Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Arab Saudi Tegaskan Tak Ada Diplomasi dengan Israel Tanpa Negara Palestina

    Arab Saudi Tegaskan Tak Ada Diplomasi dengan Israel Tanpa Negara Palestina

    Riyadh –

    Arab Saudi kembali menyampaikan penegasan bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik yang terjalin dengan Israel tanpa adanya negara Palestina yang merdeka dan diakui. Penegasan ini disampaikan Riyadh kepada Amerika Serikat (AS) yang menjadi penengah dalam upaya normalisasi Saudi dan Israel.

    Seperti dilansir Al Arabiya dan AFP, Rabu (7/2/2024), Kementerian Luar Negeri Saudi secara jelas menegaskan kepada Washington, pekan ini, bahwa negara Palestina yang merdeka itu harus diakui berdasarkan garis perbatasan tahun 1967 silam dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

    Tidak hanya itu, Riyadh juga menegaskan bahwa hubungan diplomatik tidak akan terjalin hingga “agresi” militer Israel terhadap Jalur Gaza dihentikan dan semua pasukan pendudukan Israel ditarik mundur dari daerah kantong Palestina tersebut.

    “Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa mengenai diskusi antara Kerajaan Arab Saudi dan Amerika Serikat mengenai proses perdamaian Arab-Israel, dan mengingat apa yang telah disampaikan kepada juru bicara keamanan nasional AS, Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa posisi Kerajaan Arab Saudi selalu teguh dalam masalah Palestina dan pentingnya saudara-saudara rakyat Palestina mendapatkan hak-hak mereka yang sah,” tegas Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataan terbaru yang dirilis Rabu (7/2) waktu setempat, seperti dikutip Saudi Press Agency (SPA).

    “Kerajaan telah mengkomunikasikan posisi teguhnya kepada pemerintah AS bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel, kecuali negara Palestina yang merdeka diakui berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” tegas pernyataan tersebut.

    “Dan jika agresi Israel terhadap Jalur Gaza dihentikan dan semua pasukan pendudukan Israel ditarik mundur dari Jalur Gaza,” imbuh Kementerian Luar Negeri Saudi.

    Penegasan terbaru Saudi ini disampaikan setelah juru bicara keamanan nasional Gedung Putih AS John Kirby, saat berbicara kepada wartawan pada Selasa (6/2), mengatakan bahwa perundingan normalisasi Saudi-Israel “sedang berlangsung” dan bahwa Washington telah “menerima tanggapan positif dari kedua belah pihak bahwa mereka bersedia melanjutkan diskusi itu”.

    Saudi yang menjadi rumah bagi situs-situs tersuci dalam ajaran Islam, tidak pernah mengakui Israel dan tidak bergabung dengan Perjanjian Abraham tahun 2020 yang dimediasi oleh AS. Beberapa negara Teluk, seperti Bahrain, Uni Emirat Arab dan Maroko, telah menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel.

    Pernyataan terbaru Saudi tersebut dirilis setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken berkunjung ke Riyadh dan bertemu dengan putra mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Saudi, pada Senin (5/2) waktu setempat.

    Pertemuan itu dilaporkan membahas sejumlah isu, termasuk soal situasi kemanusiaan di Jalur Gaza dan upaya mencegah penyebaran konflik di Timur Tengah.

    Saat berbicara kepada wartawan di Doha, Qatar, Blinken mengungkapkan bahwa dalam pembicaraan di Riyadh, MBS “menegaskan kembali minat kuat Arab Saudi dalam mengupayakan” normalisasi dengan Israel.

    “Tapi dia juga memperjelas apa yang telah dia katakan kepada saya sebelumnya, yaitu bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan dua hal — berakhirnya konflik di Gaza, dan jalur yang jelas dan kredibel dalam jangka panjang menuju pembentukan negara Palestina,” tutur Blinken.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Iran Kutuk Serangan AS di Irak-Suriah: Itu Kesalahan Strategis

    Iran Kutuk Serangan AS di Irak-Suriah: Itu Kesalahan Strategis

    Teheran –

    Iran mengomentari serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) terhadap puluhan target terkait pasukan elite Garda Revolusi dan milisi pro-Teheran di Irak dan Suriah. Teheran mengecam serangan itu sebagai “kesalahan strategis” yang dilakukan Washington, musuh bebuyutannya.

    Iran tidak menyebut lebih lanjut apakah rentetan serangan udara AS itu memicu korban jiwa pada pihaknya atau tidak.

    “Serangan tadi malam terhadap Suriah dan Irak merupakan tindakan sangat berani dan menjadi kesalahan strategis lainnya yang dilakukan pemerintah AS, yang tidak akan menghasilkan apa-apa selain meningkatkan ketegangan dan instabilitas di kawasan,” sebut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (3/2/2024).

    “Serangan militer AS terhadap Irak, Suriah dan Yaman hanya memenuhi tujuan rezim Zionis,” ujarnya, merujuk pada Israel yang merupakan sekutu Israel.

    Lebih lanjut, Kanani menyebut serangan AS itu sebagai “pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Irak dan Suriah, terhadap hukum internasional, dan pelanggaran terang-terangan terhadap piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

    Kecaman serupa juga disampaikan oleh Irak dan Suriah dalam tanggapan mereka atas serangan udara AS tersebut.

