Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Kemenlu Bantu Pemulangan Jenazah Yurike Sanger dari AS ke Indonesia

    Kemenlu Bantu Pemulangan Jenazah Yurike Sanger dari AS ke Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Yurike Sanger, mantan istri Presiden pertama RI Soekarno, meninggal dunia dalam usia 81 tahun di Amerika Serikat (AS). Yurike akhirnya tutup usia setelah menjalani perawatan medis di California, AS dan jenazahnya akan dipulangkan ke Indonesia.

    Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Judha Nugraha mengatakan KJRI Los Angeles telah berkomunikasi dengan pihak keluarga Yurike Sanger usai sang mantan istri proklamator RI itu wafat pada Rabu (17/9/2025) waktu setempat.

    “KJRI Los Angeles akan membantu proses pemulangan jenazah ke Indonesia, berkoordinasi dengan pihak pemulasaran jenazah dan otoritas di AS,” kata Judha dilansir dari Antara, Jumat (19/9/2025). 

    Judha mengatakan bahwa keluarga mendiang sebelumnya telah menunjuk pihak pemulasaran jenazah secara mandiri untuk proses tersebut.

    Otoritas California saat ini sedang memproses penerbitan sertifikat kematian sebagai salah satu persyaratan dokumen untuk pemulangan jenazah ke Indonesia, ucap Direktur di Kemlu RI itu.

    Kabar wafatnya Yurike Sanger disampaikan sang anak, Yudhi Sanger, via kiriman di Instagram pribadinya. Ia menyebut sang ibunda wafat dalam usia 81 tahun setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya.

    Yurike wafat saat menjalani perawatan di San Gorgonio Memorial Hospital di California pada 17 September 2025 pukul 19:15 waktu setempat.

    “Rencana akan dibawa ke rumah duka di RS Fatmawati,” kata Yudhi terkait rencana setelah pemulangan jenazah Yurike ke Indonesia seperti ditulis di Instagram.

    Namun demikian, ia belum merinci waktu ketibaan jenazah ke Indonesia. Berdasarkan pantauan Bisnis di rumah duka RS Fatmawati pada Jumat (19/9/2025), nampak kondisi rumah berkabung ini masih sunyi dan sepi sekitar 14.27 WIB. Dari sejumlah, ruangan dari rumah duka yang ada, tak ada satupun yang telah terisi maupun ditandai telah dipesan keluarga mendiang Yurike.

    Selain itu, karangan bunga belasungkawa juga belum terlihat di lokasi. Di samping itu, kerabat maupun orang dekat dari Yurike juga tidak nampak hadir di lokasi. Meskipun demikian, berdasarkan keterangan petugas dari RS Fatmawati mengemukakan bahwa sempat ada komunikasi antara pihaknya dengan keluarga Yurike.

    Yurike Sanger, lahir pada tahun 1945 di Poso, Sulawesi Tengah, adalah salah satu istri dari Presiden pertama RI, Soekarno. Mereka pertama kali bertemu dalam acara kenegaraan pada tahun 1963, dan menikah pada 1964. Namun, keduanya bercerai pada 1968 di tengah gejolak politik yang dihadapi Soekarno saat itu. 

  • Setelah PBB Bilang Israel Genosida di Gaza, Lantas Apa?

    Setelah PBB Bilang Israel Genosida di Gaza, Lantas Apa?

    Jakarta –

    Komisi Penyelidik PBB telah menyatakan Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. PBB menilai Israel telah memenuhi empat dari lima kriteria tindakan yang dikatergorikan hukum internasional sebagai genosida.

    Seperti dikutip BBC, Rabu (17/9), keempat kriteria tersebut mencakup membunuh sejumlah anggota sebuah kelompok, menyebabkan penderitaan fisik serta mental secara serius, sengaja menciptakan kondisi yang bisa menghancurkan kelompok tersebut, dan mencegah kelahiran. Komisi Penyelidik PBB juga mengutip pernyataan sejumlah pemimpin Israel dan menjabarkan pola militer yang mereka lakukan di Gaza untuk membuktikan genosida di Gaza.

    Kementerian Luar Negeri Israel tak terima dan menyangkal laporan tersebut dengan menyebutnya ‘menyimpang dan palsu’. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel juga menuding tiga pakar dalam komisi itu sebagai ‘proksi Hamas’ dan hanya mengandalkan ‘kebohongan Hamas yang telah berulang kali dipatahkan’.

    “Berbanding terbalik dengan kebohongan dalam laporan itu, Hamas lah yang justru mencoba melakukan genosida di Israel membunuh 1.200 orang, memerkosa perempuan, membakar keluarga hidup-hidup, dan secara terbuka menyatakan tujuannya membunuh setiap orang Yahudi,” lanjut Kementerian Luar Negeri Israel.

    Militer Israel melancarkan serangan ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 yang diklaim sebagai respons atas serangan Hamas ke Israel Selatan. Ribuan orang tewas dan ratusan orang disandera.

    Menurut Kementerian Kesehatan Hamas, serangan Israel membuat mayoritas penduduk Gaza mengungsi, lebih dari 90% rumah rusak atau hancur dan sistem kebersihan, kesehatan, dan air kolaps.

    Komisi Penyelidik Internasional Independen (COI) untuk Wilayah Palestina dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 2021 untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional dan HAM. Komisi ini dipimpin Navi Pillay, mantan Ketua HAM PBB asal Afrika Selatan yang juga sempat memimpin pengadilan internasional soal genosida di Rwanda.

