Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Pemerintah rencanakan evakuasi WNI di Nepal

    Pemerintah rencanakan evakuasi WNI di Nepal

    ANTARA – Pemerintah Indonesia memastikan keamanan dan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di Nepal, di tengah kerusuhan yang terjadi di negeri seribu kuil tersebut. Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri Hartyo Harkomoyo di Jakarta, Kamis (11/9), mengatakan pemerintah terus berkomunikasi intensif dengan WNI di Nepal, sementara proses evakuasi tengah dalam tahap perencanaan. (Suci Nurhaliza/Ryan Rahman/Fahrul Marwansyah/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo pidato urutan ketiga di Sidang Umum PBB, hal ini akan dibahas

    Prabowo pidato urutan ketiga di Sidang Umum PBB, hal ini akan dibahas

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto akan berpidato pada urutan ketiga dalam Sidang Umum PBB 23 September mendatang. Selain menyerukan isu global, Sidang Majelis Umum PBB menjadi kesempatan yang sangat baik untuk terus mendorong pelaksanaan program-program serta asta cita Presiden Prabowo Subianto, kata Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu Tri Tharyat. (Suci Nurhaliza/Ryan Rahman/Sandy Arizona/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Tetap RI Ungkap Negara-negara Dunia Sepakat PBB Harus Direformasi

    Wakil Tetap RI Ungkap Negara-negara Dunia Sepakat PBB Harus Direformasi

    Jakarta –

    Wakil Tetap RI (Watapri) untuk PBB di New York, Umar Hadi mengungkapkan negara-negara anggota sudah menyepakati reformasi PBB. Alasannya, menurut Umar Hadi, karena perubahan situasi global yang terjadi sejak PBB didirikan 80 tahun lalu.

    Umar menjelaskan setidaknya ada 3 hal yang berbeda kondisi PBB saat 80 tahun yang lalu dengan sekarang. Mulai dari jumlah negara anggota, perkembangan negara-negara anggota, hingga kehadiran dari berbagai perusahaan yang dapat mempengaruhi ekosistem dunia lewat sisi ekonomi.

    “Jadi memang banyak negara sepakat bahwa PBB ini sebagai organisasi harus mengalami reformasi karena perubahan situasi tadi,” kata Umar Hadi dalam konferensi pers di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

    Umar meyakini faktor-faktor inilah yang mempengaruhi atau menjadi dasar keinginan negara anggota agar PBB melakukan reformasi. Sebabnya, kata dia, Sidang Majelis Umum PBB ke-80 tahun ini akan berbeda dengan sebelumnya.

    “Saya kira itu sebagai latar belakang. Karena itu yang Sidang Majelis Umum PBB tahun ini sepertinya tidak biasa-biasa saja,” ujar Umar.

    Kehadiran Presiden Prabowo Subianto, kata Umar, dalam sidang nanti menegaskan komitmen Indonesia terhadap pentingnya multilateralisme melalui PBB. Sekaligus juga menjelaskan tentang perkembangan dan apa yang menjadi prioritas Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia.

    “Lalu juga tentunya kita perlu mengupdate negara-negara anggota PBB lainnya, mengenai perkembangan kita dan apa prioritas-prioritas kita ke depan yang tentunya adalah untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” terang Umar.

    “Lalu kita juga kan perlu, faktanya sebetulnya Indonesia ini dalam berbagai isu global kita ada kepemimpinan dalam isu lingkungan hidup, dalam isu HAM, SDG, apalagi kalau isu Palestina, ada peran-peran kepemimpinan kita dan kontribusi kita kepada PBB termasuk dalam hal reformasi PBB itu sendiri,” pungkasnya.

    Sidang Umum ke-80 PBB sendiri telah dibuka pada 9 September 2025. Dua minggu setelahnya, akan digelar Debat Umum Tingkat Tinggi pada 23 September 2025.

    Kehadiran Prabowo bakal menjadi kali pertama Presiden RI sejak 10 tahun terakhir. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah menghadiri Sidang Umum PBB secara langsung.

    Presiden Prabowo dijadwalkan akan berpidato di sidang tersebut. Prabowo akan berpidato pada Selasa (23/9) mendatang.

    “Informasi yang kami peroleh, sejauh ini beliau dijadwalkan pidato di tanggal 23 (September),” kata Kepala PCO Hasan Nasbi kepada wartawan, Jumat (22/8).