    Militer AS mengumumkan pasukannya telah melancarkan serangan terhadap lebih dari 85 target terkait Pasukan Quds pada Garda Revolusi Iran dan kelompok-kelompok milisi yang berafiliasi dengan Teheran di wilayah Irak dan Suriah pada Jumat (2/2) waktu setempat.

    Menurut seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya, sebanyak 85 target yang digempur AS itu ada di sedikitnya tujuh lokasi berbeda, dengan tiga lokasi di wilayah Irak dan empat lokasi di wilayah Suriah.

    Serangan itu merespons serangan drone yang menewaskan tiga tentara AS dan melukai puluhan orang lainnya di pangkalan Yordania pada akhir pekan lalu.

    Komando Pusat AS atau CENTCOM mengungkapkan bahwa target-target serangannya mencakup pusat komando dan kendali serta intelijen, kemudian gudang senjata yang digunakan oleh Pasukan Quds dan milisi pro-Iran, lalu tempat penyimpanan roket, rudal dan drone, serta fasilitas rantai pasokan logistik dan amunisi.

    Presiden Joe Biden, saat berbicara usai serangan dilancarkan, memperingatkan bahwa respons AS akan “terus berlanjut pada waktu dan tempat yang kami pilih”.

    Sementara itu, berdasarkan laporan kelompok pemantau konflik Syrian Observatory for Human Rights, sedikitnya 18 petempur pro-Iran tewas akibat serangan AS di wilayah Suriah. Sedangkan laporan pemerintah Baghdad menyebut sedikitnya 16 orang, termasuk beberapa warga sipil, tewas dalam serangan di wilayah Irak.

    Beberapa waktu lalu, militer AS juga melancarkan serangan udara terhadap kelompok Houthi, yang didukung Iran, di wilayah Yaman. Serangan itu merespons rentetan serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah.

    Houthi mulai menargetkan kapal-kapal di Laut Merah pada November tahun lalu, dengan mengatakan mereka menyerang kapal-kapal terkait Israel sebagai bentuk solidaritas untuk warga Palestina di Jalur Gaza yang terus digempur militer Tel Aviv.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Militer AS Gempur Target Terkait Iran di Wilayahnya, Suriah Berang!

    Militer AS Gempur Target Terkait Iran di Wilayahnya, Suriah Berang!

    Damaskus –

    Pemerintah Suriah memberikan reaksi keras atas serangan udara yang dilancarkan militer Amerika Serikat (AS) terhadap target terkait Iran di negara tersebut. Damaskus mengecam serangan Washington itu sebagai pelanggaran kedaulatan Suriah.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (3/2/2024), rentetan serangan yang dilancarkan militer AS ke wilayah Suriah, juga Irak, pada Jumat (2/2) waktu setempat dimaksudkan untuk merespons serangan drone yang menewaskan tiga tentara AS dan melukai puluhan orang lainnya di pangkalan Yordania pada akhir pekan lalu.

    Militer AS melancarkan serangan terhadap lebih dari 85 target terkait Pasukan Quds pada Garda Revolusi Iran dan kelompok-kelompok milisi yang berafiliasi dengan Teheran di sejumlah lokasi di wilayah Irak dan Suriah.

    Kementerian Luar Negeri Suriah, dalam pernyataannya, menyebut serangan AS itu telah “memperparah konflik di Timur Tengah dengan cara yang sangat berbahaya”.

    Disebutkan juga bahwa serangan itu menambah panjang “catatan pelanggaran kedaulatan Suriah” dan integritas wilayahnya oleh AS.

    “Mengecam pelanggaran terang-terangan Amerika ini dan dengan tegas menolak semua dalih dan kebohongan yang digunakan pemerintah Amerika untuk membenarkan serangan ini,” tegas Kementerian Luar Negeri Suriah dalam tanggapannya.

    Tidak disebutkan lebih lanjut oleh militer Suriah soal jumlah warga sipil dan tentara yang tewas. Laporan kelompok pemantau konflik Suriah, Syrian Observatory for Human Rights, sebelumnya menyebut bahwa “sedikitnya 18 petempur pro-Iran tewas” di wilayah Suriah bagian timur.

    Lebih lanjut, militer Suriah mengecam pendudukan pasukan AS di wilayahnya. “Pendudukan sebagian wilayah Suriah oleh pasukan AS tidak dapat dilanjutkan,” tegas militer Suriah.

    Militer Suriah, dalam pernyataannya, juga menegaskan “tekad untuk membebaskan seluruh wilayah Suriah dari terorisme dan pendudukan”.

    AS menyalahkan kelompok milisi pro-Iran sebagai dalang atas serangan drone yang menewaskan tiga tentara di Yordania. Namun Washington tidak melancarkan serangan langsung terhadap wilayah Iran, dengan kedua negara tampaknya sama-sama ingin menghindari perang besar-besaran.

