Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Terpopuler, Hari Kesaktian Pancasila hingga TVRI hak siar piala dunia

    Terpopuler, Hari Kesaktian Pancasila hingga TVRI hak siar piala dunia

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Rabu untuk disimak, Hari Kesaktian Pancasila 2025 hingga TVRI dapat hak siar Piala Dunia. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠Hari Kesaktian Pancasila 2025: Tema, susunan upacara, dan link panduan

    Setiap 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai momen untuk mengenang kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Salah satu tradisi yang selalu digelar adalah upacara bendera, mulai dari tingkat nasional, daerah, hingga satuan pendidikan. Untuk tahun 2025, Kementerian Kebudayaan telah menerbitkan pedoman resmi sebagai acuan penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Airlangga: Program magang nasional Siap Kerja meluncur 15 Oktober

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan bahwa program magang nasional Siap Kerja resmi diluncurkan pada 15 Oktober 2025. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Ramai baliho Israel, Kemlu RI tegaskan tidak ada normalisasi

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengakui dan melakukan normalisasi dengan Israel, kecuali Israel terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

    Pernyataan tersebut disampaikan Kemlu dalam menanggapi baliho yang saat ini ramai di media sosial, di mana di dalam baliho tersebut Israel menyertakan foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Trump umumkan rencana damai Gaza

    Utusan Presiden Amerika Serikat Steve Witkoff menyebut tercapainya perdamaian di Gaza dapat membuka jalan bagi penyelesaian konflik lain, termasuk di Ukraina.

    Gedung Putih pada Senin merilis rencana damai 20 poin Presiden Donald Trump untuk Gaza, usulan paling rinci sejak perang pecah. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Komisi VII imbau TVRI untuk berbenah usai dapat hak siar Piala Dunia

    Anggota Komisi VII DPR Hendry Munief mengimbau Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) untuk banyak berbenah usai mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026, sehingga maksimal melayani masyarakat untuk menikmati ajang sepak bola tersebut.

    Menurut dia, kehadiran TVRI sebagai televisi publik yang dipercaya menayangkan turnamen akbar tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat, agar mendapatkan akses pertandingan tim nasional tanpa hambatan izin siar. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hamas Mulai Kaji Proposal 20 Poin Rencana Trump Akhiri Perang di Gaza

    Hamas Mulai Kaji Proposal 20 Poin Rencana Trump Akhiri Perang di Gaza

    Jakarta –

    Hamas saat ini disebut sedang meninjau rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk Gaza. Hamas mulai berdiskusi dan mengkaji dengan semua pihak terkait rencana Trump.

    “Hamas telah memulai serangkaian konsultasi dengan para pemimpin politik dan militernya, baik di dalam maupun di luar negeri Palestina,” kata seorang sumber Palestina dilansir AFP, Rabu (1/10/2025).

    “Pembahasannya bisa memakan waktu beberapa hari karena kompleksitasnya,” imbuhnya.

    Pihak Qatar mengatakan Hamas telah berjanji untuk mempelajari proposal tersebut “secara penuh hati-hati”. Hamas juga mengatakan akan mengadakan pertemuan mengenai rencana tersebut.

    “Masih terlalu dini untuk membicarakan tanggapan, tetapi kami sungguh optimis bahwa rencana ini, seperti yang telah kami katakan, adalah rencana yang komprehensif,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Majed al-Ansari.

    Sebelumnya, Trump diketahui memberi ultimatum ke Hamas untuk segera menjawab 20 poin rencana menyetop perang di Gaza, Palestina. Dia mengatakan pihaknya hanya menunggu selama tiga atau empat hari.

    Dilansir AFP, Selasa (30/9), rencana tersebut menyerukan gencatan senjata, pembebasan sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam, pelucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza, diikuti oleh otoritas transisi pascaperang yang dipimpin oleh Trump sendiri.

    Negara-negara besar, termasuk negara-negara Arab dan muslim, menyambut baik proposal tersebut.