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/rfs)

  • Pidato Perdana Prabowo di Sidang Umum PBB Akan Soroti Palestina hingga Visi Asta Cita

    Pidato Perdana Prabowo di Sidang Umum PBB Akan Soroti Palestina hingga Visi Asta Cita

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengungkap sejumlah topik yang akan dibicarakan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September mendatang.

    Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat menuturkan, pihaknya belum dapat memperinci seluruh poin-poin yang akan dibicarakan Prabowo dalam pidatonya. 

    Namun, dia mengatakan, salah satu hal yang akan dibahas dalam pidato Presiden Prabowo adalah dinamika global saat ini, termasuk isu-isu di Timur Tengah seperti serangan Israel terhadap Qatar dan juga agresi yang dilakukan terhadap Palestina.

    “Pasti, isu Palestina juga akan dibawa,” kata Tri dalam media briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta pada Kamis (11/9/2025).

    Selain itu, Tri menuturkan, Prabowo juga akan membicarakan tentang pelaksanaan program-program kerjanya serta visi Asta Cita. Topik lain yang kemungkinan akan dibahas adalah perlunya reformasi sistem bilateral di tengah ketidakpastian global.

    Dia melanjutkan, Prabowo juga akan membahas dorongan peranan yang lebih penting bagi negara-negara global south yang dipedomani oleh semangat Bandung yang dihasilkan dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 lalu.

    Adapun, agenda ini sekaligus menjadi penampilan perdana Prabowo di mimbar PBB setelah dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024 lalu. 

    Tri menuturkan, Prabowo akan berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva pada urutan pertama dan Presiden AS Donald Trump (urutan kedua).

    “Pak Presiden akan diberikan kesempatan sebagai pembicara ketiga, atau berdasarkan hasil undian sebetulnya menjadi pembicara pertama. Tetapi, karena mengikuti urutan yang menjadi tradisi sejak PBB berdiri, pembicara pertama selalu Brasil, dan pembicara kedua adalah Presiden Amerika Serikat,” kata Tri.

    Tri melanjutkan, Prabowo akan diberi kesempatan untuk berpidato selama 15 menit. Durasi tersebut sesuai dengan batas waktu yang direkomendasikan dalam Sidang Majelis Umum PBB.

  • Prabowo Bakal Pidato Urutan Ketiga di Sidang Umum PBB, Setelah Lula dan Trump

    Prabowo Bakal Pidato Urutan Ketiga di Sidang Umum PBB, Setelah Lula dan Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyebut Presiden Prabowo Subianto akan berpidato pada urutan ketiga dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September 2025 mendatang.

    Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat, Prabowo akan berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva pada urutan pertama dan Presiden AS Donald Trump (urutan kedua).

    “Pak Presiden akan diberikan kesempatan sebagai pembicara ketiga, atau berdasarkan hasil undian sebetulnya menjadi pembicara pertama. Tetapi, karena mengikuti urutan yang menjadi tradisi sejak PBB berdiri, pembicara pertama selalu Brasil, dan pembicara kedua adalah Presiden Amerika Serikat,” kata Tri dalam media briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta pada Kamis (11/9/2025).

    Tri melanjutkan, Prabowo akan diberi kesempatan untuk berpidato selama 15 menit. Durasi tersebut sesuai dengan batas waktu yang direkomendasikan dalam Sidang Majelis Umum PBB.

    Adapun, Tri belum dapat memperinci seluruh poin-poin yang akan dibicarakan Prabowo dalam pidatonya. Namun, dia mengatakan, salah satu hal yang akan dibahas dalam pidato Presiden Prabowo adalah kondisi global saat ini, termasuk serangan yang dilakukan Israel terhadap Qatar di Timur Tengah.

    Selain itu, Tri menuturkan Prabowo juga akan membahas isu Palestina dalam pidatonya. Dia menambahkan, Prabowo juga akan membicarakan tentang pelaksanaan program-program kerjanya serta visi Asta Cita.

    “Kita juga menyadari perlunya satu reformasi sistem bilateral, lalu juga dorongan peranan yang lebih penting bagi negara-negara Global South yang dipedomani oleh semangat Bandung,” lanjut Tri.

