Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Memanas! Giliran India Balas Usir Diplomat Kanada

    Memanas! Giliran India Balas Usir Diplomat Kanada

    New Delhi –

    Perselisihan diplomatik antara India dan Kanada semakin memanas. New Delhi mengambil langkah balasan dengan mengusir seorang diplomat Ottawa dari wilayahnya, beberapa jam setelah Kanada mengumumkan pengusiran diplomat India terkait dugaan keterlibatan pembunuhan pemimpin separatis Sikh.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa (19/9/2023), pengusiran diplomat Kanada oleh pemerintah India ini menjadi perkembangan terbaru dalam peningkatan pertikaian diplomatik antara kedua negara, setelah Ottawa mengumumkan penyelidikan secara aktif terhadap ‘tuduhan kredibel’ yang mengaitkan agen-agen pemerintah New Delhi dengan pembunuhan seorang pemimpin separatis Sikh bernama Hardeep Singh Nijjar di British Columbia.

    Sosok Nijjar disebut mendukung Tanah Air Sikh dalam bentuk negara Khalistani yang merdeka, dan telah ditetapkan oleh India sebagai ‘teroris’ sejak Juli 2020. Namun Nijjar juga diketahui berstatus warga negara Kanada.

    Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau saat berbicara dalam rapat parlemen darurat pada Senin (18/9) menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah asing dalam pembunuhan warga negara Kanada adalah ‘pelanggaran kedaulatan yang tidak bisa diterima’.

    Ottawa juga mengumumkan pengusiran seorang diplomat India terkait kasus itu. Identitas diplomat India yang diusir tidak disebutkan lebih lanjut, hanya disebutkan bahwa dia menjabat sebagai Kepala Sayap Penelitian dan Analisis (RAW), badan intelijen asing India, di Kanada.

    Kementerian Luar Negeri India dalam pernyataannya mengumumkan langkah balasan dengan mengusir seorang diplomat Kanada di New Delhi. Namun tidak disebutkan lebih lanjut identitas dan jabatan diplomat Ottawa yang diusir dari wilayah India itu.

  • Memanas! Giliran India Balas Usir Diplomat Kanada

    Diplomatnya Diusir Kanada karena Pembunuhan Sikh, India Bilang Gini

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Kanada Melanie Joly, secara terpisah, mengumumkan pengusiran seorang diplomat India terkait kasus itu. Identitas diplomat India yang diusir tidak disebutkan lebih lanjut, hanya disebutkan bahwa dia menjabat sebagai Kepala Sayap Penelitian dan Analisis (RAW), badan intelijen asing India.

    “Kami adalah negara demokratis dengan komitmen kuat terhadap supremasi hukum,” tegas Kementerian Luar Negeri India.

    Disebutkan juga oleh Kementerian Luar Negeri India bawa Trudeau, yang mengunjungi New Delhi bulan ini untuk menghadiri KTT G20, telah melontarkan tuduhan serupa kepada PM India Narendra Modi, dan tuduhan tersebut ‘ditolak sepenuhnya’.

    New Delhi juga menyebut ‘tuduhan tidak berdasar’ seperti itu sama saja ‘berusaha mengalihkan fokus dari teroris dan ekstremis Khalistani, yang telah mendapatkan perlindungan di Kanada dan terus mengancam kedaulatan dan integritas wilayah India’.

    Kanada diketahui memiliki populasi Sikh terbesar di luar India, dan New Delhi menuduh Ottawa menutup mata terhadap aktivis kelompok nasionalis yang mengupayakan Tanah Air Sikh yang terpisah di India utara dan wilayah lainnya.

    “Kami mendesak pemerintah Kanada untuk mengambil tindakan hukum yang cepat dan efektif terhadap semua elemen anti-India yang beroperasi di negara mereka,” cetus Kementerian Luar Negeri India dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters.

    (nvc/ita)

  • China Murka gegara Menlu Jerman Sebut Xi Jinping Diktator

    China Murka gegara Menlu Jerman Sebut Xi Jinping Diktator

    Beijing –

    China dibuat naik pitam oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman Annalena Baerbock yang menyebut Presiden Xi Jinping sebagai seorang diktator. Beijing menilai sebutan yang diberikan oleh Baerbock itu ‘absurd’ dan merupakan ‘provokasi politik terbuka’.

