Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Prabowo Puji Pangkostrad Jadi Komandan Upacara: Seorang Letnan Jenderal – Page 3

    Prabowo Puji Pangkostrad Jadi Komandan Upacara: Seorang Letnan Jenderal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo memuji Panglima Komandan Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Mohammad Fajar yang menjadi Komandan Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Batujajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

    Presiden Prabowo Subianto senang seorang Letnan Jenderal menjadi Komandan Upacara.

    “Ini yang saya inginkan, seorang Letnan Jenderal mimpin dari depan menjadi komandan upacara, terima kasih,” ujar Prabowo selaku Inspektur Upacara sebagaimana disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/8/2025).

    Dia mengaku bangga dengan semangat prajurit-prajurit TNI. Prabowo pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI.

    “Sekali lagi, para prajurit saya bangga melihat saudara-saudara, terima kasih semangatmu. Sampaikan terima kasih saya kepada seluruh prajurit,” tutur Prabowo.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik enam Panglima Kodam (Pangdam) baru hingga 20 komandan brigade baru dalam upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Batujajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

    Prabowo meminta para panglima dan komandan TNI untuk melatih anak buah dengan baik dan keras, namun tak mengandung unsur kekejaman.

    “Saya titip saudara-saudara sekalian jaga pasukan musuh sebaik-baiknya. Bina anak buahmu sebaik-baiknya, anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri,” kata Prabowo saat memberikan amanat dalam upacara sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (10/8/2025).

    “Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras tapi tidak dengan kekejaman,” imbuhnya.

     

    Usai menghadiri acara KSTI 2025, Presiden Prabowo sempat ditanya wartawan soal perbatasan perairan Ambalat yang kembali mencuat, setelah Kementerian Luar Negeri Malaysia mengubah nama perairan tersebut menjadi laut sulawesi.

  • Inggris Tambah Alokasi Bantuan Dana Rp185 Miliar untuk Gaza

    Inggris Tambah Alokasi Bantuan Dana Rp185 Miliar untuk Gaza

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Inggris mengumumkan tambahan bantuan kemanusiaan untuk Gaza sekaligus mendesak Israel untuk membuka jalur pasokan dan membatalkan rencana operasi militer besar-besaran ke wilayah tersebut.

    Melansir Bloomberg pada Minggu (10/8/2025), Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris menyatakan telah mengalokasikan tambahan dana sebesar 8,5 juta poundsterling atau sekitar Rp185 miliar untuk dana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digunakan untuk menyalurkan bantuan seperti pangan dan air bagi warga Palestina.

    “Krisis kemanusiaan di Gaza masih berlangsung dan kami mendesak Israel untuk membatalkan keputusan memperluas operasi militer,” ujar Menteri Pembangunan Internasional Inggris Jenny Chapman dalam keterangan resmi.

    Chapman menyebut banyaknya bantuan tertahan di perbatasan sebagai hal yang tidak dapat diterima. Dia menambahkan, Inggris siap menyalurkan lebih banyak bantuan melalui mitra-mitranya. Inggris juga menuntut Pemerintah Israel untuk mengizinkan bantuan masuk dengan aman.

    Dana tambahan yang dijanjikan Inggris itu merupakan bagian dari anggaran bantuan luar negeri sebesar £101 juta yang dialokasikan untuk wilayah Palestina yang diduduki pada tahun anggaran berjalan.

    Pengumuman bantuan tersebut disampaikan setelah kabinet keamanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui rencana penguasaan Kota Gaza sebagai bagian dari upaya mengalahkan Hamas. 

    Langkah itu menuai kecaman dari Inggris dan sejumlah negara Barat lainnya. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Jumat (8/8/2025) menyebut keputusan itu sebagai langkah yang keliru dan meminta pemerintah Israel untuk mempertimbangkannya kembali.

    Menurut Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP) PBB, sekitar 500.000 orang di Gaza mengalami kelaparan, sementara akses badan tersebut ke wilayah tersebut terus dibatasi.

  • Geger Perintah Trump Hajar Kartel Narkoba Pakai Kekuatan Militer

    Geger Perintah Trump Hajar Kartel Narkoba Pakai Kekuatan Militer

    Jakarta –

    Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuat geger banyak pihak. Orang nomor satu di AS itu akan menurunkan Pentagon demi melawan kartel narkoba di Amerika Latin.

    Dirangkum dari berbagai sumber seperti The New York Times, The Wall Street Journal, dan AFP, mereka melaporkan Washington pada Jumat (8/8) kemarin menetapkan beberapa kelompok penyelundup narkotika sebagai organisasi “teroris”.