    Komisi kemudian menganalisis pernyataan para pemimpin Israel. Komisi mendapati bahwa para pemimpin Israel seperti Presiden Isaac Herzog, PM Benjamin Netanyahu, dan mantan Menhan Yoav Gallant telah “menghasut terjadinya genosida”.

    Dalam kesimpulannya, komisi itu juga menyebut “niat genosida adalah satu-satunya kesimpulan yang masuk akal” dari pola dan tindakan otoritas serta militer Israel di Gaza.

    “Sejak 7 Oktober 2023, Perdana Menteri [Benjamin] Netanyahu berjanji bakal melakukan ‘balas dendam besar’ ke ‘semua tempat di mana Hamas bersembunyi, kota terkutuk itu, akan kami jadikan puing’,” kata Pillay ke BBC.

    “Frasa ‘kota terkutuk’ dalam pernyataan yang sama juga menyiratkan bahwa seluruh Gaza dianggap [Netanyahu] bersalah dan dijadikan target balas dendam. Ia juga menyebut warga Palestina harus ‘segera pergi karena kami akan beroperasi dengan keras di mana-mana’.”

    Pillay menambahkan, “Perlu dua tahun buat kami [Komisi Penyelidik] mengumpulkan semua bukti dan memastikan faktanya Dan Konvensi Genosida baru bisa dipakai kalau tindakan-tindakan itu memang dilakukan dengan niat tersebut.”

    Ia menyebut, tindakan para pemimpin politik dan militer Israel dapat “dihubungkan langsung ke negara Israel”,

    Dengan demikian, terang Komisi Penyelidik PBB, Israel “bertanggung jawab atas kegagalan mencegah genosida, melakukan genosida, dan gagal menghukum pelakunya.”

    Selain itu, Komisi juga memperingatkan negara lain untuk ‘mencegah dan menghukum kejahatan genosida’ dengan segala cara yang ada. Kalau tidak, terang Komisi, negara-negara itu bisa dianggap ikut terlibat.

    “Kami belum sejauh itu untuk menyebut pihak mana yang ikut bersekongkol atau terlibat genosida. Namun, itu bagian dari kerja kami yang masih berjalan. Nanti akan sampai ke sana,” kata Pillay.

    Tudingan genosida terhadap Israel seperti disampaikan Komisi Penyelidik PBB bukan yang pertama. Sebelumnya, sejumlah organisasi HAM internasional, pakar independen PBB, serta akademisi juga menuding Israel telah melakukan genosida di Gaza.

    Harap Pimpinan Israel Segera Diadili

    Pillay mengatakan dirinya melihat kesamaan apa yang terjadi di Gaza dengan pembantaian yang terjadi di Rwanda. Pillay mengharapkan para pemimpin Israel akan diadili dan dijebloskan ke penjara.

    Pillay pernah memimpin pengadilan internasional untuk genosida Rwanda tahun 1994 silam dan juga menjabat sebagai kepala hak asasi manusia PBB. Dalam wawancara dengan AFP, Pillay mengakui keadilan merupakan “proses yang lambat”. Namun dia mengutip pernyataan mendiang ikon anti-apartheid Afrika Selatan, Nelson Mandela, yang mengatakan bahwa “selalu terasa mustahil sampai hal itu terjadi”.

    “Saya menganggap bukannya tidak mungkin akan ada penangkapan dan pengadilan (di masa mendatang),” katanya.

    Namun bagi Pillay, kesamaan apa yang terjadi di Jalur Gaza dengan Rwanda — tempat sekitar 800.000 orang, sebagian besar etnis Tutsi dan Hutu, dibantai — sudah jelas. Sebagai ketua Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda, Pillay mengatakan dirinya menyaksikan rekaman warga sipil dibunuh dan disiksa yang membekas “seumur hidup” baginya.

    Dikatakan oleh Pillay bahwa “saya melihat kemiripan” dengan apa yang terjadi di Jalur Gaza dan Rwanda. Dia juga menyebut soal “metode yang sama”.

    “Semua bukti (menunjukkan) bahwa Palestina sebagai kelompok yang menjadi sasaran (di Jalur Gaza),” sebutnya.

    Dalam kedua kasus itu, menurut Pillay, populasi yang menjadi target telah mengalami “dehumanisasi” atau dihilangkan harkat kemanusiaannya, yang menandakan bahwa “tidak apa-apa untuk membunuh mereka”.

    Akan Susun Daftar Tersangka untuk Pelanggaran di Gaza

    Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah merilis surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant atas dugaan kejahatan perang. Pillay mengakui mengamankan akuntabilitas tidak akan mudah, dan menekankan bahwa ICC “tidak memiliki sheriff atau kepolisian sendiri untuk melakukan penangkapan”

    Namun dia juga menekankan bahwa tuntutan rakyat dapat membawa perubahan mendadak, seperti yang terjadi di negara asalnya, Afrika Selatan. “Saya tidak pernah menyangka apartheid akan berakhir semasa hidup saya,” ucapnya.

    Pillay menambahkan bahwa ke depannya, COI akan menyusun daftar tersangka pelaku pelanggaran-pelanggaran di Jalur Gaza, dan juga menyelidiki dugaan “keterlibatan” negara-negara pendukung Israel.

    Namun pekerjaan itu sementara akan diserahkan kepada penggantinya, karena Pillay yang berusia 83 tahun ini akan meninggalkan COI pada November, dengan alasan usia dan masalah kesehatannya.

    Israel, seperti pernyataan yang sudah-sudah menyebut kasus itu “sama sekali tidak berdasar” dan dibangun di atas “klaim palsu dan bias”.

