Kementrian Lembaga: Kemlu

Brasil Siapkan Langkah Balasan Tarif 50% Trump

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva memberikan izin untuk memulai proses pembalasan atas kebijakan tarif impor 50% yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Seorang sumber Bloomberg yang dikutip pada Jumat (28/8/2025) mengatakan pemerintah AS akan menerima pemberitahuan resmi pada Jumat (29/8/2025). Rencana tersebut sebelumnya dilaporkan oleh harian O Estado de S. Paulo.

Rencana tersebut menjadi langkah awal yang dirancang untuk mendorong negosiasi sebelum situasi berkembang menjadi perang dagang. Hal itu dibahas dalam pertemuan antara Lula dan sejumlah menteri kabinet pada Rabu (27/8/2025).

“Saya berharap ini bisa mempercepat dialog dan negosiasi,” ujar Wakil Presiden Brasil, Geraldo Alckmin.

Kamar Dagang Luar Negeri Brasil kini memiliki waktu hingga 30 hari untuk menganalisis kebijakan tarif AS dan menentukan apakah kebijakan itu sesuai dengan undang-undang resiprositas yang disahkan Kongres awal tahun ini.

Jika disetujui, sejumlah kementerian akan menelaah opsi langkah balasan yang bisa diterapkan.

Berdasarkan undang-undang tersebut, Brasil berhak menanggapi tindakan sepihak negara atau blok ekonomi yang merugikan daya saing internasionalnya.

Bentuk pembalasan dapat berupa pengenaan tarif, pungutan tambahan, pembatasan impor barang dan jasa, penangguhan konsesi perdagangan dan investasi, hingga penghentian kewajiban terkait hak kekayaan intelektual.

Kementerian Luar Negeri Brasil hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait keputusan tersebut.

Sebelumnya, Brasil meluncurkan paket bantuan senilai 30 miliar real atau sekitar Rp89,67 triliun untuk menopang perusahaan yang terdampak tarif perdagangan Presiden AS Donald Trump.

Paket tersebut mencakup kelonggaran waktu pembayaran pajak bagi pelaku usaha yang terkena dampak, serta reformasi menyeluruh terhadap Export Guarantee Fund yang dikelola bank pembangunan nasional BNDES untuk menanggung risiko pembiayaan terkait ekspor.

29/08/2025 13:31
Ratusan Staf Desak Kepala HAM PBB Nyatakan Perang Gaza Genosida

Jenewa –

Ratusan staf Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Volker Turk, untuk secara eksplisit menyebut perang Gaza sebagai genosida yang sedang berlangsung.

Desakan itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (29/8/2025), disampaikan oleh ratusan staf pada Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR) dalam surat kepada Turk, yang telah dilihat isinya oleh Reuters. Surat tersebut dikirimkan pada Rabu (27/8) waktu setempat.

Dalam suratnya, ratusan staf PBB itu menganggap bahwa kriteria hukum untuk genosida dalam perang antara Israel dan Hamas, yang terus berkecamuk di Jalur Gaza, telah terpenuhi, dengan menyebutkan skala, cakupan, dan sifat pelanggaran yang terdokumentasi di wilayah tersebut.

“OHCHR memiliki tanggung jawab hukum dan moral yang kuat untuk mengecam tindakan genosida,” demikian bunyi surat yang ditandatangani oleh Komite Staf atas nama lebih dari 500 staf OHCHR.

“Kegagalan untuk mengecam genosida yang sedang berlangsung merusak kredibilitas PBB dan sistem hak asasi manusia itu sendiri,” demikian bunyi surat tersebut.

Surat tersebut mengutip anggapan soal kegagalan moral badan internasional tersebut karena tidak berbuat lebih banyak untuk menghentikan genosida Rwanda tahun 1994 silam, yang menewaskan lebih dari 1 juta orang.

Belum ada tanggapan langsung dari Kementerian Luar Negeri Israel terhadap hal tersebut.

Pemerintah Israel sebelumnya menolak tuduhan genosida di Jalur Gaza, dengan alasan haknya untuk membela diri menyusul serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sedikitnya 1.200 orang di Israel dan membuat 251 orang disandera.

Namun, rentetan serangan mematikan Israel terhadap Jalur Gaza juga memakan banyak korban jiwa, dengan data terbaru Kementerian Kesehatan Gaza menyebut nyaris 63.000 orang tewas akibat rentetan serangan Tel Aviv. Pemantau kelaparan global juga mengatakan sebagian besar penduduk Gaza menderita kelaparan.

Beberapa kelompok HAM seperti Amnesty International telah menuduh Israel melakukan genosida, dan pakar independen PBB Francesca Albanese juga menggunakan istilah tersebut, namun bukan PBB secara resmi yang menggunakannya.

Para pejabat PBB sebelumnya mengatakan bahwa pengadilan internasional yang bertanggung jawab untuk menetapkan genosida.

Sementara itu, Turk dalam tanggapannya menyebut surat yang dikirimkan ratusan staf OHCHR itu mengangkat keprihatinan penting.

