Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Jenazah Diplomat Zetro Leonardo Dimakamkan di TPU Sari Mulya Tangsel

    Jenazah Diplomat Zetro Leonardo Dimakamkan di TPU Sari Mulya Tangsel

    Jenazah Zetro Leonardo Purba, tiba di Kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta, untuk diserahkan kepada keluarga besar yang sudah menanti, Selasa (9/9/2025).

    Menteri Luar Negeri, Sugiono tak bisa menutupi rasa duka yang mendalam. Saat menyambut peti jenazah stafnya, Sugiono terlihat seperti menahan tangis yang disertai mata yang merah.

    “Kami turut berduka, saya dan rekan-rekan yang hadir dari Kementerian Luar Negeri yang merupakan juga keluarga besar, pada hari ini kita sambut rekan kita, pulang ke Tanah Air. Semoga kita semua diberikan kesabaran, ketabahan, kita doakan almarhum berada di samping Tuhan,” kata Sugiono.

  • Waspada Perang Arab, Ini Perbandingan Militer Israel Vs Qatar

    Waspada Perang Arab, Ini Perbandingan Militer Israel Vs Qatar

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Israel melancarkan serangan yang menargetkan pimpinan Hamas di Qatar pada hari Selasa. Serangan ini terjadi saat Qatar menjadi negara mediator kunci dalam konflik Gaza.

    Seorang pejabat senior Israel mengatakan kepada CNN International, bahwa di antara mereka yang menjadi sasaran adalah kepala negosiator Hamas, Khalil Al Hayya. Diketahui enam orang tewas dalam operasi pemerintah Zionis itu.

    Perdana Menteri (PM)  Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ia memerintahkan serangan tersebut sebagai tanggapan atas penembakan hari Senin di Yerusalem yang menewaskan enam orang. Serangan itu kemudian diklaim oleh Hamas.

    “Kemarin, setelah serangan mematikan di Yerusalem dan Gaza, Perdana Menteri Netanyahu menginstruksikan semua badan keamanan untuk bersiap menghadapi kemungkinan menargetkan para pemimpin Hamas,” demikian pernyataan bersama Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz.

    Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari, mengatakan serangan Israel menargetkan bangunan tempat tinggal yang menjadi rumah bagi beberapa anggota biro politik Hamas di Doha. Ia menyebut aksi itu sebagai “pengecut”.

    “Sambil mengecam keras serangan ini, Negara Qatar menekankan bahwa mereka tidak akan menoleransi perilaku Israel yang sembrono dan tidak bertanggung jawab ini,” kata Al Ansari di X.

    PM Qatar memperingatkan bahwa negaranya berhak menanggapi serangan mematikan Israel terhadap Hamas di Doha pada hari Selasa. Ia bahkan menyebutnya sebagai “momen penting” bagi kawasan.

    “Qatar… berhak menanggapi serangan terang-terangan ini,” ujar PM Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani dalam konferensi pers, dikutip dari AFP.

    “Kami yakin bahwa hari ini kita telah mencapai momen penting. Harus ada respons dari seluruh kawasan terhadap tindakan biadab semacam itu,” tambahnya.

    Serangan ini meningkatkan tensi di Timur Tengah, dengan proyeksi instabilitas di masa depan. Israel, yang saat ini telah menyerang beberapa negara Arab, pun terus melakukan serangan dengan teknologi dan kekuatan militer yang dimiliki.

    Lalu, bagaimana kekuatan militer Israel bila dibandingkan dengan Qatar? Berikut datanya mengutip berbagai sumber, dikutip Kamis (11/9/2025).

    Personel dan Anggaran

    Dalam hal kuantitas personel, Israel jauh melampaui Qatar. Ini terlihat di data dari Global Firepower Index 2024 dan laporan IISS The Military Balance 2024.

    Israel memiliki sekitar 170.000 personel aktif, didukung oleh lebih dari 465.000 personel cadangan yang dapat dimobilisasi dengan cepat.  Sistem wajib militer, baik bagi pria maupun wanita, memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang besar dan terlatih.

    Sebaliknya, Qatar hanya memiliki sekitar 11.800 personel aktif, dengan cadangan yang sangat terbatas. Perbedaan ini mencerminkan fokus strategis masing-masing negara di mana Israel pada mobilisasi massal, sementara Qatar pada profesionalisme dan teknologi tinggi.