    Seperti dilansir Reuters, Senin (18/9/2023), komentar kontroversial itu dilontarkan Baerbock dalam wawancara langsung dengan media Amerika Serikat (AS), Fox News, pekan lalu ketika dia ditanya soal perang yang dipicu Rusia di wilayah Ukraina.

    “Jika (Presiden Vladimir) Putin memenangkan perang ini, apa tandanya bagi para diktator lainnya di dunia, seperti Xi, seperti Presiden China?” ucap Baerbock secara terang-terangan menyebut nama Xi dalam wawancara itu.

    Protes keras telah dilayangkan secara resmi oleh pemerintah Beijing terhadap otoritas Berlin, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning menyebut pernyataan Baerbock itu ‘sangat absurd’ dan jelas-jelas telah melanggar martabat politik China.

    “Itu merupakan provokasi politik terbuka,” sebut Mao dalam konferensi pers saat menanggapi pernyataan Menlu Jerman soal Presiden China tersebut.

    Baerbock dikenal sebagai pengkritik keras China. Pada Agustus lalu, Baerbock menyebut Beijing memberikan tantangan terhadap ‘dasar-dasar bagaimana kita hidup bersama di dunia ini’.

    Sebelumnya, dia menggambarkan aspek-aspek kunjungannya ke China sebagai sesuatu yang ‘lebih dari sekadar mengejutkan’ dan mengatakan bahwa Beijing semakin menjadi saingan sistemik dibandingkan mitra dagang.

  • Menhan China Hilang Misterius, Berminggu-minggu Tak Muncul ke Publik

    Menhan China Hilang Misterius, Berminggu-minggu Tak Muncul ke Publik

    Terlebih diketahui bahwa Qin naik jabatan dengan cepat dalam jajaran Partai Komunis akibat kedekatannya dengan Presiden Xi Jinping, sehingga pemecatannya setelah hanya tujuh bulan menjabat menjadi hal yang tidak terduga. Para pejabat China pada saat itu juga menyebut hilangnya Qin dari pandangan publik dikarenakan alasan kesehatan.

    Sementara itu, Li ditunjuk menjabat Menhan China pada Maret lalu. Dengan jabatannya itu, Li dipantau secara saksama oleh para diplomat dan pengamat asing karena, sama seperti Qin, dia merupakan salah satu dari lima anggota Dewan Negara China — posisi kabinet yang kedudukannya lebih tinggi dari menteri biasa.

    Li terakhir kali terlihat di Beijing pada 29 Agustus lalu saat menyampaikan pidato penting dalam forum keamanan dengan negara-negara Afrika. Sebelum itu, Li menggelar pertemuan tingkat tinggi saat melakukan kunjungan ke ke Rusia dan Belarusia.

    Seorang Menhan China utamanya bertanggung jawab atas diplomasi pertahanan dan tidak memimpin pasukan tempur. Profil publiknya kurang jika dibandingkan dengan seorang Menlu China yang kerap muncul di media pemerintah.

    Absennya Li di depan publik dalam jangka waktu lama telah menuai sejumlah komentar. Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Jepang, Rahm Emanuel, membahas hal itu dalam postingan media sosial X pada 8 September lalu.

    “Pertama, Menteri Luar Negeri Qin Gang menghilang, kemudian komandan Pasukan Roket menghilang, dan sekarang Menteri Pertahanan Li Shangfu sudah dua minggu tidak terlihat di depan publik. Siapa yang akan memenangkan perlombaan pengangguran ini? Pemuda China atau kabinet Xi?” tulis Emanuel.

    Saat ditanya soal postingan Emanuel itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya ‘tidak mengetahui situasinya’.

    (nvc/nvc)

  • Rusia Usir Dua Staf Kedutaan AS yang Dituduh Lakukan Aktivitas Ilegal

    Rusia Usir Dua Staf Kedutaan AS yang Dituduh Lakukan Aktivitas Ilegal

    Jakarta –

    Rusia mengatakan pihaknya mengusir dua diplomat AS. Diplomat AS tersebut dituduh bekerja dengan warga negara Rusia yang juga bekerja sama dengan negara asing.

    Dilansir Reuters, Jumat (15/9/2023) dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri mengatakan mereka telah memanggil utusan AS Lynne Tracy dan mengatakan kepadanya bahwa Menteri Pertama Kedutaan Jeffrey Sillin dan Menteri Kedua David Bernstein harus meninggalkan Rusia dalam waktu tujuh hari.

