Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Raja Salman Cs Respons Inggris Dkk Akui Negara Palestina, Bilang Ini

    Raja Salman Cs Respons Inggris Dkk Akui Negara Palestina, Bilang Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Beberapa negara dan organisasi Arab menyambut baik pengakuan resmi negara Palestina oleh negara-negara Barat. Hal ini diungkapkan setelah Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

    Arab Saudi menyambut baik langkah tersebut. Riyadh mengatakan bahwa langkah tersebut “menegaskan komitmen tulus negara-negara sahabat ini untuk mendukung jalan perdamaian dan memajukan solusi dua negara berdasarkan resolusi PBB yang sah dan relevan”.

    Kuwait, dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri, memuji pengakuan tersebut. Negara itu mengatakan bahwa hal itu “akan berkontribusi untuk meningkatkan peluang perdamaian di kawasan dan mendukung upaya internasional yang bertujuan untuk solusi dua negara.”

    “Kami menekankan perlunya semua negara lain mengambil langkah serupa untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan kemakmuran kawasan,” ujar Kementerian Kuwait, dikutip Senin (22/9/2025)

    Oman juga menyambut baik pengumuman tersebut. Muscat menganggapnya sebagai perkembangan yang sangat signifikan terkait solusi dua negara serta keamanan dan perdamaian regional.

    “Mengakui negara Palestina untuk menjamin hak sah rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” seru Kementerian Luar Negeri Oman.

    Raja Yordania Abdullah II memuji keputusan Australia untuk mengakui negara Palestina dalam pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese di New York.

    “Pengakuan resmi oleh Inggris, Kanada, dan Australia” sejalan dengan meningkatnya keinginan internasional untuk mengakhiri pendudukan dan mewujudkan hak asasi rakyat Palestina untuk mendirikan negara mereka berdasarkan solusi dua negara.

    Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) menyebut pengumuman tersebut sebagai “perkembangan sejarah yang penting menuju tercapainya keadilan dan legitimasi internasional”.

    Sebelumnya, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal secara resmi mengakui Palestina menjelang Sidang Umum PBB. Dengan tambahan ini, sekitar tiga perempat negara anggota PBB telah mengakui Palestina, dengan Irlandia, Spanyol, dan Norwegia telah meresmikan pengakuan tahun lalu.

    (tps/șef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jerman Pangkas Bantuan, Apa Imbasnya Bagi Negara Berkembang?

    Jerman Pangkas Bantuan, Apa Imbasnya Bagi Negara Berkembang?

    Jakarta –

    Koalisi pemerintahan Jerman yang terdiri dari konservatif (CDU/CSU) dan Sosial Demokrat (SPD) telah memangkas anggaran Kementerian Federal untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) sebesar 8% menjadi sedikit di bawah €10 miliar (sekitar Rp191,39 triliun).

    Menteri Pembangunan Reen Alabali Radovan (SPD) jelas tentang dampak pemotongan ini: “Anggaran saya turun sekitar €910 juta (sekitar Rp17,41 triliun) dibandingkan tahun sebelumnya. Mengingat meningkatnya krisis, Jerman berinvestasi jauh lebih sedikit dalam kerja sama internasional dibandingkan yang sebenarnya sangat mendesak dibutuhkan.”

    Namun demikian, ia mengatakan kepada parlemen Bundestag bahwa langkah-langkah tersebut tidak akan melumpuhkan kebijakan pembangunan Jerman.

    “Kita masih jauh dari kondisi Amerika, dan memang sudah seharusnya begitu,” tegas menteri yang ditunjuk pada Mei 2025 itu.

    Ia berusaha menepis perbandingan dengan pemangkasan bantuan besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintahan Donald Trump.

    Peningkatan dramatis kelaparan dan malnutrisi

    Alabali Radovan memberi salah satu contoh dampak dari kebijakan Trump: “Di Kenya, lebih dari 700.000 pengungsi, banyak di antaranya dari Somalia, secara langsung terdampak oleh pemangkasan bantuan AS terhadap Program Pangan Dunia.”

    Menteri berusia 35 tahun itu mengatakan bahwa mereka hanya menerima sepertiga dari jatah makanan yang diperlukan, yang menyebabkan peningkatan dramatis kelaparan dan malnutrisi.

    “Ketegangan semakin meningkat, banyak orang harus mengungsi, kawasan ini semakin tidak stabil,” ia memperingatkan. “Hal ini tidak dapat diterima secara kemanusiaan dan juga bukan merupakan kepentingan keamanan Jerman.”

    Namun, organisasi bantuan mengatakan bahwa pemangkasan oleh Jerman juga akan membawa konsekuensi drastis.

    Dibandingkan dengan tahun 2024, bantuan darurat akut yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri berkurang lebih dari setengahnya: €1,05 miliar (sekitar Rp20,10 triliun) dibandingkan €2,23 miliar (sekitar Rp42,67 triliun). Dan bantuan tersebut telah turun dua pertiga sejak 2022.

