Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Foto pilihan pekan ketiga September 2025, dari banjir Bali hingga pergantian Menkeu

    Foto pilihan pekan ketiga September 2025, dari banjir Bali hingga pergantian Menkeu

    Senin, 15 September 2025 09:21 WIB

    Pengunjung mencoba instalasi interaktif dalam wahana World of Barbie di Agora Mall, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Wahana instalasi World of Barbie menghadirkan berbagai ruang interaktif yang menawarkan pengunjung untuk merasakan pengalaman berada di dunia Barbie yang berlangsung hingga 26 Oktober 2025. ANTARA FOTO/Fauzan/bar

    Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) menerima bunga mawar putih dari pegawai Kemenkeu usai serah terima jabatan Menteri Keuangan di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Sri Mulyani tidak lagi menjabat Menteri Keuangan setalah digantikan dengan Purbaya Yudhi Sadewa yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/bar

    Petugas menggunakan alat berat melakukan proses pencarian korban di sekitar bangunan ruko yang hancur akibat diterjang banjir di kawasan Jalan Sulawesi, Denpasar, Bali, Kamis (11/9/2025). Berdasarkan data BNPB, hingga Kamis sore sebanyak 16 jenazah korban bencana banjir telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan di sejumlah wilayah Bali. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/bar

    Petugas mengevakuasi wisatawan mancanegara yang terjebak banjir di kawasan Kuta, Badung, Bali, Rabu (10/9/2025). Sejumlah wisatawan mancanegara dievakuasi petugas dari sejumlah lokasi di kawasan pariwisata itu karena terendam banjir yang disebabkan hujan yang mengguyur wilayah Bali sejak Selasa (9/9). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/bar

    Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono berjalan di samping peti jenazah Staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Lima, Republik Peru, Zetro Leonardo Purba saat penghormatan terakhir di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Penghormatan tersebut diberikan Kementerian Luar Negeri kepada Staf KBRI Lima Zetro Leonardo Purba yang meninggal dunia akibat ditembak oleh orang tak dikenal di Lima, Republik Peru pada Senin (1/9/2025) lalu. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/bar

    Massa pendukung Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Atenius Murib-Ronny Elopere menampilkan Tari Etay saat berjaga di halaman Kantor Bupati Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu (10/9/2025). Ribuan warga dari 138 kampung di 40 distrik daerah setempat menjaga Kantor Bupati Jayawijaya dari pengunjuk rasa yang menentang kebijakan pemerintah daerah tentang pergantian kepala kampung. ANTARA FOTO/Yudhi Efendi/bar

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengucap sumpah saat mengikuti pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Muktaruddin sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi dan mengangkat Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya Dahnil Azhar Simanjuntak. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar

    Pengunjung menyaksikan film pendek Konferensi Asia Afrika 1955 yang dibuat menggunakan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) di Museum Lotus (Lorong Waktu Sejarah), kawasan The Great Asia Africa Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (8/9/2025). Museum Lotus yang merupakan museum AI pertama di Bandung tersebut menyuguhkan wahana mini teater dengan layar trapezoidal yang menayangkan film sejarah melalui pendekatan ethical AI (AI yang beretika) serta fasilitas interaktif lannya seperti AI generative painting dan wahana foto bersama avatar AI tokoh Konferensi Asia Afrika. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/bar

    Pelajar menikmati paket makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 42, Banda Aceh, Aceh, Kamis (11/9/2025). Pemerintah Provinsi Aceh mencatat capaian realisasi penerima program MBG hingga awal September 2025 telah mencapai 43 persen atau 742.891 orang dari 1.717.980 orang potensi penerima manfaat yang terdiri dari siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui serta balita yang tersebar di 23 kabupaten dan kota. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/bar

    Aktor film The Hostage’s Hero Robert Chaniago (kanan) berlatih duel dengan Kepala Museum Pusat TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe Letnan Kolonel Laut (P) Yudo Ponco Ari (kiri) yang juga merupakan aktor dalam film tersebut saat pengambilan gambar pertama di KRI Dewaruci, Koamada II, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/9/2025). Film yang disutradarai Revo S Rurut itu diangkat dari kisah nyata peristiwa heroik operasi pembebasan 36 orang sandera kapal MT Pematang oleh prajurit KRI Karel Satsuitubun-356 dari aksi pembajakan di perairan Selat Malaka pada tahun 2004. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/bar