    Trump bahkan dilaporkan telah memerintahkan Pentagon untuk menggunakan kekuatan militer terhadap kartel-kartel yang dianggap sebagai organisasi teroris.

    Selain itu, disebutkan juga Trump telah menyiapkan berbagai opsi, yakni menggunakan pasukan khusus dan penyediaan dukungan intelijen yang sedang dibahas, dan bahwa setiap tindakan akan dikoordinasikan dengan mitra-mitra asing.

    Pernyataan Gedung Putih

    Sementara itu, juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, meskipun tidak mengonfirmasi laporan tersebut, dia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “prioritas utama Trump adalah melindungi tanah air, itulah sebabnya ia mengambil langkah berani untuk menetapkan beberapa kartel dan geng sebagai organisasi teroris asing.”

    Sebelumnya, otoritas Amerika Serikat telah menetapkan kartel Tren de Aragua di Venezuela, Kartel Sinaloa di Meksiko, dan enam kelompok pengedar narkoba lainnya yang berakar di Amerika Latin sebagai kelompok teroris pada bulan Februari lalu.

    Kedutaan Besar AS di Meksiko merilis pernyataan pada Jumat malam, yang menyatakan bahwa kedua negara akan menggunakan “setiap alat yang kami miliki untuk melindungi rakyat kami dari kelompok-kelompok pengedar narkoba”.

    Namun, Kementerian Luar Negeri Meksiko menekankan bahwa Meksiko “tidak akan menerima keterlibatan pasukan militer AS di wilayah kami”.

    Janji Trump

    Pada Maret lalu, Trump pernah berjanji kalau dia akan “berperang” melawan kartel-kartel narkoba Meksiko, yang ia tuduh melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Trump juga menuding kartel-kartel Meksiko membanjiri AS dengan narkoba, khususnya fentanil.

    Menanggapi laporan potensi aksi militer AS terhadap kartel, Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum menegaskan pada hari Jumat (8/8) bahwa “tidak akan ada invasi” ke negaranya.

    Sheinbaum telah berupaya keras untuk menunjukkan kepada Trump bahwa ia bertindak melawan kartel-kartel Meksiko.

    “Kami bekerja sama, kami berkolaborasi, tetapi tidak akan ada invasi. Itu sama sekali tidak mungkin,” ujarnya.

    Meksiko Tolak Jika Militer AS Masuk

    Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, meminta rakyatnya tidak khawatir dengan aturan baru Trump ini. Dia menegaskan “tidak akan ada invasi ke Meksiko”.

    “Tidak akan ada invasi ke Meksiko,” kata Sheinbaum, dilansir kantor berita AFP.

    Pernyataan itu dikeluarkan setelah media AS, The New York Times melaporkan bahwa Trump diam-diam telah menandatangani perintah eksekutif untuk menggunakan kekuatan militer terhadap kartel-kartel yang telah dinyatakan oleh pemerintahannya sebagai organisasi teroris.

    “Kami diberitahu bahwa perintah eksekutif ini akan segera dikeluarkan dan tidak ada hubungannya dengan partisipasi personel militer atau institusi mana pun di wilayah kami,” kata Sheinbaum dalam konferensi pers rutinnya di pagi hari.

    Kementerian Luar Negeri Meksiko kemudian mengatakan bahwa Meksiko “tidak akan menerima partisipasi pasukan militer AS di wilayah kami.”

    Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pernyataan yang dirilis oleh Kedutaan Besar AS di Meksiko, yang menyatakan bahwa kedua negara akan menggunakan “setiap alat yang kami miliki untuk melindungi rakyat kami dari kelompok-kelompok penyelundup narkoba”.

    Duta Besar AS untuk Meksiko, Ronald Johnson, menuliskan di media sosial X bahwa kedua negara “menghadapi musuh bersama: kartel-kartel kriminal yang kejam.”

    Sheinbaum diketahui telah berupaya keras untuk menunjukkan kepada Trump bahwa ia bertindak melawan kartel-kartel di negaranya, yang ia tuduh membanjiri Amerika Serikat dengan narkoba, khususnya fentanil.

    “Kami bekerja sama, kami berkolaborasi, tetapi tidak akan ada invasi. Itu sama sekali tidak mungkin,” ujar presiden perempuan pertama Meksiko itu.

    Ia mengatakan bahwa dalam “setiap panggilan telepon” dengan para pejabat AS, Meksiko bersikeras bahwa hal itu “tidak diizinkan.”

