Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • 4 Malaysia Tak Mau Perang dengan Indonesia meski Tidak Akui Blok Ambalat Internasional

    4 Malaysia Tak Mau Perang dengan Indonesia meski Tidak Akui Blok Ambalat Internasional

    Malaysia Tak Mau Perang dengan Indonesia meski Tidak Akui Blok Ambalat
    Tim Redaksi
    KUALA LUMPUR, KOMPAS.com
    – Pemerintah Malaysia menegaskan komitmennya untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia, di tengah perbedaan pandangan mengenai wilayah perairan blok Ambalat yang disengketakan di timur Kalimantan.
    Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menyatakan bahwa kedua negara memiliki hubungan bilateral sangat positif, dan perbedaan terkait Laut Ambalat tidak boleh menjadi pemicu konflik.
    “Hubungan kita dengan Indonesia sangat baik—98 persen positif. Jangan sampai 2 persen masalah ini membuat kita berkonflik. Kita pasti tidak mau sampai berperang,” kata Mohamad Hasan dalam sidang Dewan Rakyat, Senin (4/8/2025), dikutip dari
    The Star
    .
    Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan terhadap rencana kerja sama pengembangan kawasan kaya minyak dan gas di perairan yang diklaim oleh kedua negara.
    Ia menegaskan, belum ada kesepakatan apa pun, dan semua proses akan terus dibahas melalui jalur diplomatik, hukum, dan teknis yang telah berjalan sejak 2005 dalam forum penetapan batas maritim.
    Dalam kesempatan itu, Hasan juga menegaskan bahwa Malaysia tidak mengakui istilah “Laut Ambalat” yang digunakan Indonesia.
    Sebaliknya, Pemerintah Malaysia hanya menggunakan istilah “Laut Sulawesi” untuk merujuk wilayah tersebut, termasuk Blok ND6 dan ND7 yang tercantum dalam Peta Baru Malaysia 1979.
    “Istilah Ambalat adalah nomenklatur yang digunakan Indonesia untuk memperkuat klaimnya. Posisi Malaysia jelas: istilah yang tepat adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat,” ujarnya.
    Hasan menyatakan, blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia menurut hukum internasional.
    Klaim tersebut, katanya, diperkuat oleh putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 yang memenangkan Malaysia dalam sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan.
    Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan istilah yang berbeda bisa menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, dan berpotensi dimanfaatkan sebagai isu politik menjelang pemilihan umum negara bagian.
    Kementerian Luar Negeri Malaysia pun membuka kemungkinan untuk memberikan penjelasan resmi kepada anggota parlemen nasional maupun DPRD Negara Bagian Sabah, apabila diperlukan.
    Dalam sidang tersebut, Mohamad turut menyinggung perbedaan pendekatan hukum laut antara Indonesia dan Malaysia.
    Ia menyebut Malaysia berpegang pada prinsip United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang menetapkan garis air surut terendah (
    low-water line
    ) sebagai dasar penetapan batas laut.
    Sementara itu, menurutnya, Indonesia memiliki pendekatan hukum yang berbeda dalam mengukur batas wilayah maritimnya.
    Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyerukan pentingnya memulai kerja sama pengembangan wilayah tanpa menunggu penyelesaian penuh aspek hukum dan regulasi.
    Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga menyatakan, perlunya percepatan penyelesaian teknis batas wilayah serta pembentukan otoritas bersama (
    joint development authority
    ) untuk memulai proyek ekonomi bilateral.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Arab Saudi Kutuk Keras Rencana Israel Caplok Gaza!

    Arab Saudi Kutuk Keras Rencana Israel Caplok Gaza!

    Jakarta –

    Pemerintah Arab Saudi menolak rencana Israel mengambil alih Gaza, Palestina. Arab Saudi mengutuk sekeras-kerasnya rencana itu.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (9/8/2025), Arab Saudi menolak rencana Israel untuk mengambil alih kota Gaza. Arab Saudi mengecam Israel karena kelaparan dan pembersihan etnis terhadap warga Palestina di wilayah yang diblokade tersebut.