    Thorsten Klose-Zuber, Sekretaris Jenderal LSM Help, membunyikan alarm. Ia mengatakan bahwa pemangkasan 50% terhadap bantuan darurat akan membuat lebih dari 4 juta orang di seluruh dunia tidak lagi menerima bantuan pangan.

    “Penghentian bantuan kemanusiaan dari Amerika Serikat dan pemotongan setengah anggaran Jerman bukanlah awal dari masalah keuangan kita. Selama bertahun-tahun ini, hampir tidak mungkin menjangkau setengah dari orang-orang yang terdampak,” tambah Klose-Zuber.

    Ia memperkirakan jumlah total orang yang membutuhkan mencapai lebih dari 320 juta.

    Konsekuensi bagi layanan kesehatan dan air minum

    Pengurangan drastis dana bantuan juga memiliki dampak nyata di bidang lain.

    “Lebih dari satu setengah juta orang akan kehilangan layanan kesehatan dasar mereka akibat pemangkasan Jerman,” kata sekretaris jenderal Help.

    Situasi serupa juga terjadi terkait akses ke air minum bersih, menurut Klose-Zuber.

    Menurut pandangannya, hampir semuanya kekurangan di wilayah-wilayah krisis besar.

    Dan ia tidak hanya merujuk pada negara-negara yang dilanda konflik, tetapi juga bencana alam seperti gempa bumi, misalnya di Myanmar atau Afghanistan.

    Di kedua negara tersebut, ribuan orang meninggal dunia dan terjadi kehancuran besar, terutama terhadap bangunan.

    Kesimpulannya terdengar hampir putus asa: “Hal ini semakin membuat saya berpikir tentang seorang dokter darurat yang datang ke lokasi kecelakaan lalu lintas dengan lima korban luka parah, dan dokter itu harus memprioritaskan siapa yang mati dan siapa yang dirawat.”

    Menurut Klose-Zuber, organisasi bantuannya berada dalam posisi serupa. Mereka hanya bisa berkonsentrasi pada negara-negara dengan kebutuhan terbesar.

    Kepala LSM itu tidak berpikir bahwa negara lain akan turun tangan menutup kesenjangan yang ditimbulkan oleh pemangkasan anggaran Jerman: “Kami menyaksikan adanya pergerakan fundamental secara global, khususnya dari negara-negara donor Barat tradisional, untuk menarik diri secara finansial dari sistem multilateral yang disepakati.”

    Ini adalah tren global yang ia pandang secara kritis.

    Partai Hijau anggap pemangkasan tidak bertanggung jawab

    Menurut pandangan Partai Hijau yang berhaluan lingkungan, pemangkasan besar terhadap pembangunan dan bantuan darurat adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab.

    “Tidak ada yang mengklaim bahwa kita sendirian bisa menutup kesenjangan yang ditinggalkan oleh AS dengan penarikannya,” kata anggota Bundestag Jamila Schäfer.

    “Namun kenyataan bahwa kita bahkan tidak berusaha sedikit pun untuk menutup kesenjangan itu benar-benar menyakitkan, terutama bagi orang-orang yang terdampak langsung.”

    Sementara itu, partai konservatif Demokrat Kristen dan partai saudara Bavariannya, Uni Sosial Kristen, memiliki pandangan yang sepenuhnya berbeda tentang efektivitas bantuan pembangunan Jerman dan internasional.

    “Saya pikir menebar ketakutan global itu salah,” kata anggota CDU Inge Grässle dalam debat Bundestag.

    Kaum konservatif ingin menunjukkan bahwa hasil yang baik tetap bisa dicapai dalam kerja sama pembangunan dengan dana €10 miliar (sekitar Rp191,39 triliun).

    AfD ingin memangkas bantuan pembangunan lebih parah lagi

    Jika partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) yang menentukan, anggaran Kementerian Pembangunan akan dipangkas menjadi €2,5 miliar (Rp47,85 triliun).

    Kenyataannya, anggaran tersebut sekitar empat kali lipat lebih tinggi meski ada pemangkasan. Mirco Hanker menganggapnya sebagai “pemborosan uang pembayar pajak.”

    Sebagai contoh, ia menyinggung konsep elektromobilitas yang didukung Jerman di India.

    “Seseorang setidaknya bisa mempertanyakan apakah India, sebagai bangsa besar dan kekuatan yang sedang bangkit yang berhasil mendaratkan probe di bulan, tidak bisa membiayai sendiri konsep dan infrastrukturnya?” tanya Hanker.

    Menteri Pembangunan, Reem Alabali Radovan, sebagian besar tidak terpengaruh oleh pandangan AfD dan suara-suara kritis lainnya.

