Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Prabowo Bertolak ke Pakistan 8-9 Desember, Hadiri Undangan PM Shehbaz Sharif

    Prabowo Bertolak ke Pakistan 8-9 Desember, Hadiri Undangan PM Shehbaz Sharif

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan resmi ke Pakistan pada 8–9 Desember 2025 atas undangan Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif.

    Dikutip melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Pakistan, Presiden Prabowo akan didampingi delegasi tingkat tinggi yang terdiri atas sejumlah menteri dan pejabat senior.

    Kunjungan ini menjadi lawatan pertama Presiden Prabowo ke Pakistan. Adapun kunjungan presiden Indonesia sebelumnya dilakukan pada 2018 oleh Presiden Joko Widodo.

    Momentum kali ini dinilai memiliki arti penting karena bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Pakistan.

    Selama berada di Islamabad, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan delegasi dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif.

    Selain itu, ia juga akan bertemu Presiden Pakistan Asif Ali Zardari.

    Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus Kepala Staf Pertahanan Pakistan, Field Marshal Syed Asim Munir, juga akan melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo.

    Nantinya, Indonesia dan Pakistan akan membahas agenda luas yang mencakup penguatan hubungan bilateral serta pembukaan peluang kerja sama baru di bidang perdagangan, investasi, pertahanan, kesehatan, teknologi informasi, iklim, pendidikan, dan kebudayaan.

    “Kedua negara juga berupaya meningkatkan kolaborasi di tingkat regional maupun global. Sejumlah nota kesepahaman (MoU) diperkirakan akan ditandatangani dalam kunjungan tersebut,” tulis Kemlu Pakistan dalam pernyataan resmi dikutip Senin (8/12/2025).

    Hubungan Indonesia dan Pakistan selama ini dikenal erat dan didasari nilai serta kepentingan bersama.

    Pemerintah Pakistan menilai kunjungan Presiden Prabowo menjadi kesempatan penting untuk memperdalam hubungan kedua negara sekaligus memperluas kerja sama yang saling menguntungkan, sejalan dengan komitmen diversifikasi kemitraan Indonesia–Pakistan.

  • 5
                    
                        Gubernur Aceh Datangkan Tim China, Komisi I DPR Akan Koordinasikan dengan Kementerian
                        Nasional

    5 Gubernur Aceh Datangkan Tim China, Komisi I DPR Akan Koordinasikan dengan Kementerian Nasional

    Gubernur Aceh Datangkan Tim China, Komisi I DPR Akan Koordinasikan dengan Kementerian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi I DPR RI bakal berkoordinasi dengan kementerian terkait usai Gubernur Aceh Muzakir Manaf, atau akrab disapa Mualem, mendatangkan tim dari China untuk mendeteksi korban banjir bandang di Aceh yang diduga masih tertimbun lumpur.
    “Komisi I
    DPR RI
    akan berkoordinasi dengan kementerian terkait,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (7/12/2025).
    Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan kedatangan tim dari China berlangsung dalam kerangka kerja sama resmi.
    Selain itu, koordinasi juga diperlukan untuk mengawasi agar setiap
    bantuan internasional
    mematuhi aturan dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat terdampak.
    Komisi I DPR RI menilai perlu mencermati setiap kerja sama internasional, terutama jika melibatkan kehadiran pihak asing di wilayah Indonesia.
    “Kami menegaskan bahwa prinsip yang selalu kami junjung adalah memastikan setiap bantuan dari luar negeri berjalan melalui mekanisme resmi pemerintah pusat, baik melalui Kementerian Luar Negeri maupun instansi terkait,” ujar dia.
    Kendati demikian, Komisi I DPR RI memahami kebutuhan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dalam kondisi darurat.
    “Namun, menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat tetap krusial. Setiap kehadiran tim asing di daerah bencana harus transparan, terkoordinasi, dan sesuai protokol nasional agar bantuan efektif sekaligus menjaga kedaulatan serta martabat bangsa,” ucap dia.
    Diberitakan sebelumnya,
    Gubernur Aceh
    ,
    Muzakir Manaf
    (Mualem), telah mendatangkan tim dari China untuk mendeteksi mayat korban banjir bandang di Aceh yang diduga hingga saat ini masih tertimbun lumpur.
    Mualem menyebutkan, mereka berjumlah lima orang yang akan membantu pencarian korban tertimbun lumpur menggunakan perangkat khusus.
    “Mereka punya alat mendeteksi mayat dalam lumpur. Ini sangat membantu,” kata Mualem dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/12/2025).
    Menurut Mualem, khususnya di wilayah Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang, masih ada mayat yang belum ditemukan.
    “Lumpur itu sampai pinggang, jadi mereka ada alat untuk membantu kita,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Taiwan Klaim China Kerahkan Kapal Perang dalam Operasi Militer