    Angkatan Darat

    Angkatan Darat Israel (IDF) dilengkapi dengan jumlah unit dan peralatan yang jauh lebih besar. Berdasarkan laporan IISS The Military Balance 2024, Israel diperkirakan memiliki sekitar 2.200 tank tempur utama, termasuk model Merkava yang diproduksi di dalam negeri, serta ribuan kendaraan lapis baja lainnya, di mana jumlah ini mencerminkan doktrin militer yang berorientasi pada operasi darat skala besar.

    Sementara itu, Angkatan Darat Qatar jauh lebih kecil, hanya memiliki sekitar 96 tank tempur utama, termasuk Leopard 2A7 yang canggih, dan beberapa ratus kendaraan tempur ringan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan darat Qatar lebih berfokus pada pertahanan teritorial.

    Angkatan Udara

    Angkatan Udara Israel (IAF) adalah salah satu yang paling dominan di Timur Tengah, dengan sekitar 340 pesawat tempur canggih, termasuk puluhan jet F-16 dan F-15, serta jet tempur siluman F-35 yang paling modern. Kemampuan ini didukung oleh armada helikopter serang dan transportasi yang besar, sebagaimana dilaporkan oleh Global Firepower Index 2024.

    Angkatan Udara Qatar, meskipun dilengkapi dengan pesawat modern, memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit. Qatar memiliki sekitar 36 jet tempur Rafale dari Prancis dan 36 jet tempur F-15QA dari Amerika Serikat. Meskipun canggih, jumlah ini tidak sebanding dengan armada Israel.

    Angkatan Laut dan Pertahanan Rudal

    Dalam data yang bersumber dari laporan Global Firepower Index 2024 dan SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), Angkatan Laut Israel memiliki armada kecil namun canggih yang berfokus pada pertahanan pesisir dan patroli. Mereka memiliki sekitar 16 korvet dan kapal patroli, serta sejumlah kapal selam.

    Pertahanan rudal Israel adalah yang paling maju di dunia, dengan sistem berlapis seperti Iron Dome untuk rudal jarak pendek, David’s Sling untuk rudal jarak menengah, dan Arrow untuk rudal balistik.

    Di sisi lain, Angkatan Laut Qatar lebih kecil, dengan sekitar 60 kapal patroli dan beberapa kapal kecil. Qatar tidak memiliki sistem pertahanan rudal yang sebanding dengan Israel, dan lebih mengandalkan aliansi militer dengan negara-negara besar untuk perlindungan dari ancaman udara. 

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Nepal Chaos Demo Gen Z, China Beri Warning ke Warganya

    Nepal Chaos Demo Gen Z, China Beri Warning ke Warganya

    Jakarta, CNBC Indonesia – China pada hari Rabu (10/9/2025) mendesak warganya di Nepal untuk memberi perhatian penuh pada keselamatan. Hal ini dikeluarkan setelah para pengunjuk rasa membakar gedung parlemen dan memaksa perdana menteri untuk mundur dalam kekerasan terburuk yang melanda negara Himalaya itu dalam dua dekade terakhir.

    Dalam sebuah pernyataan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan bahwa Beijing tidak akan mengganggu hak Kathmandu untuk memulihkan ketertiban dalam negeri.

    “Diharapkan agar semua sektor di Nepal dapat menangani masalah dalam negeri dengan baik dan segera memulihkan ketertiban sosial dan stabilitas nasional. China telah mengingatkan warganya di Nepal untuk memberi perhatian penuh pada keselamatan,” kata Jian dalam konferensi pers rutin.

    Unjuk rasa massal yang mengguncang Nepal pada awal September 2025 dipicu oleh keputusan pemerintah untuk memblokir puluhan platform media sosial populer seperti Facebook, X, dan YouTube. Pemerintah beralasan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak mendaftar dan mematuhi peraturan yang baru.

    Namun, para kritikus dan aktivis hak asasi manusia mengecam langkah ini sebagai upaya pemerintah untuk membungkam kebebasan berpendapat dan membatasi perbedaan pendapat. Gerakan protes ini dipimpin oleh “Gen Z” atau generasi muda Nepal yang terorganisir melalui media sosial, yang juga menyoroti masalah korupsi dan nepotisme yang telah lama mengakar di kalangan elit politik negara itu.