    Pemilik kebun hidroponik Anis Fuad Salam (62) membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman padi di Fans Hydro, Taktakan, Kota Serang, Banten, Kamis (11/9/2025). Pemilik memanfaatkan sebagian lahan di pekarangan rumahnya untuk menguji coba inovasi budi daya tanaman padi jenis gogo dengan metode hidroponik yang dapat menghasilkan sebanyak 15-20 kilogram beras dari sekitar 800-1.000 bibit dalam satu kali panen selama 70 hari, di mana hal tersebut dilakukan guna mendukung ketahanan pangan keluarga serta mengedukasi masyarakat. ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Janji PM Nepal Pilihan Gen Z Usai Kericuhan Mereda

    Janji PM Nepal Pilihan Gen Z Usai Kericuhan Mereda

    Kathmandu –

    Perdana Menteri baru Nepal, Sushila Karki, menyampaikan pidato perdananya. Dia berjanji berupaya memenuhi tuntutan para pendemo yang dimotori para generasi muda atau Gen Z Nepal itu.

    Karki merupakan Perdana Menteri sementara Nepal yang dilaporkan dipilih para pendemo Gen Z lewat aplikasi Discord. Karki menjadi PM Nepal untuk menggantikan Sharma Oli yang mundur akibat desakan demonstran.

    “Kita harus bekerja sesuai dengan pemikiran generasi Gen Z,” kata Sushila Karki seperti dilansir AFP, Minggu (14/9/2025).

    Dia mengatakan Gen Z Nepal juga menuntut tata kelola pemerintahan yang baik. Dia mengajak warga Nepal untuk bekerja sama mewujudkan tuntutan itu.

    “Yang dituntut kelompok ini adalah pengakhiran korupsi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kesetaraan ekonomi. Anda dan saya harus bertekad untuk memenuhinya,” ujarnya.

    Karki merupakan mantan kepala hakim agung. Wanita berusia 73 tahun itu juga mengheningkan cipta selama 1 menit untuk mengenang para korban tewas dalam kerusuhan sebelum menyampaikan pidato di kompleks pemerintahan utama Singha Durbar.

    Sejumlah gedung di kompleks pemerintahan itu dibakar selama protes massal pecah di Nepal. Kepala Sekretaris Pemerintah, Eaknarayan Aryal, menyebut 72 orang tewas dalam dua hari protes dan 191 orang terluka.

    Kerusuhan di Nepal itu jadi yang terburuk sejak berakhirnya perang saudara yang berlangsung selama satu dekade dan penghapusan monarki pada tahun 2008. Penunjukan Karki, yang dikenal karena kemandiriannya, terjadi setelah negosiasi alot antara Panglima Angkatan Darat Nepal Jenderal Ashok Raj Sigdel dan Presiden Nepal Ram Chandra Paudel, termasuk dengan perwakilan Gen Z.

    Ribuan aktivis muda telah menggunakan aplikasi Discord untuk menunjuk Karki sebagai pilihan mereka untuk pemimpin berikutnya. Karki pun mengaku sebenarnya tak ingin berada di posisi PM Nepal.

    “Dalam situasi yang saya hadapi ini, saya tidak ingin berada di sini. Nama saya dibawa dari jalanan,” ujarnya.

    Parlemen Nepal telah dibubarkan dan pemilihan umum akan digelar pada 5 Maret 2026. Karki berjanji dirinya tak akan menjabat lebih dari 6 bulan dalam situasi apapun dan fokus menuntaskan tanggung jawabnya sebagai PM sementara.

    “Kami tidak akan tinggal di sini lebih dari enam bulan dalam situasi apa pun, kami akan menyelesaikan tanggung jawab kami dan berjanji untuk menyerahkannya kepada parlemen dan menteri berikutnya. Ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan Anda,” ujarnya.

    Para pekerja juga mulai memasang papan nama baru untuk kantor PM Nepal di sebuah gedung di dalam kompleks tersebut yang tidak dibakar. Presiden Nepal, Paudel, mengatakan ‘solusi damai telah ditemukan melalui proses yang sulit’.

