Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Geger Lagi AS-Venezuela, Kali Ini Urusan Kapal Tanker

    Geger Lagi AS-Venezuela, Kali Ini Urusan Kapal Tanker

    Jakarta –

    Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela lagi-lagi terjadi. Belum selesai ribut-ribut masalah perperangan terhadap narkoba, kini kedua negara bersitegang perihal kapal tanker.

    Dilansir AFP, Kamis (11/12/2025), keributan ini terjadi usai Amerika Serikat menyita sebuah kapal tanker minyak berukuran sangat besar di lepas pantai Venezuela. Penyitaan ini membuat Venezuela naik pitam.

    Pengumuman penyitaan kapal tanker oleh AS itu diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Penyitaan kapal tanker itu diperkirakan akan memicu kenaikan harga minyak.

    “Kami baru saja menyita sebuah kapal tanker di lepas pantai Venezuela, sebuah kapal tanker besar, sangat besar — yang terbesar yang pernah disita, sebenarnya,” kata Trump saat berbicara di awal pertemuan meja bundar dengan para pemimpin bisnis di Gedung Putih, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12/2025).

    “Dan hal-hal lainnya sedang terjadi, jadi Anda akan melihatnya nanti dan Anda akan membicarakannya nanti dengan beberapa orang lainnya,” imbuhnya dalam pertemuan yang digelar pada Rabu (10/12) waktu setempat.

    Trump tidak menjelaskan lebih lanjut soal penyitaan kapal tanker di dekat Venezuela tersebut.

    Jaksa Agung AS Pam Bondi, dalam pernyataan terpisah seperti dilansir Reuters, mengatakan bahwa AS telah mengetahui jika kapal tanker itu digunakan untuk mengangkut minyak yang dikenai sanksi dari Venezuela dan Iran.

    “Selama bertahun-tahun, kapal tanker minyak tersebut telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat karena keterlibatannya dalam jaringan pengiriman minyak ilegal yang mendukung organisasi-organisasi teroris asing,” ucap Bondi dalam pernyataan via media sosial X.

    Kapal patroli Angkatan Laut Venezuela mengawal kapal tanker Yoselin, yang berbendera Panama, di dekat kilang minyak El Palito. (Foto: AFP)

    Dia juga mengonfirmasi bahwa penyitaan itu terjadi di lepas pantai Venezuela.

    Pengumuman ini disampaikan saat pemerintahan Trump semakin meningkatkan tekanan pada Presiden Venezuela Nicolas Maduro, dengan mengerahkan armada kapal perang dan kapal induk terbesar di dunia atas dalih memerangi perdagangan narkoba.

    AS juga melancarkan serangan-serangan mematikan terhadap lebih dari 20 kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di kawasan tersebut. Total sedikitnya 87 orang tewas akibat rentetan serangan Washington sejak September lalu.

    Penyitaan kapal tanker ini dinilai menandakan upaya baru dan semakin intensif oleh AS dalam mengejar minyak Venezuela, sumber pendapatan utama negara itu.

    Tiga pejabat AS, yang enggan disebut namanya, seperti dikutip Reuters, mengatakan bahwa operasi penyitaan itu dipimpin oleh Penjaga Pantai AS. Mereka tidak menyebutkan nama kapal tanker yang disita, bendera negara mana yang dikibarkan kapal itu, atau lokasi pasti penyitaan tersebut.

    Namun, kelompok manajemen risiko maritim Inggris, Vanguard, melaporkan bahwa kapal tanker Skipper diyakini telah disita di lepas pantai Venezuela pada Rabu (10/12) pagi waktu setempat. AS telah menjatuhkan sanksi terhadap kapal itu karena, menurut Washington, terlibat dalam perdagangan minyak Iran ketika kapal itu masih bernama Adisa.

    Venezuela Berang

    Venezuela mengomentari pengumuman Donald Trump soal penyitaan kapal tanker minyak di lepas pantainya. Otoritas Caracas menuduh Washington telah melakukan “pencurian secara terang-terangan” dan “pembajakan internasional”.

    Kementerian Luar Negeri Venezuela, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12), memberikan reaksi keras terhadap penyitaan kapal tanker yang terjadi di dekat wilayahnya tersebut.

