Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • AS Larang Delegasi Iran Belanja Saat Hadiri Sidang Umum PBB

    AS Larang Delegasi Iran Belanja Saat Hadiri Sidang Umum PBB

    New York –

    Otoritas Amerika Serikat (AS) memberlakukan pembatasan ketat terhadap delegasi Iran yang menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pekan ini. Washington tidak hanya membatasi pergerakan delegasi Iran, tetapi juga melarang akses ke toko grosir dan barang-barang mewah.

    Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tommy Pigott, seperti dilansir Reuters, Selasa (23/9/2025), mengatakan bahwa langkah semacam itu bertujuan untuk “memaksimalkan tekanan” terhadap kepemimpinan ulama yang berkuasa di Iran.

    Pigott menuduh pemimpin Teheran membiarkan para pejabat menikmati belanja mewah di luar negeri, sementara rakyat Iran menghadapi “kemiskinan, infrastruktur yang buruk, dan kekurangan air serta listrik”.

    Para pemimpin dunia berkumpul di New York, AS, setiap bulan September untuk menyampaikan pidato selama beberapa hari dalam Sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung tahunan. Untuk tahun ini, Sidang Majelis Umum ke-80 PBB dimulai pada Selasa (23/9) waktu setempat.

    Dikatakan oleh Pigott bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) Marco Rubio telah memerintahkan delegasi Iran untuk dibatasi pada rute antara hotel mereka dan markas besar PBB hanya untuk urusan resmi.

    Markas besar PBB terletak di area Midtown Manhattan, New York. Sebelum adanya pembatasan, para anggota delegasi Iran diizinkan melakukan perjalanan antara markas PBB, kantor misi Iran untuk PBB, kediaman Duta Besar Iran untuk PBB, dan Bandara Internasional John F Kennedy di area Queens, New York.

    “Keamanan warga Amerika tetap menjadi prioritas utama kami,” kata Pigott, sembari menegaskan bahwa AS tidak akan membiarkan rezim Iran mengeksploitasi Majelis Umum PBB untuk memajukan apa yang mereka sebut sebagai “agenda teroris” atau menikmati hak istimewa yang tidak diberikan kepada rakyatnya sendiri.

    “Langkah-langkah ini mengirimkan pesan yang jelas: Amerika Serikat mendukung rakyat Iran dalam upaya mereka untuk menegakkan akuntabilitas dan mengupayakan masa depan yang lebih baik,” tegas Piggott dalam pernyataannya.

    Kementerian Luar Negeri Iran belum memberikan komentarnya terhadap pembatasan yang diberlakukan oleh AS terhadap delegasinya tersebut.

    Namun diketahui bahwa perekonomian menjadi tantangan utama bagi para ulama yang berkuasa di Iran, yang khawatir akan munculnya kembali unjuk rasa yang meletus sejak tahun 2017 oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah yang marah atas meningkatnya kemiskinan akibat sanksi, salah urus, dan korupsi.

    Meskipun menyimpan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap AS, khususnya Presiden Donald Trump, Teheran semakin khawatir bahwa kemarahan publik yang meningkat atas kesulitan ekonomi dapat melemahkan pemerintahan.

    Oleh karena itu, terlepas dari sikap keras kepala para pemimpin ulama Iran di depan publik, Teheran lebih memilih jalur diplomasi untuk menyelesaikan perselisihan puluhan tahun dengan Barat mengenai program nuklirnya.

    AS, sekutu-sekutunya di Eropa, dan Israel menuduh Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Teheran telah berulang kali membantah tuduhan itu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Mikrofon Prabowo Mati Saat Pidato di Sidang PBB, Kemenlu: Karena Batas Waktu

    Mikrofon Prabowo Mati Saat Pidato di Sidang PBB, Kemenlu: Karena Batas Waktu

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengklarifikasi bahwa penyebab mikrofon Presiden Prabowo Subianto mati saat berpidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) adalah karena alasan prosedural mengenai batas waktu.

    Saat menyampaikan pernyataannya di hadapan pertemuan tingkat tinggi PBB terkait isu Palestina dan solusi dua negara di Markas PBB New York, Senin waktu setempat, pelantang suara yang digunakan Presiden RI tiba-tiba terputus setelah ia menyampaikan kalimat “Kami bersedia menyediakan pasukan perdamaian”.