    Adapun kesepakatan tersebut menuntut agar Hamas sepenuhnya dilucuti senjatanya dan dikeluarkan dari peran-peran di pemerintahan Palestina di masa mendatang. Tetapi, mereka yang setuju untuk ‘hidup berdampingan secara damai’ akan diberikan amnesti.

    Proposal itu juga mencantumkan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza, setelah hampir 2 tahun perang sejak 7 Oktober 2023.

    Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan militer akan tetap berada di sebagian besar Gaza dan juga bahwa dia tidak menyetujui negara Palestina selama pembicaraannya di Washington.

    “Kami akan membebaskan semua sandera kami, dalam keadaan hidup dan sehat, sementara (militer Israel) akan tetap berada di sebagian besar Jalur Gaza,” ujarnya.

    Tetapi, Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, anggota pemerintahan koalisi Netanyahu, mengecam rencana tersebut sebagai “kegagalan diplomatik yang besar”.

    Tonton juga video “Trump Beri Hamas 4 Hari Untuk Setujui Proposal Perdamaian Gaza” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (zap/ygs)

  • Trump Ultimatum Hamas Segera Jawab Proposal 20 Poin Rencana Setop Perang

    Trump Ultimatum Hamas Segera Jawab Proposal 20 Poin Rencana Setop Perang

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberi ultimatum ke Hamas untuk segera menjawab 20 poin rencana menyetop perang di Gaza, Palestina. Dia mengatakan pihaknya hanya menunggu selama tiga atau empat hari.

    Dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), rencana tersebut menyerukan gencatan senjata, pembebasan sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam, pelucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza, diikuti oleh otoritas transisi pascaperang yang dipimpin oleh Trump sendiri.

    Negara-negara besar, termasuk negara-negara Arab dan muslim, menyambut baik proposal tersebut. Tetapi, Hamas belum memberikan tanggapannya.

    “Kami akan melakukannya sekitar tiga atau empat hari. Kami hanya menunggu Hamas, dan Hamas akan melakukannya atau tidak. Dan jika tidak, itu akan menjadi akhir yang sangat menyedihkan,” katanya.

    Trump mengumumkan proposal tersebut di Gedung Putih pada Senin (29/9) setelah bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Pada hari yang sama, seorang sumber Palestina yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa Hamas telah memulai konsultasi mengenai rencana tersebut ‘di antara para pemimpin politik dan militernya, baik di dalam maupun di luar negeri’.

    “Pembahasannya bisa memakan waktu beberapa hari karena kompleksitasnya,” kata sumber tersebut.

    Qatar, yang menampung para pemimpin Hamas, mengatakan kelompok tersebut telah berjanji untuk mempelajari proposal tersebut ‘secara bertanggung jawab’. Qatar juga mengatakan akan ada pertemuan Hamas dan Turki pada Selasa (30/9).

    “Masih terlalu dini untuk membicarakan tanggapan, tetapi kami benar-benar optimis bahwa rencana ini, seperti yang telah kami katakan, adalah rencana yang komprehensif,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari.

    Kesepakatan tersebut menuntut agar Hamas sepenuhnya dilucuti senjatanya dan dikeluarkan dari peran-peran di pemerintahan Palestina di masa mendatang. Tetapi, mereka yang setuju untuk ‘hidup berdampingan secara damai’ akan diberikan amnesti.

    Proposal itu juga mencantumkan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza, setelah hampir 2 tahun perang sejak 7 Oktober 2023.

    Namun, Netanyahu mengatakan militer akan tetap berada di sebagian besar Gaza dan juga bahwa dia tidak menyetujui negara Palestina selama pembicaraannya di Washington.

    “Kami akan membebaskan semua sandera kami, dalam keadaan hidup dan sehat, sementara (militer Israel) akan tetap berada di sebagian besar Jalur Gaza,” katanya.

    Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mengecam rencana tersebut sebagai ‘kegagalan diplomatik yang besar’.

    “Menurut perkiraan saya, ini juga akan berakhir dengan air mata. Anak-anak kami akan dipaksa untuk berperang di Gaza lagi,” katanya.

