Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Ada Wajah Prabowo di Tel Aviv Israel Berdampingan dengan Trump dan Netanyuhu, Kemlu Angkat Suara

    Ada Wajah Prabowo di Tel Aviv Israel Berdampingan dengan Trump dan Netanyuhu, Kemlu Angkat Suara

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Wajah Presiden Prabowo Subianto terpampang di baliho ibu kota Israel, Tel Aviv. Hal itu menuai sorotan.

    Di baliho tersebut, ada sejumlah tokoh dunia. Di antaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Perdana Menteri Israel Netanyahu.

    Selain itu ada Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, Raja Yordania Abdullah II, lalu Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman (MBS), Presiden Mesir Abdul Fattah as-Sisi, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

    “Mr. President Israel By YouTube Plan. Sela The Deal,” bunyi narasi baliho tersebut, dikutip Selasa (30/9/2025).

    Poster itu telah ditanggapi Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Melalui Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A Mulachela.

    “Kami sampaikan bahwa posisi Indonesia sangat clear bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel, baik melalui Abraham Accords atau yang platform lainnya,” kata Vahd Nabyl A Mulachela dikutip dari CNBC.

    “Kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” sambungnya.

    Hal serupa, kata dia, pernah ditegaskan Kemlu RI. Bahwa pemerintah RI akan mengakui Israel jika Palestina terlebih dahulu diakui kemerdekaannya.

    “Hal itu seperti yang pernah ditegaskan Menlu (Menteri Luar Negeri) RI bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” terangnya.
    (Arya/Fajar)

  • 5
                    
                        Kemlu RI Buka Suara Soal Viral Foto Prabowo Berjejer dengan PM Netanyahu di Baliho Israel
                        Nasional

    5 Kemlu RI Buka Suara Soal Viral Foto Prabowo Berjejer dengan PM Netanyahu di Baliho Israel Nasional

    Kemlu RI Buka Suara Soal Viral Foto Prabowo Berjejer dengan PM Netanyahu di Baliho Israel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Luar Negeri RI buka suara soal foto Presiden Prabowo Subianto yang terpampang di sebuah baliho di Israel berjejer bersama Perdana Menteri Israel, Netanyahu.
    Juru Bicara Kemenlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan, Indonesia tetap pada pendirian tidak akan mengakui Israel selama Palestina belum merdeka.
    Sebab itu, kata Yvonne, tidak ada pengakuan atau normalisasi, termasuk dalam baliho yang ditayangkan oleh Abraham Accords.
    “Posisi Indonesia sangat jelas bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata Yvonne dalam keterangannya, Selasa (30/9/2025).
    Dia mengatakan, penegasan ini juga pernah disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, sebelumnya.
    “Bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” tandasnya.
    Sebelumnya, sebuah foto baliho besar berlogo Abraham Shield di Tel Aviv, Israel, yang menampilkan foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto tengah viral di media sosial.
    Dalam baliho tersebut, Prabowo tampak berdiri bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, dan Raja Yordania Abdullah II.
    Terdapat pula foto Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman, Presiden Mesir Abdul Fattah as-Sisi, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
    Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berada di antara para pemimpin tersebut.
    Baliho itu juga memuat tulisan dalam bahasa Inggris yang berarti, “Pak Presiden, Israel berdiri di samping rencanamu”, yang dianggap sebagai dukungan Israel terhadap strategi Trump untuk Gaza pasca-perang.
    Setelah diunggah di akun X dengan
    username
    @AbrahamShield25 pada Minggu (28/9/2025), foto baliho yang telah dilihat lebih dari 2,9 juta kali itu memicu perdebatan di media sosial, termasuk dari kalangan warganet Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Wajah Prabowo di Papan Iklan, Kemlu: Tidak Ada Pengakuan dan Normalisasi Israel

    Viral Wajah Prabowo di Papan Iklan, Kemlu: Tidak Ada Pengakuan dan Normalisasi Israel

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merespons terkait dengan unggahan foto papan iklan yang menampilkan wajah Presiden Prabowo Subianto di Israel.