    Taiwan Klaim China Kerahkan Kapal Perang dalam Operasi Militer

    Taipei

    Otoritas Taiwan mengklaim bahwa China telah mengerahkan kapal-kapal perangnya dalam “operasi militer” yang membentang ratusan kilometer dari Laut Kuning hingga Laut China Selatan. Taipei menyebut operasi semacam itu oleh Beijing menimbulkan “ancaman” bagi kawasan tersebut.

    China, yang selalu mengklaim Taiwan sebagai bagian wilayah kedaulatannya, tidak membenarkan maupun membantah manuver tersebut.

    Juru bicara kantor kepresidenan Taiwan, Karen Kuo, seperti dilansir AFP, Jumat (5/12/2925), mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan Taiwan dan badan-badan keamanan lainnya memantau aktivitas militer China dan memiliki “pemahaman penuh mengenai situasi tersebut”.

    Kuo tidak menyebutkan berapa banyak kapal China yang dikerahkan dalam operasi militer tersebut. Namun, seorang sumber keamanan mengatakan kepada AFP bahwa jumlahnya “signifikan”.

    Operasi militer China tersebut, ujar Kuo, tidak terbatas pada Selat Taiwan, tetapi meluas dari Laut Kuning bagian selatan hingga ke Laut China Timur di dekat Kepulauan Diayou yang menjadi sengketa dengan Jepang, dan bahkan sampai ke Laut China Selatan, serta ke perairan Pasifik Barat.

    “Ini memang menimbulkan ancaman dan berdampak bagi Indo-Pasifik dan seluruh kawasan,” ucap Kuo dalam pernyataannya.

    Taiwan, sebut Kuo, mendesak China untuk “menahan diri”. “Kami juga meyakini dapat menangani masalah ini dengan baik,” imbuhnya.

    Baik Angkatan Bersenjata China maupun media pemerintah setempat belum mengumumkan soal aktivitas militer terbaru di kawasan yang dilaporkan oleh Taiwan.

    Kementerian Luar Negeri Beijing tidak memberikan jawaban langsung ketika ditanya apakah militer mengerahkan sejumlah besar kapal angkatan laut di perairan-perairan tersebut.

    “Saya ingin menekankan bahwa China secara konsisten telah menjalankan kebijakan defensif,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers terbaru.

    “Angkatan Laut dan Penjaga Pantai China beroperasi secara ketat di perairan yang relevan, sesuai dengan hukum domestik China dan hukum internasional,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Lin mendesak “pihak-pihak terkait” untuk tidak “bereaksi berlebihan atau … terlibat dalam propaganda yang tidak berdasar”.

    Tonton juga video “China Tebar Ancaman ke Jepang Buntut Pasang Rudal Dekat Taiwan”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • RI-Jerman kerja sama untuk mobilisasi teknologi hingga keuangan

    RI-Jerman kerja sama untuk mobilisasi teknologi hingga keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyampaikan bahwa kerja sama dengan Jerman untuk memobilisasi teknologi hingga keuangan.