    “Venezuela mengecam keras dan mengutuk apa yang merupakan pencurian terang-terangan dan tindakan pembajakan internasional, yang diumumkan secara terbuka oleh Presiden Amerika Serikat,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Venezuela.

    Sementara itu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro melontarkan tuntutan agar Amerika Serikat (AS) mengakhiri intervensi ilegal terhadap negaranya. Tuntutan ini disampaikan Maduro setelah penyitaan kapal tanker.

    “Dari Venezuela, kami meminta dan menuntut diakhirinya intervensionisme ilegal dan brutal oleh pemerintah Amerika Serikat di Venezuela dan di Amerika Latin,” kata Maduro saat berbicara di hadapan pendukungnya di Caracas, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12).

    “Kami menolak intervensionisme, menolak rencana destabilisasi untuk perubahan rezim. Biarkan pemerintah AS fokus pada pemerintahan negaranya sendiri,” cetus Maduro.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/isa)

  • Presiden Venezuela Tuntut AS Setop Intervensi Ilegal

    Presiden Venezuela Tuntut AS Setop Intervensi Ilegal

    Caracas –

    Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang sedang menghadapi tekanan, melontarkan tuntutan agar Amerika Serikat (AS) mengakhiri intervensi ilegal terhadap negaranya. Tuntutan ini disampaikan Maduro setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan penyitaan kapal tanker minyak di lepas pantai Venezuela.

    Beberapa bulan terakhir, Caracas terlibat ketegangan dengan Washington setelah pemerintahan Trump mengerahkan aset militer dalam skala besar di kawasan Karibia, tepatnya di dekat wilayah Venezuela, yang memicu kekhawatiran akan serangan militer.

    “Dari Venezuela, kami meminta dan menuntut diakhirinya intervensionisme ilegal dan brutal oleh pemerintah Amerika Serikat di Venezuela dan di Amerika Latin,” kata Maduro saat berbicara di hadapan pendukungnya di Caracas, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12/2025).

    “Kami menolak intervensionisme, menolak rencana destabilisasi untuk perubahan rezim. Biarkan pemerintah AS fokus pada pemerintahan negaranya sendiri,” cetus Maduro.

    Pernyataan itu disampaikan Maduro setelah Trump, dalam pengumuman pada Rabu (10/12), mengatakan AS baru saja menyita sebuah kapal tanker minyak berukuran sangat besar di lepas pantai Venezuela.

    Dia menyebut kapal tanker itu sebagai “yang terbesar yang pernah disita”, namun tidak menyebut nama maupun asal negara dari kapal itu.

    Jaksa Agung AS Pam Bondi, dalam pernyataan terpisah seperti dilansir Reuters, mengatakan bahwa AS telah mengetahui jika kapal tanker itu digunakan untuk mengangkut minyak yang dikenai sanksi dari Venezuela dan Iran.

    Kementerian Luar Negeri Venezuela sebelumnya memberikan reaksi keras terhadap penyitaan kapal tanker yang terjadi di dekat wilayahnya tersebut.

    “Venezuela mengecam keras dan mengutuk apa yang merupakan pencurian terang-terangan dan tindakan pembajakan internasional, yang diumumkan secara terbuka oleh Presiden Amerika Serikat,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Venezuela.

    Pengumuman soal penyitaan kapal tanker itu disampaikan saat pemerintahan Trump semakin meningkatkan tekanan terhadap Maduro, dengan mengerahkan armada kapal perang dan kapal induk terbesar di dunia atas dalih memerangi perdagangan narkoba.

    AS juga melancarkan serangan-serangan mematikan terhadap lebih dari 20 kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di kawasan tersebut. Total sedikitnya 87 orang tewas akibat rentetan serangan Washington sejak September lalu.

    Maduro mengkhawatirkan operasi militer AS itu merupakan bagian dari rencana untuk menggulingkan dirinya dan mengendalikan minyak Venezuela.

    Tonton juga video “Presiden Venezuela Joget ala Trump, Tolak Perang Lawan AS”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Venezuela Kecam AS Sita Kapal Tanker: Pencurian Terang-terangan!

    Venezuela Kecam AS Sita Kapal Tanker: Pencurian Terang-terangan!