    AS diketahui menempatkan sekitar 900 tentaranya di wilayah Suriah dan sekitar 2.500 tentara di wilayah Irak sebagai bagian koalisi internasional melawan kelompok radikal Islamic State (ISIS) — yang pernah menguasai sebagian besar wilayah kedua negara itu satu dekade lalu.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Barat Setop Dana, UNRWA Tak Bisa Beroperasi di Gaza Setelah Februari

    Barat Setop Dana, UNRWA Tak Bisa Beroperasi di Gaza Setelah Februari

    Jakarta –

    Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat melanjutkan operasi di Gaza setelah akhir Februari, jika pendanaan tidak dilanjutkan.

    Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Jerman dan Inggris telah menghentikan pendanaan mereka ke badan bantuan PBB tersebut setelah adanya tuduhan bahwa 12 staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel.

    “Jika pendanaan tidak dilanjutkan, UNRWA tidak akan dapat melanjutkan layanan dan operasinya di seluruh wilayah, termasuk di Gaza, setelah akhir Februari,” kata juru bicara badan tersebut, dilansir Al Arabiya, Selasa (30/1/2024).

    Sebelumnya pada hari Senin (29/1), pemerintah Austria mengumumkan bahwa mereka juga menangguhkan pendanaan kepada UNRWA, sambil menunggu penyelidikan penuh atas tuduhan tersebut.

    “Kami menyerukan UNRWA dan PBB untuk melakukan penyelidikan yang komprehensif, cepat dan lengkap atas tuduhan tersebut,” kata Kementerian Luar Negeri Austria dalam sebuah pernyataan.

    Uni Eropa, salah satu donatur utama UNRWA, pada hari Senin menuntut dilakukannya audit “mendesak” terhadap badan tersebut dan mengatakan pihaknya sedang meninjau ulang pendanaan.

    Audit tersebut harus dipimpin oleh para ahli yang ditunjuk Komisi Eropa dan dilakukan bersamaan dengan penyelidikan PBB terhadap tuduhan tersebut, kata juru bicara komisi Eric Mamer kepada wartawan.

    Sebelumnya, dilaporkan bahwa berkas intelijen Israel yang memicu belasan negara menghentikan pendanaan untuk UNRWA, menyebutkan sedikitnya ada 190 staf UNRWA yang terindikasi menjadi militan garis keras.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa (30/1/2024), berkas setebal enam halaman, yang telah dilihat oleh Reuters itu, menuduh sekitar 190 staf UNRWA, termasuk yang menjadi guru di sekolah-sekolah PBB, merangkap sebagai militan Hamas atau Jihad Islam yang bermarkas di Jalur Gaza.

    Berkas itu bahkan menyertakan nama-nama dan foto 11 staf di antaranya yang dituduh menjadi militan.

    “Dari informasi intelijen, dokumen-dokumen dan kartu identitas yang disita selama pertempuran, kini dimungkinkan untuk menandai sekitar 190 anggota teroris Hamas dan PIJ (Jihad Islam Palestina) yang bertugas sebagai pegawai UNRWA,” sebut berkas intelijen Israel yang berbahasa Ibrani tersebut.

    Berkas intelijen Israel itu menjadi sorotan karena memuat tuduhan bahwa beberapa staf UNRWA terlibat dalam penculikan dan pembunuhan selama serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu, yang memicu perang di Jalur Gaza.

    Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan pada Senin (29/1) waktu setempat bahwa PBB belum secara resmi menerima salinan berkas intelijen Israel tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Apa Itu UNRWA? Mengapa Pendanaannya Ditangguhkan?

    Apa Itu UNRWA? Mengapa Pendanaannya Ditangguhkan?

    Jakarta –

    Pendanaan untuk badan PBB yang menangani warga Palestina di Gaza, UNRWA, telah ditangguhkan. Apa sebabnya dan apa dampaknya?

    Namun, sebelum ke sana, simak penjelasan apa itu UNRWA dan bagaimana lembaga itu didanai.

    Apa itu UNRWA?

    UNRWA adalah singkatan dari United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East atau Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat.

    Lembaga tersebut mengelola sekolah, layanan sosial, pusat kesehatan dan mendistribusikan bantuan makanan kepada 5,9 juta pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki termasuk Yerusalem Timur, ditambah Lebanon, Suriah, dan Yordania.

    Kapan UNRWA didirikan?

    UNRWA didirikan pada 1949 untuk membantu pengungsi Palestina setelah pembentukan negara Israel dan perang tahun 1948.

    Sedikitnya 750.000 warga Palestina melarikan diri atau terpaksa meninggalkan tanah mereka dalam peristiwa yang mereka sebut Nakba atau “bencana”.

    Lembaga tersebut mengatakan telah berkontribusi pada “kesejahteraan dan pembangunan manusia bagi empat generasi pengungsi Palestina”.

    Bagaimana cara UNRWA memperoleh pendanaan?

    Donor terbesar adalah Amerika Serikat, yang menyumbang US$343,9 juta pada tahun 2022. Adapun Jerman adalah negara penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi US$202,1 juta. Kedua negara ini menyumbang hampir setengah dari seluruh pendanaan UNRWA yang mencapai US$1,17 miliar.

    BBC

    Apa yang UNRWA lakukan di Gaza?

    UNRWA mengelola tempat penampungan bagi para pengungsi dan mendistribusikan satu-satunya akses bantuan yang diizinkan masuk oleh Israel.