    Kemarahan publik memuncak setelah 19 orang tewas dalam bentrokan dengan polisi pada hari Senin, 8 September 2025. Protes yang semula damai berubah menjadi kekerasan ketika pengunjuk rasa berusaha menyerbu gedung parlemen. Polisi menggunakan gas air mata, peluru karet, dan peluru tajam untuk membubarkan massa, yang menyebabkan banyak korban jiwa. Kematian para demonstran ini semakin menyulut kemarahan dan mendorong lebih banyak orang turun ke jalan.

    Sebagai tanggapan atas gelombang protes dan kekerasan yang semakin meluas, Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mengundurkan diri pada hari Selasa, 9 September 2025. Pengunduran diri ini terjadi setelah menteri dalam negeri dan menteri pertaniannya juga mundur, mengambil “tanggung jawab moral” atas pertumpahan darah yang terjadi. Pengunduran diri Oli, yang menjabat untuk keempat kalinya, menandai titik balik signifikan dalam krisis politik Nepal.

    Di tengah kekacauan, pengunjuk rasa melakukan pembakaran terhadap gedung-gedung pemerintah dan kediaman para politikus senior. Mereka membakar gedung parlemen, Mahkamah Agung, dan rumah-rumah milik Perdana Menteri Oli, mantan perdana menteri, dan pejabat lainnya.

    Pembakaran ini menunjukkan luapan kemarahan publik terhadap sistem politik yang mereka anggap korup dan tidak peka. Sementara itu, pasukan militer dikerahkan untuk membantu memulihkan ketertiban, dan beberapa menteri harus dievakuasi dengan helikopter dari rumah mereka yang terkepung.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemlu Pastikan Seluruh WNI di Nepal Aman, Segera Dipulangkan ke RI

    Kemlu Pastikan Seluruh WNI di Nepal Aman, Segera Dipulangkan ke RI

    Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Nepal dalam kondisi aman pascademo yang berakhir kerusuhan hebat di negara tersebut.

    Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha menegaskan bahwa seluruh WNI yang menetap di sana dikabarkan dalam kondisi selamat.

    Dirinya juga menyebut bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dhaka yang berkedudukan di Bangladesh, telah melakukan komunikasi dan antisipasi terhadap 57 WNI yang menetap di Nepal.

    “KBRI Dhaka yang memiliki wilayah akreditasi di Nepal tadi siang sudah dilakukan Zoom Meeting, dan kita mengantisipasi. Jadi, total ada sekitar 57 WNI yang menetap di sana dan kemudian ada sekitar 43 WNI yang menjadi anggota delegasi dalam berbagai macam pertemuan di sana. Berdasarkan komunikasi terakhir, tidak ada WNI yang menjadi korban,” ucap Judha seusai pertemuan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (10/9/2025).

    Judha juga menegaskan bahwa saat ini pihak Kementerian Luar Negeri dan KBRI Dhaka secara terus-menerus menjalin komunikasi dengan para WNI yang sedang berada di Nepal. Tak hanya itu, langkah-langkah kontingensi juga turut dipersiapkan.

    Judha juga menyampaikan, berdasarkan informasi terkini yang diterima pihaknya, saat ini situasi di Nepal sudah mulai berangsur-angsur kondusif, dan Bandar Udara Internasional Tribhuvan, Kathmandu, yang sebelumnya ditutup pada Selasa (9/9/2025) kemarin, telah beroperasi.

    “Kita terus menyiapkan langkah-langkah kontingensi. Informasi yang baru saja kami terima bahwa situasi [Nepal] relatif membaik, bandar udara sudah mulai buka. Kita doakan semoga kondisi makin membaik,” bebernya.

    Setelah menerima kabar bahwa bandar udara internasional di Nepal telah dibuka, Judha menjelaskan, pihaknya saat ini sedang berencana untuk memulangkan segenap WNI secara bertahap menuju tanah air.

    “Tentu ketika bandara sudah dibuka kita secara bertahap memulangkan mereka kembali [ke Indonesia],” pungkasnya singkat.