    Paudel menyebutnya ‘situasi yang sangat sulit, rumit, dan gawat’ di negara Himalaya berpenduduk 30 juta jiwa itu.

    “Saya dengan tulus mengimbau semua orang untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dalam menyukseskan pemilu pada 5 Maret,” ujarnya.

    WNI Dipulangkan dari Nepal

    Kerusuhan di Nepal mulai mereda. Situasi itu digunakan Pemerintah Indonesia untuk memulangkan WNI secara bertahap.

    “Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus memprioritaskan percepatan dan pendampingan kepulangan WNI yang berada di Nepal,” ujar Kemlu dalam laman resminya.

    Terbaru, ada 17 WNI yang tiba di Indonesia dari Kathmandu pada Sabtu (13/9). Mereka bisa pulang ke Tanah Air setelah bandara mulai beroperasi lagi.

    Pemulangan itu menambah jumlah WNI yang telah dipulangkan dari Nepal menjadi 57 orang. Kemlu mengatakan masih ada sekitar 21 WNI lagi yang akan dipulangkan secara bertahap dalam empat hari ke depan.

    Kemlu mengatakan timnya sudah mengunjungi sejumlah lokasi tempat WNI di Nepal. Daerah yang dikunjungi itu merupakan lokasi kericuhan, antara lain Soaltee Hotel, Tibet Hotel, kawasan Thamel, dan kawasan wisata Boudhanat.

    Kemlu mengatakan kondisi di Nepal berangsur pulih setelah Presiden Nepal melantik Perdana Menteri Interim Nepal, Sushila Karki, pada Jumat malam (11/9). Kendati demikian, Kemlu mengimbau WNI untuk menunda perjalanan hingga sampai keadaan benar-benar pulih.

    “Kementerian Luar Negeri juga mengingatkan seluruh WNI yang akan bepergian ke luar negeri untuk selalu memperhatikan kondisi keamanan negara tujuan dan melaporkan diri melalui aplikasi Safe Travel,” ujar Kemlu.

    Halaman 2 dari 5

    (haf/haf)

  • PM Qatar Desak Dunia Setop Standar Ganda: Hukum Israel atas Kejahatannya

    PM Qatar Desak Dunia Setop Standar Ganda: Hukum Israel atas Kejahatannya

    Doha –

    Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mendesak masyarakat internasional berhenti menggunakan standar ganda. Ia meminta Israel harus dihukum berat atas segala kejahatannya terhadap rakyat Palestina.

    Dilansir AFP, Senin (15/9), hal ini diutarakan Abdulrahman Al Thani saat berbicara dalam pertemuan persiapan menjelang pertemuan puncak darurat para pemimpin Arab dan Islam yang diselenggarakan oleh Qatar. Pertemuan darurat ini diselenggarakan usai Israel melancarkan serangan udara ke Qatar.

    “Waktunya telah tiba bagi masyarakat internasional untuk berhenti menggunakan standar ganda dan menghukum Israel atas semua kejahatan yang telah dilakukannya, dan Israel perlu tahu bahwa perang pemusnahan yang sedang berlangsung yang dialami oleh saudara-saudara kita Palestina, dan yang bertujuan untuk mengusir mereka dari tanah mereka, tidak akan berhasil,” kata Abdulrahman Al Thani.

    Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, pertemuan para pemimpin Arab dan Islam pada hari Senin (15/9) akan membahas rancangan resolusi mengenai serangan Israel terhadap Qatar. Di antara para pemimpin yang akan hadir adalah Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani.

    Sementara Presiden Palestina Mahmud Abbas telah tiba di Doha pada hari Minggu (14/9). Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga diperkirakan akan hadir, menurut laporan media Turki.

    Masih belum diketahui apakah Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, akan hadir, Meski begitu, ia mengunjungi Qatar awal pekan ini untuk menunjukkan solidaritas antartetangga.

    Halaman 2 dari 2

    (isa/isa)

  • Kian Panas Cekcok Antara Netanyahu dengan PM Spanyol

    Kian Panas Cekcok Antara Netanyahu dengan PM Spanyol

    Jakarta –

    Ketegangan antara Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dengan PM Spanyol Pedro Sanchez semakin memanas. Terbaru, Netanyahu menuding Sanchez telah melontarkan “ancaman genosida” terhadap Tel Aviv, yang memicu reaksi kemarahan dari Madrid.