“Saya mengetahui kita semua memiliki rasa kemarahan moral yang sama atas kengerian yang kita saksikan, serta frustrasi atas ketidakmampuan komunitas internasional untuk mengakhiri situasi ini,” ujarnya, sembari menyerukan para staf untuk “tetap bersatu sebagai Kantor dalam menghadapi kesulitan seperti itu”.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

29/08/2025 11:26
Ketua Komisi II DPR Usul Lahan Batas Negara Dijadikan Kebun Sawit Nasional 28 Agustus 2025

Ketua Komisi II DPR Usul Lahan Batas Negara Dijadikan Kebun Sawit
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan agar lahan di kawasan perbatasan negara dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif, misalnya dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Usulan ini disampaikan sebagai salah satu langkah untuk mencegah sengketa lahan dengan negara tetangga yang kerap berujung konflik, seperti peristiwa penembakan WNI di NTT oleh polisi Timor Leste.
“Komisi II DPR RI mendorong mitra kerja kami Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk segera melakukan beberapa hal. Satu, meningkatkan seluruh pos tapal batas negara yang ada di semua titik perbatasan darat kita. Yang kedua, mengkoordinir seluruh kementerian/lembaga, termasuk pihak swasta, untuk membangun daya dan nilai ekonomi di perbatasan,” ujar Rifqinizamy saat dihubungi
Kompas.com
, Kamis (28/8/2025).
Rifqinizamy meyakini pemanfaatan lahan di perbatasan secara produktif bisa meningkatkan kesejahteraan warga lokal, sekaligus mencegah terjadinya sengketa dengan negara tetangga.
“Terutama di perbatasan darat, sepanjang perbatasan darat kita yang ribuan kilometer itu bisa dibangun, misalnya perkebunan kelapa sawit yang melibatkan pihak swasta dan mempekerjakan masyarakat setempat, agar terjadi stimulan ekonomi dan kesejahteraan, sekaligus menjadi benteng kedaulatan negara kita,” kata Rifqinizamy.
Oleh karena itu, Rifqinizamy menegaskan, pemerintah perlu segera memperjelas batas wilayah negara dengan koordinat yang sah agar tidak lagi menimbulkan perselisihan.
“Kita harus mempertegas seluruh batas wilayah kita secara detail dengan melibatkan koordinat yang jelas antarnegara, baik Indonesia maupun negara tetangga, dan itu segera diformulasikan di dalam peraturan perundang-undangan,” katanya.
Selain itu, lanjut Rifqinizamy, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri juga perlu segera mengambil langkah diplomatik untuk menyelesaikan sengketa yang masih berlangsung.
“Dalam hal masih ada konflik tapal batas negara antara Indonesia dengan negara-negara lain, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri juga harus segera melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan hal tersebut,” jelas Rifqinizamy.
Diberitakan sebelumnya, penembakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di perbatasan RI–Timor Leste terjadi pada Senin (25/8/2025).
Seorang WNI dilaporkan tertembak dalam konflik sengketa lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Informasi awal dari Komandan Satgas Pengamanan Perbatasan RI-Timor Leste, Letkol Arh Reindi Trisetyo Nugroho, menyebutkan bahwa korban bernama Paulus Oki, warga Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT, tertembak di wilayah Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat.
“Insiden itu berawal dari perselisihan antara WNI asal TTU dengan WNA Timor Leste di atas lahan sengketa,” ujar Reindi saat dihubungi dari Kupang.
Dia menjelaskan bahwa peluru yang mengenai bahu kanan korban diduga berasal dari senjata dengan peluru karet atau peluru tumpul.
Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh Polres TTU menemukan delapan selongsong peluru dan satu proyektil, yang diyakini ditembakkan oleh pasukan patroli perbatasan Timor Leste atau Unidade de Patrulhamento da Fronteira (UPF).
Untuk diketahui, lahan di Inbate memang telah lama menjadi titik konflik antara warga Indonesia dan Timor Leste.
Selain di TTU, sengketa lahan juga masih terjadi di Naktuka, Kabupaten Kupang, yang hingga kini belum terselesaikan.
Paulus Oki menjadi WNI kedua yang tertembak di kawasan perbatasan dalam bulan ini.
Sebelumnya, seorang WNI berinisial AB ditemukan tewas dengan luka tembak di wilayah Fatumea, Suai, Distrik Covalima, Timor Leste, pada 16 Agustus lalu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/08/2025 22:24
Meski Diprotes Massal, Israel Lanjutkan Serangan di Kota Gaza

Jakarta –

Tank-tank Israel semakin merangsek masuk di pinggiran Kota Gaza pada hari Rabu (27/08), memaksa lebih banyak warga Palestina mengungsi, sementara militer Israel bersiap melaksanakan rencana pemerintah Israel untuk menaklukkan Gaza dan merebut apa yang mereka sebut sebagai “benteng terakhir Hamas.”

Sehari sebelumnya, puluhan ribu warga Israel kembali turun ke jalan untuk mendesak pemerintah menyetujui kesepakatan untuk memulangkan 50 sandera yang tersisa. Para pengunjuk rasa saat mereka berbaris menuju Lapangan Sandera di pusat kota Tel Aviv.

Area ini telah menjadi simbol perjuangan untuk memulangkan para sandera yang disandera selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023.