    Mereka pun berkeras bahwa operasi militer yang dilakukan hanya ditujukan untuk melumpuhkan Hamas bukan warga Gaza. Mereka juga mengklaim para tentara telah mengikuti hukum internasional dan berusaha meminimalisasi jatuhnya korban sipil.

    Halaman 2 dari 3

    (idn/rfs)

  • Pengakuan Inggris Atas Negara Palestina Usai Trump Akhiri Kunjungan

    Pengakuan Inggris Atas Negara Palestina Usai Trump Akhiri Kunjungan

    Jakarta –

    Inggris akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara pekan ini. Pengakuan akan disampaikan Inggris usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyelesaikan kunjungan dari negara itu.

    Dilansir Reuters dan The Times of Israel, Kamis (18/9), rencana pengakuan Inggris atas negara Palestina itu diungkapkan oleh surat kabar Inggris The Times dalam laporan terbarunya, tanpa mengutip sumber apa pun, pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    Disebutkan oleh The Times dalam laporannya bahwa Perdana Menteri (PM) Keir Starmer berencana untuk mengakui negara Palestina bahkan sebelum beberapa negara Barat, termasuk Prancis, melakukannya dalam pertemuan puncak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, pekan depan.

    The Times melaporkan pemerintah Inggris akan menyampaikan pengumuman setelah Trump menyelesaikan kunjungan kenegaraannya pada Kamis (18/9) waktu setempat.

    Menurut The Times, Starmer berada di bawah tekanan besar dari kalangan internal Partai Buruh, yang dipimpinnya, untuk mengambil langkah tersebut, tetapi akan menundanya hingga Trump meninggalkan Inggris agar isu tersebut tidak mendominasi konferensi pers bersama yang direncanakan pada Kamis (18/9).

    Kementerian Luar Negeri Inggris belum memberikan tanggapan langsung terhadap laporan The Times tersebut.

    Pada Juli lalu, Starmer melontarkan peringatan bahwa Inggris akan mengambil tindakan tersebut kecuali Israel mengambil langkah-langkah untuk meringankan penderitaan di Jalur Gaza dan mencapai gencatan senjata untuk perang yang berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir dengan kelompok Hamas.

    Tel Aviv sebelumnya mengecam rencana pengakuan untuk negara Palestina oleh negara-negara Barat itu akan menguntungkan Hamas.

    Trump, pada Juli lalu, mengatakan dirinya tidak keberatan jika Inggris mengambil langkah tersebut. Namun sejak saat itu, AS telah menegaskan sikapnya menentang langkah semacam itu oleh sekutu-sekutunya di Eropa.

    Selain Inggris dan Prancis, ada Kanada, Australia, dan Belgia yang juga telah mengumumkan rencana pengakuan resmi untuk negara Palestina.

    Starmer sebelumnya mengatakan Inggris akan mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pekan depan, kecuali Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk meredakan situasi di Jalur Gaza.

    Inggris telah sejak lama mendukung kebijakan “solusi dua negara” untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina, dengan sebelumnya mengatakan bahwa hal tersebut hanya dapat terjadi ketika waktunya tepat.

    “Saya selalu mengatakan kami akan mengakui negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat, di saat solusi dua negara memberikan dampak maksimal. Dengan solusi tersebut kini terancam, inilah saatnya bertindak,” kata Starmer sebelumnya.

    Kunjungan Trump ke Inggris

    Trump berkunjung ke Inggris Selasa (16/09) malam atas undangan Raja Charles III dan Perdana Menteri Keir Starmer. Pemerintah di London menyebut kunjungan ini menunjukkan bahwa “hubungan Inggris-Amerika Serikat adalah yang terkuat di dunia, dan dibangun di atas sejarah selama 250 tahun.”

    Selama kunjungan berlangsung, kedua kepala negara dijadwalkan mengumumkan berbagai kesepakatan di bidang energi dan teknologi, termasuk perjanjian kerja sama untuk memperkuat energi nuklir.

    Puncak seremoni dilangsungkan pada Rabu (17/09), ketika Trump dan Ibu Negara Melania disambut dengan kemegahan kerajaan di Istana Windsor, diarak dalam prosesi kereta kuda bersama Raja Charles, Ratu Camilla, Pangeran William, dan Putri Catherine, yang dilengkapi jamuan kenegaraan, atraksi udara militer, dan tembakan meriam kehormatan.

    Pada Kamis (18/9), Starmer dijadwalkan menjamu Trump di Istana Chequers di pedesaan di luar kota London. Mereka akan membahas tarif impor baja Inggris ke AS yang masih tinggi di angka 25%.

    Trump menyebut kunjungan kenegaraan keduanya yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Inggris sebagai kehormatan tertinggi dalam hidupnya. Hal itu diungkap Trump saat berpidato di sebuah jamuan makan mewah yang diselenggarakan oleh Raja Charles III.

    “Salah satu kehormatan tertinggi dalam hidup saya,” kata Trump dilansir AFP, Kamis (18/9).

    “Ini benar-benar salah satu kehormatan tertinggi dalam hidup saya,” lanjutnya.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/rfs)

  • Sopir Truk Yordania Tembak Mati 2 Warga Israel di Perbatasan Tepi Barat

    Sopir Truk Yordania Tembak Mati 2 Warga Israel di Perbatasan Tepi Barat

    Jakarta –

    Seorang pengemudi truk Yordania menembak mati dua warga Israel di perlintasan perbatasan utama antara Tepi Barat yang diduduki Israel dan Yordania. Kementerian Luar Negeri dan militer Israel mengungkapkan kedua korban sempat dirawat namun tak terselamatkan.

