Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Diperintahkan ICJ Setop Serangan ke Rafah, Israel Bilang Begini

    Diperintahkan ICJ Setop Serangan ke Rafah, Israel Bilang Begini

    Tel Aviv –

    Israel menanggapi putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang memerintahkan negaranya untuk segera menghentikan serangannya di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan. Tel Aviv bersikeras menyatakan operasi militer mereka di Rafah “tidak berisiko memicu kehancuran penduduk sipil Palestina”.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (25/5/2024), ICJ dalam putusan pada Jumat (24/5) waktu setempat menyatakan Israel harus “segera menghentikan serangan militernya, dan tindakan apa pun lainnya di wilayah Rafah yang bisa berdampak pada kondisi kehidupan kelompok Palestina di Gaza yang bisa menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian”.

    Tel Aviv, dalam tanggapannya, menolak dasar-dasar yang diberikan oleh ICJ, dan bersikeras menyatakan operasi militer mereka di Rafah sudah sejalan dengan hukum internasional.

    “Israel belum dan tidak akan melakukan tindakan militer di wilayah Rafah, yang bisa berdampak pada kondisi kehidupan penduduk sipil Palestina di Gaza yang dapat menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian,” tegas Penasihat Keamanan Nasional Israel, Tzachi Hanegbi, dalam pernyataan bersama dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel.

    ICJ dalam putusannya juga memerintahkan Israel untuk tetap membuka perlintasan perbatasan Rafah, yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir, yang awal bulan ini ditutup saat dimulainya serangan Tel Aviv terhadap kota tersebut.

    “Israel akan terus mengizinkan perlintasan perbatasan Rafah tetap terbuka untuk masuknya bantuan kemanusiaan dari sisi perbatasan Mesir, dan akan mencegah kelompok-kelompok teror mengendalikan jalur tersebut,” tegas pemerintah Israel dalam pernyataannya.

    Afrika Selatan membawa kasus ini ke hadapan ICJ tahun lalu dengan tuduhan yang menyebut serangan Israel terhadap Jalur Gaza melanggar Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948. Tuduhan itu telah dibantah mentah-mentah oleh Tel Aviv.

    “Tuduhan genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional di Den Haag adalah keliru, keterlaluan dan menjijikkan secara moral,” tegas pemerintah Israel dalam pernyataannya.

    Putusan ICJ itu bersifat mengikat secara hukum, namun tidak memiliki mekanisme penegakan langsung.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa putusan ICJ itu bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait. “Putusan pengadilan itu bersifat mengikat dan mempercayai para pihak akan mematuhi perintah pengadilan,” tegas Guterres dalam pernyataan via juru bicaranya.

    Selain memerintahkan Israel menghentikan serangannya di Rafah, putusan ICJ juga menuntut pembebasan segera semua sandera yang masih ditahan Hamas di Jalur Gaza.

    “Pengadilan mendapati sangat meresahkan karena banyak sandera yang masih ditahan dan menegaskan kembali seruan agar mereka segera dibebaskan tanpa syarat,” tegas ICJ dalam putusannya.

    Hamas telah menanggapi putusan ICJ itu, dengan melontarkan pujian, namun tidak merespons seruan ICJ soal pembebasan para sandera di Jalur Gaza. Hamas, dalam tanggapannya, justru menyesalkan putusan itu hanya berlaku untuk Rafah dan bukan untuk seluruh wilayah Jalur Gaza.

    Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyerukan Israel untuk mematuhi perintah tersebut segera.

    Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu terhadap putusan ICJ tersebut. Namun anggota kabinet perang Israel, Benny Gantz, menegaskan Israel tetap berkomitmen untuk terus bertempur “demi memulangkan para sandera dan menjamin keamanan warganya setiap saat dan di mana saja, juga di Rafah”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Negara Mana Saja yang Tegas Menentang Israel, Apa Dampaknya?

    Negara Mana Saja yang Tegas Menentang Israel, Apa Dampaknya?

    Jakarta –

    Tentara Israel pada Senin (06/05) memerintahkan warga Palestina meninggalkan wilayah bagian timur Kota Rafah di bagian selatan Jalur Gaza sebelum menggelar operasi militer.

    Melalui pesan teks, selebaran, dan unggahan di media sosial, militer Israel memerintahkan sekitar 100.000 orang untuk bermigrasi ke kamp-kamp di kota-kota tetangga, yaitu Khan Younis dan al-Mawasi.

    Sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, telah memperingatkan Israel untuk menghindari serangan terhadap Rafah tempat perlindungan terakhir bagi satu juta lebih warga Palestina.

    ReutersPengungsi Palestina yang melarikan diri dari Rafah ke Khan Younis pada 6 Mei 2024.

    Sementara itu, semakin banyak suara dari komunitas internasional menyerukan agar Israel menghentikan serangan di seluruh wilayah tersebut.

    Beberapa negara bahkan telah mengambil langkah-langkah konkret menekan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, baik dengan memutus hubungan diplomatik, menangguhkan penjualan senjata, hingga menempuh jalur hukum internasional.

    Pekan lalu, Kolombia mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    ReutersAsap mengepul setelah serangan Israel di Rafah, selatan Jalur Gaza pada 6 Mei 2024 di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok milisi Palestina Hamas.

    Dampak dari tindakan-tindakan ini bisa jadi “hanya bersifat simbolis”, ujar Yossi Mekelberg, seorang pengamat Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, sebuah lembaga konsultasi dan penelitian di London, kepada BBC News Mundo.

    “Namun, efek kumulatifnya terhadap isolasi diplomatik atau apa yang mereka sampaikan tentang Israel, dan bagaimana Israel melakukan perang adalah penting.”