    Caracas –

    Venezuela mengomentari pengumuman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal penyitaan kapal tanker minyak di lepas pantainya. Otoritas Caracas menuduh Washington telah melakukan “pencurian secara terang-terangan” dan “pembajakan internasional”.

    Trump, dalam pengumuman pada Rabu (10/12), mengatakan AS baru saja menyita sebuah kapal tanker minyak berukuran sangat besar di lepas pantai Venezuela. Dia menyebut kapal tanker itu sebagai “yang terbesar yang pernah disita”, namun tidak menyebut nama maupun asal negara dari kapal itu.

    Kementerian Luar Negeri Venezuela, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12/2025), memberikan reaksi keras terhadap penyitaan kapal tanker yang terjadi di dekat wilayahnya tersebut.

    “Venezuela mengecam keras dan mengutuk apa yang merupakan pencurian terang-terangan dan tindakan pembajakan internasional, yang diumumkan secara terbuka oleh Presiden Amerika Serikat,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Venezuela.

    Trump mengumumkan penyitaan kapal tanker itu saat berbicara di awal pertemuan meja bundar dengan para pemimpin bisnis di Gedung Putih. Namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal penyitaan tersebut.

    Jaksa Agung AS Pam Bondi, dalam pernyataan terpisah seperti dilansir Reuters, mengatakan bahwa AS telah mengetahui jika kapal tanker itu digunakan untuk mengangkut minyak yang dikenai sanksi dari Venezuela dan Iran.

    “Selama bertahun-tahun, kapal tanker minyak tersebut telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat karena keterlibatannya dalam jaringan pengiriman minyak ilegal yang mendukung organisasi-organisasi teroris asing,” ucap Bondi dalam pernyataan via media sosial X.

    Pengumuman soal penyitaan kapal tanker itu disampaikan saat pemerintahan Trump semakin meningkatkan tekanan pada Presiden Venezuela Nicolas Maduro, dengan mengerahkan armada kapal perang dan kapal induk terbesar di dunia atas dalih memerangi perdagangan narkoba.

    AS juga melancarkan serangan-serangan mematikan terhadap lebih dari 20 kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di kawasan tersebut. Total sedikitnya 87 orang tewas akibat rentetan serangan Washington sejak September lalu.

    Penyitaan kapal tanker ini dinilai menandakan upaya baru dan semakin intensif oleh AS dalam mengejar minyak Venezuela, sumber pendapatan utama negara itu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • Pramono ungkap alasan pakai jersey Persija saat tinjau kebakaran ruko

    Pramono ungkap alasan pakai jersey Persija saat tinjau kebakaran ruko

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan alasan ia mengenakan jersey Persija saat meninjau kebakaran rumah toko (Ruko) Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/10).

    Sebelum meninjau lokasi kebakaran itu, Pramono sedang menghadiri acara di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

    “Saya lari-lari karena lagi acara match day dengan para duta besar dan Kementerian Luar Negeri, masih main sebagai pemain Persija, ada berita itu, saya langsung menuju ke tempat kebakaran,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Rabu.

    Bahkan, dia mengaku tidak mengendarai mobil saat mengunjungi lokasi kebakaran itu karena lalu lintas yang sangat padat.

    Terburu-buru, Pramono akhirnya memutuskan untuk menumpang dengan motor patroli pengawalan (patwal) agar segera sampai ke lokasi kejadian.

    Setelah meninjau lokasi kebakaran, dia memberikan bantuan biaya perawatan kepada korban luka-luka dan biaya pemakaman bagi korban meninggal.

    Dia mengungkapkan bantuan tersebut diberikan karena sebagai pemimpin Jakarta, ia merasa perlu bertanggung jawab dan hadir untuk seluruh masyarakat.

    “Ya, apapun, saya ini kan merupakan karakter kepemimpinan yang saya pimpin di Jakarta. Jadi kalau ada kejadian, seperti di SMA yang pada waktu itu, maupun kemarin di kebakaran, ya, kalau memang masih bisa bertanggung jawab, ya, kami upayakan,” ungkap Pramono.

    Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan kebakaran yang melanda Ruko Terra Drone di Kemayoran itu disebabkan baterai yang berada di lantai satu bangunan tersebut terbakar.