    “Hari ini, seorang warga Yordania yang seharusnya mengemudikan truk bantuan kemanusiaan ke Gaza, membunuh dua warga Israel di perlintasan perbatasan Allenby,” tulis kementerian tersebut di X dilansir AFP, Jumat (19/9/2025).

    Militer Israel sebelumnya mengatakan pasukan keamanan “menetralisir” penyerang, yang menurut layanan darurat Israel Magen David Adom (MDA) bersenjatakan pistol dan pisau. Kedua pria tersebut, yang berusia sekitar 20 dan 60 tahun, terluka dalam serangan di perlintasan Allenby dan menerima perawatan awal di tempat kejadian sebelum dinyatakan meninggal, ungkap MDA dalam sebuah pernyataan.

    “Kami melanjutkan perawatan medis, termasuk upaya resusitasi, yang pada akhirnya kami harus menyatakan mereka meninggal,” MDA mengutip salah satu petugas medisnya.

    Yordania mengutuk serangan tersebut, yang disebutnya sebagai kejahatan dan membahayakan “kemampuannya untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza”.

    Sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Yordania menyebutkan bahwa otoritas Yordania telah meluncurkan penyelidikan. Di jembatan, yang menurut Yordania telah ditutup oleh Israel dari sisi mereka, seorang jurnalis AFP melaporkan antrean kendaraan mulai terbentuk.

    Penyeberangan Allenby di Lembah Yordan merupakan satu-satunya pintu gerbang internasional bagi warga Palestina dari Tepi Barat yang tidak mengharuskan masuk ke Israel, yang telah menduduki wilayah tersebut sejak 1967.

    Jaringan televisi Channel 12 Israel melaporkan bahwa penyerang telah melepaskan tembakan dan menikam para korban, menunjukkan gambar pisau berlumuran darah dan pistol di tanah.

    Mengomentari fakta bahwa ia bepergian dengan truk bantuan, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben Gvir menulis di X setelah serangan tersebut: “Serangan teror kemanusiaan.”

    Pada bulan September 2024, seorang pengemudi truk Yordania menembak mati tiga penjaga Israel di penyeberangan tersebut sebelum ia tewas.

    Serangan pada Kamis (18/9) terjadi ketika militer Israel menggempur Kota Gaza dengan tembakan artileri dan serangan udara, yang memaksa ribuan orang mengungsi ke Gaza selatan. Kekerasan di Tepi Barat juga meningkat seiring dengan perang Gaza, yang dimulai setelah Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/rfs)

  • Arab Saudi Ratifikasi Pakta Pertahanan dengan Adidaya Nuklir Pakistan

    Arab Saudi Ratifikasi Pakta Pertahanan dengan Adidaya Nuklir Pakistan

    Riyadh –

    Pakta pertahanan antara Arab Saudi dan Pakistan menggariskan, bahwa setiap serangan terhadap salah satu negara mewajibkan dukungan militer demi menjamin keutuhan teritorial. Langkah ini diambil menyusul serangan Israel ke Qatar awal bulan ini.

    Kerajaan Saudi sejak lama memiliki ikatan ekonomi, religius, dan keamanan yang erat dengan Pakistan—termasuk, seperti yang ramai dilaporkan, memberikan dukungan finansial bagi program senjata nuklir Islamabad.

    Selama bertahun-tahun, analis maupun sejumlah diplomat Pakistan menyebut kemungkinan Arab Saudi berlindung di bawah “payung nuklir” Islamabad, terlebih saat ketegangan meningkat terkait program atom Iran.

    Pesan kepada Israel?

    Momentum penandatanganan pakta juga dipahami sebagai isyarat langsung kepada Israel, yang lama dicurigai sebagai satu-satunya negara bersenjata nuklir di Timur Tengah, dan kini tengah menjalankan operasi militer luas sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Operasi yang dilancarkan Israel menjalar ke Iran, Lebanon, wilayah lain Palestina, Qatar, Suriah, hingga Yaman.

    Pemerintah di Tel Aviv sejauh ini belum menanggapi perjanjian tersebut. Amerika Serikat—selama ini penjamin keamanan tradisional negara-negara Teluk—juga belum memberikan komentar.

    Putra Mahkota Saudi yang berkuasa, Mohammed bin Salman, menandatangani pakta pertahanan dengan Pakistan pada Rabu (17/) bersama Perdana Menteri Shehbaz Sharif.

    Perjanjian itu tidak menyebut senjata nuklir secara spesifik, tetapi menegaskan: “Setiap agresi terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai agresi terhadap keduanya,” menurut pernyataan bersama Kementerian Luar Negeri Pakistan dan Kantor Berita Saudi.

    “Perjanjian ini bertujuan mengembangkan aspek kerja sama pertahanan kedua negara dan memperkuat daya tangkal bersama terhadap setiap agresi,” demikian isi pernyataan itu.

    Sejarah panjang ikatan militer

    Komitmen Pakistan bagi pertahanan Arab Saudi sudah tertanam sejak puluhan tahun, terutama untuk melindungi kedua kota suci Mekkah dan Madinah. Pasukan Pakistan pertama kali dikirim ke Saudi pada akhir 1960-an, saat muncul kekhawatiran atas perang Mesir di Yaman.

    Pertalian itu makin erat setelah Revolusi Islam Iran 1979, yang meluapkan ketakutan dinasti al-Saud terhadap rejim Syiah di Teheran.