    “Setiap euro yang diinvestasikan secara bijak di seluruh dunia mempromosikan keamanan dan perdamaian, termasuk bagi kita di Eropa dan Jerman,” katanya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • RUU Ekstradisi RI-Rusia Siap Dibahas di Tingkat Panja DPR

    RUU Ekstradisi RI-Rusia Siap Dibahas di Tingkat Panja DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi XIII menyetujui Rancangan Undang-Undang Ekstradisi Indonesia dengan Federasi Rusia akan dibahas di tingkat Panja

    Hal ini dilakukan setelah fraksi partai PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat menyampaikan persetujuan agar RUU Ekstradisi Indonesia-Federasi Rusia dibahas oleh Panitia Kerja (Panja).

    Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej selaku perwakilan pemerintah menyatakan bahwa pemerintah menyetujui agar RUU itu dibahas bersama DPR ke tingkat selanjutnya.

    Dia mengatakan RUU Ekstradisi merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan penegakan hukum di Indonesia ketika individu yang terjerat kasus hukum berada di luar wilayah negara Indonesia. 

    “Dengan telah ditandatangani perjanjian antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia tentang eksradiksi, pemerintah Republik Indonesia perlu menindaklajuti pengesahan perjanjian dengan Undang-Undang berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang perjanjian Indonesia Internasional,” katanya di ruang Komisi XIII DPR RI, Senin (22/9/2025).

    Dalam Undang-Undang itu membahas mengenai kewajiban mengekstradisi, kejahatan yang dapat diekstradisi, alasan penolakan ekstradisi, permintaan dan dokumen pendukung serta pengaturan penyerahan ekstradisi.

    “Besar harapan kami agar kiranya RUU ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPR RI sesuai dengan tahap pembicaraan yang telah diatur oleh Undang-Undang,” terangnya.

    Setelah penyampaian perwakilan pemerintah, delapan fraksi menyatakan sikap bahwa setuju dibahas ke tingkat selanjutnya. 

    Setelah itu, Ketua Komisi XIII, Willy Aditya mengumumkan bahwa RUU Ekstradisi dibahas ke tahap lanjutan.

    “Delapan fraksi bersepakat untuk ini dilanjutkan dalam pembahasan Panja,” ucapnya.

    Selanjutnya rapat dilanjutkan untuk membahas Daftar daftar inventarisasi masalah (DIM).

    Dalam rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Luar negeri Arif Havas Oegroseno dan Dirjen PP, Dhahana Putra.

    Sebagai informasi, pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Presiden R-34/Pres/06/2025, tanggal 5 Juni 2025, mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia tentang Ekstradisi.

    Komisi XIII juga sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan  pakar dan akademisi, serta Rapat Dengar Pendapat  (RDP) dengan Dirjen Administrasi Hukum Umum dari Kementerian Hukum, dan Dirjen Hukum, serta Perjanjian Internasional dari Kementerian Luar Negeri. 

  • 3 Prabowo Pidato di Sidang PBB Besok, Puan: Yang Ditunggu Setelah 10 Tahun… Nasional

    3 Prabowo Pidato di Sidang PBB Besok, Puan: Yang Ditunggu Setelah 10 Tahun… Nasional

    Prabowo Pidato di Sidang PBB Besok, Puan: Yang Ditunggu Setelah 10 Tahun…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, kehadiran dan pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah momen yang ditunggu-tunggu selama satu dekade terakhir.
    Sebab, selama 10 tahun terakhir, tepatnya pada masa pemerintahan Joko Widodo, kepala negara Indonesia kerap absen dalam sidang tersebut.
    “Ini merupakan pidato Presiden Republik Indonesia yang ditunggu-tunggu setelah hampir 10 tahun tidak ada Presiden Indonesia yang hadir di sidang PBB,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (22/9/2025).
    “Tentu saja kami mengharapkan pidato Presiden Prabowo nantinya akan bisa membawa suasana segar yang membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.
    Puan meyakini bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai hal untuk disampaikan Prabowo di forum internasional tersebut.
    Salah satu topik yang mungkin disampaikan oleh Prabowo dalam sidang umum PBB adalah terkait dorongan terhadap kemerdekaan Palestina.
    “Tentu saja akan banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Mungkin salah satunya yaitu terkait dengan isu Palestina, saya juga belum tahu apa yang akan beliau sampaikan,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Vahd Nabyl Achmad Mulachela memastikan Presiden RI Prabowo Subianto akan berpidato di hadapan Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), pada Selasa (23/9/2025) besok.
    Nabyl pun membeberkan kisi-kisi dari isi pidato yang akan dibawakan Presiden Prabowo.
    “Betul, Bapak Presiden direncanakan menyampaikan pidato di hadapan Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 23 September,” kata Nabyl kepada Kompas.com, Minggu (21/9/2025) malam.
    Nabyl menyampaikan, rencananya, Prabowo akan menyoroti perihal urgensi semangat inklusivitas.
    Selain itu, kata dia, Kepala Negara akan turut menyoroti optimisme kerja sama multilateral.
    “Rencananya, pidato Bapak Presiden akan menyoroti urgensi semangat inklusivitas, optimisme, solidaritas, dan kerja sama multilateral dalam menghadapi tantangan global masa kini,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia-Prancis bikin proyek penguatan produsen di sektor kakao

    Indonesia-Prancis bikin proyek penguatan produsen di sektor kakao

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) dan Kedutaan Besar Prancis di Indonesia meluncurkan proyek INDOCACAO untuk penguatan produsen kakao.

