan Rusia telah menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui keputusannya. Pemerintah Afghanistan menyebut Rusia telah mengambil ‘keputusan yang berani’.

    Dilansir AFP, Jumat (4/7/2025), pengumuman tersebut dibuat setelah Menlu Afghanistan Amir Khan Muttaqi bertemu dengan Duta Besar Rusia untuk Afghanistan Dmitry Zhirnov di Kabul. Muttaqi memuji Rusia mengambil keputusan berani.

    “Keputusan berani ini akan menjadi contoh bagi yang lain… Sekarang setelah proses pengakuan dimulai, Rusia berada di depan semua orang,” kata Muttaqi dalam sebuah video pertemuan.

    Senada dengan Muttaqi, Jubir Kemlu Taliban juga mengatakan hal serupa.

    “Rusia adalah negara pertama yang secara resmi mengakui Emirat Islam,” kata juru bicara kementerian luar negeri Taliban Zia Ahmad Takal kepada AFP.

    Muttaqi mengatakan bahwa ini adalah “fase baru hubungan positif, saling menghormati, dan keterlibatan konstruktif”.

    Sementara itu, Kemlu Rusia mengatakan pengakuan ini bisa mendorong pengembangan kerja sama bilateral di beberapa bidang. Kemlu Rusia mengatakan akan bekerja sama dalam bidang energi, transportasi, pertanian, dan infrastruktur.

    Kementerian tersebut mengatakan Moskow berharap untuk terus membantu Kabul “memperkuat keamanan regional dan memerangi ancaman terorisme dan perdagangan narkoba”.

    Moskow telah mengambil langkah-langkah baru-baru ini untuk menormalisasi hubungan dengan otoritas Taliban, menghapus mereka dari daftar “organisasi teroris” pada bulan April dan menerima seorang duta besar Taliban di Kabul.

    Pada Juli 2024 lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Taliban sebagai “sekutu dalam perang melawan terorisme”.

    Rusia adalah negara pertama yang membuka kantor perwakilan bisnis di Kabul setelah Taliban mengambil alih kekuasaan, dan telah mengumumkan rencana untuk menggunakan Afghanistan sebagai pusat transit gas menuju Asia Tenggara.

    Untuk diketahui, Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021 setelah menggulingkan pemerintah yang didukung asing dan telah memberlakukan hukum Islam yang ketat.

    Mereka telah berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dan investasi internasional resmi, karena negara tersebut tengah memulihkan diri dari perang selama empat dekade, termasuk invasi Soviet dari tahun 1979 hingga 1989.

    Hanya Arab Saudi, Pakistan, dan Uni Emirat Arab yang mengakui Taliban selama masa kekuasaan pertama mereka dari tahun 1996 hingga 2001.

    Dalam laporan AFP disebutkan banyak negara lain, termasuk Tiongkok dan Pakistan, telah menerima duta besar Taliban di ibu kota mereka, tetapi belum secara resmi mengakui Emirat Islam tersebut sejak berakhirnya perang dua dekade antara pemberontak dengan pasukan NATO yang dipimpin AS.

    Ada keterlibatan yang terbatas tetapi terus meningkat dengan otoritas Taliban, terutama dari negara-negara tetangga regional, tetapi juga pemain global utama Tiongkok dan Rusia.

    Lihat juga Video: Bom Bunuh diri di Ponpes Pakistan, 6 Orang Tewas Termasuk Ulama Taliban

    (zap/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menag: Pangeran MBS Dukung Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi – Page 3

    Menag: Pangeran MBS Dukung Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi – Page 3

    Sementara itu, lewat kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi yang berlangsung pada 1-3 Juli 2025, rombongan Presiden Prabowo mencatatkan sejumlah pencapaian penting, baik di tingkat diplomatik maupun ekonomi.

    Salah satu hasil paling menonjol adalah tercapainya kesepakatan bisnis senilai USD 27 miliar atau sekitar Rp437 triliun antara pelaku usaha Indonesia dan Arab Saudi.