    Pakistan sendiri mengembangkan senjata nuklir untuk menandingi India. Kedua negara bertetangga itu telah berulang kali bentrok, termasuk saling serang setelah serangan pembunuhan terhadap turis di Kashmir India pada April lalu. Menurut Bulletin of Atomic Scientists, India diperkirakan memiliki 172 hulu ledak nuklir, sementara Pakistan punya 170.

    Pada Kamis(18/9), Kementerian Luar Negeri India menyebutkan, pihaknya terus memantau pertalian baru Saudi-Pakistan. New Delhi menyatakan akan “mempelajari implikasi perkembangan ini bagi keamanan nasional serta stabilitas regional dan global.” Saudi sendiri juga memiliki hubungan dekat dengan India.

    Dukungan pada program Pakistan

    Dalam bukunya Eating Grass: The Making of the Pakistani Bomb, pensiunan Brigadir Jenderal Feroz Hassan Khan menulis betapa Saudi sejak awal telah memberikan “dukungan finansial besar” untuk program nuklir Pakistan.

    Sebuah kabel diplomatik AS tahun 2007 yang dipublikasikan WikiLeaks menyebut diplomat Pakistan di Riyadh sempat mengusulkan kemungkinan keterlibatan kerajaan Saudi dalam program pengembangan senjata nuklir.

    “Menurut para pejabat ini, mereka memahami bahwa Arab Saudi ingin melindungi diri maupun kawasan. Karena beberapa negara lain—khususnya Mesir—tak mampu mengembangkan sistem senjata nuklir akibat kendala finansial, maka logis jika Saudi mengambil peran sebagai ‘pelindung fisik’, sama seperti perannya kian besar sebagai mediator perdamaian di berbagai konflik kawasan,” demikian isi kabel diplomatik tersebut.

    Baik Pakistan maupun Saudi tidak menjawab pertanyaan Associated Press yang diajukan Kamis (18/9), soal apakah pakta ini mencakup arsenal nuklir Islamabad.

    Benang merah menuju Teheran

    Arab Saudi sebelumnya sempat meminta bantuan AS untuk mengembangkan program nuklir sipil, sebagian melalui rencana normalisasi diplomatik dengan Israel sebelum serangan Hamas 2023. Program itu bisa membuka peluang Saudi memperkaya uranium di dalam negeri—hal yang membuat gusar pakar nonproliferasi, karena pengayaan uranium juga bisa mengarah ke pengembangan senjata nuklir.

    Putra Mahkota MBS pernah berkata, kerajaan akan berusaha mengembangkan senjata nuklir jika Iran dibiarkan memiliki bom atom. Saat ini Saudi diyakini sudah memiliki program rudal balistik domestik, yang berpotensi menjadi sistem pengantar hulu ledak nuklir.

    Meski begitu, Saudi masih menjadi anggota Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT) dan belum diketahui mengambil langkah untuk mengembangkan bom sendiri.

    Sebelum pakta pertahanan diteken, Iran sempat mengirim Ali Larijani untuk berkunjung ke Riyadh. Dia adalah tokoh senior sekaligus sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi. Boleh jadi langkah itu membuka kesempatan bagi kerajaan untuk menjelaskan kepada Teheran, yang sejak 2023 menjalin komunikasi melalui mediasi China.

    Editor: Agus Setiawan

    Lihat juga Video: India Minta IAEA Awasi Ketat Senjata Nuklir Pakistan

    (nvc/nvc)

  • Arah komunikasi Prabowo dalam narasi global

    Arah komunikasi Prabowo dalam narasi global

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto akan naik podium dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 pada 23 September di Markas Besar PBB, New York.

    Prabowo tampil sebagai pembicara ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penempatan urutan ketiga ini di luar tradisi PBB.

    Ini bukan sekadar urutan agenda tetapi dapat dipandang secara eksistensial, bahwa Indonesia sebagai negara non-blok, yang lahir dari semangat Konferensi Asia-Afrika 1955, ditempatkan di posisi yang jarang diberikan untuk aktor di luar hegemoni Barat-Latin Amerika.

    Secara filosofis, posisi ini mengingatkan kita pada dialektika Hegel: bahwa tesis Barat yang diwakili Amerika, antitesis Global South diwakili Brazil, dan sintesis potensial dari Indonesia menggambarkan betapa diperhitungkannya posisi Indonesia di percaturan internasional.

    Nampaknya dunia sedang mencari jalan baru untuk menyelesaikan ketegangan antara Barat dan BRICS, Amerika dan Tiongkok, serta melemahnya multilateralisme global.

    Karena itu Presiden Prabowo diharapkan mampu membangun narasi sebagai jembatan bagi para pihak, bukan sekadar gema retorik di tengah erosi multilateralisme.

    Suara Jakarta di New York

    Secara historis, pidato Prabowo menandai kembalinya presiden Indonesia ke podium Majelis Umum setelah absen satu dekade. Presiden Joko Widodo, selama dua periode, memilih mendelegasikan tugas ini kepada Menteri Luar Negeri, sebagai sebuah pilihan pragmatis. Prabowo menjadi presiden keempat RI yang berpidato langsung di sidang ini, setelah pendahulunya presiden Soekarno, Suharto, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Tradisi PBB menempatkan Brasil dan AS di urutan pertama, sementara slot ketiga sering menjadi arena uji bagi aktor menengah yang berpotensi memediasi. Posisi ketiga lebih dilihat sebagai bobot diplomatik strategis dan simbol kehormatan. Peluang ini sekaligus merupakan pernyataan implisit bagi Indonesia untuk mengisi kekosongan narasi global.

    Tesis ini menguji kredibilitas Prabowo dalam membangun narasi politik internasional: apakah ia bisa mengubah persepsi soal urutan berbicara menjadi amplifier bagi suara Jakarta di New York.