    “Saya pikir Netanyahu bukanlah orang yang berhak menguliahi siapa pun saat melakukan kekejaman yang dilakukannya di Gaza,” tegas Menteri Pertahanan Spanyol, Margarita Robles, saat berbicara kepada televisi lokal Antena 3 dan dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025).

    Komentar Robles itu disampaikan menanggapi pernyataan terbaru Netanyahu, via media sosial X, yang menuduh Sanchez telah mengancam Israel. Ini menjadi adu argumen terbaru antara kedua negara, yang terlibat perselisihan sejak awal pekan ini.

    Perselisihan itu berawal pada Senin (8/9), ketika Sanchez mengumumkan sembilan langkah yang bertujuan untuk menghentikan apa yang disebutnya sebagai “genosida di Gaza”. Langkah-langkah itu mencakup embargo senjata permanen, larangan impor dari wilayah pendudukan, dan larangan memasuki Spanyol bagi individu-individu yang terlibat dalam perang Gaza.

    “Spanyol, seperti yang Anda ketahui, tidak memiliki bom nuklir. Spanyol juga tidak memiliki kapal induk atau cadangan minyak yang besar. Kami sendiri tidak dapat menghentikan serangan Israel, tetapi itu tidak berarti kami akan berhenti berusaha,” ujar Sanchez dalam pidatonya.

    Netanyahu, pada Kamis (11/9) waktu setempat, memberikan tanggapan pedas untuk Sanchez.

    “PM Spanyol Sanchez mengatakan kemarin bahwa Spanyol tidak dapat menghentikan pertempuran Israel melawan teroris Hamas karena ‘Spanyol tidak memiliki senjata nuklir’. Itu merupakan ancaman genosida yang nyata terhadap satu-satunya negara Yahudi di dunia,” kata Netanyahu dalam pernyataannya.

    Beberapa jam kemudian, Kementerian Luar Negeri Spanyol mengeluarkan bantahan untuk tudingan Netanyahu tersebut. Otoritas Madrid mengecam pernyataan Netanyahu sebagai tuduhan “palsu dan fitnah”.

    “Rakyat Spanyol adalah sahabat rakyat Israel dan juga sahabat rakyat Palestina,” tegas Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataannya.

    Perselisihan selama sepekan antara Spanyol dan Israel terjadi setelah hubungan kedua negara memburuk selama berbulan-bulan.

    PM Spanyol telah menjadi salah satu pengkritik paling vokal di Eropa terhadap perang yang dikobarkan Israel di Jalur Gaza. Sanchez juga menjadi pemimpin Eropa paling senior yang menyebut perang Gaza sebagai “genosida”, dan pada Mei tahun lalu, Spanyol memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina.

    Sejak saat itu, Israel tidak memiliki Duta Besar di Madrid. Pada Senin (8/9) waktu setempat, Spanyol telah menarik pulang Duta Besarnya dari Tel Aviv setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar menuduh Madrid melancarkan “kampanye anti-Israel dan antisemitisme”.

    Halaman 2 dari 2

    (fas/fca)

  • Harapan Baru untuk Palestina Usai Majelis PBB Kompak Dukung Resolusi

    Harapan Baru untuk Palestina Usai Majelis PBB Kompak Dukung Resolusi

    Jakarta –

    Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi terbaru terkait isu Palestina-Israel. Resolusi ini menegaskan kembali komitmen internasional terhadap solusi dua negara, dengan tujuan mengakhiri perang di Gaza dan membuka jalan bagi perdamaian yang lebih adil dan berkelanjutan.

    Langkah tersebut disambut dengan pandangan beragam. Sebagian pihak melihatnya sebagai harapan baru bagi rakyat Palestina, sementara pihak lain ada yang menilai keputusan itu justru bisa memperumit situasi di lapangan.

    Solusi Dua Negara, Palestina Tanpa Hamas

    Dalam voting pada Jumat (12/9/2025) di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS), mayoritas negara anggota Majelis Umum memberikan suara dukungan untuk resolusi yang mengupayakan terbentuknya negara Palestina yang bebas dari Hamas.

    Dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), resolusi tersebut diadopsi dengan 142 suara mendukung, 10 suara lainnya menentang, dan 12 suara memilih abstain. Menurut situs resmi PBB, sebanyak 10 negara yang menolak resolusi itu terdiri atas Israel, AS, Argentina, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, dan Tonga.

    Deklarasi ini menegaskan Hamas harus menyerahkan senjata, membebaskan sandera, serta mengakhiri kekuasaannya di Gaza. “Deklarasi tersebut secara terang-terangan menyerukan bahwa ‘Hamas harus membebaskan semua sandera’,” demikian bunyi penggalannya. Resolusi juga membuka opsi pengerahan misi stabilisasi internasional sementara di bawah mandat Dewan Keamanan PBB.

    Israel Tolak dan Sebut Resolusi Memalukan

    Israel langsung menolak resolusi yang diadopsi Majelis Umum PBB. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, menegaskan Tel Aviv menolak mentah-mentah resolusi tersebut.

    Marmorstein menyebut keputusan itu “memalukan” dan menuding PBB telah menjadi “sirkus politik yang terlepas dari kenyataan.” Ia juga menilai resolusi tidak membawa perdamaian. “Resolusi tersebut tidak memajukan solusi perdamaian–sebaliknya, resolusi tersebut mendorong Hamas untuk melanjutkan perang,” ujarnya dalam pernyataan via media sosial X, Sabtu (13/9/2025).

    Israel pun menyatakan berterima kasih kepada negara-negara yang ikut menolak, termasuk Amerika Serikat, Argentina, dan beberapa negara Pasifik.

    Palestina Sambut Sebagai Langkah Penting

    Berbeda dengan Israel, otoritas Palestina menyambut baik hasil voting. Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh menyebut resolusi ini sebagai tonggak bersejarah.

    “Resolusi ini menyatakan kesediaan internasional untuk mendukung hak-hak rakyat kami dan merupakan langkah penting untuk mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara merdeka kami atas dasar perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” kata Al-Sheikh dalam tanggapannya via media sosial X, Sabtu (13/9/2025).

    Ia menilai dukungan mayoritas negara anggota PBB menunjukkan adanya komitmen global untuk menghidupkan kembali solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan.

    Kritik Keras dari Pakistan Mengecam Israel

    Tak hanya Palestina, suara dukungan juga datang dari Pakistan yang sekaligus mengecam keras Israel. Duta Besar Pakistan untuk PBB, Asim Iftikhar Ahmad, menyebut Israel berpura-pura menjadi korban meski justru bertindak sebagai agresor.

    “Tidak dapat diterima, bahkan menggelikan, bagi seorang agresor, penjajah, pelanggar berantai terhadap Piagam PBB dan hukum internasional – yaitu Israel – untuk menyalahgunakan ruang sidang ini,” ucap Ahmad dalam sidang Dewan Keamanan PBB, seperti dilansir Al Arabiya, Sabtu (13/9/2025).

    Ia menuding Israel bertindak dengan impunitas dan tak mendengarkan komunitas internasional. Sidang DK PBB kemudian mengadopsi pernyataan bersama yang mengutuk serangan Israel ke Qatar dan menyatakan dukungan terhadap peran Qatar dalam mediasi konflik Gaza.

    (wia/idh)

  • Israel Bombardir 6 Negara Arab Sekaligus

    Israel Bombardir 6 Negara Arab Sekaligus

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Israel menyerang secara terus menerus sejumlah negara di kawasan Timur Tengah dalam pekan ini. Alasannya adalah untuk melumpuhkan Hamas yang menguasai Palestina.

    Selain Palestina, Israel menyerang lima negara lain dalam waktu singkat. Mulai dari Lebanon, Suriah, Tunisia,
    Qatar, dan Yaman.

    Berikut daftar dan rincian serangannya:

    1. Palestina

    Hampir dua tahun terakhir, Israel telah melakukan serangan terhadap Gaza. Tercatat 64.000 warga Palestina telah terbunuh, sekitar 20.000 di antaranya adalah anak-anak sejak serangan dimulai.

    Sementara serangan awal minggu ini menewaskan 150 orang dan lebih 540 orang luka-luka. Pada Senin saja, 67 orang tewas dan 320 orang terluka.