    Lihat juga Video: Ini Isi 20 Poin Proposal Trump terkait Penyelesaian Perang di Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/haf)

  • Foto Presiden Prabowo Muncul di Baliho Israel, Kemlu RI: Posisi Indonesia Sangat Clear

    Foto Presiden Prabowo Muncul di Baliho Israel, Kemlu RI: Posisi Indonesia Sangat Clear

    JAKARTA – Kementerian Luar Negeri RI menegaskan posisi Indonesia terkait konflik di Palestina dan Solusi Dua Negara tidak berubah dan sangat jelas.

    Hal ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang, terkait dengan kemunculan foto Presiden Prabowo Subianto di sejumlah baliho di Israel.

    Baliho berlogo Abraham Shield itu terpasang di sejumlah lokasi dan dalam berbagai ukuran di Tel Aviv, Israel, menampilkan Presiden Prabowo bersama Raja Yordania Abdullah II, Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, serta Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Baliho itu juga disertai seruan dan dukungan terhadap rencana Presiden Trump mengenai situasi di Timur Tengah, terkait dengan mengakhiri konflik Palestina-Israel.

    Presiden Trump juga diketahui berusaha untuk menormalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab lewat Abraham Accords.

    Jubir Kemlu RI Yvonne Mewengkan. (VOI/Fauzi)

    “Posisi Indonesia sangat clear, bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” tegas Jubir Kemlu RI Yvonne dalam keterangan kepada wartawan, seperti dikutip Selasa 30 September.

    “Hal itu seperti yang pernah ditegaskan Menlu RI bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” tandasnya.

    Pekan lalu, Presiden Prabowo saat mengikuti High Level Week Sidang Majelis Umum PBB di New York dua kali menegaskan kesiapan Indonesia mengakui Israel dan mendukung jaminan keamanannya, setelah Palestina memperoleh kemerdekaannya dan diakui sebagai negara.

    Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di dua kesempatan, pertama High-level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution pada 22 September, sehari kemudian dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 PBB.

    Di hari yang sama dengan Debat Umum, Presiden Prabowo menghadiri pertemuan bertajuk “Multilateral Meeting on the Middle East” atas undangan Presiden Trump. Pertemuan yang digelar di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Hari Selasa waktu setempat tersebut, dihadiri secara terbatas oleh negara-negara yang dipandang dapat membantu mewujudkan proses perdamaian di Timur Tengah.

    Israel Says Yes to Trump’s Plan

    The Israeli Coalition for Regional Security has launched a new nationwide billboard campaign urging the government to back President Donald Trump’s initiative to end the war in Gaza and expand the Abraham Accords.

    Featuring President Trump, PM… pic.twitter.com/1NHZYFDYEQ

    — הקואליציה לביטחון אזורי (@AbrahamShield25) September 28, 2025

    Selain Presiden Trump dan Presiden Prabowo, hadir dalam pertemuan itu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Syekh Tamim ibn Hamad Al Thani, Raja Yordania Abdullah II, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Persatuan Emirat Arab Syekh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, serta Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud.

    Negara-negara tersebut dipandang Presiden Trump memiliki pengaruh besar dan kontribusi nyata bagi upaya perdamaian kawasan.

    “Pertemuan tersebut produktif dalam arti cukup maju dalam upaya penyelesaian konflik Timur Tengah, mencapai perdamaian serta gencatan senjata,” kata Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengenai pertemuan Presiden Trump dengan Presiden Prabowo dan sejumlah perwakilan negara Arab-Islam tersebut.

    Terpisah, akun AbrahamShield25 dalam unggahan di media sosial X menuliskan, “Koalisi Israel untuk Keamanan Regional telah meluncurkan kampanye papan reklame nasional baru yang mendesak pemerintah untuk mendukung inisiatif Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan memperluas Perjanjian Abraham.”

