Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Anggota DPR yakin Presiden Prabowo bicara isu Palestina di Sidang PBB

    Anggota DPR yakin Presiden Prabowo bicara isu Palestina di Sidang PBB

    Kemanusiaan harus ditempatkan di atas segalanya. Tidak ada alasan dan dalih yang dapat membenarkan pembunuhan massal terhadap warga sipil

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meyakini Presiden Prabowo Subianto akan berbicara isu kemanusiaan Palestina di Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

    Sejak awal, menurut dia, Indonesia konsisten menempatkan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Posisi Indonesia terhadap Palestina sudah sangat jelas, yakni mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kedaulatan.

    “Saya berharap Bapak Presiden akan menggemakan semangat tersebut, sekaligus memperkuat suara Indonesia di forum global,” kata Amelia saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

    Dia menilai momentum Sidang PBB ini juga penting untuk menegaskan kembali komitmen dunia terhadap Two-State Solution atau solusi dua negara sebagai jalan damai yang adil dan berkelanjutan.

    Selain itu, Deklarasi New York terbaru yang memberikan dukungan semakin luas terhadap kemerdekaan Palestina adalah babak baru dalam hukum internasional. Indonesia, kata dia, punya peran strategis untuk memastikan dukungan itu terkonversi menjadi aksi nyata.

    “Jadi, bukan hanya sekadar kecaman, tetapi juga dorongan agar dunia internasional berani mengambil langkah konkret menghentikan agresi Israel dan membuka akses kemanusiaan ke Gaza,” kata dia.

    Di sisi lain, dia pun mengecam keras terhadap serangan darat yang dilancarkan militer Israel baru-baru ini ke Kota Gaza, Palestina. Serangan tersebut, menurut dia, telah menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar termasuk perempuan dan anak-anak, yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

    Dia pun meminta Kementerian Luar Negeri RI untuk segera mengambil langkah diplomasi aktif, baik secara bilateral maupun multilateral, guna menekan Israel agar menghentikan agresinya.

    Menurut dia, jangan sampai Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional hanya terdiam dalam menanggapi serangan tersebut, tetapi harus segera bertindak tegas sesuai mandat Piagam PBB dan hukum internasional.

    “Kemanusiaan harus ditempatkan di atas segalanya. Tidak ada alasan dan dalih yang dapat membenarkan pembunuhan massal terhadap warga sipil,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bertambah Terus Negara-negara yang Akui Palestina

    Bertambah Terus Negara-negara yang Akui Palestina

    Jakarta –

    Negara yang berencana mengakui Palestina terus bertambah. Terbaru, Portugal memutuskan bergabung dengan Australia, Kanada, Prancis, hingga Inggris untuk mengakui negara Palestina.

    Kementerian Luar Negeri Portugal menyatakan bahwa pengakuan tersebut akan berlangsung pada Minggu (21/9/2025) hari ini, sehari sebelum konferensi tingkat tinggi tentang kenegaraan Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA).

    “Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi bahwa Portugal akan mengakui negara Palestina,” tulis kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan di situs webnya, dilansir Al Jazeera, Sabtu (20/9).

    “Deklarasi Pengakuan Resmi akan berlangsung pada hari Minggu, 21 September, sebelum Konferensi Tingkat Tinggi minggu depan,” tambah pernyataan tersebut.

    Menurut surat kabar Portugal, Correio da Manha, Perdana Menteri (PM) Portugal Luis Montenegro telah berkonsultasi dengan presiden dan parlemen sebelum memfinalisasi keputusan tersebut.

    Hal ini menandai berakhirnya perdebatan selama hampir 15 tahun di parlemen negara Eropa Barat tersebut, demikian Correio da Manha melaporkan. Proposal pengakuan negara Palestina ini pertama kali diajukan oleh partai politik Blok Kiri negara tersebut pada tahun 2011.

    Pengumuman Portugal ini muncul beberapa hari setelah penyelidikan penting PBB menemukan bahwa perang Israel di Gaza merupakan genosida.

    Setidaknya 65.141 orang telah tewas dan 165.925 orang terluka sejak serangan Israel dimulai di Gaza pada Oktober 2023. Ribuan orang lainnya diyakini terkubur di bawah reruntuhan.