Di antara para pengunjuk rasa pada hari Selasa (24/08) adalah Naama, seorang mahasiswa psikologi yang kehilangan salah satu teman dekatnya dalam serangan militan di festival musik Nova.

“Saya di sini untuk mendukung keluarga-keluarga, dan itu minimal yang bisa saya lakukan. Saya tidak punya kendali atas apa yang terjadi. Selama dua tahun, ini bagaikan roller coaster antara harapan dan keputusasaan,” ujar Naama, yang menolak menyebutkan nama belakangnya, kepada DW di alun-alun.

Ia mengatakan ia ingin percaya bahwa pemerintah Israel sedang melakukan segala yang mereka bisa untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 22 bulan, “karena jika saya tidak percaya ini, saya tidak akan bisa bangun pagi-pagi. Saya sangat berharap mereka tidak menutup mata terhadap apa yang terjadi di sini.”

‘Hari Disrupsi’ bertujuan untuk mengakhiri perang di Gaza

Protes hari Selasa (24/08) diselenggarakan oleh Forum Keluarga Sandera dan Hilang, yang mewakili mayoritas keluarga, dan dijadwalkan bertepatan dengan rapat Kabinet Keamanan Israel.

Beberapa anggota kabinet koalisi sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan menuduh para pengunjuk rasa “membantu Hamas” dan merugikan negara dengan aksi demonstrasi mereka.

“Para perusuh yang melayani Hamas telah kembali,” tulis Hanoch Milwidsky, seorang anggota parlemen senior dari partai Likud pimpinan Netanyahu, di X, bersamaan dengan video pengunjuk rasa membakar ban di jalan raya.

Di sebuah kios yang menjual kaus dan pin untuk mendukung para sandera, Dan Perlman, seorang relawan, berusaha terdengar optimistis. “Kita semua di sini memiliki secercah harapan bahwa keadaan akan berubah, meskipun ada banyak kekecewaan. Ibu saya, yang telah menjadi relawan di sini sejak hari ketiga, mungkin lebih optimistis daripada saya. Saya tidak. Saya pikir sungguh gila jika situasi ini terus berlanjut selamanya,” katanya.

Israel belum tanggapi kesepakatan gencatan senjata

Einav Zangauker, ibu dari sandera Matan Zangauker yang masih ditahan Hamas, mengatakan kepada kerumunan yang berkumpul di Tel Aviv bahwa “seluruh bangsa ini terbebani oleh pemerintah ini.” Ia mengkritik Netanyahu karena melanjutkan “kampanyenya untuk menggagalkan kesepakatan” potensi gencatan senjata dengan Hamas.

Para mediator internasional mengatakan mereka masih menunggu tanggapan resmi dari Israel terkait perjanjian gencatan senjata yang didukung AS saat ini, yang disetujui Hamas pekan lalu. Seorang perwakilan Kementerian Luar Negeri Qatar, yang telah mengoordinasikan perundingan antara kedua belah pihak, mengatakan “upaya untuk mengulur waktu dengan memindahkan lokasi atau taktik lain sudah jelas bagi komunitas internasional, dan sudah saatnya bagi Israel untuk memberikan jawaban serius atas apa yang telah disepakati sebelumnya.”

Netanyahu baru-baru ini tampaknya telah bergeser dari mengejar kesepakatan parsial, yang akan membebaskan 10 sandera hidup dan 18 sandera mati dengan imbalan tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Kini, ia tampaknya hanya bersedia membahas kesepakatan komprehensif untuk membebaskan seluruh 50 sandera.

Namun, pada saat yang bersama,an Netanyahu juga telah memerintahkan militer Israel untuk mempercepat persiapan serangan daratnya di Kota Gaza. Ia telah mengabaikan peringatan dari kepala stafnya bahwa serangan skala besar di Kota Gaza akan membahayakan nyawa sekitar 20 sandera yang diyakini masih hidup, yang membuat marah banyak kerabat dan mantan sandera.

“Saya tidak bersedia mengorbankan siapa pun demi ambisi mesianis untuk menghancurkan Hamas,” kata mantan sandera Gadi Moses dalam sebuah wawancara dengan Radio Angkatan Darat pada hari Selasa. Ia mengatakan kondisi Hamas tidak berubah sejak Oktober 2023, dan bahwa pemerintah Israel harus menyetujui kesepakatan tersebut. “Mereka [Hamas] tidak mundur dari posisi mereka. Mereka terus mengatakan hal yang sama: Akhiri pertempuran dan tinggalkan Gaza.”

Lebih dari 62.000 warga Palestina tewas dalam perang Gaza

Rencana terbaru tentara Israel untuk menyerbu Kota Gaza akan menjadi bencana bagi warga Palestina yang telah berjuang melawan kelaparan, pengungsian, dan pemboman terus-menerus. Meskipun invasi penuh dilaporkan direncanakan pada pertengahan September, Israel terus menyerang Gaza dalam beberapa hari terakhir, dengan tank-tank menyerbu beberapa permukiman di Kota Gaza di tengah kemarahan global yang intens atas serangan ganda Israel terhadap rumah sakit Khan Younis pada hari Senin (23/08) yang menewaskan 20 orang, termasuk tenaga medis dan lima jurnalis.