    “Koalisi – sebuah kelompok non-partisan yang terdiri dari 120+ pemimpin senior keamanan, kebijakan, dan ekonomi Israel – menyebut usulan Trump sebagai langkah serius dan bertanggung jawab untuk mengubah keuntungan militer Israel menjadi sebuah strategi,” lanjut unggahan tersebut.

    Unggahan ini muncul sehari jelang pertemuan Presiden Trump dengan PM Netanyahu di Washington DC pada 29 September. Pertemuan itu akan digunakan Presiden Trump untuk mendesak Israel menerima proposal 21 poin yang digagas guna mencapai kesepakatan gencatan senjata, mengakhiri perang di Gaza.

    Presiden Trump sendiri dalam wawancara dengan Majalah Time yang diterbitkan pada April lalu menyatakan keyakinannya untuk memperluas Perjanjian Abraham – yang diinisiasi pada periode pertama pemerintahannya –  dengan Arab Saudi, sebelum kemudian Ia akan pergi ke Qatar dan Uni Emirat Arab, dikutip dari The Times of Israel.

    Diketahui, Abraham Accords yang menjadi jembatan upaya normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab ditandatangani oleh Bahrain, Uni Emirat Arab dan Israel pada 15 September 2020 di Washington DC, Amerika Serikat. Maroko menyusul Desember 2020 dan Sudan Januari 2021.

  • Kementerian HAM Soal Kematian Arya Daru: Kesimpulan Polisi Mestinya Bukan Hasil Final – Page 3

    Kementerian HAM Soal Kematian Arya Daru: Kesimpulan Polisi Mestinya Bukan Hasil Final – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menegaskan belum bisa menyimpulkan penyebab kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan alias ADP (39).

    Hal ini disampaikan Direktur Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah KemenHAM, Henny Tri Rama Yanti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    “Kementerian HAM tidak dapat mengintervensi proses penegakan hukum yang merupakan ranah aparat penegak hukum. Oleh kerena itu, Kementerian HAM tidak dapat menyimpulkan tentang apa penyebab kematian Arya Daru Pangayunan,” kata Henny.

    Meski demikian, ia menegaskan pihaknya menghormati dan mendukung langkah hukum yang kini tengah ditempuh keluarga Arya Daru.

    “Kementerian HAM menghormati dan mendukung upaya penegakan hukum oleh keluarga Arya Daru Pangayunan untuk mengungkapkan kebenaran materiil dan menegakkan keadilan atas kematian Arya Daru Pangayunan,” ujarnya.

    Henny menambahkan, kesimpulan polisi tidak seharusnya dijadikan keputusan final. 

    “Hasil kesimpulan tentang kematian Arya Daru Pangayunan yang telah disampaikan oleh Kepolisian RI seyogyanya tidak dijadikan kesimpulan final yang menutup sama sekali kemungkinan adanya dugaan lain penyebab kematian,” pungkasnya.

    Pengacara Temui Pimpinan Komisi III DPR

    Sementara itu, penasihat hukum keluarga Arya Daru, Nicholay Aprilindo, menemui Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Rabu (3/9). Ia menyampaikan surat permohonan agar DPR menggelar RDP terkait kasus kematian staf Kemlu tersebut.

    “Dalam rangka difasilitasi untuk mengungkap kasus kematian misterius dari almarhum Arya Daru. Dan tadi sudah diterima surat itu oleh Pak Habiburokhman, ketua Komisi III,” kata Nicholay di Kompleks Parlemen Senayan.

    Ia menegaskan jadwal RDP akan ditentukan langsung oleh anggota dewan. “Secepatnya, dan kami percaya Komisi III akan mengagendakan secepatnya,” ujarnya.

     

    Petugas gabungan kembali menggelar olah TKP kematian Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemenlu yang ditemukan tewas dengan wajah tertutup lakban di kamar kostnya.

  • Chaos! Demo Gen Z Memanas, Presiden Minta Maaf & Bubarkan Pemerintahan

    Chaos! Demo Gen Z Memanas, Presiden Minta Maaf & Bubarkan Pemerintahan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Demonstrasi besar-besaran yang melanda kota-kota di Madagaskar memaksa Presiden Andry Rajoelina mengambil langkah drastis dengan membubarkan pemerintahannya.