    Pada hari Jumat (19/9), seorang penasihat Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Andorra, Australia, Belgia, Luksemburg, Malta, dan San Marino berencana untuk mengakui Negara Palestina bersama Prancis pada pertemuan tingkat tinggi di New York pada hari Senin medatang.

    Kanada dan Inggris juga telah menyatakan niat mereka untuk melakukan hal yang sama. Mereka akan bergabung dengan sekitar 147 negara, mewakili 75 persen anggota PBB, yang telah mengakui negara Palestina per April tahun ini.

    Israel dan Amerika Serikat telah mengecam keras negara-negara yang akan mengakui Palestina tersebut. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut pengumuman Prancis sebagai “keputusan sembrono” yang “hanya mendukung propaganda Hamas”.

    Halaman 2 dari 2

    (fas/fas)

  • Portugal akan Deklarasikan Pengakuan Negara Palestina

    Portugal akan Deklarasikan Pengakuan Negara Palestina

    JAKARTA – Pemerintah Portugal akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada Minggu (21/9). Portugas menyusul sejumlah negara yang akan mengumumkan pengakuan terhadap negara Palestina pada sidang umum PBB.

    “Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa Portugal akan mengakui Negara Palestina, sebagaimana telah disampaikan Menteri Paulo Rangel awal pekan ini. Deklarasi Resmi Pengakuan Negara Palestina akan berlangsung pada Minggu, 21 September, sebelum Konferensi Tingkat Tinggi pekan depan,” demikian disampaikan kementerian tersebut dilansir ANTARA dari Sputnik, Sabtu, 20 September.

    Sebelumnya, pada 25 Juli, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan Prancis akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September.

    Selanjutnya, pada 28–30 Juli, konferensi internasional tingkat tinggi tentang Palestina digelar di New York dengan Prancis dan Arab Saudi sebagai ketua bersama.

    Usai konferensi tersebut, Kementerian Luar Negeri Prancis menerbitkan pernyataan bersama para menteri luar negeri dari 15 negara Barat yang menyerukan pengakuan negara Palestina.

    Hingga kini, Negara Palestina telah diakui oleh 147 negara, termasuk Rusia. Pada 2024, Amerika Serikat memveto keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam tahun yang sama, sepuluh negara telah mengakui Palestina, antara lain Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Armenia.

    Rusia menegaskan bahwa penyelesaian konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai melalui solusi dua negara yang disetujui PBB. Skema ini mencakup pembentukan negara Palestina dalam perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

  • Prabowo Terbang dari Jepang ke AS untuk Berpidato di Sidang Umum PBB Nasional 20 September 2025

    Prabowo Terbang dari Jepang ke AS untuk Berpidato di Sidang Umum PBB Nasional 20 September 2025

    Prabowo Terbang dari Jepang ke AS untuk Berpidato di Sidang Umum PBB
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Republik Prabowo Subianto bertolak ke New York, Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri dan berpidato dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Prabowo bertolak ke AS etelah menyelesaikan kunjungannya ke Osaka, Jepang, Sabtu (20/9/2025).
    Kepala negara berangkat ke AS untuk mengikuti agenda Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Prabowo sendiri bakal berpidato pada 23 September 2025.
    Dikutip dari siaran pers, Prabowo terbang dari Bandar Udara Internasional Kansai ke AS menggunakan pesawat Garuda Indonesia-1.
    Pesawat lepas landas menuju Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York, sekitar pukul 16.15 waktu Jepang.
    Sejumlah tokoh pun turut melepas keberangkatan Prabowo dari Jepang menuju AS, di antaranya Former Assistant Ch Cabinet Secretary Jepang Keiichi Ichikawa dan Ambassador in Charge Kansai Region Yasushi Misawa.
    Kuasa Usaha Ad Interim Maria Renata Hutagalung, Konsul Jenderal RI untuk Osaka John Tjahjanto Boestami, dan Atase Pertahanan RI Tokyo Laksmana TNI Hidayaturrahman juga turut melepas keberangkatan Prabowo ke AS.
    Adapun dalam penerbangan dari Jepang ke AS, Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
    Di AS, Prabowo tidak hanya menghadiri sidang PBB. Dia juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia.
    Kehadiran Prabowo di forum internasional tersebut untuk menegaskan komitmen Indonesia berkontribusi aktif dalam memperkuat kerja sama global sekaligus menjaga perdamaian dunia.
    MARY ALTAFFER/AP/PICTURE ALLIANCE via DW INDONESIA Ilustrasi lulusan jurusan Hubungan Internasional yang menjadi diplomat di sidang PBB
    Sebelumnya, sejumlah isu akan disampaikan Prabowo dalam pidato di Sidang Umum PBB , seperti persoalan Palestina serta dinamika keamanan global usai Israel melakukan serangan udara ke Qatar.
    “Pasti juga isu Palestina, akan dibawa dan tentunya kesempatan Sidang Majelis Umum PBB menjadi kesempatan yang sangat baik untuk terus mendorong pelaksanaan program-program dan visi cita-cita Bapak Presiden,” ujar Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tri Tharyat dalam konferensi persnya, Kamis (11/9/2025).
    Selain itu, Prabowo disebutnya akan menyampaikan reformasi sistem multilateral dalam pidato berdurasi 15 menit di Sidang Majelis Umum PBB.
    Termasuk dorongan terkait peran negara-negara selatan juga bakal disuarakan sebagai cerminan semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat.
    “Ini tentunya akan terus dibawa oleh delegasi Indonesia,” ujar Tri.
    Di samping itu, pertemuan tematik antara Indonesia dengan delegasi negara lain juga akan dilakukan dalam forum tersebut.
    Sejumlah isu akan dibahas, mulai dari kemanusiaan, kesehatan mental, isu penghapusan senjata nuklir, hingga pemberdayaan perempuan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polandia Jadi Negara Kedua di Eropa yang Teken MLA dengan Indonesia – Page 3