    “Pada sekitar pukul 12.30 WIB memang ada baterai di lantai 1 yang terbakar,” tutur Susatyo.

    Menurut dia, sejumlah karyawan sempat berupaya memadamkan api yang membakar baterai itu, namun nahas, api kemudian menyebar dengan cepat karena lantai satu itu merupakan salah satu gudang penyimpanan.

    Saat kejadian itu berlangsung, kata dia, karyawan rata-rata sedang beristirahat di lantai 2, 3, 4, 5, dan 6 sehingga mereka terjebak api yang berkobar di lantai dasar.

    “Karyawan pada saat itu sedang istirahat makan, sebagian berada di luar, sebagian lagi itu sedang istirahat di lantai 2, 3, sampai lantai 6. Kemudian pada saat terbakar, api semakin membesar, kemudian asap itu sampai naik ke lantai 6,” terang Susatyo.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dubes Rusia untuk Korut Wafat, Kim Jong Un Ucap Belasungkawa ke Putin

    Dubes Rusia untuk Korut Wafat, Kim Jong Un Ucap Belasungkawa ke Putin

    Pyongyang –

    Duta Besar Rusia untuk Korea Utara (Korut), Alexander Matsegora, yang menghabiskan puluhan tahun bertugas di negara terisolasi itu, meninggal dunia pada akhir pekan. Pemimpin Korut Kim Jong Un menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas kepergian Matsegora.

    Korut telah menjadi salah satu sekutu terdekat Rusia selama invasi dilancarkan oleh Moskow ke Ukraina, dengan Pyongyang mengirimkan pasukan dan persenjataan untuk membantu bertempur melawan pasukan Kyiv.

    Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (9/12/2025), mengatakan Matsegora meninggal dunia dalam usia 70 tahun pada 6 Desember. Moskow menyebut Matsegora telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk meningkatkan hubungan antara Kremlin dan Pyongyang.

    Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Matsegora sebagai “pria brilian dan berbakat” yang “mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengabdi tanpa pamrih kepada tanah airnya”.

    Matsegora menjadi Dubes Rusia untuk Korut sejak tahun 2014, setelah sebelumnya menjabat sebagai penasihat di Kedutaan Besar dan menjabat wakil kepala untuk Departemen Asia pada Kementerian Luar Negeri Rusia.

    Selama Matsegora menjabat, hubungan kedua negara menghangat ke level yang belum pernah ada sebelumnya sejak era Uni Soviet. Tahun lalu, Putin mengunjungi Pyongyang untuk pertama kalinya dalam dua dekade terakhir.

    Kim Jong Un, menurut kantor berita Korean Central News Agency (KCNA), menyampaikan belasungkawa kepada Putin atas “kematian mendadak” sang Dubes Rusia.

    Kim Jong Un menyebutnya sebagai “peristiwa memilukan dan kehilangan yang besar”, terutama karena terjadi ketika hubungan bilateral kedua negara memasuki “fase bersejarah yang krusial”.

    Menteri Luar Negeri Korut, Choe Son Hui, dalam pernyataan terpisah memuji Matsegora sebagai “kawan yang berharga” dan “diplomat veteran dengan bakat serba bisa dan sahabat dekat rakyat DPRK” — merujuk pada nama resmi Korut, Republik Rakyat Demokratik Korea.

    Selama periode Soviet, Matsegora menangani hubungan dagang antara Uni Soviet dan Korut. Otoritas Moskow belum mengumumkan siapa yang akan menggantikan Matsegora.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Paus Tunjuk Uskup di Henan, China Siap Bekerja Sama dengan Vatikan

    Paus Tunjuk Uskup di Henan, China Siap Bekerja Sama dengan Vatikan

    JAKARTA – Pemerintah China menyatakan siap bekerja sama dengan Takhta Suci Vatikan yang dipimpin Paus Leo XIV, termasuk dalam penunjukan uskup di Tiongkok, salah satunya di Kota Xinxiang, Provinsi Henan.

    “China siap bekerja sama dengan Vatikan untuk terus meningkatkan hubungan kedua belah pihak,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin, 8 Desember dilansir ANTARA.