    Lebih dari itu, lembaga ini juga menyediakan infrastruktur dan fasilitas penting untuk kehidupan sehari-hari yang sangat kurang di Gaza akibat siklus kekerasan, pengepungan, pemiskinan yang tidak ada habisnya.

    UNRWA menjalankan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Gaza, termasuk pusat pelatihan guru dan hampir 300 sekolah dasar. Mereka juga memproduksi buku pelajaran untuk mendidik generasi muda Palestina.

    Di Gaza saja, badan ini mempekerjakan sekitar 13.000 orang. Sebagai lembaga PBB terbesar yang beroperasi di Gaza, UNRWA, berperan penting dalam upaya kemanusiaan.

    UNRWA juga menjadi sasaran politis dari berbagai pihak selama bertahun-tahun. Keberadaan mereka dikritik oleh Israel karena dianggap memperkuat status warga Palestina sebagai pengungsi, dan mendorong harapan orang-orang Palestina untuk mendapatkan hak untuk kembali ke tempat mereka terusir pada 1948 atau selama perang.

    Nasib para pengungsi ini telah menjadi topik utama dalam konflik Arab-Israel. Banyak warga Palestina memimpikan kembali ke Palestina yang bersejarah, yang sebagian wilayahnya kini berada di Israel.

    Sementara itu, Israel menolak klaim tersebut dan sering mengkritik pembentukan UNRWA karena mengizinkan status pengungsi diwariskan.

    Bagaimana situasinya sejak perang di Gaza?

    Sejak Israel melancarkan serangan di Gaza, UNRWA adalah satu dari sedikit lembaga bantuan internasional yang masih bisa beroperasi di kawasan itu.

    Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi ke selatan dan setidaknya 1,7 juta warga Palestina berlindung di fasilitas UNRWA.

    Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan lebih dari 26.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah terbunuh sejak Israel melancarkan serangan udara dan invasi darat sebagai pembalasan atas serangan 7 Oktober.

    Sebelumnya, 500 truk masuk ke Gaza setiap hari dan sekarang jumlahnya berkurang menjadi sekitar 200 truk.

    Rekaman-rekaman video menampilkan orang-orang yang memanjat truk bantuan yang berhasil masuk ke Gaza. PBB mengatakan dua juta orang membutuhkan bantuan makanan.

    UNRWA juga mengatakan sedikitnya 142 stafnya di Gaza tewas.

    Mengapa pendanaan UNRWA ditangguhkan?

    Lebih dari 10 negara, termasuk AS dan Jerman, telah menangguhkan pendanaan UNRWA menyusul tuduhan intelijen Israel bahwa setidaknya 12 anggota UNRWA terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel dan lebih dari 240 orang disandera di Jalur Gaza.

    Direktur Komunikasi UNRWA, Juliette Touma, mengatakan kepada BBC bahwa tuduhan tersebut “sangat serius” dan mereka telah mengambil “tindakan luar biasa” dengan memecat para staf.

    EPAWarga Gaza terancam mengalami kelaparan jika bantuan dihentikan

    Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan bahwa dia “ngeri” dengan tuduhan tersebut, namun telah mengimbau negara-negara pendonor untuk “menjamin kelangsungan operasi UNRWA”.

    “Dari 12 orang yang terlibat, sembilan orang segera teridentifikasi dan telah diberhentikan oleh Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini; satu orang dipastikan dan identitas dua orang lainnya sedang diklarifikasi,” kata Guterres pada Minggu.

    Dia mengatakan bahwa Gaza tidak boleh terkena sanksi, dan dengan pendanaan yang tersedia saat ini, berarti pada Februari mendatang UNRWA tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dua juta warga sipil yang menggantungkan hidupnya dari bantuan.

    Komisaris Jenderal Philippe Lazzarini telah mengeluarkan pernyataan tegas mengenai pemotongan dana tersebut. “Warga Palestina di Gaza tidak membutuhkan hukuman kolektif tambahan ini,” katanya. “Ini menodai kita semua.”

    Bagaimana dampaknya bagi warga Gaza?

    Getty ImagesSejak Israel melancarkan serangan di Gaza, UNRWA adalah satu dari sedikit lembaga bantuan internasional yang masih bisa beroperasi di kawasan itu.

    Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, mengatakan bantuan yang menopang kelangsungan hidup sekitar dua juga warga Gaza dapat berakhir, karena sejumlah negara Barat menangguhkan pendanaannya akibat dugaan tersebut.

    Direktur Komunikasi UNRWA, Juliette Touma, mengatakan kepada BBC bahwa pihaknya “sangat putus asa” mengingat jutaan warga Palestina di Gaza menggantungkan hidup dari bantuan UNRWA.

    “Kami sangat putus asa. Hal ini terjadi pada saat kebutuhan kemanusiaan di Gaza semakin meningkat,” katanya, seraya menambahkan bahwa dia baru saja mengunjungi wilayah tersebut minggu lalu.

    “Orang-orang terus mengungsi. Orang-orang kelaparan. Waktu berjalan begitu cepat menuju kelaparan.”