    Komunikasi multilateralisme

    Di tengah ketegangan Barat-BRICS, rivalitas AS-Tiongkok, dan pelemahan fondasi multilateralisme serta perang Rusia – Ukraina, pidato Presiden Prabowo tak hanya harus didengar, tapi juga diukur; apakah posisi Indonesia, yang dianggap unik, mampu menjadi jembatan ketegangan akibat benturan aliansi ekonomi, dan keberpihakan pada entitas global secara netral, seperti soal Palestina.

    Ini sangat tergantung dari pilihan materi atau narasi yang akan digaungkan Prabowo di arena sidang tersebut.

    Secara filosofis, Presiden Prabowo tetap dapat menggemakan gagasan tentang “perdamaian abadi” melalui federasi republik: multilateralisme, bukan utopia dalam konstruksi rasional yang rapuh.

    Prabowo juga harus mampu mendinginkan eskalasi BRICS dan Amerika, Trump dan Tiongkok, bukan sekadar mengutuk perang misalnya, tetapi mengusulkan kerangka pragmatis. Fokus pada isu Palestina, Qatar, dan stabilitas global lain, sebuah portofolio mencerminkan peran netral Indonesia sebagai aktor global.

    Narasi Internasional Prabowo harus tetap dalam dimensi komunikasi bergestur Indonesia, mencerminkan semangat ideologis Indonesia, seperti yang pernah dilakukan presiden Soekarno ketika itu. Setiap narasi yang disodorkan harus mencerminkan gagasan identitas sebagai bangsa merdeka dan berdaulat baik secara: politik, ekonomi dan sosial dalam konstelasi global yang aktif, jauh dari jebakan polarisasi.

    Kiprah Indonesia

    Menurut Analisis Center for Strategic and International Studies (CSIS), enam bulan pertama kepemimpinan Prabowo ditandai “diplomatic charm offensive” di mana Indonesia berupaya memperbesar pengaruhnya secara global, fokus pada multi-alignment dan kebijakan “good neighbor” yang bisa jadi jembatan Barat dan Global South, tanpa mengabaikan orientasi regional dan domestik. Sebagai pemimpin informal ASEAN Prabowo harus menempatkan Indonesia sebagai mediator dalam konflik kawasan seperti Laut China Selatan.

    Arah kebijakan luar negeri seperti itulah yang ditunggu dunia internasional di tengah ambisi besar, menciptakan perdamaian dunia. Dorongan Indonesia terhadap posisi ASEAN menuju peran global harus disisipkan sebagai upaya menciptakan kedaulatan, modernisasi pertahanan, dan keseimbangan ekonomi.

    Karena itu keputusan bergabung dengan BRICS harus memberi benefit pada kawasan ASEAN, meskipun beresiko menimbulkan ketegangan baru dengan AS.

    Narasi Prabowo harus “big deal,” sehingga bisa lebih memorable daripada pidato Soekarno jika substansinya kuat.

    Maka Presiden Prabowo seharusnya mengangkat isu-isu strategis yang mencerminkan posisi netral Indonesia dan kontribusinya bagi multilateralisme.

    Pertama, isu Palestina harus menjadi prioritas utama, dengan dorongan kuat untuk pengakuan negara Palestina dan solusi dua negara, sebagaimana ditegaskan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Termasuk kecaman serangan Israel baru-baru ini guna mendukung stabilitas Timur Tengah.

    Kedua, perubahan iklim dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), di mana Indonesia bisa mensponsori isu lingkungan global, termasuk transisi energi dan konservasi hutan hujan.

    Ketiga, hak asasi manusia sebagai bagian dari ujian politik, dengan merespons kritik internasional atas rekam jejak domestiknya.

    Keempat, eskalasi geopolitik seperti rivalitas AS-Tiongkok dan perang Rusia-Ukraina, di mana Indonesia dapat mengusulkan kerangka “constructive pragmatism” sebagai model perdamaian, termasuk mediasi di konflik regional. Kelima, penguatan multilateralisme melalui BRICS dan ASEAN, dengan pengenalan konsep “Asta Cita” (delapan cita-cita) ke dunia untuk menekankan peran Indonesia sebagai jembatan. Isu-isu ini tidak hanya akan memperkuat “soft power” Indonesia, sekaligus memperkokoh posisinya sebagai pemimpin tangguh dari Asean.

    *) Dr. Eko Wahyuanto, dosen Sekolah Tinggi Multimedia ST-MMTC Komdigi Yogyakarta

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Inggris Akan Akui Negara Palestina Usai Trump Akhiri Kunjungan Kenegaraan

    Inggris Akan Akui Negara Palestina Usai Trump Akhiri Kunjungan Kenegaraan

    London –

    Inggris akan memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina pada akhir pekan ini. Pengakuan resmi akan diberikan Inggris setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang menentang keputusan itu, telah meninggalkan negara tersebut di akhir kunjungan kenegaraannya.

    Rencana pengakuan resmi Inggris itu, seperti dilansir Reuters dan The Times of Israel, Kamis (18/9/2025), diungkapkan oleh surat kabar Inggris The Times dalam laporan terbarunya, tanpa mengutip sumber apa pun, pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    Disebutkan oleh The Times dalam laporannya bahwa Perdana Menteri (PM) Keir Starmer berencana untuk mengakui negara Palestina bahkan sebelum beberapa negara Barat, termasuk Prancis, melakukannya dalam pertemuan puncak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, pekan depan.