    “Terdapat aturan prosedur bahwa setiap negara mendapat kesempatan 5 menit. Apabila pidato lebih dari 5 menit maka mikrofon akan dimatikan,” kata Direktur Informasi dan Media Kemlu RI Hartyo Harkomoyo dikutip dari Antara pada Selasa (23/9/2025).

    Dia menyampaikan bahwa setiap pertemuan PBB memiliki aturan tersendiri, seperti aturan alokasi waktu yang diberikan bagi setiap anggota delegasi untuk menyampaikan pandangan mereka di hadapan sidang.

    Karena melebihi batas waktu yang ditentukan tersebut, ucap dia, suara Prabowo tiba-tiba terputus dan tidak muncul dalam siaran langsung SMU PBB yang dipantau masyarakat sedunia.

    Namun demikian, Hartyo memastikan bahwa presiden RI menyampaikan pidatonya dengan cukup lantang sehingga delegasi SMU PBB masih dapat mendengar suaranya meski tanpa mikrofon.

    “Meski mikrofon dimatikan, pidato Presiden Prabowo masih jelas terdengar oleh para delegasi di Aula Sidang Majelis Umum,” kata Direktur di Kemlu RI itu.

    Selain Presiden Prabowo yang berpidato di urutan kelima, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan diketahui juga mengalami mati mikrofon saat berpidato di urutan kedua dalam agenda yang sama.

    Merespons kejadian tersebut, Direktorat Komunikasi Turki mengungkapkan alasan yang sama bahwa mikrofon terputus secara otomatis apabila sambutan diberikan melampaui batas waktu 5 menit.

    Sebagaimana dilaporkan kantor berita Anadolu, Presiden Erdogan melampaui batas waktu dalam pidatonya karena ia sempat berhenti saat mendapat sambutan tepuk tangan dari hadirin SMU PBB.

    Dalam KTT soal Palestina yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi tersebut, 33 pemimpin delegasi yang mewakili negara dan perkumpulan negara seperti Uni Eropa dan Liga Arab, menyampaikan pandangan mereka tentang penyelesaian masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara yang ideal.

     

     

  • RI Harap Pengakuan Negara Palestina Percepat Realisasi Solusi Dua Negara

    RI Harap Pengakuan Negara Palestina Percepat Realisasi Solusi Dua Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengakuan sejumlah pihak terhadap negara Palestina diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam mencapai solusi dua negara (two state solution) di tengah konflik di Gaza.

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan, Indonesia mengapresiasi pengakuan terhadap Palestina yang dilakukan dalam forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Selasa (22/9/2025) waktu AS. Dia menuturkan, beberapa negara baru yang mengakui Palestina diantaranya adalah Inggris, Australia, Portugal, Kanada, dan Prancis. 

    Menurutnya, pengakuan dari negara-negara tersebut merupakan langkah yang benar di mata sejarah. Dia mengatakan, konflik Palestina-Israel di Gaza bukan hanya masalah politik, tetapi juga merupakan isu kemanusiaan.

    Sugiono berharap, bertambahnya pihak-pihak yang mengakui Palestina dapat semakin meningkatkan upaya dalam mencapai solusi dua negara.

    “Kita berharap dari pengakuan ini ada satu langkah konkret yang terbuka yang bakal mencapai solusi dua negara,”  kata Sugiono dalam Press Briefing yang disiapkan oleh kanal YouTube Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (23/9/2025).

    Adapun, Sugiono menyampaikan bahwa konferensi terkait isu Palestina diprakarsai oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud.

    Dalam konferensi tersebut, Sugiono menuturkan, Presiden Prabowo Subianto yang mendapat kesempatan berbicara dan membahas situasi yang memprihatinkan atas kekerasan serta kelaparan yang disebabkan oleh pendudukan di Gaza.

    “Apresiasi Indonesia, khususnya pada negara-negara yang memutuskan untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mendesak negara lain untuk segera mengakui negara Palestina sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di Timur Tengah.

    “Hanya solusi dua negara ini yang akan mengarah pada perdamaian. Kita harus menjamin kenegaraan bagi Palestina. Namun, Indonesia juga menyatakan bahwa begitu Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan untuk keamanan Israel,” tegas Prabowo. 

    Prabowo juga menegaskan pentingnya kredibilitas PBB dalam menyelesaikan persoalan Palestina. Dia mengatakan bahwa pengakuan kenegaraan harus diiringi dengan peluang nyata menuju perdamaian yang adil dan abadi.