    “Kami melakukan segala yang kami bisa untuk mencegah kelaparan. Namun kekurangan dana yang kami hadapi saat ini, ketika setidaknya 10 donor terbesar menghentikan sementara pendanaan, akan berdampak sangat buruk dan sangat serius terhadap operasi kemanusiaan terbesar di Gaza saat ini.”

    Hal ini juga dapat berdampak signifikan terhadap keseluruhan 5,3 juta pengungsi Palestina yang terdaftar di dalamnya.

    Sementara di Gaza, lebih dari 26.000 orang telah tewas sejak Israel melancarkan operasi militer besar-besaran, menurut catatan Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

    Apa respons negara-negara Barat?

    Penasihat Keamanan Nasional AS, John Kirby, telah menekankan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh segelintir staf “tidak boleh membuat keseluruhan lembaga terganggu”, yang menurutnya telah “membantu menyelamatkan ribuan nyawa di Gaza.”

    “Mereka melakukan pekerjaan penting,” kata Kirby.

    Namun AS, sebagai pendonor terbesar yang menyumbang sekitar US$340 juta pada 2022, adalah salah satu negara yang turut menangguhkan pendanaannya.

    Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan bahwa mereka “sangat prihatin dengan dugaan keterlibatan staf UNRWA dalam serangan teror terhadap Israel” ketika mengumumkan keputusannya pada Jumat malam.

    Jepang “sangat mendesak” UNRWA untuk menyelidiki tuduhan tersebut “dengan capet dan menyeluruh”.

    Austria juga memutuskan hal serupa dan menyerukan “penyelidikan yang komprehensif, cepat dan menyeluruh atas tuduhan tersebut”.

    Sebelumnya pada Jumat, seorang penasihat perdana menteri Israel mengatakan kepada BBC bahwa serangan Hamas pada 7 Oktober melibatkan “orang-orang yang digaji [UNRWA]”.

    Mark Regev mengeklaim ada pula informasi yang menunjukkan bahwa para guru yang bekerja di sekolah UNRWA “secara terbuka merayakan” serangan 7 Oktober.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Situasi Yordania Memanas Buntut 3 Tentara AS Tewas

    Situasi Yordania Memanas Buntut 3 Tentara AS Tewas

    Washington DC –

    Situasi Yordania memanas usai serangan misterius terhadap serdadu-serdadu Paman Sam di Timur Tengah itu. Serangan balasan dari Amerika Serikat (AS) siap meluncur, seolah tinggal tunggu waktu saja.

    Dilansir AFP, Senin (29/1) kemarin, serangan misterius itu dilakukan oleh pesawat tanpa awak alias drone.

    Sasarannya adalah pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Yordania. Lokasi pangkalan AS itu ada di dekat perbatasan Suriah.

    Menurut CENTCOM, ada sekitar 350 personel Angkatan Darat dan Angkatan Udara AS di pangkalan yang dihantam serangan itu. Para personel militer AS itu, sebut CENTCOM, menjalankan “sejumlah fungsi pendukung utama” termasuk untuk koalisi internasional melawan kelompok radikal Islamic State (ISIS).

    Juru bicara pemerintah Yordania, Muhannad Mubaidin, mengecam serangan terhadap pasukan militer AS di negaranya tersebut.

    3 Serdadu AS tewas

    Presiden AS, Joe Biden, mengumumkan bahwa ada tiga orang personel militernya yang menjadi korban serangan drone misterius itu. Selain itu dilaporkan pada kesempatan selanjutnya, 34 orang terluka akibat serangan itu.

    “Tiga anggota militer AS tewas dan banyak yang terluka dalam serangan pesawat tak berawak terhadap pasukan kami yang ditempatkan di timur laut Yordania dekat perbatasan Suriah,” kata Biden dalam sebuah pernyataan.

    AS tuduh Iran

    AS menuduh Iran sebagai pihak yang mendalangi serangan drone di Yordania tersebut. Tuduhan ini disampaikan langsung oleh Joe Biden.

    “Meskipun kami masih mengumpulkan fakta-fakta mengenai serangan ini, kami mengetahui bahwa serangan tersebut dilakukan oleh kelompok militan radikal yang didukung Iran yang beroperasi di Suriah dan Irak,” kata Biden.

    Biden menyebut pihaknya komitmen akan memerangi terorisme. Dia meminta pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

    “Kami akan menjalankan komitmen mereka untuk memerangi terorisme. Dan kami yakin kami akan meminta pertanggungjawaban semua pihak yang bertanggung jawab pada waktu dan cara yang kami pilih,” ujarnya.

    US President Joe Biden (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)

    Iran membantah

    Pemerintah Iran membantah tuduhan Amerika Serikat dan Inggris bahwa mereka mendukung kelompok-kelompok militan yang melakukan serangan drone di Yordania, yang menewaskan tiga personel militer AS.

    “Klaim ini dibuat dengan tujuan politik tertentu untuk membalikkan realitas di kawasan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani seperti dikutip kantor berita resmi Iran, IRNA.

    Sejauh ini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kanaani mengatakan pernyataan seperti itu mengancam “perdamaian dan stabilitas regional dan internasional”.