    Agenda ini sekaligus menjadi penampilan perdana Prabowo di mimbar PBB setelah dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024 lalu

    Sebelumnya, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 mendatang akan menjadi momen diplomatik bersejarah bagi Indonesia

    “Ini belum pernah terjadi. Presiden Indonesia bicara nomor tiga di Sidang Umum PBB, itu suatu kehormatan luar biasa. Karena pasti nomor satu Amerika, nomor dua Brasil, dan kali ini Indonesia nomor tiga. Itu artinya seluruh dunia akan memperhatikan, dari utara, selatan, timur, dan barat,” ujarnya

    Menurut Dino, posisi tersebut menempatkan Indonesia dalam sorotan global di tengah dinamika geopolitik dunia yang ditandai rivalitas Amerika Serikat–China, menguatnya kelompok BRICS, serta melemahnya multilateralisme.

  • DK PBB Akan Gelar Sidang Darurat Usai Drone Rusia Tembus Polandia

    DK PBB Akan Gelar Sidang Darurat Usai Drone Rusia Tembus Polandia

    Jakarta –

    Atas permintaan Polandia, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan mengadakan sidang darurat untuk membahas pelanggaran Rusia terhadap wilayah udara Polandia. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Polandia pada hari Kamis (11/9).

    Langkah ini merupakan tanggapan atas operasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana Polandia, yang didukung oleh sekutu-sekutu NATO, menembak jatuh beberapa drone Rusia yang melanggar wilayah udaranya pada hari Rabu (10/9) waktu setempat.

    Ini menandai pertama kalinya negara anggota NATO secara langsung terlibat dan menghancurkan aset militer Rusia di wilayahnya sendiri sejak dimulainya perang di Ukraina.

    Sebelumnya, pemerintah Polandia menyatakan sejumlah drone atau pesawat nirawak yang berasal dari Rusia masuk ke wilayah udara negara tersebut. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menggambarkan hal ini sebagai “provokasi skala besar.”

    Ini adalah “kasus pertama pesawat nirawak Rusia ditembak jatuh di wilayah negara NATO, oleh karena itu semua sekutu kami menanggapi situasi ini dengan sangat serius,” ujar Tusk setelah pertemuan darurat pemerintah di Warsawa. “Kita harus, tanpa ragu, bersiap menyiapkan berbagai skenario,” ujarnya.

    Menurut Tusk, dilansir DW, Kamis (11/9/2025), total 19 pelanggaran wilayah udara tercatat sejak Selasa (9/9) malam. Sebagian besar pesawat nirawak memasuki Polandia dari Belarus, lapor PM Polandia tersebut pada parlemen di Warsawa. Tiga pesawat nirawak berhasil ditembak jatuh dan kemungkinan juga yang keempat.

    Di kota Wyriki, Polandia timur, atap sebuah bangunan tempat tinggal terkena puing-puing pesawat nirawak. Tidak ada korban luka. Empat bandara di Polandia untuk sementara menghentikan operasi, tetapi kini telah dibuka kembali.

    “Faktanya pesawat nirawak mengancam keamanan, ketika ditembak jatuh hal ini mengubah situasi politik,” tegas Perdana Menteri Polandia tersebut. Oleh karena itu, Polandia secara resmi meminta konsultasi berdasarkan Pasal 4 Perjanjian NATO. Pasal tersebut mengatur konsultasi dengan para sekutu jika salah satu anggota NATO merasa terancam.

    Tonton juga Video: PM Polandia Geram Banyak Drone Rusia Mondar-mandir di Negaranya

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Babak Baru Kasus Diplomat Kemlu: Keluarga Minta Perlindungan LPSK Usai Endus Kejanggalan Tewasnya Arya Daru – Page 3

    Babak Baru Kasus Diplomat Kemlu: Keluarga Minta Perlindungan LPSK Usai Endus Kejanggalan Tewasnya Arya Daru – Page 3

    Ayahanda almarhum Arya Daru, Subaryono, mengungkapkan betapa hancurnya perasaan keluarga atas kepergian putra tunggal mereka.

    “Kami tidak hanya kehilangan Arya Daru, tapi juga kehilangan harapan,” ucapnya.

    Bagi Subaryono, kepergian Daru bukan sekadar kehilangan anak, tetapi hilangnya cahaya yang menjadi simbol perjuangan panjang keluarga. Daru lahir setelah sang istri mengalami tiga kali keguguran.

    “Butuh proses panjang untuk kelahiran Arya Daru. Dia adalah bintang, suatu karunia bagi kami,” imbuhnya.

    Kematian Daru sejak awal menimbulkan tanda tanya besar. Saat jasadnya ditemukan, wajahnya dalam kondisi terlilit lakban, namun pintu kamar kos tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan.