    Kemlu menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengakui dan melakukan normalisasi dengan Israel, kecuali Israel terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Yvonne mengatakan hal itu juga telah ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri RI bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

    Pernyataan tersebut disampaikan Kemlu dalam menanggapi baliho yang saat ini ramai di media sosial, di mana di dalam baliho tersebut Israel menyertakan foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

    “Posisi Indonesia sangat clear bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang dikutip dari Antara, Selasa (30/9/2025).

    Dalam unggahan akun X @AbrahamShield25, tertulis bahwa Koalisi Israel untuk Keamanan Regional telah meluncurkan kampanye papan reklame baru yang mendesak pemerintah untuk mendukung inisiatif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan memperluas Perjanjian Abraham.

    Dalam baliho itu, bersanding foto Presiden Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, para pemimpin Arab moderat, Presiden Indonesia serta Ketua Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, dengan pesan berbunyi: “Yes to Trump’s Plan – GET IT DONE.” 

    Koalisi tersebut—sebuah kelompok non-partisan yang terdiri dari 120 lebih pemimpin senior keamanan, kebijakan, dan ekonomi Israel—mengatakan usulan Trump sebagai langkah yang serius dan bertanggung jawab untuk mengubah kemajuan militer Israel menjadi terobosan diplomatik strategis dan menciptakan realitas baru di Gaza—tanpa Hamas.

  • Indonesia dan 7 Negara Lainnya Siap Kerja Sama dengan AS untuk Akhiri Perang di Gaza
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 September 2025

    Indonesia dan 7 Negara Lainnya Siap Kerja Sama dengan AS untuk Akhiri Perang di Gaza Nasional 30 September 2025

    Indonesia dan 7 Negara Lainnya Siap Kerja Sama dengan AS untuk Akhiri Perang di Gaza
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Indonesia bersama tujuh negara lainnya siap bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Gaza.
    Tujuh negara lainnya itu yakni Jordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Türkiye, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir.
    Hal ini disampaikan melalui pernyataan bersama menteri luar negeri delapan negara tersebut, yang diunggah di laman Kementerian Luar Negeri RI, kemlu.go.id, Selasa (30/9/2025).
    Dalam pernyataan bersama tersebut, delapan negara itu menyambut baik kepemimpinan Presiden AS Donald Trump, dalam upaya mengakhiri perang di Gaza.
    “Mereka menekankan pentingnya kemitraan dengan Amerika Serikat dalam mengamankan perdamaian di kawasan. Sejalan dengan itu, para menteri menyambut baik pengumuman Presiden Trump mengenai usulannya untuk mengakhiri perang, membangun kembali Gaza, mencegah pengungsian rakyat Palestina, dan memajukan perdamaian yang komprehensif, serta pengumumannya bahwa ia tidak akan mengizinkan aneksasi Tepi Barat,” tulis Kemenlu RI.
    Para menteri luar negeri dari delapan negara ini juga menegaskan kesiapan terlibat secara positif dengan cara menjamin perdamaian, keamanan, dan stabilitas bagi rakyat di kawasan.
    Selain itu, kedelapan negara tersebut juga berkomitmen bersama untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat guna mengakhiri perang di Gaza melalui kesepakatan komprehensif yang menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan yang cukup dan tak terbatas ke Gaza.
    Para menteri luar negeri ini juga mendesak agar tidak ada pengungsian warga Palestina, pembebasan sandera, serta mekanisme keamanan yang menjamin keamanan semua pihak.
    Salah satu yang diminta juga adalah mengarahkan penarikan mundur Israel dan membangun kembali Gaza serta menciptakan jalan bagi perdamaian yang adil berdasarkan solusi dua negara.
    “Yang mana Gaza terintegrasi sepenuhnya dengan Tepi Barat dalam negara Palestina sesuai dengan hukum internasional sebagai kunci untuk mencapai stabilitas dan keamanan regional,” tulis Kemenlu RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kakak Adik di Cianjur Jadi Tersangka TPPO, Korban Dijebak Modus Kawin Kontrak ke China

    Kakak Adik di Cianjur Jadi Tersangka TPPO, Korban Dijebak Modus Kawin Kontrak ke China

    Penasihat hukum Reni, Rangga Suria Danuningrat, mengakui proses hukum kasus tersebut berjalan sangat cepat.