    Takhta Suci Vatikan pada Jumat (5/12) menyampaikan secara resmi Paus Leo XIV menunjuk Francis Li Jianlin sebagai Uskup Prefektur Apostolik Xinxiang, Provinsi Henan, China, sejak 11 Agustus 2025.

    Pencalonan tersebut juga disetujui dalam “Perjanjian Sementara antara Takhta Suci Vatikan dan Republik Rakyat China.” Selain itu, pengunduran diri Uskup Joseph Zhang Weizhu juga telah disetujui.

    Zhang Weizhu diketahui merupakan anggota Gereja Katolik China “bawah tanah” yang tidak diakui pemerintah China.

    Pengakuan pengunduran diri Uskup Joseph Zhang Weizhu disebut Direktur Kantor Pers Takhta Suci Vatikan, Matteo Bruni, pada Sabtu (6/12), sebagai hasil dialog antara Takhta Suci dan pemerintah China serta langkah penting dalam perjalanan gerejawi.

    “Selama beberapa tahun terakhir, China dan Vatikan telah menjaga komunikasi serta meningkatkan pemahaman dan saling percaya melalui dialog konstruktif,” tambah Guo Jiakun.

    Uskup Francis Li Jianlin lahir pada 9 Juli 1974 di Kota Huixian, Provinsi Henan, dari keluarga Katolik. 

    Dari September 1990 hingga Juni 1999, ia mengikuti pembinaan imam di seminari Zhengding dan kemudian di seminari Yixian, Provinsi Hebei.

    Pada 23 Juli 1999, Li Jianlin menerima tahbisan imam dari Uskup Nicola Shi Jingxian dari Shangqiu untuk Prefektur Apostolik Xinxiang.

    Ia kemudian menjabat Pastor Paroki Qinyang (1999-2000), membentuk seminari wilayah hukum sejak 2000, dan sejak 2011 menjabat sebagai Pastor Paroki di Jiaozuo.

    China dan Takhta Suci Vatikan memutuskan hubungan diplomatik pada 1951. Vatikan juga merupakan satu-satunya negara Eropa yang memiliki hubungan resmi dengan Taiwan.

    Namun, di bawah Paus Fransiskus, China dan Vatikan menandatangani perjanjian pada 2018, diperpanjang 2024, memungkinkan sekitar 12 juta umat Katolik di China memilih uskup, lalu meminta persetujuan Vatikan.

    Kesepakatan ini bertujuan mendekatkan umat Katolik di gereja resmi yang didukung negara dengan umat setia kepada Vatikan dan Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja.

  • Retno Marsudi Raih Penghargaan BIG 40

    Retno Marsudi Raih Penghargaan BIG 40

    Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis Indonesia Group (BIG) menganugerahkan penghargaan BIG 40 kepada Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2014–2024 atas kontribusinya dalam memperkuat posisi diplomasi Indonesia di panggung global. 

    Penghargaan kategori International Diplomacy and Global Statesmanship Icon ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kiprah dan pengabdian Retno Marsudi sebagai diplomat perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, yang menorehkan sejarah melalui kepemimpinan diplomasi Indonesia yang humanis, berintegritas, dan berprinsip kuat dengan memegang prinsip Bebas Aktif sesuai amanat UUD 1945.

    Selama dua periode kepemimpinannya, Retno berhasil membawa Indonesia menjadi salah satu aktor kunci dalam isu-isu internasional, terutama terkait diplomasi kemanusiaan, perdamaian dunia, perlindungan warga negara, serta penguatan multilateralisme.

    Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, beliau tampil sebagai salah satu tokoh penjaga marwah Indonesia dan memperluas pengaruh diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional.

    Retno Marsudi pun dikenal sebagai diplomat yang menorehkan sejumlah pencapaian penting sejak memulai kariernya di Kementerian Luar Negeri. Lahir pada 27 November 1962, Retno menempuh pendidikan dalam bidang hubungan internasional dan diplomasi, kemudian mengemban berbagai jabatan strategis. 

    Posisi penting yang pernah diembannya antara lain Duta Besar Indonesia untuk Belanda (2012–2014), Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, hingga dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (2014–2024) dan menjadi perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut. Kariernya ditandai dengan rekam jejak kuat dalam isu perlindungan WNI, diplomasi untuk Palestina, serta upaya mediasi konflik internasional.