    Proyek yang didanai Kementerian Luar Negeri Prancis dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) akan memperkuat produsen kecil di sektor kakao Indonesia dengan fokus pada perempuan dan pemuda, serta metode untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut selama periode 2025-2027.

    “Sektor kakao memiliki peran strategis dalam mendukung agenda hilirisasi, peningkatan kesejahteraan petani, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025–2045 dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025–2029,” kata Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin.

    Untuk mencapai berbagai tujuan untuk mengembangkan kakao, lanjutnya, maka diperlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik dari kementerian, akademisi, sektor swasta, mitra pembangunan, hingga peneliti.

    Melalui inisiatif INDOCACAO yang berupa pengembangan riset, inovasi, dan kolaborasi global, Indonesia disebut berkomitmen membangun rantai nilai kakao yang inklusif, berdaya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Dalam hal ini, CIRAD memastikan koordinasi ilmiah dan teknis bersama mitra Indonesia, seperti Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementerian Pertanian, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka), INSTIPER (Institut Pertanian Stiper), mitra swasta (antara lain dari ACBI/Asosiasi Cokelat Bean to Bar Indonesia), asosiasi, dan mitra koperasi.

    Kata Konselor Kerja sama Kebudayaan Kedutaan Besar Prancis Jules Irrmann, proyek kemitraan itu dirancang dan dilakukan secara erat bersama pemerintah Indonesia untuk memperkuat sektor pertanian Tanah Air dengan memodernisasi rantai pasok kakao yang memiliki potensi ekspor signifikan.

    “Hal ini sepenuhnya selaras dengan perjanjian yang ditandatangani di Istana Merdeka saat kunjungan kenegaraan Presiden Republik, di hadapan Presiden Prabowo. Dengan program yang sangat konkret dan terukur ini, Prancis menunjukkan komitmennya,” kata Jules Irrmann.

    Lebih lanjut, INDOCACAO akan berperan dalam beberapa sektor, seperti membangun pusat teknologi untuk pertanian kakao berkelanjutan di Jawa dan Sulawesi dengan menyediakan pelayanan bimbingan teknis dan pelatihan, memfasilitasi ke akses kredit mikro, dan memberikan edukasi terkait teknologi inovatif.

    Rantai nilai kakao Indonesia akan ditingkatkan pula melalui peningkatan kualitas dan daya ekspor dengan diseminasi praktik pasca-panen yang baik (fermentasi, pengeringan), lalu pelaksanaan sertifikasi (organik, fair trade, indikasi geografis). Kemudian juga menjalin kemitraan bisnis dengan pengolah kakao dan produsen cokelat internasional, serta pemberian pelatihan ahli organoleptik untuk mengidentifikasi cita rasa lokal kakao Indonesia.

    Ketahanan dan keberlanjutan ekologi bakal juga diperkuat dengan menerapkan praktik agroforestri dan reforestasi untuk melindungi keanekaragaman hayati, konservasi tanah dan air guna mengembangkan varietas kakao lebih tahan terhadap penyakit dan perubahan iklim, mengembangkan sistem peringatan dini terkait kekeringan dan banjir, serta mengembangkan produksi kakao tanpa deforestasi yang memenuhi standar Eropa.

    Proyek INDOCACAO dikatakan fokus pada inklusi sosial yang secara khusus menargetkan pemuda dan perempuan dengan 50 persen dari penerima manfaat langsung adalah perempuan, yang dilatih dalam kepemimpinan dan manajemen koperasi. Dukungan spesifik diberikan dalam kerangka proyek kepada petani muda yang muncul sebagai penggerak baru inovasi pertanian di Indonesia.

    Kemitraan dengan PNM dianggap akan memberikan akses pembiayaan kepada pemuda dan perempuan yang sebagian besar sudah menjadi nasabah PNM.

    “INDOCACAO mencerminkan visi bersama antara Prancis dan Indonesia mengenai pertanian Indonesia yang berkelanjutan, didorong oleh terroir (kondisi lingkungan yang memberikan identitas khas pada hasil pertanian) kita masing-masing, ilmu pengetahuan yang melayani pengembangan, dan produsen kecil yang mengelola keragaman wilayah mereka,” ujar Regional Director for Southeast Asia Island Countries CIRAD Jean Marc Roda.