    Adapun gelombang protes tersebut dipelopori anak muda atau “Gen Z” yang dipicu oleh krisis air dan listrik. Demonstrasi yang berlangsung selama 3 hari itu pecah menjadi bentrokan berdarah antara massa dan aparat.

    Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kericuhan telah menewaskan sedikitnya 22 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya.

    Demonstrasi ini disebut sebagai yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir di pulau Samudra Hindia tersebut, sekaligus tantangan paling serius bagi Rajoelina sejak terpilih kembali pada 2023. Aksi para pemuda itu terinspirasi dari gelombang protes “Gen Z” di Kenya dan Nepal yang berhasil memaksa perubahan politik di kedua negara tersebut.

    Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional, Televiziona Malagasy, Rajoelina menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat.

    “Kami mengakui dan meminta maaf jika anggota pemerintahan tidak melaksanakan tugas yang telah diberikan kepada mereka,” ujarnya, dilansir The Guardian.

    “Saya memahami kemarahan, kesedihan, dan kesulitan yang ditimbulkan oleh pemadaman listrik serta gangguan pasokan air. Saya mendengar seruan itu, saya merasakan penderitaan itu, dan saya memahami dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari,” imbuhnya.

    Rajoelina mengatakan bahwa pendaftaran calon perdana menteri baru akan dibuka dalam tiga hari ke depan sebelum kabinet baru dibentuk. Ia juga berjanji membuka ruang dialog dengan kaum muda serta menyiapkan langkah-langkah untuk membantu pelaku usaha yang terkena dampak penjarahan selama kerusuhan.

    Sejak awal pekan lalu, ribuan orang berpakaian hitam berbaris di ibu kota Antananarivo dengan meneriakkan tuntutan agar Rajoelina mundur. Kepolisian merespons dengan tembakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa, menyebabkan lebih dari seratus orang terluka.

    Kantor HAM PBB menyalahkan “tindakan represif” aparat keamanan atas sebagian besar korban jiwa. Namun, mereka juga mencatat bahwa sejumlah kematian disebabkan oleh kekerasan serta penjarahan yang dilakukan kelompok kriminal yang tidak terkait dengan demonstran.

    Kementerian Luar Negeri Madagaskar menolak data korban yang dilaporkan PBB. Menurut pemerintah, angka-angka itu tidak bersumber dari otoritas nasional yang sah dan hanya “berdasarkan rumor atau informasi keliru.”

    Pada Senin, kerumunan massa kembali berkumpul di sebuah universitas di Antananarivo. Para demonstran melambaikan poster, menyanyikan lagu kebangsaan, dan mencoba bergerak menuju pusat kota.

    Namun, polisi kembali menembakkan gas air mata untuk membubarkan mereka. Pemerintah telah memberlakukan jam malam sejak pekan lalu, berlaku dari senja hingga fajar.

    Para demonstran juga mengadopsi simbol dan taktik gerakan di negara lain seperti bendera bajak laut Jolly Roger dari serial anime Jepang One Piece sebagai lambang perlawanan.

    Mereka mengibarkan bendera yang digunakan dalam protes di Nepal itu, di mana perdana menteri akhirnya mundur awal bulan ini. Selain itu, para pemuda Madagaskar meniru strategi mobilisasi daring ala protes Kenya tahun lalu yang sukses menggagalkan rancangan undang-undang pajak pemerintah.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • AS Deportasi 120 Warga Iran Usai Pembicaraan Berbulan-bulan

    AS Deportasi 120 Warga Iran Usai Pembicaraan Berbulan-bulan

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan mendeportasi sekitar 120 warga negara Iran kembali ke negaranya pekan ini. Deportasi itu sebagai bagian dari kesepakatan yang tercapai antara Washington dan Teheran, setelah melakukan pembicaraan selama berbulan-bulan.