    Dari korban tewas itu di antaranya adalah
    14 orang yang sedang mencari bantuan dan enam orang lainnya, termasuk dua anak-anak, meninggal karena kelaparan.

    2. Lebanon

    Israel mengklaim menyerang depot senjata dan fasilitas militer yang digunakan Hizbullah. Namun tidak bisa diverifikasi dan pihak Hizbullah belum mengeluarkan pernyataan terkait hal itu.

    Serangan tersebut melanggar perjanjian terbaru dari gencatan senjata yang disepakati pada November lalu. Selain itu juga eskalasi lebih lanjut dalam konflik antara Israel dan Hizbullah, yang hubungannya memang tak begitu baik sejak lama.

    3. Suriah

    Pesawat-pesawat Israel diketahui menyerang beberapa lokasi di Suriah awal pekan ini. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan serangan dilakukan termasuk pangkalan angkatan udara Suriah di Homs dan barak militer di dekat Latakia.

    Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah menyebut serangan itu sebagai pelanggaran pada kedaulatan Suriah dan mengancam keamanan nasional dan regionalnya. Sementara media pemerintah mengatakan serangan Israel adalah bagian dari eskalasi agresif untuk merusak kedaulatan Suriah.

    Serangan itu terjadi saat dua negara tengah mengadakan pembicaraan damai selama beberapa bulan terakhir. Tujuannya adalah menghentikan tindakan agresif Israel terhadap Suriah.

    4. Tunisia

    Israel dituding melakukan dua serangan pesawat tam berawal pada Global Sumud Flotilla yang sedang berada di Tunisia. Serangan kali ini jadi kedua kalinya yang dilakukan selama dua malam berturut-turut.

    Flotilla adalah koalisi lebih dari 50 kapal untuk menembus blokade menuju Gaza. Rencananya mereka akan menuju Gaza pada Rabu lalu setelah berlabuh di Sidi Bou Said di Tunisia pada 7 September.

    5. Qatar

    Serangan ke Qatar nampaknya menargetkan tim negosiasi kelompok Palestina Hamas. Negara itu menjadi tempat negosiasi untuk Hamas, Israel, dan Amerika Serikat.

    Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengutuk serangan Israel itu dan menyebutnya sebagai “terorisme negara.” Selain itu Netanyahu juga disebutnya memimpin wilayah dalam kekacauan saat para pemimpin regional berdiri dalam solidaritas dengan Qatar.

    6. Yaman

    Serangan udara Israel menyasar ibu kota Yaman, Sanaa, dan provinsi al-Jawf. Dilaporkan sebanyak 35 orang tewas karena serangan yang dilakukan sehari setelah menargetkan pimpinan Hamas di Doha, Qatar.

    Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Yaman, 131 orang terluka pada agresi di Sanaa dan al-Jawf.

    Daerah sipil dan pemukiman juga terdampak serangan ini, seperti al-Tahrir di Sanaa yang merupakan fasilitas medis di Jalan 60 di barat daya kota, dan kompleks pemerintah di ibu kota al-Jawf, al-Hazm.

    Laporan perusahaan Minyak dan Gas Yaman mengatakan jet-jet Israel menargetkan sebuah stasiun medis di Jalan al-Sitteen di Sanaa.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mayoritas kunjungan singkat, Kemlu pulangkan para WNI dari Nepal

    Mayoritas kunjungan singkat, Kemlu pulangkan para WNI dari Nepal

    ANTARA – Pemerintah memulangkan puluhan WNI dari Nepal usai kerusuhan yang terjadi di negara tersebut. Hingga kini 40 orang sudah tiba di Indonesia, sementara sisanya menyusul secara bertahap. Kemlu menyatakan langkah perlindungan tetap disiapkan jika situasi kembali memburuk.
    (Aria Cindyara/Irfan Hardiansyah/Soni Namura/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Evakuasi WNI di Nepal: 78 Pulang ke Indonesia, 56 Pilih Bertahan Nasional 13 September 2025

    Evakuasi WNI di Nepal: 78 Pulang ke Indonesia, 56 Pilih Bertahan Nasional 13 September 2025