    Sebelumnya, pada Senin (23/6/2025), Indonesia dan Prancis memperkuat kemitraan strategis di sektor pertanian dan ketahanan pangan melalui Bappenas dengan CIRAD yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan kerja sama antara kedua belah pihak merupakan bentuk tindak lanjut kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia. Selain itu juga menjadi wujud komitmen Indonesia-Prancis mendorong transformasi sistem pangan berkelanjutan yang menjadi bagian strategi pembangunan jangka panjang berbasis ilmu pengetahuan dan integrasi lintas sektor.

    Seperti diketahui, sektor pertanian memegang peran strategis dalam transformasi ekonomi hijau sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Mengingat hal tersebut, maka dilakukan kerja sama ini yang mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan produktivitas, serta pengembangan sistem pangan berkelanjutan.

    Sebagai langkah awal, disusun proyek di bidang kakao yang bekerja sama dengan INSTIPER, Indonesian Coffee and Cocoa Research Center (ICCRI), dan PNM. Sementara di bidang kelapa, bekerja sama dengan Roemah Kelapa yang mendukung peta jalan hilirisasi kelapa nasional.

    Dengan kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan dan berdampak nyata, Bappenas berharap dapat membangun sistem pertanian dan pangan nan tangguh, berdaulat, dan inklusif agar mampu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui sektor agrikultur berkelanjutan, dan berdaulat bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Arab Saudi Puji Inggris Cs yang Akui Negara Palestina

    Arab Saudi Puji Inggris Cs yang Akui Negara Palestina

    Riyadh –

    Pemerintah Arab Saudi menyambut baik langkah empat negara Barat, seperti Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal yang mengakui secara resmi negara Palestina. Riyadh memuji keputusan negara-negara tersebut sebagai “komitmen serius untuk mendukung proses perdamaian”.

    Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (22/9/2025), menyebut pengakuan resmi yang diberikan keempat negara itu mencerminkan “komitmen serius… untuk mendukung proses perdamaian dan memajukan solusi dua negara”.

    “Kerajaan berharap lebih banyak negara mengakui negara Palestina dan mengambil langkah-langkah positif lebih lanjut, yang akan berkontribusi dalam memenuhi aspirasi rakyat Palestina untuk hidup damai di tanah mereka dan memungkinkan Otoritas Palestina untuk memenuhi tugasnya menuju masa depan yang aman, stabil, dan makmur bagi rakyat Palestina,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi.

    Inggris, Kanada, Australia dan Portugal kompak mengakui negara Palestina pada Minggu (21/9) waktu setempat. Langkah tersebut didasari oleh rasa frustrasi atas perang Gaza yang terus berkecamuk dan dimaksudkan untuk mendorong solusi dua negara.

    Keputusan keempat negara itu, yang secara tradisional biasanya bersekutu dengan Israel, menyusul lebih dari 140 negara lainnya yang terlebih dahulu mendukung aspirasi Palestina untuk membentuk negara sendiri yang merdeka dari pendudukan Tel Aviv.

    Selain keempat negara tersebut, Prancis juga akan memberikan pengakuan serupa kepada negara Palestina pekan ini dalam forum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS).

    Israel memberikan reaksi kemarahan, dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menyebut langkah itu sebagai “hadiah besar bagi terorisme”.

    “Dan saya memiliki pesan lain untuk Anda: Itu tidak akan terjadi. Negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan,” tegasnya.

    Sementara Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut pengakuan tersebut akan membantu membuka jalan bagi “negara Palestina untuk hidup berdampingan dengan negara Israel dalam keamanan, perdamaian, dan hubungan bertetangga yang baik”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Bocoran Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Urutan Ketiga Setelah Trump dan Presiden Brasil Nasional 22 September 2025

    Bocoran Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Urutan Ketiga Setelah Trump dan Presiden Brasil Nasional 22 September 2025