Di antara para pengunjuk rasa, minoritas kecil juga mengadvokasi diakhirinya penderitaan warga Palestina di Gaza. Namun, jajak pendapat terbaru oleh pusat aChord menunjukkan bahwa 42% publik Yahudi setuju dengan klaim pemerintah bahwa tidak ada orang tak bersalah di Gaza, sementara 34% sebagian setuju dengan hal ini.

“Jumlah korban Palestina sekarang di atas 62.000, di antaranya banyak anak-anak,” ujar Maya Rosenfeld, seorang sosiolog di Universitas Ibrani Yerusalem yang ikut serta dalam demonstrasi lain akhir pekan lalu di Yerusalem, kepada DW. “Jika kita telah mencapai titik ini dan hal ini belum menyebabkan sebagian besar masyarakat Israel turun ke jalan demi rakyat Palestina, saya tidak yakin transformasi seperti itu akan terjadi dalam waktu dekat.”

Dalam beberapa pekan terakhir, puluhan ribu warga Israel telah menerima surat panggilan untuk bertugas di militer cadangan mulai 2 September dan seterusnya. Belum jelas berapa banyak yang akan merespons, mengingat mereka telah menjalani beberapa tugas di Gaza, di perbatasan Israel dengan Lebanon atau Suriah, atau di Tepi Barat yang diduduki selama 22 bulan terakhir.

“Begitu banyak orang memiliki anak di militer dan hampir mustahil bagi mereka untuk menganggap anak-anak mereka sebagai pelaku genosida,” kata Rosenfeld, merujuk pada perdebatan internasional yang menggambarkan perang di Gaza sebagai genosida. “Dan mereka percaya bahwa mungkin setelah semua ini berakhir, mereka akan dapat kembali ke kehidupan normal mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa.”

Dan Cohen, yang juga ikut serta dalam protes hari Sabtu lalu, mengatakan penting baginya untuk mengingatkan pemerintah bahwa mereka seharusnya melayani rakyat, bukan sebaliknya.

Saat berbicara dengan DW, seorang pengunjuk rasa sayap kanan mengangkat sebuah spanduk di dekatnya dalam bahasa Ibrani bertuliskan, “Pendudukan, deportasi, pemukiman” — sebuah slogan yang menggaungkan kebijakan yang dipromosikan oleh beberapa anggota kabinet Netanyahu untuk warga Palestina di Gaza. Namun, jajak pendapat secara konsisten menunjukkan bahwa hingga 80% publik Israel mendukung kesepakatan dan diakhirinya perang — sebagian besar karena khawatir akan dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi Israel. Namun, tidak semua orang turun ke jalan.

“Suara dan tuntutan kami untuk mengakhiri perang, untuk mengakhiri penderitaan, untuk membawa kembali para sandera adalah suara yang sangat penting, tidak hanya di luar Israel, tetapi terutama di dalam Israel,” kata Cohen. “Suara-suara ini digaungkan oleh banyak orang di dalam ruangan dan dalam percakapan di rumah, kami menyuarakannya di jalan dan memastikan orang-orang akan melihatnya.”

Serangan dari Yaman

Sementara itu militer Israel mengatakan telah mencegat sebuah pesawat tanpa awak yang diluncurkan dari Yaman pada hari Kamis (26/08) , setelah sirene berbunyi di permukiman dekat Jalur Gaza.

Tidak ada yang langsung mengaku bertanggung jawab atas pesawat tanpa awak tersebut, tetapi pemberontak Houthi Yaman yang didukung Iran telah berulang kali meluncurkan rudal dan pesawat tanpa awak ke Israel sejak serangan sekutu Palestina mereka, Hamas, pada Oktober 2023 ke Israel memicu perang Gaza.

“Setelah sirene infiltrasi pesawat musuh berbunyi beberapa saat yang lalu di permukiman dekat Jalur Gaza, sebuah UAV yang diluncurkan dari Yaman berhasil dicegat oleh (angkatan udara Israel),” demikian pernyataan militer Israel.

Pada hari Rabu (26/07) juga, militer Israel mengatakan telah mencegat sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman. Rudal tersebut kemudian diklaim oleh pemberontak Huthi.

Houthi, yang mengaku bertindak untuk mendukung Palestina, menghentikan serangan mereka selama gencatan senjata dua bulan di Gaza yang berakhir pada bulan Maret, tetapi melanjutkannya setelah Israel melanjutkan operasi besar. Israel telah melancarkan beberapa serangan balasan di Yaman, menargetkan pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai Huthi dan bandara di ibu kota Sanaa yang dikuasai pemberontak.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Rizki Nugraha

Lihat Video ‘303 Orang Tewas Termasuk 117 Anak Akibat Bencana Kelaparan di Gaza’:

(ita/ita)

28/08/2025 19:02
WNI Ditembak Aparat Timor Leste di Perbatasan, Kemenlu dan Kemenhan Respons Begini

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Warga Negara Indonesia (WNI), Paulus Taek Oki ditembak aparat keamanan dari Unidade De Patrulhamento Da Fronteira (UPF), Timor Leste. Itu kini jadi perbincangan publik.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia (RI) angkat bicara. Melalui Juru Bicara Kemenlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela.