    Mengutip keterangan resmi Kemlu RI, Presiden Prabowo tiba di Jeddah pada Selasa malam, 1 Juli 2025, dan disambut secara resmi oleh Menteri Perdagangan Arab Saudi, Wakil Gubernur Makkah, dan Wali Kota Jeddah.

    Hari berikutnya, Prabowo bertemu dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS) di Istana As Salam, Jeddah.

    Pertemuan ini juga menandai resmi digelarnya pertemuan pertama Dewan Koordinasi Tertinggi (DKT) Indonesia–Arab Saudi, sebuah forum bilateral tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh kedua kepala pemerintahan. DKT menjadi platform utama untuk menyelaraskan kepentingan strategis kedua negara.

    Bidang Kerja Sama Bilateral

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan Pangeran MBS sepakat memperkuat kerja sama bilateral di berbagai bidang, seperti perdagangan dan investasi, energi, termasuk energi baru terbarukan, pertahanan, ketenagakerjaan, pelayanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

    Keduanya juga membahas situasi geopolitik di Timur Tengah, termasuk isu Palestina dan Iran.

    Sebagai langkah awal kerja DKT, disepakati sebuah Tata Kelola DKT yang akan menjadi kerangka kerja resmi forum ini. Dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Pangeran MBS. Implementasinya akan dikoordinasikan oleh menteri luar negeri kedua negara.

     

  • Seruan Caplok Tepi Barat dari Menteri Israel Tuai Kecaman

    Seruan Caplok Tepi Barat dari Menteri Israel Tuai Kecaman

    Jakarta –

    Menteri Kehakiman Israel Yariv Levin mengungkap seruan untuk mencaplok wilayah Tepi Barat, Palestina. Pernyataan ini mendapatkan kecaman dari Pemerintah Arab Saudi.

    “Kementerian Luar Negeri menyampaikan kecaman dan kutukan Kerajaan Arab Saudi atas pernyataan yang dibuat oleh seorang pejabat dari otoritas pendudukan Israel yang menyerukan penerapan kedaulatan atas Tepi Barat di Palestina, yang melanggar resolusi legitimasi internasional,” demikian bunyi pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Saudi, dilansir dari Al Arabiya, Kamis (3/7/2025).

    Seruan itu diutarakan Yariv Levin yang mengatakan bahwa ada “kesempatan bersejarah yang tidak boleh kita lewatkan” untuk mencaplok Tepi Barat.

    Menteri Israel tersebut mengklaim bahwa aneksasi Tepi Barat sangat penting bagi keamanan Israel, dengan menyebut wilayah yang diduduki itu “bukan hanya jantung negeri ini tetapi juga sabuk pengaman bagi Negara Israel.”

    “Waktunya untuk kedaulatan telah tiba, saatnya untuk menerapkan kedaulatan. Posisi saya dalam masalah ini tegas, jelas,” kata Levin.

    Pada akhir tahun 2024, sekitar 770.000 pemukim ilegal Israel tinggal di Tepi Barat, tepatnya di 180 kompleks permukiman dan 256 pos terdepan – termasuk 138 yang diklasifikasikan sebagai pertanian atau peternakan, menurut laporan Palestina.

    Pada Rabu (2/7), pemerintah Saudi menegaskan kembali penolakan tegasnya terhadap segala upaya untuk memperluas permukiman di tanah Palestina.

    “Kerajaan menegaskan kembali dukungan penuhnya bagi rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang sah, sesuai dengan resolusi legitimasi internasional dan Prakarsa Perdamaian Arab, termasuk pendirian negara Palestina yang merdeka di sepanjang perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, yang merupakan posisi Kerajaan yang tegas dan tidak tergoyahkan,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi pada hari Rabu (2/7).

    (isa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 3 WNI Diringkus Polisi di Jepang Usai Dituduh Merampok Rumah

    3 WNI Diringkus Polisi di Jepang Usai Dituduh Merampok Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melaporkan adanya penangkapan terhadap tiga Warga Negara Indonesia (WNI) di Jepang.

    Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan penangkapan itu dilakukan lantaran 3 WNI dituding melakukan perampokan.