  • Apakah Ada Warga Jatim di Nepal, Ini Jawaban Wagub Emil

    Apakah Ada Warga Jatim di Nepal, Ini Jawaban Wagub Emil

    Surabaya (beritajatim.com) – Aksi demo di Nepal memanas buntut keputusan pemerintah memblokir 26 platform media sosial. Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan WNI di Nepal dalam kondisi aman.

    Direktur Perlindungan WNI pada Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (10/9/2025) mengatakan, hingga saat ini tidak ada informasi adanya WNI yang jadi korban dalam kerusuhan di Nepal. KBRI Dhaka mencatat ada 57 WNI yang menetap di Nepal.

    “KBRI Dhaka yang memiliki wilayah akreditasi di Nepal telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan otoritas setempat, Konsul Kehormatan RI di Nepal, dan juga dengan komunitas Indonesia di Nepal. Hingga saat ini tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban dari kerusuhan tersebut,” kata Judha.

    Judha juga menyampaikan ada 43 anggota delegasi RI yang sedang mengikuti konferensi internasional di Kathmandu. Lalu, ada dua prajurit TNI yang sedang pelatihan serta 23 wisatawan WNI. “KBRI telah mengeluarkan imbauan agar para WNI meningkatkan kewaspadaan, menghindari kerumunan massa dan terus memonitor situasi keamanan dari sumber pemerintah dan media,” kata Judha.

    WNI yang sedang melakukan kunjungan atau wisata di Nepal diminta melapor ke hotline KBRI Dhaka. Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak dalam kesempatan yang sama menambahkan, pihaknya masih menunggu informasi apakah ada warga Jatim dari WNI yang berada di Nepal.

    “Kebetulan memang ada event, seminar, eh konferensi di Nepal yang dihadiri warga negara Indonesia. Kami masih menunggu informasi tentunya, apakah ada dari WNI tersebut merupakan warga Jawa Timur. Tapi semua terkoordinasi di Kementerian Luar Negeri. Ini bukan tenaga kerja Jatim yang terdata di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Jatim dan bekerja di sana. Saya nggak tahu apa ada warga Jatim, tapi yang jelas ada WNI di sana. Tadi sudah didata, tadi yang bicara langsung kan Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, para tentara Nepal berpatroli di jalan-jalan ibu kota Nepal, Kathmandu, pada Rabu (10/9/2025) untuk mengembalikan ketertiban, setelah para pengunjuk rasa membakar gedung parlemen dan memaksa perdana menteri mundur. (tok/kun)

  • Iran dan IAEA Sepakat Lanjutkan Inspeksi Situs Nuklir

    Iran dan IAEA Sepakat Lanjutkan Inspeksi Situs Nuklir

    Jakarta

    Iran dan badan pengawas atom PBB pada hari Selasa (10/9) mengumumkan tercapainya kemajuan dalam negosiasi untuk melanjutkan inspeksi situs nuklir.

    Terobosan ini dicapai di ibu kota Mesir, Kairo, di mana kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pembicaraan tersebut dimediasi oleh Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel-Atti.

    Dalam sebuah unggahan di X, Grossi menulis bahwa kesepakatan kerangka kerja telah dicapai “mengenai modalitas praktis untuk melanjutkan kegiatan inspeksi di Iran.”

    Dia menyebutnya “sebuah langkah ke arah yang benar yang membuka pintu bagi diplomasi dan stabilitas.” Rincian lebih lanjut tidak diungkapkan.

    Di Teheran, juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei mengatakan kepada televisi pemerintah bahwa pemerintah telah mencapai kesepahaman dengan IAEA mengenai “modalitas untuk menghadapi situasi baru.”

    Teheran menangguhkan kerja sama dengan inspektur IAEA setelah fasilitas nuklir utamanya diserang oleh pesawat Israel dan AS pada bulan Juni (6/6).

    Iran tuntut netralitas IAEA

    Selama berminggu-minggu, badan PBB tersebut telah bernegosiasi dengan para pejabat Iran untuk melanjutkan inspeksi, dengan fokus khusus pada lebih dari 400 kilogram uranium yang menurut IAEA telah diperkaya hingga mendekati tingkat pembuatan senjata.

    Sejauh ini, Iran belum memberitahu IAEA di mana material nuklirnya disimpan atau dalam kondisi apa material tersebut setelah serangan Israel da AS.