    Polandia Jadi Negara Kedua di Eropa yang Teken MLA dengan Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Polandia resmi menandatangani perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA), Jumat, 19 September 2025.

    Kesepakatan ini diteken langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dan Menteri Kehakiman Polandia Waldemar Zurek di kantor Kementerian Kehakiman Polandia, Warsaw.

    “Polandia merupakan negara Eropa kedua yang memiliki perjanjian MLA dengan Indonesia setelah Swiss. Ini merupakan wujud konkret pemerintah dalam pemberantasan kejahatan lintas negara serta menjadi langkah besar Indonesia sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF),” ujar Supratman dalam pertemuan bilateral bersama Wakil Menteri Luar Negeri Polandia.

    Menkum menekankan penandatanganan perjanjian ini menjadi momen bersejarah, bertepatan dengan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Polandia yang dimulai pada 19 September 1955. Perjanjian MLA mencakup pemberantasan berbagai tindak pidana, termasuk di bidang perpajakan dan kepabeanan.

    Hadir dalam penandatanganan tersebut, Sekjen Kemenkumham, Staf Khusus Bidang Luar Negeri Yadi Hendriana, Staf Khusus Adam Muhammad, Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, serta perwakilan Kementerian Luar Negeri RI. Delegasi Indonesia turut didampingi Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Polandia, Agus Heryana.

     

    Kegaduhan hak cipta dan royalti lagu dan musik di Indonesia, Kementerian Hukum melantik jajaran komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2025-2028. Salah satunya ada musisi Marcel Siahaan.

  • Ini Bocoran Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Bahas Palestina hingga Visi Asta Cita

    Ini Bocoran Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Bahas Palestina hingga Visi Asta Cita

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (23/9/2025). 

    Kehadiran Prabowo di Sidang Umum PBB menandai berakhirnya absen panjang Indonesia di panggung utama forum ini. Setelah lebih dari satu dekade, Presiden RI akhirnya kembali menyampaikan pidato langsung di hadapan para pemimpin dunia.

    Sidang Umum PBB tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia, tidak hanya untuk kembali tampil di level tertinggi pada forum PBB, tetapi juga untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif.

    Menteri Luar Negeri Sugiono, yang ikut mendampingi perjalanan Presiden, menyebut tema Sidang Umum PBB tahun ini adalah untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini.

    Prabowo direncanakan berada di New York, AS sampai dengan 23 September 2025 dan menghadiri beberapa agenda. Salah satunya yakni agenda pertemuan tentang solusi dua negara atau Two State Solution pada 22 September.

    “Kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September, beliau mendapatkan urutan berbicara yang ke-3 setelah Brasil dan Amerika Serikat,” jelasnya di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebelumnya juga mengungkap sejumlah topik yang akan dibicarakan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB.

    Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat menuturkan, pihaknya belum dapat memperinci seluruh poin-poin yang akan dibicarakan Prabowo dalam pidatonya. 

    Namun, dia mengatakan, salah satu hal yang akan dibahas dalam pidato Presiden Prabowo adalah dinamika global saat ini, termasuk isu-isu di Timur Tengah seperti serangan Israel terhadap Qatar dan juga agresi yang dilakukan terhadap Palestina.

    “Pasti, isu Palestina juga akan dibawa,” kata Tri dalam media briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta pada Kamis (11/9/2025).

    Selain itu, Tri menuturkan, Prabowo juga akan membicarakan tentang pelaksanaan program-program kerjanya serta visi Asta Cita. Topik lain yang kemungkinan akan dibahas adalah perlunya reformasi sistem bilateral di tengah ketidakpastian global.

    Dia melanjutkan, Prabowo juga akan membahas dorongan peranan yang lebih penting bagi negara-negara global south yang dipedomani oleh semangat Bandung yang dihasilkan dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 lalu.

  • Ikuti Prancis Cs, Portugal Akan Akui Negara Palestina

    Ikuti Prancis Cs, Portugal Akan Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Portugal memutuskan untuk bergabung dengan Australia, Kanada, Prancis, Inggris dan negara-negara lainnya dalam mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina.

    Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Portugal menyatakan bahwa pengakuan tersebut akan berlangsung pada hari Minggu besok, sehari sebelum konferensi tingkat tinggi tentang kenegaraan Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA).

    “Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi bahwa Portugal akan mengakui Negara Palestina,” tulis kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan di situs webnya, dilansir Al Jazeera, Sabtu (20/9/2025).

    “Deklarasi Pengakuan Resmi akan berlangsung pada hari Minggu, 21 September, sebelum Konferensi Tingkat Tinggi minggu depan,” tambah pernyataan tersebut.

    Menurut surat kabar Portugal, Correio da Manha, Perdana Menteri Luis Montenegro telah berkonsultasi dengan presiden dan parlemen sebelum memfinalisasi keputusan tersebut.

    Hal ini menandai berakhirnya perdebatan selama hampir 15 tahun di parlemen negara Eropa Barat tersebut, demikian Correio da Manha melaporkan. Proposal pengakuan negara Palestina ini pertama kali diajukan oleh partai politik Blok Kiri negara tersebut pada tahun 2011.

    Pengumuman Portugal ini muncul beberapa hari setelah penyelidikan penting PBB menemukan bahwa perang Israel di Gaza merupakan genosida.

    Setidaknya 65.141 orang telah tewas dan 165.925 orang terluka sejak serangan Israel dimulai di Gaza pada Oktober 2023. Ribuan orang lainnya diyakini terkubur di bawah reruntuhan.

    Sebelumnya pada hari Jumat (19/9), seorang penasihat Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Andorra, Australia, Belgia, Luksemburg, Malta, dan San Marino berencana untuk mengakui Negara Palestina bersama Prancis pada pertemuan tingkat tinggi di New York pada hari Senin medatang.

    Kanada dan Inggris juga telah menyatakan niat mereka untuk melakukan hal yang sama. Mereka akan bergabung dengan sekitar 147 negara, mewakili 75 persen anggota PBB, yang telah mengakui negara Palestina per April tahun ini.

    Israel dan Amerika Serikat telah mengecam keras negara-negara yang akan mengakui Palestina tersebut. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut pengumuman Prancis sebagai “keputusan sembrono” yang “hanya mendukung propaganda Hamas”.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Trump Sebut Xi Jinping Restui Rencana Divestasi TikTok di AS

    Trump Sebut Xi Jinping Restui Rencana Divestasi TikTok di AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump  menyebut Presiden China Xi Jinping telah memberi lampu hijau atas penjualan TikTok AS ke investor Amerika, meski negosiasi teknis belum tuntas.

    “Saya baru saja melakukan panggilan dengan Presiden Xi, dan seperti yang Anda tahu, dia menyetujui kesepakatan TikTok, dan prosesnya sedang berjalan. Kami menantikan penyelesaian kesepakatan itu,” ujar Trump dikutip dari Bloomberg, Sabtu (10/9/2025), beberapa jam setelah berbicara dengan Xi.