    “Mengutuk dengan sekeras-kerasnya dan sekeras-kerasnya keputusan otoritas pendudukan Israel untuk menduduki Jalur Gaza,” pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab di akun X.

    Ditambahkannya, AS dengan tegas mengutuk keras kegigihan negara itu dalam melakukan kejahatan kelaparan, praktik brutal, dan pembersihan etnis terhadap saudara-saudara Palestina.

    Sebelumnya, kabinet keamanan Israel menyetujui rencana yang diusulkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar militer “mengambil alih kendali” Kota Gaza. Demikian disampaikan kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Jumat (8/8).

    Berdasarkan rencana untuk ‘mengalahkan’ Hamas di Jalur Gaza, pasukan Israel “akan bersiap untuk mengambil alih kendali Kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran”, demikian pernyataan tersebut, dilansir kantor berita AFP, Jumat (8/8).

    “Mayoritas menteri kabinet keamanan meyakini bahwa rencana alternatif yang telah diajukan kepada kabinet keamanan tidak akan mencapai kekalahan Hamas maupun pemulangan para sandera,” tambahnya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    (whn/whn)

  • Pesawat Mata-Mata AS Mulai Terbang Dekat China, Persiapan Perang?

    Pesawat Mata-Mata AS Mulai Terbang Dekat China, Persiapan Perang?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah pesawat militer Amerika Serikat yang dirancang untuk mengumpulkan sinyal radar terdeteksi terbang jauh di Laut China Selatan (LCS), Selasa (5/8/2025). Hal ini terjadi saat Beijing terus bergerak menegaskan klaim teritorialnya di lautan kaya hasil alam itu.

    Pesawat RC-135U, juga dikenal sebagai Combat Sent, menjelajahi perairan di sekitar pulau-pulau Spratly dan Paracel yang disengketakan dalam penerbangan 10 jam dari pusat militer utama di Jepang barat daya. Penerbangan itu pertama kali terdeteksi oleh analis intelijen sumber terbuka, MeNMyRC1, seorang mantan anggota kru RC-135 dan spesialis platform intelijen sinyal. 

    Combat Sent, yang dikerahkan pada akhir Juni dari AS daratan ke Pangkalan Udara Kadena di pulau Okinawa, Jepang, melakukan misi terbarunya setelah pukul 6 pagi waktu terkoordinasi universal. Pesawat itu baru mendarat setelah pukul 4 sore UTC pada hari yang sama.

    Catatan penerbangan menunjukkan Combat Sent telah dikerahkan dalam penerbangan pengumpulan intelijen elektronik setidaknya 11 kali sejak 1 Juli, menyelidiki area-area yang disengketakan termasuk di selatan perbatasan Korea Utara serta dekat provinsi paling selatan China, Hainan, yang merupakan rumah bagi salah satu kapal induk angkatan laut China yang ditempatkan di LCS

    Dalam lembar fakta Angkatan Udara AS, Combat Sent disebutkan bertugas mengumpulkan “informasi pengintaian elektronik strategis” untuk para pembuat keputusan dalam rantai komando militer Pentagon.

    “Dengan menemukan dan mengidentifikasi sinyal radar darat, laut, dan udara militer asing, Combat Sent mengumpulkan dan memeriksa setiap sistem secara rinci, memberikan analisis strategis untuk para pejuang,” kata Angkatan Udara, dalam deskripsi peran platform tersebut dalam mengembangkan tindakan balasan anti-radar yang efektif seperti jamming.

    “Kru Combat Sent mencakup setidaknya 10 perwira perang elektronik dan enam atau lebih spesialis area misi. Pesawat ini memiliki jangkauan bahan bakar lebih dari 4.500 mil dan langit-langit operasional lebih tinggi dari 35.000 kaki.”

    LCS sendiri merupakan perairan yang disengketakan antara sejumlah negara Asia Tenggara dengan China. Beijing mengklaim 90% wilayah itu dalam sebuah skema peta yang disebut 9 garis putus-putus.

    Meski begitu, klaim ini ditolak AS, yang juga ditegaskan dalam kehadiran pasukannya di wilayah itu. China telah berulang kali menyebut apa yang dilakukan Washington di LCS sebagai tindakan yang mengancam.

    “Pesawat dan kapal perang AS sering melakukan pengintaian jarak dekat di sekitar China, yang secara serius mengancam keamanan nasional China dan merusak perdamaian dan stabilitas regional,” kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sengketa Ambalat Tak Kunjung Usai, Sudah Lewati 43 Putaran Perundingan

    Sengketa Ambalat Tak Kunjung Usai, Sudah Lewati 43 Putaran Perundingan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI berkomitmen untuk terus menempuh jalur dialog diplomatik dalam upaya menyelesaikan persoalan pembatasan wilayah di Blok Ambalat. Proses perundingan dengan Malaysia terkait sengketa ini disebut telah berlangsung sebanyak 43 putaran sejak dimulai pada 2005.

    Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI Abdul Kadir Jailani menuturkan Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan semua permasalahan perbatasan laut tersebut dengan cara-cara damai melalui proses perundingan. 

    Dia menuturkan proses tersebut sesuai dengan prinsip negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) yang selalu menjunjung tinggi proses penyelesaian semua perbedaannya melalui cara-cara damai. 

    Abdul melanjutkan penyelesaian permasalahan Ambalat ini memang memerlukan waktu. Dia menyebut, proses perundingan bahkan telah melewati lebih dari 40 putaran sejak dimulai pada 2005 lalu

    “Proses perundingan telah berlangsung 43 putaran semenjak tahun 2005. Ini [proses perundingan] memiliki kompleksitas teknis yang cukup pelik,” kata Abdul dalam media briefing di Jakarta pada Jumat (8/8/2025).

    Abdul melanjutkan dalam proses perundingan tersebut, Kemenlu RI akan terus memperjuangkan kepentingan nasional serta berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan perbatasan wilayah di Blok Ambalat melalui jalur damai dan dialog diplomatik. 

    Hal ini disampaikan usai memberi pengarahan dalam agenda Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Menanggapi pertanyaan wartawan soal perkembangan isu Ambalat, Presiden Ke-8 RI menyatakan bahwa Indonesia dan negara terkait memiliki itikad baik untuk mencari solusi yang adil dan damai. “Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai. Ada itikad baik dari dua pihak,” ujar Prabowo singkat.

    Meski tidak merinci lebih lanjut dinamika negosiasi atau langkah konkret yang tengah ditempuh, Prabowo menekankan pentingnya pendekatan yang tidak provokatif. “Kita jangan biasalah, ada mungkin. Ya intinya kita mau punya penyelesaian baik,” tambahnya.

  • Prabowo Blak-blakan soal Blok Ambalat, Bakal Cari Penyelesaian dengan Malaysia

    Prabowo Blak-blakan soal Blok Ambalat, Bakal Cari Penyelesaian dengan Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan perbatasan wilayah di Blok Ambalat melalui jalur damai dan dialog diplomatik.

    Hal ini disampaikan usai memberi pengarahan dalam agenda Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025). 

    Menanggapi pertanyaan wartawan soal perkembangan isu Ambalat, Presiden Ke-8 RI itu menyatakan bahwa Indonesia dan negara terkait memiliki itikad baik untuk mencari solusi yang adil dan damai. 

    “Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai. Ada itikad baik dari dua pihak,” ujar Prabowo singkat.

    Meski tidak merinci lebih lanjut dinamika negosiasi atau langkah konkret yang tengah ditempuh, Prabowo menekankan pentingnya pendekatan yang tidak provokatif.

    “Kita jangan biasalah, ada mungkin… ya intinya kita mau punya penyelesaian baik,” tambahnya.

    Blok Ambalat merupakan wilayah laut kaya sumber daya yang sejak lama menjadi titik sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menegaskan kedaulatannya atas wilayah tersebut, namun tetap membuka ruang dialog untuk menghindari ketegangan. 

    Sebelumnya, Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sepenuhnya berada dalam Laut Sulawesi, sesuai dengan Peta Baru Malaysia 1979.

    Hal ini berarti pemerintah Malaysia tidak mengadopsi istilah Blok Ambalat yang kerap digunakan oleh pemerintah Indonesia.

    Melansir Bernama, Rabu (6/8/2025), dalam pernyataan resminya pada Selasa, Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) menyebut bahwa keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 yang mengakui kedaulatan Malaysia atas Pulau Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi negara ini di wilayah perairan tersebut. 

    “Menteri Luar Negeri menekankan bahwa setiap istilah yang digunakan harus tepat dan mencerminkan posisi kedaulatan serta hak hukum Malaysia atas kawasan dimaksud,” bunyi pernyataan tersebut seperti dilansir Bernama.

    Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan juga telah memberikan penjelasan mengenai hal ini di Parlemen pada Selasa (5/8/2025).

    Terkait wacana pengembangan bersama dengan Indonesia di wilayah Laut Sulawesi, Wisma Putra menjelaskan bahwa pembicaraan masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan kesepakatan apa pun.

    “Belum ada keputusan yang disepakati oleh kedua negara,” tegas kementerian.

    Malaysia, lanjut pernyataan tersebut, tetap konsisten dalam menjaga kedaulatan serta hak dan kepentingan nasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. 

    “Seluruh proses pembahasan akan dilakukan melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka bilateral yang telah disepakati,” tambahnya.

    Kementerian Luar Negeri juga memastikan akan terus berkoordinasi erat dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk Pemerintah Negara Bagian Sabah, guna menjamin bahwa kepentingan Malaysia tetap terlindungi sepenuhnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah melakukan diskusi terkait sengketa Ambalat di Laut Sulawesi, beberapa waktu lalu 

    Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan konsolidasi ini merupakan tanda persahabatan yang baik antara kedua negara, dalam membahas Ambalat. 

    “Kami ingin menyelesaikan masalah secara damai,” kata Ibrahim seperti dilansir The Star, dikutip Selasa (5/8/2025).

    Ibrahim menuturkan tetap menjaga setiap jengkal perbatasan di Sabah yang menjadi bagian sengketa blok Ambalat, meski telah melakukan perundingan dengan Indonesia mengenai rencana kerja sama pemanfaatan di Ambalat.

    Baginya, diskusi ini bukan hanya tentang kesepakatan blok Ambalat, tetapi merupakan upaya memperkuat hubungan Indonesia dengan Malaysia.

    “Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya akan mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab pertanyaan ini sekarang karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal,” jelas Ibrahim dikutip Malaymail.

  • India Ngotot Beli Minyak Rusia, Trump Langsung Naikkan Tarif Jadi 50%!

    India Ngotot Beli Minyak Rusia, Trump Langsung Naikkan Tarif Jadi 50%!

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif tambahan sebesar 25% terhadap barang-barang dari India lantaran membeli minyak mentah Rusia. Alhasil, total tarif yang dikenakan Trump ke India naik menjadi 50%, dari sebelumnya 25%

    “Saya mendapati bahwa Pemerintah India saat ini secara langsung atau tidak langsung mengimpor minyak dari Rusia,” kata Presiden Donald Trump dalam sebuah perintah eksekutif, dikutip dari CNBC International, Kamis (7/8/2025).

    “Oleh karena itu, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, barang-barang dari India yang diimpor ke wilayah Amerika Serikat akan dikenakan tarif bea masuk tambahan sebesar 25%,” bunyi perintah eksekutif tersebut.

    Kebijakan ini diteken Trump pada Rabu (6/8/2025) waktu setempat. Tambahan pungutan bea masuk tersebut akan mulai berlaku efektif 21 hari setelah 7 Agustus. Sementara, tarif sebelumnya sebesar 25% tetap berlaku pada Kamis (7/8).

    Tarif baru Trump terhadap India ini menjadi salah satu pungutan tertinggi terhadap semua mitra dagang AS. Ini menjadi tanda bahwa Trump serius terhadap ancaman yang akan menaikkan tarif bagi negara manapun yang masih membeli minyak dari Rusia.

    Tarif terhadap India diberlakukan saat Utusan Khusus Trump, Steve Witkoff, bertemu dengan Putin pada Rabu di Moskow. Pertemuan tersebut berlangsung beberapa hari sebelum batas waktu yang ditetapkan Trump bagi Rusia untuk melakukan gencatan senjata dengan Ukraina.

    Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan pertemuan itu berjalan dengan baik. Menurut dia, tambahan tarif yang diancamkan Trump terhadap negara-negara yang membeli minyak Rusia diperkirakan akan diterapkan pada Jumat.

    Menanggapi pungutan yang tinggi itu, India menyayangkan keputusan tersebut diambil hanya demi kepentingan AS sendiri. Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri India menjelaskan India telah memperjelas posisi negaranya mengenai isu tersebut.

    “Fakta bahwa impor kami didasarkan pada faktor pasar dan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan keamanan energi bagi 1,4 miliar penduduk India. Kami tegaskan kembali bahwa tindakan ini tidak adil, tidak beralasan, dan tidak masuk akal,” kata Jubir Kemenlu India dalam sebuah pernyataan.

    (rea/hns)

  • Mau Jadi Tempat Pengobatan Warga Gaza, Pulau Galang Dinilai Miliki Simbol Kemanusiaan Nasional 7 Agustus 2025

    Mau Jadi Tempat Pengobatan Warga Gaza, Pulau Galang Dinilai Miliki Simbol Kemanusiaan Nasional 7 Agustus 2025

    Mau Jadi Tempat Pengobatan Warga Gaza, Pulau Galang Dinilai Miliki Simbol Kemanusiaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyiapkan Pulau Galang menjadi tempat pengobatan bagi 2.000 warga Gaza, Palestina.
    Menurutnya, penunjukkan Pulau Galang merupakan hal yang tepat, karena telah memiliki pengalaman sebagai tempat yang mengedepankan sisi kemanusiaan.
    “Pulau Galang memiliki nilai historis sebagai simbol solidaritas kemanusiaan, dan jika dimanfaatkan kembali untuk tujuan serupa, tentu akan menjadi pesan kuat bagi dunia internasional bahwa Indonesia tidak hanya bersuara, tetapi juga bertindak nyata,” ujar Dave kepada Kompas.com, Kamis (7/8/2025).
    Ia menjelaskan, Pulau Galang menjadi tempat dibangunnya Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Covid-19.
    Pada masa lalu, Pulau Galang pernah dijadikan sebagai tempat sementara bagi pengungsi asal Vietnam pada 1979.
    Oleh karena itu, Dave menilai rencana Prabowo itu merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan terhadap Palestina.
    “Guna memastikan misi kemanusiaan ini berjalan optimal dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam solidaritas, kemanusiaan, dan perdamaian,” ujar Dave.
    Kendati demikian, Dave mengingatkan pemerintah agar rencana tersebut tidak hanya sekedar simbolis saja.
    Perlu ada perencanaan yang komprehensif oleh kementerian/lembaga terkait dalam mewujudkan rencana Pulau Galang untuk pengobatan warga Gaza itu.
    “Kami mendorong agar misi ini tidak sekadar bersifat simbolis, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi warga Gaza yang membutuhkan,” ujar politikus Partai Golkar itu.
    Diketahui, Prabowo tengah menyiapkan Pulau Galang yang terletak di Kepulauan Riau untuk menjadi tempat pengobatan 2.000 warga Gaza, Palestina.
    Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi, yang disebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet pada Rabu (6/8/2025).
    “Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang,” ungkap Hasan di kantornya, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
    Prabowo, kata Hasan Nasbi, sudah meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk menyiapkan skema dari rencana itu.
    “Dan ini memang bukan evakuasi ya, ini untuk pengobatan. Jadi nanti setelah sembuh, setelah selesai pengobatan, mereka tentu akan kembali lagi ke Gaza,” ujar Hasan Nasbi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Impor Minyak Rusia, India Kena Hantam Tarif 50% dari Trump – Page 3

    Impor Minyak Rusia, India Kena Hantam Tarif 50% dari Trump – Page 3

    Menanggapi kebijakan baru ini, pemerintah India menyatakan keberatan.

    “Sangat disayangkan bahwa AS memilih untuk memberlakukan tarif tambahan… atas tindakan yang juga dilakukan oleh banyak negara lain demi kepentingan nasional mereka,” demikian pernyataan resmi India.

    “Kami telah menjelaskan posisi kami, termasuk bahwa impor kami didasarkan pada pertimbangan pasar dan bertujuan untuk menjamin ketahanan energi bagi 1,4 miliar penduduk India,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri India.

    Trump juga menginstruksikan para pejabatnya untuk mengkaji apakah negara lain juga masih mengimpor minyak Rusia, serta mempertimbangkan tindakan lanjutan terhadap negara-negara tersebut.

    “Kami menegaskan kembali bahwa tindakan ini tidak adil, tidak berdasar, dan tidak rasional,” tambahnya.

    India Jadi Sasaran Tarif AS, Rusia Turut Membela

    Pekan lalu, Presiden Donald Trump menyatakan barang-barang asal India akan dikenakan tarif sebesar 25%, ditambah dengan “hukuman” atas pembelian peralatan militer dan energi dari Rusia. Namun saat itu belum jelas bentuk pasti dari hukuman yang dimaksud.

    Pada Selasa lalu, Trump memberikan sinyal  akan menaikkan tarif terhadap India “secara signifikan dalam 24 jam ke depan, karena mereka membeli minyak Rusia, mereka mendanai mesin perang.”

    “Kalau mereka tetap melakukannya, saya tidak akan senang,” ujar Trump dalam wawancaranya di program Squawk Box di CNBC.

    India menilai pihaknya sedang menjadi sasaran dari Amerika Serikat dan Uni Eropa karena tetap mengimpor minyak dari Rusia sejak pecahnya konflik di Ukraina.

     

     

  • 8 Anggota DPR Minta TNI AL Patroli Usai Malaysia Sebut Ambalat Jadi Laut Sulawesi Nasional

    8 Anggota DPR Minta TNI AL Patroli Usai Malaysia Sebut Ambalat Jadi Laut Sulawesi Nasional

    Anggota DPR Minta TNI AL Patroli Usai Malaysia Sebut Ambalat Jadi Laut Sulawesi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mendorong TNI Angkatan Laut (AL) melakukan patroli di sekitar wilayah Laut Ambalat yang menjadi obyek sengketa antara pemerintah Indonesia dan Malaysia.
    Pernyataan ini disampaikan Dave guna menanggapi pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang menyebut obyek sengketa itu sebagai “Laut Sulawesi”.
    “Sebagai bagian dari strategi tersebut, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL,” kata Dave dalam siaran pers, Kamis (7/8/2025).
    Ia pun mengusulkan pembangunan fasilitas navigasi dan eksplorasi minyak dan gas oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina Hulu Energi karen perairan yang disengketakan itu disebut kaya akan kandungan minyak bumi.
    “Aktivitas ekonomi dan sosial juga harus digalakkan untuk menunjukkan kontrol de facto Indonesia atas wilayah tersebut,” ujar Dave.
    Di luar skema itu, politikus Partai Golkar tersebut juga mendukung kerja sama Indonesia dan Malaysia dengan membentuk Joint Development Authority atau mengelola kawasan tersebut bersama-sama.
    “Dengan syarat adanya kejelasan batas wilayah serta mekanisme pengelolaan yang transparan dan adil bagi kedua negara,” ujar Dave.
    Sebagai informasi, dikutip dari keterangan resmi Kemenlu Malaysia, Malaysia menyebut wilayah maritim yang meliputi Blok ND6 dan ND7, yang terletak di dalam Peta Baru Malaysia 1979, sebagai Laut Sulawesi, dan bukan “Ambalat”.
    Ambalat merupakan istilah yang digunakan oleh Indonesia.
    Menteri Luar Negeri Mohamad bin Haji Hasan di Dewan Rakyat pada 5 Agustus 2025 mengatakan, putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2002 tentang kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi wilayah maritim di Laut Sulawesi.
    “Menteri Luar Negeri menggarisbawahi bahwa setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan posisi kedaulatan serta hak hukum Malaysia atas wilayah yang bersangkutan,” tulis Kementerian Luar Negeri Malaysia.
    Adapun terkait pengembangan bersama antara Malaysia dan Indonesia di perairan tersebut masih dalam tahap penjajakan.
    Belum ada kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak.
    Pemerintah Malaysia menyatakan akan tetap berkomitmen untuk melindungi kedaulatan, hak berdaulat, dan kepentingannya sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
    “Dan semua pembahasan mengenai hal ini akan dilakukan melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka kerja bilateral yang telah ditetapkan,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo beri arahan bantu pengobatan 2.000 warga Gaza di Pulau Galang

    Prabowo beri arahan bantu pengobatan 2.000 warga Gaza di Pulau Galang

    “Terkait dengan Gaza, Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang. Yang luka-luka, yang mengalami apa, mungkin kena bom, kena reruntuhan dan segala ma

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Indonesia membantu pengobatan bagi sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang, dengan lokasi layanan medis direncanakan berada di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

    “Terkait dengan Gaza, Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang. Yang luka-luka, yang mengalami apa, mungkin kena bom, kena reruntuhan dan segala macam,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Jakarta, Kamis.

    Hasan menyampaikan bahwa fasilitas kesehatan di Pulau Galang dipilih karena dinilai memadai untuk kebutuhan tersebut. Pulau ini sebelumnya pernah difungsikan sebagai lokasi pengungsian dan pusat penanganan pandemi COVID-19.

    Dia menyebut Pulau Galang memiliki rumah sakit serta fasilitas pendukung yang dapat digunakan untuk merawat korban luka akibat konflik, termasuk menampung anggota keluarga yang mendampingi pasien selama menjalani pengobatan.

    “Itu kan juga tempat yang terpisah dari warga kita yang bermukim di pulau-pulau lainnya,” ucap dia.

    Hasan menegaskan bahwa rencana ini bukan merupakan upaya evakuasi, melainkan bagian dari misi kemanusiaan untuk memberikan perawatan medis sementara. Setelah menjalani pengobatan dan dinyatakan pulih, para korban akan dikembalikan ke Gaza.

    “Jadi nanti setelah sembuh, setelah selesai pengobatan mereka tentu akan kembali lagi ke Gaza. Jadi bukan memindahkan warga, tapi kita semacam operasi kemanusiaan untuk membantu sebanyak yang kita bisa,” ujar Hasan.

    Hasan menambahkan Presiden Prabowo telah meminta Kementerian Pertahanan serta Kementerian Luar Negeri untuk menyiapkan sistem, tata cara, dan proses pelaksanaan pemberian pengobatan kepada 2.000 warga Gaza di Pulau Galang tersebut.

    Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan kesiapannya untuk mengevakuasi warga sipil dari Jalur Gaza yang menjadi korban dalam perang dengan Israel. Indonesia disebut siap menampung sekitar 1.000 warga Gaza dalam gelombang pertama evakuasi kemanusiaan.

    Mereka yang akan dievakuasi terutama para korban luka-luka, anak-anak yatim piatu, dan mereka yang mengalami trauma berat akibat agresi militer Israel.

    “Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama,” kata Presiden Prabowo kepada pers sebelum bertolak ke Uni Emirat Arab pada Rabu (9/4).

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.