    “120 orang akan dideportasi dan diterbangkan pulang dalam beberapa hari ke depan,” ujar pejabat urusan konsuler Kementerian Luar Negeri Iran, Hossein Noushabadi kepada kantor berita Iran, Tasnim, dilansir kantor berita AFP, Selasa (30/9/2025).

    Deportasi warga Iran itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (30/9/2025), diungkapkan oleh media terkemuka AS, New York Times (NYT), dalam laporannya yang mengutip dua pejabat senior Iran, yang enggan disebut namanya, namun terlibat dalam negosiasi dan seorang pejabat AS yang mengetahui kesepakatan tersebut.

    Menurut laporan NYT, sebuah pesawat yang di-charter oleh AS telah lepas landas dari Louisiana pada Senin (29/9) waktu setempat, dan dijadwalkan tiba di Iran melalui Qatar pada Selasa (30/9) waktu setempat.

    Laporan NYT menyebut deportasi massal tersebut — merupakan contoh kerja sama yang tidak umum antara kedua negara — terjadi setelah perundingan selama berbulan-bulan antara Washington dan Teheran. Isi kesepakatan antara AS dan Iran terkait deportasi itu belum diketahui secara jelas.

    Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan atas laporan NYT tersebut.

    Deportasi massal warga Iran ke negara asalnya ini dilakukan saat Presiden Donald Trump menggencarkan kebijakannya untuk mendeportasi sejumlah besar orang yang tinggal di AS tanpa status legal.

    Trump menilai kebijakan semacam itu diperlukan setelah apa yang dia gambarkan sebagai tingginya perlintasan perbatasan ilegal di bawah pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden.

    Namun, pemerintahan Trump kesulitan meningkatkan jumlah deportasi, meskipun telah menciptakan jalur baru untuk mengirim para migran ke negara-negara selain negara asal mereka.

    Identitas warga Iran yang dideportasi dan alasan mereka mencoba pindah ke AS, menurut laporan NYT, belum diketahui jelas. Namun menurut pejabat Iran yang berbicara kepada NYT dalam laporannya, warga-warga Iran yang dideportasi itu telah lama ditahan di AS atau permohonan suakanya ditolak.

    Mereka yang dideportasi itu terdiri atas pria dan wanita, dengan beberapa merupakan pasangan.

    Disebutkan juga oleh NYT dalam laporannya bahwa beberapa warga Iran itu mengajukan diri secara sukarela untuk pergi setelah berbulan-bulan mendekam dalam tahanan AS, sementara yang lainnya belum menjalani sidang di hadapan hakim.

    Lihat juga Video: Mahasiswa Harvard Asal Palestina Resah soal Rencana Deportasi Trump

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/nvc)

  • Erdogan Puji Kepemimpinan Trump untuk Setop Perang Gaza

    Erdogan Puji Kepemimpinan Trump untuk Setop Perang Gaza

    Jakarta –

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memuji “upaya dan kepemimpinan” Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Hal ini disampaikannya setelah Trump mendapatkan dukungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk proposal perdamaian yang disponsori AS.

    Setelah perundingan antara Trump dan Netanyahu di Washington, Gedung Putih merilis rencana 20 poin yang mencakup gencatan senjata segera, pertukaran sandera yang ditawan Hamas dengan para tahanan Palestina yang ditahan Israel, penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza, perlucutan senjata Hamas, dan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh badan internasional.

    Tidak jelas apakah Hamas akan menerima kesepakatan tersebut.

    “Saya memuji upaya dan kepemimpinan Presiden AS Donald Trump yang bertujuan untuk menghentikan pertumpahan darah di Gaza dan mencapai gencatan senjata,” kata Erdogan yang pekan lalu bertemu Trump di Gedung Putih untuk pertama kalinya dalam enam tahun.

    Turki akan terus berkontribusi pada proses tersebut “dengan tujuan membangun perdamaian yang adil dan abadi yang dapat diterima oleh semua pihak,” tulis Erdogan di media sosial X, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Selasa (30/9/2025).