Ia mengatakan Duta Besar RI di Dili sudah datang langsung ke lokasi kejadian. Koordinasi juga sudah dilakukan dengan semua pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut.

”KBR Dili sudah langsung meminta klarifikasi pada Kemlu Timor Leste tentang hal tersebut,” kata dia dikutip dari JawaPos.

Tidak hanya itu, Kemlu juga memastikan bahwa korban yang mengalami luka tembak sudah mendapat penanganan medis. Korban dievakuasi ke rumah sakit untuk ditangani secara intens.

Keterangan yang disampaikan oleh Kemlu, selaras dengan respons Kementerian Pertahanan (Kemhan) atas peristiwa tersebut.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas menyampaikan bahwa instansinya akan terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan dan ketegangan yang terjadi di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.

”Kemhan menyesalkan insiden penembakan terhadap WNI, Bapak Paulus Taek Oki, di daerah perbatasan Republik Indonesia-Republic Democratic Timor Leste dan akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait,” ungkap Frega.

Kementerian dan lembaga yang dimaksud oleh Frega diantaranya adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), TNI, dan beberapa kementerian dan lembaga lainnya.

28/08/2025 09:08
Xi Jinping Tolak Ikut Diskusi AS-Rusia soal Nuklir, Kenapa?

Jakarta, CNBC Indonesia – China mengatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam pembicaraan denuklirisasi dengan Amerika Serikat (AS) dan Rusia. Hal ini dilontarkan setelah Presiden Donald Trump menyatakan harapannya untuk memasukkan Beijing dalam negosiasi.

Dalam sebuah pernyataan, Rabu (27/8/2025), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengatakan bahwa “tidak masuk akal dan tidak realistis” untuk mengharapkan China berpartisipasi dalam negosiasi perlucutan senjata nuklir trilateral dengan AS dan Rusia. Ia mengaku Beijing belum dalam tingkatan sebesar kedua negara terkait nuklir.

“China dan Amerika Serikat sama sekali tidak berada pada tingkat yang sama dalam hal kemampuan nuklir,” kata Guo, dilansir AFP.

“Negara-negara dengan persenjataan nuklir terbesar harus sungguh-sungguh memenuhi tanggung jawab khusus dan utama mereka untuk perlucutan senjata nuklir,” katanya.

Beijing mengatakan mereka pada prinsipnya mendukung perlucutan senjata tetapi secara teratur menolak undangan Washington untuk bergabung dalam pembicaraan AS-Rusia tentang pengurangan persenjataan nuklir mereka.

“China memiliki senjata nuklir pada tingkat minimum yang diperlukan untuk keamanan nasional, dan tidak terlibat dalam perlombaan senjata dengan negara mana pun,” tuturnya.

Sebelumnya, pada Senin, Trump mengatakan bahwa Washington sedang berusaha untuk mengupayakan denuklirisasi dengan kedua negara. Hal ini untuk menghentikan perkembangan senjata nuklir yang pesat.

“Saya pikir denuklirisasi adalah tujuan yang sangat besar. Tapi Rusia bersedia melakukannya dan saya pikir China juga akan bersedia,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.

Rusia dan AS, yang merupakan mantan saingan Perang Dingin, memiliki hampir 90% senjata nuklir dunia di antara mereka. Namun Moskow menarik diri dari perjanjian kontrol senjata terakhir yang tersisa dengan Washington pada tahun 2023.

Menurut perkiraan tahun 2024 oleh Stockholm International Peace Research Institute, Amerika Serikat memiliki 3.708 hulu ledak nuklir dan Rusia 4.380, tidak termasuk hulu ledak yang sudah tidak digunakan.

China memiliki 500 hulu ledak nuklir, 90 lebih banyak dari tahun 2023. Di belakang mereka adalah Prancis (290) dan Inggris (225).

(tps/luc)

[Gambas:Video CNBC]

27/08/2025 21:30
Duduk Perkara Australia dan Iran Panas hingga Pengusiran Dubes

Jakarta –

Pemerintah Australia marah hingga mengusir Duta Besar Iran di Canberra. Iran pun mengancam akan membalas.

Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (26/8/2025), langkah tersebut dilakukan setelah Australia menuduh Iran melancarkan dua serangan antisemit di kota-kota pentingnya yakni, Sydney dan Melbourne. Hal itu menandai pertama kalinya Australia mengusir seorang duta besar sejak Perang Dunia II.

Sejak perang Israel-Gaza dimulai pada Oktober 2023, rumah, sekolah, sinagoge, dan kendaraan di Australia telah menjadi sasaran vandalisme dan pembakaran antisemit. Dalam insiden terbaru pada Juli lalu, polisi mendakwa seorang pria yang dituduh melakukan serangan pembakaran sinagoge di Melbourne yang sedang dipadati orang.

Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese mengatakan badan intelijen Australia telah mencapai kesimpulan yang sangat meresahkan bahwa Iran mendalangi setidaknya dua serangan antisemit. Albanes mengatakan Teheran berada di balik serangan pembakaran terhadap kafe kosher, Lewis Continental Cafe, di pinggiran kota Bondi, Sydney pada Oktober 2024.