    Pasukan AS dan sekutu di Irak dan Suriah telah menjadi sasaran lebih dari 150 serangan sejak pertengahan Oktober, menurut Pentagon, dan Washington telah melakukan serangan balasan di kedua negara tersebut.

    Selanjutnya, AS akan membalas:

    AS akan membalas

    Para anggota parlemen AS mendesak pemerintahan Biden untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap Iran. Soalnya, 3 orang tewas dan 34 orang lainnya dari pihak tentara AS menjadi korban dari serangan itu. Ini adalah yang pertama dialami militer AS sejak berkecamuknya perang Israel versus Palestina di Jalur Gaza sejak Oktober lalu.

    Serangan mematikan di Yordania itu dinilai akan semakin meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah dan memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik yang secara langsung melibatkan Iran.

    “Jangan ragu — kami akan meminta pertanggungjawaban semua pihak pada waktu dan cara yang kami pilih,” tegas Presiden AS Joe Biden.

    Saat berbicara dalam acara kampanye di South Carolina, pada Minggu (28/1) waktu setempat, Biden kembali membahas serangan itu dan menggelar momen mengheningkan cipta bagi tiga tentara AS yang gugur di Yordania.

    “Kita akan merespons,” tegas Biden.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Afrika Selatan Desak Israel Hormati Putusan Mahkamah Internasional

    Afrika Selatan Desak Israel Hormati Putusan Mahkamah Internasional

    Jakarta –

    Afrika Selatan (Afsel) memuji keputusan Mahkamah Internasional atau Court Of Justice (ICJ) yang menyatakan bahwa Israel harus mencegah tindakan genosida di Gaza. Presiden Cyril Ramaphosa berharap hal itu akan mengarah pada gencatan senjata.

    Dilansir AFP, Jumat (27/1/2024), Mahkamah Internasional di Den Haag telah mengeluarkan keputusan pertamanya dalam kasus penting yang diajukan oleh Afsel, yang juga memerintahkan Israel untuk mengizinkan akses kemanusiaan ke wilayah Palestina.

    “Hari ini, Israel berdiri di hadapan komunitas internasional, kejahatannya terhadap Palestina terungkap,” kata Ramaphosa dalam pidatonya yang disiarkan televisi.

    “Kami berharap Israel sebagai negara yang memproklamirkan diri sebagai negara demokrasi dan menghormati supremasi hukum akan mematuhi langkah-langkah yang diambil,” imbuhnya.

    Afrika Selatan menuduh Israel melanggar Konvensi Genosida PBB tahun 1948–yang dibuat setelah Perang Dunia II dan Holocaust–selama kampanye militernya di Gaza, yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Pengadilan tidak memberikan penilaian apakah Israel benar-benar melakukan genosida atau tidak, namun mengeluarkan perintah darurat sambil mempertimbangkan tuduhan yang lebih luas–sebuah proses yang kemungkinan akan memakan waktu bertahun-tahun.

    Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan menyambut baik keputusan tersebut sebagai “kemenangan yang menentukan bagi supremasi hukum internasional dan tonggak penting dalam pencarian keadilan bagi rakyat Palestina”.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ketegangan Baru India vs Pakistan Buntut Pembunuhan

    Ketegangan Baru India vs Pakistan Buntut Pembunuhan

    Jakarta –

    Pemerintah Pakistan dan India kini terlibat ketegangan terbaru. Islamabad mengklaim ada bukti kredibel yang mengaitkan agen-agen New Delhi dengan pembunuhan dua warganya di negara tersebut.

    Diketahui kasus ini meningkatkan ketegangan antara kedua negara yang sudah sejak lama menjadi musuh bebuyutan.

    Dilansir Reuters, Jumat (26/1/2024), tuduhan itu disampaikan beberapa hari setelah Pakistan terlibat aksi saling serang dengan Iran, juga negara tetangganya, terhadap target yang mereka anggap sebagai tempat persembunyian militan.

    India secara terpisah juga menuduh Pakistan telah melatih dan menampung militan yang melancarkan serangan di wilayah Kashmir. Dimana diketahui wilayah ini menjadi sengketa di area Himalaya, yang terbagi antara kedua negara.

    Kedua negara yang sama-sama memiliki senjata nuklir itu sudah tiga kali berperang sejak mendapat kemerdekaan dari Inggris tahun 1947 silam.

    Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Syrus Qazi mengatakan kepada wartawan bahwa pembunuhan di wilayahnya yang diduga terkait agen-agen India itu melibatkan “pengaturan internasional yang canggih” yang tersebar di sejumlah lokasi.

    Tidak hanya itu, ia juga mengaku memiliki bukti dokumenter hingga forensik terkait keterlibatan agen India.

    Lebih lanjut, Qazi menyebut operator lokal, yang disewa dan direkrut oleh agen-agen India yang beroperasi di negara-negara lain, melakukan dua pembunuhan pada akhir tahun lalu. Satu pembunuhan terjadi di distrik Sialkot dan satu pembunuhan lainnya di Rawalakot, bagian wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan.

    Dua korban pembunuhan itu diidentifikasi oleh Kementerian Luar Negeri Pakistan sebagai Shahid Latif dan Mohammad Riaz. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut soal siapa orang-orang ini dan mengapa New Delhi meminta agen-agennya untuk membunuh mereka di wilayah musuh bebuyutannya.