    Turki telah menjadi salah satu kritikus paling vokal atas serangan Israel selama dua tahun di Gaza, yang disebutnya sebagai “genosida.” Turki telah menghentikan semua perdagangan dengan Israel, mendesak tindakan internasional terhadap Netanyahu dan pemerintahannya, dan berulang kali menyerukan solusi dua negara.

    Sebuah sumber Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan pada Senin malam waktu setempat, bahwa Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan telah membahas rencana perdamaian Trump untuk Gaza dengan rekan-rekannya dari Arab Saudi, Qatar, dan Yordania melalui panggilan telepon.

    Tonton juga video “Bertemu Erdogan di Gedung Putih, Trump Sindir Pemilu Curang” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Heboh Foto Prabowo di Billboard Israel yang Ternyata AI Generated

    Heboh Foto Prabowo di Billboard Israel yang Ternyata AI Generated

    Jakarta –

    Publik ramai membahas billboard di Israel yang memasang foto Presiden Prabowo Subianto dan beberapa pemimpin lain. Pihak pemilik gambar rupanya membuat materi foto pakai AI.

    Billboard yang ramai dibahas netizen itu adalah milik Abraham Shield. Dilihat detikINET dari situsnya, Selasa (30/9/2025) Abraham Shield adalah organisasi di Israel yang dibikin sebagai respons atas kejadian Tragedi 7 Oktober.

    Tujuan organisasi ini ingin menciptakan koalisi untuk keamanan regional dan memastikan keamanan Negara Israel. Billboard menghebohkan mereka itu diposting pula di akun Instagram @abraham.shield.plan.

    “Mr President, Israel stands by your plan. Seal the deal,” begitu tulisan billboard itu dengan foto Presiden AS Donald Trump di tengah dan Presiden Prabowo di ujung kanan.

    Fotonya langsung jadi pro dan kontra netizen di aneka platform media sosial dari X, Instagram dan Threads. Netizen Indonesia tidak sudi dengan narasi tersebut, apalagi ada foto Prabowo di sana.

    “LOL You really want Indonesia to recognize🙄 , Indonesian citizens will always be with Palestine🇮🇩❤️ 🇵🇸,” kata @akukembal***.

    “Eh akun gak jelas bikin provokasi aja lu. Indonesia always support Palestine. Palestine will be free,” kata @aliasunris***.

    Sebagian netizen lain rupanya bermata elang. Mereka melihat ada tulisan kecil di pojok kiri bawah billboard tersebut. Tulisannya adalah ‘AI Generated’. Wah, rupanya Abraham Shield membuat materi billboard mereka pakai AI.

    “Masik ada aja yg percaya ginian, udah tau ada bacaan AI generated nya dan itu bukan poto asli nya,” kata @irmakward***.

    “Udh confirm di X itu posternya real, cuma dibuat AI 🤣 Akun media Israel yg post,” kata @meriskab***.

    “Mending dihapus aja bang threadnya daripda mengundang bias, udh jelas itu ada tulisan A.I,” kata @inteligen***.

    Terkait hal tersebut, Pemerintah Indonesia pun buka suara. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan Indonesia tidak akan mengakui dan melakukan normalisasi dengan Israel, kecuali Israel terlebih dahulu mengakui Palestina.

    “Posisi Indonesia sangat clear bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata juru bicara Yvonne Mewengkang, dilansir Antara, Selasa (30/9/2025).

    Yvonne mengatakan posisi tersebut telah ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri RI Sugino bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

    (fay/fyk)

  • Apa Itu Abraham Shield yang Pajang Foto Prabowo di Baliho Israel?

    Apa Itu Abraham Shield yang Pajang Foto Prabowo di Baliho Israel?

    Bisnis.com, JAKARTA – Foto Presiden Prabowo Subianto bersama dengan deretan pemimpin negara lain muncul di sebuah baliho besar di Tel Aviv, Israel, dan tengah viral di media sosial.

    Dalam baliho tersebut, foto Prabowo disandingkan dengan Presiden AS Donald Trump yang berada di tengah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

    Foto pemimpin lainnya termasuk Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, Raja Yordania Abdullah II, dan Presiden Mesir Abdul Fattah as-Sisi.

    Baliho tersebut bertuliskan pesan dalam bahasa Inggris: ”Mr. President, Israel stands by your plan. Seal the deal” yang berarti  PakPresiden, Israel mendukung rencana Anda. Segera selesaikan kesepakatan ini.

    Pesan ini mengacu pada dukungan Israel terhadap rencana Trump untuk Gaza setelah perang.

    Foto ini diunggah oleh akun X (@AbrahamShield25) pada Minggu (28/9/2025). Hingga saat ini, foto tersebut telah dilihat lebih dari 5 juta kali dan memicu pro kontra di media sosial.

    Dalam keterangan di unggahan tersebut, akun itu menyebutkan baliho ini merupakan kampanye nasional baru yang mendesak pemerintah untuk mendukung inisiatif Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan memperluas Kesepakatan Abraham.

    ”Dengan menampilkan Presiden Trump, PM Netanyahu, para pemimpin Arab moderat, presiden Indonesia, dan Mahmoud Abbas, pesan kampanye ini sangat jelas: ’Ya untuk Rencana Trump – SELESAIKAN,’” tulis akun @AbrahamShield25 tersebut.

    Apa Itu Abraham Shield

    Abraham Shield merupakan inisiatif strategis yang diusung Koalisi Keamanan Regional (Coalition for Regional Security) Israel sebagai terobosan politik-keamanan Israel untuk keluar dari lingkaran perang berkepanjangan dan melangkah menuju era keamanan, stabilitas, dan kemakmuran.

    Koalisi ini didirikan sekitar setahun setelah peristiwa 7 Oktober 2023. Koalisi ini mewakili kelompok yang luas dan beragam dari para tokoh masyarakat dan pemimpin opini di bidang keamanan, diplomasi, bisnis, teknologi tinggi, dan penelitian.

    Koalisi ini menyatukan berbagai badan, lembaga penelitian, dan organisasi yang percaya akan perlunya visi politik-keamanan baru yang menggabungkan kekuatan militer, politik, dan ekonomi, sembari memanfaatkan peluang regional sebagai jalur utama untuk memperkuat keamanan Israel.

    ”Koalisi menyebut proposal Trump sebagai jalan yang serius dan bertanggung jawab untuk mengubah kemenangan militer Israel menjadi terobosan diplomatik yang strategis dan menciptakan realitas baru di Gaza, tanpa Hamas,” tulis Abraham Shield di X.

    Respons RI

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merespons terkait dengan unggahan foto papan iklan yang menampilkan wajah Presiden Prabowo Subianto di Israel.

    Kemlu menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengakui dan melakukan normalisasi dengan Israel, kecuali Israel terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Yvonne mengatakan hal itu juga telah ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri RI bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

    Pernyataan tersebut disampaikan Kemlu dalam menanggapi baliho yang saat ini ramai di media sosial, di mana di dalam baliho tersebut Israel menyertakan foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

    “Posisi Indonesia sangat clear bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang dikutip dari Antara, Selasa (30/9/2025).

    Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyinggung nama Indonesia dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Netanyahu menjadi salah satu pemimpin yang turut berpidato di Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Jumat (26/9/2025). Dalam pidatonya, Netanyahu menyinggung pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai Israel dan Palestina.

    Netanyahu menuturkan kemenangan atas Hamas akan memungkinkan terciptanya perdamaian dengan negara-negara di seluruh dunia Arab dan Muslim.

    “Kemenangan kita akan mengarah pada perpanjangan dan perluasan dramatis dari Kesepakatan Abraham yang bersejarah, yang ditengahi oleh Presiden Trump antara para pemimpin Arab dan saya sendiri lima tahun lalu. Dan saya mencatat, seperti yang saya yakin Anda juga, kata-kata penyemangat yang disampaikan di sini oleh Presiden Indonesia,” ujarnya dikutip Sabtu (27/9/2025).