    Keluarga korban didampingi tim penasihat hukum, baru melapor ke P3MI (dulu BP2MI) di Ruko Cisuda River pada Selasa (23/09/2025) lalu. Di hari yang sama, kasus ini langsung naik ke tingkat penyidikan.

    “Perburuan dan penangkapan pelaku dilakukan pada Kamis atau Jumat bersama personel Polda Jabar setelah mendapat surat perintah,” jelas Rangga.

    Ia memastikan bahwa kasus ini kini sepenuhnya dilimpahkan ke Polda Jabar untuk pendalaman lebih lanjut. Rangga menyatakan apresiasi tinggi atas respons cepat dari aparat penegak hukum.

    “Kami bersyukur dan menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada Kapolda Jabar beserta jajarannya, khususnya Unit V Subdit IV Ditreskrimum Polda Jawa Barat, serta Kapolres Sukabumi Kota. Ini adalah bukti nyata negara hadir untuk melindungi dan memberikan rasa keadilan, terutama bagi kaum miskin dan marginal yang menjadi korban TPPO,” ungkapnya.

    Selain proses pidana, tim kuasa hukum juga tengah menyiapkan langkah gugatan perdata terhadap para tersangka setelah vonis pengadilan. Namun, fokus utama saat ini adalah pemulangan korban.

    “Kami sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak. Jika sudah ada sinyal dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), kami siap menjemput Reni di bandara,” ujar Rangga.

    Langkah diplomatik KJRI akan menunggu surat resmi dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) yang kabarnya sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

    Berdasarkan surat pengaduan dari P3MI beberapa waktu lalu, surat pengaduan ini menjadi dasar gerak resmi KemenP2MI dan Kemenlu.

  • Visanya Dicabut AS, Presiden Kolombia Bilang ‘I Don’t Care’

    Visanya Dicabut AS, Presiden Kolombia Bilang ‘I Don’t Care’

    New York

    Presiden Kolombia Gustavo Petro mengaku tak peduli dengan keputusan Amerika Serikat (AS) untuk mencabut visanya. Dia menuduh Washington melanggar hukum internasional atas kritiknya terhadap perang Israel di Gaza.

    Dilansir Reuters, Minggu (28/9/2025), AS menyatakan akan mencabut visa Petro setelah dia turun ke jalan di New York pada Jumat (26/9) untuk bergabung dengan demonstrasi pro-Palestina dan mendesak tentara AS untuk tidak mematuhi perintah Presiden Donald Trump.

    “Saya tidak lagi memiliki visa untuk bepergian ke Amerika Serikat. Saya tidak peduli. Saya tidak membutuhkan visa karena saya bukan hanya warga negara Kolombia tetapi juga warga negara Eropa, dan saya benar-benar menganggap diri saya sebagai orang bebas di dunia,” kata Petro di media sosial.

    “Mencabut visa karena mengecam genosida menunjukkan AS tidak lagi menghormati hukum internasional,” tambahnya.

    Petro, yang berbicara di hadapan kerumunan demonstran pro-Palestina di luar markas besar PBB di New York, menyerukan pembentukan pasukan bersenjata global dengan prioritas untuk membebaskan warga Palestina dan mendesak tentara AS ‘untuk tidak mengarahkan senjata mereka kepada orang-orang. Jangan patuhi perintah Trump. Patuhi perintah kemanusiaan’.

    Departemen Luar Negeri AS mengunggah di X bahwa mereka akan ‘mencabut visa Petro karena tindakannya yang sembrono dan menghasut’. Kementerian Luar Negeri Kolombia mengatakan pencabutan visa sebagai senjata diplomatik bertentangan dengan semangat PBB yang melindungi kebebasan berekspresi dan menjamin independensi negara-negara anggota di acara-acara PBB.

    “PBB harus mencari negara tuan rumah yang sepenuhnya netral yang akan memungkinkan Organisasi itu sendiri untuk mengeluarkan izin memasuki wilayah negara tuan rumah baru tersebut,” kata kementerian tersebut.

    Petro bukanlah presiden Kolombia pertama yang visa AS-nya dicabut. Pada tahun 1996, visa Presiden Ernesto Samper saat itu dibatalkan karena skandal politik yang melibatkan tuduhan bahwa kartel narkoba Cali telah mendanai kampanye kepresidenannya.

    Hubungan antara Bogota dan Washington telah merenggang sejak Trump kembali menjabat. Awal tahun ini, Petro memblokir penerbangan deportasi dari AS, yang memicu ancaman tarif dan sanksi. Kedua belah pihak kemudian mencapai kesepakatan.

    Pada bulan Juli, kedua negara menarik duta besar mereka setelah Petro menuduh pejabat AS merencanakan kudeta, sebuah klaim yang disebut Washington tidak berdasar.

    Israel telah berulang kali membantah tuduhan genosida atas tindakannya di Gaza dan mengklaim mereka bertindak untuk membela diri. Gambar-gambar warga Palestina yang kelaparan, termasuk anak-anak, telah memicu kemarahan global terhadap serangan Israel di Gaza yang telah menewaskan 65.000 orang.

    Serang Israel juga menyebabkan seluruh penduduk di wilayah tersebut mengungsi. Sejumlah pakar hak asasi manusia, akademisi, dan penyelidikan PBB mengatakan hal ini merupakan genosida.

    Israel menyebut tindakannya sebagai pembelaan diri setelah serangan Hamas pada Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/imk)

  • Tambah Lagi, San Marino Akui Negara Palestina Saat Sidang PBB

    Tambah Lagi, San Marino Akui Negara Palestina Saat Sidang PBB

    Jakarta

    San Marino mengumumkan secara resmi mengakui eksistensi negara Palestina. Pengumuman itu disampaikan Menteri Luar Negeri San Marino, Luca Beccari, saat berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dilansir Al Jazeera, Minggu (28/9/2025), Beccari menyampaikan pidato di markas PBB pada Sabtu (27/9) waktu New York, Amerika Serikat. Beccari menyatakan San Marino mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

    “Kami secara resmi mengakui Negara Palestina sebagai negara berdaulat dan merdeka dengan batas-batas yang aman dan diakui secara internasional, sejalan dengan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa,” katanya.

    Dia mengatakan memiliki negara yang merdeka merupakan hak dari warga Palestina. “Memiliki negara adalah hak rakyat Palestina,” tambahnya.

    Dengan lebih dari 80 persen komunitas internasional kini mengakui Negara Palestina, tekanan diplomatik terhadap Israel semakin meningkat seiring dengan berlanjutnya perang di Gaza. Sejauh ini lebih dari 65.500 warga Palestina telah tewas dan wilayah Gaza telah berubah menjadi puing-puing.

    Sejumlah negara saat ini telah secara resmi mengakui negara Palestina. Beberapa negara Barat yang mengambil sikap tersebut mulai dari Inggris, Prancis, Kanada, Portugal, hingga Australia.

    12 Negara Dukungan Finansial untuk Palestina

    Sebanyak 12 negara, termasuk Inggris, Prancis, Jepang, Arab Saudi dan Spanyol, saat ini juga telah mengumumkan koalisi baru untuk mendukung Otoritas Palestina secara finansial. Dukungan ini diberikan saat Otoritas Palestina sedang kekurangan pendanaan karena Israel menahan pendapatan pajak mereka.

    Kementerian Luar Negeri Spanyol dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (27/9), menyebut koalisi baru itu bernama “Koalisi Darurat untuk Keberlanjutan Keuangan Otoritas Palestina”.

    “Dibentuk sebagai respons terhadap krisis keuangan yang mendesak dan belum pernah terjadi sebelumnya (yang dihadapi Otoritas Palestina),” sebut Kementerian Luar Negeri Spanyol menjelaskan alasan pembentukan koalisi tersebut.

    Koalisi tersebut, menurut Kementerian Luar Negeri Spanyol, bertujuan untuk menstabilkan keuangan badan yang berbasis di Ramallah tersebut, mempertahankan kemampuannya untuk memerintah, menyediakan layanan-layanan penting, dan menjaga keamanan.

    “Semuanya sangat diperlukan bagi stabilitas regional dan untuk menjaga solusi dua negara,” sebut pernyataan Kementerian Luar Negeri Spanyol itu.

    Pernyataan itu juga menyebutkan “kontribusi keuangan yang signifikan” di masa lalu dan janji “dukungan berkelanjutan” dari koalisi tersebut.

    Koalisi 12 negara itu terdiri atas Inggris, Prancis, Jepang, Arab Saudi, Spanyol, Belgia, Denmark, Islandia, Irlandia, Norwegia, Slovenia, dan Swiss.

    (ygs/imk)

  • Tiga Teror Misterius Dialami Keluarga Usai Diplomat Arya Daru Meninggal

    Tiga Teror Misterius Dialami Keluarga Usai Diplomat Arya Daru Meninggal

    Liputan6.com, Jakarta Kuasa hukum keluarga almarhum diplomat Arya Daru Pangayunan, Nicholay Aprilindo membeberkan tiga dugaan teror yang dialami keluarga almarhum Arya Daru. Teror ini terjadi setelah kepergian Arya Daru.

    “Pertama adalah teror amplop cokelat yang diterima usai tahlil pada 9 Juli pukul 21.00 WIB yang berisikan tiga simbol berupa hati, bintang dan bunga kamboja terbuat dari styrofoam,” kata Nicholay saat mendampingi istri almarhum Daru, Meta Ayu Puspitantri konferensi pers, Yogyakarta, Sabtu (27/09/2025).

    Teror kedua, terjadi pada 27 Juli di mana keluarga mendapati makam almarhum Daru dalam kondisi diacak-acak.

    Kemudian pada September ini, keluarga mendapati kembali makam almarhum ditaburi bunga mawar merah yang membentuk garis.

    “Itulah beberapa teror yang dialami keluarga. Ini adalah suatu clue atau pesan, yang bagi saya satu pesan dari pihak tertentu pada pihak keluarga istri, orang tua almarhum agar takut,” ucapnya.

    Saat ini Nicholay menegaskan pihak keluarga, mulai dari istri, anak, orang tua dan mertua almarhum Daru sudah didatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan sudah masuk dalam daftar perlindungan.

    Sebagai kuasa hukum, pihaknya juga sudah melakukan langkah-langkah hukum dengan menyurati Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang ditembuskan ke Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa Komisi di DPR RI seperti komisi I, komisi III serta komisi XIII.

    Dari Kementerian Luar Negeri, Nicholay menegaskan pihaknya mendapatkan tanggapan positif. Menurutnya hal ini wajar karena Kemenlu memiliki kepentingan atas peristiwa misterius meninggalnya satu diplomat muda mereka. Kehadiran pengacara dinilai akan membantu kasus ini segera terungkap.

    “Kami juga mendapatkan surat dari Mabes Polri yang mendisposisikan kepada Bareskrim untuk memberikan antesi kepada Polda Metro Jaya, untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait kematian Daru,” terangnya.

    Dia sangat berharap pengungkapan kasus ini ditangani Mabes Polri agar lebih komprehensif. Nicholay memastikan asistensi itu diberikan Bareskrim Polri.

    “Kami melihat segala bukti-bukti harus diungkap seterang cahaya. Kami meyakini dalam peristiwa ini tidak ada kejahatan yang sempurna dan kami sudah melakukan berbagai upaya hukum. Termasuk meminta agar tidak lagi mengkabarkan almarhum dengan framing negatif,” tegasnya.

  • Istri Arya Daru Berharap Kematian Suaminya Diusut Secara Tuntas dan Transparan

    Istri Arya Daru Berharap Kematian Suaminya Diusut Secara Tuntas dan Transparan

    Bisnis.com, JAKARTA – Istri diplomat muda Kementerian Luar Negeri RI Arya Daru Pangayunan, Meta Ayu Puspitantri, meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan kasus kematian suaminya di rumah kos kawasan Menteng, Jakarta Pusat, diusut secara tuntas dan transparan.

    “Kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan Bapak Menlu, saya hanya bisa berharap dan memohon agar kasus ini dapat selesai dengan baik, jujur, dan transparan,” ujar Meta Ayu saat konferensi pers di Yogyakarta, Sabtu.

    Meta Ayu yang akrab disapa Pita mengaku masih sulit menerima kenyataan kehilangan suaminya.

    “Sebenarnya sampai sekarang pun, saya pribadi masih merasa ini seperti mimpi, ya. Saya tahu, ini memang kenyataan, tapi ada bagian dari diri saya yang ini seperti mimpi,” ujar Pita yang untuk pertama kalinya tampil di hadapan publik.

    Menurutnya, Arya Daru adalah pribadi yang penuh kesabaran, mampu menahan amarah, dan selalu menjaga perkataan agar tidak menyakiti orang lain. Nilai itu membuat banyak orang merasakan kebaikan almarhum.

    “Sebegitu berharganya Mas Daru bagi saya, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi keluarga, dan saya sangat meyakini bagi teman-teman yang pernah berinteraksi langsung dengan Mas Daru, secara tulus pasti merasakan kebaikan beliau,” ujarnya.

    Menurut Pita, hati nurani amat penting dalam pengungkapan kasus kematian suaminya sehingga diharapkan tidak diabaikan dalam mencari kebenaran.

    “Hakikatnya, Allah menciptakan hati nurani di hati masing-masing setiap orang. Saya mewakili diri saya, keluarga, dan anak-anak, berharap semoga hati nurani itu tidak sepenuhnya dihilangkan,” tambahnya.

    Penasihat hukum keluarga Arya Daru, Nicholay Aprilindo, mengatakan tampilnya Pita untuk kali pertama ke publik merupakan hasil pendampingan panjang karena yang bersangkutan mengalami trauma mendalam.

    Ia menjelaskan bahwa sebelum meninggal, Arya Daru dan keluarga besar sedang menyiapkan keberangkatan ke Finlandia, menyusul penugasan barunya sebagai sekretaris dua di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Helsinki.

    Seluruh dokumen dan biaya perjalanan disebut sudah lengkap, termasuk visa dan paspor bagi istri, anak-anak, hingga orang tua dan mertua.

    “Mereka akan segera berangkat pada tanggal 31 Juli. Di mana tanggal 30 Juli semua keluarga diharapkan sudah dapat berangkat, berkumpul di Jakarta,” jelasnya.

    Menurut Nicholay, hal itu menimbulkan tanda tanya besar bagi keluarga mengenai kesimpulan penyidik Polda Metro Jaya yang menyebut kematian Arya Daru tanpa keterlibatan pihak lain.

    “Kasus ini tidak boleh menjadi dark case, tidak boleh menguap atau dianggap sepele karena ini menyangkut seorang diplomat, aparatur negara dari Kementerian Luar Negeri,” tegas Nicholay.