    “Diperoleh informasi bahwa 3 WNI ditangkap 30 Juni 2025 karena mencoba merampok rumah warga setempat di Aoyaki, Hokota pada 2 Januari 2025,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/7/2025).

    Dia menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

    Tiga WNI berinisial JS, NAR, dan BR itu saat ini tengah ditahan oleh kepolisian Mito, Kashima, dan Namegata di Ibaraki. Penahanan itu dilakukan untuk mengorek informasi terkait motif ketiganya yang diduga melakukan perampokan.

    “Ketiga WNI tersebut ditahan untuk dapat menjenguk, memeriksa kondisi mereka dan melakukan wawancara untuk mengetahui motif dan detail informasi lainnya,” imbuhnya.

    Di samping itu, Judha memastikan bahwa Kemlu bakal memberikan pendampingan terhadap tiga WNI itu agar hak-hak dalam proses penegakan hukum di Jepang terpenuhi.

    “KBRI Tokyo akan terus memonitor kasus ini dan memberikan pendampingan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka dalam proses penegakan hukum di Jepang,” pungkas Judha.

  • Jerman Identifikasi Akun Disinformasi Rusia Dikendalikan dari Turki

    Jerman Identifikasi Akun Disinformasi Rusia Dikendalikan dari Turki

    Jakarta –

    Sudah bukan rahasia lagi bahwa Jerman, sebagai negara yang terletak strategis dengan populasi terbesar di Uni Eropa, semakin sering menjadi sasaran kampanye disinformasi, terutama dari Rusia.

    Kini untuk pertama kalinya pemerintah di Berlin berhasil melakukan apa yang disebut “atribusi” atau penelusuran terhadap pelaku penyebaran disinformasi. Dalam kasus terbaru ini, tudingan diarahkan langsung kepada platform media daring bernama RED.

    Tingkat keyakinan pemerintah terhadap keabsahan temuan tersebut sebegitu tinggi, sampai-sampai laporannya diumumkan secara terbuka.

    Seperti disampaikan Kementerian Luar Negeri Jerman dalam konferensi pers pada Rabu (2/7) di Berlin, proses atribusi tersebut merupakan hasil kerja sama antara kemenlu, Kantor Kanselir, Kementerian Dalam Negeri, serta sejumlah lembaga pemerintah lainnya.

    Dari serangan siber ke disinformasi publik

    Sejak 2021, menurut keterangan dari sumber pemerintahan, terdapat 11 kasus di mana pelaku penyebaran informasi palsu berhasil diidentifikasi secara pasti. Namun, sebagian besar dari kasus tersebut adalah serangan siber seperti peretasan. Kini, pemerintah berhasil mengidentifikasi pelaku kasus manipulasi informasi asing berskala luas.

    Dalam pernyataan tertulis, Kementerian Luar Negeri menjelaskan bahwa RED, platform media yang terdaftar di Turki, menampilkan diri sebagai situs dokumentasi kiri revolusioner. Namun, menurut Jerman, terdapat kaitan erat secara personal dan finansial antara RED dan media milik pemerintah Rusia, Russia Today (RT).

    Rusia ingin lemahkan kohesi sosial Eropa

    Martin Giese, juru bicara Menteri Luar Negeri Johann Wadephul (CDU) menyatakan, tujuan utama kampanye semacam ini sangat jelas: ” Rusia menggunakan platform seperti RED untuk melemahkan kohesi sosial di Jerman dan di Eropa secara keseluruhan.”

    Fokus utama: Konflik di Timur Tengah

    Menurut Kementerian Luar Negeri, RED dalam beberapa tahun terakhir secara intensif memberitakan konflik di Timur Tengah, terutama dengan perspektif yang memecah belah.

    Dalam pernyataan tertulis disebutkan: “RED melaporkan secara langsung dari demonstrasi di Jerman, termasuk kejadian vandalisme dan penggunaan simbol Hamas. Dalam liputan tersebut, juga muncul tuduhan kekerasan polisi, sebagian tanpa dasar faktual.”

    Konten ini kemudian menyebar secara masif, terutama di kalangan pengguna media sosial berbahasa Arab.