    Meski demikian, polisi menyebut tidak ada indikasi tindak pidana dan menduga kuat Daru meninggal karena bunuh diri. Kesimpulan itu segera memunculkan keraguan, terutama dari pihak keluarga. Apalagi Arya Daru dalam posisi promosi jabatan dan akan pergi ke Finlandia bersama keluarga.

    “Bagaimana bisa orang yang baru mendapat promosi jabatan, sedang bahagia, tiba-tiba memilih jalan itu? Bagi kami ini tidak masuk akal,” tegas kuasa hukum keluarga, Nicholay Aprilianto.

  • Tangis Haru Mengantar Jenazah Staf KBRI Zetro ke Peristirahatan Terakhir – Page 3

    Tangis Haru Mengantar Jenazah Staf KBRI Zetro ke Peristirahatan Terakhir – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bentangan Bendera Merah Putih payungi liang lahat, saat peti jenazah Staf KBRI di Peru, Zetro Leonardo, akan masukan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Iringan tangis kesedihan keluarga dan kerabat kerja, terdengar sayup selama prosesi pemakaman berlangsung di TPU Sari Mulya, Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (11/9/2025).

    Pendeta dan keluarga yang berpakaian serba hitam terus berdoa. Melantunkan ayat-ayat Alkitab untuk mengantar jenazah almarhum Zetro. 

    Wajah sedih tergambar di wajah istri dan anak almarhum.  Selain ratusan kerabat, terlihat juga beberapa kendaraan milik Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) hadir ke TPU Sari Mulya.  

    Sebelum dimakamkan, perwakilan pihak Kemenlu, Pemkot Tangsel hingga keluarga sempat memberikan sambutan. Mereka yang hadir juga turut menyanyikan lagu pujian untuk almarhum Zetro.

    Perwakilan Kementerian Luar Negeri mengaku sangat kehilangan sosok staf KBRI yang berdedikasi tinggi terhadap tanggung jawabnya.

    “Sebagaimana sudah disampaikan bapak Menteri Luar Negeri, kepergian almarhum Zetro ini kehilangan besar bagi Kementerian Luar Negeri, dan mendoakan kepada Allah SWT, kiranya kepergiaan pak Zetro mendapat tempat yang baik,”ujar Plt. Sekjen Kementerian Luar Negeri Heru Hartanto Subolo. 

    Selain itu juga, kepergian Zetro pun bakal menjadi cambukan bagi Kemenlu, untuk terus berkomitmen menjaga warga negara Indonesia di mana pun berada. 

    “Kami semua bekerja lebih baik, untuk memastikan seluruh Kemenlu yang ada di luar negeri, baik di kedutaan besar kita, untuk menjaga warga negara Indonesia dan untuk memastikan semua berlangsung dengan baik dan lancar,” katanya.

     

  • Dituduh Netanyahu Lindungi Hamas, Qatar Beri Balasan Menohok!

    Dituduh Netanyahu Lindungi Hamas, Qatar Beri Balasan Menohok!

    Jakarta –

    Pemerintah Qatar memberikan balasan menohok atas tuduhan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bahwa Qatar melindungi dan membiayai para pejabat kelompok Hamas. Qatar juga mengecam desakan Netanyahu agar otoritas Qatar mengusir atau mengadili Hamas, jika tidak, Israel sendiri yang akan melakukannya.

    Qatar menyebut pernyataan Netanyahu itu “sembrono” dan menyebutnya sebagai “ancaman eksplisit pelanggaran kedaulatan negara di masa mendatang”.

    Pernyataan Netanyahu itu disampaikan sehari setelah Israel melancarkan serangan yang menargetkan para pejabat Hamas di ibu kota Qatar, Doha pada Selasa (9/9) lalu. “Saya katakan kepada Qatar dan semua negara yang melindungi teroris, kalian usir mereka atau bawa mereka ke pengadilan. Karena jika tidak, kami yang akan melakukannya,” kata perdana menteri Israel tersebut dalam pidato untuk memperingati serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, dilansir kantor berita AFP, Kamis (11/9/2025).

    Dalam pidatonya, Netanyahu juga menuduh Qatar melindungi, membiayai Hamas, dan memberikan para pemimpinnya rumah-rumah mewah.

    Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam pernyataan Netanyahu tersebut.

