Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Finalisasi RUU Pemindahan Napi Antar Negara, Menko Yusril: Akhir Tahun Sudah Dibahas DPR – Page 3

    Finalisasi RUU Pemindahan Napi Antar Negara, Menko Yusril: Akhir Tahun Sudah Dibahas DPR – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra melakukan finalisasi rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pemindahan narapidana antar negara. Menurut dia, finalisasi dilakukan adalah dengan menggabungkan dua RUU yang sudah didraft tahun 2016 tentang pemindahan narapidana dan pertukaran narapidana.

    “Jadi sekarang cukup kita tuangkan dalam satu rancangan undang-undang saja yaitu rancangan undang-undang tentang pemindahan narpidana antar negara,” kata Yusril saat jumpa pers di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Yusril menjelaskan, penggabungan dilakukan mengacu ke beberapa konvensi internasional yang sudah diratifikasi sebelumnya, yaitu konvensi tentang transnational organized crime atau Konvensi Palermo yang mengamanatkan tentang masing-masing negara anggota peserta dari konvensi melakukan perjanjian tentang transfer of sentence person.

    “Jadi pemindahan orang-orang yang dijatuhi hukum pidana di situ juga ada kerjasama yang lain-lain terkait dengan masalah criminal matters dan karena kita sudah merasa mendesak untuk segera menyelesaikan RUU ini dan draft RUU ini sudah dibahas berkali-kali dan hari ini merupakan finalisasi,” jelas dia.

    Yusril memastikan, kementerian lintas sektor yang hadir hari ini seperti dari Kementerian HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian PAN-RB, Sekretariat Negara, Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan yang lainnya sudah bersepakat dengan untuk difinalisasi dan diajukan ke DPR RI sebagai satu RUU usulan pemerintah.

    “Jadi nanti Sekretariat Negara akan melakukan sinkronisasi terakhir terhadap RUU ini yang kita harapkan pada akhir tahun ini, RUU ini sudah dapat dibahas dengan DPR RI,” harap Yusril.

    Teknis Pemindahan Narapidana Antar Negara

    Yusril menambahkan, finalisasi RUU dilakukan karena banyaknya permintaan dari negara sahabat yang meminta warganya dikembalikan dan dihukum di negara sendiri. Dia menyebut, ada tiga negara yang sudah mengajukan dan sudah selesai diproses dalam hal pemindahan narapaidana antar negara yaitu Australia, Filipina, dan Perancis.

    “Yang lain ada permohonan yang sedang kita bahas yaitu permohonan dari Pemerintah Inggris melalui Perdana Menteri Inggris menulis surat langsung kepada Pemerintah Indonesia dan kemudian juga ada permohonan dari Pemerintah Belanda, permohonan juga dari Pemerintah Kazakstan, juga Pemerintah Brazil dan juga ada permohonan Spanyol yang pada pokoknya mengajukan permintaan dari narapidana dan kita bahas satu demi,” janji Yusril.

     

  • Menjaga nyala api kemerdekaan dari desa hingga dunia

    Menjaga nyala api kemerdekaan dari desa hingga dunia

    Jakarta (ANTARA) – Agustus selalu menjadi bulan yang sarat makna bagi bangsa Indonesia. Tak sekadar pengingat sejarah perjuangan bangsa, momentum ini adalah upaya menjaga api semangat perjuangan dan pengorbanan kolektif bangsa agar terus berkobar, tumbuh menjadi terang, sejahtera, dan maju.

    Presiden Prabowo Subianto, dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8), mengarahkan makna kemerdekaan sejati adalah saat tiga tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 benar-benar terwujud, yakni memakmurkan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan aktif dalam perdamaian dunia.

    Terkait mewujudkan kemakmuran, pemerintah terus berupaya menjaga laju kebijakan di arah yang tepat, salah satunya dengan menghadirkan program-program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Hingga semester I 2025, lebih dari 5 juta rakyat telah menikmati Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan realisasi Rp5 triliun, melalui 1.863 dapur umum. Target penerima manfaat ditingkatkan hingga 82,9 juta orang melalui 30 ribu dapur umum, guna mendukung kesehatan, pendidikan, pengentasan stunting, sekaligus membuka lapangan kerja baru.

    Di sektor pendidikan, inisiatif Sekolah Rakyat hadir sebagai terobosan untuk memberikan akses pendidikan layak bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. APBN menyalurkan Rp327,1 miliar, dengan tujuan menekan angka 3 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah akibat hambatan ekonomi.

    Pertumbuhan ekonomi nasional juga menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen (yoy) pada triwulan II 2025, ditopang konsumsi domestik yang solid, investasi yang melonjak 6,99 persen (tertinggi sejak 2021), serta ekspor barang dan jasa yang tumbuh 10,67 persen (yoy).

    APBN berkontribusi besar menjaga daya beli masyarakat melalui stimulus, seperti diskon transportasi, bantuan sosial atau bansos, hingga subsidi upah.

    Untuk pemenuhan kebutuhan papan, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menyalurkan Rp18,8 triliun bagi 115 ribu unit rumah pada semester I 2025, dengan target 350 ribu rumah subsidi pada akhir tahun.

    Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki rumah layak, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.

    Di bidang kesehatan, alokasi APBN mencapai Rp218,5 triliun, dengan fokus memperluas akses layanan, hingga pelosok. Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) dijalankan secara rutin untuk balita, remaja, usia subur, hingga lansia, sehingga masyarakat terpencil tetap terlayani kebutuhan kesehatannya.

    Pemerintah juga memperkuat ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hingga Juli 2025, sudah terbentuk lebih dari 80 ribu KDMP yang berperan menurunkan harga kebutuhan pokok, meningkatkan nilai tukar petani, memperluas partisipasi kelompok rentan, serta diproyeksikan menciptakan hingga 2 juta lapangan kerja baru.

    Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada anak-anak yatim piatu melalui Program ATENSI YAPI, yang hingga Juni 2025 telah menjangkau 134.718 penerima manfaat dengan realisasi anggaran Rp354,09 miliar.

    Delapan dekade

    Setiap tahun, semangat kemerdekaan terus bergema dari Sabang sampai Merauke, dari desa kecil di pedalaman, hingga pusat-pusat kota besar.

    Perjalanan delapan dekade bukanlah waktu yang singkat. Indonesia telah melewati berbagai dinamika: masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, pembangunan pasca-kolonial, hingga menghadapi tantangan globalisasi abad ke-21.

    Presiden Prabowo Subianto menyebut leluhur dan orang tua kita, pernah dijajah, pernah diperbudak, pernah diperlakukan lebih rendah dari binatang.

    Momentum 80 tahun kemerdekaan menjadi refleksi kolektif tentang betapa pentingnya persatuan dan nasionalisme sebagai fondasi bangsa.

    Pemerintah, melalui Kementerian Sekretariat Negara telah menetapkan tema besar perayaan hari kemerdekaan tahun 2025 ini, “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema ini tidak hanya menggaungkan visi besar bangsa, tetapi juga mengikat masyarakat untuk menghayati nilai-nilai sejati kemerdekaan.

    Presiden Prabowo mengapresiasi seluruh presiden terdahulu atas perjuangan dan dedikasi mereka membangun bangsa.

    Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan panjang dan penuh pengorbanan. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia masih harus berjuang selama lima tahun melalui perlawanan bersenjata dan diplomasi, hingga kedaulatan diakui pada 1949.

    Pemerintah menghormati seluruh pemimpin bangsa, mulai dari presiden pertama, hingga ketujuh, yang telah bekerja keras mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yakni terbangunnya negara yang adil dan makmur.