Teheran juga dituduh memerintahkan serangan pembakaran terhadap Sinagoge Adass Israel di Melbourne pada Desember 2024. Tidak ada korban luka fisik yang dilaporkan dalam kedua serangan tersebut.

“Ini adalah tindakan agresi yang luar biasa dan berbahaya yang didalangi oleh negara asing di tanah Australia,” ujar Albanese dalam konferensi pers tersebut.

Dia menganggap upaya itu bisa menimbulkan perpecahan di Australia. Hal itu menjadi dasar Australia mengusir Dubes Iran.

“Ini adalah upaya untuk merusak kohesi sosial dan menimbulkan perpecahan di komunitas kita,” ujarnya.

Albanese menyatakan Duta Besar Iran Ahmad Sadeghi sebagai ‘persona non grata’ dan memerintahkannya beserta tiga pejabat kedutaan Iran lainnya untuk meninggalkan Australia dalam waktu 7 hari. Australia juga menarik duta besarnya untuk Iran dan menangguhkan operasional kedutaan di Teheran.

Dia mengatakan semua diplomat Australia dalam kondisi aman di negara ketiga. Pemimpin negeri kanguru itu menambahkan pemerintahnya juga segera menetapkan Korps Garda Revolusi Islam Iran sebagai organisasi teroris.

Iran Ancam Balas

Pemerintah Iran bersumpah akan melakukan pembalasan terhadap Australia yang mengusir duta besarnya. Iran menolak seluruh tuduhan yang dilontarkan Albanese.

“Tuduhan yang telah dibuat itu sepenuhnya ditolak,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, dalam konferensi pers mingguan seperti dilansir AFP, Selasa (26/8).

Dia mengatakan setiap tindakan yang tidak pantas dan tidak dapat dibenarkan di tingkat diplomatik akan mendapat reaksi balasan. Baqaei mengatakan langkah-langkah tersebut tampaknya dipengaruhi oleh perkembangan internal di Australia, termasuk aksi protes baru-baru ini terhadap perang Israel di Gaza.

“Tampaknya tindakan ini diambil untuk mengimbangi kritik terbatas yang dilayangkan pihak Australia terhadap rezim Zionis (Israel),” ujarnya.

Lihat Video ‘Dubes Iran di Australia Tinggalkan Kantornya Usai Perintah Pengusiran’:

Halaman 2 dari 3

(haf/haf)

27/08/2025 20:04
Gempar Serangan Israel ke Suriah, Arab Saudi Bilang Gini

Riyadh –

Pemerintah Arab Saudi mengutuk apa yang disebutnya sebagai pelanggaran dan penyerbuan yang dilancarkan militer Israel terhadap Suriah. Riyadh menyebut serangan semacam itu sebagai pelanggaran kedaulatan Suriah.

“Kerajaan Arab Saudi menyatakan ketidaksetujuan dan kecaman keras atas berlanjutnya pelanggaran dan penyerbuan Israel ke wilayah Suriah,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi, seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (27/8/2025).

Kementerian Luar Negeri Saudi, dalam pernyataannya, menyebut serangan Israel sebagai “pelanggaran secara terang-terangan terhadap kedaulatan Republik Arab Suriah dan hukum internasional”.

Dalam pernyataannya, Riyadh berjanji untuk mendukung kepemimpinan Suriah dalam upaya “membangun keamanan dan stabilitas” di negara tersebut, dan “menjaga perdamaian sosial dan penegakan kedaulatan negara dan lembaga-lembaganya”.

Tidak hanya itu, Kementerian Luar Negeri Saudi juga menolak semua seruan separatis untuk memecah-belah Suriah, dan menyerukan rakyat Suriah untuk “menggunakan akal sehat” serta “bahasa dialog”.

Lebih lanjut, pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi itu menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mendukung Damaskus dalam tujuannya membangun perdamaian dan stabilitas, serta mengambil sikap tegas dan menyeluruh terhadap “pelanggaran Israel yang berkelanjutan di Suriah”.

Kementerian Luar Negeri Suriah, pada Senin (25/8), mengecam apa yang disebutnya sebagai “penyerbuan militer Israel” di dekat area Beit Jinn. Suriah menyebut Israel mengerahkan “pasukan yang terdiri atas 11 kendaraan militer dan sekitar 60 tentara”, yang merebut kendali atas perbukitan strategis di kaki Gunung Hermon.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Suriah mengecam penyerbuan Israel itu sebagai “pelanggaran terang-terangan” terhadap kedaulatan Suriah.

Selain penyerbuan tersebut, sejumlah serangan militer Israel lainnya juga terjadi di wilayah Suriah. Televisi pemerintah Suriah pada Rabu (27/8), melaporkan sedikitnya enam tentara Suriah tewas akibat serangan drone Israel yang menghujani area dekat Kisweh di pinggiran ibu kota Suriah, Damaskus.

“Enam anggota Tentara Arab Suriah tewas dalam serangan drone pendudukan Israel,” demikian laporan televisi pemerintah Suriah.

Serangan Israel lainnya, menurut kantor berita SANA, menewaskan “seorang pemuda” di sebuah rumah di area desa Taranja, di sisi garis gencatan senjata yang sebelumnya dikuasai Suriah di Dataran Tinggi Golan, pada Selasa (26/8) pagi waktu setempat.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

27/08/2025 18:09
Indonesia akan Menjadi Pusat Halal Regional dan Global, Tapi Butuh Kerja Sama hingga Promosi

JAKARTA – Indonesia akan menjadi pusat halal di kawasan regional dan global, tapi itu memerlukan kerja sama yang erat dengan mitra hingga promosi.

Hal itu dikatakan Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi, Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar Dindin Wahyudin saat membuka “Halal Indonesia Go Regional: Dialogue on Market Expansion of Indonesian Halal Industrial Zones with Representatives of Southeast Asian, South and Central Asia, and Middle Eastern Countries” di Surabaya Hari Selasa.

Kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI tersebut bertujuan untuk mempromosikan kawasan industri halal Indonesia kepada perwakilan negara-negara Asia Tenggara, Asia Selatan dan Tengah, serta Timur Tengah. Selain itu, forum ini juga membuka peluang dan memperluas akses pasar produk, jasa, dan investasi sektor halal Indonesia di kawasan tersebut.

Dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut Dubes Dindin menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi salah satu pusat halal dunia. Lebih lanjut, Dubes Dindin menekankan, kawasan industri halal memainkan peran penting dalam penyediaan fasilitas terintegrasi yang mendukung sertifikasi, logistik, hingga ekspor produk halal Indonesia.

“Indonesia akan menegaskan posisinya sebagai pusat halal regional dalam waktu dekat, dan seiring berjalannya waktu akan menjadi pusat halal global. Untuk itu, kita perlu memperkuat kerja sama dengan para mitra dalam mengharmonisasikan standar halal, membangun rantai pasok yang kokoh, meningkatkan investasi di kawasan industri halal, serta mempromosikan produk dan gaya hidup halal secara global,” ujar Dubes Dindin melansir keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Rabu 27 Agustus.

Kegiatan ini digelar dalam dua sesia. Pada sesi pertama, Putu Rahwidhiyasa dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) memaparkan Rencana Induk Industri Halal Indonesia sebagai panduan strategis menuju visi Indonesia sebagai pusat halal dunia. Panelis dari Kementerian Perindustrian menyampaikan dukungan pemerintah dalam penguatan infrastruktur, pembentukan kawasan industri halal, serta fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM. Sementara itu, Adi Tedja, Presiden Direktur Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS), mempresentasikan fasilitas terintegrasi HIPS yang berfokus pada enam sektor unggulan; makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, elektronik, tekstil dan fesyen, serta multi-logistik.

Pada sesi kedua, diskusi menghadirkan perwakilan Indonesia, Malaysia, Singapura, Persatuan Emirat Arab, dan Pakistan yang berbagi pengalaman mengenai perkembangan industri halal di negara masing-masing. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hassan, menekankan pentingnya sertifikasi halal di Indonesia.

“Sesuai amanat undang-undang, seluruh produk impor yang masuk ke pasar Indonesia diharapkan telah memiliki sertifikasi halal. Hal ini untuk memastikan perlindungan konsumen sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem halal global,” jelas Haikal.

Diketahui, kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, mempertemukan pemangku kepentingan halal lintas negara, dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian Luar Negeri RI dalam mendorong perkembangan industri halal serta mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai pusat halal global.

27/08/2025 17:58
Ratusan Eks Diplomat Desak Uni Eropa Tindak Israel

Jakarta –

Sebanyak 209 mantan duta besar dan staf negara anggota Uni Eropa (UE) menandatangani surat terbuka yang mendesak agar perkumpulan negara di Benua Biru tersebut segera mengimplementasikan langkah-langkah terhadap “tindakan ilegal Israel di Gaza dan Tepi Barat”.

Surat tersebut berisi sembilan langkah UE yang diusulkan terhadap pemerintah Israel.

Salah satu poin dalam usulan tersebut adalah penangguhan atau pencabutan sepihak izin ekspor senjata ke Israel dan penghentian pendanaan proyek-proyek nasional yang didanai bersama, yang melibatkan entitas Israel.

Selain itu, surat tersebut mendesak penerapan sanksi atas dasar hak asasi manusia dan undang-undang antiterorisme, yang meliputi larangan visa dan pembekuan aset.

Surat yang telah ditanda tangan itu ditujukan kepada pemimpin 27 negara anggota UE dan struktur kepemimpinan Komisi Eropa. Surat ini, merupakan tindak lanjut dari surat terbuka lain yang dilayangkan pada akhir Juli 2025 lalu.

“Dengan rasa kecewa kami sampaikan bahwa dalam empat minggu sejak surat kami dikirim, tidak ada gencatan senjata yang disepakati di Gaza, tidak ada sandera Israel yang dibebaskan, dan yang lebih mengkhawatirkan, pemerintah Israel telah mulai melaksanakan rencana untuk mengosongkan Kota Gaza dan sekitarnya,” bunyi pernyataan surat tersebut.