    “Jerman salah satu partner penting bagi kami untuk mencapai objektif pembangunan Indonesia. Kerja sama dengan Jerman penting untuk memobilisasi pengetahuan, teknologi, dan keuangan,” ucap Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

    Dalam acara Indonesia-Germany Bilateral Consultation Meeting 2025, pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman berkomitmen memperkuat kerja sama yang berdampak nyata, mendukung transformasi ekonomi Indonesia, serta mempersiapkan proses negosiasi lanjutan pada tahun 2026.

    Upaya penguatan ini dilakukan melalui dialog konsultasi kerja sama pembangunan untuk meninjau arah kebijakan kerja sama, sekaligus menyepakati sektor-sektor prioritas yang mendukung target pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Putut menegaskan pentingnya forum ini dalam memperkuat hubungan pembangunan kedua negara.

    “Pertemuan ini menjadi kesempatan penting untuk menyelaraskan portofolio kerja sama dengan prioritas pembangunan nasional jangka menengah, sekaligus memperkuat fondasi bagi kolaborasi yang lebih strategis ke depan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, pertemuan konsultasi kedua negara ini turut menjadi momentum penting guna meningkatkan kapasitas institusional, memperluas pembiayaan inovatif, serta memastikan setiap inisiatif kerja sama yang berkontribusi pada pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

    Forum konsultasi tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Pemerintah Republik Federal Jerman.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Begini Kondisi 3 WN Malaysia Usai Dikabarkan Hilang Saat Banjir Sumatra

    Begini Kondisi 3 WN Malaysia Usai Dikabarkan Hilang Saat Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Tiga warga negara (WN) Malaysia yang sempat diberitakan hilang di tengah bencana alam di Pulau Sumatra, dikabarkan telah ditemukan di Aceh, Kamis (4/12/2025).

    Kementerian Luar Negeri Malaysia, melalui Konsulat Jenderal Malaysia di Medan menyampaikan ketiga warga lansia berusia antara 63 hingga 64 tahun, yang sebelumnya tidak dapat dihubungi sejak 27 November, telah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari daerah yang terisolasi akibat banjir.

    Dikutip dari Antara, mereka telah diterbangkan oleh TNI Angkatan Udara dari Bandara Rembele, Takengon, ke Medan, Sumatra Utara, dan tiba di Bandara Kualanamu pada Rabu (3/12) malam.

    Konsulat Jenderal Malaysia di Medan sedang mengatur kepulangan ketiganya ke Malaysia secepat mungkin.

    Sementara itu satu orang warga Malaysia yang hilang saat terjadi tanah longsor di Padang Panjang, Sumatra Barat, masih belum dapat ditemukan hingga hari ketujuh, hari ini.

    Upaya pencarian terus dilakukan di sepanjang tepi sungai dan area tanah longsor dekat Jambatan Kembar, Padang Panjang.

    Di sisi lain, Konsulat Jenderal Malaysia di Medan juga menerima informasi satu lagi warga lansia berusia 64 tahun asal Malaysia yang tidak dapat dihubungi di tengah bencana Sumatra.

    Upaya untuk melacak keberadaan warga lansia itu terus dilakukan.

    Konsulat Jenderal Malaysia di Medan terus berkoordinasi erat dengan pihak berwenang Indonesia dan memberikan dukungan kepada keluarga, yang saat ini membantu pejabat setempat dalam proses identifikasi yang diperlukan.

    Konsulat Jenderal Malaysia di Medan juga menyatakan terus memantau perkembangan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sebagian wilayah Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara sejak 27 November 2025.

    Operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) serta pemulihan masih berlangsung, dengan akses ke beberapa daerah terdampak yang berangsur-angsur membaik.

    Adapun otoritas Indonesia telah mulai membuka kembali beberapa jalur akses darat, sehingga memungkinkan penyaluran bantuan penting seperti makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar secara lebih cepat dan teratur.

    Upaya pemulihan jalur jalan utama juga sedang dilakukan, dengan target penyelesaian perbaikan jalur kunci pada pertengahan Desember untuk mendukung kerja pemulihan wilayah terdampak secara menyeluruh.