    Halaman 2 dari 5

    (zap/lir)

  • 3 Tentara Thailand Terluka Akibat Ranjau Meledak di Perbatasan Kamboja

    3 Tentara Thailand Terluka Akibat Ranjau Meledak di Perbatasan Kamboja

    Bangkok –

    Ranjau darat meledak saat tentara Thailand sedang berpatroli di dekat perbatasan dengan Kamboja. Tiga tentara Thailand dilaporkan terluka akibat ledakan itu.

    Dilansir AFP, Sabtu (9/8/2025), ledakan itu terjadi di Provinsi Sisaket sekitar pukul 10.00 pagi waktu setempat. Hal itu diungkap Militer Kerajaan Thailand dalam sebuah pernyataan.

    Seorang tentara mengalami cedera kaki parah, seorang lainnya terluka di punggung dan lengan, dan yang ketiga mengalami kerusakan tekanan ekstrem di telinga.

    Insiden ini terjadi beberapa hari setelah kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata, yang mengakhiri bentrokan paling mematikan mereka dalam beberapa dekade.

    Pada Juli lalu, konflik lima hari yang menewaskan sedikitnya 43 orang dalam gejolak pertikaian berkepanjangan atas kuil-kuil kuno di perbatasan.

    Bentrokan tersebut, yang melibatkan jet tempur, artileri, roket, dan pertempuran infanteri, berakhir pada 29 Juli dengan gencatan senjata, setelah dibujuk oleh Presiden AS Donald Trump.

    Setelah ledakan hari Sabtu ini, Kementerian Luar Negeri Thailand menuduh Kamboja memasang ranjau darat baru dan mengatakan akan mengajukan protes resmi.

    Otoritas Aksi Ranjau dan Bantuan Korban Kamboja, sebuah badan pemerintah, mengeluarkan pernyataan yang membantah adanya ranjau baru yang dipasang.

    Pejabat Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, berada di provinsi tetangga Surin pada hari Sabtu dan telah memerintahkan militer untuk memastikan para prajurit yang terluka menerima perawatan medis penuh.

    Bentrokan bulan lalu di sepanjang perbatasan sepanjang 800 kilometer (500 mil) memaksa lebih dari 300.000 orang mengungsi dari daerah pertempuran di kedua sisi perbatasan.

    (lir/lir)

  • Rencana Pengobatan Warga Gaza, TB Hasanuddin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Jebakan Israel Nasional 9 Agustus 2025

    Rencana Pengobatan Warga Gaza, TB Hasanuddin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Jebakan Israel Nasional 9 Agustus 2025

    Rencana Pengobatan Warga Gaza, TB Hasanuddin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Jebakan Israel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati terhadap jebakan Israel terkait rencana evakuasi 2.000 warga Palestina untuk diobati di Pulau Galang, Kepulauan Riau.
    TB Hasanuddin menuturkan, Gaza saat ini masih berada dalam situasi konflik blokade militer Israel dan proses evakuasi harus melalui izin akses Israel.
    “Israel dan sekutunya punya kepentingan agar warga Palestina meninggalkan wilayah sengketa. Ini harus dicermati agar kita tidak terjebak pada skenario seperti itu,” jelas TB Hasanuddin dalam keterangannya, Sabtu (9/8/2025).
    Menurut TB Hasanuddin, persetujuan dari warga Palestina perlu dikaji terlebih dahulu apakah mereka bersedia untuk dievakuasi ke Indonesia.
    “Bisa saja mereka justru ingin tetap dirawat di negerinya sendiri atau di negara tetangga yang lebih dekat,” tuturnya.
    Hingga saat ini, belum ada sinyal resmi dari otoritas Palestina terkait evakuasi warganya keluar dari wilayah konflik.
    Bahkan, kata TB Hasanuddin, terdapat perbedaan pendapat di internal otoritas Palestina, termasuk dari kelompok Hamas.
    “Tidak bisa ada evakuasi tanpa persetujuan dari otoritas yang berwenang,” ucapnya.
    TB Hasanuddin juga menekankan pentingnya koordinasi dengan negara-negara seperti Mesir dan Yordania, yang selama ini turut berperan dalam isu Palestina.
    “Mereka punya kepentingan dan posisi strategis, jadi Indonesia tak bisa bertindak sepihak,” ucapnya.
    Menurutnya, realisasi langkah tersebut harus mempertimbangkan sejumlah persyaratan penting yang belum tentu dapat dipenuhi dalam waktu dekat.
    “Harus dipastikan dulu apakah empat persyaratan penting itu bisa benar-benar terjadi,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto sedang menyiapkan Pulau Galang, Kepulauan Riau, untuk menjadi tempat pengobatan 2.000 warga Gaza, Palestina.
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan, Prabowo menyampaikan ini dalam Sidang Kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
    “Masih terkait dengan Gaza, Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang,” ungkap Hasan di kantornya, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
    Menurut Hasan, Pulau Galang dipilih karena memiliki fasilitas rumah sakit dan fasilitas pendukungnya.
    Dengan demikian, korban perang yang mengalami luka-luka, terkena bom, atau reruntuhan bisa diobati di Pulau Galang.
    “Dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang,” ucap Hasan.
    Hasan menyebut, Prabowo sudah meminta Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri untuk menyiapkan sistem tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Palestina Apresiasi Sikap Indonesia yang Konsisten Mendukung Perjuangan