    Retno dikenal sebagai penggerak diplomasi kemanusiaan yang konsisten. Dia memimpin berbagai inisiatif bantuan kemanusiaan untuk Palestina, Afghanistan, Myanmar, dan wilayah-wilayah krisis lain, menjadikan Indonesia salah satu suara moral dunia dalam isu kemanusiaan.

    Di bawah kepemimpinannya, Indonesia aktif dalam berbagai misi perdamaian PBB, mendorong penyelesaian konflik melalui dialog, serta memperkuat kerja sama kawasan melalui ASEAN dan organisasi internasional lainnya.

    Salah satu warisan terbesarnya adalah transformasi perlindungan WNI di luar negeri. Melalui sistem terpadu dan respons cepat, Indonesia dikenal sebagai negara yang memprioritaskan keselamatan warganya di luar negeri.

    Retno berperan besar dalam membuka akses pasar dan memperkuat hubungan dagang Indonesia dengan berbagai negara. Beliau mendorong diplomasi ekonomi sebagai salah satu pilar kebijakan luar negeri modern.

    Retno kerap menjadi juru bicara Indonesia pada forum G20, PBB, dan platform internasional lainnya. Dengan gaya diplomasi yang tegas namun syarat empati, beliau menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam berbagai isu global.

  • Djauhari Oratmangun Raih Penghargaan BIG 40, Strategic Bilateral Diplomacy Leadership Excellence

    Djauhari Oratmangun Raih Penghargaan BIG 40, Strategic Bilateral Diplomacy Leadership Excellence

    Bisnis.com, JAKARTA — Djauhari Oratmangun, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk China merangkap Mongolia, menerima penghargaan BIG 40 Awards dari Bisnis Indonesia untuk kategori Strategic Bilateral Diplomacy Leadership Excellence.

    Penghargaan tersebut diberikan kepada Djauhari Oratmangun atas peran krusialnya sebagai diplomat karir ulung. 

    Dengan latar belakang diplomasi yang luas dan profesional, sosok yang sebelumnya menjabat Duta Besar RI untuk Rusia merangkap Belarusia itu dinilai berhasil memperkuat kerja sama strategis Indonesia–China dalam perdagangan, investasi, teknologi, dan hubungan antarmasyarakat. 

    Bisnis Indonesia melihat pendekatan beliau mampu menjembatani kepentingan kedua negara dalam dinamika geopolitik Asia, secara signifikan meningkatkan kehadiran ekonomi Indonesia.

    “Kontribusinya menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra utama China di kawasan, sekaligus membuka peluang jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” demikian ungkap Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Y. Benyamin, di sela-sela malam penganugerahan BIG 40 Awards, Senin (8/12/2025).

    Adapun penghargaan BIG 40 dipersembahkan oleh Bisnis Indonesia Group dalam rangka memperingati ulang tahun ke-40 tahun Harian Bisnis Indonesia. Ajang tersebut merupakan sebuah bentuk apresiasi kepada 40 tokoh yang memberikan kontribusi dan pengaruh signifikan bagi kemajuan Indonesia. 

    Penghargaan tersebut mencakup berbagai bidang dan berdampak nasional mulai dari ekonomi dan bisnis; sosial dan politik; budaya dan lingkungan; hingga olahraga.

    Penghargaan BIG 40 diberikan kepada figur-figur dengan rekam jejak luar biasa: para inspirator nasional, perumus kebijakan yang mendukung perkembangan dunia usaha, pendiri dan pelopor perusahaan berskala besar, tokoh penggerak pembangunan daerah, para eksekutif dan profesional terkemuka, generasi muda visioner, serta para tokoh yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan hubungan publik.

    Proses pemilihan dilakukan melalui metodologi yang ketat, meliputi desk research mendalam, penelusuran rekam jejak publik, dan kurasi komprehensif oleh Tim Redaksi Bisnis Indonesia yang dikenal sangat selektif dan independen.

    BIG 40 diharapkan tidak hanya mengapresiasi kiprah individu, tetapi juga menghadirkan inspirasi bagi masyarakat dan dunia usaha untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

    “Penghargaan ini menjadi wujud penghormatan Bisnis Indonesia Group atas dedikasi, integritas, dan pencapaian para tokoh tersebut.”