    Evakuasi WNI di Nepal: 78 Pulang ke Indonesia, 56 Pilih Bertahan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Indonesia terus mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Nepal karena kerusuhan yang belum mereda hingga saat ini.
    Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengatakan, hingga Sabtu (13/9/2025), WNI yang berhasil dipulangkan sebanyak 57 orang.
    “Pada 1 September ada 18 orang, 12 September ada 22 orang, dan hari ini jam 13.00 waktu Kathmandu, malam akan ada 17 WNI pulang, sehingga total ada 57 WNI yang dapat kita pulangkan per tanggal 13 hari ini,” kata Judha, saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu.
    Judha mengatakan, jumlah WNI yang terdaftar berada di Nepal yakni 134 orang.
    Mereka terbagi menjadi dua kelompok, 56 orang adalah pemukim di Nepal, sedangkan kelompok kedua yakni 78 orang adalah WNI dengan kunjungan singkat untuk wisatawan maupun urusan bisnis lainnya.
    Setelah mengevakuasi 57 orang, evakuasi lanjutan akan dilakukan pada 14 September 2025 untuk 17 orang.
    Kemudian, pada tanggal 15 September terdapat 2 WNI, dan pada tanggal 18 September ada 2 WNI.
    “Jadi, total Insya Allah pada 18 September seluruh WNI yang melakukan kunjungan singkat dapat kembali pulang ke Indonesia,” tutur dia.
    Sedangkan sisanya, 56 WNI yang bermukim memilih tetap bertahan karena telah memiliki keluarga di Nepal.
    Judha juga menceritakan ketegangan yang terjadi ketika sejumlah WNI yang menginap di Hotel Hilton, Nepal, dikepung massa demonstrasi.
    “Tapi pada saat itu kita bisa segera evakuasi ke hotel yang lain. Jadi dapat kami sampaikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dari kerusuhan ini,” ujar dia.
    Sebagai informasi, Nepal tengah diguncang krisis politik serius setelah demonstrasi besar-besaran yang dipimpin generasi muda sejak Senin (8/9/2025) berujung pada kekerasan, korban jiwa, dan pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli.
    Gelombang protes yang awalnya dipicu oleh larangan penggunaan media sosial berkembang menjadi gerakan anti-korupsi terbesar sejak Nepal menjadi republik demokratis pada 2008.
    Sedikitnya 30 orang dilaporkan tewas dan hampir 200 lainnya luka-luka akibat bentrokan antara polisi dan demonstran.
    Massa yang menamai diri mereka sebagai generasi Z (Gen Z) bahkan membakar gedung parlemen, kantor partai politik, hingga rumah para pejabat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penyalur Bantuan ke Gaza Berhasil, Kasau: Wujud Nyata Solidaritas Kemanusiaan Nasional 13 September 2025

    Penyalur Bantuan ke Gaza Berhasil, Kasau: Wujud Nyata Solidaritas Kemanusiaan Nasional 13 September 2025

    Penyalur Bantuan ke Gaza Berhasil, Kasau: Wujud Nyata Solidaritas Kemanusiaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal Tonny Harjono mengatakan, keberhasilan Satgas Merah Putih-II menyalurkan bantuan ke Gaza, Palestina melalui udara adalah wujud nyata solidaritas kemanusiaan bangsa Indonesia.
    Hal ini disampaikan Tonny saat menyambut kembali Satgas Merah Putih-II yang kembali dalam misi kemanusiaan tersebut di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (13/9/2025).
    “Misi yang dilaksanakan atas perintah langsung Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Ini merupakan wujud nyata komitmen Indonesia dalam menyunjung tinggi solidaritas kemanusiaan internasional,” kata Tonny.
    Selain itu, Tonny mengatakan, misi yang diemban oleh 66 personel yang terdiri dari TNI, Baznas, relawan, dan mahasiswa Unhan asal Palestina itu menjadi citra positif Indonesia di kancah internasional.
    “Sekaligus menjadi kebanggaan nasional serta bukti dedikasi TNI dalam mendukung politik luar negeri dan diplomasi pertahanan,” ucap dia.
    Selain memberikan apresiasi kepada prajurit TNI yang bertugas, dia juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri RI, dan organisasi masyarakat sipil yang ikut dalam misi tersebut.
    “Semoga pengabdian yang telah diberikan bernilai pahala dan menjadi inspirasi bagi seluruh personel TNI lainnya untuk terus meningkatkan profesionalisme dan pengabdian kepada bangsa dan negara,” kata dia.
    Sebelumnya, misi penyaluran bantuan melalui udara ini dilakukan oleh Satgas Merah Putih-II yang diberangkatkan pada 13 Agustus 2025.
    Mereka berhasil menyalurkan 28 kali airdrop dengan berat bantuan 91,4 ton dan jumlah paket bantuan sebanyak 520 buckle.
    Satgas Merah Putih terdiri dari 66 personel dari TNI, Baznas, relawan, dan mahasiswa Unhan dari Palestina.
    Mereka kembali tiba di Tanah Air pada hari ini dan menyelesaikan misi mereka dengan seluruh personel selamat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kian Panas Cekcok Antara Netanyahu dengan PM Spanyol