    Qazi menambahkan bahwa dua tersangka agen India yang terlibat pembunuhan itu diidentifikasi sebagai Yogesh Kumar dan Ashok Kumar.

    Dia menyebut para penyewa senjata dan orang-orang lainnya yang terlibat dalam dua tindak kejahatan itu telah diadili. Disebutkan juga bahwa negara-negara lainnya, di mana agen-agen India itu diduga beroperasi, telah diberitahu.

    Kementerian Luar Negeri India, dalam tanggapannya, menyebut tuduhan itu sebagai upaya Pakistan menyebarkan “propaganda anti-India yang palsu dan jahat”.

    Namun Qazi menyebut metode pembunuhan itu serupa dengan upaya pembunuhan lainnya di Kanada, Amerika Serikat (AS), dan negara-negara lainnya. Dia menyebut dugaan jaringan “pembunuhan ekstrayudisial dan ekstrateritorial” oleh India telah menjadi fenomena global.

    Diketahui bahwa beberapa bulan lalu, Ottawa dan Washington secara terpisah menuduh agen-agen India terkait upaya pembunuhan di wilayah mereka. New Delhi menolak tuduhan Kanada dan telah meluncurkan penyelidikan atas tuduhan AS.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ketegangan Baru India vs Pakistan Buntut Pembunuhan

    Tegang! Pakistan Tuding Agen India Lakukan Pembunuhan di Wilayahnya

    Islamabad –

    Pemerintah Pakistan dan India terlibat ketegangan terbaru. Islamabad mengklaim ada bukti kredibel yang mengaitkan agen-agen New Delhi dengan pembunuhan dua warganya di negara tersebut. Kasus ini meningkatkan ketegangan antara kedua negara yang sudah sejak lama menjadi musuh bebuyutan.

    Seperti dilansir Reuters, Jumat (26/1/2024), tuduhan itu disampaikan beberapa hari setelah Pakistan terlibat aksi saling serang dengan Iran, juga negara tetangganya, terhadap target yang mereka anggap sebagai tempat persembunyian militan.

    India secara terpisah juga menuduh Pakistan telah melatih dan menampung militan yang melancarkan serangan di wilayah Kashmir yang menjadi sengketa di area Himalaya, yang terbagi antara kedua negara.

    Kedua negara yang sama-sama memiliki senjata nuklir itu sudah tiga kali berperang sejak mendapat kemerdekaan dari Inggris tahun 1947 silam.

    Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Syrus Qazi mengatakan kepada wartawan bahwa pembunuhan di wilayahnya yang diduga terkait agen-agen India itu melibatkan “pengaturan internasional yang canggih” yang tersebar di sejumlah lokasi.

    “Kami memiliki bukti dokumenter, finansial, dan forensik mengenai keterlibatan dua agen India yang mendalangi pembunuhan ini,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Qazi menyebut operator lokal, yang disewa dan direkrut oleh agen-agen India yang beroperasi di negara-negara lain, melakukan dua pembunuhan pada akhir tahun lalu. Satu pembunuhan terjadi di distrik Sialkot dan satu pembunuhan lainnya di Rawalakot, bagian wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan.

    Dua korban pembunuhan itu diidentifikasi oleh Kementerian Luar Negeri Pakistan sebagai Shahid Latif dan Mohammad Riaz. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut soal siapa orang-orang ini dan mengapa New Delhi meminta agen-agennya untuk membunuh mereka di wilayah musuh bebuyutannya.

    Qazi menambahkan bahwa dua tersangka agen India yang terlibat pembunuhan itu diidentifikasi sebagai Yogesh Kumar dan Ashok Kumar.

    Dia menyebut para penyewa senjata dan orang-orang lainnya yang terlibat dalam dua tindak kejahatan itu telah diadili. Disebutkan juga bahwa negara-negara lainnya, di mana agen-agen India itu diduga beroperasi, telah diberitahu.

    Kementerian Luar Negeri India, dalam tanggapannya, menyebut tuduhan itu sebagai upaya Pakistan menyebarkan “propaganda anti-India yang palsu dan jahat”.

    Namun Qazi menyebut metode pembunuhan itu serupa dengan upaya pembunuhan lainnya di Kanada, Amerika Serikat (AS), dan negara-negara lainnya. Dia menyebut dugaan jaringan “pembunuhan ekstrayudisial dan ekstrateritorial” oleh India telah menjadi fenomena global.

    Diketahui bahwa beberapa bulan lalu, Ottawa dan Washington secara terpisah menuduh agen-agen India terkait upaya pembunuhan di wilayah mereka. New Delhi menolak tuduhan Kanada dan telah meluncurkan penyelidikan atas tuduhan AS.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dapatkah Gencatan Senjata di Myanmar Tercapai?

    Dapatkah Gencatan Senjata di Myanmar Tercapai?

    Jakarta –

    Gencatan senjata yang baru-baru ini digagas Cina antara kelompok oposisi bersenjata Myanmar dan militer yang berkuasa tidak berarti konflik akan berhenti, ungkap para analis.