    Palestina Apresiasi Sikap Indonesia yang Konsisten Mendukung Perjuangan

    Jakarta –

    Kedutaan Besar Negara Palestina untuk Republik Indonesia menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi atas sikap/posisi Bangsa Indonesia, yang konsisten dalam mendukung perjuangan dan hak-hak Bangsa Palestina.

    “Kami juga sangat menghargai sikap mulia Bangsa Indonesia yang secara konsisten diperjuangkan di berbagai forum internasional dan regional di bawah kepemimpinan Yang Mulia Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya yang bijaksana, yang diperankan secara aktif oleh Kementerian Luar Negeri RI,” kata Kedutaan Besar Palestina untuk RI dalam pernyataan resmi yang diterima detikcom, Sabtu (9/8/2025).

    Kedutaan juga mengapresiasi seluruh elemen politik dan masyarakat di Indonesia yang terus menunjukkan/memberikan dukungan berupa bantuan, solidaritas sejati kepada rakyat Palestina di Palestina, khususnya di Jalur Gaza yang tengah menghadapi genosida, dan penentangan penuh terhadap segala bentuk kejahatan perang, penyiksaan, kekerasan, blokade, politik pembersihan etnik dan pengusiran paksa yang dilakukan terhadap rakyat Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

    “Israel secara nyata melakukan pelanggaran terhadap legitimasi internasional, hukum internasional, hukum humaniter internasional, serta perjanjian-perjanjian yang telah disepakati antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Israel, yang belakangan ini telah diingkari oleh pihak penjajah (Israel),” ujar kedutaan.

    Kedutaan Besar Palestina juga menyampaikan ucapan terima kasih ke seluruh negara-negara Arab yang bersaudara serta kepada seluruh negara di dunia atas sikapnya yang menolak kebijakan-kebijakan penjajah (Israel), dan memberikan dukungan dan solidaritasnya terhadap perjuangan rakyat Palestina.

    (ita/ita)

  • Trump Perintahkan Militer Lawan Kartel Narkoba, Meksiko Ingatkan Ini!

    Trump Perintahkan Militer Lawan Kartel Narkoba, Meksiko Ingatkan Ini!

    Jakarta –

    Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menegaskan bahwa “tidak akan ada invasi ke Meksiko”. Ini disampaikannya menyusul laporan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memerintahkan militer AS untuk menargetkan kartel-kartel narkoba Amerika Latin.

    “Tidak akan ada invasi ke Meksiko,” kata Sheinbaum, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (9/8/2025). Ini dikatakannya setelah media AS, The New York Times melaporkan bahwa Trump diam-diam telah menandatangani perintah eksekutif untuk menggunakan kekuatan militer terhadap kartel-kartel yang telah dinyatakan oleh pemerintahannya sebagai organisasi teroris.

    “Kami diberitahu bahwa perintah eksekutif ini akan segera dikeluarkan dan tidak ada hubungannya dengan partisipasi personel militer atau institusi mana pun di wilayah kami,” kata Sheinbaum dalam konferensi pers rutinnya di pagi hari.

    Kementerian Luar Negeri Meksiko kemudian mengatakan bahwa Meksiko “tidak akan menerima partisipasi pasukan militer AS di wilayah kami.”

    Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pernyataan yang dirilis oleh Kedutaan Besar AS di Meksiko, yang menyatakan bahwa kedua negara akan menggunakan “setiap alat yang kami miliki untuk melindungi rakyat kami dari kelompok-kelompok penyelundup narkoba”.

    Duta Besar AS untuk Meksiko, Ronald Johnson, menuliskan di media sosial X bahwa kedua negara “menghadapi musuh bersama: kartel-kartel kriminal yang kejam.”

    Sheinbaum telah berupaya keras untuk menunjukkan kepada Trump bahwa ia bertindak melawan kartel-kartel di negaranya, yang ia tuduh membanjiri Amerika Serikat dengan narkoba, khususnya fentanil.

    “Kami bekerja sama, kami berkolaborasi, tetapi tidak akan ada invasi. Itu sama sekali tidak mungkin,” ujar presiden perempuan pertama Meksiko itu.