    Dalam hal ini, baik AS maupun China sama-sama menegaskan masih ada pekerjaan rumah untuk menyelesaikan perbedaan atas proposal divestasi mayoritas saham ByteDance Ltd. di TikTok AS. 

    Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataannya tak secara eksplisit menyebut telah memberi restu final, namun menekankan perlunya perlakuan yang adil terhadap kepentingan bisnis China.

    “Posisi China jelas, pemerintah menghormati keinginan perusahaan terkait dan mendukung negosiasi komersial yang produktif sesuai aturan pasar. Kami berharap hasilnya sesuai dengan hukum China dan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak. AS perlu menyediakan lingkungan yang terbuka, adil, dan non-diskriminatif bagi investor China,” demikian pernyataan Kemlu China.

    Pernyataan itu muncul setelah AS dan China mengumumkan kerangka kesepakatan yang membuka jalan bagi ByteDance menjual operasi TikTok di AS kepada konsorsium investor Amerika. Tujuannya menjaga aplikasi tetap beroperasi di AS dan menghindari larangan atas alasan keamanan nasional berdasarkan undang-undang yang diteken Presiden Joe Biden pada 2024.

    Trump sempat melontarkan ide bahwa AS bisa menerima “fee plus” dari kesepakatan tersebut, namun belum ada kejelasan soal struktur pembayaran maupun kemungkinan pemerintah mendapat kursi di dewan direksi entitas baru TikTok AS.

    Sebelumnya beredar kabar bahwa konsorsium pembeli TikTok AS mencakup Oracle Corp., Andreessen Horowitz, serta Silver Lake Management LLC. Kendati begitu, masih belum jelas siapa yang akan mengendalikan algoritme rekomendasi TikTok mengingat isu sensitif bagi Beijing yang menolak transfer teknologi penting tersebut.

    Berdasarkan kerangka kesepakatan, Oracle akan tetap menyediakan layanan komputasi awan untuk TikTok, melanjutkan kerja sama miliaran dolar dalam proyek yang dikenal dengan nama Project Texas.

    ByteDance dalam pernyataannya menyampaikan terima kasih kepada Trump dan Xi, serta menegaskan akan melanjutkan langkah sesuai hukum China agar TikTok AS tetap melayani pengguna di Negeri Paman Sam itu.

    TikTok AS diperkirakan bernilai US$35 miliar–US$40 miliar, meski valuasi sektor teknologi kian melambung berkat perkembangan kecerdasan buatan (AI). Trump juga kembali memperpanjang tenggat divestasi ByteDance hingga 16 Desember 2025, atau yang keempat kalinya sejak menjabat, meski keabsahan perpanjangan ini dipertanyakan karena UU 2024 hanya mengizinkan satu kali perpanjangan.

    Namun, kesepakatan ini menuai kritik dari anggota Kongres, termasuk dari Partai Republik, yang menilai proposal tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan mandat UU keamanan nasional. 

    Sejumlah legislator menekankan perlunya larangan total hubungan operasional antara ByteDance dengan TikTok AS, termasuk terkait algoritme dan data pengguna.

    Senator dari Partai Demokrat Richard Blumenthal menegaskan, Kongres harus meneliti kesepakatan tersebut agar ByteDance yang berbasis di Beijing tidak bisa mengendalikan atau memengaruhi algoritme rekomendasi maupun data pengguna TikTok.

    Ketidakpastian makin bertambah seiring tensi geopolitik dan persaingan AI. Pekan ini, pemerintah China bahkan memerintahkan ByteDance dan perusahaan teknologi lain berhenti membeli chip Nvidia Corp. dengan alasan dugaan pelanggaran hukum anti-monopoli

  • Wamenlu Sebut Prabowo Akan Umumkan Bantuan Lagi untuk Palestina di PBB

    Wamenlu Sebut Prabowo Akan Umumkan Bantuan Lagi untuk Palestina di PBB

    Jakarta –

    Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan bantuan lagi ke Palestina. Pengumuman itu, katanya, akan diungkap pada Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Saya kira salah satunya, Presiden akan menyampaikan bantuan lagi dari Indonesia untuk Palestina yang dideklarasikan nanti, insyaallah, dalam pidato Presiden (di PBB),” kata Anis Matta di Jakarta, dilansir Antara, Jumat (20/9/2025) malam.

    Anis belum merinci lebih lanjut soal bentuk bantuan yang akan diumumkan nanti. Dia juga mengamini bahwa Prabowo akan menjadikan kemerdekaan Palestina sebagai salah satu isu utama dari apa yang akandisampaikan padaSidang Majelis Umum PBB pekan depan.

    “Tetapi saya kira Presiden tentu akan menyampaikan isu-isu lain yang jauh lebih luas,” katanya.

    Prabowo diketahui akan menyampaikan pernyataannya di hadapan Debat Umum (General Debate) PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2025.

    Di samping isu Palestina, dinamika global yang terjadi saat ini juga akan menjadi topik bahasan Prabowo dalam pidatonya tersebut. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI Tri Tharyat pada Kamis (11/9).

    “Kita tunggu pada saat peluncuran. Tapi yang sangat menonjol dan akan kita angkat antara lain dinamika global saat ini, termasuk barusan saja ada serangan di salah satu negara berdaulat Qatar, pasti juga isu Palestina,” ujar Tri.

    Terkait bantuan untuk Palestina, pemerintah Indonesia melalui Satgas Merah Putih telah melakukan penerjunan (airdrop) bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza pada periode 17-28 Agustus 2025 lalu.

    Saat menyambut kedatangan Satgas di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta pada Sabtu (13/9), Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengungkapkan bahwa jumlah bantuan yang telah diterjunkan ke Gaza sudah melampaui 90 ton.

    “Total yang sudah didrop seberat 91,4 ton dengan jumlah buckle itu ada 520 buckle yang diterjunkan di Gaza,” ucap Tonny.

    (azh/azh)

  • RI-Polandia Kerja Sama Hukum Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara Nasional 19 September 2025

    RI-Polandia Kerja Sama Hukum Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara Nasional 19 September 2025

    RI-Polandia Kerja Sama Hukum Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Indonesia dan Polandia meneken perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance/ MLA.
    Perjanjian itu ditandatangani langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dan Menteri Kehakiman Polandia, Waldemar Zurek, yang berlangsung di kantor Kementerian Kehakiman Polandia pada Jumat (19/9/2025).
    ‘’Polandia merupakan negara Eropa kedua yang memiliki perjanjian MLA dengan Indonesia setelah Swiss. Ini merupakan wujud konkrit Pemerintah dalam pemberantasan kejahatan lintas negara, serta menjadi langkah besar Indonesia sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF),” kata Supratman dalam keterangan tertulis, Jumat.
    Supratman menegaskan momen hubungan bilateral ini merupakan hal yang sangat sakral di mana tepat 70 tahun lalu, pada 19 September 1955, hubungan diplomatik Indonesia dan Polandia dimulai.
    Ia mengatakan, perjanjian MLA tersebut tidak hanya mencakup pemberantasan kejahatan umum, tetapi juga kejahatan di bidang perpajakan dan bea cukai.
    Menkum optimis penandatanganan Perjanjian MLA kedua negara ini dapat menjadi gerbang pembentukan kerja sama pembentukan perjanjian MLA antara Indonesia dengan negara-negara Uni Eropa serta negara-negara mitra lainnya.
    Sementara itu, Menteri Kehakiman Polandia, Waldemar Zurek, menyambut baik penandatanganan MLA antara Indonesia dan Polandia dan akan menjadi awal baru bagi kerjasama hukum kedua negara.
    “Kami juga ingin mendiskusikan tentang kemungkinan transfer tahanan warga negara Polandia yang menjadi warga binaan di Indonesia, dan juga ekstradisi antara Indonesia dan Polandia,” kata dia.
    Selain penandatanganan Perjanjian, Menkum RI dan Menteri Kehakiman Polandia juga menandatangani Joint Statement yang menyatakan komitmen untuk mengadakan pertukaran pengalaman dan koordinasi dalam lingkungan masing-masing Kementerian.
    Adapun dalam momen penandatanganan Perjanjian MLA turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Staf Khusus bidang Luar Negeri Yadi Hendriana, Staf Khusus Adam Muhammad, Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, serta perwakilan Kementerian Luar Negeri RI.
    Delegasi RI didampingi langsung oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Polandia, Agus Heryana beserta jajaran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.