Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Upaya Kudeta Gagal, Jenderal Bolivia Mengaku Diperintah Presiden

    Upaya Kudeta Gagal, Jenderal Bolivia Mengaku Diperintah Presiden

    La Paz –

    Dalam hitungan jam, negeri berpopulasi 12 juta jiwa itu menyaksikan tentara menduduki istana negara Bolivia di bawah arahan Jenderal Juan Jose Zuniga, yang menolak diturunkan sebagai panglima militer, dan imbauan Presiden Luis Acre yang meneguhkan pergantian di pucuk pimpinan tentara. Para serdadu akhirnya mundur dari ibu kota setelah diperintahkan panglima militer baru.

    Kudeta yang dilancarkan Zuniga hanya bertahan selama tiga jam. Dia diyakini berkomplot dengan bekas wakil panglima angkatan laut, Juan Arnez Salvador. Keduanya ditangkap dan ditahan atas perintah kejaksaan. Buntutnya, pendukung pemerintah turun ke jalan untuk merayakan tegaknya supremasi sipil. Mereka terlihat mengibarkan bendera negara dan menyanyikan lagu-lagu nasional.

    “Apa tujuan kudeta ini? Tujuannya adalah untuk menjatuhkan otoritas yang terpilih secara demokratis,” kata Menteri Pemerintahan, Eduardo del Castillo kepada wartawan.

    Pada Rabu malam, Menteri Pertahanan Edmundo Novillo memastikan “situasi telah terkendali,” kata dia dalam jumpa pers, sembari ditemani oleh panglima militer Jose Wilson Snchez. Novillo mengatakan, “Bolivia telah menyintasi sebuah kudeta yang gagal”.

    Kudeta demi ‘demokrasi’?

    Sejak beberapa bulan terakhir, Bolivia didekap kegentingan akibat pertikaian antara Presiden Arce dan sekutunya sendiri, mantan presiden sayap kiri Evo Morales, yang berebut kursi di pucuk partai penguasa. Ketidakstabilan politik menggandakan tekanan di tengah gejolak ekonomi. Barisan pendukung Morales di Kongres, misalnya, mematahkan sejumlah inisiatif Presiden Acre yang ingin menambah utang untuk menghalau krisis.

    Jenderal Zuniga merujuk pada kelumpuhan di Bolivia sebagai dalih kudeta. Kepada wartawan, dia mengklaim telah muak dengan pertikaian politik dan mengambil jalan pintas “untuk memulihkan demokrasi.”

    “Kami mendengarkan tangisan rakyat karena selama bertahun-tahun, para elite telah mengambil alih kendali atas negeri ini,” kata dia, sembari menambahkan betapa para politisi “telah merusak negara. Lihatlah situasi saat ini, ke dalam krisis semacam apa mereka menjebloskan kita.”

    “Presiden mengatakan kepada saya bahwa situasinya memburuk dan kritis. Sangat penting untuk mempersiapkan sesuatu demi menaikkan popularitas saya,” kata dia mengutip Acre.

    Dia bahkan sempat menanyakan, “Apakah harus membawa serta unit kendaraan lapis baja?” yang dijawab sang presiden “Bawalah mereka keluar” dari barak.

    Klaim tersebut dibantah oleh Menteri Kehakiman Ivan Lima, yang menyebut Zuniga berbohong dan harus menjawab tindakannya di muka pengadilan. Kejaksaan dikabarkan sedang mempersiapkan dakwaan dengan ancaman penjara 15 sampai 20 tahun, “karena telah menyerang demokrasi dan konstitusi,” tulis Lima di platform X atau Twitter.

    “Keterlibatan” negara asing?

    Upaya kudeta di Bolivia mengundang kecaman internasional, terutama Rusia yang belakangan menjadi sekutu dekat pemerintahan di Sucre.

    “Kami mengecam keras upaya kudeta militer dan menawarkan dukungan penuh bagi pemerintahan Presiden Luis Acre,” tulis Kementerian Luar Negeri di Moskow, Kamis (27/6), seperti dilansir kantor berita AFP.

    “Rusia berdiri dalam solidaritas dan persaudaraan dengan Bolivia, mitra strategis kami yang selalu bisa diandalkan.”

    Arce sempat mengunjungi Rusia dan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Forum Ekonomi Internasional di St. Petersburg awal bulan ini. Putin memuji “rasa hormat yang kuat” antara kedua negara dan berharap dapat meningkatkan hubungan ekonomi, menurut keterangan pers Kremlin. Kunjungan Acre tergolong langka di tengah isolasi internasional sejak Rusia menginvasi Ukraina.

    Bolivia belum lama ini bersepakat membeli minyak Rusia untuk menutupi kekurangan di dalam negeri. Langkah itu diambil ketika surutnya sumur lama disusul resesi yang mengekang investasi. Padahal, negeri di dataran tinggi Andes itu sejatinya menyimpan cadangan litihium terbesar di dunia, yang sebagian besar dikelola dengan dana investasi dari China dan Rusia.

    Moskow menuduh adanya keterlibatan pihak asing yang ingin mencampuri proses politik di ibu kota Sucre. “Kami memperingatkan terhadap upaya campur tangan asing yang merusak urusan dalam negeri Bolivia dan negara-negara lain, yang telah berulang kali menimbulkan konsekuensi tragis bagi sejumlah negara dan masyarakat, termasuk di kawasan Amerika Latin,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia.