Para mantan diplomat tersebut mencatat bahwa sejak komunikasi terbuka sebelumnya, lebih dari 2.600 warga Palestina telah tewas di Gaza. Banyak di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

“Kami mengekspresikan kekecewaan yang mendalam bahwa sebagai respons terhadap situasi yang semakin memburuk di Gaza, UE tidak mengambil langkah-langkah penting untuk menekan Israel agar menghentikan perang brutalnya,” jelas surat tersebut.

Warga Israel desak pembebasan sandera dan stop serangan di Gaza

Selasa pagi (26/08) waktu setempat, para demonstran dan aktivis turun ke sejumlah ruas jalan di beberapa wilayah Israel. Mereka menyerukan pembebasan segera pada sandera yang masih diduga selamat dan mendesak penghentian pertempuran di Gaza.

Menurut sebuah laporan media, sebuah jalan raya utama di dekat Tel Aviv diblokir dan para demonstran membakar ban di jalur utara kota tersebut.

Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang telah menyerukan aksi massa dengan slogan “Israel Bersatu.”

Media Israel juga melaporkan demonstrasi di dekat cabang Kedutaan Besar AS di Tel Aviv, serta di luar rumah-rumah menteri di kota tersebut.

“Sudah ada penawaran yang diberikan. Kami menuntut agar para pemimpin kami duduk di meja perundingan dan tidak beranjak hingga ada kesepakatan,” kata Hagit Chen, ibu dari seorang anak yang diculik oleh Hamas pada Oktober 2023. Dikutip dari pernyataan yang dirilis oleh forum perwakilan keluarga sandera.

Selain itu, aktivis juga mendesak agar pemerintah Israel membatalkan keputusannya untuk mengambil alih Kota Gaza.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu baru-baru ini memerintahkan pembicaraan segera untuk membebaskan semua sandera yang tersisa di Gaza, sambil tetap bersikeras pada rencana serangan baru untuk merebut kota terbesar di Gaza. Sebanyak 50 sandera masih ditahan di Jalur Gaza, 20 di antaranya diyakini masih hidup.

Sehari sebelumnya, pada Senin (25/08), Israel menyerang Rumah Sakit Nasser di bagian selatan Jalur Gaza. Serangan ini menewaskan sedikitnya 20 orang, termasuk lima jurnalis yang bekerja untuk kantor berita Reuters, Associated Press (AP), Al Jazeera, dan media lainnya.

Serangan Israel tewaskan jurnalis, ini kata Kanselir Jerman

Merespons serangan pada Senin (25/08) itu, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan bahwa dia tidak percaya jurnalis menjadi target langsung Israel ketika penyerangan terhadap rumah sakit di Gaza.

“Saat ini saya tidak percaya bahwa ini adalah serangan yang ditargetkan terhadap jurnalis,” kata Merz kepada editor politik utama DW, Michaela Kuefner, di Berlin.

“Namun, ini tentu saja merupakan hasil dari apa yang dimulai oleh tentara Israel beberapa hari yang lalu dan apa yang diputuskan oleh pemerintah Israel untuk dilakukan,” kata Merz.

Merz mengatakan bahwa keputusannya untuk menangguhkan izin ekspor senjata baru ke Israel untuk digunakan di Gaza adalah keputusan yang tepat.

“Saya merasa bahwa keputusan saya dalam kondisi ini, Israel tidak boleh menerima senjata yang akan digunakan di Jalur Gaza, telah terbukti lebih dari cukup sebagai keputusan yang tepat,” kata Merz.

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa tindakan Israel saat ini di Gaza “tidak dapat diterima.”

“Apa yang dilakukan pemerintah Israel di sana dan apa yang dilakukan tentara Israel dalam melaksanakan keinginan pemerintah Israel tidak dapat diterima dan peristiwa kemarin mencoreng tindakan yang seharusnya dilakukan, dalam segala hal, merupakan tindakan yang dibenarkan terhadap Hamas,” kata Merz.

Mediator Qatar: Israel harus respons usulan gencatan senjata

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, mengatakan bahwa para mediator sedang menunggu respons Israel terhadap usulan gencatan senjata yang disetujui oleh kelompok Hamas.

“Yang penting bukanlah tempatnya, tetapi agar kesepakatan tercapai sekarang. Sudah ada tawaran di atas meja, Israel harus merespons,” kata al-Ansari dalam konferensi pers.

“Upaya menunda dengan memindahkan lokasi atau taktik lain sudah jelas bagi komunitas internasional dan saatnya Israel memberikan jawaban serius atas apa yang telah disetujui sebelumnya,” ujar al-Ansari.

Usulan terbaru yang diajukan oleh mediator melibatkan gencatan senjata awal selama 60 hari dan pertukaran bertahap sandera Israel dengan tahanan Palestina.

Saat mediator menunggu tanggapan Israel terhadap usulan baru pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa dia telah memberikan instruksi untuk negosiasi baru yang bertujuan “membebaskan semua sandera kami dan mengakhiri perang dengan syarat yang dapat diterima oleh Israel.”

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

Editor: Rahka Susanto dan Hani Anggraini

Lihat Video ‘PBB soal 5 Jurnalis Tewas Kena Serangan Israel: Harus Ada Keadilan’:

(ita/ita)

27/08/2025 16:20

Kementrian Lembaga: Kemlu

Iran Ancam Balas