    Bocoran Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Urutan Ketiga Setelah Trump dan Presiden Brasil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto akan menjadi pemimpin negara urutan ketiga yang akan berpidato dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), di New York, Selasa (23/9/2025).
    Prabowo akan berpidato setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.
    “Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya di laman resmi Sekretariat Negara, Minggu (21/9/2025).
    Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, kata Teddy, menjadi momen penting bagi Indonesia untuk kembali ke level tertinggi forum internasional tersebut.
    Kehadiran Prabowo di forum tersebut juga menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South.
    “Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia, tidak hanya untuk kembali tampil di level tertinggi pada forum PBB, namun juga untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif,” ujar Teddy.
    Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengungkap sejumlah isu yang akan disampaikan Prabowo dalam Sidang Majelis Umum PBB.
    “Rencananya, pidato Bapak Presiden akan menyoroti urgensi semangat inklusivitas, optimisme, solidaritas, dan kerja sama multilateral dalam menghadapi tantangan global masa kini,” ujar Nabyl.
    Prabowo akan menjadi presiden ke-4 Indonesia yang berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB. Sebelumnya ada nama Soekarno, yang menghadiri secara langsung Sidang Umum ke-15 PBB 30 September 1960.
    Saat itu, Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul “Membangun Dunia Kembali (To Build The World A New)”.
    X @UN_News_Centre Sidang Umum PBB mengeluarkan resolusi untuk gencatan senjata perang Israel-Hamas pada Selasa (12/12/2023).
    Selanjutnya ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tercatat lebih dari enam kali menghadiri forum di New York, AS itu.
    Terakhir adalah Joko Widodo (Jokowi) yang hadir dua kali secara virtual dalam Sidang Umum ke-75 dan 76 PBB pada 2020 serta 2021.
    Dalam Sidang Umum ke-76 PBB, Jokowi menyampaikan pandangannya soal penanganan pandemi, pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian dalam keberagaman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panggung Perdana Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80

    Panggung Perdana Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk berpidato di perhelatan Sidang Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (23/9/2025). 

    Tahun ini, Sidang Majelis Umum PBB ke-80 mengangkat tema “Better Together: 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights”.

    Sidang Majelis Umum PBB kali ini menjadi panggung penting bagi Indonesia, mengingat Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi debat umum. Prabowo akan berpidato pada urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Ini merupakan pertama kalinya setelah satu dekade Presiden Indonesia kembali hadir langsung di panggung Sidang Majelis Umum PBB. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi yang terakhir berpidato langsung di forum tersebut.

    Presiden Ke-7 Joko Widodo, dalam satu dekade kepemimpinannya, memilih tidak menghadiri secara langsung Sidang Majelis Umum PBB dan mendelegasikan Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri saat itu Retno Marsudi untuk berpidato mewakili Indonesia.

    Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Presiden, Prabowo telah tiba di New York untuk memulai rangkaian kunjungan kerjanya di Amerika Serikat. Para diaspora Indonesia tampak berkumpul, berdiri berjajar di sepanjang jalan sekitar hotel, membawa semangat untuk menyambut langsung kehadiran Kepala Negara.

    Momen spesial juga terlihat di depan pintu hotel. Dua anak diaspora, Hatta Sanof Kurniawan dan Adriella Namarga Pandjaitan, tampil dengan pakaian adat nusantara. Keduanya menyerahkan karangan bunga kepada Presiden Prabowo yang menerimanya dengan penuh kehangatan, sembari mencium kepala mereka.

    Selain warga diaspora, sejumlah pejabat juga menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo. Hadir diantaranya sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hingga Duta Besar Designate RI untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo.

    Bagi diaspora yang hadir, momen

    menyambut Presiden Prabowo di negeri seberang bukan sekadar acara seremonial, melainkan kebanggaan sekaligus pengingat akan tanah air. Glory Lamria, mahasiswa Columbia University, mengaku kedatangan Presiden Prabowo kali ini terasa istimewa.

    “Yang pertama tentunya saya merasa bangga Presiden kita selama kurang lebih 10 tahun terakhir akhirnya bisa berkunjung ke New York dan menyampaikan aspirasi warga Indonesia secara general. Yang kedua adalah saya berharap semoga ajang ini menjadi momen bukan hanya sekedar partisipasi, tapi juga bisa menjadikan wadah aspirasi bagi diaspora-diaspora yang ada di Amerika Serikat,” ujarnya dikutip dari Setpres RI, Senin (22/9/2025). 

    Misi Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB

    Menteri Luar Negeri Sugiono, yang ikut mendampingi perjalanan Presiden, menyebut tema Sidang Umum PBB tahun ini adalah untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini.

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebelumnya juga mengungkap sejumlah topik yang akan dibicarakan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB.

    Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat menuturkan pihaknya belum dapat merinci seluruh poin-poin yang akan dibicarakan Prabowo dalam pidatonya. Namun, dia mengatakan salah satu hal yang akan dibahas dalam pidato Presiden Prabowo adalah dinamika global saat ini, termasuk isu-isu di Timur Tengah seperti serangan Israel terhadap Qatar dan juga agresi yang dilakukan terhadap Palestina.

    “Pasti, isu Palestina juga akan dibawa,” kata Tri dalam media briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta pada Kamis (11/9/2025).

    Selain itu, Tri menuturkan Prabowo juga akan membicarakan tentang pelaksanaan program-program kerjanya serta visi Asta Cita. Topik lain yang kemungkinan akan dibahas adalah perlunya reformasi sistem bilateral di tengah ketidakpastian global. Dia melanjutkan Prabowo juga akan membahas dorongan peranan yang lebih penting bagi negara-negara global south yang dipedomani oleh semangat Bandung yang dihasilkan dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 lalu.