    Ini bukan pertama kalinya Israel menghadapi kecaman dari negara-negara lain atas tindakannya di Gaza atau Tepi Barat.

    Namun, tekanan internasional tidak pernah sekuat sekarang, terutama mengingat skala kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan ini merupakan aksi balasan Israel atas serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Saat itu Israel mendapat serangan terburuk selama 75 tahun terakhir yang menewaskan 1.200 orang, dan juga 253 orang disandera.

    Israel merespons dengan sangat keras: lebih dari 34.000 orang tewas di Gaza sejak saat itu akibat serangan bom tentara Israel; 85% penduduk telah mengungsi dari rumah mereka; dan sekitar setengahnya atau sekitar 1,1 juta orang berada di ambang kelaparan, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dengan latar belakang ini, kami akan menjelaskan negara mana saja yang telah memutuskan untuk mengambil tindakan nyata terhadap Israel.

    Memutus hubungan diplomatik

    Setelah perang pecah, dan seiring meningkatnya kehancuran di Gaza, sejumlah negara menarik duta besar mereka atau menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel.

    Negara-negara di wilayah Timur Tengah seperti Yordania, Bahrain dan Turki, memulangkan duta besar mereka. Aksi ini disusul oleh Chad dan beberapa negara di Amerika Latin, seperti Cile, Honduras, dan Kolombia.

    Mereka kini memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh dengan menangguhkan hubungan diplomatik. Langkah ini juga diikuti Bolivia dan Belize.

    Baca juga:

    Getty ImagesPresiden Kolombia Gustavo Petro mengumumkan pada tanggal 1 Mei bahwa ia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    “Hari ini umat manusia, di semua jalan, setuju dengan kami. Era genosida, pemusnahan seluruh bangsa di depan mata kita, di depan kemanusiaan kita, tidak dapat kembali,” kata Presiden Kolombia Gustavo Petro dalam pidatonya saat mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel beberapa waktu lalu.

    Enam bulan sebelumnya, pada 31 Oktober, juru bicara pemerintah Bolivia mengumumkan keputusan yang sama, dengan menggunakan kata-kata serupa.

    “(Bolivia) mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Negara Israel sebagai bentuk penolakan dan kecaman atas serangan militer Israel yang agresif dan tidak proporsional yang dilakukan di Jalur Gaza,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri, Freddy Mamani pada saat itu.

    Getty ImagesDi jantung Universitas California, Los Angeles (UCLA) salah satu kampus paling bergengsi di Amerika Serikat tengah berlangsung unjuk rasa menentang kondisi di Gaza saat ini.

    Dua minggu kemudian, Belize mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel karena “pengeboman tanpa pandang bulu yang tak henti-hentinya” di Gaza, karena Israel “terus-menerus” melanggar hukum internasional sejak 7 Oktober.

    Namun, apa arti pemutusan hubungan ini?

    Faktanya, tidak jelas. Tak satu pun dari ketiga negara ini yang memiliki pengaruh politik yang besar di Timur Tengah. Hubungan perdagangan dan diplomatik mereka dengan Israel sebelum krisis ini juga tidak banyak.

    Namun, Kolombia adalah mitra dagang terbesar kedua Israel di Amerika Latin, setelah Brasil.

    Kolombia dan Israel menandatangani perjanjian perdagangan bebas pada tahun 2020. Angkatan Darat Kolombia menggunakan pesawat serta senjata Israel untuk memerangi kartel narkoba dan kelompok pemberontak.

    Namun untuk saat ini, perjanjian ini tampaknya tidak berpengaruh, dan Kementerian Luar Negeri Kolombia telah mengumumkan niatnya untuk “mempertahankan aktivitas masing-masing bagian konsuler di Tel Aviv dan Bogota”.

    ReutersPengunjuk rasa pro-Palestina berfoto di depan Mahkamah Internasional (ICJ) ketika hakim memutuskan putusan sela atas gugatan Afrika Selatan terhadap Israel

    Efek dari pemutusan hubungan diplomatik ini, bersifat “simbolis, dan menunjukkan rasa terisolasi dan perubahan sikap terhadap Israel,” demikian analisis Mekelberg.

    Namun, pakar dari Chatham House ini juga menunjukkan bahwa keputusan semacam ini biasanya memiliki muatan ideologis dan pengaruh politik dalam negeri.

    “Ini seperti yang terjadi di Brasil; dengan [mantan presiden Jair] Bolsonaro, yang dulu mendukung penuh Israel, tapi ketika sayap kiri kembali [berkuasa], kritik itu kembali muncul.”

    Memutus hubungan perdagangan

    Pekan lalu, Turki mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan semua perdagangan dengan Israel sampai pemerintah pimpinan Benjamin Netanyahu itu menerima “aliran bantuan kemanusiaan yang tidak terputus dan cukup” ke Gaza.

    Menurut menteri perdagangan Turki, “transaksi ekspor dan impor yang terkait dengan Israel, yang mencakup semua produk, telah dihentikan”.

    Perdagangan antara kedua negara mencapai Rp111,7 triliun tahun lalu.

    ReutersBenjamin Netanyahu menjawab dengan mengatakan Turki di bawah “kediktatoran kelam”.

    Turki adalah negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui Israel pada tahun 1949. Namun hubungan bilateralnya memburuk dalam beberapa dekade terakhir.

    Episode paling menegangkan terjadi pada tahun 2010, ketika Turki memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    Saat itu, Israel menyerang enam armada kapal Turki di perairan internasional yang mencoba mencapai Gaza. Mereka menerobos blokade maritim yang diberlakukan Israel di wilayah tersebut.

    Serangan oleh militer Israel tersebut mengakibatkan tewasnya 10 aktivis pro-Palestina asal Turki.