  • China Sebut Two State Solution Palestina Masih Butuh Kesepakatan Global

    China Sebut Two State Solution Palestina Masih Butuh Kesepakatan Global

    Jakarta –

    Pemerintah China menyampaikan solusi dua negara demi mencapai perdamaian di Palestina masih membutuhkan konsensus global. Hal ini menyusul pengakuan oleh Inggris, Kanada dan Australia terhadap status Palestina.

    “Solusi dua negara harus tetap menjadi penyelesaian, yang membutuhkan lebih banyak konsensus global dan tidak ada tindakan sepihak yang mengikis fondasi solusi dua negara tersebut,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing dilansir Antara, Selasa (23/9/2025).

    “Mengakhiri konflik lebih awal dan mencapai perdamaian abadi merupakan hal yang diinginkan rakyat Palestina, Israel dan publik di seluruh Timur Tengah. Ini juga merupakan tugas mendesak bagi komunitas internasional,” tambah Guo Jiakun.

    Gaza, menurut Guo Jiakun, adalah milik rakyat Palestina dan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina.

    “China percaya bahwa menghadapi situasi saat ini, gencatan senjata komprehensif di Gaza harus diupayakan dan bencana kemanusiaan harus diatasi dengan urgensi yang maksimal,” kata Guo Jiakun.

    Negara yang memiliki pengaruh khusus terhadap Israel perlu mengambil tanggung jawab, lanjut Guo Jiakun tanpa menyebut negara tertentu.

    “Prinsip ‘Palestina memerintah Palestina’ harus dipatuhi dan hak-hak nasional Palestina yang sah dijamin dalam pengaturan tata kelola dan rekonstruksi pascakonflik. China siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk tetap berkomitmen pada gencatan senjata di Gaza, dengan tegas mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kembali hak-hak nasional mereka yang sah,” tegas Guo Jiakun.

    Diketahui, pada Minggu (21/9) lalu, tiga negara mengakui Palestina sebagai negara. Pertama ialah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang mengumumkan negara tersebut secara resmi mengakui negara Palestina menjelang Sidang Umum PBB.

    “Menghadapi kengerian yang semakin meningkat di Timur Tengah, kami bertindak untuk menjaga kemungkinan perdamaian dan solusi dua negara,” kata Starmer dalam sebuah pernyataan video.

    Kedua, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, mengumumkan bahwa Kanada secara resmi mengakui negara Palestina, dan berjanji untuk bermitra dalam membangun perdamaian antara Palestina dan Israel.

    “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai bagi Negara Palestina dan Negara Israel,” tulis Carney di akun X, menjelang Sidang Umum PBB.

    Ketiga, Australia juga secara resmi mengakui kenegaraan Palestina berdasarkan pernyataan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.

    “Terhitung hari ini, Minggu, 21 September 2025, Persemakmuran Australia secara resmi mengakui Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata Albanese dalam sebuah pernyataan yang dibagikan di akun X.

    Albanese mengatakan bahwa dengan langkah tersebut, Australia “mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri.”

    Sebelumnya, Prancis, Belgia, Luksemburg, Malta, Portugal, Andorra, dan San Marino mengumumkan rencana serupa untuk mengakui Palestina di Sidang Umum PBB. Hingga kini, sekitar 150 negara telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/fca)

  • China: Gaza Milik Rakyat Palestina!

    China: Gaza Milik Rakyat Palestina!

    Jakarta –

    China menegaskan mendukung Palestina. China menegaskan wilayah Gaza milik Palestina.

    “Gaza adalah milik rakyat Palestina, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina,” kata Juru Bicara Kemlu China, Guo Jiakun dilansir Anadolu Agency, Selasa (23/9/2025).

    Guo meminta gencatan senjata segera berlangsung. Dia juga meminta pemerintahan Palestina yang baru harus diterapkan setelah konflik antara Hamas dengan Israel.

    “Prinsip bahwa Palestina harus diperintah oleh orang Palestina sendiri harus diterapkan, dan hak-hak nasional Palestina yang sah harus dijamin dalam pengaturan pemerintahan, dan rekonstruksi pasca-konflik, solusi dua negara harus ditegakkan,” katanya.

    Guo mengatakan China saat ini mendukung agar gencatan senjata di Gaza segera diwujudkan. Dia juga meminta negara yang mendukung aksi Israel di Gaza ikut bertanggung jawab.