    Kepala negara juga menguraikan kontribusi masing-masing presiden. Sukarno dikenang sebagai pemimpin yang mempersatukan bangsa serta berhasil mengintegrasikan Irian Barat (Papua).

    Soeharto dinilai meletakkan dasar industrialisasi dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem. B.J. Habibie dianggap menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis 1998, sekaligus memperkenalkan teknologi tinggi.

    Kontribusi KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dipandang penting dalam memperkokoh kerukunan antarsuku, agama, dan ras. Megawati Soekarnoputri diakui perannya dalam memulihkan ekonomi pasca-krisis serta menginisiasi pemilihan umum langsung pertama.

    Susilo Bambang Yudhoyono diapresiasi atas penyelesaian konflik Aceh dan kemampuannya menghadapi krisis keuangan global 2008. Sementara Joko Widodo disebut meninggalkan warisan besar melalui pembangunan infrastruktur strategis, penanganan pandemi COVID-19, serta perintisan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan.

    Presiden menilai seluruh pemimpin terdahulu bersama pemerintahan yang mereka pimpin telah berupaya membawa Indonesia semakin dekat pada cita-cita kemerdekaan, yaitu menjadi negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

    Bagi pemerintah, kemerdekaan sejati tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan, melainkan juga dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan.

    Karena itu, perlu ditekankan mengenai pentingnya kedaulatan ekonomi dan ketahanan pangan sebagai kunci utama. Indonesia telah dianugerahi sumber daya melimpah, sehingga tantangan utama adalah menjaga, sekaligus mengelolanya secara tepat agar cita-cita kemerdekaan dapat segera terwujud.

    Semarak di Ibu Kota

    Jakarta, sebagai pusat pemerintahan, menjadi denyut utama semarak Bulan Kemerdekaan 2025. Rangkaian kegiatan dimulai sejak akhir Juli, dengan pemasangan umbul-umbul, bendera merah putih, dan lampu-lampu hias di sepanjang jalan protokol.

    Gedung-gedung pemerintahan, pusat perbelanjaan, hingga gang dan rumah-rumah warga serentak mengibarkan Sang Merah Putih.

    Puncak perhatian tentu tertuju pada Kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka pada 17 Agustus pagi.

    Ribuan orang tumpah ruah menyaksikan iring-iringan ini, lengkap dengan atraksi pasukan berkuda, marching band, pasukan berseragam tradisional, hingga parade kebudayaan dari berbagai provinsi.

    Kehadiran Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah mantan dan keluarga presiden menambah khidmat momen bersejarah pengibaran dan penurunan Sang Saka Merah Putih di halaman Istana Merdeka, Jakarta.

    Malam harinya, langit Jakarta dipenuhi kembang api raksasa yang dipusatkan di Monas. Suasana Monas semarak dengan “Karnaval Bersatu” yang menampilkan 32 kendaraan hias dari berbagai kementerian dan lembaga.

    Parade ini menghadirkan gemerlap cahaya, musik, serta antusiasme masyarakat, sekaligus memamerkan capaian pembangunan dan semangat kolaborasi.

    Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Pertanian menonjolkan simbol swasembada pangan, Kemendagri menampilkan konsep tiga dimensi tentang penyelenggaraan pemerintahan, sementara Kemlu mengusung pilar diplomasi Indonesia di ASEAN hingga PBB.

    Karnaval ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana mendekatkan capaian pembangunan dan visi Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat.

    Semangat

    Tidak hanya di ibu kota, semarak nasionalisme juga berdenyut, hingga ke pelosok negeri. Di pinggiran kota dan desa-desa, warga menggelar lomba khas 17 Agustusan, mulai dari panjat pinang, balap karung, tarik tambang, hingga makan kerupuk sebagai simbol kebersamaan dan kegembiraan rakyat dalam merayakan kemerdekaan.

    Di kota-kota besar, kreativitas masyarakat semakin beragam. Di Kota Bekasi digelar lomba tangkap bebek dan belut, hingga parade budaya Nusantara yang melibatkan ribuan pelajar dengan pakaian adat.

    Yogyakarta, menjadi pusat perayaan budaya, seni, dan kemerdekaan yang ditandai dengan “Yogyakarta International Dance Carnival” di Titik Nol Kilometer yang menampilkan tarian dari delapan negara dan berbagai provinsi yang dirangkai dengan Upacara Pengibaran Bendera di Istana Kepresidenan Yogyakarta.

    Siangnya, “Jogja Fashion Carnival” meramaikan Jalan Malioboro dengan parade busana tradisi dan inovasi, dilanjutkan Pentas Musikan Kamardikan di Keraton Yogyakarta yang mempersembahkan peragaan busana prajurit diiringi “gending” Jawa.

    Di ujung timur Indonesia, Kampung Biha, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, digelar berbagai kegiatan seni budaya dan perlombaan tradisional, pada Senin (18/8).

    Perayaan HUT ke-80 RI di Kampung Biha dimeriahkan dengan pementasan seni tradisi, seperti Reog Ponorogo, Kuda Lumping, dan Tari Wesisi, disertai aneka lomba rakyat untuk pelajar dari tingkat PAUD hingga SMP.

    Panitia lomba menyatakan bahwa perayaan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum syukur dan refleksi untuk mewariskan semangat kemerdekaan kepada generasi muda.

    Bulan Kemerdekaan 2025 juga menjadi ruang ekspresi generasi muda. Melalui platform digital, mereka menggelorakan nasionalisme dalam bentuk konten kreatif, seperti film animasi, ilustrasi digital, hingga lagu bertema perjuangan.

    Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mengadakan diskusi kebangsaan, lomba esai sejarah, serta aksi sosial, berupa donor darah dan bakti lingkungan. Semua itu menunjukkan bahwa semangat nasionalisme, bukan hanya milik generasi tua, tetapi terus diwariskan secara dinamis kepada anak muda.

    Semarak Bulan Kemerdekaan juga menjalar hingga ke kancah internasional. Kedutaan besar dan konsulat Indonesia di berbagai negara menggelar upacara bendera, pameran budaya, serta festival kuliner Nusantara.

    KJRI Frankfurt menggelar upacara yang dihadiri ASN, TNI, diaspora, serta masyarakat Indonesia. Acting Konsul Jenderal Toary C.F Worang menyoroti capaian diplomasi dan pembangunan Indonesia, sekaligus menyerahkan penghargaan kepada pegiat budaya serta anggota Paskibra dan pegawai terbaik.

    Acara dilanjutkan dengan Bazaar Kuliner Nusantara, menutup rangkaian perayaan sejak 9 Agustus yang juga menghadirkan fun walk, senam, seni budaya, dan kuliner.

    Perayaan ini menjadi simbol persaudaraan diaspora Indonesia di enam negara bagian di wilayah kerja KJRI Frankfurt yang dihuni sekitar 17 ribu WNI.

    Ketika kembang api meriah menghiasi langit malam pada 17 Agustus 2025, jutaan pasang mata menatap ke atas dengan rasa haru. 80 tahun lalu, bangsa ini menentang penjajahan.

    Kini, semarak Bulan Kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak pernah berhenti. Nasionalisme harus terus hidup dalam dada setiap insan Indonesia, agar cita-cita “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” dapat benar-benar terwujud.

    Di tengah perayaan kemerdekaan itu, Indonesia tetap menunjukkan keberpihakannya pada isu mendasar bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pada momentum Agustus tahun ini, Indonesia, melalui TNI, mengirimkan bantuan untuk masyarakat di Gaza, Palestina.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polemik Rencana Permukiman Israel yang Akan Kubur Ide Negara Palestina

    Polemik Rencana Permukiman Israel yang Akan Kubur Ide Negara Palestina

    Jakarta –

    Rencana proyek pemukiman kontroversial yang menurut Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, akan “mengubur ide negara Palestina” telah memicu kontroversi

    Skema yang disebut E1 untuk membangun 3.401 rumah di Tepi Barat yang diduduki antara Yerusalem Timur dan permukiman Maale Adumim telah dibekukan selama beberapa dekade di tengah-tengah penentangan keras.

    Sebagian besar masyarakat internasional menganggap permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel membantahnya.

    Pada Rabu (13/08), Smotrich mendukung skema ini, menyebut keputusan tersebut sebagai “pencapaian bersejarah”.

    Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut rencana tersebut sebagai “perpanjangan dari kejahatan genosida, pemindahan dan pencaplokan”sebuah tuduhan yang telah lama dibantah Israel.

    PBB, Uni Eropa, dan berbagai negara, seperti Inggris dan Turki, juga mengkritik rencana pemukiman E1 dan menyerukan agar rencana tersebut dihentikan.

    Apa itu rencana pemukiman E1?

    Israel telah membangun banyak permukiman seperti Maale Adumim di Tepi Barat yang diduduki (Reuters)

    Proyek pemukiman E1yang pertama kali diusulkan di bawah pemerintahan Yitzhak Rabin pada 1990-andimulai dengan rencana awal untuk 2.500 rumah.

    Pada 2004, jumlah unit bertambah menjadi sekitar 4.000 unit, ditambah dengan fasilitas komersial dan pariwisata.

    Antara 2009 dan 2020, tahapan-tahapan baru dari rencana pemukiman ini diumumkan, termasuk penyitaan lahan, rencana desain dan pembangunan jalan.

    Namun, proposal-proposal tersebut selalu dibekukan karena tekanan internasional.

    Mengapa rencana pemukiman E1 kontroversial?

    Hal ini dikarenakan posisi strategis situs E1 yang memisahkan wilayah selatan dan utara Yerusalem, serta akan mencegah daerah perkotaan Palestina yang bersebelahan yang menghubungkan Ramallah, Yerusalem Timur, dan Betlehem.

    Menurut kelompok Israel Peace Now yang memantau aktivitas permukiman di Tepi Barat, unit-unit rumah baru tersebut akan mewakili 33% perluasan permukiman Maale Adumim, yang saat ini memiliki populasi sekitar 38.000 penduduk.

    BBC

    Proyek ini akan menghubungkan daerah permukiman dengan zona industri di sekitarnya dan akan membuka jalan untuk memperluas kontrol Israel atas sebagian besar wilayah Tepi Barat, menurut Peace Now.

    Kelompok ini mengatakan sidang persetujuan akhir untuk rencana penyelesaian E1 akan diadakan pada Rabu (20/08) mendatang oleh sebuah komite teknis yang telah menolak semua keberatan atas proposal-proposal tersebut.

    Apa itu Tepi Barat yang diduduki?

    Tepi Barat adalah wilayah yang terletak di antara Israel dan Sungai Yordan dan merupakan rumah bagi sekitar tiga juta warga Palestina.

    Bersama dengan Yerusalem Timur dan Gaza, kota ini merupakan bagian dari apa yang secara luas dikenal sebagai Wilayah Palestina yang Diduduki.

    Ada sekitar 160 permukiman Israel, yang menampung sekitar 700.000 orang Yahudi, di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

    Israel masih menguasai Tepi Barat secara keseluruhan, namun sejak 1990-an, pemerintah Palestinayang dikenal sebagai Otoritas Palestinatelah menjalankan sebagian besar kota dan kotanya.

    Sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 silam, tekanan Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat meningkat tajam, yang dibenarkan sebagai tindakan keamanan yang sah.

    Pada Juni lalu, PBB mencatat jumlah korban luka bulanan tertinggi warga Palestina dalam lebih dari dua dekade terakhir menyatakan bahwa 100 warga Palestina telah terluka oleh pemukim Israel.

    Selama paruh pertama 2025, tercatat 757 serangan pemukim yang mengakibatkan korban jiwa atau kerusakan properti warga Palestina meningkat 13% dari periode yang sama pada 2024.

    Warga Palestina dan kelompok-kelompok hak asasi manusia juga menuduh pasukan keamanan Israel gagal dalam menjalankan tugas hukum mereka sebagai penjajah untuk melindungi warga Palestina dan juga warga negara mereka sendiri tidak hanya menutup mata terhadap serangan pemukim, tetapi bahkan ikut serta, menurut laporan tahun 2024 dari Human Rights Watch.

    Israel mengklaim Konvensi Jenewa yang melarang pemukiman di wilayah pendudukan tidak berlaku, sebuah pandangan yang diperdebatkan oleh banyak sekutunya sendiri dan juga oleh para ahli hukum internasional.

    Para pemukim Israel menyaksikan dari kejauhan ketika tentara Israel menolak akses petani Palestina untuk memanen zaitun di dekat Ramallah di Tepi Barat yang diduduki Israel. (Reuters)

    Warga Palestina ingin semua permukiman Israel dihapuskan karena mereka melihat Tepi Barat yang diduduki sebagai tanah bagi negara Palestina merdeka di masa depan.

    Namun, pemerintah Israel tidak mengakui hak Palestina untuk memiliki negara sendiri dan berargumen bahwa Tepi Barat adalah bagian dari tanah air Israel.

    Pada Juli 2024, pengadilan tertinggi PBB, Mahkamah Internasional (ICJ), mengatakan bahwa keberadaan Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki adalah ilegal dan Israel harus menarik para pemukim.

    Di antara putusan-putusannya, ICJ mengatakan bahwa pembatasan Israel terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan merupakan “diskriminasi sistemik yang didasarkan pada, antara lain, ras, agama, dan asal-usul etnis”.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa ICJ telah membuat “putusan bohong”.

    “Orang-orang Yahudi bukanlah penjajah di tanah mereka sendiritidak di ibu kota abadi kami Yerusalem, atau di warisan leluhur kami di Yudea dan Samaria [Tepi Barat],” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

    Bagaimana reaksi dunia soal rencana pemukiman E1?

    Setelah mengumumkan rencana tersebut, Smotrich berterima kasih kepada Presiden AS Donald Trump dan Duta Besar Mike Huckabee atas dukungan mereka.

    Smotrich menegaskan dalam pandangannya, Tepi Barat adalah “bagian tak terpisahkan dari Tanah Israel yang dijanjikan Tuhan”.

    Dia juga mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mendukung rencananya untuk membawa satu juta pemukim baru ke Tepi Barat.

    Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk proyek pemukiman E1, menyebutnya sebagai serangan terhadap kesatuan wilayah Palestina dan sebuah pukulan terhadap kemungkinan pendirian sebuah negara.

    Dikatakan bahwa rencana tersebut merusak kohesi geografis dan demografis serta mengukuhkan pembagian Tepi Barat menjadi daerah-daerah terisolasi yang dikelilingi oleh ekspansi kolonial, sehingga membuat pencaplokan menjadi lebih mudah.

    Menanggapi rencana pembangunan di area E1, Departemen Luar Negeri AS mengatakan, “Tepi Barat yang stabil membuat Israel tetap aman dan sejalan dengan tujuan pemerintahan ini untuk mencapai perdamaian di wilayah tersebut”.

    Namun, PBB dan Uni Eropa malah mendesak Israel untuk tidak melanjutkan rencana tersebut.