    Cekcok Berlanjut, Netanyahu Tuding PM Spanyol Ancam Israel

    Tel Aviv –

    Cekcok yang terjadi antara Israel dan Spanyol terkait perang Gaza terus berlanjut. Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menuding PM Spanyol Pedro Sanchez telah melontarkan “ancaman genosida” terhadap Tel Aviv, yang memicu reaksi kemarahan dari Madrid.

    “Saya pikir Netanyahu bukanlah orang yang berhak menguliahi siapa pun saat melakukan kekejaman yang dilakukannya di Gaza,” tegas Menteri Pertahanan Spanyol, Margarita Robles, saat berbicara kepada televisi lokal Antena 3 dan dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025).

    Komentar Robles itu disampaikan menanggapi pernyataan terbaru Netanyahu, via media sosial X, yang menuduh Sanchez telah mengancam Israel. Ini menjadi adu argumen terbaru antara kedua negara, yang terlibat perselisihan sejak awal pekan ini.

    Perselisihan itu berawal pada Senin (8/9), ketika Sanchez mengumumkan sembilan langkah yang bertujuan untuk menghentikan apa yang disebutnya sebagai “genosida di Gaza”. Langkah-langkah itu mencakup embargo senjata permanen, larangan impor dari wilayah pendudukan, dan larangan memasuki Spanyol bagi individu-individu yang terlibat dalam perang Gaza.

    “Spanyol, seperti yang Anda ketahui, tidak memiliki bom nuklir. Spanyol juga tidak memiliki kapal induk atau cadangan minyak yang besar. Kami sendiri tidak dapat menghentikan serangan Israel, tetapi itu tidak berarti kami akan berhenti berusaha,” ujar Sanchez dalam pidatonya.

    Netanyahu, pada Kamis (11/9) waktu setempat, memberikan tanggapan pedas untuk Sanchez.

    “PM Spanyol Sanchez mengatakan kemarin bahwa Spanyol tidak dapat menghentikan pertempuran Israel melawan teroris Hamas karena ‘Spanyol tidak memiliki senjata nuklir’. Itu merupakan ancaman genosida yang nyata terhadap satu-satunya negara Yahudi di dunia,” kata Netanyahu dalam pernyataannya.

    PM Spanyol Pedro Sanchez Foto: Getty Images via AFP/ANDREW HARNIK

    Beberapa jam kemudian, Kementerian Luar Negeri Spanyol mengeluarkan bantahan untuk tudingan Netanyahu tersebut. Otoritas Madrid mengecam pernyataan Netanyahu sebagai tuduhan “palsu dan fitnah”.

    “Rakyat Spanyol adalah sahabat rakyat Israel dan juga sahabat rakyat Palestina,” tegas Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataannya.

    Perselisihan selama sepekan antara Spanyol dan Israel terjadi setelah hubungan kedua negara memburuk selama berbulan-bulan.

    PM Spanyol telah menjadi salah satu pengkritik paling vokal di Eropa terhadap perang yang dikobarkan Israel di Jalur Gaza. Sanchez juga menjadi pemimpin Eropa paling senior yang menyebut perang Gaza sebagai “genosida”, dan pada Mei tahun lalu, Spanyol memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina.

    Sejak saat itu, Israel tidak memiliki Duta Besar di Madrid. Pada Senin (8/9) waktu setempat, Spanyol telah menarik pulang Duta Besarnya dari Tel Aviv setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar menuduh Madrid melancarkan “kampanye anti-Israel dan antisemitisme”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)