    Pada konferensi pers setelah pembicaraan selesai, menteri luar negeri Iran menuntut “ketidakberpihakan, kemandirian, dan profesionalisme” dari IAEA.

    Dia menekankan bahwa jika terjadi “tindakan permusuhan terhadap Iran” – termasuk penerapan kembali sanksi – Iran akan menganggap perjanjian itu diakhiri.

    Jerman, Prancis, dan Inggris telah mengancam akan menerapkan kembali sanksi PBB kecuali Iran berkomitmen untuk negosiasi serius tentang program nuklirnya.

    Perang 12 Hari Iran-Israel/AS

    Israel melancarkan perang 12 hari melawan Iran pada bulan Juni (6/6), mengebom fasilitas-fasilitas penting dalam program nuklir bersama Amerika Serikat, termasuk situs bawah tanah Fordow.

    Pemerintah Israel membenarkan serangan itu sebagai tindakan yang diperlukan untuk melawan ancaman dari program nuklir dan misil Iran. Namun, banyak pakar hukum menganggap serangan itu sebagai pelanggaran hukum internasional.

    Inti dari sengketa nuklir adalah kekhawatiran negara-negara Barat bahwa kediktaturan di Iran sedang berupaya mengembangkan senjata nuklir demi kelangsungan politik, yang dibantah oleh Teheran. Di bawah perjanjian nuklir internasional tahun 2015, Iran pernah berkomitmen untuk membatasi program nuklirnya sebagai imbalan atas pencabutan sanksi.

    Namun, Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan tersebut selama masa jabatan pertamanya, dan perjanjian tersebut belum secara efektif diterapkan selama bertahun-tahun.

    Mesir: ‘Kepercayaan bersama’ harus dipulihkan

    Kesepakatan antara Iran dan IAEA disambut sekutunya di Tiongkok. Dalam keterangan persnya, Kementerian Luar Negeri Cina menyambut baik perkembangan teranyar sebagai “langkah positif untuk meredakan isu nuklir Iran.”

    Menteri Luar Negeri Mesir Abdel-Atti mengatakan, pembicaraan di Kairo telah menghasilkan “kerangka kerja baru untuk memulihkan kerja sama antara Iran dan IAEA.”

    “Kedua belah pihak mengungkapkan kemauan yang jelas untuk berdialog dan mencapai pemahaman praktis yang akan memungkinkan pemulihan kepercayaan bersama,” tambahnya.

    Namun, dia memperingatkan, “tantangannya belum berakhir dan jalannya masih panjang. Kesepakatan yang ditandatangani hari ini adalah awal dari sebuah jalan yang membutuhkan komitmen dari semua orang.”

    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video: Iran Pantang Menyerah, Tegaskan Program Nuklir akan Berjalan Lagi

    (ita/ita)

  • RI Kecam Serangan Israel ke Qatar: Pelanggaran Keras Hukum Internasional
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 September 2025

    RI Kecam Serangan Israel ke Qatar: Pelanggaran Keras Hukum Internasional Nasional 10 September 2025

    RI Kecam Serangan Israel ke Qatar: Pelanggaran Keras Hukum Internasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengecam keras serangan yang dilakukan Israel terhadap Qatar pada Rabu (9/9/2025).
    “Serangan Israel ke Doha, Qatar pada 9 September 2025 merupakan pelanggaran keras terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB, pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar, dan ancaman besar terhadap keamanan dan perdamaian kawasan,” tulis Kemenlu RI melalui akun X @Kemlu_RI, dikutip Kamis (10/9/2025).
    Kemlu RI juga menyebut, serangan Israel berisiko mengeskalasi dan memperluas konflik di kawasan Timur Tengah.
    Sebab itu, Indonesia kembali menyerukan seruan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memenuhi mandatnya dengan mengambil langkah tegas menghentikan polah Zionis Israel tersebut.
    Di sisi lain, Indonesia menegaskan solidaritas terhadap rakyat Qatar atas serangan tersebut.
    “Dan menekankan komitmennya untuk mendukung semua upaya diplomatis untuk mencapai penyelesaian adil, komprehensif, dan perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah di bawah Solusi Dua-Negara,” tulis Kemenlu RI.
    Serangan Israel di Qatar yang menargetkan pemimpin Hamas pada Selasa (9/9/2025) memunculkan pertanyaan besar tentang masa depan perundingan gencatan senjata Israel-Hamas dalam perang di Gaza.
    Ketika serangan terjadi, Hamas tengah melakukan pertemuan dengan pemerintah Qatar di Doha, membahas proposal Amerika Serikat (AS) untuk gencatan senjata Israel-Hamas dalam perang di Gaza.
    Di tengah percakapan itu, dentuman ledakan terdengar di Ibu Kota Qatar, tepatnya di kawasan pemukiman mewah West Bay Lagoon, yang menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar menampung beberapa anggota biro politik Hamas.
    Para pemimpin Hamas secara terbuka telah menjadikan Ibu Kota Qatar sebagai markas mereka di luar negeri selama bertahun-tahun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Israel Serang Pemimpin Hamas di Qatar, Jerman-AS Bereaksi

    Israel Serang Pemimpin Hamas di Qatar, Jerman-AS Bereaksi

    Jakarta

    Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menggelar konferensi pers, Selasa (09/09).

    Ketika ditanya apakah pembicaraan damai Gaza akan berlanjut, Sheikh Mohammed mengatakan bahwa ia tidak melihat ada hal yang valid dalam pembicaraan saat ini setelah Doha diserang. Namun, ia menegaskan, “Qatar telah mengerahkan segala upaya dan akan melakukan apa pun yang bisa dilakukan untuk menghentikan perang di Gaza.”

    Qatar, bersama Mesir dan Amerika Serikat (AS), telah menjadi mediator utama antara Israel dan Hamas selama konflik di Gaza.

    Sheikh Mohammed menyalahkan Israel atas gagalnya negosiasi damai dan melontarkan kritik tajam terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

    Ia menyebut Netanyahu melakukan “terorisme negara” dan “membawa kondisi negara ke titik yang tidak dapat diperbaiki.”

    Netanyahu menyebut serangan tersebut sebagai “sepenuhnya dibenarkan,” yang dilakukan setelah serangan di Yerusalem dan tewasnya empat tentara Israel di Gaza.

    Perdana Menteri Qatar juga mengatakan bahwa pejabat AS baru memberi peringatan kepada pemerintahnya 10 menit setelah serangan dimulai, dan menyebut serangan itu sebagai “100% pengkhianatan.”

    Kementerian Luar Negeri Qatar sebelumnya menyatakan bahwa klaim bahwa Qatar telah diberi tahu sebelumnya tentang serangan itu adalah “tidak berdasar.”

    “Panggilan dari pejabat AS muncul saat suara ledakan akibat serangan Israel terdengar di Doha,” tulis juru bicara kementerian, Majed al-Ansari, lewat platform X.

    Lewat unggahan di Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pemerintahannya telah berupaya memperingatkan Doha, tetapi peringatan tersebut “sayangnya terlambat untuk menghentikan serangan.”

    Sheikh Mohammed menyerukan agar negara-negara di Timur Tengah bersatu untuk mengendalikan serangan Israel.

    “Hari ini, kita telah mencapai titik balik yang menuntut adanya respons dari seluruh kawasan terhadap perilaku yang sangat brutal,” kata Mohammed sebagaimana dikutip oleh lembaga Al Jazeera.

    Trump: Serangan Israel ke Qatar “bukan keputusan saya”

    Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan bahwa keputusan menyerang pemimpin Hamas di Qatar sepenuhnya berasal dari Israel. Ia mengatakan telah mencoba memberi peringatan kepada Doha, tetapi waktunya tidak cukup.

    “Ini adalah keputusan Perdana Menteri Netanyahu, bukan keputusan saya,” tulis Trump di platform Truth Social.

    Trump mengatakan bahwa pemerintahannya menerima informasi mengenai serangan tersebut dari militer AS.

    “Saya segera menginstruksikan Utusan Khusus, Steve Witkoff, untuk memberi tahu pihak Qatar tentang serangan yang akan terjadi. Ia lantas melakukannya, tapi sayangnya terlalu terlambat untuk menghentikan serangan itu,” kata Trump. “Saya memandang Qatar sebagai sekutu dan sahabat kuat Amerika Serikat, dan sangat menyesalkan lokasi serangan tersebut.”

    Meski begitu, Trump juga menegaskan bahwa “menghancurkan Hamas, yang telah mengambil keuntungan dari penderitaan warga Gaza, adalah tujuan yang layak.”

    Trump menyatakan bahwa ia telah meyakinkan Emir dan Perdana Menteri Qatar bahwa “hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di wilayah mereka.”

    “Saya telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, untuk menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan dengan Qatar,” tambahnya.

    Jerman: Serangan Israel di Qatar “tidak bisa diterima”

    Kanselir Jerman Friedrich Merz menelepon Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, dan menyatakan bahwa pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah Qatar oleh serangan Israel adalah “tidak dapat diterima”.

    Merz memuji upaya mediasi Qatar dalam konflik Gaza untuk mencapai gencatan senjata dan pembebasan sandera, serta memperingatkan potensi meluasnya perang di kawasan.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, telah merilis pernyataan resmi pemerintah Jerman sebagai tanggapan atas serangan tersebut.

    “Serangan Israel di Doha tidak hanya melanggar kedaulatan teritorial Qatar, tetapi juga membahayakan seluruh upaya kami dalam membebaskan para sandera,” ujar Wadephul.

    Ia juga menyatakan sangat prihatin terhadap keselamatan para sandera yang masih berada di tangan Hamas, termasuk warga negara Jerman.

    Wadephul menyerukan agar Hamas meletakkan senjata dan “meninggalkan aksi teror terhadap Negara Israel.”

    “Eskalasi saat ini juga merupakan akibat dari serangan teroris Hamas yang mengerikan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023,” tambahnya.

    Meski Jerman merupakan sekutu kuat Israel, belakangan negara tersebut mulai mempertanyakan tindakan Israel di Gaza, terutama terkait krisis kemanusiaan yang dialami warga sipil di wilayah tersebut.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Joan Aurelia

    Editor: Hani Anggraini

    Tonton juga video “Netanyahu di Ruang Operasi Militer Israel saat Serangan ke Qatar” di sini:

    (ita/ita)

  • Keluarga Staf KBRI Peru yang Tewas Masih Trauma, Minta Kemlu Beri Pengawasan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 September 2025

    Keluarga Staf KBRI Peru yang Tewas Masih Trauma, Minta Kemlu Beri Pengawasan Megapolitan 10 September 2025

    Keluarga Staf KBRI Peru yang Tewas Masih Trauma, Minta Kemlu Beri Pengawasan
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Keluarga staf KBRI di Peru, Zetro Leonardo Purba, mengaku masih diliputi trauma atas peristiwa tragis yang menimpa almarhum.
    Mereka berharap Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dapat memberikan pengawasan dan pendampingan untuk sementara waktu.
    “Kami sangat menyadari kalau rasa trauma atas peristiwa ini besar. Kiranya Bapak Menteri (Luar Negeri, Sugiono) bisa memberikan langkah konkret untuk pengawasan, paling tidak beberapa saat, supaya perasaannya bisa lega dan tenang,” ujar salah satu keluarga Zetro, Tiopan Purba, di Kargo Jenazah Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Selasa (9/9/2025) malam.
    Tiopan menuturkan, perhatian dan pendampingan pemerintah sangat dibutuhkan oleh istri dan anak-anak Zetro.
    Pasalnya, kini mereka harus menghadapi kenyataan hidup tanpa sosok kepala keluarga.
    “Kami sangat tergantung pada kebijakan Bapak Menteri untuk sekiranya memberikan langkah-langkah konkret supaya anak-anak ini bisa dibantu dalam kehidupannya,” kata dia.
    Lebih lanjut, keluarga juga menyerahkan sepenuhnya proses pengusutan kasus kematian Zetro kepada Kemlu. Mereka berharap pemerintah dapat memastikan keadilan ditegakkan.
    “Selanjutnya, kami menyerahkan seluruhnya dan mempercayakan kepada Pak Menteri untuk mengusut kasus ini,” jelas dia.
    Selain itu, keluarga mengucapkan terima kasih atas perhatian Menlu Sugiono yang berkomitmen untuk mendukung pendidikan anak-anak Zetro.
    “Kami sangat berbangga atas
    statement
    Menteri Luar Negeri Sugiono untuk siap memberikan tanggung jawab kepada anak-anak, memberikan pendidikan setinggi-tingginya sampai bisa,” kata dia.
    Ia pun berharap komitmen tersebut bisa segera diwujudkan mengingat usia tiga anak Zetro yang masih kecil dan butuh biaya.
    “Mudah-mudahan ini betul-betul mewujudnyatakan,” imbuh dia.
    Zetro Leonardo Purba diketahui menjadi korban penembakan pada Senin (1/9/2025) waktu setempat. la ditembak tiga kali oleh orang tak dikenal di kawasan Lince, Lima, tidak jauh dari kediamannya.
    Kepolisian Peru bersama tim forensik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan berkoordinasi dengan KBRI Lima.
    Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menjelaskan, insiden terjadi saat Zetro hendak memasuki gedung apartemennya.
    “Beliau ditembak oleh orang yang tidak dikenal,” kata Arrmanatha.
    Sementara itu, Wamenlu Anis Matta menduga penembakan tersebut bermotif perampokan.
    “Belum ada (informasi soal dugaan tekanan), kecuali bahwa peristiwa beliau baru mengambil uang dari ATM. Jadi ini ada mirip perampokan,” ujar Anis di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Putra Mahkota Arab Saudi Kutuk Serangan Israel di Qatar: Aksi Kriminal!