    Kedutaan Besar Amerika membenarkan pengusiran tersebut. Belum ada komentar langsung dari Departemen Luar Negeri di Washington.

    Pihak Rusia mengatakan kedua diplomat AS tersebut telah melakukan aktivitas ilegal.

    “Orang-orang yang disebutkan namanya melakukan aktivitas ilegal, mempertahankan kontak dengan warga negara Rusia R. Shonov, yang dituduh melakukan ‘kerja sama rahasia’ dengan negara asing,” kata pernyataan Rusia.

    Robert Shonov bekerja di Konsulat Jenderal AS di kota Vladivostok, Rusia timur, selama lebih dari 25 tahun hingga Rusia pada tahun 2021 memerintahkan pemecatan staf lokal misi AS.

    Dinas keamanan FSB Rusia menerbitkan sebuah video pada bulan Agustus yang menunjukkan pengakuan Shonov di mana ia mengatakan Sillin dan Bernstein telah memintanya untuk mengumpulkan informasi tentang upaya perang Rusia di Ukraina, aneksasi “wilayah baru”, mobilisasi militernya, dan pemilihan presiden tahun 2024. pemilihan.

    Amerika Serikat menuduh Moskow berusaha mengintimidasi dan melecehkan pegawai AS setelah media pemerintah Rusia melaporkan tuduhan terhadap Shonov dan mengatakan FSB berencana untuk menanyai pegawai kedutaan yang pernah berhubungan dengannya.

    Ketika dia ditangkap pada bulan Mei, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa kasus tersebut menyoroti “penggunaan undang-undang yang semakin represif” oleh Rusia terhadap warga negaranya sendiri. Dikatakan bahwa tuduhan terhadap Shonov “sepenuhnya tidak berdasar”.

    Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Shonov dibayar untuk menyelesaikan tugas yang bertujuan merusak keamanan nasional Rusia.

    (dwia/dwia)

  • Kemlu Ungkap 9 WNI Ditahan di Penjara Saudi terkait Narkoba

    Kemlu Ungkap 9 WNI Ditahan di Penjara Saudi terkait Narkoba

    Jakarta –

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mencatat sebanyak 9 warga negara Indonesia (WNI) ditahan di penjara Arab Saudi terkait kasus narkoba. Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah sebagai pengguna narkoba.

    “Saat ini, KBRI Riyadh mencatat sebanyak sembilan WNI yang ditahan di Penjara Riyadh dan Penjara Unaizah di Provinsi Qassem dengan kasus peredaran narkoba,” ujar Dirjen Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Judha Nugraha, dalam keterangannya kepada detikcom, Selasa (17/5/2023).

    Judha menyebut 9 orang WNI itu dikenakan pidana sebagai pengguna narkoba. Lama hukumannya sekitar 1 tahun.

    “Pidana yang dijatuhkan kepada sembilan orang dimaksud masuk kategori sebagai pengguna narkoba dengan lama hukuman sekitar satu tahun. Selain itu, terdapat beberapa WNI yang masih menjalani investigasi dan tahap pengadilan,” jelasnya.

    Judha juga menjelaskan hukuman terkait kasus Narkoba di Saudi. Hukumannya berkisar 1 tahun penjara hingga hukuman mati.

    “Pidana narkoba di dalam hukum Saudi masuk ke dalam kategori tuntutan Hak Umum dengan ancaman hukuman Tazir berkisar antara satu tahun hingga seumur hidup/mati tergantung dengan kadar pelanggaran dan pasal yang disangkakan,” jelasnya.

    2 WNI Ditangkap Terkait Peredaran Narkoba di Saudi

    Diketahui, 2 wanita Indonesia (WNI) bersama seorang warga negara Bangladesh ditangkap oleh otoritas Arab Saudi. Ketiganya diduga terlibat dalam praktik distribusi narkotika ilegal jenis amfetamin dan pil yang diregulasi.

    Pemerintah RI mengirimkan nota diplomatik ke Saudi mengenai kasus ini. Perwakilan RI di Saudi juga berkomunikasi dengan polisi setempat.

    “Perwakilan RI Riyadh saat ini sedang melakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri melalui Nota Diplomatik dan Kepolisian Saudi di Riyadh terkait informasi dua WNI yang terlibat kasus peredaran narkoba di wilayah Arab Saudi,” kata Dirjen Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Judha Nugraha, dalam keterangannya kepada detikcom, Selasa (17/5/2023).

    Judha menyatakan KBRI menjamin hak hukum bagi WNI itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Saudi.

    “Terkait hal tersebut, KBRI akan memastikan bahwa WNI memperoleh hak-hak hukumnya sesuai dengan ketentuan negara setempat,” tuturnya.

    (lir/mae)

  • 2 WNI Ditangkap terkait Narkoba di Saudi, Kemlu Kirim Nota Diplomatik

    2 WNI Ditangkap terkait Narkoba di Saudi, Kemlu Kirim Nota Diplomatik

    Jakarta –

    Dua orang warga negara Indonesia (WNI) ditangkap di Arab Saudi karena diduga terlibat peredaran narkoba. Pemerintah RI mengirimkan nota diplomatik ke Saudi mengenai kasus ini.

    “Perwakilan RI Riyadh saat ini sedang melakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri melalui Nota Diplomatik dan Kepolisian Saudi di Riyadh terkait informasi dua WNI yang terlibat kasus peredaran narkoba di wilayah Arab Saudi,” kata Dirjen Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Judha Nugraha, dalam keterangannya kepada detikcom, Selasa (17/5/2023).

    Judha menyatakan KBRI menjamin hak hukum bagi WNI itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Saudi.

    “Terkait hal tersebut, KBRI akan memastikan bahwa WNI memperoleh hak-hak hukumnya sesuai dengan ketentuan negara setempat,” tuturnya.

    Judha menambahkan bahwa pelaku akan diberikan pendampingan hukum oleh KBRI. KBRI juga membuka kemungkinan menyiapkan pengacara untuk 2 WNI itu.

    “KBRI akan mendampingi proses hukum dengan menyediakan penerjamah, pendampingan saat pengambilan keterangan dan pengadilan, serta kemungkinan penunjukan pengacara untuk telaah kasus dan pembelaan, utamanya jika kasus dikategorikan dalam pidana berat,” jelasnya.

    Diketahui, 2 wanita Indonesia (WNI) bersama seorang warga negara Bangladesh ditangkap oleh otoritas Arab Saudi. Ketiganya diduga terlibat dalam praktik distribusi narkotika ilegal jenis amfetamin dan pil yang diregulasi.

    Identitas kedua WNI yang ditangkap tidak diungkap ke publik. Hanya disebutkan bahwa kedua wanita WNI itu merupakan resident atau penduduk Riyadh. Tidak diketahui juga sudah berapa lama keduanya tinggal di Riyadh.

    GDNC telah mengambil langkah hukum yang diperlukan terhadap ketiga individu yang ditangkap. Ketiganya kemudian diserahkan kepada Penuntutan Umum untuk tindakan lebih lanjut.

    (lir/mae)

  • China Kirim Utusan Khusus ke Ukraina dan Rusia

    China Kirim Utusan Khusus ke Ukraina dan Rusia

    Beijing –

    Pemerintah China akan mengirimkan utusan khususnya yang akan mengunjungi Ukraina, Rusia dan beberapa negara Eropa mulai Senin (15/5) pekan depan. Utusan khusus Beijing itu akan menjadi diplomat dengan level tertinggi yang mengunjungi Ukraina yang sedang dilanda perang sejak Rusia menginvasi setahun lalu.

    Seperti dilansir AFP, Jumat (12/5/2023), pengiriman utusan khusus China itu diumumkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin dalam konferensi pers terbaru di Beijing pada Jumat (12/5) waktu setempat.

    “Mulai 15 Mei, Duta Besar Li Hui, perwakilan khusus pemerintah China untuk Urusan Eurasia, akan mengunjungi Ukraina, Polandia, Prancis, Jerman dan Rusia untuk berkomunikasi dengan semua pihak mengenai penyelesaian politik dari krisis Ukraina,” tutur Wang.

    Rencana kunjungan Li ke Ukraina dan Rusia, serta beberapa negara Eropa itu, menurut Wang, menunjukkan ‘komitmen mempromosikan perdamaian dan perundingan’ yang dimiliki China.