    Pemerintah Inggris, sebut The Times, akan menyampaikan pengumuman setelah Trump menyelesaikan kunjungan kenegaraannya pada Kamis (18/9) waktu setempat.

    Menurut The Times, Starmer berada di bawah tekanan besar dari kalangan internal Partai Buruh, yang dipimpinnya, untuk mengambil langkah tersebut, tetapi akan menundanya hingga Trump meninggalkan Inggris agar isu tersebut tidak mendominasi konferensi pers bersama yang direncanakan pada Kamis (18/9).

    Kementerian Luar Negeri Inggris belum memberikan tanggapan langsung terhadap laporan The Times tersebut.

    Pada Juli lalu, Starmer melontarkan peringatan bahwa Inggris akan mengambil tindakan tersebut kecuali Israel mengambil langkah-langkah untuk meringankan penderitaan di Jalur Gaza dan mencapai gencatan senjata untuk perang yang berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir dengan kelompok Hamas.

    Tel Aviv sebelumnya mengecam rencana pengakuan untuk negara Palestina oleh negara-negara Barat itu akan menguntungkan Hamas.

    Trump, pada Juli lalu, mengatakan dirinya tidak keberatan jika Inggris mengambil langkah tersebut. Namun sejak saat itu, AS telah menegaskan sikapnya menentang langkah semacam itu oleh sekutu-sekutunya di Eropa.

    Selain Inggris dan Prancis, ada Kanada, Australia, dan Belgia yang juga telah mengumumkan rencana pengakuan resmi untuk negara Palestina.

    Langkah Inggris tersebut mencuat saat Starmer mendapat tekanan dari beberapa anggota Partai Buruh untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel.

    Starmer sebelumnya mengatakan Inggris akan mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pekan depan, kecuali Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk meredakan situasi di Jalur Gaza.

    Inggris telah sejak lama mendukung kebijakan “solusi dua negara” untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina, dengan sebelumnya mengatakan bahwa hal tersebut hanya dapat terjadi ketika waktunya tepat.

    “Saya selalu mengatakan kami akan mengakui negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat, di saat solusi dua negara memberikan dampak maksimal. Dengan solusi tersebut kini terancam, inilah saatnya bertindak,” kata Starmer sebelumnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • China Tembak Kapal Sekutu AS di LCS, Ini Respons Utusan Trump

    China Tembak Kapal Sekutu AS di LCS, Ini Respons Utusan Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan di Laut China Selatan kembali meningkat setelah konfrontasi antara kapal pemerintah Filipina dan kapal penjaga pantai China di sekitar Karang Scarborough. Amerika Serikat mengecam keras apa yang disebut sebagai “tindakan agresif” Beijing, sementara Filipina menegaskan misi mereka adalah untuk melindungi nelayan.

    Insiden terjadi ketika kapal pemerintah Filipina menjalankan misi pengiriman pasokan bagi nelayan di sekitar Scarborough, wilayah tangkapan tradisional yang kerap menjadi titik gesekan. Menurut otoritas Filipina, kapal biro perikanan mereka terkena semprotan meriam air dari kapal penjaga pantai China sehingga mengalami kerusakan dan melukai satu awak.

    Sementara itu, pihak China mengklaim kapal Filipina justru menabrak salah satu kapal mereka dan menuding Manila telah “menginjak wilayah China secara ilegal.”

    Duta Besar AS untuk Filipina MaryKay Carlson melalui pernyataan di X mengecam tindakan China. “Kami mengecam tindakan agresif China di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina dekat Karang Scarborough,” tulisnya.

    “Kami memuji pemerintah dan penjaga pantai Filipina yang secara profesional menjalankan hak kedaulatan Filipina, melindungi nelayan, dan menegakkan hukum maritim demi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” imbuhnya.

    Juru bicara penjaga pantai Filipina Jay Tarriela merespons ucapan dukungan tersebut. “Pengakuan Anda terhadap keberanian pria dan wanita penjaga pantai Filipina yang secara profesional melindungi nelayan dan berkomitmen menegakkan hukum maritim sangat kami hargai,” tulis Tarriela dalam unggahannya di X.

    China tetap berpegang pada klaim kedaulatan atas Scarborough, yang mereka sebut Huangyan Dao, sementara di Manila dikenal sebagai Bajo de Masinloc.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers rutin menegaskan, “Apa yang terjadi sekali lagi membuktikan bahwa pelanggaran dan provokasi yang disengaja oleh Filipina di laut adalah akar penyebab ketegangan.”

    Lin menyerukan agar Filipina menghentikan upaya yang dianggap menantang tekad China untuk “menjaga hak dan kepentingan sah kami.”

    Scarborough Shoal terletak di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Filipina, namun China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, yang merupakan jalur penting bagi sekitar 20% perdagangan maritim global.

    Klaim sepihak ini tumpang tindih dengan hak maritim sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina.

    Filipina dan China kerap terlibat bentrokan di wilayah tersebut. Sejak awal tahun lalu, penjaga pantai Filipina bersama biro perikanan mengadakan patroli bersama di sekitar Scarborough untuk mendukung nelayan lokal, yang berulang kali diusir oleh kapal penjaga pantai China.

    Bulan lalu, sebuah kapal penjaga pantai China bahkan bertabrakan dengan kapal perusak Angkatan Laut Tiongkok sendiri saat keduanya tengah mengejar konvoi pasokan Filipina. Kapal penjaga pantai itu rusak parah, dan peristiwa ini dianggap memalukan bagi Beijing sekaligus memicu kekhawatiran akan langkah eskalasi lebih lanjut.