    Uni Eropa jatuhkan sanksi

    Bahkan sebelum pengumuman dari pemerintah Jerman, Uni Eropa sudah lebih dulu mengambil tindakan. Pada Mei 2025, perusahaan RED yang secara resmi bernama Red/Afa Media dan pendirinya, Hüseyin Doru, dikenai sanksi oleh Uni Eropa.

    Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Doru telah dijatuhi larangan masuk ke wilayah Uni Eropa, dan seluruh asetnya di UE telah dibekukan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Timor Leste dan Papua Nugini masuki babak baru keanggotaan ASEAN

    Timor Leste dan Papua Nugini masuki babak baru keanggotaan ASEAN

    ANTARA – ASEAN kembali membahas perluasan keanggotaan dengan menyoroti Timor Leste dan Papua Nugini. Dirjen Kerjasama ASEAN Kemlu Sidharto R. Suryodipuro saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/6), mengatakan Timor Leste berpeluang menjadi anggota penuh, sementara Papua Nugini mulai mengajukan diri sebagai calon anggota baru. (Putri Hanifa/Irfan Hardiansyah/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco dorong pemerintah terus berdiplomasi selamatkan WNI di Myanmar

    Dasco dorong pemerintah terus berdiplomasi selamatkan WNI di Myanmar

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendorong pemerintah untuk terus berdiplomasi guna menyelamatkan warga negara Indonesia yang ditahan di Myanmar.

    Dasco mengatakan pemerintah perlu melindungi warga negara Indonesia (WNI) beserta seluruh tumpah darah Indonesia.

    “Khusus untuk Myanmar, kita mendorong pemerintah untuk terus melakukan diplomasi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Apabila diplomasi gagal, dia mengatakan bahwa DPR RI juga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan opsi lain guna menyelamatkan WNI tersebut.

    Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan demi menyelamatkan WNI tersebut karena keselamatan WNI di luar negeri tetap menjadi kewajiban pemerintah.

    “Sudah menjadi kewajiban dari pemerintah Indonesia untuk bisa menyelamatkan dengan langkah-langkah apapun yang bisa dilaksanakan,” kata Puan.

    Sebelumnya, seorang warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap di Myanmar atas tuduhan mendukung gerakan oposisi bersenjata di negara itu telah divonis tujuh tahun penjara, menurut Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.

    WNI berinisial AP itu diketahui ditangkap otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024 dan didakwa melanggar Undang-Undang (UU) Anti-Terorisme, UU Keimigrasian, dan UU Perkumpulan yang Melanggar Hukum (Unlawful Associations Act).

    “Setelah melalui proses pengadilan, AP divonis tujuh tahun penjara,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemenlu RI Judha Nugraha, Selasa (1/7).

    Judha mengatakan bahwa AP, yang juga seorang selebgram (selebritas di Instagram), saat ini mendekam di Penjara Insein, Yangon, Myanmar.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 2 Selebgram Ditahan di Myanmar, Dasco Minta Pemerintah Teruskan Diplomasi Nasional