    Hubungan kedua negara kembali membaik pada tahun 2016, namun kedua negara kembali mengusir duta besar masing-masing dua tahun kemudian karena konflik baru terkait pembunuhan warga Palestina di perbatasan Gaza.

    Getty ImagesPresiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengeraskan sikapnya terhadap Israel.

    Situasinya makin memburuk sejak 7 Oktober. Netanyahu dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan makin sering saling baku tuduh.

    Erdogan membandingkan pemimpin Israel seperti Hitler, Mussolini dan Stalin – dan menyebut Netanyahu “penjagal Gaza”.

    Sebaliknya, Netanyahu mengeklaim bahwa presiden Turki “mendukung pembunuhan masal dan pemerkosaan oleh Hamas, menyangkal genosida Armenia (dan) membantai orang-orang Kurdi di negaranya sendiri”.

    Penangguhan penjualan senjata

    Beberapa negara seperti Kanada, Italia, Jepang, Belgia dan Spanyol telah mengumumkan dalam beberapa bulan terakhir ini bahwa mereka akan menghentikan penjualan senjata ke Israel.

    Tetapi jika kita menganalisa keputusan-keputusan ini secara lebih rinci, kenyataan yang ada agak berbeda.

    Di Belgia, hanya wilayah Walloon yang memutuskan untuk menangguhkan penjualan mesiu ke Israel.

    ReutersSistem anti-rudal Iron Dome Israel mencegat roket yang diluncurkan dari Gaza, seperti yang terlihat dari Ashkelon, pada 7 Mei 2024.

    Italia juga mengumumkan penangguhan ekspor senjata mulai 7 Oktober. Namun, menteri pertahanannya mengatakan tetap mengirim senjata ke Israel yang sudah dipesan sebelum tanggal tersebut, dengan jaminan senjata-senjata itu tidak akan digunakan di Gaza.

    Hal serupa juga terjadi di Spanyol, yang juga mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan pengiriman senjata dan kemudian diketahui bahwa mereka tetap mengirimkan amunisi. Namun, Madrid mengatakan bahwa senjata-senjata itu dimaksudkan untuk latihan militer.

    Situasi di Kanada juga serupa. Perdana Menteri negara itu, Justin Trudeau, mengumumkan bahwa kemungkinan perjanjian penjualan senjata baru dengan Israel ditangguhkan, tetapi tidak untuk perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.

    Di Jepang, sebuah perusahaan, Itochu Corporation yang menangguhkan kolaborasinya dengan produsen senjata Israel. Dan di Belanda, sebuah pengadilan memaksa negara itu untuk menghentikan penjualan pesawat militer ke Israel.

    Getty ImagesSebagian besar senjata yang diimpor Israel berasal dari Amerika Serikat dan Jerman.

    Namun, keputusan-keputusan ini sepertinya tidak akan berdampak pada serangan di Gaza.

    Lebih dari 95% impor senjata Israel berasal dari Amerika Serikat dan Jerman, yang tidak jelas memberikan tanda-tanda bahwa mereka akan menghentikannya.

    Dampak langkah penangguhan ini penjualan senjata “terbatas, karena Amerika Serikat dan Jerman-lah yang memasok sebagian besar senjata, sementara yang lain terutama mengirim komponen atau peralatan yang sangat spesifik yang mungkin bisa digantikan oleh yang lain, sehingga tidak akan mengubah apa pun,” kata Yossi Mekelberg.

    Pengadilan internasional

    Menghadapi serangan Israel di Gaza dan meningkatnya jumlah korban jiwa di wilayah tersebut, pada bulan Desember lalu, Afrika Selatan memilih strategi yang berbeda untuk mencoba menghentikan Israel: Afrika Selatan beralih ke peradilan internasional.

    Para pengacaranya mengajukan kasus ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, di mana mereka menuduh Israel melakukan genosida terhadap penduduk Palestina di Gaza, yang dibantah oleh negara Israel.

    Bagaimana dengan Indonesia?

    Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan Indonesia “secara moral dan politis” mendukung sepenuhnya upaya hukum Afrika Selatan atas dugaan genosida Israel di Gaza.

    “Namun secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida dimana Indonesia bukan Negara Pihak,” ujar juru bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan teks yang diterima BBC Indonesia.

    Baca juga:

    Getty ImagesMenteri Kehakiman Afrika Selatan Ronald Lamola menjelaskan kasus yang diajukan negaranya terhadap Israel di Mahkamah Internasional.

    Pada bulan Januari, pengadilan, yang mengadili sengketa antarnegara, mengeluarkan keputusan sementara: memerintahkan Israel mengambil langkah-langkah mencegah tindakan genosida di Gaza. Tapi pengadilan tidak sampai menuntut Israel menghentikan serangan militer.

    “Israel muncul relatif tanpa cedera dari proses ini, tetapi fakta bahwa proses [pengadilan] ini terbuka, berarti Israel telah kalah dalam pertarungan,” kata Michael Oren, duta besar Israel untuk Amerika Serikat periode 2009-2013, kepada BBC.

    Namun, saat ini, ada kekhawatiran yang kuat di antara para petinggi Israel, terutama karena langkah-langkah yang mungkin diambil oleh pengadilan internasional lainnya.

    Kemungkinan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin politik dan militer Israel, termasuk Netanyahu sendiri, merupakan sumber ketegangan.

    EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCKPutusan pengadilan dibacakan oleh Hakim Joan E. Donoghue (kedua dari kiri) pada Jumat (26/01).

    ICC, yang memiliki wewenang untuk mendakwa dan mengadili individu atas kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, telah menyelidiki tindakan Israel di wilayah pendudukan selama tiga tahun – dan, baru-baru ini, tindakan Hamas.