    Pihak keluarga, kata dia, menginginkan ada penyelidikan lanjutan agar kasus tersebut bisa terungkap seterang-terangnya.

    Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia dengan kondisi kepala terlilit plakban di kamar 105 Guest House Gondia, Menteng, Jakarta Pusat, pada 8 Juli 2025.

    Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyimpulkan kematian tersebut tanpa keterlibatan orang lain.

    Pemeriksaan toksikologi tidak menemukan zat berbahaya, sementara Pusat Laboratorium Forensik Polri menyatakan tidak ada DNA maupun sidik jari selain milik Arya Daru di lokasi kejadian.

  • Istri Arya Daru Minta Presiden dan Kapolri Bantu Usut Tuntas Kasus Kematian sang Suami

    Istri Arya Daru Minta Presiden dan Kapolri Bantu Usut Tuntas Kasus Kematian sang Suami

    Yogyakarta (beritajatim.com)– Meta Ayu Puspitantri, istri diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan, akhirnya angkat bicara setelah tiga bulan kepergian sang suami.

    Dalam konferensi pers di  kafe kawasan Ngeksigondo Yogyakarta, Sabtu (27/9/2025), Meta mengaku masih sulit menerima kenyataan pahit tersebut.

    “Rasanya masih seperti mimpi, meski saya tahu ini kenyataan,” tuturnya dengan mata berkaca-kaca.

    Ia mengenang Arya Daru sebagai pribadi penyabar yang selalu mampu meredakan amarah dan memberi solusi menenangkan.

    Meta juga menyampaikan, dari sosok suaminya ia belajar pentingnya menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain. “Itu yang terus saya pegang,” ujarnya.

    Kisah Persahabatan Sejak Usia 10 Tahun

    Meta menceritakan perjalanan panjang hubungannya dengan Daru. Mereka pertama kali bertemu saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Meta yang baru pindah ke SD Serayu 2 langsung bersahabat dengan Daru.

    “Pagi sampai siang kami ketemu di sekolah, sore sering sepedaan bareng,” kenangnya.

    Hubungan itu berlanjut hingga remaja. Saat SMP, Daru kerap menyempatkan waktu menemuinya.

    “Alhamdulillah sampai akhir rumah tangga kami tanpa konflik,” ucap Meta

    Permintaan Keadilan

    Meta menyampaikan  pihaknya sangat berharap  agar Presiden RI Prabowo Subianto, Kapolri, dan Menteri Luar Negeri memberikan perhatian penuh pada kasus ini. Meta berharap mereka mampu  membantu untuk mempermudah dalam pengusutan kasus kematian sang suami sehingga kasus tersebut mendapatkan titik temu

    “Mas Daru begitu berharga bagi saya, anak-anak, keluarga, dan teman-temannya. Kami ingin kebenaran terungkap secara transparan,” tegasnya.

    Misteri Kematian Masih Menggantung

    Arya Daru ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2025). Ia diketahui berasal dari Sleman, DIY, dan bertugas di Jakarta. Kematian diplomat muda ini sempat diwarnai spekulasi bahwa Daru pernah berniat bunuh diri. Namun, pihak keluarga melalui kuasa hukum membantah keras isu tersebut.

    “Tidak benar. Pada 2013, Daru justru sedang bertugas di Myanmar menangani kasus perdagangan manusia bersama LPSK,” jelas kuasa hukum keluarga, Dwi, dalam pernyataan di Jakarta (16/9/2025).

    Menurutnya, pencarian Daru di situs terkait bunuh diri kala itu semata-mata untuk memahami pola pikir korban, bukan karena keinginan pribadi.

    Kasus kematian Arya Daru hingga kini masih menjadi misteri. Pihak keluarga berharap ada penyelidikan menyeluruh demi menemukan titik terang. [aje]