    “Netanyahu sepenuhnya menyadari bahwa penempatan kantor Hamas terjadi dalam kerangka upaya mediasi Qatar yang diminta oleh Amerika Serikat dan Israel,” kata Kementerian Luar Negeri Qatar dalam sebuah pernyataan di media sosial X.

    “Negosiasi selalu dilakukan secara resmi dan transparan, dengan dukungan internasional dan di hadapan delegasi AS dan Israel. Sindiran Netanyahu bahwa Qatar diam-diam melindungi delegasi Hamas adalah upaya putus asa untuk membenarkan kejahatan yang dikutuk oleh seluruh dunia,” imbuh kementerian, dilansir AFP dan Al Arabiya, Kamis (11/9/2025).

    Qatar, bersama Mesir, telah memediasi perundingan damai antara Hamas dan Israel. Qatar memperingatkan bahwa serangan Israel terhadap Doha dapat menggagalkan perundingan tersebut.

    “Kami akan bekerja sama dengan mitra-mitra kami untuk memastikan Netanyahu dimintai pertanggungjawaban dan tindakannya yang sembrono dan tidak bertanggung jawab itu dihentikan,” tandas Kementerian Luar Negeri Qatar.

    Serangan udara Israel ke Qatar disebut menargetkan pertemuan para pemimpin tinggi Hamas. Mereka dikabarkan sedang berkumpul di Doha untuk membahas proposal gencatan senjata sandera baru yang disponsori Amerika Serikat, yang bertujuan untuk mengakhiri perang di Gaza.

    Pertemuan tersebut diyakini melibatkan seluruh pimpinan tertinggi Hamas di luar Gaza, termasuk pemimpin unit Hamas di Gaza, Khalil al-Hayya; Zaher Jabarin, yang memimpin Hamas di Tepi Barat; Muhammad Darwish, ketua Dewan Syura Hamas; dan Khaled Mashaal, ketua Hamas di luar negeri.

    Hamas bersikeras bahwa tidak ada tokoh kepemimpinannya yang tewas dalam serangan itu, tetapi lima anggota tingkat bawah tewas, termasuk putra Khalil al-Hayya – pemimpin Hamas untuk Gaza dan negosiator utamanya – serta tiga pengawal dan kepala kantor al-Hayya.

    Tonton juga video “Pangeran MBS Mengutuk Keras Serangan Israel ke Qatar” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Peru Perketat Pengamanan KBRI Lima Pasca-insiden Penembakan Zetro Purba Nasional 11 September 2025

    Peru Perketat Pengamanan KBRI Lima Pasca-insiden Penembakan Zetro Purba Nasional 11 September 2025

    Peru Perketat Pengamanan KBRI Lima Pasca-insiden Penembakan Zetro Purba
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Peru memperketat pengamanan untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Lima pasca peristiwa penembakan Staf KBRI Zetro Leonardo Purba yang terjadi pada Senin (1/9/2025).
    Hal ini disampaikan langsung oleh Duta Besar Peru untuk Indonesia, Luis Tsuboyama, saat menghadiri penghormatan terakhir Zetro di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
    “Pengaturan tambahan telah diberlakukan untuk menguatkan pengamanan di Kedutaan Besar Indonesia di Lima dan para staf,” kata Tsuboyama.
    Untuk menegaskan komitmen Peru, Tsuboyama menyebut negaranya akan mengusut tuntas kasus kematian Zetro.
    Presiden Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, bahkan disebut turun tangan agar kasus ini segera diungkap.
    “Termasuk Presiden telah memerintahkan kepada otoritas Peru yang terkait untuk melakukan penyelidikan dengan prioritas paling tinggi, transparan, dan ketekunan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan membawa yang bertanggung jawab ke pengadilan,” ucap Tsuboyama.
    Terakhir, dia berharap persahabatan Indonesia dan Peru tetap teguh dalam menghadapi insiden tersebut.
    “Kami percaya bahwa persahabatan yang erat dan kerja sama antara Peru dan Indonesia akan membantu kita untuk menghadapi keadaan yang malang ini,” tuturnya.
    Zetro diketahui merupakan Staf KBRI di Lima, Peru, yang meninggal dunia akibat ditembak oleh orang tak dikenal pada Senin (1/9/2025) di dekat rumahnya di Kota Lima.
    Zetro sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan, namun nyawanya tidak tertolong.
    Kepolisian Peru hingga saat ini masih mengusut kasus pembunuhan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.