  • Membaca Sinyal Kunjungan Putin ke India di Tengah Tekanan AS

    Membaca Sinyal Kunjungan Putin ke India di Tengah Tekanan AS

    Jakarta

    Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan tiba di India pada Kamis (04/12) untuk kunjungan selama dua hari. Hal ini menjadi sebuah sinyal kemitraan antara Moskow dan New Delhi, yang telah bertahan selama hampir delapan dekade di tengah gejolak geopolitik.

    Kunjungan Putin itu merupakan undangan dari Perdana Menteri India Narendra Modi, untuk menghadiri KTT tahunan India–Rusia ke-23 di ibu kota India. Ini merupakan kunjungan pertama Putin ke India sejak Rusia melancarkan invasi penuh ke Ukraina pada 2022.

    Kedua negara telah menyatakan keinginan untuk memperkuat “kemitraan strategis khusus dan istimewa”, istilah resmi hubungan India–Rusia yang diadopsi pada 2010, serta “bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama,” demikian laporan Kementerian Luar Negeri India.

    Menjelang kunjungan tersebut, Juru Bicara Kremlin sekaligus Kepala Staf Putin, Dmitry Peskov, menegaskan pentingnya mempertahankan hubungan dan perdagangan bilateral Rusia–India. Komentar itu muncul ketika India menghadapi tarif dari Amerika Serikat atas pembelian minyak Moskow, di saat Rusia juga terus berupaya mengatasi semakin banyaknya sanksi Barat terkait perang di Ukraina.

    “Kita harus mengamankan perdagangan kita dari tekanan luar negeri,” ujar Peskov kepada wartawan. Dia menambahkan, pembahasan mengenai mekanisme pembayaran alternatif untuk menghindari sanksi juga sedang berlangsung.

    Agenda lain dalam kunjungan ini adalah perpindahan tenaga kerja, seiring semakin banyak warga India yang mencari pekerjaan di Rusia. Peskov juga menyinggung kerja sama pertahanan, termasuk penjualan sistem pertahanan udara S-400, jet tempur Sukhoi-57, dan reaktor nuklir modular kecil.

    India masih menjadi konsumen terbesar bagi Rusia dalam hal pembelian senjata. Selain itu, Rusia kini memasok lebih dari 35% impor minyak mentah India, jumlah ini jauh meningkat dari sekitar 2% sebelum perang Ukraina.

    Tarif AS dorong India dekati Rusia

    Meski ada tekanan Barat, sejumlah pakar dan diplomat yang dihubungi DW mengatakan hubungan India-Rusia tetap bertahan, termasuk ketika Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif terhadap India.

    “Kunjungan Putin mengirim pesan jelas ke blok Barat bahwa Rusia tidak terisolasi dalam urusan global,” ujar Rajan Kumar dari Centre of Russian Studies, Universitas Jawaharlal Nehru.

    Menurut Kumar, India melihat Rusia sebagai mitra strategis untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan Barat dan Cina.

    “Kebijakan Trump menciptakan defisit kepercayaan dengan AS dan meningkatkan arti penting Rusia. Mengisolasi Rusia berarti mendorongnya semakin dekat ke Cina, sesuatu yang tidak diinginkan India,” katanya.

    Di sisi lain, meski Rusia menjaga hubungan kuat dengan Cina, Moskow juga waspada terhadap meningkatnya pengaruh geopolitik Beijing. Karena itu, Rusia mendorong keterlibatan lebih besar India dalam geopolitik Eurasia melalui forum multilateral seperti SCO dan BRICS.

    Tidak seperti negara-negara Barat, Rusia juga tidak mengkritik isu dalam negeri India atau memaksakan syarat dalam kerja sama bilateral.

    “Kunjungan Putin memperkuat kemitraan ‘khusus dan istimewa’ yang dibangun atas keselarasan kepentingan, kepercayaan historis, dan kalkulasi geopolitik bersama,” kata Kumar.

    Alasan kedekatan Rusia dan India

    Hubungan kedua negara berakar sejak kemerdekaan India pada 1947. Rusia (saat itu Uni Soviet) membangun citra positif dengan mendukung industrialisasi India dan memberikan dukungan diplomatik dalam sengketa Kashmir.

    Pada 1971, Moskow secara terbuka mendukung India dalam perang dengan Pakistan, sementara AS dan Cina berada di pihak Islamabad. India kemudian mulai membeli senjata buatan Soviet dalam jumlah besar dan memproduksi beberapa di antaranya secara lokal, termasuk tank T-72.

    Hubungan pertahanan itu tetap bertahan setelah Perang Dingin. Pada 1990-an, ketika Rusia membutuhkan dana, Moskow tetap membantu India memproduksi rudal dan jet tempur rancangan Rusia serta mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir kelas Arihant.

    Pada 2002, kedua negara menandatangani perjanjian eksplorasi luar angkasa. Sejak Modi mulai menjabat pada 2014, kerja sama diperluas ke energi nuklir dan penjualan uranium.

    Ketika perang Ukraina memicu gejolak global pada 2022, India berhati-hati agar tidak memusuhi Rusia maupun Barat, termasuk ketika menyerukan penghentian perang tanpa mengecam langsung invasi Rusia.

    “Sebagai mitra lama, India dan Rusia telah membangun modal kepercayaan yang besar dan hal itu kini sangat berguna ketika keduanya menghadapi tantangan geopolitik dari AS maupun Cina,” kata D Bala Venkatesh Varma, mantan duta besar India untuk Rusia. Dia menambahkan bahwa hubungan kedua negara tetap kuat.

    “KTT ini dapat diperkirakan menjadi momen bagi kedua pemimpin untuk menginvestasikan kembali komitmen dalam kemitraan strategis bilateral,” tambahnya.

    Rusia dan India ingin ‘otonomi strategis’

    Menurut Harsh Pant dari lembaga kajian ORF di New Delhi, “AS mungkin mendorong India untuk mengurangi hubungan dengan Moskow, tetapi India menilai kerja sama pertahanan dan energi dengan Rusia terlalu berharga untuk dikorbankan.”

    Dia menggambarkan sikap diplomasi Washington sebagai hal yang tidak bisa diprediksi, sehingga dapat mendorong India mempertimbangkan secara hati-hati dalam memilih kemitraan.

    “Keseimbangan ini memungkinkan India mempertahankan hubungan kuat dengan Rusia sambil tetap mengelola kemitraan strategis dengan AS,” kata Pant.

    Dengan tujuan mencapai “otonomi strategis”, hubungan India-Rusia dianggap telah berakar jauh lebih dalam dibanding tekanan sesaat dari pemerintahan Trump.

    Kunjungan dua hari yang penuh sinyal politik

    Menurut mantan Menteri Luar Negeri India sekaligus mantan duta besar untuk Rusia, Kanwal Sibal, kunjungan Putin menunjukkan prioritas kebijakan luar negeri India di tengah pergeseran kekuatan global.

    “Momen kunjungan Putin ke Delhi menegaskan pendekatan dasar India sebagai kemitraan strategis, bukan permainan zero-sum,” kata Sibal.

    Dia menambahkan, “AS tidak bisa mendikte kebijakan luar negeri India. Kita harus mengakomodasi sekaligus menolak tekanan jika perlu.”

    Pendapat Sibal terlihat dalam strategi seimbang New Delhi. India sedang menegosiasikan kesepakatan dagang dengan AS untuk menurunkan tarif, menyikapi kekhawatiran Washington soal defisit perdagangan, dan memproses kesepakatan penting senilai US$1 miliar (sekitar Rp15,4 triliun) antara GE Aerospace (AS) dan Hindustan Aeronautics Limited (HAL) untuk memasok mesin jet bagi pesawat tempur Tejas, sementara pada saat yang sama menyambut Vladimir Putin sebagai tamu kehormatan.

    Menurut Sibal, kerja sama pertahanan dengan Washington terus berlanjut, “tetapi hal ini tidak mengurangi pentingnya strategis Rusia.”

    “India mengakomodasi kemitraan Amerika Serikat di mana hal itu menguntungkan, sambil menahan tekanan untuk meninggalkan Moskow. Kunjungan Putin menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri India beroperasi berdasarkan syaratnya sendiri, bukan preferensi Washington,” pungkasnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalan bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Fika Ramadhani

    Editor: Muhammad Hanafi

    (ita/ita)

  • PMI Asal Kediri Tewas dalam Kebakaran Apartemen di Hong Kong, Pemkab Pastikan Proses Pemulangan Jenazah

    PMI Asal Kediri Tewas dalam Kebakaran Apartemen di Hong Kong, Pemkab Pastikan Proses Pemulangan Jenazah

    Kediri (beritajatim.com) – Seorang Warga Negara Indonesia asal Kediri, Desy Widyana (40), dipastikan menjadi korban kebakaran Apartemen Wang Fuk Court di Hong Kong Island beberapa waktu lalu, setelah verifikasi dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri.

    Perempuan yang berasal dari Dusun Muning, Desa Selodono, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri itu dinyatakan meninggal dunia berdasarkan informasi resmi yang diterima pemerintah daerah.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, Ibnu Imad, menjelaskan bahwa pihaknya langsung bergerak setelah menerima instruksi dari Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar di media sosial terkait korban.

    “Ini dapat perintah dari pimpinan dari Mas Bup (panggilan akrab Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana) untuk memastikan terkait dengan informasi ini, kebenaran informasi tersebut. Kedua, kami juga ternyata dari informasi yang beredar kita bisa menemukan bahwa memang di sosial media ada sedikit alamatnya tidak sesuai, tapi kita masih bisa menemukannya, dan hari ini kami pergi ke rumah duka,” ujarnya pada Selasa (2/12/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Dinas Tenaga Kerja menyampaikan belasungkawa sekaligus memastikan prosedur yang harus dijalani keluarga korban berjalan sesuai aturan.

    Ibnu menambahkan bahwa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga akan melakukan kunjungan ke rumah duka sebagai bagian dari proses pemulangan jenazah.

    “Dan ini saya baru saja menerima perintah dari Mas Bup bahwa besok itu ada tindak lanjut bahwa dari Kemenlu akan ke rumah duka terkait apa untuk proses pemulangan jenazah,” imbuhnya.

    Desy diketahui merupakan pekerja migran asal Kediri yang bekerja sebagai caregiver atau perawat lansia. Berdasarkan keterangan keluarga, saat ini jenazah masih dalam proses otopsi serta penyelidikan oleh kepolisian di Hong Kong Police Force. “Almarhum korban yang meninggal akibat kebakaran di Hongkong ini masih dalam proses terkait dengan otopsi,” kata Ibnu.

    Terkait kemungkinan adanya warga Kabupaten Kediri lain yang terdampak insiden tersebut, Disnaker masih berkoordinasi dengan BP3MI. “BP3MI sudah merilis kontak khusus yang bisa dihubungi apabila ada keluarga PMI asal Kediri yang membutuhkan informasi terkait kebakaran di Hong Kong. Nanti akan kami sampaikan kepada masyarakat,” tandasnya. [ADV PKP/nm]

  • Dewi Astutik Dibekuk BNN di Kamboja, Kemlu dan Bea-Cukai Dukung Pemulangan

    Dewi Astutik Dibekuk BNN di Kamboja, Kemlu dan Bea-Cukai Dukung Pemulangan

    Tangerang

    Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap buron kasus sabu senilai Rp 5 triliun, Dewi Astutik (DA), di Kamboja. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan mendukung proses repatriasi atau pemulangan buron Interpol tersebut ke Indonesia.

    “Kami dari Kemenlu sepenuhnya mendukung proses repatriasi dari Saudara DA,” kata Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kemlu, Indra Rosandry, dalam jumpa pers di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (2/12/2025).

    Proses repatriasi itu, kata Indra, sebagai bentuk komitmen kedua negara dalam rangka penanggulangan dan penegakan hukum internasional.

    “Ini juga merupakan refleksi daripada komitmen Indonesia dan Kamboja, karena kedua negara juga merupakan negara pihak daripada Konvensi Antinarkoba tahun 1988,” jelasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, juga memastikan akan membantu segala proses pemulangan buron DA sesampai di bandara.

    “Nanti kami akan men-support terkait dengan sarana-prasarana, termasuk penanganannya di Bandara Internasional,” tuturnya.

    Gatot mengungkap buron Dewi Astutik juga pernah didapati membawa narkotika seberat 2,3 kilogram (kg) melalui Bandara Soetta. Namun dia tak menjelaskan lebih detail kapan peristiwa penyelundupan itu terjadi.

    “Kami selaku Bea-Cukai di Soekarno-Hatta juga ada kaitan terkait dengan DA sendiri, bahwa pernah memasuki atau memasukkan NPP (narkotika, psikotropika, dan prekursor) bentuknya kokain atau heroin ya. Pernah heroin 2,3 kilogram, yang kemudian dikembangkan ternyata sampai ke pelaku yang sekarang mungkin lagi ditunggu,” ungkap Gatot.

    Karena itu, pihaknya mendukung upaya penangkapan yang dilakukan oleh BNN. “Kami sangat mendukung sekali dan terima kasih atas kinerja dan kolaborasi selama ini Pak Kepala BNN,” pungkasnya.

    Kepala BNN: Narkoba Isu Kemanusiaan, Bukan Sekadar Kriminalitas

    Sebelumnya, Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto menyatakan pemberantasan narkoba merupakan salah satu pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dia juga mengatakan pemberantasan narkoba menjadi syarat membangun sumber daya manusia unggul.

    “Berperang terhadap narkoba demi kemanusiaan tentunya sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden. Khususnya poin ke-7 terkait pemberantasan narkoba sebagai bagian reformasi hukum dan ketahanan bangsa,” kata Suyudi dalam jumpa pers pengungkapan kasus narkoba di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/10).

    Mantan Kapolda Banten itu kemudian menyebutkan masalah narkoba merupakan isu kemanusiaan. Dia mengatakan narkoba bukan sekadar kriminal.

    “Narkoba dipandang sebagai isu kemanusiaan bukan hanya sekadar kriminalitas. Pengguna narkoba sebagai korban yang harus disembuhkan melalui rehabilitasi, bukan penjara,” ujarnya.

    (ond/jbr)

  • Iran Tangkap 2 Warga Korsel Atas Dugaan Penyelundupan

    Iran Tangkap 2 Warga Korsel Atas Dugaan Penyelundupan

    Teheran

    Otoritas Korea Selatan (Korsel) mengatakan sejumlah warga negaranya ditangkap di Iran atas dugaan penyelundupan. Salah satu orang yang ditangkap disebut bekerja untuk lembaga publik Korsel di Teheran.

    Kementerian Luar Negeri Korsel dalam pernyataannya, seperti dilansir kantor berita Yonhap News dan Reuters, Selasa (2/12/2025), mengonfirmasi adanya penangkapan warganya oleh otoritas Iran. Namun tidak disebutkan secara jelas jumlah warga Korsel yang ditangkap.

    “Tim misi diplomatik kami di Iran telah mengkomunikasikan masalah ini dengan para pejabat Iran dan akan terus memberikan bantuan konsuler yang diperlukan kepada warga negara Korea tersebut,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Korsel.

    Kementerian Luar Negeri Korsel menolak untuk mengonfirmasi detail lainnya terkait penangkapan itu, termasuk soal pekerjaan warga Korsel yang ditangkap atau informasi detail soal tuduhan yang menjeratnya.