    Ia mengatakan bahwa dalam “setiap panggilan telepon” dengan para pejabat AS, Meksiko bersikeras bahwa hal itu “tidak diizinkan.”

    The New York Times melaporkan bahwa perintah Trump memberikan dasar resmi untuk operasi militer di laut atau di tanah asing terhadap kartel-kartel tersebut.

    Sebelumnya pada bulan Februari lalu, pemerintahan Trump menetapkan delapan kelompok penyelundup narkoba sebagai organisasi teroris. Enam berasal dari Meksiko, satu dari Venezuela, dan yang kedelapan berasal dari El Salvador.

    Dua minggu lalu, pemerintahannya menambahkan geng Venezuela lainnya, Kartel Matahari, yang telah mengirimkan ratusan ton narkotika ke Amerika Serikat selama dua dekade.

    Pada hari Kamis lalu, Departemen Kehakiman AS menggandakan hadiah uang menjadi US$50 juta untuk penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, yang dituduh memimpin Kartel Matahari.

    Venezuela telah menepis tuduhan tersebut, dan Menteri Luar Negeri Yvan Gil menyebutnya “tipuan paling konyol yang pernah kita lihat.”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Trump Perintahkan Pentagon Pakai Kekuatan Militer Lawan Kartel Narkoba

    Trump Perintahkan Pentagon Pakai Kekuatan Militer Lawan Kartel Narkoba

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump bergerak untuk menargetkan kartel-kartel narkoba Amerika Latin dengan kekuatan militer. Media-media AS melaporkan hal ini pada hari Jumat (8/8) waktu setempat, setelah Washington menetapkan beberapa kelompok penyelundup narkotika sebagai organisasi “teroris” awal tahun ini.

    The New York Times melaporkan bahwa Trump telah memerintahkan Pentagon untuk menggunakan kekuatan militer terhadap kartel-kartel yang dianggap sebagai organisasi teroris.

    The Wall Street Journal mengatakan bahwa Trump memerintahkan berbagai opsi untuk dipersiapkan, dengan penggunaan pasukan khusus dan penyediaan dukungan intelijen yang sedang dibahas, dan bahwa setiap tindakan akan dikoordinasikan dengan mitra-mitra asing.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (9/8/2025), juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, meskipun tidak mengonfirmasi laporan tersebut, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “prioritas utama Trump adalah melindungi tanah air, itulah sebabnya ia mengambil langkah berani untuk menetapkan beberapa kartel dan geng sebagai organisasi teroris asing.”

    Sebelumnya, otoritas Amerika Serikat telah menetapkan kartel Tren de Aragua di Venezuela, Kartel Sinaloa di Meksiko, dan enam kelompok pengedar narkoba lainnya yang berakar di Amerika Latin sebagai kelompok teroris pada bulan Februari lalu.

    Kedutaan Besar AS di Meksiko merilis pernyataan pada Jumat malam, yang menyatakan bahwa kedua negara akan menggunakan “setiap alat yang kami miliki untuk melindungi rakyat kami dari kelompok-kelompok pengedar narkoba”.

    Namun, Kementerian Luar Negeri Meksiko menekankan bahwa Meksiko “tidak akan menerima keterlibatan pasukan militer AS di wilayah kami.”

    Sebelumnya pada Maret lalu, Trump berjanji untuk “berperang” melawan kartel-kartel narkoba Meksiko, yang ia tuduh melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Trump juga menuding kartel-kartel Meksiko membanjiri AS dengan narkoba, khususnya fentanil.

    Menanggapi laporan potensi aksi militer AS terhadap kartel, Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum menegaskan pada hari Jumat (8/8) bahwa “tidak akan ada invasi” ke negaranya.

    Sheinbaum telah berupaya keras untuk menunjukkan kepada Trump bahwa ia bertindak melawan kartel-kartel Meksiko.

    “Kami bekerja sama, kami berkolaborasi, tetapi tidak akan ada invasi. Itu sama sekali tidak mungkin,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • 10 Salah Perhitungan, Jet Rafale India Jatuh oleh Rudal Pakistan Buatan China Internasional