    Putra Mahkota Arab Saudi Kutuk Serangan Israel di Qatar: Aksi Kriminal!

    Riyadh

    Putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), mengutuk keras serangan Israel terhadap Qatar. MBS menyebut serangan tersebut sebagai “aksi kriminal”.

    Kecaman itu, seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (10/9/2025), disampaikan MBS saat berbicara via telepon dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pada Selasa (9/9) waktu setempat.

    Militer Israel mengatakan telah melancarkan serangan udara yang menargetkan para pemimpin senior kelompok Hamas yang ada di Doha, ibu kota Qatar, pada Selasa (9/9).

    “Yang Mulia Putra Mahkota menegaskan solidaritas penuh Kerajaan (Saudi) dengan … Qatar dan menegaskan kecaman atas serangan secara terang-terangan oleh Israel terhadap negara Qatar, yang merupakan aksi kriminal dan pelanggaran berat terhadap hukum dan norma internasional,” demikian bunyi pernyataan yang dirilis kantor berita resmi Saudi Press Agency (SPA).

    MBS, menurut SPA, juga menekankan bahwa “Kerajaan (Saudi) mengerahkan seluruh kemampuannya” untuk mendukung Qatar dan langkah-langkah yang diambilnya untuk menjaga keamanan dan kedaulatannya.

    Kementerian Luar Negeri Saudi, secara terpisah, juga menyatakan kecaman untuk serangan Israel terhadap Qatar.

    Otoritas Qatar sebelumnya mengatakan bahwa Israel melancarkan serangan udara terhadap wilayahnya, terutama menargetkan gedung-gedung permukiman yang menjadi tempat tinggal sejumlah anggota biro politik Hamas di ibu kota Doha.

    Belum ada pernyataan resmi dari otoritas Qatar mengenai korban jiwa akibat serangan itu, dan seberapa besar dampak kerusakan yang terjadi.

    Meskipun seorang pejabat senior Hamas, Suhail al-Hindi, menyebut putra dan ajudan negosiator utama Hamas, Khalil al-Hayya, tewas akibat serangan Israel tersebut. Suhail memastikan para pemimpin senior Hamas selamat.

    Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, dalam pernyataannya, menegaskan serangan tersebut sebagai operasi independen dan mengatakan bahwa Israel akan bertanggung jawab penuh.

    “Tindakan hari ini terhadap para pemimpin Hamas adalah operasi Israel yang sepenuhnya independen,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah unggahan media sosial, dilansir Al Jazeera.

    “Israel yang memulainya, Israel yang melaksanakannya, dan Israel bertanggung jawab penuh,” lanjut Netanyahu.

    Serangan Israel itu menuai kritikan negara Barat, termasuk Inggris dan Prancis. Sedangkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dirinya “tidak senang dengan seluruh situasi ini”, meskipun Tel Aviv dilaporkan telah mengabari Washington terlebih dahulu sebelum membombardir Doha.

    Tonton juga video “Inggris dan Prancis Kompak Mengecam Serangan Israel ke Qatar” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)