    Di masa lalu, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin negara seperti Vladimir Putin dari Rusia, Muammar Gaddafi dari Libya, dan gerilyawan Uganda, Joseph Kony.

    Meskipun ICC belum mengkonfirmasi apa pun, ketika kepala jaksa penuntut mahkamah, Karim Khan, mengunjungi Israel dan Tepi Barat yang diduduki pada bulan Desember tahun lalu, ia menegaskan bahwa “semua protagonis harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional”.

    “Jika Anda tidak melakukan hal ini, jangan mengeluh ketika kantor saya dipaksa untuk bertindak,” tambahnya pada saat itu.

    Mekelberg mengatakan: “Ke mana arahnya (keputusannya), saya tidak tahu, tetapi ini seharusnya mengirimkan pesan kepada Israel bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi.”

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Saling Memuji Antara Putin dan Xi Jinping

    Saling Memuji Antara Putin dan Xi Jinping

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Beijing, China, dan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Dalam pertemuan itu, antara Putin dan Xi Jinping saling melempar pujian.

    Dilansir dari Reuters, Putin tiba di Beijing pada Kamis (16/5), pagi. Kremlin mengharapkan pertemuan Putin dan Xi ini bisa memperdalam kemitraan strategis antara kedua negara yang menjadi rival geopolitik paling kuat Amerika Serikat (AS).

    Diketahui, China dan Rusia mendeklarasikan kemitraan “tanpa batas” pada Februari 2022 lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing hanya beberapa hari sebelum dia mengirimkan pasukan militer Rusia ke Ukraina yang memicu perang darat paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II.

    China menjadi negara pertama yang didatangi Putin usai dilantik kembali menjadi Presiden Rusia hingga 2030. Putin seolah mengirimkan pesan kepada dunia soal prioritas dan kedalaman hubungan personalnya dengan Xi Jinping.

    Putin Tiba di Beijing

    Tayangan televisi dan media pemerintah Rusia menunjukkan Putin tiba di Beijing pada Kamis (16/5) pagi untuk melakukan kunjungan kenegaraan selama dua hari, di mana dia akan bertemu langsung dengan Xi Jinping.

    Televisi lokal Rusia menayangkan momen Putin disambut oleh para pejabat China dan disambut jajaran pengawal kehormatan saat menuruni tangga pesawat.

    Kantor berita Xinhua mengkonfirmasi kedatangan Putin, dalam apa yang disebut oleh media pemerintah sebagai kunjungan kenegaraan dari seorang “teman lama”.

    Kedatangan Putin dan kunjungannya menjadi top trending di platform media sosial China, Weibo, dengan 1,4 juta permintaan pencarian di tengah banyaknya postingan gambar, video dan komentar.

    Putin dan Xi Jinping disebut akan menghadiri malam gala merayakan 75 tahun sejak Uni Soviet mengakui Republik Rakyat China, yang dideklarasikan oleh Mao Zedong tahun 1949 silam.

    Putin juga akan mengunjungi Harbin di China bagian timur laut. Kota Harbin diketahui memiliki hubungan bersejarah dengan Rusia.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Xi Jinping dan Putin Saling Memuji

    Dalam pertemuan di Beijing, Xi mengatakan kepada Putin bahwa “hubungan China-Rusia tidak hanya demi kepentingan mendasar kedua negara… tapi juga kondusif bagi perdamaian”.

    “China siap bekerja sama dengan Rusia untuk… menegakkan keadilan di dunia,” ucap Xi kepada Putin seperti disampaikan dalam keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri China.

    “Hubungan China-Rusia saat ini diperoleh dengan susah payah, dan kedua pihak perlu menghargai dan memeliharanya,” imbuhnya.

    Putin, dalam forum yang sama, mengatakan kepada Xi bahwa hubungan kedua negara “menstabilkan” dunia.

    “Hubungan antara Rusia dan China tidak bersifat oportunis dan tidak ditujukan terhadap siapa pun,” ucapnya seperti terdengar dalam video yang ditayangkan televisi Rusia.

    “Kerja sama kami dalam masalah internasional adalah salah satu faktor yang memicu kestabilan di arena internasional,” cetus Putin.

    Putin tiba di Beijing beberapa jam setelah dia memicu pasukan Rusia yang diklaim mencapai kemajuan di “semua lini” di medan perang di Ukraina, menyusul serangan darat besar-besaran terbaru.

    Xi sendiri baru kembali dari kunjungan ke tiga negara Eropa pekan lalu, dan menegaskan penolakan terhadap kritikan Barat untuk hubungan Beijing dengan Moskow, menikmati impor energi Rusia yang murah dan akses terhadap sumber daya alam yang melimpah, termasuk pengiriman gas yang stabil melalui saluran pipa Power of Siberia.

    Kremlin, pekan ini, mengatakan bahwa kedua pemimpin akan membahas “kemitraan komprehensif dan kerja sama strategis” serta “mendefinisikan bidang-bidang utama pengembangan kerja sama Rusia-China dan bertukar pandangan mengenai isu-isu internasional dan regional”.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Putin Akan Ketemuan dengan Xi Jinping di Beijing

    Putin Akan Ketemuan dengan Xi Jinping di Beijing

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengunjungi China pekan ini atas undangan pemimpin Xi Jinping.

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (14/5/2024), juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying mengatakan, Putin akan berada di Beijing, ibu kota China mulai Kamis hingga Jumat mendatang. Ini akan menjadi kunjungan kedua pemimpin Rusia itu ke China hanya dalam waktu enam bulan.

    Ini akan menjadi perjalanan pertama pemimpin Rusia tersebut ke luar negeri sejak terpilih kembali pada bulan Maret, dan yang kedua dalam waktu enam bulan ke China.

    Menurut para pengamat, Rusia semakin bergantung pada China sebagai penopang perekonomian yang penting sejak negara-negara Barat memberikan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya atas serangan militernya ke Ukraina.

    Beijing telah menolak kritik atas hubungannya dengan Moskow, memuji kemitraan “tanpa batas” karena mereka menikmati impor energi Rusia yang murah dan akses terhadap sumber daya alam yang melimpah, termasuk pengiriman gas yang stabil melalui pipa Power of Siberia.

    Namun ketika kemitraan ekonomi tersebut berada di bawah pengawasan ketat di negara-negara Barat, bank-bank China yang khawatir akan sanksi Amerika Serikat yang mungkin akan memutus hubungan mereka dengan sistem keuangan global, telah mulai memberikan dampak buruk terhadap bisnis-bisnis Rusia.

    “Rusia ingin China berbuat lebih banyak untuk mendukungnya, namun China enggan melakukannya karena tidak ingin membahayakan hubungannya dengan Barat,” ujar Alexander Gabuev, direktur Carnegie Russia Eurasia Center kepada AFP.

    Perjalanan Putin pasca pemilu ke Beijing ini serupa dengan kunjungan Xi ke Rusia setelah ia dilantik sebagai pemimpin China tahun lalu.

    Para ahli memperkirakan pertemuan yang sangat simbolis minggu ini, akan menghasilkan dukungan terhadap kemitraan “tanpa batas”, serta beberapa kesepakatan yang ditandatangani dan janji untuk meningkatkan perdagangan.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Seruan Agar Dunia Cegah Israel Genosida di Rafah

    Seruan Agar Dunia Cegah Israel Genosida di Rafah

    Gaza City –

    Israel mulai bergerak melakukan agresi militer ke wilayah Rafah, Jalur Gaza, Palestina. Seruan ke dunia internasional untuk mencegah Israel melakukan genosida di Rafah.

    Adapun invasi Israel ini dibenarkan Hamas. Hamas yang mengontrol Jalur Gaza menilai tindakan Israel sebagai bencana kemanusiaan.

    “Masuknya Israel ke Rafah pada Senin malam merupakan bencana kemanusiaan, yang merupakan ancaman langsung terhadap lebih dari 1,5 juta pengungsi Palestina,” kata Hamas dilansir CNN, Selasa (7/5/2024).

    Kelompok militan tersebut mengatakan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) ‘meluncurkan agresi darat’ di Rafah untuk mengambil kendali atas perbatasan Palestina dengan Mesir. Hamas menilai hal tersebut bakal berdampak buruk bagi kondisi kemanusiaan di Rafah yang kini dipenuhi pengungsi akibat perang. Total, sampai saat ini, 27 orang telah tewas imbas operasi militer tersebut.

    “Setidaknya 27 orang, termasuk enam wanita dan sembilan anak-anak, tewas di Rafah sejak Senin malam,” ujar salah satu sumber rumah sakit di kota Gaza selatan.

    Berbagai video dari Rafah pada hari Selasa menunjukkan aktivitas militer Israel yang intens di wilayah tersebut. Terutama di Rafah timur dan di wilayah sekitar penyeberangan ke Mesir.

    Alasan Israel Invasi Rafah

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menjelaskan maksud pihaknya melakukan agresi militer di Rafah. Dia menegaskan itu untuk mengembalikan sandera yang ditahan di Gaza dan melenyapkan Hamas.

    “Saya suruh operasi di Rafah. Dalam beberapa jam, pasukan kami mengibarkan bendera Israel di penyeberangan Rafah dan menurunkan bendera Hamas,” kata Netanyahu dilansir CNN, Rabu (8/5).

    Dia menegaskan ada dua tujuan utama agresi militer di Rafah. Salah satunya, kata dia, untuk melenyapkan Hamas.

    “Pintu masuk ke Rafah memiliki dua tujuan utama perang; kembalinya sandera kami dan eliminasi Hamas,” tegasnya.

    Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menegaskan pihaknya akan terus melakukan agresi militer di Rafah sampai Hamas lenyap. Kalaupun tidak, dia menyebut agresi akan berlanjut sampai sandera-sandera dikembalikan.

    Dilansir CNN, Rabu (8/5/2024), Gallant mengaku yang memerintahkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk merebut penyeberangan Rafah dan melaksanakan misinya.

    “Operasi ini akan berlanjut sampai kita melenyapkan Hamas di wilayah Rafah dan seluruh Jalur Gaza, atau sampai sandera pertama kembali,” kata Gallant.

    AS Setop Kirim Bom ke Israel

    Pemerintah Amerika Serikat ternyata juga telah menghentikan pengiriman bom ke Israel sejak pekan lalu karena kekhawatiran negara itu akan menyerang kota Rafah di Gaza selatan. Ini menandai pertama kalinya dalam konflik tersebut, Presiden Joe Biden mengurangi bantuan militer kepada sekutu utama AS tersebut.

    Washington menghentikan pengiriman 1.800 bom seberat 2.000 pon (907 kg) dan 1.700 bom seberat 500 pon (226 kg) setelah Israel belum “sepenuhnya mengatasi” kekhawatiran AS mengenai operasi darat besar-besaran,” kata seorang pejabat senior pemerintah AS, seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (8/5).

    Hal ini disampaikan seiring Gedung Putih mengecam penutupan perbatasan Rafah dengan Mesir yang “tidak dapat diterima” setelah Israel mengirim tank-tank pada Selasa pagi waktu setempat.

    Penghentian pengiriman senjata ke Israel ini menandai pertama kalinya Biden bertindak berdasarkan peringatan yang ia berikan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada bulan April lalu, bahwa kebijakan AS terhadap Gaza akan bergantung pada bagaimana Israel memperlakukan warga sipil.

    Pejabat AS itu mengatakan pemerintahan Biden mengambil keputusan mengenai senjata tersebut ketika tampaknya Israel berada di ambang operasi darat besar-besaran di Rafah. Rencana serangan darat ke Rafah ini telah ditentang keras oleh Washington karena lebih dari satu juta orang berlindung di sana.

    Israel Didesak Setop Invasi di Rafah

    Pemerintah Qatar mendesak masyarakat internasional untuk mencegah “genosida” di Rafah menyusul perebutan perbatasan kota Gaza dengan Mesir tersebut oleh Israel dan ancaman serangan yang lebih luas.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (8/5/2024), dalam sebuah pernyataan, negara Teluk, yang menjadi penengah antara Israel dan kelompok Hamas tersebut, menyerukan “tindakan internasional yang mendesak untuk mencegah kota tersebut diserang dan dilakukannya kejahatan genosida”.

    Hal senada juga disuarakan Indonesia. Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia mengecam keras agresi militer yang dilakukan Israel di Rafah. Kemlu RI menilai tindakan Israel sebagai puncak kejahatan terhadap kemanusiaan.

    “Indonesia mengecam keras serangan militer Israel atas kota Rafah di Gaza serta penguasaan atas Perbatasan Rafah di sisi Palestina,” ucap Kemlu RI lewat akun resmi X @Kemlu_RI, dilihat detikcom, Rabu (8/5).

    Kemlu RI menilai segala upaya pemindahan paksa atau pengusiran warga Palestina tidak dapat diterima. Tindakan itu merupakan kejahatan kemanusiaan.

    “Setiap upaya pemindahan paksa atau pengusiran warga Palestina, termasuk dari Rafah, tidak dapat diterima karena tindakan tersebut merupakan puncak kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujar Kemlu RI.

    Kemlu RI pun menegaskan pentingnya mewujudkan gencatan senjata permanen di Gaza. Indonesia juga mendorong Dewan Keamanan PBB untuk bertindak menghentikan aksi brutal Israel.

    “Indonesia menegaskan kembali seruan untuk segera mewujudkan gencatan senjata permanen di Gaza dan menghapuskan semua hambatan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan,” tutur Kemlu RI.

    “Komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, harus segera menghentikan kejahatan brutal Israel dan mencegah bencana kemanusiaan yang lebih besar,” lanjut keterangan tersebut.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Arab Saudi Wanti-wanti Israel Tidak Invasi Rafah!

    Arab Saudi Wanti-wanti Israel Tidak Invasi Rafah!

    Riyadh –

    Pemerintah Arab Saudi memperingatkan Israel untuk tidak menargetkan Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, dalam serangan darat. Riyadh menyebut operasi militer Tel Aviv sebagai operasi “berdarah dan sistematis” yang bertujuan untuk mengusir paksa warga Palestina dari Jalur Gaza.

    Seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (7/5/2024), Kementerian Luar Negeri Saudi, dalam pernyataannya, menyebut penargetan yang disengaja terhadap area-area sipil seperti Rafah merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

    “Kementerian Luar Negeri menyampaikan peringatan dari Kerajaan Arab Saudi tentang bahaya pasukan pendudukan Israel yang menargetkan kota Rafah sebagai bagian dari kampanye berdarah dan sistematis untuk menyerbu seluruh wilayah Jalur Gaza dan mengusir penduduknya ke tempat yang tidak diketahui, menyoroti kurangnya zona aman setelah kehancuran besar-besaran yang disebabkan oleh mesin perang Israel,” demikian peringatan dari Kementerian Luar Negeri Saudi.

    Militer Israel telah menginstruksikan sekitar 100.000 warga Palestina, pada Senin (6/5) pagi, untuk mulai mengungsi dari Rafah. Instruksi itu menandakan bahwa invasi darat yang sejak lama dijanjikan Tel Aviv akan segera terjadi, dan semakin mempersulit upaya untuk merundingkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Operasi darat yang akan terjadi di Rafah telah meningkatkan kekhawatiran global, dengan sekutu-sekutu terdekat Israel memperingatkan negara Yahudi itu untuk tidak melaksanakan rencananya. Rafah kini menjadi tempat berlindung bagi lebih dari satu juta warga Palestina yang menghindari gempuran Tel Aviv.

    Serangan darat terhadap Rafah dikhawatirkan akan menimbulkan banyak korban jiwa.

    Saudi menegaskan penolakan tegas terhadap pelanggaran secara terang-terangan yang dilakukan Israel terhadap semua resolusi internasional, dan menyerukan penghentian “pembantaian ini dan pelanggaran terhadap hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional tanpa penolakan”.

    Lebih lanjut, Riyadh mengecam Tel Aviv karena memperburuk krisis kemanusiaan dan membatasi upaya perdamaian internasional melalui tindakan-tindakannya.

    Kementerian Luar Negeri Saudi kembali menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera melakukan intervensi guna menghentikan apa yang mereka sebut sebagai genosida yang dilakukan oleh “pasukan pendudukan terhadap warga sipil yang tidak berdaya di wilayah Palestina yang diduduki”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sahkan UU Pengaruh Asing, Kenapa Georgia Tuai Kecaman?

    Sahkan UU Pengaruh Asing, Kenapa Georgia Tuai Kecaman?

    Jakarta –

    Para pejabat senior di PBB, Uni Eropa(UE), dan Amerika Serikat mengecam upaya Georgia untuk meloloskan undang-undang “pengaruh asing” yang menurut para kritikus akan memberangus media independen dan kelompok hak asasi manusia.

    “Saya mendesak pihak berwenang Georgia untuk mencabut rancangan undang-undang ini, dan melakukan dialog, termasuk dengan masyarakat sipil dan organisasi media,” kata ketua hak asasi manusia PBB Volker Trk pada Kamis (02/5).

    “Melabel LSM dan media yang menerima dana asing sebagai ‘organisasi yang bertindak demi kepentingan kekuatan asing’ merupakan ancaman serius terhadap hak kebebasan berekspresi dan berserikat.”

    Protes yang diikuti puluhan ribu orang terjadi di beberapa lokasi di ibu kota Georgia, Tbilisi, pada Kamis (02/5).

    Aksi ini menyusul protes serupa di luar gedung parlemen pada Selasa dan Rabu yang ditanggapi dengan tindakan keras oleh polisi.

    Undang-undang yang diusulkan akan mengharuskan organisasi yang memiliki lebih dari 20% pendanaan asing untuk mengungkapkan sumber mereka. Namun para kritikus mengatakan undang-undang ini mirip dengan undang-undang “agen asing” Rusia yang digunakan untuk menindak kebebasan pers dan masyarakat sipil.

    Ambisi Georgia di Eropa dalam bahaya

    Georgia adalah kandidat resmi untuk bergabung dengan UE, tetapi Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan negaranya kini berada di persimpangan jalan.

    “Rakyat Georgia menginginkan masa depan Eropa untuk negara mereka. Georgia berada di persimpangan jalan. Georgia harus tetap berada di jalur menuju Eropa”.

    Kepala direktorat perluasan Komisi Eropa, Gert Jan Koopman, mengatakan rancangan undang-undang tersebut akan merugikan aspirasi Georgia untuk suatu hari nanti bergabung dengan blok tersebut.

    “Ada perkembangan yang memprihatinkan dalam hal legislasi. Undang-undang tersebut … sebagaimana berlaku saat ini tidak dapat diterima dan akan menimbulkan hambatan serius bagi jalur aksesi UE,” katanya pada konferensi pers di Tbilisi.

    Duta Besar AS untuk Georgia, Robin Dunnigan, juga mengatakan pilihan pemerintah Georgia “telah menjauhkan negara ini dari masa depan Euro-Atlantik,” sementara juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan AS “sangat prihatin” terhadap undang-undang baru tersebut.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan rancangan undang-undang tersebut “bertentangan dengan nilai-nilai yang menjadi dasar berdirinya Uni Eropa dan yang sangat melekat pada masyarakat Georgia.”

    Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan RUU ‘pengaruh asing’ di Georgia?

    RUU tersebut telah lolos pembahasan pertama dan kedua di parlemen Georgia, tetapi masih harus lolos pembahasan ketiga dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh presiden.

    Presiden Georgia yang pro-Uni Eropa, Salome Zurabishvili, berselisih dengan partai berkuasa Georgian Dream dan berjanji akan memveto RUU tersebut.

    Namun, partai tersebut memiliki cukup kursi di parlemen untuk berpotensi mengesampingkan hal ini.

    rs/pkp (AFP, Reuters, AP)

    Lihat juga Video ‘Adu Jotos Legislator Georgia di Tengah Rapat’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Intelijen Korsel Beberkan Rencana Korut Serang Kedutaannya

    Intelijen Korsel Beberkan Rencana Korut Serang Kedutaannya

    Seoul –

    Badan intelijen Korea Selatan (Korsel) membeberkan rencana Korea Utara (Korut) untuk melancarkan serangan “teroris” menargetkan para pejabat diplomatik dan warga negara Korsel di luar negeri. Rencana serangan ini mendorong Seoul menaikkan level kewaspadaan pada misi diplomatiknya di sebanyak lima negara.

    Seperti dilansir AFP, Jumat (3/5/2024), Badan Intelijen Nasional (NIS) Korsel mengungkapkan bahwa pihaknya baru-baru ini “mendeteksi banyak tanda bahwa Korea Utara sedang mempersiapkan serangan teroris terhadap staf kedutaan atau warga negara kami di berbagai negara”.

    “Seperti China, Asia Tenggara, dan Timur Tengah,” sebut NIS dalam pernyataannya pada Jumat (3/5) waktu setempat.

    “Korea Utara telah mengirimkan agen-agennya ke negara-negara ini untuk memperluas pengintaian terhadap Kedutaan Besar Korea Selatan dan juga terlibat dalam aktivitas spesifik seperti mencari warga Korea Selatan yang berpotensi menjadi target teroris,” ungkap pernyataan NIS tersebut.

    Badan intelijen Korsel, dalam pernyataannya, menyebut hal itu tampaknya terkait dengan gelombang pembelotan warga elite Korut yang terjebak di luar negeri selama pandemi virus Corona (COVID-19), dan kini berusaha menghindari pulang ke negaranya setelah Pyongyang melonggarkan kontrol perbatasan yang ketat.

    Korut menganggap pembelotan sebagai tindak kejahatan serius dan diyakini telah memberikan hukuman berat kepada para pelanggar, keluarga mereka, dan bahkan orang-orang yang terkait insiden tersebut.

    Para pejabat Kedutaan Besar Korut, menurut laporan NIS, mungkin mengirimkan laporan palsu yang menyalahkan “faktor eksternal” atas pembelotan sukarela dari rekan-rekan mereka, dalam upaya menghindari hukuman.

    Akibatnya, sebut NIS, Pyongyang mungkin “merencanakan pembalasan” terhadap staf Kedutaan Besar Korsel dengan alasan seperti itu.

    Lihat juga Video ‘Korut Tembakkan Rudal Balistik ke Laut Jepang’:

    Dengan adanya informasi itu, maka Kementerian Luar Negeri Korsel mengumumkan pihaknya telah menaikkan status peringatan antiterorisme di sebanyak lima misi diplomatiknya di luar negeri, yakni Kedutaan Besar di Kamboja, Laos dan Vietnam, juga konsulat di Vladivostok, Rusia dan di Shenyang, China.

    Baik Seoul maupun Pyongyang sama-sama memiliki kedutaan besar atau konsulat di kelima lokasi tersebut.

    Menurut Kementerian Unifikasi di Seoul, Korut memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 150 negara, namun jumlah misi diplomatik yang dijalankan di luar negeri telah menyusut sejak tahun 1990-an karena kendala keuangan.

    Akhir tahun lalu, Korut menutup beberapa kedutaannya termasuk di negara sekutu utamanya di Afrika, seperti Angola dan Uganda, serta di sejumlah negara mulai dari Spanyol hingga Hong Kong.

    Langkah itu dinilai oleh Seoul sebagai pertanda memburuknya kondisi perekonomian negara tersebut. Namun Pyongyang membela diri dengan menyebutnya sebagai perampingan birokrasi.

    Sementara itu, laporan Kementerian Unifikasi Seoul menyebut sebanyak 196 pembelot Korut tiba di wilayah Korsel sepanjang tahun lalu, dengan sekitar 10 pembelot di antaranya berasal dari kalangan elite Pyongyang seperti diplomat dan anak-anak mereka.

    Angka itu, menurut Seoul, merupakan yang tertinggi untuk jumlah pembelotan elite Korut ke Korsel sejak tahun 2017 lalu.

    Lihat juga Video ‘Korut Tembakkan Rudal Balistik ke Laut Jepang’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Memanas! Turki Setop Perdagangan dengan Israel

    Memanas! Turki Setop Perdagangan dengan Israel

    Ankara –

    Pemerintah Turki menghentikan semua ekspor dan impor dari dan ke Israel pada Kamis (2/5) waktu setempat. Ankara mengutip “memburuknya tragedi kemanusiaan” di wilayah Palestina sebagai salah satu alasan dari langkah tersebut.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (3/5/2024), langkah otoritas Turki menghentikan semua perdagangan dengan Israel itu diumumkan oleh Kementerian Perdagangan Turki.

    “Transaksi ekspor dan impor terkait Israel telah dihentikan, mencakup semua produk,” demikian pernyataan Kementerian Perdagangan Turki.

    “Turki akan secara ketat dan secara tegas menerapkan langkah-langkah baru ini, sampai pemerintah Israel mengizinkan aliran bantuan kemanusiaan yang cukup dan tidak terputus ke Gaza,” imbuh pernyataan tersebut.

    Pernyataan itu mengonfirmasi laporan media Bloomberg yang sebelumnya menyebut Turki menghentikan seluruh ekspor dan impor dari dan ke Israel.

    Kedua negara tercatat memiliki volume perdagangan sebesar US$ 6,8 miliar sepanjang tahun 2023.

    Turki, bulan lalu, memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap Israel, terkait apa yang disebutnya sebagai penolakan Israel untuk mengizinkan Ankara terlibat dalam operasi pengiriman bantuan kemanusiaan via udara ke Jalur Gaza dan serangannya di daerah kantong Palestina tersebut.

    Saat ditanya soal perdagangan Turki dengan Israel bulan lalu, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Ankara tidak lagi melanjutkan “perdagangan intensif” dengan Tel AViv, dan menyatakan “hal itu sudah selesai”. Namun Erdogan pada saat itu tidak mengindikasikan bahwa Turki akan memutus semua perdagangan dengan Israel.

    Lihat Video ‘PBB: 72 Persen Perumahan di Gaza Telah Hancur’:

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Israel Katz, dalam pernyataan pada Kamis (2/5) waktu setempat menyebut Erdogan telah melanggar perjanjian dengan memblokir pelabuhan untuk impor dan ekspor dari Israel.

    “Erdogan telah melanggar perjanjian dengan memblokir pelabuhan untuk impor dan ekspor Israel,” sebut Katz dalam pernyataan via media sosial X.

    “Beginilah perilaku seorang diktator, mengabaikan kepentingan rakyat dan pengusaha Turki, dan mengabaikan perjanjian perdagangan internasional,” kritiknya.

    Katz mengatakan dirinya telah menginstruksikan Kementerian Luar Negeri Israel untuk berupaya menciptakan alternatif perdagangan dengan Turki, dengan fokus pada produksi lokal dan impor dari negara-negara lainnya.

    Lihat Video ‘PBB: 72 Persen Perumahan di Gaza Telah Hancur’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menlu AS Temui Pangeran MBS, Bahas Keamanan hingga Pasca-Perang di Gaza

    Menlu AS Temui Pangeran MBS, Bahas Keamanan hingga Pasca-Perang di Gaza

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken bertemu dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) di Riyadh. Keduanya membahas terkait serangan Israel ke Gaza, Palestina.

    Dilansir Reuters, Selasa (30/4/2024) Kementerian Luar Negeri AS mengatakan Blinken membahas tentang perlunya mempertahankan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza, gencatan senjata, pembebasan sandera dan mencegah kemungkinan penyebaran konflik lebih lanjut.

    Blinken berada di Arab Saudi sebagai bagian dari perjalanan ke Timur Tengah yang bertujuan untuk berdiskusi dengan mitra-mitra Arab di Gaza pascaperang dan untuk menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar mengambil langkah-langkah yang diminta Presiden AS Joe Biden bulan ini untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza.

    Sebelumnya, Blinken juga bertemu Pangeran Faisal bin Farhan, menteri luar negeri Arab Saudi, dan para menteri luar negeri dari lima negara Arab lainnya. Setelah itu, Blinken akan melakukan perjalanan ke Yordania dan Israel pada Selasa (30/4).

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini