Polda Metro: Lakban Kuning yang Melilit Diplomat Kemlu Dibeli Bersama Istrinya
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kasubbid Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, lakban kuning yang melilit kepala diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemenlu),
ADP
(39), sudah lama dimiliki korban.
Lakban kuning itu dibeli bersama sang istri pada Juni 2025, sebulan sebelum ADP tewas.
“Lakban kuning tersebut berdasarkan keterangan istri korban, dibeli bersama dengan istrinya di salah satu toko di Yogyakarta,” ujar Reonald dalam program Kabar Petang Kompas TV, Minggu (27/7/2025).
Lakban tersebut juga ditinggalkan ADP di rumahnya di Yogyakarta.
Selain itu, lakban kuning identik dengan lakban yang biasa digunakan pegawai Kemenlu yang hendak dinas ke luar wilayah.
“Lakban kuning tersebut biasa digunakan oleh pegawai Kemlu apabila mendapat tugas ke luar negeri. Jadi itu lakban kuning sebagai penanda, biar barang mereka terlihat jelas,” kata Reonald.
Diketahui, ADP ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).
Saat ditemukan, korban dalam posisi tergeletak di atas kasur. Kepalanya terlilit lakban kuning, sementara tubuhnya tertutup selimut biru.
Dari hasil olah TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya gulungan lakban, kantong plastik, dompet, bantal, sarung celana, dan pakaian milik korban.
Selain itu, turut ditemukan obat sakit kepala dan obat lambung, meskipun belum dipastikan kaitannya dengan penyebab kematian.
Penyidik juga menemukan sidik jari ADP pada permukaan lakban yang melilit kepalanya.
Namun, hingga kini polisi masih menyelidiki apakah lakban tersebut dipasang oleh korban sendiri atau oleh orang lain.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Kemlu
-
/data/photo/2025/07/22/687f672783576.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Polda Metro: Lakban Kuning yang Melilit Diplomat Kemlu Dibeli Bersama Istrinya Megapolitan 27 Juli 2025
-
/data/photo/2025/07/11/6870c53224d65.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Misteri Lakban Kuning yang Melilit Diplomat Kemlu Terkuak, Dibeli Bulan Juni Megapolitan 27 Juli 2025
Misteri Lakban Kuning yang Melilit Diplomat Kemlu Terkuak, Dibeli Bulan Juni
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Polda Metro Jaya mengungkap asal usul lakban kuning yang melilit kepala diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemenlu),
ADP
(39), yang tewas di indekosnya.
Kasubbid Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, lakban kuning tersebut identik dengan lakban yang biasa digunakan pegawai Kemenlu yang hendak dinas ke luar wilayah.
“Lakban kuning tersebut biasa digunakan oleh pegawai Kemlu apabila mendapat tugas ke luar negeri. Jadi itu lakban kuning sebagai penanda, biar barang mereka terlihat jelas,” ujar Reonald dalam program Kabar Petang Kompas TV, Minggu (27/7/2025).
Ternyata, lakban tersebut sudah lama dimiliki ADP. Lakban kuning itu dibeli bersama sang istri pada Juni 2025, sebulan sebelum ADP tewas.
Benda tersebut juga ditinggalkan ADP di rumahnya di Yogyakarta.
“Lakban kuning tersebut berdasarkan keterangan istri korban, dibeli bersama dengan istrinya di salah satu toko di Yogyakarta,” kata Reonald.
Diketahui, ADP ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).
Saat ditemukan, korban dalam posisi tergeletak di atas kasur. Kepalanya terlilit lakban kuning, sementara tubuhnya tertutup selimut biru.
Dari hasil olah TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya gulungan lakban, kantong plastik, dompet, bantal, sarung celana, dan pakaian milik korban.
Selain itu, turut ditemukan obat sakit kepala dan obat lambung, meskipun belum dipastikan kaitannya dengan penyebab kematian.
Penyidik juga menemukan sidik jari ADP pada permukaan lakban yang melilit kepalanya.
Namun, hingga kini polisi masih menyelidiki apakah lakban tersebut dipasang oleh korban sendiri atau oleh orang lain.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Tas Diplomat Arya Daru Ditemukan! Isinya Rekam Medis Korban
GELORA.CO – Polisi mengungkap temuan baru dalam kasus tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan (39). Temuan anyar ini yakni sebuah tas ransel milik Arya, yang telah ditemukan petugas.
Adapun tas sempat dibawa Arya ke rooftop kantornya di lantai 12 Gedung Kemlu, Jakarta, sehari sebelum ia ditemukan tewas. Walau demikian, tas tak dibawa Arya turun dari gedung tersebut.
Tas itu ditemukan di hari yang sama saat mayat Arya ditemukan di kosannya.
“(Tim penyidik) menemukan tas itu berada di samping tangga lantai 12,” ujar Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, dikutip Minggu, 27 Juli 2025.
Isi tas itu, diduga terkait dengan kematian korban. Menurut Reonald, isi tas berupa rekam medis milik Arya. Rekam medis tersebut tertulis tertanggal 9 Juni 2025.
“(Di tas) Penyelidik menemukan rekam medis korban di salah satu rumah sakit umum di Jakarta,” jelasnya.
Tas sendiri berwarna hitam. Tas itu berukuran cukup besar.
Diketahui, sebelum ditemukan tewas dengan kepala terlakban, Arya sempat melakukan hal yang tidak wajar. Ia terkam CCTV naik ke rooftop kantornya di lantai 12 Gedung Kemlu. Peristiwa itu berlangsung pada malam sebelum kematiannya.
Arya terekam naik ke rooftop sekitar pukul 21.43 WIB dan baru turun sekitar pukul 23.09 WIB. Ia menghabiskan waktu lebih dari 1 jam 26 menit di atas gedung.
“Diduga tanggal 7 Juli 2025 pukul 21.43 sampai pukul 23.09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 Gedung Kemlu,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, Kamis, 24 Juli 2025.
Saat naik ke atas gedung, Arya terlihat membawa tas ransel dan tas belanja. Walau begitu, ia turun dari rooftop tanpa keduanya.
“Berdasarkan pengamatan CCTV, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja, kemudian saat turun korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja,” jelas Ade Ary.
Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2025 pagi. Ia ditemukan dalam posisi terbaring di atas kasur dengan kepala terlilit lakban, dan tubuh tertutup selimut.
-
/data/photo/2025/07/22/687f672783576.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Tas Diplomat Kemlu Ditemukan di Samping Tangga Rooftop Kantornya Megapolitan 27 Juli 2025
Tas Diplomat Kemlu Ditemukan di Samping Tangga Rooftop Kantornya
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Penyelidik Polda Metro Jaya menemukan tas ransel milik diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), ADP (39), yang keberadaannya sempat dipertanyakan di
rooftop
Gedung Kemenlu.
Kasubbid Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, tas tersebut ditemukan sehari setelah ADP ditemukan tewas di indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).
“Tim penyelidik langsung mencari dan menemukan tas itu di atas. Di lantai 12, di samping tangga lantai 12,” ujar Reonald dalam program Berita Utama Kompas TV, Minggu (27/7/2025).
Sebelum tewas, ADP terekam CCTV berada di
rooftop
Gedung Kemenlu selama 1 jam 26 menit. Saat itu, ia membawa sebuah tas ransel dan kantong belanja.
Namun, saat turun dari
rooftop,
ia terlihat tak membawa kedua benda tersebut.
Selain itu, hingga saat ini, ponsel ADP juga belum ditemukan.
Diketahui, ADP ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/7/2025).
Saat ditemukan, korban dalam posisi tergeletak di atas kasur. Kepalanya terlilit lakban kuning, sementara tubuhnya tertutup selimut biru.
Dari hasil olah TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya gulungan lakban, kantong plastik, dompet, bantal, sarung celana, dan pakaian milik korban.
Selain itu, turut ditemukan obat sakit kepala dan obat lambung, meskipun belum dipastikan kaitannya dengan penyebab kematian.
Penyidik juga menemukan sidik jari ADP pada permukaan lakban yang melilit kepalanya.
Namun, hingga kini polisi masih menyelidiki apakah lakban tersebut dipasang oleh korban sendiri atau oleh orang lain.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Israel Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Via Udara Usai Panen Kecaman
Jakarta –
Israel mengatakan pihaknya telah mengirimkan bantuan melalui udara ke Jalur Gaza usai menghadapi kecaman internasional atas krisis kelaparan yang semakin dalam di wilayah Palestina. Israel juga akan membuka koridor kemanusiaan buntut kecaman tersebut.
Dilansir AFP, Minggu (27/7/2025), sebelumnya Israel memberlakukan blokade total terhadap Gaza pada 2 Maret setelah perundingan gencatan senjata gagal. Pada akhir Mei, Israel mulai mengizinkan sedikit bantuan untuk dilanjutkan.
Sebelum Israel mengumumkan pengiriman tujuh paket bantuan, Uni Emirat Arab telah mengatakan akan memulai kembali pengiriman bantuan dan Inggris mengatakan akan bekerja sama dengan mitra termasuk Yordania untuk membantu mereka.
Keputusan untuk melonggarkan aliran bantuan muncul ketika badan pertahanan sipil Palestina mengatakan lebih dari 50 warga Palestina tewas dalam serangan dan penembakan Israel, beberapa di antaranya saat mereka menunggu di dekat pusat distribusi bantuan.
“Ini akan memperbaiki situasi kemanusiaan, dan membantah “klaim palsu tentang kelaparan yang disengaja di Jalur Gaza”, tambahnya.
Sementara itu, militer Israel melalui Telegramnya mengumumkan bahwa mereka “melaksanakan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengizinkan dan memfasilitasi masuknya bantuan ke Jalur Gaza,”.
Israel sebelumnya mengatakan koridor kemanusiaan bagi konvoi bantuan PBB untuk mengirimkan makanan dan obat-obatan juga akan ditetapkan.
Ini akan memperbaiki situasi kemanusiaan, dan membantah “klaim palsu tentang kelaparan yang disengaja di Jalur Gaza”, tambahnya.
Kementerian Luar Negeri Israel juga menambahkan pihaknya akan melakukan jeda kemanusiaan.
“Jeda kemanusiaan akan berlaku di beberapa wilayah Gaza pada Minggu pagi untuk memfasilitasi pengiriman bantuan,” katanya.
Truk Bantuan Mulai Bergerak dari Mesir ke Gaza
Dilasir Reuters, puluhan truk yang membawa berton-ton bantuan kemanusiaan mulai bergerak menuju perlintasan Karam Abu Salem (Kerem Shalom) di Gaza selatan. Hal itu dilaporkan kata koresponden Al Qahera dari perlintasan perbatasan Rafah antara Mesir dan Gaza.
Organisasi-organisasi bantuan internasional mengatakan terjadi kelaparan massal di antara 2,2 juta penduduk Gaza, dengan persediaan makanan menipis setelah Israel memutus semua pasokan ke wilayah tersebut pada bulan Maret, sebelum melanjutkannya pada bulan Mei dengan pembatasan baru.
Israel mengatakan telah membiarkan cukup banyak makanan masuk ke Gaza dan menuduh Perserikatan Bangsa-Bangsa gagal mendistribusikannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan mereka beroperasi seefektif mungkin di bawah pembatasan Israel.
(yld/gbr)
-

Usai Ditelepon Trump, Thailand-Kamboja Siap Bertemu Bahas Gencatan Senjata
Jakarta –
Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Thailand menyambut baik intervensi yang dilakukan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri konflik perbatasan. Kedua negara siap melakukan dialog membahas gencatan senjata mengakhiri pertempuran di perbatasan.
Dilansir AFP, Minggu (27/7/2025), hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Thailand dalam pernyataannya di X menyusul pernyataan Trump yang mengatakan telah berbicara dengan Penjabat PM Thailand Phumtham Wechayachai dan PM Kamboja Hun Manet.
“Thailand pada prinsipnya setuju untuk menerapkan gencatan senjata,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan di X.
Kemlu Thailand mengatakan bahwa Phumtham meminta Trump untuk “menyampaikan kepada pihak Kamboja bahwa Thailand ingin mengadakan dialog bilateral sesegera mungkin untuk menghasilkan langkah-langkah dan prosedur bagi gencatan senjata dan penyelesaian konflik secara damai,”.
Respons Kamboja
Sementara itu, Kamboja bersedia membahas gencatan senjata untuk menghentikan konflik perbatasannya dengan Thailand. Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menyambut baik intervensi Donald Trump terkait konflik tersebut.
Hun Manet mengatakan menteri luar negerinya akan berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio untuk berkoordinasi dengan pihak Thailand. Hun Manet memperingatkan Bangkok agar tidak mengingkari perjanjian apa pun.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyebut Thailand dan Kamboja sepakat melakukan perundingan gencatan senjata terkait pertempuran lintas perbatasan. Trump mengaku tidak akan melakukan perundingan tarif dengan Thailand dan Kamboja hingga keduanya menghentikan pertempuran.
Hal itu disampaikan Trump melalui akun media sosialnya Truth Social dilansir CNN, Minggu (27/7/2025). Trump mengatakan sebelumnya ia telah berbicara dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Pelaksana Tugas Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai terhadap upayanya memulihkan perdamaian.
“Mereka telah sepakat untuk segera bertemu dan segera menyusun gencatan senjata dan, pada akhirnya, perdamaian!” tulis Trump di Truth Social dalam serangkaian unggahan yang menguraikan upaya diplomatiknya pada hari Sabtu.
Trump mengaku telah memperingatkan kedua pemimpin negara tersebut bahwa dia tidak akan membuat kesepakatan perdagangan dengan kedua negara itu jika konflik perbatasan yang mematikan terus berlanjut.
“Mereka juga ingin kembali ke ‘meja perundingan’ dengan Amerika Serikat, yang menurut kami tidak pantas dilakukan sampai pertempuran berhenti,” tulis Trump.
(yld/knv)
-
/data/photo/2025/05/18/6828d5646d7e6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Indonesia Bisa Jembatani Penyelesaian Perang Thailand-Kamboja Jika Dapat Mandat ASEAN Nasional 27 Juli 2025
Indonesia Bisa Jembatani Penyelesaian Perang Thailand-Kamboja Jika Dapat Mandat ASEAN
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Guru Besar Hukum Internasional Universitas
Indonesia
,
Hikmahanto Juwana
menilai Indonesia berpeluang menjadi jembatan perdamaian dalam perang antara
Thailand
dan
Kamboja
, asalkan mendapatkan mandat dari Ketua
ASEAN
saat ini, yaitu Malaysia.
Menurut Hikmahanto, secara mekanisme ASEAN, permintaan untuk melakukan mediasi harus datang dari pihak yang berkonflik dan disampaikan kepada Ketua ASEAN. Mandat ini dapat diberikan kepada negara anggota lain, termasuk Indonesia.
“Bisa saja (Indonesia jadi jembatan perdamaian Thailand-Kamboja) asalkan dapat pendelegasian dari Ketua ASEAN,” kata Hikmahanto kepada
Kompas.com
, Minggu (27/7/2025).
Hikmahanto juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah memainkan peran serupa saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden sekaligus Ketua ASEAN.
Kala itu, SBY memediasi konflik antara Thailand dan Kamboja pada 2011.
“Ya, Pak SBY pernah. Tapi waktu itu SBY sebagai Ketua ASEAN,” ungkap Hikmahanto.
Namun, situasi saat ini berbeda karena posisi Ketua ASEAN dipegang oleh Malaysia.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat ini disebut sedang mencoba melakukan mediasi.
Menurut Hikmahanto, jika upaya Anwar tidak membuahkan hasil, barulah ia dapat menunjuk kepala pemerintahan lain di ASEAN, termasuk Presiden Indonesia, untuk mengambil alih proses mediasi.
Selain itu, Anwar juga memiliki opsi menunjuk sosok mediator non-pemerintah, seperti tokoh diplomasi Indonesia.
“Pak Anwar bisa juga minta mediator yang bukan kepala pemerintahan. Misalnya menunjuk Pak JK (Jusuf Kalla), Pak Hasan Wirajuda, Pak Marty (Marty Natalegawa), bahkan Ibu Retno (eks Menlu RI, Retno Marsudi),” kata Hikmahanto.
Diketahui sebelumnya, sejumlah pihak di dalam negeri mendorong agar Indonesia mengambil peran sebagai penengah konflik menyusul ketegangan terbaru antara Thailand dan Kamboja terkait sengketa wilayah perbatasan.
Salah satu dorongan itu datang dari DPR sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco menilai bahwa Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan kedua negara tersebut dan karenanya memiliki posisi yang strategis untuk bertindak sebagai penengah.
“Untuk urusan Kamboja dan Thailand, saya pikir hubungan Indonesia terhadap dua negara itu cukup baik. Mudah-mudahan Kementerian Luar Negeri maupun Presiden Indonesia juga bisa menjembatani agar hubungan kedua negara itu akan tetap baik,” kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/25/6882fd506e14d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
RI Didorong Jembatani Perdamaian Konflik Thailand-Kamboja Nasional 27 Juli 2025
RI Didorong Jembatani Perdamaian Konflik Thailand-Kamboja
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sejumlah anggota DPR mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam meredakan ketegangan antara Thailand dan Kamboja yang belakangan memanas di kawasan perbatasan kedua negara.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menilai bahwa Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan kedua negara tersebut dan karenanya memiliki posisi yang strategis untuk bertindak sebagai penengah.
“Untuk urusan Kamboja dan Thailand, saya pikir hubungan Indonesia terhadap dua negara itu cukup baik. Mudah-mudahan Kementerian Luar Negeri maupun Presiden Indonesia juga bisa menjembatani agar hubungan kedua negara itu akan tetap baik,” kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, menyampaikan pandangan senada.
Ia menilai posisi strategis Indonesia sebagai negara besar di ASEAN dapat digunakan untuk meredakan konflik yang berpotensi mengganggu
stabilitas kawasan
.
“Sebagai negara besar dan berpengaruh di ASEAN, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam menjembatani komunikasi antara Kamboja dan Thailand,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan resmi, Sabtu (26/7/2025).
“Baik melalui diplomasi bilateral maupun dalam kerangka ASEAN,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, menyatakan bahwa hubungan baik Indonesia dengan Thailand dan Kamboja bisa dimanfaatkan untuk mendorong proses perdamaian, bahkan jika perlu dengan menyelenggarakan forum ASEAN khusus.
KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (6/7/2025).
“Hubungan baik antara Indonesia dengan kedua negara dapat digunakan untuk menjembatani proses perdamaian. Jika diperlukan Indonesia juga bisa mendorong adanya pertemuan tingkat ASEAN untuk membahas secara khusus upaya perdamaian antara Thailand dan Kamboja,” papar Sukamta, Sabtu.
Sementara itu, pemerintah menyatakan keprihatinannya atas konflik yang meningkat dan berharap ketegangan tidak berujung pada eskalasi yang lebih besar.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia memantau perkembangan situasi secara cermat dan mengantisipasi dampaknya terhadap kawasan, termasuk Indonesia sendiri.
“Tentunya kita tidak berharap eskalasi akan meningkat, karena sekali lagi itu akan berdampak secara global, termasuk akan berdampak ke negara kita,” kata Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Pemerintah juga menekankan pentingnya penyelesaian damai dan kepercayaan pada mekanisme diplomasi di tingkat regional.
Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengungkapkan optimisme bahwa kedua negara bertetangga itu dapat mengatasi perbedaan secara damai.
“Kami yakin sebagai negara yang bertetangga, kedua negara akan kembali ke cara-cara damai untuk menyelesaikan perbedaan mereka, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tecermin dalam Piagam ASEAN dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama,” tulis Kemenlu RI dalam pernyataan resminya.
AFP Tentara Kamboja mengisi ulang peluncur roket BM-21 di Provinsi Preah Vihear ketika pertempuran berkecamuk melawan Thailand pada Kamis, 24 Juli 2025. Kamboja mendesak gencatan senjata tanpa syarat dengan Thailand usai bentrokan mematikan di perbatasan yang menewaskan belasan orang.
Ketegangan terbaru antara Thailand dan Kamboja dipicu oleh insiden bentrokan bersenjata di wilayah sengketa perbatasan.
Laporan media menyebutkan adanya korban jiwa dan warga sipil yang mengungsi, serta potensi meningkatnya ketegangan militer di kawasan.
Aksi saling serang ini menunjukkan eskalasi sengketa antara dua negara bertetangga di Asia Tenggara yang telah berlangsung selama satu abad.
Thailand telah menutup wilayah perbatasannya dengan Kamboja.
Sementara itu, Kamboja telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Thailand seraya menuduh negara tetangganya itu menggunakan kekuatan berlebihan.
Masing-masing negara telah meminta warganya yang tinggal dekat perbatasan untuk mengungsi dari wilayah tersebut.
Kondisi ini pun menimbulkan keprihatinan luas di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Trump Akhirnya Turun Tangan ke ASEAN, Desak Gencatan Senjata Kamboja-Thailand
JAKARTA – Presiden AS Donald Trump akhirnya turun tangan ke ASEAN. Selang 3 hari perang Thailand-Kamboja, Trump meminta kedua negara berdamai.
Trump pada Sabtu menghubungi para pemimpin Kamboja dan Thailand untuk mendesak gencatan senjata karena pertempuran di sepanjang perbatasan berlanjut memasuki hari ketiga.
“Panggilan telepon dengan Kamboja telah berakhir, tetapi kami akan menghubungi kembali mengenai penghentian perang dan gencatan senjata berdasarkan apa yang disampaikan Thailand. Saya mencoba menyederhanakan situasi yang rumit ini!” tulis Trump di platform media sosialnya dilansir Reuters, Sabtu, 26 Juli.
Sementara panggilan telepon kepada pemimpin Thailand sedang dilakukan.
Kamboja sebelumnya menyerukan gencatan senjata dengan Thailand setelah dua hari militer kedua negara bentrok di perbatasan.
Hal ini disampaikan Chhea Keo, duta besar negara itu untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kamboja meminta gencatan senjata segera — tanpa syarat — dan kami juga menyerukan solusi damai untuk sengketa ini,” kata Keo dikutip AFP sebagaimana dilansir Reuters, Sabtu, 26 Juli.
Pernyataan Keo disampaikan setelah pertemuan tertutup Dewan Keamanan yang dihadiri oleh Kamboja dan Thailand.
Thailand dan Kamboja saling serang dengan artileri berat untuk hari kedua pada Jumat, 25 Juli, saat pertempuran di perbatasan meningkat dan meluas.
Pemimpin Kamboja mengatakan Thailand telah menyetujui usulan gencatan senjata Malaysia tetapi kemudian mundur.
Dilaporkan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Thailand menyatakan setuju secara prinsip dengan usulan Malaysia untuk gencatan senjata antara pasukan Thailand dan Kamboja.
Thailand akan mempertimbangkan rencana tersebut, tetapi harus didasarkan pada kondisi lapangan yang sesuai.
“Perlu ditegaskan bahwa sepanjang hari, pasukan Kamboja terus melanjutkan serangan tanpa pandang bulu di wilayah Thailand,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Thailand dalam sebuah unggahan di X dilansir Reuters, Jumat, 25 Juli.
“Tindakan Kamboja menunjukkan kurangnya itikad baik dan terus membahayakan warga sipil,” sambung Kemlu Thailand.