    Profil Djauhari Oratmangun

    Lahir di Beo, Sulawesi Utara, 22 Juli 1957, Djauhari Oratmangun meraih sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 1981.

    Sempat bekerja di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Djauhari kemudian ‘banting setir’ dengan menjadi aparatur sipil negara di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sejak 1983.

    Setelah menjabat Kepala Seksi pada Direktorat Kerjasama Ekonomi Multilateral, Kemlu pada 1984–1985, Djauhari mengawali penugasan diplomat sebagai Atase/Sekretaris III Perutusan Tetap RI untuk PBB, New York pada 1986–1990.

    Setelah itu, dia kembali ke Indonesia dengan menduduki posisi Kepala Seksi pada Direktorat Kerja sama Ekonomi Multilateral, Kemlu pada 1991–1992.

    Kemudian, dia kembali ditugaskan ke luar negeri sebagai Sekretaris I/Counsellor Perutusan Tetap RI untuk PBB dan Organisasi Internasional Lainnya (a.l. ILO, WTO, WHO, UNCTAD, dan lainnya) di Geneva, Swiss pada 1993–1997.

    Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun memberikan sambutan dalam sebuah acara./Dok-KBRi Beijing

    Djauhari kemudian menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat untuk Perundingan Perdagangan dan Keuangan Internasional (WTO, UNCTAD, IMF, dan World Bank pada Direktorat Kerja sama Ekonomi Multilateral pada 1998–1999, lalu mengisi posisi Kepala Bidang Ekonomi Perutusan Tetap RI untuk PBB, New York pada 1999–2001.

    Pada awal milenium baru itu, Djauhari kemudian mengisi posisi Direktur Kerja sama Ekonomi Multilateral, Kemlu pada 2001–2002. Dia kemudian menjabat Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBB, Kemlu pada 2002–2004.

    Karirnya sebagai diplomat berlanjut sebagai Deputy Chief of Mission (DCM) Kedutaan Besar RI Den Haag, Belanda pada 2004–2008. Setahun berselang, dia mengisi posisi Duta Besar/Wakil tetap Ad-Interim RI untuk Asean dengan pangkat Duta Besar pada 2009–2010.

    Pada 2009, dia juga mulai menjabat Direktur Jenderal Kerjasama Asean/SOM Leader Asean-Indonesia/ SOM Leader ARF-Indonesia/ Kepala Sekretariat Nasional Indonesia-Asean. Tugas itu berakhir pada 2012.

    Selanjutnya, Djauhari diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Federasi Rusia merangkap Belarus sejak 2012 dan penugasan itu berakhir pada 2016.

    Kemudian selama setahun, dia diangkat sebagai Duta Besar/ staf khusus Menlu untuk isu-isu strategis pada 2016 hingga Februari 2017. Setelah itu, Djauhari diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Rakyat China merangkap Mongolia.

    Hingga saat ini, Djauhari Oratmangun masih menjabat posisi strategis itu dan berperan penting dalam berbagai pencapaian penting hubungan Indonesia-China dalam delapan tahun terakhir, termasuk dari sisi perdagangan dan kemitraan strategis.

  • Protes Insiden Jet Tempur, Jepang Panggil Dubes China

    Protes Insiden Jet Tempur, Jepang Panggil Dubes China

    Tokyo –

    Pemerintah Jepang memanggil Duta Besar (Dubes) China untuk menyampaikan protes terkait insiden jet tempur di perairan internasional dekat Okinawa. Dalam insiden itu, pesawat militer Beijing dituduh mengunci radar terhadap jet-jet tempur Tokyo.

    Insiden itu semakin memperdalam perselisihan diplomatik antara kedua negara menyusul komentar Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi tentang Taiwan, yang memancing kemarahan China. Bulan lalu, PM Takaichi mengisyaratkan Tokyo akan melakukan intervensi militer untuk setiap serangan Beijing terhadap Taipei.

    China selalu menganggap Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, sebagai bagian wilayah kedaulatannya dan tidak menutup kemungkinan untuk merebutnya dengan kekerasan.