    “Itu sepenuhnya menunjukkan bahwa China berdiri teguh di sisi perdamaian,” cetusnya.

    “China bersedia untuk terus memainkan peran konstruktif dalam membangun lebih banyak konsensus internasional soal gencatan senjata, penghentian perang, dimulainya perundingan damai dan dihindarinya eskalasi situasi,” jelas Wang dalam konferensi pers.

  • Makin Panas! China Balas Usir Diplomat Kanada

    Makin Panas! China Balas Usir Diplomat Kanada

    Beijing –

    Pemerintah China langsung mengambil langkah balasan setelah Kanada mengusir diplomatnya yang dianggap mengintimidasi anggota parlemen di negara itu. Beijing mengumumkan pengusiran Konsul Kanada di Shanghai yang diminta segera meninggalkan negara itu.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (9/5/2023), Kementerian Luar Negeri China menetapkan ‘persona non grata’ terhadap Konsul Jenderal Kanada Jennifer Lynn Lalonde dalam pernyataan berbahasa Inggris yang dipublikasikan secara online pada Selasa (9/5) waktu setempat.

    “China berhak untuk memberikan reaksi lebih lanjut,” sebut Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataannya saat mengumumkan pengusiran Lalonde.

    Lalonder diberitahu untuk segera meninggalkan China paling lambat 13 Mei.

    “China mengutuk keras dan menentang dengan tegas hal ini dan telah mengajukan demarche (langkah politik) serius dan protes keras kepada Kanada,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri China.

    “Sebagai langkah balasan timbal-balik menanggapi langkah Kanada yang tidak bermoral, China memutuskan untuk menetapkan persona non grata terhadap Jennifer Lynn Lalonde, Konsul pada Konsulat Jenderal Kanada di Shanghai,” tegas Kementerian Luar Negeri China.

    Langkah Beijing itu diambil setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Kanada Melanie Joly menetapkan persona non grata terhadap seorang diplomat China bernama Zhao Wei yang ditugaskan di Toronto. Kanada juga menegaskan ‘tidak akan mentoleransi segala bentuk campur tangan asing dalam urusan dalam negeri kami’.

    Tonton juga Video: Pemerintah AS Incar 2 Aplikasi Asal China Terkait Kebocoran Data

  • Hubungan Memanas, Iran Usir 4 Diplomat Azerbaijan

    Hubungan Memanas, Iran Usir 4 Diplomat Azerbaijan

    Teheran –

    Iran mengusir empat orang diplomat Azerbaijan. Langkah itu merupakan tanggapan atas pengusiran staf kedutaan Iran di Baku, Azerbaijan, pada April lalu.

    “Empat diplomat dari Kementerian Luar Negeri Republik Azerbaijan, dinyatakan persona non grata, diusir dari Iran bulan lalu,” kata kantor berita resmi IRNA seperti dilansir AFP, Jumat (5/5/2023).

    “Tindakan Kementerian Luar Negeri Iran dilakukan sebagai tanggapan atas pengusiran Baku terhadap diplomat Iran,” sambung penjelasan kantor berita resmi Iran.

    Kementerian Luar Negeri Azerbaijan bulan lalu mengatakan telah memberitahu duta besar Iran bahwa “empat pegawai kedutaan Iran dinyatakan sebagai persona non grata” dengan waktu 48 jam untuk meninggalkan negara itu.

    Baku menuduh staf kedutaan melakukan kegiatan yang “tidak sesuai dengan status diplomatik” tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Hubungan antara Azerbaijan dan Iran memburuk pada Januari ketika seorang pria bersenjata menyerbu kedutaan Baku di Teheran dan membunuh seorang diplomat serta melukai dua penjaga keamanan kedutaan.

    Kementerian Luar Negeri Azerbaijan menyalahkan Iran atas penembakan itu. Juru bicara pemerintah Azerbaijan, Ayxan Hacizada, mengatakan kampanye anti-Azerbaijan telah “mendorong serangan itu”.

    Juru bicara Kemlu Iran, Nasser Kanani, mengatakan Teheran mengutuk keras serangan itu. Iran mengklaim motif di balik serangan itu adalah hal pribadi.

    Teheran juga khawatir wilayah Azerbaijan dapat digunakan untuk kemungkinan serangan terhadap Iran oleh Israel, pemasok senjata utama ke Baku.

    (haf/haf)