Kementrian Lembaga: Kemlu

Menteri Israel Pimpin Ibadah Yahudi di Masjid Al-Aqsa, Turki Meradang

Jakarta –

Pemerintah Turki meradang menyusul tindakan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, yang memimpin ibadah doa Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Turki menilai perbuatan itu sebagai provokasi keji.

“Menargetkan Masjid Al-Aqsa adalah bagian dari perang kotor dan genosida Israel. Itu adalah provokasi keji dan upaya untuk menduduki Al-Aqsa,” kata Direktur Komunikasi Turki, Burhanettin Duran, dilansir Anadolu Agency, Senin (4/8/2025).

Duran mengatakan pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan berkomitmen dalam membantu pengamanan Masjid Al-Aqsa. Dia menegaskan Al-Aqsa sebagai tempat suci bagi agama Islam.

“Yerusalem adalah “tanah bersama” bagi semua agama Abraham, dan Masjid Al-Aqsa merupakan pusat spiritual bagi umat Islam sekaligus warisan bersama umat manusia,” tegasnya.

Dilansir AFP, Kementerian Luar Negeri Turki juga mengutuk keras aksi yang dilakukan Ben Gvir. Kemlu Turki menilai tindakan tersebut melanggar kesepakatan mengenai situs Al-Aqsa.

“Kami mengutuk keras penggerebekan yang dilakukan di Masjid Al-Aqsa oleh beberapa menteri Israel, di bawah perlindungan polisi Israel dan didampingi oleh kelompok-kelompok pemukim Israel,” kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan.

“Keamanan Masjid Al-Aqsa dan pelestarian identitas suci Yerusalem bukan hanya prioritas regional tetapi juga tanggung jawab utama atas nama hati nurani kolektif umat manusia,” katanya.

Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, diketahui secara terbuka memimpin ibadah doa Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Tindakan ini menuai kecaman karena melanggar kesepakatan yang telah lama berlaku di situs tersebut.

Aksi Ben Gvir terjadi pada Minggu (3/8) waktu setempat. Media Israel mengatakan kunjungan Ben Gvir itu menandai pertama kalinya sebuah doa dibacakan di depan umum oleh seorang menteri pemerintah.

Kompleks Al-Aqsa diketahui merupakan situs tersuci ketiga umat Islam, dan juga tempat tersuci bagi agama Yahudi. Tempat itu dihormati sebagai lokasi kuil Yahudi pertama dan kedua.

Ritual keagamaan Yahudi dilarang di sana berdasarkan perjanjian yang telah lama berlaku antara Israel dan Yordania. Dalam beberapa tahun terakhir, kesepakatan tersebut, yang dikenal sebagai “status quo”, telah berulang kali dilanggar oleh pengunjung Yahudi, termasuk anggota parlemen Israel.

(ygs/ygs)

04/08/2025 06:16
Polisi Sebut Bukan Pembunuhan? Misteri Hilangnya Ponsel Diplomat Arya Daru Jadi Sorotan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan (39), yang jasadnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, masih menyisakan banyak tanya.

Seperti diketahui, insiden ini pertama kali terungkap pada Selasa (8/7/2025) sekitar pukul 08.00 WIB.

Jasad Arya ditemukan oleh penjaga rumah kost di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dengan kondisi wajah dilakban dan kamar terkunci dari dalam.

Penemuan mengagetkan ini terjadi setelah penjaga kost memberanikan diri membuka paksa pintu kamar.

Penyelidikan dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya. Dari hasil yang dikantongi, polisi tidak menemukan unsur pidana dalam kematian tersebut.

Indikasinya justru mengarah pada dugaan kuat tindakan bunuh diri.

“Kami akan menyimpulkan dari pada hasil penyelidikan yang kami lakukan, bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan peristiwa pidana,” tegas Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Selasa (29/7/2025) lalu.

Dari hasil forensik digital, ditemukan bahwa Arya sempat berkomunikasi dengan organisasi layanan kesehatan mental melalui surat elektronik.

Hal ini disampaikan oleh anggota tim Ditreskrimsus, Ipda Saji Purwanto. Menurutnya, email pertama kali dikirim Arya ke lembaga amal tersebut pada tahun 2013.

Namun, sorotan publik kembali mencuat setelah pernyataan dari Penasihat Ahli Kapolri, Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi.

Ia mengungkapkan adanya fakta penting yang sempat disimpan oleh penyidik terkait hilangnya telepon genggam milik Arya dalam acara Si Paling Kontroversi di Metro TV, kemarin.

03/08/2025 15:19
India Kabarnya Nggak Takut Ancaman Trump, Tetap Beli Minyak Rusia

Jakarta –

Pemerintah India kabarnya tidak takut terhadap ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal beli minyak dari Rusia. Kabarnya, India tetap membeli minyak mentah dari Rusia, tidak peduli ancaman sanksi dari Trump.

Menurut laporan Reuters yang mengutip New York Times, Sabtu (2/8/2025), dalam sebuah unggahan di Truth Social, Trump sebelumnya menyampaikan bahwa India akan menghadapi hukuman tambahan atas pembelian senjata dan minyak Rusia.

Dalam hal ini Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% kepada negara-negara yang membeli minyak Rusia kecuali Moskow mencapai kesepakatan damai dengan Ukraina.

Padahal Rusia adalah pemasok utama minyak India, yang bertanggung jawab atas sekitar 35% dari total pasokan minyak India. Namun, tidak lama setelah itu Trump kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak peduli terkait apa pun yang dilakukan India dengan Rusia.

Hingga Jumat (1/8) kemarin, Trump kembali mengatakan kepada wartawan bahwa ia mendengar India tidak akan lagi membeli minyak dari Rusia. Mengindikasikan ancamannya kepada India berhasil meski ia sudah tidak perduli lagi.

Menanggapi pernyataan itu, dua pejabat senior India mengatakan tidak ada perubahan kebijakan terkait importasi minyak mentah negaranya. Menunjukkan bagaimana India akan tetap membeli minyak dari Negeri Beruang Merah itu.

“Pemerintah tidak memberikan arahan apa pun kepada perusahaan minyak untuk mengurangi impor dari Rusia,” kata seorang pejabat India kepada New York Times, dikutip dari Reuters, Sabtu (2/8/2025).

Meski begitu, Reuters belum memverifikasi laporan tersebut. Sebab baik Gedung Putih, Kementerian Luar Negeri India, dan Kementerian Perminyakan dan Gas Alam tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Getok Tarif 25% & Ancam Hukum India

Sebelumnya pada Kamis (31/7) kemarin Trump juga sudah menggetok tarif 25% untuk semua barang-barang dari India ke AS, berlaku mulai 1 Agustus 2025.

Tarif 25% tersebut berlaku mulai 1 Agustus 2025. Tarif yang dijatuhkan Trump kepada India, salah satu mitra dagang utama AS, sedikit lebih rendah dari sebelumya sebesar 26%.

Bukan cuma tarif 25%, Trump juga akan menjatuhkan penalti alias hukuman kepada India. Alasannya, pertama, Trump menilai India menerapkan kebijakan perdagangan yang tidak adil terhadap AS.

Kedua, karena India membeli peralatan militer dan energi dari Rusia. Namun, Trump tidak menegaskan hukuman seperti apa yang akan dijatuhkan kepada India.

“Selain itu, mereka selalu membeli sebagian besar peralatan militer mereka dari Rusia, dan merupakan pembeli energi terbesar Rusia, bersama China, di saat semua orang ingin Rusia menghentikan pembunuhan di Ukraina – semuanya tidak naik!” tegas Trump, dikuti dari CNBC.

(igo/hns)

03/08/2025 08:59
Kriminal sepekan, sidang Nikita Mirzani lalu ikhtisar kasus Arya Daru

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita kriminal pada pekan ini antara lain sidang kasus Nikita Mirzani, penyamaran WNA Tiongkok di Jaksel, hingga kesimpulan kematian diplomat Arya Daru.

Berikut rangkumannya:

1. Sidang Nikita Mirzani bongkar produk Reza Gladys tak terdaftar BPOM

Jakarta (ANTARA) – Sidang kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) membongkar produk Reza Gladys yang tak terdaftar dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Produk itu ilegal dan berbahaya, dipastikan yang saya tahu, karena memang tidak ada izin BPOM-nya,” kata dr. Oky Pratama sebagai saksi dalam sidang pemeriksaan saksi di PN Jakarta Selatan, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

2. WNA menyamar jadi polisi Wuhan di Jaksel salahgunakan izin tinggal

Jakarta (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan mengungkap 11 warga negara asing (WNA) asal China yang menyamar seolah-olah jadi polisi Wuhan di Jakarta Selatan menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian.

“Setelah ada pengungkapan seperti ini, baru kita bisa ketahui yang bersangkutan melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang diberikan,” kata Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan dalam konferensi pers di Cilandak Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini

3. Ini respon Kepala Pengelola TPU Kebon Nanas soal aksi mesum yang viral

Jakarta (ANTARA) – Pengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas, Jakarta Timur, angkat bicara terkait aksi mesum yang viral dan memicu keresahan warga di sekitar pemakaman tersebut.

“Untuk kemarin yang melakukan perbuatan mesum sebetulnya bukan satu-dua ya, tetapi sering. Kemudian aksi yang viral terjadi pada Minggu (27/7) kurang lebih sekitar pukul sembilan pagi,” kata Kepala TPU Kebon Nanas Muhaimin di lokasi Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur, Selasa.

Baca selengkapnya di sini

4. Hasil autopsi jenazah Arya Daru, ditemukan sejumlah luka

Jakarta (ANTARA) – Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) menemukan sejumlah luka pada jenazah diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan (ADP) berdasarkan hasil autopsi.

“Dari pemeriksaan luar ditemukan luka-luka lecet pada wajah dan leher, luka terbuka pada bibir, memar-memar pada wajah, bibir dan anggota gerak atas kanan serta terdapat tanda-tanda perbendungan,” kata dr.G.Yoga Tohijiwa dari RSCM saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya di sini

5. Kematian Arya Daru tanpa keterlibatan orang lain

Jakarta (ANTARA) – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyimpulkan kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan (ADP) tanpa keterlibatan orang lain.

“Indikator kematian pada ADP ini meninggal tanpa keterlibatan pihak lain,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Wira Satya Triputra saat konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya di sini

6. Polres Jakpus tangkap empat penganiaya pendukung Timnas U-23

Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Pusat menangkap empat orang yang menganiaya seorang pendukung Timnas U-23 Indonesia dari Ultras Garuda dikarenakan tersinggung spanduk kelompok mereka diturunkan.

“Motifnya karena spanduk para pelaku yang dipasang di dalam stadion dicopot,” kata Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Budi Prasetya di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/08/2025 06:33
India Tetap Beli Minyak Rusia Meski Diancam Trump

Bisnis.com, JAKARTA – India akan tetap membeli minyak dari Rusia meski Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi.

Melansir Reuters, Sabtu (2/8/2025), sikap India tersebut disampaikan oleh dua pejabat pemerintah India yang enggan disebutkan namanya.

“Ini adalah kontrak minyak jangka panjang,” kata salah satu sumber. “Tidak semudah itu untuk menghentikan pembelian secara tiba-tiba.”

Bulan lalu, dalam posting di Truth Social, Trump mengindikasikan bahwa India akan menghadapi sanksi tambahan atas pembelian senjata dan minyak Rusia. Pada Jumat, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dia mendengar India tidak akan lagi membeli minyak dari Rusia.

The New York Times pada Sabtu memberitakan bahwa dua pejabat India senior yang tidak disebutkan namanya, mengatakan tidak ada perubahan dalam kebijakan pemerintah India. Salah satu pejabat mengatakan bahwa pemerintah tidak memberikan arahan kepada perusahaan minyak India untuk mengurangi impor dari Rusia.

Pekan ini, Reuters melaporkan bahwa perusahaan pengolah minyak milik negara India menghentikan pembelian minyak Rusia dalam sepekan terakhir setelah diskon menyempit pada Juli.

“Dalam hal kebutuhan pasokan energi kami … kami melihat apa yang tersedia di pasar, apa yang ditawarkan, dan juga situasi atau kondisi global yang berlaku,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India Randhir Jaiswal kepada wartawan selama briefing rutin pada Jumat.

Jaiswal menambahkan bahwa India memiliki kemitraan yang stabil dan teruji waktu dengan Rusia, dan bahwa hubungan New Delhi dengan berbagai negara didasarkan pada nilai-nilai masing-masing dan tidak boleh dilihat melalui kacamata negara ketiga.

Pemerintah AS tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait hal tersebut.

Perusahaan pengolahan minyak India mulai mengurangi impor minyak mentah Rusia karena diskon menyusut ke level terendah sejak 2022, saat sanksi Barat pertama kali diberlakukan terhadap Rusia, akibat penurunan ekspor Rusia dan permintaan yang stabil, menurut sumber yang dikutip awal pekan ini.

Perusahaan pengolahan minyak negara India – Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp, dan Mangalore Refinery Petrochemical Ltd,- tidak mencari pasokan minyak mentah Rusia dalam seminggu terakhir, kata empat sumber yang familiar dengan rencana pembelian perusahaan pengolah minyak kepada Reuters.

Pada 14 Juli 2025, Trump mengancam akan memberlakukan tarif 100% terhadap negara-negara yang membeli minyak Rusia kecuali Rusia mencapai kesepakatan damai besar dengan Ukraina. Rusia merupakan pemasok utama minyak ke India.

Rusia tetap menjadi pemasok minyak terbesar ke India selama 6 bulan pertama tahun 2025, menyumbang sekitar 35% dari total pasokan minyak India, diikuti oleh Irak, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

India, sebagai importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia, menerima sekitar 1,75 juta barel per hari minyak Rusia pada Januari-Juni 2025, naik 1% dibandingkan tahun lalu, menurut data yang diberikan kepada Reuters oleh sumber-sumber.

Nayara Energy, pembeli utama minyak Rusia, baru-baru ini dikenai sanksi oleh Uni Eropa karena kilang tersebut mayoritas sahamnya dimiliki oleh raksasa migas Rusia, Rosneft.

02/08/2025 21:41
Kriminal kemarin, laporan Ruben Onsu hingga kasus peredaran sabu

Jakarta (ANTARA) – Berita kriminal di kanal Metro ANTARA pada Jumat (1/8) yang masih menarik dibaca hari ini antara lain Polda Metro Jaya jelaskan kronologis laporan Ruben Onsu hingga polisi bongkar peredaran sabu jaringan China seberat 35 kg.

Berikut rangkumannya:

1. Polda Metro Jaya jelaskan kronologis laporan Ruben Onsu

Polda Metro Jaya menjelaskan kronologis laporan oleh presenter Ruben Samuel Onsu (RSO) ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) pada Kamis (31/7), berupa unggahan menghina dan mencemarkan nama baik anaknya.

“Pada tanggal 30 Juli 2025, pelapor menemukan adanya unggahan yang bersifat menghina dan mencemarkan nama baik anaknya, di salah satu platform media sosial,” kata Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini.

2. Polisi bongkar peredaran sabu jaringan China seberat 35 kg

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar peredaran narkoba jenis sabu yang merupakan jaringan internasional asal China dengan berat total 35 kilogram di dua lokasi, yaitu Tangerang Selatan dan Jakarta Selatan.

“Terdapat tiga tersangka inisial ADR, DM, dan MM, dengan barang bukti sabu seberat 35 kilogram di dua lokasi, yakni Tangsel dan Jaksel,” kata Kepala Subdirektorat (Kasubdit) 1 Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Metro Jaya, AKBP Indra Tarigan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini.

3. PSSI sebut spanduk di dalam stadion harus berizin

Security Officer (Petugas Keamanan) PSSI Patilatu mengatakan bahwa spanduk yang dibentangkan di dalam stadion pada laga resmi internasional harus sepengetahuan panitia dan harus berizin.

“Untuk membentangkan spanduk maka harus ada izin terlebih dahulu. Kalau tidak, maka akan diturunkan paksa.” kata Patilatu saat mengikuti konferensi pers terkait pengeroyokan diduga karena masalah spanduk di Mapolres Jakpus, Jumat.

Baca selengkapnya di sini.

4. Polisi ungkap kasus akses ilegal dan pembajakan siaran digital

Direktorat Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus akses ilegal dan pembajakan siaran digital berbayar dan menyebarkannya secara ilegal kepada masyarakat.

Kasubdit I Ditressiber Polda Metro Jaya, AKBP Rafles Langgak Putra saat konferensi pers di Jakarta, Jumat, menjelaskan para pelaku berinisial S (53) dan KF (30) melakukan penyiaran ulang beberapa kanal (saluran) premium milik PT. Mediatama Televisi atau Nex Parabola.

Baca selengkapnya di sini.

5. ADP tak disebut bunuh diri dinilai sebagai bentuk kehati-hatian polisi

Indonesia Police Watch (IPW) menilai alasan Polda Metro Jaya tidak menyebutkan penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan (ADP) akibat bunuh diri sebagai bentuk kehati-hatian.

“Kalau Polda Metro Jaya tidak menyatakan bahwa kematian ADP karena bunuh diri, ini hanya menyampaikan sikap kehati-hatian saja,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

02/08/2025 06:38
Keluarga Yakin Diplomat Kemlu Tak Bunuh Diri, Ini Respons Polda Metro

Jakarta –

Kakak ipar diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan (ADP), Meta Bagus, tidak percaya korban bunuh diri. Polda Metro Jaya merespons hal tersebut.

“Begini ya, kami menghormati apa yang menjadi, apa yang disampaikan oleh dari pihak keluarga ADP, silakan,” kata Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat (1/8/2025).

Reonald mengatakan Dirkrimum sudah menyampaikan terkait pengungkapan kematian ADP. Hasilnya, belum ditemukan unsur tindak pidana serta tidak adanya keterlibatan orang lain dalam kasus ini.

“Kemarin Bapak Direktorat Kriminal Umum juga sudah menyampaikan bahwa hingga pada saat kemarin, sudah disimpulkan bahwa bukan merupakan suatu tindak pidana. Belum ditemukan usur tindak pidana dan tidak ada keterlibatan orang lain dalam kejadian tersebut,” jelasnya.

Dirkrimum juga terbuka apabila ada informasi atau apapun untuk diberikan kepada pinyak penyelidik. Agar, Dirkrimum dapat menindaklanjuti kevalidan informasi tersebut.

“Tapi hingga pada saat ini, dari Direktorat Kriminal Umum sudah seperti yang Pak Dirkrimum sampaikan. Bahwa tidak menemukan keterlibatan dari orang lain dan belum menemukan adanya usur pidana dalam kejadian tersebut,” lanjutnya.

Terkait barang bukti lakban yang masih tersegel, Reonald menyampaikan alat bukti tersebut sudah sesuai dengan penemuan tim penyelidik di tempat kejadian perkara (TKP). “Tapi pada intinya gini, apa yang sudah disajikan pada saat itu adalah alat bukti yang ditemukan oleh tim penyelidik yang ada di TKP,” tutupnya.

“Kami meyakini bahwa almarhum tidak seperti itu (bunuh diri),” kata kakak ipar ADP, Meta Bagus, kepada wartawan, dilansir detikJogja, Selasa (29/7)

Terkait keyakinan apakah ADP menjadi korban pembunuhan, Bagus hanya mengungkapkan, semasa hidupnya, ADP berkelakuan baik.

“Oh, pertanyaannya frontal ya. Kalau mengenai keyakinan itu (ADP dibunuh) kan kami berkeyakinan bahwa sepanjang hidupnya itu almarhum baik dengan kita, itu yang bisa saya sampaikan,” ujarnya.

Sedangkan apakah pihak keluarga berharap penyelidikan terhadap kematian ADP berlanjut, Bagus mengiyakannya.

“Betul (berharap penyelidikan dilanjutkan), karena tadi dari Dirreskrimum juga menyampaikan bahwa ini belum tuntas ya. Nah berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi oleh beliau-beliau para penyidik. Nah, itu nanti kita tunggu bersama bagaimana hasil terbarunya,” ucapnya.

(isa/isa)

02/08/2025 05:23
Status Darurat Dicabut, Junta Myanmar Siapkan Pemilu Sarat Kontroversi

Jakarta –

Pemerintah militer Myanmar mengumumkan berakhirnya status darurat nasional yang telah diberlakukan sejak kudeta pada Februari 2021. Namun, pengumuman ini dinilai lebih sebagai “kosmetik” politik ketimbang peralihan kekuasaan sejati. Min Aung Hlaing, pemimpin junta yang memimpin kudeta, tetap memegang posisi kunci sebagai presiden sementara sekaligus panglima tertinggi militer.

Langkah ini disampaikan sebagai bagian dari persiapan menuju pemilihan umum yang direncanakan berlangsung akhir tahun ini. Namun, pengamat dan kelompok oposisi menganggap pemilu tersebut tidak sah dan hanya menjadi alat militer untuk memperkuat cengkeramannya atas negara yang sedang dilanda perang saudara.

“Enam bulan ke depan adalah masa untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu,” kata juru bicara junta, Zaw Min Tun, dalam pernyataan di media pemerintah.

Restrukturisasi yang mempertahankan status quo

Menjelang habisnya masa berlaku dekret darurat terakhir dari tujuh kali perpanjangan, junta mengumumkan pembentukan struktur pemerintahan baru. Min Aung Hlaing menyerahkan jabatan perdana menteri kepada penasihatnya, Jenderal Nyo Saw. Namun, ia tetap memegang kekuasaan tertinggi sebagai presiden sementara dan Ketua Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, badan yang kini mengambil alih seluruh fungsi pemerintahan.

Selain itu, militer juga membentuk badan baru bernama Komisi Keamanan dan Perdamaian Negara untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Komisi ini, bersama Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Anti-Korupsi, berada di bawah kendali langsung presiden sementara Min Aung Hlaing.

“Mereka hanya merombak susunan lama dan menyebut rezim ini dengan nama baru,” kata David Mathieson, analis independen yang fokus pada Myanmar. “Ini bagian dari persiapan menuju pemilu yang tidak jelas pelaksanaannya.”

Pemilu tanpa kepastian di tengah perang saudara

Rencana pemilu yang semula dijadwalkan Agustus 2023 telah beberapa kali tertunda. Kini junta mengklaim pemilu akan berlangsung bertahap mulai Desember 2025 hingga Januari 2026, menyesuaikan dengan kondisi keamanan di berbagai wilayah.

Pada Kamis (31/07) malam waktu setempat, televisi negara MRTV melaporkan bahwa darurat militer dan hukum darurat akan diberlakukan selama 90 hari di 63 kotapraja yang tersebar di sembilan wilayah dan negara bagian. Mayoritas adalah daerah perbatasan yang dikuasai pasukan oposisi bersenjata.

Krisis kemanusiaan meningkat, oposisi tolak pemilu

Sejak kudeta 2021, kekerasan terus meningkat dan konflik berkembang menjadi perang saudara. Berdasarkan data Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), lebih dari 7.000 orang telah dibunuh oleh militer dan hampir 30.000 lainnya ditahan secara sewenang-wenang.

Amnesty International mencatat bahwa lebih dari 3,5 juta warga menjadi pengungsi internal. Banyak kelompok oposisi dan organisasi masyarakat sipil menyatakan tidak akan ikut serta dalam pemilu yang dianggap tidak sah dan tidak demokratis.

“Pemilu ini tidak akan demokratis karena tidak ada media bebas, dan sebagian besar pemimpin partai Aung San Suu Kyi telah ditangkap,” ungkap pengamat hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara.

Dukungan Cina versus kecaman Barat

Sementara negara-negara Barat mengecam pemilu Myanmar sebagai upaya militer untuk melanggengkan kekuasaan, pemerintah Cina justru menyatakan dukungan atas rencana tersebut.

Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Cina menyebut bahwa pihaknya “mendukung jalur pembangunan Myanmar sesuai dengan kondisi nasionalnya dan kemajuan stabil agenda politik domestik Myanmar.”

Namun, banyak pihak internasional menilai dukungan Cina makin memperkuat legitimasi junta militer yang terus melakukan pelanggaran HAM secara sistematis. Di sisi lain, diplomasi negara-negara ASEAN masih terbagi dalam menyikapi krisis ini.

“Militer berusaha menggunakan pemilu sebagai alat legitimasi, bukan sebagai ekspresi kehendak rakyat,” ujar seorang diplomat Barat yang meminta namanya dirahasiakan.

Editor: Hani Anggraini

Tonton juga video “Junta Militer Myanmar Tolak Gencatan Senjata Meski Korban Gempa Meningkat” di sini:

(ita/ita)

01/08/2025 17:59
Israel Perintahkan Diplomatnya Tinggalkan Uni Emirat Arab, Ada Apa?

Abu Dhabi –

Pemerintah Israel memerintahkan sebagian besar diplomatnya untuk segera meninggalkan wilayah Uni Emirat Arab. Perintah itu dirilis setelah Dewan Keamanan Nasional Israel memperketat peringatan perjalanan untuk setiap warga Israel yang ada di negara Teluk tersebut.

Perintah evakuasi tersebut, seperti dilansir Anadolu Agency dan Reuters, Jumat (1/8/2025), dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Israel dengan menyebut potensi ancaman keamanan sebagai alasannya. Media-media lokal Israel melaporkan dirilisnya perintah itu dalam laporan pada Kamis (31/7) tengah malam.

Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Israel soal perintah evakuasi tersebut.

Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa perintah evakuasi semacam itu berlaku bagi para diplomat dan staf di Kedutaan Besar Israel di Abu Dhabi dan di Konsulat Israel di Dubai. Perintah serupa juga diberlakukan untuk keluarga para diplomat Israel yang ada di negara tersebut.

“Perintah yang tidak biasa ini dikaitkan dengan kemungkinan ancaman yang kredibel,” sebut Yedioth Ahronoth dalam laporannya.

Kementerian Luar Negeri Israel menolak untuk mengomentari laporan media tersebut.

“Kami tidak mengomentari instruksi keamanan yang diberikan kepada para pegawai kami,” jelas Kementerian Luar Negeri Israel.

Terlepas dari hal tersebut, perintah evakuasi tersebut dirilis setelah Dewan Keamanan Nasional Israel memperketat peringatan perjalanan untuk wilayah Uni Emirat Arab. Peringatan perjalanan itu ditujukan bagi setiap warga negara Israel yang tinggal di negara tersebut.

Dalam perintahnya, Dewan Keamanan Nasional menyinggung juga soal Iran dan kelompok proxy-nya seperti Hamas dan Hizbullah, yang dituduh meningkatkan upaya-upaya untuk membahayakan warga Israel di mana pun.

“Kami menekankan peringatan perjalanan ini mengingat pemahaman kami bahwa organisasi-organisasi teroris (Iran, Hamas, Hizbullah, dan Jihad Global) sedang meningkatkan upaya-upaya mereka untuk membahayakan Israel,” sebut Dewan Keamanan Nasional Israel dalam pernyataannya.

Dewan Keamanan Nasional juga memperingatkan kemungkinan adanya upaya-upaya menargetkan warga Israel dan Yahudi yang ada di Uni Emirat Arab, terutama pada saat hari raya Yahudi dan Shabbat.

Komunitas warga Israel dan Yahudi di Uni Emirat Arab semakin bertambah jumlahnya sejak tahun 2020, ketika Uni Emirat Arab menjadi negara Arab paling terkemuka, dalam 30 tahun terakhir, yang menjalin hubungan formal dengan Israel di bawah Abraham Accords yang ditengahi oleh Amerika Serikat (AS).

Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab belum memberikan tanggapan langsung atas laporan tersebut.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

01/08/2025 11:15
Viral Video 22 Detik Diplomat Arya Daru di Dalam Kos, Kalimat Penjaga Kos Jadi Sorotan!

GELORA.CO – Kematian Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, masih menyisakan banyak kejanggalan dan pertanyaan di benak publik.

Meskipun kepolisian telah mengungkap hasil penyelidikan yang menyatakan tidak ada keterlibatan orang lain dalam kematiannya, kondisi jasad Arya yang terlilit lakban terus memicu spekulasi.

Kini, sebuah video 22 detik yang merekam detik-detik penemuan jasad Arya di kamar kosnya menjadi viral, dengan salah satu kalimat yang diucapkan sosok di dalamnya menjadi sorotan tajam.

Video dengan durasi 22 detik yang menjadi rekaman pertama saat ditemukan jasad Arya Daru Pangayunan oleh penjaga kos, diunggah di akun X @heraloebss pada 31 Juli 2025.

Video tersebut memperlihatkan penjaga kos yang mengenakan kemeja putih dan celana pendek menghampiri jasad Arya yang terlentang dengan tubuh tertutup selimut, namun kaki kanannya terlihat sedikit menekuk keluar.

Detik-detik yang paling disorot adalah saat penjaga kos tersebut membuka selimut yang menutupi wajah Arya, dan seketika kembali dengan posisi kebingungan. Kalimat yang diucapkannya menjadi perhatian utama warganet:

“Kok di lakban sih, foto pak, foto, dilakban mulutnya. Mulutnya kok di lakban itu, foto pak, saya gak mau,” ujarnya.

Cuitan di akun X @heraloebss juga menyertai video tersebut dengan pertanyaan yang mempertanyakan kejanggalan dugaan bunuh diri: “Detik-detik penemuan jenazah diplomat Kemlu Arya Daru dengan wajah tertutup lakban. Biasanya pelaku bundir meniru cara-cara pelaku lain (lompat, menabrakan diri, gantung leher, minum racun). Serius nanya, bundir dengan cara melakban wajah sudah pernah/sering terjadi kah?”

Detik-detik penemuan jenazah diplomat Kemlu Arya Daru dengan wajah tertutup lakban

Biasanya pelaku Bundir meniru cara2 pelaku lain ( Lompat, menabrakan diri, Gantung leher, minun racun)

Serius nanya
Bundir dengan cara melakban wajah sudah Pernah/sering terjadi kah? pic.twitter.com/dfrpzkr8Qz

— Miss Tweet | (@Heraloebss) July 31, 2025

Video ini telah ditayangkan pada 62,6 ribu pengguna Twitter dan menuai beragam komentar. Beberapa warganet merasa janggal dengan dugaan bunuh diri dengan metode lakban wajah.

“Terlalu janggal jika bunuh diri. Tapi alat bukti harus dicari dibawah oknum yang terlalu kotor, kasus yang rumit,” tandas akun @domsumurup.

Ada pula opini liar yang menyatakan, “Sebenarnya itu habis dibekap, pelakunya pakai baju full jadi gaka da jejak DNA lalu bisa mengelabui/ menggunakan celah dari CCTV juga. Pelaku tahu dan memanfaatkan semua barang yang dimiliki korban jadi seperti bundir,” ujar akun @yayak91117116.

Namun, ada juga yang mencoba melihat dari sudut pandang lain.

“Dalam sejarah, sudah ada orang bunuh diri pakai metode seperti ini. Emang polisi sering susah dipercaya, tapi di kasus ini kayaknya emang sama sekali gak ada bukti keterlibatan pihak lain toh, rekaman CCTV sebelum dan sesudah kejadian lengkap dan emang gak ada tanda-tanda keterlibatan orang lain,” ungkap akun @bimaghafara.

Motif Kematian yang Dirahasiakan dan Sikap Kemlu

Meskipun kepolisian telah menyatakan tidak ada keterlibatan orang lain dalam kematian Arya Daru Pangayunan, rasa penasaran publik terhadap motif tewasnya sang diplomat muda masih bergejolak.

Komjen Purnawirawan Susno Duadji menyoroti hal ini dalam kanal YouTube TV One News pada 31 Juli 2025. Ia memastikan bahwa polisi sudah mengabarkan motif sebenarnya kepada keluarga, meskipun tidak dipublikasikan dalam konferensi pers.

Susno Duadji juga membeberkan alasan mengapa keluarga memilih bungkam terkait motif kematian Arya Daru.

“Nah sekarang bagaimana keluarga terdekat kok tidak menyampaikan juga motifnya? Tentunya hal-hal yang menyangkut privasi ya, dan itu dilindungi oleh hak asasi. Termasuk Polri juga tidak akan menyampaikan hal-hal yang akan mengganggu masalah privasi keluarga, itu menyangkut Hak Asasi Manusia, jadi cara menyikapinya dengan sedemikian hati-hati,” tandas Susno Duadji.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sendiri mencermati kasus kematian diplomat muda ini dengan mendalam. Melalui pernyataan resmi di lamannya pada Rabu, 30 Juli 2025, Kemlu menyampaikan duka mendalam atas kepergian almarhum.

“Almarhum dikenal sebagai pribadi yang baik dan ramah, rekan kerja yang berdedikasi, serta senior yang mengayomi,” tulis Kemlu.

Mereka juga menyatakan akan mendampingi keluarga besar Almarhum dalam proses pengungkapan kasus ini secara empatik, terbuka, dan objektif, serta memberikan layanan konseling psikologi bagi keluarga.

Kemlu mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh tim penyelidik Polda Metro Jaya dan menyatakan telah bekerja sama serta berkomunikasi dengan keluarga, penyelidik polisi, maupun pihak terkait lainnya untuk mengungkap kasus ini.

01/08/2025 10:45