    Otoritas Jepang, seperti dilansir AFP, Senin (8/12/2025), mengatakan bahwa sejumlah jet tempur J-15 dari kapal induk Liaoning milik China sebanyak dua kali mengunci radar mereka terhadap jet-jet tempur Jepang yang mengudara di atas perairan internasional di dekat Okinawa pada Sabtu (6/12) waktu setempat.

    Tidak ada kerusakan atau cedera yang ditimbulkan dalam insiden tersebut.

    Jet tempur diketahui menggunakan radar untuk mengendalikan tembakan guna mengidentifikasi target-target, serta untuk operasi pencarian dan penyelamatan.

    Angkatan Laut China, dalam pernyataan terpisah, menyebut klaim Tokyo “sepenuhnya tidak konsisten dengan fakta-fakta” dan meminta Jepang untuk “segera berhenti memfitnah dan mencemarkan nama baik”.

    Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Takehiro Funakoshi, memanggil Duta Besar China, Wu Jianghao, pada Minggu (7/12) waktu setempat, untuk “menyampaikan protes keras bahwa tindakan berbahaya tersebut sangat disesalkan”.

    Kementerian Luar Negeri Jepang, dalam pernyataan pada Minggu tengah malam, mengatakan bahwa Funakoshi “sangat mendesak pemerintah China untuk memastikan bahwa tindakan serupa tidak terulang”.

    Sementara PM Takaichi mengatakan bahwa Jepang akan “menanggapi dengan tenang dan tegas”.

    “Sambil memantau secara ketat pergerakan militer China di wilayah laut dan wilayah udara di sekitar negara kita, kami akan memastikan kewaspadaan dan pengawasan menyeluruh di wilayah laut dan wilayah udara di sekitar negara kita,” ucapnya.

    Merespons protes yang disampaikan Tokyo, Kementerian Luar Negeri Beijing menyatakan penolakan dan mengatakan pihaknya telah mengajukan protes balasan.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, seperti dikutip kantor berita Xinhua, mendesak Jepang untuk “segera menghentikan tindakan berbahaya yang mengganggu latihan dan pelatihan militer normal China”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Prabowo Bertolak ke Pakistan 8-9 Desember, Hadiri Undangan PM Shehbaz Sharif

    Prabowo Bertolak ke Pakistan 8-9 Desember, Hadiri Undangan PM Shehbaz Sharif

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan resmi ke Pakistan pada 8–9 Desember 2025 atas undangan Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif.

    Dikutip melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Pakistan, Presiden Prabowo akan didampingi delegasi tingkat tinggi yang terdiri atas sejumlah menteri dan pejabat senior.

    Kunjungan ini menjadi lawatan pertama Presiden Prabowo ke Pakistan. Adapun kunjungan presiden Indonesia sebelumnya dilakukan pada 2018 oleh Presiden Joko Widodo.

    Momentum kali ini dinilai memiliki arti penting karena bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Pakistan.

    Selama berada di Islamabad, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan delegasi dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif.

    Selain itu, ia juga akan bertemu Presiden Pakistan Asif Ali Zardari.

    Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus Kepala Staf Pertahanan Pakistan, Field Marshal Syed Asim Munir, juga akan melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo.

    Nantinya, Indonesia dan Pakistan akan membahas agenda luas yang mencakup penguatan hubungan bilateral serta pembukaan peluang kerja sama baru di bidang perdagangan, investasi, pertahanan, kesehatan, teknologi informasi, iklim, pendidikan, dan kebudayaan.

    “Kedua negara juga berupaya meningkatkan kolaborasi di tingkat regional maupun global. Sejumlah nota kesepahaman (MoU) diperkirakan akan ditandatangani dalam kunjungan tersebut,” tulis Kemlu Pakistan dalam pernyataan resmi dikutip Senin (8/12/2025).

    Hubungan Indonesia dan Pakistan selama ini dikenal erat dan didasari nilai serta kepentingan bersama.

    Pemerintah Pakistan menilai kunjungan Presiden Prabowo menjadi kesempatan penting untuk memperdalam hubungan kedua negara sekaligus memperluas kerja sama yang saling menguntungkan, sejalan dengan komitmen diversifikasi kemitraan Indonesia–Pakistan.