    Ketegangan semakin memuncak setelah pekan lalu China secara sepihak mendeklarasikan sebagian Karang Scarborough sebagai kawasan cagar alam laut. Langkah itu memicu protes keras dari Manila, Washington, serta sejumlah sekutu Amerika Serikat di kawasan.

    Analis menilai langkah China ini menegaskan niat Beijing untuk memperluas kendali atas fitur maritim yang sebenarnya masuk ke dalam ZEE Filipina.

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Qatar ‘Mundur’ dari Upaya Mediasi Perdamaian Gaza

    Qatar ‘Mundur’ dari Upaya Mediasi Perdamaian Gaza

    JAKARTA – Qatar mengatakan saat ini lebih fokus melindungi kedaulatan negara dan mencegah serangan baru ke wilayahnya, bukan mediasi gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, pada Selasa, 16 September.

    “Negosiasi gencatan senjata di Jalur Gaza telah bergeser ke belakang di tengah serangan licik Israel terhadap negara yang menjadi mediator dalam negosiasi itu,” kata dia dilansir ANTARA dari Sputnik.

    Meski Amerika Serikat telah mengapresiasi upaya Qatar dan meminta untuk terus melanjutkan mediasi, Qatar menilai hal itu tidak tepat jika Israel tetap melanjutkan kebijakannya, kata Al-Ansari.

    “Mediasi macam apa yang bisa kita bicarakan jika Israel menyerang negara mediator dan berupaya membunuh para perunding? Apa gunanya negosiasi semacam itu?” kata dia tentang keputusan Qatar menangguhkan keikutsertaannya dalam mediasi.

    Sebelumnya, Israel mengakui operasi militer untuk menyingkirkan pimpinan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, di Qatar, pada 9 September dan menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas aksi tersebut.

    Kantor pemimpin Israel Benjamin Netanyahu mengatakan aksi itu sepenuhnya merupakan operasi independen Israel.

    “Israel yang memulai, Israel yang melaksanakan, dan Israel yang bertanggung jawab penuh,” tulis kantor itu di platform X.

     

  • Pertamina International Shipping Gandeng Kemenlu Lindungi Pelaut RI

    Pertamina International Shipping Gandeng Kemenlu Lindungi Pelaut RI

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina International Shipping (PIS) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam upaya melindungi para pekerjanya yang melaut di jalur internasional atau bertugas di luar negeri.

    Direktur Utama PT PIS Surya Tri Harto mengatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan suatu kebutuhan bagi para pelaut dan pekerja di luar negeri, khususnya bagi para kru subholding Integrated Marine Logistics PT Pertamina (Persero) itu, terlebih dalam konteks geopolitik saat ini yang menimbulkan sejumlah risiko ekstra.

    “Ini merupakan langkah efektif bagi kita ke depan agar para pelaut kita merasa terlindungi. Negara hadir, begitu pula perusahaan yang juga bagian dari negara itu, yang menugaskan para kru, turut hadir,” kata Surya dalam keterangannya, dikutip Rabu (17/9/2025).

    Dia mengungkapkan bahwa saat ini PT PIS memiliki kantor cabang di Singapura, Dubai, dan London. Dengan adanya kerja sama tersebut, imbuhnya, karyawan yang bertugas dapat merasakan upaya pelindungan yang sudah dilakukan sebaik-baiknya.

    “Apalagi di tengah kondisi geopolitik yang dinamis dan cepat berubah dan sewaktu-waktu bisa terjadi eskalasi yang membuat kita harus mengambil langkah,” ujarnya.

    Sebagai gambaran, kerja sama antara PT PIS dan Kemenlu tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Pelindungan dan Penanganan Kedaruratan.

    Kerja sama antara kedua lembaga ini ditandatangani oleh CEO PIS Surya Tri Harto dan Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, serta disaksikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Arief Havas Oegroseno, pada Senin (15/9/2025) lalu.

    Melalui perjanjian kerja sama tersebut, PIS kini memiliki landasan sinergi dalam melindungi dan menangani situasi darurat yang dihadapi personel perusahaan di luar negeri.

    Dengan adanya kerja sama tersebut, PT PIS mengharapkan sinergi dan koordinasi, respons, dan kesiapsiagaan dalam melindungi krunya di luar negeri makin meningkat.

    Wamenlu Havas Oegroseno mengatakan bahwa perjanjian tersebut memberikan satu aspek baru bahwa pemerintah tidak hanya berhenti pada pelindungan, tetapi juga aktif dalam langkah preventif.

    “Melalui perjanjian ini, kita bisa melakukan penukaran data yang dimiliki oleh PIS dan kita miliki bisa menjadi satu data yang kita kelola bersama untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam mengatasi kondisi darurat,” ujarnya.

    Untuk diketahui, PIS terus menggiatkan diri untuk memperbesar peluang bisnis dari non-captive market yang berjalan lancar. Hal ini terlihat dari pendapatan non-captive PIS yang semula 4% pada 2021 menjadi 19% pada 2024.

    Strategi bisnis itu didukung oleh pengoperasian 106 kapal milik, guna memastikan kelancaran distribusi energi di rute domestik maupun internasional.

    Kekuatan armada tersebut tak lain untuk mendukung jumlah rute pelayaran internasional yang kini sudah mencapai 65 rute internasional, serta didukung  oleh sebanyak 6.000 perwira, yang sebagian bertugas di luar negeri,  untuk mendukung ketahanan energi.

    “Kita sebagai perwakilan Indonesia dan negara di luar negeri punya tanggung jawab memberikan pelindungan terhadap WNI di luar negeri, baik di darat, maupun kapal laut,” kata Havas.