    Laporan kantor berita Yonhap News, yang mengutip sumber-sumber diplomatik, menyebut ada dua warga Korsel yang ditangkap di Iran.

    Disebutkan oleh sumber tersebut bahwa kedua warga Korsel itu, bersama dengan seorang warga negara Iran, ditahan sekitar 20 November lalu di wilayah barat daya negara tersebut, atas tuduhan penyelundupan. Tidak diketahui secara jelas soal penyelundupan apa yang menjerat mereka.

    Menurut sumber-sumber diplomatik tersebut, salah satu warga Korsel yang ditahan merupakan pegawai sebuah lembaga publik Korsel, sedangkan satu lainnya merupakan warga Korea yang tinggal di Iran. Ditambahkan sumber-sumber diplomatik itu bahwa ketiganya menghadapi dakwaan yang sama.

    “Sulit untuk mengungkapkan detailnya karena kasus ini masih dalam penyelidikan oleh otoritas setempat,” kata seorang pejabat pemerintah Seoul, yang enggan disebut namanya, seperti dikutip Yonhap News.

    Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari otoritas Iran terkait penangkapan warga Korsel tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kemlu Laporkan 9 WNI Tewas dalam Insiden Kebakaran di Hong Kong

    Kemlu Laporkan 9 WNI Tewas dalam Insiden Kebakaran di Hong Kong

    Hong Kong: Jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kebakaran di kompleks perumahan Wang Fuk Court, Distrik Tai Po, Hong Kong terus bertambah. Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa total korban jiwa hingga kini mencapai sembilan (9) orang.

    Juru Bicara Kemenlu RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan data terbaru tersebut diterima dari otoritas Hong Kong. 

    “Rilis data korban insiden kebakaran dari Hong Kong Police Force sampai dengan Minggu (30/11) pukul 12.20 HKT jumlah WNI korban meninggal dunia bertambah 2 orang dan korban luka-luka bertambah 1 orang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11).
     

    Dengan penambahan tersebut, total WNI yang dipastikan meninggal dunia menjadi sembilan orang, sementara korban luka tercatat tiga orang.

    Sekitar 140 WNI yang mayoritas bekerja sebagai pekerja migran sektor domestik diketahui tinggal di kawasan Wang Fuk Court. Hingga kini, kondisi dan keberadaan 61 orang telah berhasil dipastikan, termasuk para korban yang meninggal.

    Sementara itu, 79 WNI lainnya masih dalam proses verifikasi. Proses pendataan dilakukan melalui konsolidasi data ketenagakerjaan dan pengecekan langsung di lapangan oleh KJRI Hong Kong.

    Hong Kong: Jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kebakaran di kompleks perumahan Wang Fuk Court, Distrik Tai Po, Hong Kong terus bertambah. Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa total korban jiwa hingga kini mencapai sembilan (9) orang.
     
    Juru Bicara Kemenlu RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan data terbaru tersebut diterima dari otoritas Hong Kong. 
     
    “Rilis data korban insiden kebakaran dari Hong Kong Police Force sampai dengan Minggu (30/11) pukul 12.20 HKT jumlah WNI korban meninggal dunia bertambah 2 orang dan korban luka-luka bertambah 1 orang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11).
     

    Dengan penambahan tersebut, total WNI yang dipastikan meninggal dunia menjadi sembilan orang, sementara korban luka tercatat tiga orang.
     
    Sekitar 140 WNI yang mayoritas bekerja sebagai pekerja migran sektor domestik diketahui tinggal di kawasan Wang Fuk Court. Hingga kini, kondisi dan keberadaan 61 orang telah berhasil dipastikan, termasuk para korban yang meninggal.
     
    Sementara itu, 79 WNI lainnya masih dalam proses verifikasi. Proses pendataan dilakukan melalui konsolidasi data ketenagakerjaan dan pengecekan langsung di lapangan oleh KJRI Hong Kong.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)