    “Tiongkok berpandangan bahwa, mengingat keadaan saat ini, gencatan senjata komprehensif di Gaza harus diwujudkan dan bencana kemanusiaan harus diatasi dengan urgensi maksimal. Negara yang memiliki pengaruh khusus terhadap Israel perlu meningkatkan tanggung jawab mereka,” katanya.

    Selain itu, Guo juga menyatakan China bersedia untuk bekerja sama dengan komunitas internasional agar gencatan senjata segera tercipta. Dia berharap warga Palestina mendapatkan hak-haknya.

    “(China) tetap berkomitmen pada gencatan senjata di Gaza, dengan tegas mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kembali hak-hak nasional mereka yang sah,” ucapnya.

    (zap/imk)

  • Palestina Buka Kedubes di Inggris Usai Diakui Sebagai Negara

    Palestina Buka Kedubes di Inggris Usai Diakui Sebagai Negara

    London –

    Pelastina resmi membuka Kedutaan Besar (Kedubes) di London usai Inggris memberikan pengakuan. Bendera Palestina pun berkibar di London.

    Dilansir AFP, Selasa (23/9/2025), Kepala Misi Pelestina Husam Zomlot memuji pengakuan yang “sudah lama dinantikan” tersebut saat bendera dikibarkan di depan kerumunan di luar gedung di Hammersmith, London barat.

    Sambil mengangkat plakat bertuliskan “Kedutaan Besar Negara Palestina”, Zomlot mengatakan bahwa plakat tersebut akan segera dipasang, “sementara menunggu beberapa proses hukum dan birokrasi”.

    Zomlot menyebut langkah pengakuan tersebut sebagai “pengakuan atas ketidakadilan bersejarah” di tengah “penderitaan yang tak terbayangkan” bagi rakyat Palestina dalam perang di Gaza.

    Ia mengatakan pengakuan Inggris ini memiliki resonansi tersendiri karena Inggris berperan penting dalam meletakkan dasar bagi pembentukan Negara Israel pada tahun 1948, melalui Deklarasi Balfour tahun 1917.

    Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper mengatakan Otoritas Palestina kini dapat “mendirikan kedutaan besar dan duta besar di Inggris”.

    “Kami akan menetapkan langkah-langkah diplomatik dengan Otoritas Palestina, akan ada serangkaian tahapan dan proses yang berbeda untuk dilalui,” ujar Cooper kepada BBC.

    “Di sisi praktis, hal terpenting adalah bahwa hal itu menjadi bagian dari proses tersebut untuk memastikan semua pihak terus berupaya mencapai solusi dua negara,” tambahnya.

    Ketika ditanya kapan konsulat Inggris di Yerusalem timur akan menjadi kedutaan, Cooper mengatakan bahwa kedutaan tersebut telah ada lebih lama daripada negara Israel, “jadi untuk saat ini akan tetap ada, dan kami akan menetapkan proses diplomatik dengan Otoritas Palestina”.

    Menyusul pengumuman hari Minggu, Kementerian Luar Negeri Inggris memperbarui halaman saran perjalanannya untuk menghapus referensi “Wilayah Palestina yang Diduduki”, menggantinya dengan “Palestina”.

    (lir/lir)

  • China Tegaskan Gaza Milik Rakyat Palestina!

    China Tegaskan Gaza Milik Rakyat Palestina!

    China melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun menegaskan bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina. Hal ini disampaikan saat membahas eskalasi konflik Palestina-Israel dalam beberapa hari terakhir.

    Guo juga menyampaikan bahwa dalam situasi saat ini, harus ada rasa urgensi yang sangat mendesak untuk mengupayakan gencatan senjata komprehensif di Gaza.

  • Palestina Sambut Baik Pengakuan Prancis: Keputusan Berani

    Palestina Sambut Baik Pengakuan Prancis: Keputusan Berani

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan negaranya mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Palestina menyambut baik pengakuan itu.

    “Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat menyambut baik pengakuan Negara Palestina oleh Republik Prancis yang bersahabat,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina di Ramallah, seperti dilansir AFP, Selasa (23/9/2025).

    Palestina mengatakan pengakuan Prancis ini adalah keputusan yang bersejarah. Palestina menganggap Prancis mengambil keputusan yang berani.

    “Menganggapnya sebagai keputusan bersejarah dan berani yang konsisten dengan hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta mendukung upaya berkelanjutan untuk mencapai perdamaian dan menerapkan solusi dua negara,” jelasnya.

    Presiden Emmanuel Macron mengumumkan Prancis mengakui negara Pelestina. Hal itu disampaikan usai membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal solusi dua negara untuk perdamaian Palestina.

    KTT ini berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS), Senin (22/9/2025) siang waktu setempat. KTT ini diketuai oleh Prancis dan Arab Saudi. KTT ini juga disiarkan langsung melalui situs PBB.

    “Hari ini, saya menyatakan bahwa Prancis mengakui Negara Palestina,” ujar Macron.

    (lir/lir)

  • Israel: Kami Tak Akan Izinkan Kapal Bantuan ke Gaza Tembus Blokade

    Israel: Kami Tak Akan Izinkan Kapal Bantuan ke Gaza Tembus Blokade

    Israel –

    Israel menekankan mereka tidak akan mengizinkan armada bantuan yang menuju Gaza untuk menembus blokadenya atas wilayah Palestina. Israel menyebut tak akan membiarkan pelanggaran blokade laut.

    “Israel tidak akan mengizinkan kapal memasuki zona pertempuran aktif dan tidak akan membiarkan pelanggaran blokade laut yang sah,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir AFP, Selasa (23/9/2025).

    Israel menuduh Hamas mengorganisir armada tersebut untuk melayani tujuan kelompok militan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kapal-kapal tersebut akan diizinkan berlabuh di Ashkelon, tempat bantuan dapat dikirimkan ke Gaza.

    “Jika keinginan tulus para peserta armada adalah untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, alih-alih melayani Hamas, Israel meminta kapal-kapal tersebut untuk berlabuh di dermaga Ashkelon dan membongkar bantuan di sana, yang kemudian akan segera ditransfer secara terkoordinasi ke Jalur Gaza,” kata Kementerian tersebut.

    Armada Global Sumud, yang juga membawa sejumlah aktivis pro-Palestina terkemuka, termasuk aktivis iklim Swedia Greta Thunberg, berlayar ke Gaza awal bulan ini dari Tunisia setelah mengalami penundaan berulang kali.

    Armada ini bertujuan untuk mematahkan pengepungan Israel atas Gaza dan mengirimkan bantuan ke wilayah tersebut.

    Sebelum keberangkatannya, armada tersebut menyatakan bahwa dua kapalnya menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak.

    Israel memblokir dua upaya sebelumnya oleh para aktivis untuk mencapai Gaza melalui laut pada bulan Juni dan Juli.

    (lir/lir)

  • Pilihan Oke, Chemistry-nya Cocok dengan Prabowo

    Pilihan Oke, Chemistry-nya Cocok dengan Prabowo

    GELORA.CO – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM RI (Menkopolhukam) Mahfud MD menanggapi soal penunjukan Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI (Menkopolkam) yang baru.

    Adapun Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menkopolkam RI dalam reshuffle (perombakan) Kabinet Merah Putih jilid III di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

    Sebelumnya, kursi Menkopolkam RI diduduki Budi Gunawan yang dicopot dalam reshuffle kabinet jilid II pada Senin (8/9/2025) dan sempat dirangkap oleh Menteri Pertahanan RI (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin selama sembilan hari.

    Selain ditunjuk sebagai Menkopolkam RI, Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago juga dianugerahi kenaikan pangkat berupa Jenderal Kehormatan (Hor), sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian panjangnya di TNI.

    Djamari Chaniago sendiri sudah pensiun pada 2004 silam, serta dikenal sebagai perwira tinggi TNI AD yang pernah menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi pada 1997–1998 dan Wakil Kepala Staf TNI AD (1999–2000).

    Mahfud MD menilai, Djamari Chaniago adalah sosok yang tepat sebagai Menkopolkam RI.

    Sebab, purnawirawan TNI yang kini berusia 76 tahun tersebut adalah tokoh senior yang bisa menempati posisi senior pula sebagai Menteri Koordinator yang membawahi berbagai kementerian dan lembaga.

    “Menurut saya, tepat ya,” kata Mahfud MD, sebagaimana dikutip dari tayangan Terus Terang yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, Senin (22/9/2025).

    “Tepat dalam pengertian senioritas karena Menkopolkam itu kan membawahi beberapa kementerian, ada 14 kementerian lembaga yang di bawah itu,” jelasnya.

    “Jadi dia harus berada di atas, harus bersuara sehingga memberi warna yang sama kebijakan pemerintah terhadap kementerian yang dia bawa,” tambahnya.

    Mahfud MD juga menyebut Djamari Chaniago cocok jadi Menkopolkam RI karena lebih senior daripada Prabowo.

    Diketahui, Djamari Chaniago yang lahir di Padang, Sumatra Barat pada 8 April 1949 dan berusia 76 tahun, lebih tua dua tahun daripada Prabowo yang lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951.

    Menurut Mahfud MD, tugas sebagai Menkopolkam tidak sulit, hanya butuh keberanian untuk menyatukan opini yang beragam menjadi satu suara yang mewakili pemerintah.

    “Dan itu menurut saya, Pak Djamari Chaniago oke. Dia seorang Letjen pada saat pensiun dan menjadi jenderal ketika diangkat. Dan dia lebih senior dari Presiden Prabowo. Iya, dia lebih senior dari Presiden Prabowo,” papar Mahfud.

    “Jadi menurut saya oke, nggak sulit kok Menkopolkam itu, tinggal keberanian untuk berada di atas opini yang berserakan dan dia membuat opini yang mewakili keseluruhan opini pemerintahan,” sambungnya.

    Sebagai informasi, saat ini ada delapan kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenkopolkam RI pada Kabinet Merah Putih 2024-2029.

    Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. 

    Menurut Pasal 24 ayat (1) Perpres RI Nomor 139 Tahun 2024, delapan kementerian/lembaga tersebut adalah sebagai berikut: 

    Kementerian Dalam Negeri;Kementerian Luar Negeri;Kementerian Pertahanan;Kementerian Komunikasi dan Digital;Kejaksaan Agung Republik Indonesia;Tentara Nasional Indonesia;Kepolisian Negara Republik Indonesia;dan instansi lain yang dianggap perlu.

    Kemudian pada Pasal (2) disebutkan, instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikoordinasikan oleh Menkopolkam RI dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang politik dan keamanan.

    Chemistry yang bagus dengan Prabowo

    Mahfud MD juga menyebut bahwa sosok Djamari Chaniago sebagai Menkopolkam RI penting untuk menyerasikan langkah pemerintahan yang dipimpin Prabowo.

    Pakar hukum tata negara yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2008–2013 ini juga menilai, chemistry (perasaan saling terhubung) antara Djamari dan Prabowo cocok.

    Sehingga, Djamari dapat merepresentasikan Prabowo dalam kebijakannya.

    “Sangat penting ya. Pertama untuk menyerasikan langkah-langkah pemerintahan kita yang mewakili wajah Pak Prabowo sebagai presiden. Representasi Pak Prabowo dalam kebijakannya,” ujar Mahfud MD.

    “Dan untuk itu mungkin chemistry-nya cocok [dengan] Pak Prabowo, karena lebih kepada persoalan chemistry,” tambahnya.

    “Jadi bisa dan mungkin Pak Prabowo cukup hormatlah kepada Djamari karena kan lebih senior sedikit,” katanya.

    “Oleh sebab itu ya kita lihat saja bahwa kita ingin melihat Menkopolkam itu seperti elang yang ada di atas semua yang dibawahinya itu,” imbuhnya.

    “Lalu suarakan, ‘Ini loh Kominfo begini, kejaksaan begini, polisi begini, kasus ini kalau menimbulkan kontroversi penyelesaiannya begini, penjelasan publiknya begini.’ Nah, saya kira Pak DJamari oke,” tandas Mahfud.

    Sosok Djamari Chaniago

    Djamari Chaniago lahir di Padang, Sumatra Barat, pada 8 April 1949 dan merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1971.

    Ia resmi pensiun sebagai perwira tinggi (Pati) TNI AD pada 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal (Letjen).

    Sepanjang perjalanan kariernya, Djamari pernah menempati sejumlah jabatan strategis di tubuh TNI AD.

    Djamari tercatat pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) sejak Mei 1998 hingga November 1999.

    Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak November 1999 hingga Maret 2000.

    Karier Djamari makin moncer kala ia menduduki kursi jabatan sebagai Kepala Staf Umum TNI sejak Maret 2000 hingga Maret 2004.

    Djamari diketahui juga pernah menjadi bagian dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan bahwa Prabowo terbukti melakukan pelanggaran ketika terlibat dalam operasi penculikan sejumlah aktivis pada 1997-1998.

    Selain Djamari Chaniago, DKP tersebut terdiri dari Subagyo Hadisiswoyo dan Fachrul Razi sebagai ketua dan wakil ketua, lalu ada juga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agum Gumelar, Yusuf Kartanegara, dan Arie J. Kumaat.