    PBB mengatakan pembangunan di wilayah E1 akan memisahkan Tepi Barat bagian utara dan selatan, “sangat merusak prospek terwujudnya Negara Palestina yang layak dan berdampingan”.

    Kaja Kallas, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, bilang rencana baru terkait E1 “semakin melemahkan solusi dua negara dan juga melanggar hukum internasional”.

    Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menentang rencana tersebut, dengan mengatakan bahwa rencana tersebut akan “membagi negara Palestina di masa depan menjadi dua dan menandai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional”.

    Kementerian Luar Negeri Turki juga mengutuk keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa keputusan tersebut “mengabaikan hukum internasional” dan menargetkan “integritas teritorial” negara Palestina.

    Mesir menyebut proyek tersebut sebagai “pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan.”

    Tentara Israel berhadapan dengan dua petani tua Palestina, mencegah mereka memetik buah zaitun di Tepi Barat yang diduduki Israel. (Reuters)

    Kementerian Luar Negeri Yordania juga menentang skema tersebut, dan menggambarkannya sebagai serangan terhadap “hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya”.

    Pengumuman rencana pemukiman E1 datang tak lama setelah beberapa negara, seperti Prancis dan Kanada, mengatakan mereka berencana untuk mengakui negara Palestina akhir tahun ini.

    Saat ini sebagian besar negara147 dari 193 negara anggota PBB secara resmi mengakui negara Palestina.

    Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mengatakan bahwa Inggris juga akan mengakui negara Palestina pada bulan September kecuali jika Israel memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk menyetujui gencatan senjata di Gaza dan menghidupkan kembali prospek solusi dua negara.

    Setelah pengumuman rencana penyelesaian baru E1, Smotrich mengatakan bahwa “tidak akan ada negara yang mengakui”.

    “Siapapun di dunia ini yang mencoba untuk mengakui negara Palestina hari ini akan menerima jawaban dari kami di lapangan.”

    “Bukan dengan dokumen atau keputusan atau pernyataan, tetapi dengan fakta. Fakta-fakta tentang rumah-rumah, fakta-fakta tentang lingkungan,” tambahnya.

    Laporan tambahan oleh Alla Daraghme dan Muhannad Tutanji dari BBC News Arabic.

    (ita/ita)

  • TNI Kirimkan Bantuan Logistik 800 Ton untuk Warga Gaza pada Hari Kemerdekaan RI

    TNI Kirimkan Bantuan Logistik 800 Ton untuk Warga Gaza pada Hari Kemerdekaan RI

    Bisnis.com, JAKARTA – TNI melalui Satgas Garuda Merah Putih-II berhasil mendaratkan bantuan logistik dengan metode air drop atau menjatuhkan dari pesawat untuk warga di Jalur Gaza, Palestina.

    Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menjelaskan pengiriman bantuan tersebut bertepatan dengan perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada Minggu (17/8/2025).

    “Keberhasilan ini menjadi catatan bersejarah, sekaligus hadiah istimewa bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia,” ujarnya dikutip dari Antara, Senin (18/8/2025).

    Frega menjelaskan, pengiriman bantuan logistik itu berkat kerja sama TNI, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

    Dalam misi ini, katanya, TNI mengerahkan dua pesawat C-130J Super Hercules untuk membawa logistik berupa makanan, obat-obatan hingga pakaian.

    Pesawat tersebut berangkat dari King Abdullah II Air Base, Amman, Yordania pukul 10.37 waktu setempat untuk melaksanakan misi air drop di jalur Gaza.

    “Setelah melaksanakan misi air drop bantuan, kedua pesawat kembali mendarat dengan selamat di pangkalan aju pada pukul 12.25 waktu Yordania,” kata Frega. 

    Tercatat total bantuan yang diberikan Indonesia sebesar 800 ton. Bantuan tersebut diterjunkan di 10 titik wilayah Gaza yang sudah dipastikan aman.

    Pada saat yang sama, Komandan Satgas Garuda Merah Putih II Kolonel Penerbang Puguh Yulianto menyampaikan misi berjalan dengan lancar.

    Dia menjelaskan misi ini dilaksanakan atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai wujud nyata komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi solidaritas kemanusiaan internasional.

    “Keberhasilan misi kemanusiaan pada momen kemerdekaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga bukti nyata kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia,” jelas Puguh.

  • TNI terjunkan bantuan logistik untuk warga Gaza pada HUT Ke-80 RI

    TNI terjunkan bantuan logistik untuk warga Gaza pada HUT Ke-80 RI

    misi ini dilaksanakan atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai wujud nyata komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi solidaritas kemanusiaan internasional

    Jakarta (ANTARA) – TNI melalui Satgas Garuda Merah Putih-II berhasil mendaratkan bantuan logistik dengan metode air drop atau menjatuhkan dari pesawat untuk warga di Jalur Gaza, Palestina tepat pada perayaan HUT Ke-80 RI pada Minggu (17/8).

    “Keberhasilan ini menjadi catatan bersejarah, sekaligus hadiah istimewa bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang di Jakarta, Senin.

    Frega menjelaskan, pengiriman bantuan logistik itu berkat kerja sama TNI, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

    Dalam misi ini, katanya, TNI mengerahkan dua pesawat C-130J Super Hercules untuk membawa logistik berupa makanan, obat-obatan hingga pakaian.

    Pesawat tersebut berangkat dari King Abdullah II Air Base, Amman, Yordania pukul 10.37 waktu setempat untuk melaksanakan misi air drop di jalur Gaza.

    “Setelah melaksanakan misi air drop bantuan, kedua pesawat kembali mendarat dengan selamat di pangkalan aju pada pukul 12.25 waktu Yordania,” kata Frega.

    Bantuan logistik untuk warga Gaza yang diterjunkan TNI saat perayaan HUT Ke-80 RI, Minggu (17/8/2025)

    (ANTARA/Ho-Humas Kemhan)

    Tercatat total bantuan yang diberikan Indonesia sebesar 800 ton. Bantuan tersebut diterjunkan di 10 titik wilayah Gaza yang sudah dipastikan aman.

    Pada saat yang sama, Komandan Satgas Garuda Merah Putih II Kolonel Penerbang Puguh Yulianto menyampaikan misi berjalan dengan lancar.

    Dia menjelaskan misi ini dilaksanakan atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai wujud nyata komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi solidaritas kemanusiaan internasional.

    “Keberhasilan misi kemanusiaan pada momen kemerdekaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga bukti nyata kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia,” jelas Puguh.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hadiah Kemerdekaan, Indonesia Sukses Salurkan Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Nasional 18 Agustus 2025

    Hadiah Kemerdekaan, Indonesia Sukses Salurkan Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Nasional 18 Agustus 2025

    Hadiah Kemerdekaan, Indonesia Sukses Salurkan Bantuan Kemanusiaan ke Gaza
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, kabar membanggakan datang dari Timur Tengah.
    Satuan Tugas (Satgas) Garuda Merah Putih-II berhasil menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, Palestina, pada Minggu (17/8/2025).
    Misi yang digelar bertepatan dengan hari bersejarah bangsa Indonesia itu disebut sebagai hadiah istimewa sekaligus bukti komitmen Indonesia terhadap solidaritas kemanusiaan internasional.
    “Keberhasilan ini menjadi catatan bersejarah sekaligus hadiah istimewa bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, dalam keterangannya, Senin (18/8/2025).
    Bantuan ini digerakkan melalui kerja sama Kementerian Pertahanan, TNI, Kementerian Luar Negeri, serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
    Dua pesawat C-130J Super Hercules milik TNI Angkatan Udara diberangkatkan dari King Abdullah II Air Base, Amman, Yordania, pukul 10.37 waktu setempat atau 14.37 WIB.
    Setelah melaksanakan misi penerjunan udara bantuan di Gaza, kedua pesawat kembali mendarat dengan selamat pada pukul 12.25 waktu Yordania atau 16.25 WIB.
    Komandan Satgas Garuda Merah Putih II Kolonel Penerbang Puguh Yulianto menyampaikan bahwa misi berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
    Bantuan yang didistribusikan mencakup bahan makanan pokok, makanan siap saji, perlengkapan kesehatan, selimut, hingga kebutuhan anak-anak.
    Seluruh paket bantuan disiapkan sesuai kebutuhan darurat masyarakat Gaza yang terdampak konflik.
    “Misi ini dilaksanakan atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai wujud nyata komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi solidaritas kemanusiaan internasional,” ujar Frega.
    “Keberhasilan misi kemanusiaan pada momen kemerdekaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga bukti nyata kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia,” tambah dia.
    Diberitakan sebelumnya, Satuan Tugas Garuda Merah Putih II dilepas oleh pemerintah RI, pada Rabu (13/8/2025).
    Satgas tersebut berangkat ke Gaza, Palestina, untuk menjalankan misi kemanusiaan dengan membawa 800 bantuan kemanusiaan berupa bahan makanan, obat-obatan, hingga selimut.
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebutkan, bantuan tersebut diangkut menggunakan dua pesawat Super Hercules dan akan diterjunkan dari udara.
    “Misi ini merupakan perintah langsung dari Bapak Presiden RI yang disampaikan melalui Kepala Kantor Komunikasi Presiden, di mana Indonesia berperan aktif mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan melalui operasi
    airdrop
    dari Pangkalan Aju Yordania,” ujar Agus, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rusia Sudah Menang Lawan Ukraina, Trump ‘Keok’ Depan Putin

    Rusia Sudah Menang Lawan Ukraina, Trump ‘Keok’ Depan Putin

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan pertemuan di Alaska, Jumat (15/8/2025). Pertemuan ini digelar untuk mencari solusi atas perang antara Moskow dan tetangganya, Ukraina, yang telah berlangsung selama lebih dari 3 tahun terakhir.

    Dalam beberapa jam pertemuan itu dilangsungkan, Putin nampak berhasil mendorong keinginannya di depan Trump untuk mencari perdamaian yang hakiki dibandingkan gencatan senjata sesaat. Hal ini meruntuhkan upaya Barat yang selama bertahun-tahun berusaha mengisolasi dirinya.

    Hal ini membuat banyak pengamat menilai Putin keluar sebagai pemenang dari “KTT Alaska”, sementara media pemerintah Rusia menggambarkan Trump sebagai negarawan berhati-hati, meski di Barat kritik keras diarahkan padanya karena dianggap tidak siap menghadapi Putin.

    Media Rusia menyoroti detail simbolis, mulai dari penyambutan karpet merah, pertunjukan fly-over militer, hingga momen ketika Trump menunggu Putin dan mengajaknya menaiki limosin kepresidenan AS, “The Beast”.

    “Media Barat kini dalam kondisi yang bisa digambarkan sebagai kegilaan yang mendekati histeria,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dilansir Reuters.

    “Selama tiga tahun mereka berbicara tentang isolasi Rusia, dan hari ini mereka melihat karpet merah digelar untuk menyambut Presiden Rusia di Amerika Serikat,” ujarnya.

    Namun capaian terbesar Putin ada pada isu Ukraina. Trump sebelumnya datang dengan agenda mendorong gencatan senjata cepat, bahkan mengancam Rusia dan China dengan sanksi.

    Tetapi usai pertemuan, ia menyatakan setuju dengan Putin agar negosiasi langsung diarahkan pada penyelesaian damai permanen, bukan sekadar jeda pertempuran.

    “Posisi Presiden AS telah berubah setelah berbicara dengan Putin, dan kini diskusi akan fokus pada akhir perang, serta tatanan dunia baru. Persis seperti yang diinginkan Moskow,” tulis pembawa acara talkshow Rusia, Olga Skabeyeva, di Telegram.

    ‘Buronan’ yang Menang

    Terlaksananya pertemuan itu saja sudah menjadi kemenangan diplomatik bagi Putin. Pasalnya, ia masih berstatus buron Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang terkait deportasi anak-anak Ukraina.

    Rusia membantah tuduhan tersebut, dengan alasan pihaknya hanya mengevakuasi anak-anak yang tidak memiliki pendamping dari zona konflik. Amerika Serikat dan Rusia sama-sama bukan anggota ICC.

    Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyebut pertemuan ini sebagai terobosan besar bagi pemulihan hubungan Moskow-Washington. “Mekanisme pertemuan tingkat tinggi antara Rusia dan Amerika Serikat telah sepenuhnya dipulihkan,” ujarnya.

    Meski begitu, Putin tidak meraih semua yang diinginkannya. Trump menolak memberikan “reset ekonomi” yang sangat dibutuhkan Rusia untuk menopang perekonomian yang mulai tertekan setelah tiga tahun perang dan sanksi Barat.

    Putin bahkan membawa menteri keuangan dan kepala dana kekayaan negara Rusia ke Alaska, berharap dapat membicarakan peluang kerja sama di bidang Arktik, energi, ruang angkasa, dan teknologi. Namun, Trump menegaskan kepada wartawan sebelum pertemuan dimulai bahwa bisnis tidak akan berjalan sampai perang Ukraina benar-benar berakhir.

    Trump juga menahan diri dari langkah yang paling dikhawatirkan Eropa dan Ukraina: menjual kepentingan Kyiv demi kesepakatan dengan Putin. Ia menekankan bahwa keputusan akhir tetap ada di tangan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Meski demikian, Trump memperingatkan bahwa Zelensky harus realistis. “Rusia adalah kekuatan yang sangat besar, dan Ukraina bukan,” katanya usai pertemuan.

    Medvedev menilai pernyataan itu menandai pergeseran tanggung jawab pada Kyiv dan Eropa. “Poin utamanya adalah kedua pihak langsung menempatkan tanggung jawab pada Kyiv dan Eropa untuk mencapai hasil dalam negosiasi,” ujarnya.

    Zelensky Akui Putin Perkasa di Medan Perang

    Di medan tempur, pasukan Rusia perlahan terus maju dan mengancam kota-kota penting Ukraina di kawasan Donetsk.

    Putin menyampaikan kepada Trump bahwa ia bersedia membekukan garis depan di Zaporizhzhia dan Kherson jika Kyiv mau mundur dari Donetsk dan Luhansk-dua wilayah yang menjadi jantung kawasan industri Donbas, yang secara terang-terangan diklaim Moskow. 

    Menurut laporan New York Times, Trump bahkan menyampaikan kepada para pemimpin Eropa bahwa pengakuan Ukraina atas Donbas sebagai wilayah Rusia bisa membuka jalan menuju kesepakatan. Kanselir Jerman Friedrich Merz menambahkan bahwa AS siap menjadi bagian dari jaminan keamanan bagi Ukraina.

    Sumber Reuters menyebut Zelensky menolak tuntutan itu. Ia hingga kini menolak keras usulan Trump terkait “tukar-menukar wilayah”, yang dinilai melanggar konstitusi dan kedaulatan Ukraina.

    Walau begitu, Zelensky juga menilai KTT tersebut sejauh ini memang memberi keuntungan bagi Putin.

    “Putin akan menang dalam hal ini. Dia butuh foto dengan Presiden Trump,” ujarnya.

    Pertemuan Zelensky-Trump

    Sementara itu, sejumlah pemimpin Eropa berbondong-bondong menuju Washington untuk memberikan dukungan politik kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjelang pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Senin (18/8/2025).

    Kanselir Jerman Friedrich Merz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Minggu menggelar pertemuan para sekutu untuk memperkuat posisi Zelensky. Mereka berupaya memastikan jaminan keamanan yang kuat bagi Ukraina, termasuk keterlibatan langsung Amerika Serikat.

    Para pemimpin Eropa ingin menghindari pengulangan pertemuan Ruang Oval terakhir Zelensky pada Februari lalu yang berakhir buruk, di mana Trump dan Wakil Presiden JD Vance menegur Zelensky di depan umum karena dianggap tidak tahu berterima kasih.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Finlandia Alexander Stubb-yang memiliki kedekatan pribadi dengan Trump-serta Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni juga akan ikut ke Washington.

    Dalam pernyataan bersama, Inggris, Prancis, dan Jerman menegaskan siap mengerahkan “pasukan penjamin keamanan setelah pertempuran berhenti, membantu mengamankan udara dan laut Ukraina, serta meregenerasi angkatan bersenjatanya.”

    Namun, sejumlah negara Eropa masih ragu untuk terlibat langsung secara militer, menunjukkan betapa rumitnya diskusi perdamaian ini bahkan di antara sekutu Kyiv sendiri.

    Sejumlah pemimpin Eropa menekankan pentingnya gencatan senjata sebelum negosiasi damai. “Anda tidak bisa berunding untuk perdamaian di bawah bom yang terus berjatuhan,” tegas Kementerian Luar Negeri Polandia.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Usai Bertemu Putin, Ini Ucapan Trump & Respons Zelensky-Pemimpin Dunia

    Usai Bertemu Putin, Ini Ucapan Trump & Respons Zelensky-Pemimpin Dunia

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska, Jumat (15/8/2025) ditanggapi sejumlah pemimpin dunia. Hal ini dikarenakan pertemuan ini terjadi saat hubungan kedua negara dalam titik nyala yang krusial lantaran perang di Ukraina.

    Trump mengatakan pihaknya akan terus mengupayakan perdamaian antara Moskow dan Kyiv yang telah berperang selama tiga setengah tahun terakhir.

    Reuters dalam laporan terbarunya, Sabtu (16/8/2025) menyebutkan, Trump mengaku pertemuan itu menghasilkan kesepakatan dengan Putin, menyangkut upaya perdamaian. Namun tak merinci kesepakatan yang dimaksud. Tapi, Trump juga mengimbau Ukraina membuat kesepakatan mengakhiri perang dengan Rusia.

    “Rusia adalah kekuatan yang sangat besar, dan mereka tidak,” katanya, seperti dilansir Reuters.

    Berikut adalah reaksi dari para pemimpin dunia terhadap pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang tidak menyelesaikan perang Moskow di Ukraina.

    PRESIDEN UKRAINA VOLODYMYR ZELENSKIY DI X:

    “Kami mendukung proposal Presiden Trump untuk pertemuan trilateral antara Ukraina, AS, dan Rusia. Ukraina menekankan bahwa isu-isu utama dapat dibahas di tingkat pemimpin, dan format trilateral cocok untuk ini.

    “Pada hari Senin, saya akan bertemu dengan Presiden Trump di Washington, D.C., untuk membahas semua detail mengenai penghentian pembunuhan dan perang.

    “Penting agar Eropa dilibatkan di setiap tahap untuk memastikan jaminan keamanan yang andal bersama dengan Amerika. Kami juga membahas sinyal positif dari pihak Amerika mengenai partisipasi dalam menjamin keamanan Ukraina.”

    PERNYATAAN BERSAMA OLEH PARA PEMIMPIN EROPA:

    “Kami jelas, bahwa Ukraina harus memiliki jaminan keamanan yang kuat untuk secara efektif mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya.

    Kami menyambut pernyataan Presiden Trump bahwa AS siap memberikan jaminan keamanan. Koalisi yang Bersedia siap memainkan peran aktif. Tidak ada batasan yang harus ditempatkan pada angkatan bersenjata Ukraina atau pada kerja samanya dengan negara-negara ketiga. Rusia tidak dapat memiliki hak veto terhadap jalan Ukraina menuju UE dan NATO.

    “Terserah Ukraina untuk membuat keputusan tentang wilayahnya. Perbatasan internasional tidak boleh diubah dengan paksa.

    “Kami bertekad untuk berbuat lebih banyak untuk menjaga Ukraina tetap kuat guna mencapai penghentian pertempuran dan perdamaian yang adil dan abadi… Kami akan terus memperkuat sanksi dan langkah-langkah ekonomi yang lebih luas untuk menekan ekonomi perang Rusia.”

    PERDANA MENTERI INGGRIS KEIR STARMER

    “Upaya Presiden Trump telah membawa kita lebih dekat dari sebelumnya untuk mengakhiri perang ilegal Rusia di Ukraina. Kepemimpinannya dalam upaya menghentikan pembunuhan harus dipuji.

    “Saya menyambut baik keterbukaan Amerika Serikat, bersama dengan Eropa, untuk memberikan jaminan keamanan yang kuat kepada Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan apa pun. Ini adalah kemajuan penting dan akan sangat krusial dalam mencegah Putin kembali dan meminta lebih banyak lagi.

    “Sementara itu, sampai dia menghentikan serangan biadabnya, kami akan terus memperketat tekanan pada mesin perangnya dengan sanksi yang lebih banyak lagi… Dukungan tak tergoyahkan kami untuk Ukraina akan terus berlanjut selama diperlukan.”

    PRESIDEN PRANCIS EMMANUEL MACRON DI X:

    “Juga akan sangat penting untuk mengambil semua pelajaran dari 30 tahun terakhir, dan khususnya kecenderungan Rusia yang sudah jelas untuk gagal menepati komitmennya sendiri.

    “Kami akan terus bekerja sama secara erat dengan Presiden Trump dan Presiden Zelenskiy untuk memastikan bahwa kepentingan kami terjaga dalam semangat persatuan dan tanggung jawab.

    “Prancis terus berdiri teguh di sisi Ukraina.”

    PERDANA MENTERI ITALIA GIORGIA MELONI:

    “Seberkas harapan akhirnya terbuka untuk membahas perdamaian di Ukraina… Italia melakukan bagiannya, bersama dengan sekutu-sekutu Baratnya.”

    KANSELIR JERMAN FRIEDRICH MERZ DI X:

    “Ukraina dapat mengandalkan solidaritas kami yang tak tergoyahkan saat kami berupaya mencapai perdamaian yang menjaga kepentingan keamanan vital Ukraina dan Eropa.”

    PRESIDEN KOMISI EROPA URSULA VON DER LEYEN DI X:

    “UE bekerja sama erat dengan Presiden Zelenskiy dan Amerika Serikat untuk mencapai perdamaian yang adil dan langgeng. Jaminan keamanan yang kuat yang melindungi kepentingan keamanan vital Ukraina dan Eropa sangatlah penting.”

    DIPLOMAT UTAMA UE KAJA KALLAS:

    “AS memiliki kekuatan untuk memaksa Rusia bernegosiasi dengan serius. UE akan bekerja sama dengan Ukraina dan AS agar agresi Rusia tidak berhasil dan perdamaian apa pun bisa berkelanjutan. Moskow tidak akan mengakhiri perang sampai menyadari bahwa mereka tidak bisa melanjutkannya.
    Jadi, Eropa akan terus mendukung Ukraina, termasuk dengan mengerjakan paket sanksi Rusia yang ke-19.”

    JURU BICARA KEMENTERIAN LUAR NEGERI INDIA RANDHIR JAISWAL:

    “India menyambut baik pertemuan KTT di Alaska antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Vladimir Putin dari Rusia. Kepemimpinan mereka dalam upaya perdamaian sangatlah terpuji.

    “India menghargai kemajuan yang dicapai dalam KTT. Jalan ke depan hanya bisa melalui dialog dan diplomasi. Dunia ingin melihat akhir yang cepat untuk konflik di Ukraina.”

    PERDANA MENTERI REPUBLIK CEKO PETR FIALA:

    “Hasil KTT Alaska mengonfirmasi bahwa sementara AS dan sekutunya mencari jalan menuju perdamaian, (Presiden Rusia Vladimir) Putin masih hanya tertarik pada keuntungan teritorial sebesar mungkin dan pemulihan kekaisaran Soviet.”

    PERDANA MENTERI HUNGARIA VIKTOR ORBAN DI FACEBOOK:

    “Selama bertahun-tahun kita telah menyaksikan dua kekuatan nuklir terbesar membongkar kerangka kerja sama mereka dan saling melempar pesan yang tidak bersahabat. Itu kini telah berakhir. Hari ini dunia adalah tempat yang lebih aman daripada kemarin.”

    Foto: Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin berjabat tangan dalam konferensi pers setelah pertemuan mereka untuk merundingkan akhir perang di Ukraina, di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson, di Anchorage, Alaska, AS, 15 Agustus 2025. (REUTERS/Kevin Lamarque)
    Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin berjabat tangan dalam konferensi pers setelah pertemuan mereka untuk merundingkan akhir perang di Ukraina, di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson, di Anchorage, Alaska, AS, 15 Agustus 2025. (REUTERS/Kevin Lamarque)

    PERDANA MENTERI POLANDIA DONALD TUSK DI X:

    “Barat harus tetap bersatu saat memasuki momen yang menentukan untuk masa depan Ukraina dan keamanan Eropa.”

    “Permainan untuk masa depan Ukraina, keamanan Polandia, dan seluruh Eropa telah memasuki fase yang menentukan.”

    “Hari ini, semakin jelas bahwa Rusia hanya menghormati yang kuat, dan Putin sekali lagi membuktikan diri sebagai pemain yang licik dan kejam. Oleh karena itu, menjaga persatuan seluruh Barat sangatlah penting.”

    PERDANA MENTERI SLOVAKIA ROBERT FICO, DALAM REKAMAN DI FACEBOOK:

    “Para presiden meluncurkan proses vital di Alaska.

    “Hari-hari mendatang akan menunjukkan apakah pemain besar di Uni akan mendukung proses ini… atau apakah strategi Eropa yang tidak berhasil dalam mencoba melemahkan Rusia melalui konflik ini dengan segala macam bantuan finansial, politik, atau militer yang secara harfiah luar biasa kepada Kyiv akan berlanjut.”

    “Saya tahu banyak orang Swedia khawatir tentang apa arti pembicaraan semalam antara Putin dan Trump,” katanya dalam komentar tertulis.

    “Perdamaian yang buruk, dengan syarat-syarat Rusia, akan berarti bahwa Rusia dapat mengancam lebih banyak negara Eropa. Oleh karena itu, sangat penting bahwa Eropa yang bersatu terus memberikan semua dukungan yang dibutuhkan Ukraina untuk menghindari kekalahan dalam perang.”

    “Pemerintah sekarang akan terus terlibat dalam dialog erat dengan Ukraina, dengan negara-negara Eropa lainnya, dan dengan Amerika Serikat. Tekanan pada Rusia harus terus berlanjut untuk mencapai gencatan senjata dan mengakhiri perang dengan jaminan keamanan yang kuat untuk masa depan.”

    MENTERI LUAR NEGERI RUMANIA TOIU OANA DI X:

    “Kami tetap yakin bahwa, melalui persatuan transatlantik dan solidaritas Eropa, kita dapat membangun kembali masa depan di mana perdamaian dan keamanan yang langgeng menjadi fondasi kemakmuran di kawasan ini.

    Rumania akan terus menjadi bagian aktif dari upaya bersama ini. Demi perdamaian dan pertumbuhan ekonomi, stabilitas dan keamanan di kawasan Laut Hitam sangatlah penting.

    Uni Eropa memiliki peran yang kuat untuk dimainkan, dan keterlibatan para pemimpin Eropa telah membentuk format negosiasi. Namun, berbagai format diskusi perlu diperkuat, begitu juga dengan kerangka dialog di sayap timur.”

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 2 Pemerintah Akan Bangun Gedung 40 Lantai, Kelola Dana Umat Rp 500 T per Tahun Nasional

    2 Pemerintah Akan Bangun Gedung 40 Lantai, Kelola Dana Umat Rp 500 T per Tahun Nasional

    Pemerintah Akan Bangun Gedung 40 Lantai, Kelola Dana Umat Rp 500 T per Tahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah akan membangun gedung 40 lantai di lahan bekas Kedutaan Besar Inggris, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.
    Hal ini diungkapkan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam peluncuran Gerakan Wakaf Pendidikan Islam Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, di Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (16/8/2025).
    Awalnya, Nasaruddin menceritakan potensi pengelolaan dana umat mencapai Rp 500 triliun jika dikelola dan diorganisir secara profesional dan akuntabel kepada Presiden Prabowo Subianto.
    “Wah, luar biasa itu, Pak Nasaruddin,” kata Nasaruddin, menirukan ucapan Prabowo.
    Prabowo kemudian bertanya mengapa pengelolaan dengan anggaran besar itu tidak bisa terealisasi hingga saat ini.
    Nasaruddin mengatakan ada beberapa penyebabnya.
    Pertama, pemerintah tidak mengorganisir dengan baik.
    Kedua, literasi umat beragama di Indonesia terkait dengan wakaf masih kurang.
    Kemudian, tata kelola wakafnya sangat lemah.
    Masalah lainnya adalah kapasitas kepastian hukum tanah wakaf yang tidak bisa diberdayakan secara ekonomi karena aktanya belum selesai, wakafnya belum selesai, dan juga minimnya profesionalisme para Nazir.
    “Nah, kalau ini semua kita berdayakan, Bapak Presiden, kita mengumpulkan dana umat itu Rp 500 triliun per tahun,” kata Nasaruddin.
    Mendengar penjelasan Nasaruddin, Prabowo disebut menanyakan kantor para pengelola dana umat yang tersedia saat ini, misalnya Badan Amil Zakat Infak Sedekah Nasional (Baznas).
    Nasaruddin menuturkan bahwa saat ini Baznas, kemudian Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan lembaga terkait pengelolaan dana umat masih terpencar-pencar.
    Dia menjabarkan model pengelolaan yang sudah matang seperti di Malaysia, yang memiliki satu gedung khusus untuk kantor badan pengelola dana umat.
    “Bagaimana kalau kita cari satu tempat yang strategis untuk mengumpulkan dana umat yang sebanyak itu,” kata Nasaruddin, menirukan Prabowo.
    Saat itu Nasaruddin menjawab, “Terserah, Bapak Presiden”.
    Prabowo kemudian mengharapkan ada tempat strategis dan ikonik untuk membangun gedung yang nantinya digunakan oleh lembaga pemberdayaan dana umat tersebut.
    Eks Kedutaan Besar Inggris yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri kemudian dipilih.
    Tanah itu berada persis di sisi timur Bundaran Hotel Indonesia, di sisi utara Hotel Mandarin Oriental.
    “Begini, kita harus cari tempat yang strategis biar ikonik,” kata Nasaruddin, menirukan Presiden.
    Maka dia ingat bekas kedutaan Inggris di depan Hotel Indonesia, di sebelah utaranya ada, antara Mandarin Hotel dengan di sebelahnya.
    “Ya sudah, Pak Nasar, coba konsep 27 lantai, karena tanggal ini 27 Ramadhan,” ujar Nasaruddin kembali menirukan Prabowo.
    Mendengar angka 27 lantai, Nasaruddin menilai itu belum cukup, karena akan ada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), hingga Majelis Ulama Indonesia juga akan hadir di gedung tersebut.
    Karena Prabowo juga sempat menanyakan apakah MUI saat ini memiliki kantor yang representatif.
    “Enggak ada, Bapak. Nanti juga ada lembaga produk halal juga enggak ada tempatnya, kemudian BPKH juga nyewa. Kalau kita bikin 40 gimana, Pak? Angka berkah itu, Arbain,” kata Nasaruddin.
    “Oh ya, 40,” kata Prabowo diucapkan Nasaruddin.
    Nasaruddin kemudian memerintahkan Sekretaris Jenderal Kemenag untuk membuat gambaran gedung 40 lantai yang akan dibangun di Bundaran HI tersebut.
    Gambar rancangan ini, kata Nasaruddin, sudah berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
    “Jadi, sebentar lagi kita akan menyaksikan (pembangunan gedung) lembaga pemberdayaan dana umat. Di situ akan berkantor semua lembaga-lembaga keuangan seperti yang tadi saya sampaikan, Baznas, BWI, JPH, kemudian yang berkaitan dengan pundi-pundi umat,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Visi ‘Israel Raya’ Netanyahu Tuai Kecaman

    Visi ‘Israel Raya’ Netanyahu Tuai Kecaman

    Jakarta –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin mewujudkan visi ‘Israel Raya’ dan mencaplok sejumlah negara Arab. Rencana ‘gila’ itu langsung dikecam sana-sini.

    Dirangkum detikcom, Jumat (15/8/2025), hal itu diungkap Netanyahu ketika ditanya pada Selasa (12/8) oleh wartawan i24NEWS, Sharon Gal, soal apakah dirinya mendukung “visi Israel Raya” tersebut, Netanyahu menjawab: “Tentu saja.”

    “Jika Anda bertanya kepada saya mengenai apa yang saya pikirkan, kami siap,” katanya.

    Dia kemudian beralih membahas soal pendirian Israel dan “misi besar”untuk memastikan keberlangsungan keberadaannya.

    Kalangan ultra-nasionalis Israel telah menyerukan pendudukan terhadap wilayah-wilayah tersebut.

    Istilah “Israel Raya” merujuk pada interpretasi Alkitab mengenai wilayah negara tersebut pada masa Raja Salomo, atau Raja Sulaiman, yang tidak hanya mencakup wilayah Palestina saat ini, yakni Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, tetapi juga sebagian wilayah Yordania, Lebanon dan Suriah era modern.

    Negara-negara Arab Mengecam

    Negara-negara Arab ramai mengecam pernyataan Benjamin Netanyahu, yang mendukung gagasan “Israel Raya” itu. Gagasan itu dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara-negara Arab saat ketegangan memuncak di kawasan Timur Tengah.

    Yordania, negara tetangga Israel, seperti dilansir AFP, Jumat (15/8/2025), mengecam keras pernyataan Netanyahu tersebut, yang disebut sebagai “eskalasi berbahaya dan provokatif”, serta merupakan “ancaman terhadap kedaulatan negara-negara”.

    Dalam pernyataan pada Rabu (13/8), juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania menegaskan penolakan terhadap apa yang disebutnya sebagai retorika “provokatif| dan “klaim delusi” Netanyahu.

    Mesir juga memberikan reaksi keras, dengan mengatakan pihaknya telah “meminta klarifikasi terkait masalah ini”. Kairo menilai pernyataan Netanyahu itu sama-sama dengan “penolakan terhadap opsi perdamaian di kawasan tersebut”.

    Pernyataan Netanyahu itu disampaikan di tengah perang selama 22 bulan antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza, yang berulang kali merembet ke Timur Tengah dan memicu kecaman keras terhadap Tel Aviv dari seluruh dunia Arab.

    Kecaman lainnya datang dari Irak, dengan Kementerian Luar Negeri Baghdad mengatakan pada Kamis (14/8) bahwa pernyataan Netanyahu itu mengungkapkan “ambisi ekspansionis” Israel dan merupakan “provokasi yang jelas terhadap kedaulatan negara-negara”.

    Qatar, yang merupakan mediator gencatan senjata Gaza, juga mengecam pernyataan Netanyahu, yang disebut sebagai pernyataan “absurd” dan “menghasut”.

    Upaya perluasan wilayah Israel juga menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich,anggota kabinet Netanyahu, menuntut penaklukan Jalur Gaza dan aneksasi Tepi Barat, setelah pemerintah Tel Aviv baru-baru ini menyetujui pemukiman baru yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

    Arab Saudi, pada Rabu (13/8), menyatakan “penolakan total terhadap gagasan dan rencana kolonisasi dan ekspansi yang diadopsi oleh otoritas pendudukan Israel”, dan menegaskan kembali “hak historis dan hukum rakyat Palestina untuk mendirikan negara mereka yang merdeka”.

    Indonesia Turut Mengecam

    Pemerintah Indonesia mengecam keras ide Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuat visi ‘Israel Raya’ dengan mencaplok sejumlah negara Arab yang mayoritas muslim termasuk Palestina. Pemerintah Indonesia menyebut rencana itu semakin mengecilkan perdamaian Palestina dan Timur Tengah.

    “Indonesia menolak dan mengecam keras visi Perdana Menteri Israel tentang ‘Israel Raya’ melalui aneksasi penuh atas wilayah Palestina dan negara-negara lain di kawasan,” tulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam pernyataannya di akun X (Twitter), Kamis (14/8).

    “Visi tersebut nyata-nyata melanggar hukum internasional dan semakin mengecilkan prospek perdamaian di Palestina dan Timur Tengah,” imbuhnya.

    Kemlu menerangkan ide Netanyahu itu melanggar hukum internasional. Kemlu menegaskan Indonesia memegang prinsip perdamaian yang adil hanya dapat terwujud dengan menegakkan hak yang tidak dapat dicabut rakyat Palestina.

    “Bagi Indonesia, perdamaian yang adil & berkelanjutan hanya dapat terwujud dg menegakkan hak yang tidak dapat dicabut rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hidup berdampingan dengan Israel berdasarkan solusi dua negara, sesuai parameter internasional yang telah disepakati,” tulis Kemlu.

    Indonesia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menolak segala pendudukan permanen oleh Israel di Palestina maupun di negara Arab yang mayoritas muslim. Indonesia meminta PBB segera mengambil langkah untuk menghentikan kebijakan Israel yang merusak perdamaian.

    “Indonesia menyerukan kepada komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk menolak segala bentuk aneksasi dan pendudukan permanen oleh Israel – di Palestina atau di mana pun di kawasan,” tulis Kemlu.

    “Serta mengambil langkah konkret guna menghentikan kebijakan Israel yang merusak prospek perdamaian,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 3

    (lir/lir)