    2 Selebgram Ditahan di Myanmar, Dasco Minta Pemerintah Teruskan Diplomasi Nasional

    Selebgram Ditahan di Myanmar, Dasco Minta Pemerintah Teruskan Diplomasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua DPR
    Sufmi Dasco Ahmad
    mendorong pemerintah untuk terus menggulirkan diplomasi atas kasus selebgram Indonesia berinisial AP yang ditangkap oleh Junta Myanmar.
    Menurut Dasco, diplomasi harus dijalankan karena pemerintah wajib melindungi segenap warga negara Indonesia.
    “Khusus untuk Myanmar, kita mendorong pemerintah untuk terus melakukan diplomasi. Untuk warga negara Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
    Sebelumnya, Direktur Jenderal Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha menyebutkan bahwa AP dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara setelah menjalani proses peradilan di Myanmar.
    Judha menjelaskan, AP kini tengah menjalani hukuman di Insein Prison yang berlokasi di Yangon, Myanmar.
    Ia dipenjara setelah dituduh masuk Myanmar secara ilegal dan bertemu dengan kelompok bersenjata yang dianggap organisasi terlarang oleh otoritas setempat.
    AP didakwa melanggar Undang-Undang Anti-Terorisme, Undang-Undang Keimigrasian 1947, dan Section 17(2) Unlawful Associations Act.
    “Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Yangon tengah menangani kasus seorang WNI dengan inisial AP yang ditangkap otoritas Myanmar pada tanggal 20 Desember 2024,” ujar Judha kepada
    Kompas.com
    , Selasa (1/7/2025).
    Judha menjelaskan, KBRI Yangon telah melakukan berbagai upaya perlindungan sejak AP ditangkap pada 20 Desember 2024.
    Hal tersebut dilakukan dengan mengirimkan nota diplomatik dan melakukan akses kekonsuleran serta pendampingan langsung saat pemeriksaan.
    Selain itu, KBRI Yangon juga memastikan pembelaan pengacara serta memfasilitasi komunikasi antara AP dan keluarganya.
    Setelah vonis berkekuatan hukum tetap (inkracht), upaya non-litigasi juga dilakukan Kemlu dan KBRI Yangon melalui fasilitas permohonan pengampunan dari pihak keluarga.
    “Kemenlu dan KBRI Yangon akan terus memonitor kondisi AP selama menjalani hukuman penjara,” kata Judha.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Eks Menteri Indroyono Soesilo Diisukan Jadi Dubes AS, Puan dan Dasco Kompak Jawab: Benar Enggak Ya… Nasional

    3 Eks Menteri Indroyono Soesilo Diisukan Jadi Dubes AS, Puan dan Dasco Kompak Jawab: Benar Enggak Ya… Nasional

    Eks Menteri Indroyono Soesilo Diisukan Jadi Dubes AS, Puan dan Dasco Kompak Jawab: Benar Enggak Ya…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI angkat bicara mengenai isu eks Menko Maritim
    Indroyono Soesilo
    menjadi Duta Besar (Dubes) RI untuk Amerika Serikat (AS).
    Ketua DPR
    Puan Maharani
    tidak menjawab secara gamblang perihal isu tersebut.
    “Benar enggak ya,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
    Senada dengan Puan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga hanya memberi jawaban menggantung.
    “Benar enggak ya hahaha,” kata Dasco sambil tertawa.
    Diketahui, Indroyono Soesilo pernah menjadi Menko Maritim di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
    Dia juga pernah menjadi Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan.
    Surpres mengenai calon
    Dubes RI
    sendiri sudah dibacakan oleh DPR dalam rapat paripurna.
    Pimpinan DPR pun memberi tugas kepada Komisi I DPR untuk melakukan f
    it and proper test.
    Untuk jabatan Dubes AS sendiri sebenarnya sudah kosong sejak ditinggalkan Rosan Roeslani pada 2023 silam.
    Sebagai informasi, 12 pos kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) saat ini tidak memiliki duta besar definitif, beberapa di antaranya adalah KBRI Amerika Serikat, KBRI Jerman, KBRI Jepang, KBRI PBB di New York, dan KBRI di Jenewa.
    Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui bahwa kekosongan posisi dubes tersebut merupakan kesalahan Kemenlu.
    “Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Concern-nya memang benar, saya kira ini juga kesalahan kami sehingga proses ini tidak berlangsung dengan cepat dan smooth,” ujar Sugiono dalam rapat kerja bersama Komisi I
    DPR RI
    , Senin (30/6/2025).
    Sugiono menerangkan bahwa kekosongan yang terjadi pada saat ini tidak terlepas dari sulitnya mencari sosok calon
    dubes RI
    .
     
    Penunjukannya pun harus diperhitungkan secara matang, karena setiap dubes akan menjalankan tugas strategis.
    “Dalam rangka mencari duta besar ini tidak mudah, semuanya harus kita hitung dan kita perhatikan, ada kompetensi. Memang tidak mudah mencari duta-duta besar sekelas Pak Arif Havas Oegroseno atau siapa. Jadi perlu waktu dan Alhamdulillah semua prosesnya sudah bisa kami selesaikan di Kemlu,” ungkap Sugiono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.