    Kelompok oposisi, yakni Aliansi Tiga Persaudaraan yang adalah sebuah aliansi antara Tentara Arakan, Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar, dan Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang adalah yang terbesar. Aliansi yang dibentuk pada Juni 2019 dan didukung oleh pemerintah serta pasukan pertahanan pro-demokrasi yang dipimpin oleh warga sipil ini menjadi ancaman bagi junta Myanmar sejak kudeta hampir tiga tahun lalu.

    Myanmar berada dalam kekacauan sejak Jenderal Min Aung Hlaing dan pasukan militernya menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis pada Februari 2021. Kudeta tersebut memicu konflik bersenjata antara Pemerintah Persatuan Nasional yang dipimpin sipil, pasukan pertahanan rakyat, dan kelompok etnis bersenjata.

    Operasi 1027

    Konflik tersebut dipandang sebagai perang gesekan hingga terjadi serangan besar-besaran yang dimulai dengan Operasi 1027 pada Oktober, dengan Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA), Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA) dan Tentara Arakan (AA) dari Myanmar. Tujuan mereka adalah menghapus kekuasaan militer di wilayah yang disengketakan, dan dalam hampir tiga bulan, puluhan kota kecil dan ratusan pangkalan militer yang dikuasai junta telah direbut. Serangan tersebut juga telah menyebar ke wilayah dan negara bagian lain di Myanmar.

    Kyaw Hsan Hlaing, seorang analis politik dari Myanmar. mengatakan serangan baru-baru ini telah memotivasi kelompok-kelompok yang berlawanan di seluruh negeri untuk melakukan perlawanan.

    “Keberhasilan Operasi 1027 telah menjadi tonggak sejarah bagi perlawanan dan perang saudara di Myanmar, menandai pencapaian besar dalam merobohkan beberapa kota. Prestasi ini telah memotivasi kelompok perlawanan besar lainnya di seluruh negeri,” katanya.

    Salah satu keberhasilan terbesar dari serangan pemberontak sejauh ini adalah perebutan Laukkai, ibu kota Zona Administrasi Mandiri Kokang, yang berada di sepanjang perbatasan Myanmar-Cina, tempat MNDAA mengklaim kendali atas kota tersebut awal bulan ini.

    Namun, awal bulan ini, Kementerian Luar Negeri Cina mengonfirmasi bahwa perundingan perdamaian telah dilakukan antara aliansi dan perwakilan junta di Kunming, sebuah kota di Cina. Hasilnya “gencatan senjata segera” telah disepakati untuk menghentikan pertempuran di lokasi tertentu.

    Gencatan senjata tidak dipatuhi

    Hlaing mengatakan meskipun ada gencatan senjata dan upaya gencatan senjata sebelumnya, hal ini belum sepenuhnya menghentikan pertempuran.

    “Saya pikir gencatan senjata saat ini tidak akan menandai berakhirnya perang antara aliansi dan pasukan junta,” katanya kepada DW. “Namun, perang mungkin akan berhenti di wilayah Kokang untuk sementara waktu. Sebelum gencatan senjata saat ini antara aliansi dan pasukan junta, mereka mengadakan setidaknya dua pertemuan yang ditengahi oleh Cina, tetapi tidak ada hasil yang dicapai. Aliansi terus berperang hingga mencapai tujuan mereka. tujuan militer, terutama perebutan penuh Laukkai.”

    Gencatan senjata tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya menurut pernyataan dari Aliansi Tiga Persaudaraan. Hanya beberapa hari setelah gencatan senjata disepakati, pasukan militer Myanmar diduga menembakkan granat ke arah pasukan aliansi di Kachin, sehingga mendorong pasukan oposisi membalas tembakan.

    Waktu yang buruk untuk gencatan senjata

    Bagi kelompok oposisi, pertempuran masih akan terus berlanjut, dan opsi gencatan senjata dinilai terjadi di waktu yang salah. Para pendukung anti-junta berharap berkurangnya kendali militer secara nasional, dan kekalahan junta akan mendorong pemberontakan meluas ke kota-kota utama di Myanmar. Dengan adanya gencatan senjata, masih ada pertanyaan apakah momentum ini akan terus berlanjut.

    Namun David Scott Mathieson, seorang analis Myanmar, mengatakan gencatan senjata tidak akan menentukan strategi aliansi oposisi ke depannya.

    “Saya kira tidak… sejauh ini perjanjian tersebut tidak berarti banyak, dan harus dipandang sebagai perjanjian lemah yang hanya memberikan kepura-puraan untuk melakukan perundingan damai,” katanya kepada DW.

    “Saya pikir tidak mungkin untuk memprediksi ke mana arah konflik, meskipun patut dipertimbangkan bahwa setiap perubahan momentum yang dilakukan oleh [Aliansi Tiga Persaudaraan] akan ditentukan oleh berbagai strategi mereka, bukan melalui tekanan dari luar.”

    PBB mengatakan jumlah pengungsi akibat konflik ini secara keseluruhan melebihi dua juta orang sejak kudeta pada Februari 2021. Hampir 4.400 orang telah dibunuh oleh militer dan lebih dari 25.000 orang ditangkap, menurut kelompok hak asasi manusia itu. (rs/pkp)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini