Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Jepang Bakal Siagakan Rudal di Dekat Taiwan, China Geram!

    Jepang Bakal Siagakan Rudal di Dekat Taiwan, China Geram!

    Beijing

    Pemerintah China melontarkan kritikan terhadap rencana Jepang menempatkan rudal di sebuah pulau di dekat Taiwan, saat ketegangan kedua negara semakin meningkat. Beijing menyebut rencana Tokyo itu sebagai upaya disengaja untuk “menciptakan ketegangan regional dan memprovokasi konfrontasi militer”.

    Kritikan itu muncul di tengah krisis diplomatik terburuk dalam beberapa tahun terakhir antara China dan Jepang, setelah Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi mengatakan pada bulan ini bahwa serangan hipotetis Beijing terhadap Taiwan dapat memicu respons militer dari Tokyo.

    “Kekuatan sayap kanan di Jepang … membawa Jepang dan kawasan menuju bencana,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers rutin, seperti dilansir Reuters, Senin (24/11/2025).

    “Beijing bertekad dan mampu menjaga kedaulatan teritorial nasionalnya,” tegasnya.

    Pernyataan itu disampaikan menyusul pernyataan Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, pada Minggu (23/11) yang mengatakan bahwa rencana menempatkan unit rudal jarak menengah jenis darat-ke-udara di pangkalan militer di Yonaguni, pulau yang berjarak sekitar 110 kilometer dari lepas pantai Timur, “terus bergerak maju”.

    Koizumi menjelaskan bahwa penempatan rudal itu bertujuan untuk melindungi Yonaguni. “Kita meyakini bahwa keberadaan unit ini akan mengurangi kemungkinan serangan bersenjata terhadap negara kita,” ucapnya.

    Mao, dalam tanggapannya, mengkritik rencana penempatan rudal di pulau berpenghuni yang letaknya paling barat di Jepang tersebut.

    “Langkah ini sangat berbahaya dan seharusnya menimbulkan kekhawatiran serius di antara negara-negara tetangga dan komunitas internasional,” kritik Mao.

    Perselisihan diplomatik terbaru ini memicu krisis bilateral terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pada Jumat (21/11), China mengadukan perselisihan diplomatik dengan Jepang ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui surat kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres.

    Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, dalam suratnya kepada Guterres, menuduh Tokyo mengancam “intervensi bersenjata” terkait Taiwan.

    Fu juga menuduh Takaichi telah melakukan “pelanggaran berat terhadap hukum internasional” dan norma-norma diplomatik ketika dia mengatakan bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat memicu respons militer dari Tokyo.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Iran Kutuk Israel Atas Pembunuhan Komandan Militer Hizbullah

    Iran Kutuk Israel Atas Pembunuhan Komandan Militer Hizbullah

    Jakarta

    Pemerintah Iran mengutuk Israel atas pembunuhan komandan militer Hizbullah. Hal itu disampaikan pada hari Senin (24/11), sehari setelah komandan tersebut menjadi sasaran serangan di ibu kota Lebanon, Beirut.

    “Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk keras pembunuhan pengecut terhadap komandan besar Perlawanan Islam Lebanon, syahid Haytham Ali Tabatabai,” kata Kementerian Luar Negeri Iran dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Senin (24/11/2025).

    Tabatabai adalah komandan Hizbullah paling senior yang dibunuh oleh Israel sejak dimulainya gencatan senjata pada November 2024, yang bertujuan untuk mengakhiri permusuhan selama lebih dari setahun dengan Hizbullah.

    Pembunuhan tersebut “merupakan pelanggaran berat terhadap gencatan senjata November 2024 dan pelanggaran brutal terhadap kedaulatan nasional Lebanon”, kata Kementerian Luar Negeri Iran.

    Hizbullah sebelumnya telah mengonfirmasi pembunuhan “komandan besar” Tabatabai.

    Tidak banyak diketahui publik Lebanon, Tabatabai termasuk di antara komandan baru yang dipilih untuk memimpin kelompok tersebut setelah perang.

    Teheran adalah pendukung utama Hizbullah. Kelompok milisi yang berbasis di Lebanon tersebut telah sangat dilemahkan oleh permusuhan terbarunya dengan Israel, dan penggulingan Presiden Bashar al-Assad di Suriah yang menyediakan jalur darat menuju Iran.

    Hal itu merupakan pukulan bagi Iran sendiri, yang juga terkena serangan Israel dan AS terhadap fasilitas nuklirnya selama perang 12 hari dengan Israel tahun ini.

    (ita/ita)

  • BPK komitmen perkuat kerja sama dengan SAV Vietnam

    BPK komitmen perkuat kerja sama dengan SAV Vietnam

    Kemitraan BPK dan SAI Vietnam telah terbukti memberikan manfaat nyata bagi kedua lembaga…,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun berkomitmen memperkuat kerja sama dengan State Audit Office of Vietnam (SAV) atau Supreme Audit Institution (SAI) Vietnam.

    Pernyataan tersebut disampaikan saat BPK menerima kunjungan SAI Vietnam dalam rangkaian kegiatan bilateral.

    “Kemitraan BPK dan SAI Vietnam telah terbukti memberikan manfaat nyata bagi kedua lembaga. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi ini melalui dialog terbuka, pembelajaran bersama, dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan,” ujarnya sebagaimana dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin.

    Dalam kesempatan itu, Isma mengapresiasi dukungan SAI Vietnam terhadap pencapaian internasional BPK, termasuk terpilihnya BPK sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) periode 2026-2032.

    Baru-baru ini, BPK terpilih sebagai anggota lembaga audit eksternal UN BoA yang dinilai sebagai bentuk pengakuan dunia atas profesionalisme dan kredibilitas Indonesia.

    BPK terpilih untuk menggantikan China National Audit Office, lembaga pemeriksa keuangan tertinggi (SAI) China, yang sebelumnya mewakili kawasan Asia-Pasifik.

    Selama enam tahun (2026-2032), BPK akan bekerja sama dengan dua anggota UN BoA lainnya, yaitu SAI Prancis (Cour des Comptes) dan SAI Brasil (Tribunal de Contas da União) untuk melakukan audit terhadap badan-badan PBB.

    Dalam pernyataannya, BPK berkomitmen memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui pemeriksaan yang independen, profesional, efisien, dan inovatif.

    Pencalonan Indonesia sebagai anggota UN BoA telah diumumkan sejak 2021. Dukungan dari negara-negara anggota berhasil dihimpun melalui diplomasi yang intensif oleh BPK dan Kementerian Luar Negeri, baik secara bilateral maupun lewat berbagai forum internasional, hingga akhirnya Indonesia terpilih secara aklamasi.

    “Kunjungan ini (SAI Vietnam) menjadi momentum penting bagi kedua lembaga pemeriksa negara untuk mempererat hubungan yang telah terjalin sejak lebih dari satu dekade, sekaligus memperluas ruang kolaborasi dalam mendukung penguatan tata kelola sektor publik,” ungkap Kepala BPK.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Iran Tegaskan untuk Lindungi Kepentingan Nasional dari Sanksi AS

    Iran Tegaskan untuk Lindungi Kepentingan Nasional dari Sanksi AS

    JAKARTA – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghaei menegaskan Teheran akan melindungi kepentingan nasionalnya dari kemungkinan sanksi Amerika Serikat (AS) terkait kerja samanya dengan Rusia karena langkah pembatasan Washington itu tetap berdampak negatif.

    “Terkait ancaman AS yang kembali akan menjatuhkan sanksi terhadap Iran, kami menghadapi paket sanksi dari AS hampir setiap hari,” kata Baghaei dalam sebuah pengarahan, Ahad (23/11).

    “Ini cerita panjang. Tentu saja sanksi merugikan kami, tetapi tidak akan pernah melemahkan tekad kami untuk mempertahankan hak dan kepentingan,” tambahnya.

    Baghaei menjelaskan bahwa Iran terus bekerja sama dengan Rusia di bidang energi nuklir damai. Ia menambahkan bahwa kedua negara juga tengah membahas langkah untuk memperkuat kolaborasi di sektor nuklir.

    Pada 17 November, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa rancangan undang-undang yang bertujuan memperketat sanksi terhadap Rusia akan mengenakan sanksi berat kepada negara mana pun yang bekerja sama dengan Moskow, dan Iran berpotensi masuk daftar tersebut.

    Baghaei menegaskan bahwa Iran akan tetap melanjutkan kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sesuai kewajiban perjanjian nonproliferasi senjata nuklir dan peraturan nasional.

    Menurutnya, keputusan terkait kerja sama dengan IAEA itu ditetapkan oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Ia juga menanggapi resolusi IAEA yang meminta Iran melaporkan status cadangan uranium kepada badan tersebut.

    Baghaei mengatakan kebijakan itu akan memperumit keadaan, namun menekankan tidak ada kebuntuan dalam dialog antara Teheran dan badan pengawas nuklir PBB tersebut.

    Pada Agustus lalu, negara-negara E3, yakni Inggris, Prancis, dan Jerman, menyampaikan pemberitahuan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai dimulainya mekanisme pemulihan sanksi internasional terhadap Iran yang sebelumnya dicabut dalam perjanjian nuklir 2015.

    Pada September, Dewan Keamanan kembali memberlakukan sanksi tersebut, termasuk larangan pengiriman bahan dan teknologi terkait nuklir, pelarangan penjualan senjata konvensional berat dan teknologi produksi rudal balistik, serta pembekuan aset asing Iran.

  • Pilu Nasib TKI 20 Tahun Dianiaya dan Tak Digaji Majikan di Malaysia

    Pilu Nasib TKI 20 Tahun Dianiaya dan Tak Digaji Majikan di Malaysia

    Kuala Lumpur

    Kisah pilu dialami seorang tenaga kerja Indonesia (TKI), Seni, di Malaysia. TKI berusia 47 tahun itu diduga tak digaji hingga dianiaya majikannya.

    Dilansir The Star, New Straits Times dan Antara, Minggu (23/11/2025), polisi Malaysia telah menangkap majikan Seni yang merupakan suami-istri bernama Azhar Mat Taib (59) dan Zuzian Mahmud (59). Keduanya diduga terlibat dugaan perdagangan manusia terhadap Seni.

    Keduanya disebut melakukan eksploitasi, kerja paksa dan mengakibatkan luka serius terhadap korban. Azhar dan Zuzian Mahmud dijerat Pasal 13(a) Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang dan Anti-Penyelundupan Migran Tahun 2007 yang dibacakan bersama dengan Pasal 34 KUHP Malaysia.

    Mereka terancam hukuman penjara seumur hidup atau penjara minimal 5 tahun. Mereka juga terancam hukuman cambuk jika terbukti bersalah.

    Mereka diduga melakukan perbuatan yang didakwakan di sebuah rumah di Seri Kembangan, pada 19 Oktober lalu. Dalam persidangan, Wakil Jaksa Penuntut Umum mengusulkan agar Azhar dan Zuzian tidak diberikan pembebasan sementara.

    Jaksa juga mengusulkan keduanya membayar RM 20.000 masing-masing dengan satu penjamin jika pengadilan memutuskan untuk memberikan jaminan. Jaksa mengajukan syarat tambahan bagi pasangan tersebut untuk menyerahkan paspor mereka ke pengadilan serta dilarang mendekati atau mengganggu saksi penuntut.

    Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan banding untuk jaminan minimum dengan alasan Azhar merupakan pasien jantung dan punya tanggung jawab menghidupi tiga anak dan istrinya. Pengacara telah setuju dengan persyaratan tambahan yang diajukan oleh jaksa dengan mengklaim Azhar dan Zuzian tidak berisiko melarikan diri. Dia menyebut kliennya telah bekerja sama dengan polisi dan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.

    Dia juga mengatakan kepada pengadilan bahwa anak bungsu pasangan tersebut masih belajar hukum di Inggris dan Zuzian menderita cedera saraf tulang belakang. Hakim menetapkan jaminan sebesar RM 20.000 per orang dan memberlakukan persyaratan tambahan yang diajukan oleh jaksa.

    Penyiksaan Terhadap Korban

    Polisi mengungkap pelapor kasus ini merupakan anak dari pasangan suami istri itu. Dia menyebut pelapor memberitahu tentang dugaan penganiayaan terhadap Seni oleh Zuzian yang merupakan ibu tirinya.

    “Pria itu diberitahu melalui pesan teks bahwa pembantunya telah tersiram air panas ketika air panas dituangkan ke dalam mulutnya setelah dia menggunakan kecap tanpa izin,” ujar Asisten Komisaris Kepolisian Serdang, Muhamad Farid Ahmad.

    Farid mengatakan korban dicubit di bagian dada. Hal itu menyebabkan cedera.

    “Sebelumnya, korban juga telah dianiaya dadanya dicubit, menyebabkan luka dan cedera, air panas dituangkan ke kakinya, dan giginya patah setelah ditendang oleh tersangka,” ujarnya.

    Seni diduga telah bekerja lebih dari 20 tahun sebagai pekerja rumah tangga dengan jam kerja berlebihan tanpa menerima gaji dan istirahat yang cukup dari pemberi kerja.

    RI Beri Bantuan Hukum

    Menteri P2MI Mukhtarudin menyebut kasus itu menjadi perhatian pihaknya. Dia mengatakan TKI tersebut akan mendapat perlindungan dan pemulihan hak.

    “Kasus ini menjadi perhatian serius kami. Negara akan memastikan setiap pekerja migran memperoleh perlindungan dan pemulihan haknya secara penuh,” katanya.

    Dia mengatakan KP2MI dan Kedutaan Besar RI (KBRI) di Kuala Lumpur telah mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Malaysia agar kasus tersebut mendapatkan perhatian penuh dari otoritas setempat. Bantuan hukum kepada korban juga diberikan melalui pengacara yang ditunjuk Bar Council Malaysia.

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

  • Majikan di Malaysia Diduga Siram Air Panas ke Mulut TKI gegara Urusan Kecap

    Majikan di Malaysia Diduga Siram Air Panas ke Mulut TKI gegara Urusan Kecap

    Kuala Lumpur

    Polisi Malaysia menangkap suami-istri bernama Azhar Mat Taib (59) dan Zuzian Mahmud (59) karena diduga terlibat perdagangan manusia terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) bernama Seni (47). Keduanya diduga melakukan penganiayaan dan menerapkan kerja paksa terhadap korban.

    Dilansir The Star, New Straits Times dan Antara, Minggu (23/11/2025), kasus ini terungkap setelah anak tiri Zuzian melaporkan ibunya yang diduga menyiksa pembantu rumah tangga pada 19 Oktober.

    “Pria itu diberitahu melalui pesan teks bahwa pembantunya telah tersiram air panas ketika air panas dituangkan ke dalam mulutnya setelah dia menggunakan kecap tanpa izin,” ujar Asisten Komisaris Kepolisian Serdang, Muhamad Farid Ahmad.

    Dia mengatakan korban juga pernah dianiaya sebelumnya. Dia menyebut korban dicubit, disiram air panas hingga ditendang oleh tersangka.

    “Sebelumnya, korban juga telah dianiaya dadanya dicubit, menyebabkan luka dan cedera, air panas dituangkan ke kakinya, dan giginya patah setelah ditendang oleh tersangka,” sambungnya.

    Kini, Azhar dan Zuzian Mahmud dijerat Pasal 13(a) Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang dan Anti-Penyelundupan Migran Tahun 2007 yang dibacakan bersama dengan Pasal 34 KUHP. Mereka terancam hukuman penjara seumur hidup atau penjara minimal 5 tahun. Mereka juga terancam hukuman cambuk jika terbukti bersalah.

    Dalam persidangan, Wakil Jaksa Penuntut Umum mengusulkan agar Azhar dan Zuzian tidak diberikan pembebasan sementara. Mereka mengusulkan keduanya harus membayar RM 20.000 masing-masing dengan satu penjamin jika pengadilan memutuskan untuk memberikan jaminan. Jaksa juga mengusulkan persyaratan tambahan bagi pasangan tersebut untuk menyerahkan paspor mereka ke pengadilan serta dilarang mendekati atau mengganggu saksi penuntut.

    Penasihat hukum terdakwa mengajukan banding untuk jaminan minimum mengingat Azhar merupakan pasien jantung dengan tanggung jawab menghidupi tiga anak dan istrinya. Pengacara telah setuju dengan persyaratan tambahan.

    Menteri P2MI Mukhtarudin menyebut kasus itu menjadi perhatian pihaknya. Dia mengatakan TKI tersebut akan mendapat perlindungan dan pemulihan hak.

    “Kasus ini menjadi perhatian serius kami. Negara akan memastikan setiap pekerja migran memperoleh perlindungan dan pemulihan haknya secara penuh,” katanya dilansir Antara.

    KP2MI dan Kedutaan Besar RI (KBRI) di Kuala Lumpur telah mengirimkan nota diplomatik kepada Kemlu Malaysia. Bantuan hukum juga diberikan kepada korban. Seni disebut telah bekerja lebih dari 20 tahun sebagai pekerja rumah tangga dengan jam kerja berlebihan tanpa menerima gaji dan istirahat yang cukup dari pemberi kerja.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/imk)

  • Jurus BUMN Kembangkan Benih buat Genjot Produksi Pangan

    Jurus BUMN Kembangkan Benih buat Genjot Produksi Pangan

    Jakarta

    PT Sang Hyang Seri (SHS), bagian holding BUMN Pangan ID FOOD, berupaya mengembangkan kualitas benih tanaman pangan untuk mendorong produksi. Langkah ini salah satunya diwujudkan melalui penguatan kerja sama teknologi pertanian antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) melalui partisipasi dalam Dialog Teknologi Digital Indonesia-AS.

    Acara ini diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Chicago. Forum ini menjadi wadah penting untuk membahas pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) dalam pengembangan benih unggul, sistem budidaya, mekanisasi pertanian, hingga pemasaran produk pertanian.

    Direktur Utama SHS, Adhi Cahyono Nugroho, mengatakan bahwa kerja sama internasional sangat penting dalam mempercepat transformasi pertanian nasional.

    “Kolaborasi teknologi dengan mitra global, khususnya Amerika Serikat, akan memperkuat kemampuan Indonesia dalam inovasi benih, teknologi budidaya, dan pengembangan ekosistem pertanian modern. PT Sang Hyang Seri siap menjadi lokomotif transformasi pertanian menuju swasembada pangan yang lebih tangguh, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Danantara serta Kementerian Pertanian RI,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (23/11/2025).

    Dialog yang memasuki edisi ketiga ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan penting, termasuk Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Indroyono Soesilo, Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Hubungan Antarlembaga Prasetyo Hadi, serta Konsul Jenderal RI Chicago Trisari Dyah Paramita, bersama perwakilan kementerian, lembaga riset, akademisi, dan asosiasi bisnis pertanian dari Indonesia dan Illinois.

    Selama dialog berlangsung, sejumlah rencana kolaborasi dibahas bersama mitra Amerika Serikat, termasuk kerja sama dalam pengembangan teknologi pengeringan, riset bersama dengan Argonne National Laboratory dan Soybean Innovation Lab, serta potensi kemitraan dengan Illinois Soybean Association untuk pengembangan produk-produk turunan kedelai.

    Selain itu, Kementerian Luar Negeri RI mendorong perluasan kerja sama subnasional antara Indonesia dan pemerintah negara bagian di AS untuk membuka peluang kolaborasi baru dengan para pelaku bisnis, universitas, asosiasi industri, dan lembaga pemerintah di sektor pertanian.

    Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, delegasi Indonesia juga melaksanakan kunjungan ke University of Illinois Urbana-Champaign dan Illinois Department of Agriculture (ILDA) di Springfield serta dilakukan pertemuan dengan pimpinan perusahaan agribisnis global Archer Daniels Midland (ADM) untuk menjajaki peluang pengembangan penelitian benih unggul, teknologi pascapanen, inovasi pangan, dan digitalisasi sistem pertanian.

    (acd/acd)

  • KTT G20 Afrika Selatan: Prabowo Kirim Utusan Khusus Jelaskan Alasan Absen

    KTT G20 Afrika Selatan: Prabowo Kirim Utusan Khusus Jelaskan Alasan Absen

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil langkah diplomatik resmi terkait ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan (Afsel).

    Menurut Teddy, langkah tersebut memastikan bahwa ketidakhadiran Presiden Prabowo disampaikan melalui jalur diplomatik sesuai etika hubungan antarnegara. 

    “Pemerintah sudah mengirim Wamenko Polkam sebagai utusan khusus Presiden untuk bertemu langsung Presiden Afrika Selatan Ramafosa, untuk menyerahkan surat permohonan tidak hadir,” ujar Teddy, saat dihubungi Bisnis melalui pesan teks, Jumat (21/11/2025).

    Pemerintah sebelumnya mengonfirmasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mewakili Indonesia dalam forum G20 pada 22–23 November 2025.

    Pengiriman utusan khusus tersebut menegaskan bahwa meski Presiden Prabowo berhalangan hadir karena agenda dalam negeri, Indonesia tetap menjaga hubungan baik dengan Afrika Selatan selaku tuan rumah. Kehadiran Wapres Gibran juga memastikan partisipasi Indonesia dalam forum global itu.

    “Jadwal KTT G20 di Afrika Selatan bertepatan dengan beberapa agenda Presiden di Tanah Air, sehingga Pak Presiden akan diwakili Pak Wapres di G20,” pungkas Teddy.

    Sementara itu, keterangan resmi Kementerian Luar Negeri menjelaskan dalam KTT G20 tersebut, Indonesia akan terus menyuarakan reformasi tata kelola global, penguatan representasi negara berkembang, dan memainkan peran konstruktif dalam diplomasi di antara negara-negara Selatan Global.

    Menurut Kemlu RI, keputusan Presiden Prabowo mendelegasikan Wapres Gibran ke KTT G20 tahun ini adalah karena keperluan untuk mengawal percepatan program prioritas nasional menjelang akhir tahun serta memandu agenda strategis yang memerlukan arahan langsung Presiden.

    Meski perlu berfokus pada agenda dalam negeri saat ini, Presiden Prabowo tetap mengikuti perkembangan pembahasan G20 melalui laporan berkala dari Sherpa (perwakilan) Indonesia di G20 serta terus memberikan arahan substantif terkait posisi dan kepentingan Indonesia di tingkat global.

    Presiden Prabowo juga telah menyampaikan surat kepada Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, yang disampaikan langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus sebagai utusan khusus presiden, terkait ketidakhadirannya dalam KTT G20.

    “Dalam surat tersebut, Presiden RI menyampaikan tidak dapat menghadiri KTT G20, serta menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap keberhasilan penyelenggaraan KTT G20 di bawah Presidensi Afrika Selatan,” jelas Kemlu dikutip dari Antara.

    Lebih lanjut, Kemlu RI menyampaikan bahwa di samping menghadiri KTT G20, Wapres Gibran akan menyampaikan sambutan khusus pada agenda Forum CEO Indonesia-Afrika pada 21 November.

    Gibran juga akan berpartisipasi dalam pertemuan tingkat pemimpin kumpulan negara-negara MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia), yang diselenggarakan pada 22 November oleh Korsel selaku ketua MIKTA tahun ini.

  • Seberapa Jauh China Akan Tekan Jepang Soal Taiwan?

    Seberapa Jauh China Akan Tekan Jepang Soal Taiwan?

    Jakarta

    Cina mengumumkan serangkaian langkah terhadap Jepang ketika kedua negara terlibat dalam ketegangan terkait Taiwan, pulau yang diperintah sendiri dan dianggap Beijing sebagai salah satu provinsinya.

    Perselisihan itu mencuat pada 7 November 2025, ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan bahwa serangan militer Cina ke Taiwan dapat dianggap sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang. Pernyataan itu berpotensi membuka jalan bagi Tokyo untuk menggunakan hak pembelaan kolektif yang diatur dalam hukum Jepang.

    Beijing menolak keras pernyataan tersebut dan mengajukan protes resmi. Namun, isu yang memicu gejolak lebih besar adalah unggahan Xue Jian, Konsul Jenderal Cina di Osaka, yang mengkritik komentar Takaichi dan menyebutnya sebagai jalan menuju kematian yang hanya dipilih oleh politisi bodoh di Jepang.

    Dalam unggahan itu, yang dapat dianggap sebagai ancaman terhadap perdana menteri Jepang, Xue menulis bahwa mereka hanya perlu memotong kepala kotor para politisi tersebut. Unggahan itu kini sudah dihapus.

    Sebagai respons, Tokyo menyebut komentar Xue sebagai tindakan yang sangat tidak pantas, sementara sejumlah politisi Jepang menyerukan agar Xue diusir dari negara tersebut.

    Ketegangan tetap tinggi meski Jepang mengirim pejabat Kementerian Luar Negeri ke Cina awal pekan ini, dalam upaya meredakan situasi.

    Cina minta warganya menghindari perjalanan ke Jepang

    Di tengah situasi yang memanas, Beijing memperingatkan bahwa Jepang akan menghadapi kekalahan militer yang telak jika ikut campur dalam konflik Taiwan dan menyampaikan keprihatinan serius atas kebijakan keamanan Tokyo.

    Pada Rabu (19/11), Cina memberi tahu Jepang bahwa mereka akan menangguhkan impor makanan laut dari Jepang. Otoritas Cina juga mengimbau warganya agar tidak bepergian atau belajar di Jepang. Pemerintah Jepang kemudian mengingatkan warganya di Cina agar tetap berhati-hati.

    William Yang, analis senior Asia Timur Laut di International Crisis Group, mengatakan kepada DW bahwa Perdana Menteri Takaichi kemungkinan tidak menyangka pernyataannya di parlemen akan memicu respons Beijing yang sangat terkoordinasi.

    Namun menurutnya, sebagian besar langkah yang digunakan Beijing dalam perselisihan kali ini, termasuk tekanan terhadap sektor pariwisata Jepang dan peningkatan patroli militer, bukanlah hal baru.

    “Saya tidak melihat respons ini sebagai reaksi berlebihan. Ini lebih seperti tekanan yang terukur dan sudah biasa dilakukan,” kata Yang kepada DW.

    Ledakan komentar di Cina

    Pada saat yang sama, unggahan yang mendukung langkah keras pemerintah terhadap Jepang memenuhi Weibo, platform mikroblog terbesar di Cina.

    Para ahli menilai respons keras ini juga ditujukan untuk membangkitkan sentimen patriotik di dalam negeri dan menampilkan citra persatuan nasional.

    “Episode ini, dalam batas tertentu, membantu meredakan ketegangan domestik yang muncul akibat perlambatan ekonomi di Cina,” ujar Lim Chuan tiong, peneliti Asia Studies di Universitas Tokyo, kepada DW.

    Sejauh apa eskalasi ini akan berjalan?

    Meski Taiwan adalah isu yang paling sensitif bagi Cina, Lim menilai bahwa ini adalah pertama kalinya ketegangan terkait pulau itu menjadi pusat perhatian dalam hubungan Cina Jepang.

    Fukuda Madoka, profesor di Fakultas Hukum Universitas Hosei, mengatakan kepada DW bahwa tujuan utama Cina adalah menekan pemerintahan Takaichi agar tidak terlalu aktif terlibat dalam isu Taiwan di masa depan.

    Namun Lim menambahkan bahwa berdasarkan pola hubungan kedua negara selama ini, ketegangan Cina Jepang cenderung mereda setelah mencapai puncaknya.

    “Tujuan Beijing adalah memberi pelajaran kepada Jepang, tetapi pada akhirnya mereka akan kembali ke jalur dialog. Tidak mungkin mereka menghindari hubungan dengan negara tetangga selamanya,” kata Lim.

    Ke depan, Lim mengatakan dinamika hubungan kedua negara tampaknya tidak akan dimediasi oleh Amerika Serikat atau pihak ketiga mana pun.

    “Dalam jangka pendek, Jepang kemungkinan perlu mengambil langkah nyata untuk meredakan situasi, karena terlihat bahwa Beijing mempertahankan sikap yang terus meningkat,” ujar Yang.

    Namun ia menambahkan bahwa Takaichi akan menghadapi dilema, karena jika ia terlalu mudah memberi konsesi, posisinya di dalam negeri bisa terpengaruh dalam jangka panjang.

    Bagaimana respons Taipei?

    Sementara Beijing dan Tokyo saling melempar kritik, Presiden Taiwan Lai Ching te pada Senin mengatakan bahwa serangan Cina dalam berbagai bentuk terhadap Jepang telah menjadi pukulan besar bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo Pasifik.

    Ia meminta komunitas internasional untuk tetap waspada dan mendesak Cina agar menahan diri serta menunjukkan perilaku yang layak bagi negara besar, bukan menjadi pengacau di kawasan.

    Namun, sejumlah analis menilai Taiwan sebaiknya menjaga jarak dari ketegangan ini.

    Lim mengatakan bahwa ini bukan saat yang tepat bagi Taiwan untuk ikut masuk dalam perselisihan, dan diperlukan pendekatan yang rendah agar situasi tidak semakin memanas.