    10 Salah Perhitungan, Jet Rafale India Jatuh oleh Rudal Pakistan Buatan China Internasional

    Salah Perhitungan, Jet Rafale India Jatuh oleh Rudal Pakistan Buatan China
    Tim Redaksi
    ISLAMABAD, KOMPAS.com
    – Tepat lewat tengah malam pada 7 Mei 2025, langit perbatasan India dan Pakistan berubah menjadi arena pertempuran udara paling intens dalam sejarah kawasan.
    Puluhan jet tempur India terdeteksi melintasi garis batas oleh sistem radar Angkatan Udara Pakistan (PAF).
    Peringatan merah menyala di ruang operasi militer, menandai dimulainya eskalasi besar antar dua negara bertetangga yang kerap bersitegang.
    Marsekal Zaheer Ahmad Babar Sidhu, Kepala Staf Angkatan Udara Pakistan, disebut langsung turun tangan.
    Ia bahkan dilaporkan tidur di kasur darurat dekat ruang operasi selama beberapa hari guna mengantisipasi kemungkinan serangan India.
    “Dia menginginkan Rafale,” ujar seorang perwira senior Angkatan Udara Pakistan kepada
    Reuters
    , sebagaimana dilaporkan pada Minggu (3/8/2025).
    Ketegangan memuncak setelah serangan militan di wilayah Kashmir menewaskan sedikitnya 26 warga sipil India. New Delhi menuduh Islamabad terlibat, tuduhan yang langsung dibantah oleh pihak Pakistan.
    Meski demikian, India melancarkan serangan udara ke wilayah Pakistan pada dini hari 7 Mei.
    Menanggapi pelanggaran wilayah udara, Sidhu segera memerintahkan jet tempur J-10C buatan China untuk mengudara.
    Target utama mereka adalah jet Rafale buatan Perancis yang menjadi andalan Angkatan Udara India.
    Dalam duel udara yang berlangsung selama satu jam di tengah gelapnya malam, sebuah jet Rafale India akhirnya ditembak jatuh oleh rudal PL-15 yang ditembakkan dari J-10C Pakistan.
    Menurut laporan
    Reuters
    , insiden tersebut dikonfirmasi oleh pejabat Amerika Serikat. Kejadian ini pun mengguncang komunitas militer internasional dan berdampak pada penurunan saham produsen Rafale, Dassault Aviation.
    Pertempuran itu melibatkan sekitar 110 pesawat dari kedua pihak, menjadikannya salah satu duel udara terbesar dalam beberapa dekade terakhir.
    Pilot India diduga meyakini bahwa rudal PL-15 hanya mampu menjangkau 150 kilometer, sebagaimana klaim umum sebelumnya.
    Namun, rudal tersebut ternyata diluncurkan dari jarak lebih dari 200 kilometer, melebihi ekspektasi para pilot India.
    “Kami menyergap mereka,” ujar perwira PAF kepada
    Reuters
    . Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya meluncurkan operasi perang elektronik untuk mengacaukan sistem komunikasi India.
    Klaim ini langsung dibantah oleh Pemerintah India.
    Justin Bronk, analis dari Royal United Services Institute (RUSI) London, menilai bahwa Rafale tidak siap menghadapi serangan dari jarak sejauh itu.
    “PL-15 jelas sangat mumpuni pada jarak jauh,” kata Bronk.
    Kepala Staf Angkatan Udara Perancis mengonfirmasi bahwa satu jet Rafale dan dua pesawat lainnya milik India hilang dalam pertempuran tersebut. Seorang eksekutif Dassault bahkan mengakui kehilangan itu dalam sesi parlemen Perancis.
    Sebanyak empat pejabat Pakistan mengungkapkan bahwa dalam operasi tersebut, mereka mengaktifkan sistem
    kill chain
    —jaringan militer yang menghubungkan radar, satelit, dan pesawat pengintai secara
    real-time
    .
    Dengan menggunakan sistem Data Link 17, jet J-10C terhubung langsung dengan pesawat intai buatan Swedia. Teknologi ini memungkinkan radar pada jet tempur dimatikan agar sulit dideteksi musuh.
    Sementara itu, India disebut masih dalam tahap pembangunan sistem serupa. Kompleksitas sistem pertahanan India meningkat lantaran armada tempur mereka berasal dari berbagai negara dengan sistem berbeda-beda.
    “Pemenangnya adalah yang memiliki kesadaran situasional terbaik,” ujar Greg Bagwell, mantan perwira Angkatan Udara Inggris.
    Serangan dilakukan tanpa memasuki wilayah udara lawan, menjadikannya sebagai pertempuran jarak jauh pertama di era modern.
    Pada 10 Mei, India mengeklaim telah menyerang sembilan pangkalan militer Pakistan. Salah satu serangan dikabarkan menghancurkan pesawat pengintai di hanggar militer Pakistan selatan.
    Gencatan senjata akhirnya dicapai pada hari yang sama setelah adanya intervensi diplomatik dari Amerika Serikat.
    Konflik tersebut memunculkan dugaan keterlibatan China di balik strategi tempur Pakistan. Letnan Jenderal Rahul Singh dari Angkatan Darat India menuding adanya “masukan langsung” dari Beijing.
    Namun, tudingan itu dibantah Pakistan meski tidak disertai bukti.
    Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa kolaborasi militer mereka dengan Pakistan merupakan kerja sama biasa dan tidak ditujukan kepada pihak ketiga.
    Pada Juli 2025, Kepala Staf Angkatan Udara China Letjen Wang Gang diketahui mengunjungi Pakistan.
    Dua pejabat Pakistan mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut membahas secara spesifik penggunaan J-10 dan rudal PL-15 dalam menjatuhkan jet Rafale India.
    “Wang sangat tertarik mempelajari pengalaman tempur Pakistan dalam operasi multidomain,” ujar salah satu pejabat militer Pakistan kepada
    Reuters
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rencana Israel Caplok Gaza Tuai Kecaman