    Wakil Tetap (Watap) Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Umar Hadi menuturkan bahwa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Antonio Guterres melihat Jakarta sebagai mitra istimewa dari perserikatan.

    Pernyataan Sekjen Guterres tersebut disampaikannya kepada Watap Umar saat menyerahkan surat kepercayaan di Gedung Sekretariat PBB, Manhattan, New York, Amerika Serikat, Jumat (19/9).

    Sekjen PBB, kata Watap Umar dalam pengarahan media di PTRI New York, Sabtu (20/9) malam, menyampaikan bahwa PBB terus mengikuti peranan aktif Indonesia dalam mendukung ide-ide reformasi sistem multilateral.

    “Ini terus diharapkan Indonesia berperan aktif. Karena PBB melihat Indonesia sebagai bagian atau salah satu negara yang emerging dan terus berkontribusi pada perdamaian dunia. Jadi Indonesia juga dianggap sebagai privilege partner of the UN,” katanya dilansir dari Antara, Senin (22/9/2025). 

    Umar turut menyampaikan bahwa PBB mengharapkan lebih banyak peran dan kontribusi Indonesia melalui kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Presiden Prabowo dijadwalkan akan berpidato pada sesi Debat Umum pada 23 September dan akan mendorong reformasi sistem multilateral.

    “Sebab memang kepentingan banyak negara untuk terus mendorong tatanan dunia yang didasarkan pada hukum internasional dan multipolar. Jadi ini bukan kata saya, tapi sambutan yang disampaikan oleh Pak Sekjen PBB. Jadi tentunya hadir saja sudah hebat,” ucap Umar.

    Selain berbicara pada sesi Debat Umum, lanjut Umar, Kepala Negara akan hadir pada sesi yang membahas mengenai solusi dua negara Palestina pada Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara yang akan berlangsung pada 22 September sore waktu setempat. Presiden Prabowo juga diagendakan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB Guterres.

    Lanjutkan Diplomasi Sang Ayah Soemitro Djojohadikusumo 

    Kehadiran Prabowo bukan hanya bernilai strategis bagi diplomasi Indonesia, tetapi juga menyimpan makna historis: mengulang jejak perjuangan diplomasi ayahandanya, almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo. 

    Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menyebut momentum ini sebagai kesinambungan tradisi diplomasi keluarga pejuang bangsa.

    “Kami rakyat Indonesia berharap, sebagaimana almarhum Prof. Sumitro, Presiden Prabowo dapat terus memperjuangkan upaya dunia untuk memperkokoh multilateralisme,” ujar Dino, Sabtu (20/9/2025). 

    Prof. Sumitro tercatat sebagai tokoh penting dalam diplomasi Indonesia pada periode 1948–1949, saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi Belanda.

    Salah satu langkah monumental yang dilakukan Sumitro adalah mengirim memorandum dari Kantor Perwakilan RI di PBB kepada Pejabat Menlu AS Robert A. Lovett.

    Memorandum tersebut, yang dimuat The New York Times pada 21 Desember 1948, mengecam agresi militer Belanda sebagai ancaman serius terhadap ketertiban dunia. Dokumen itu juga menegaskan bahwa aksi militer Belanda melanggar Perjanjian Renville dan mencederai legitimasi PBB.

    Selain itu, Sumitro menggalang dukungan negara-negara Asia. Dalam pertemuan di India pada Januari 1949, ia berhasil menghimpun solidaritas regional untuk menghentikan agresi Belanda dan menuntut pembebasan pimpinan Republik.

    Upaya ini menjadi salah satu fondasi keberhasilan diplomasi Indonesia hingga akhirnya Belanda mengakui kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949.

    Dino menilai pidato Prabowo di PBB akan memberi warna baru di tengah menurunnya semangat multilateralisme global.

    “Multilateralisme di mana-mana kini sedang dalam kondisi terpuruk,” tegas mantan Dubes RI untuk AS itu. 

  • 5 Ini Kisi-kisi Pidato Prabowo dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York Nasional

    5 Ini Kisi-kisi Pidato Prabowo dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York Nasional

    Ini Kisi-kisi Pidato Prabowo dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Vahd Nabyl Achmad Mulachela memastikan Presiden RI Prabowo Subianto akan berpidato di hadapan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), pada Selasa (23/9/2025) besok.
    Nabyl pun membeberkan kisi-kisi dari isi pidato yang akan dibawakan Presiden Prabowo.
    “Betul, Bapak Presiden direncanakan menyampaikan pidato di hadapan Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 23 September,” kata Nabyl kepada
    Kompas.com
    , Minggu (21/9/2025) malam.
    Nabyl menyampaikan, rencananya, Prabowo akan menyoroti perihal urgensi semangat inklusivitas.
    Selain itu, kata dia, Kepala Negara akan turut menyoroti optimisme kerja sama multilateral.
    “Rencananya, pidato Bapak Presiden akan menyoroti urgensi semangat inklusivitas, optimisme, solidaritas, dan kerja sama multilateral dalam menghadapi tantangan global masa kini,” imbuh dia.
    Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di New York, Amerika Serikat (AS), pada Sabtu (20/9/2025) sekitar pukul 16.50 waktu setempat atau Minggu (21/9/2025), akan menjadi titik awal momen bersejarah.
    Sebab, kunjungan Kepala Negara ke AS kali ini bukan sekadar kunjungan kenegaraan biasa, melainkan menghadiri secara langsung Sidang Umum PBB setelah 10 tahun lamanya kehadiran Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri (Menlu).
    Prabowo juga akan berpidato di urutan ketiga dalam sidang itu.
    Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai, kehadiran Prabowo dalam Sidang Umum PBB mengulang jejak perjuangan diplomasi sang ayah, Prof. Sumitro Djojohadikusumo.
    Ia menilai, ini merupakan kelanjutan tradisi keluarga pejuang diplomasi.
    Oleh karenanya, kehadiran Kepala Negara akan menjadi jejak perjuangan sang ayah.
    “Kami rakyat Indonesia berharap, sebagaimana almarhum Prof. Sumitro, Presiden Prabowo dapat terus memperjuangkan upaya dunia untuk memperkokoh multilateralisme,” ujar Dino dalam keterangan yang disampaikan Badan Komunikasi RI, Sabtu (21/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Pidato di PBB, Mengakhiri Tren Ketidakhadiran Era Jokowi

    Prabowo Pidato di PBB, Mengakhiri Tren Ketidakhadiran Era Jokowi

    JAKARTA – Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali digelar di New York, Amerika Serikat, pada September ini.

    Dengan mengusung tema “Better together: 80 years and more for peace, development and human rights”, sesi pembukaan sudah dimulai sejak 9 September di Markas Besar PBB, Manhattan.

    Indonesia akan hadir dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala delegasi—menandai kembalinya kepala negara Indonesia di forum PBB setelah absen 10 tahun.

    Kehadiran ini menjadi sorotan, sebab dalam 16 tahun terakhir, hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang relatif konsisten hadir dan berpidato di Sidang Majelis Umum PBB.

    Sementara itu, Presiden Joko Widodo lebih memilih mengirim wakil, baik Menteri Luar Negeri maupun Wakil Presiden, sehingga Indonesia jarang tampil lewat pidato langsung kepala negara.

    Prabowo dijadwalkan berbicara pada sesi Debat Umum Tingkat Tinggi tanggal 23 September, dengan nomor urut ketiga setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Posisi strategis ini menempatkan Indonesia di barisan awal pemimpin dunia yang menentukan arah pembahasan global.

    Sidang tahun ini juga menjadi momen krusial terkait isu Palestina. Sejumlah negara seperti Prancis, Kanada, Australia, hingga Portugal telah menyatakan niat mengakui kedaulatan Palestina di forum ini. Indonesia, yang konsisten vokal memperjuangkan Palestina, diperkirakan menjadikan isu tersebut sebagai prioritas utama dalam pidato Prabowo.

    Bagi Indonesia, kehadiran langsung presiden di forum PBB tidak hanya menyangkut simbol diplomasi, melainkan juga menyuarakan posisi bangsa di tengah krisis global—mulai dari perang, perubahan iklim, hingga perjuangan kemerdekaan Palestina.

    Dengan tampilnya Prabowo di podium PBB setelah satu dekade vakum, publik menantikan apakah Indonesia akan kembali memainkan peran diplomasi aktif di level tertinggi, seperti era SBY, sekaligus menandai perbedaan gaya kepemimpinan luar negeri dibandingkan Jokowi yang lebih menekankan diplomasi bilateral dan kerja sama ekonomi regional.

    Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum

    Sesi ke-80 pertemuan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum PBB akan dimulai pada 20-26 September. Tema Better together: 80 years and more for peace, development and human rights, bertujuan untuk memperbaharui komitmen global terhadap multilateralisme, solidaritas, dan aksi bersama untuk masyarakat dan juga planet.

    Kementerian Luar Negeri, per 11 September, mencatat 145 dari total 193 negara anggota telah mengonfirmasi kehadiran pada Sidang Majelis Umum PBB. Secara rinci, 137 negara diwakili oleh kepala negara pemerintahan, 5 wakil presiden dan 3 wakil perdana menteri.

    Presiden Prabowo akan berbicara pada sesi Debat Umum Tingkat Tinggi pada 23 September dengan nomor urut ketiga setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

    Sidang Majelis Umum PBB biasanya menghasilkan resolusi yang bukan bersifat mengikat secara hukum tetapi memiliki pengaruh moral yang kuat. Resolusi bersifat hukum jika berkaitan dengan hal-hal tertentu seperti pengakuan negara.