    Fukuda menyampaikan pandangan yang sama.

    “Yang dikhawatirkan Cina adalah dukungan Jepang terhadap kemerdekaan Taiwan,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa Beijing kemungkinan akan semakin sensitif terhadap hubungan Jepang Taiwan.

    “Jika pemerintah Taiwan ingin mengambil langkah strategis, mereka sebaiknya tetap menahan diri dalam merespons ketegangan Cina Jepang,” kata Fukuda.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Xi Jinpin, Trump, dan Putin Absen di KTT G20 Afsel, Prabowo Utus Gibran

    Xi Jinpin, Trump, dan Putin Absen di KTT G20 Afsel, Prabowo Utus Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pemimpin negara besar dipastikan absen dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22–23 November 2025.

    Presiden China Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, hingga Presiden Indonesia Prabowo Subianto tercatat tidak hadir secara langsung dalam forum ekonomi terbesar dunia tersebut. 

    Dikutip melalui Bloomberg, Kementerian Luar Negeri China mengumumkan bahwa Xi Jinping tidak akan menghadiri KTT dan akan digantikan oleh Perdana Menteri Li Qiang.

    Keputusan ini membuat G20 tahun ini kehilangan kehadiran pemimpin dua ekonomi terbesar dunia, sebab Presiden Donald Trump juga telah menyatakan boikot terhadap pertemuan tersebut KTT G20 Afsel. 

    Trump sebelumnya menyebut Amerika Serikat tidak akan mengirim delegasi resmi setelah ia melontarkan klaim keliru mengenai adanya genosida terhadap warga Afrikaans putih di Afrika Selatan. 

    Namun, pemerintah Afrika Selatan sempat mengatakan AS mengubah pikiran dan meminta berpartisipasi dalam beberapa bentuk, sebelum kemudian Gedung Putih membantah dan menyatakan hanya akan mengirim acting ambassador Marc D. Dillard untuk hadir pada upacara penutupan. 

    Dikutip melalui The Guardian, Presiden Rusia Vladimir Putin kembali absen akibat pembatasan perjalanan terkait surat perintah penangkapan dari International Criminal Court (ICC).

    Putin menunjuk Deputi Kepala Staf Kepresidenan Maxim Oreshkin untuk memimpin delegasi Rusia pada pertemuan tersebut.

    Absennya Xi, Trump, dan Putin menjadi pukulan bagi Afrika Selatan yang tahun ini menjadi tuan rumah, terutama karena KTT ini merupakan pertemuan G20 pertama yang digelar di benua Afrika.  

    Namun, Presiden Cyril Ramaphosa menegaskan bahwa penyelenggaraan G20 tidak akan terpengaruh secara substantif. 

    “Boikot tidak pernah benar-benar berhasil. KTT G20 akan terus berlanjut. Semua kepala negara lainnya akan hadir di sini, dan, pada akhirnya, kami akan mengambil keputusan-keputusan fundamental. Ketidakhadiran mereka adalah kerugian bagi mereka,” kata Ramaphosa. 

    Namun di balik layar, sejumlah pejabat Afrika Selatan menilai absennya Amerika Serikat justru dapat mempermudah tercapainya consensus declaration, mengingat Washington disebut kerap menghambat negosiasi dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya.

    Prabowo Utus Gibran 

    Dari pihak Indonesia, Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dan menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin delegasi RI di Johannesburg. 

    Wapres Gibran bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada Jumat (21/11/2025) pukul 09.30 WIB menuju Afrika Selatan. Setibanya di Johannesburg, Wapres disambut jajaran protokol G20 sebelum menghadiri agenda resmi pada 22–23 November 2025.

    Kehadiran Gibran mewakili Indonesia dimaksudkan untuk menegaskan komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo terhadap pemulihan ekonomi global dan penguatan kerja sama internasional.

    Dalam forum tersebut, Wapres dijadwalkan menyampaikan pidato atas nama Presiden Prabowo sekaligus mengikuti pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara sahabat untuk memperkuat hubungan ekonomi dan politik. 

    Selain Xi, Trump, dan Putin, beberapa pemimpin G20 lain juga tidak hadir, termasuk Presiden Argentina Javier Milei serta Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum. Meski demikian, para pemimpin dari Eropa, Brasil, dan Turki dipastikan menghadiri KTT.