    Rencana Israel Caplok Gaza Tuai Kecaman

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengambil langkah baru di tengah agresi militer di Gaza. Netanyahu berencana mengambil alih kendali seluruh wilayah Gaza yang kemudian disetujui kabinet keamanan Israel. Namun, rencana Israel langsung menuai kecaman dunia.

    Usulan Netanyahu itu dalam rangka menghabisi Hamas di Jalur Gaza. Pasukan Israel disebut akan bersiap dengan rencana tersebut.

    “(Pasukan Israel) akan bersiap untuk mengambil alih kendali Kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran,” demikian pernyataan kantor Netanyahu, dilansir kantor berita AFP, Jumat (8/8/2025).

    Kabinet keamanan–dengan suara mayoritas–mengadopsi lima prinsip untuk mengakhiri perang: pelucutan senjata Hamas; pengembalian semua sandera, baik yang hidup maupun yang mati; demiliterisasi Jalur Gaza; kontrol keamanan Israel di Jalur Gaza; pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas maupun Otoritas Palestina.

    “Mayoritas menteri kabinet keamanan meyakini bahwa rencana alternatif yang telah diajukan kepada kabinet keamanan tidak akan mencapai kekalahan Hamas maupun pemulangan para sandera,” tambahnya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Bakal Serahkan Gaza ke Pasukan Arab

    Namun Netanyahu justru menolak untuk memerintah Jalur Gaza setelah menyatakan niat secara terang-terangan untuk sepenuhnya mengambil alih daerah kantong Palestina yang dikuasai Hamas tersebut. Netanyahu mengatakan pihaknya akan menyerahkan Jalur Gaza kepada “Pasukan Arab”.

    Hal tersebut disampaikan Netanyahu dalam wawancara dengan media terkemuka Amerika, Fox News, seperti dilansir Reuters, Jumat (8/8).

    Dalam wawancara yang dilakukan sebelum sang PM Israel menggelar rapat kecil dengan kabinet keamanannya pada Kamis (7/8) waktu setempat, Netanyahu ditanya oleh jurnalis Fox News, Bill Hemmer, soal apakah Israel akan mengambil alih seluruh wilayah Jalur Gaza.

    “Kami bermaksud demikian (mengambil alih Gaza), untuk memastikan keamanan kami, menyingkirkan Hamas, memungkinkan penduduk Gaza terbebas, dan menyerahkannya kepada pemerintahan sipil yang bukan Hamas, dan bukan siapa pun yang menganjurkan penghancuran Israel,” jawab Netanyahu.

    Ketika ditanya lebih lanjut tentang apakah Israel berarti juga akan mengambil alih kendali atas seluruh penduduk Gaza, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan memerintah wilayah tersebut.

    “Kami tidak ingin mempertahankannya. Kami ingin memiliki perimeter keamanan. Kami tidak ingin memerintahnya. Kami tidak ingin berada di sana sebagai badan pemerintahan,” tegas sang PM Israel dalam wawancara tersebut.

    “Kami ingin menyerahkannya kepada Pasukan Arab yang akan memerintah dengan benar, tanpa mengancam kami, dan memberikan kehidupan yang baik bagi warga Gaza. Hal itu tidak mungkin dilakukan dengan Hamas,” kata Netanyahu.

    Tidak diketahui secara jelas soal “Pasukan Arab” yang dimaksud oleh Netanyahu. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal hal tersebut.

    Hamas Kutuk Kejahatan Perang

    Hamas mengutuk rencana Netanyahu mengenai pengambilalihan penuh atas Gaza. Hamas menyatakan rencana itu sebagai kejahatan perang baru.

    “Persetujuan kabinet Zionis atas rencana pendudukan Kota Gaza dan evakuasi penduduknya merupakan kejahatan perang baru yang ingin dilakukan tentara pendudukan terhadap kota tersebut,” ujar Hamas dalam sebuah pernyataan dilansir kantor berita AFP, Jumat (8/8).

    Hamas memperingatkan operasi tersebut akan memakan biaya mahal. Hamas menyebut Israel tidak akan mudah menguasai Gaza.

    “Kami memperingatkan pendudukan kriminal bahwa petualangan kriminal ini akan memakan biaya besar dan tidak akan mudah,” imbuhnya.

    Hamas juga mewanti-wanti bila Israel merebut Gaza, maka mereka telah mengorbankan para sandera. Seperti diketahui, saat ini para sandera masih ditahan di wilayah Palestina.

    “Keputusan untuk menduduki Gaza menegaskan bahwa penjahat (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu dan pemerintahan Nazi-nya tidak peduli dengan nasib tawanan mereka,” kata Hamas.

    “Mereka memahami bahwa memperluas agresi berarti mengorbankan mereka,” tambahnya.

    RI Tolak Keras

    Pemerintah Republik Indonesia (RI) turut merespons rencana Israel. RI menolak keras rencana tersebut.

    “Terkait rencana Israel untuk menguasai Gaza, Indonesia menolak keras rencana tersebut,” kata Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir kepada wartawan, Jumat (8/8).

    Arrmanatha menilai rencana Israel akan memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza. Menurutnya, langkah itu tidak berlawanan dengan upaya penyelesaian perang di Gaza.

    “Langkah ini akan semakin memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza dan tidak sejalan dengan semangat komunitas internasional untuk menyelesaikan perang Gaza dan memulai kembali upaya penyelesaian konflik Palestina dan Israel melalui solusi dua negara,” ujarnya.

    Inggris Anggap Keliru

    PM Inggris Keir Starmer mengomentari rencana Israel untuk menguasai Kota Gaza. Dia menyebut hal itu “keliru” dan meminta Israel untuk segera mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

    “Tindakan ini tidak akan mengakhiri konflik ini atau membantu mengamankan pembebasan para sandera,” katanya, dilansir kantor berita AFP, Jumat (8/8). Pemimpin Inggris tersebut memperingatkan bahwa hal itu “hanya akan membawa lebih banyak pertumpahan darah”.

    Dalam pernyataannya pada hari Jumat (8/8), Starmer mengatakan bahwa “keputusan Israel untuk meningkatkan serangannya di Gaza adalah salah, dan kami mendesaknya untuk segera mempertimbangkan kembali”.

    “Setiap hari krisis kemanusiaan di Gaza semakin memburuk dan para sandera yang ditawan Hamas, ditahan dalam kondisi yang mengerikan dan tidak manusiawi,” ujarnya.

    “Yang kita butuhkan adalah gencatan senjata, peningkatan bantuan kemanusiaan, pembebasan semua sandera oleh Hamas, dan solusi yang dinegosiasikan,” imbuh Starmer.

    China Beri Peringatan

    Pemerintah China menyatakan “kekhawatiran serius” atas rencana Israel untuk menguasai Kota Gaza. China pun mendesak Israel untuk “segera menghentikan tindakan berbahayanya”.

    “Gaza adalah milik rakyat Palestina dan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina,” ujar seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China.

    “Cara yang tepat untuk meredakan krisis kemanusiaan di Gaza dan mengamankan pembebasan sandera adalah gencatan senjata segera,” imbuhnya, dilansir kantor berita AFP, Jumat (8/8).

    “Resolusi penuh untuk konflik Gaza bergantung pada gencatan senjata; hanya dengan demikian jalan menuju de-eskalasi dapat dibuka dan keamanan regional terjamin,” kata juru bicara tersebut.

    Disebutkan bahwa Beijing “bersedia bekerja sama dengan komunitas internasional untuk membantu mengakhiri pertempuran di Gaza sesegera mungkin”.

    Turki Serukan Dunia Cegah

    Pemerintah Turki mendesak masyarakat internasional untuk mencegah rencana Israel mengambil alih Kota Gaza, yang merupakan kota terbesar di Jalur Gaza.

    Kementerian Luar Negeri Turki, seperti dilansir AFP, Jumat (8/8), menyebut rencana Israel itu merupakan “pukulan berat” bagi perdamaian dan keamanan di kawasan.

    “Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memenuhi tanggung jawab guna mencegah pelaksanaan keputusan ini, yang bertujuan untuk mengusir paksa warga Palestina dari tanah mereka sendiri,” kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataannya.

    Halaman 2 dari 6

    (fca/fca)