    Meski tidak secara langsung, ungkapan tersebut di masa lalu acap dilayangkan terhadap Amerika Serikat, yang punya sejarah panjang memaksakan pergantian politik di Amerika Selatan lewat kudeta. Pada 1971, misalnya, AS mendukung kudeta Jenderal Hugo Banzer terhadap pemerintahan sosialis Bolivia.

    rzn/as (ap,afp,rtr)

    Lihat juga Video: Panglima Militer Bolivia Sebut Kudeta Cuma Settingan-Diperintah Presiden

    (nvc/nvc)

  • Oposisi Konservatif Ancam Pangkas Bantuan Pengungsi Ukraina di Jerman

    Oposisi Konservatif Ancam Pangkas Bantuan Pengungsi Ukraina di Jerman

    Jakarta –

    Di tengah popularitas yang melambung tinggi, kelompok oposisi konservatif semakin gencar mendorong pemulangan pengungsi Ukraina di Jerman. Baru-baru ini, Partai Uni Sosial Kristen di negara bagian Bayern bahkan mengimbau para pelarian perang untuk pulang jika tidak ingin bekerja dan berkontribusi pada pajak.

    “Sudah lebih dari dua tahun setelah dimulainya perang, prinsip ini sekarang harus ditegakkan: Bekerjalah di Jerman atau kembali ke wilayah aman di barat Ukraina,” kata tokoh CSU Alexander Dobrindt kepada surat kabar tabloid Bild am Sonntag, akhir pekan lalu.

    Dalam sebuah jumpa pers di Berlin Senin (24/6), Kementerian Luar Negeri menolak desakan tersebut dengan dalih tidak ada wilayah aman di Ukraina, yang sepenuhnya berada dalam jangkauan peluru kendali Rusia.

    Meskipun telah berulang kali dibantah oleh para peneliti migrasi, Dobrindt mengulangi argumen bahwa jaminan tunjangan pengangguran mengendurkan niat warga Ukraina untuk mencari pekerjaan. “Kita memerlukan kewajiban yang lebih kuat untuk bekerja sama bagi para pencari suaka dalam hal mendapatkan pekerjaan,” tambah Dobrindt.

    Argumen tersebut sebelumnya dibuat oleh Uni Demokratik Kristen, CDU, yang berkoalisi dengan CSU di level federal, dan Partai Demokrat Bebas, FDP, yang duduk di koalisi pemerintahan.

    “Pengungsi perang yang baru tiba dari Ukraina seharusnya tidak lagi menerima bantuan tunai, melainkan harus tunduk pada Undang-Undang Tunjangan Pencari Suaka,” kata Sekretaris Jenderal FDP Bijan Djir-Sarai kepada Bild, Senin lalu. Hal ini, menurutnya, akan memaksa lebih banyak warga Ukraina untuk mencari pekerjaan.

    “Kita mengalami kekurangan tenaga kerja di banyak sektor, semisal di industri restoran dan konstruksi atau di sektor perawatan kesehatan,” tambah Djir-Sarai. “Kita seharusnya tidak lagi menggunakan uang pembayar pajak untuk membiayai pengangguran, namun kita perlu memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pekerjaan.”

    Tapi baik Partai Sosial Demokrat, SPD, yang berhaluan kiri-tengah dan mitra koalisinya lainnya, Partai Hijau, menolak gagasan tersebut.

    Populisme buta

    Menurut data pemerintah pada Maret 2024, sekitar 1,3 juta orang berkewarganegaraan Ukraina berstatus pengungsi dan tinggal di Jerman, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Menurut Kementerian Dalam Negeri, cuma sekitar 260.000 di antaranya yang layak tempur, yakni berjenis kelamin laki-laki dan berusia antara 18 hingga 60 tahun.

    Sebabnya, ekonom Jerman Marcel Fratzscher menyebut tuntutan kelompok konservatif sebagai “populisme buta”. Menurutnya, “tidak seorangpun akan diuntungkan, tidak ada yang akan mendapat satu euro lebih banyak, jika Jerman memperlakukan pengungsi lebih buruk dan memotong tunjangan mereka,” kata Fratzscher, presiden Institut Penelitian Ekonomi Jerman (DIW), kepada RND pada hari Selasa.

    Juru bicara pemerintah mengklarifikasi, tidak ada rencana untuk mengubah skema bantuan kepada pengungsi Ukraina. Pekan lalu, menteri dalam negeri Uni Eropa malah setuju memperpanjang status perlindungan khusus bagi pengungsi Ukraina hingga tahun 2026. Pengungsi Ukraina hanya berhak atas tunjangan sosial jika pendapatan dan aset mereka tidak cukup untuk menutupi biaya hidup.

    Hal ini dialami Alexander, seorang pengungsi Ukraina berusia 37 tahun yang mendapat tunjangan selama satu tahun setibanya di Jerman. Dia mengaku bisa memahami sentimen kelompok konservatif, namun juga menegaskan betapa tunjangan negara membantunya keluar dari masa paling gelap dalam hidupnya.

    “Ketika saya datang ke sini saya benar-benar tersesat, mental saya runtuh,” katanya kepada DW. “Kemudian kami pergi ke Job Center, dari mereka kami mendapat tunjangan uang dan bantuan lain. Dalam kasus saya, semuanya berjalan lancar.”

    Tunjangan negara dipatok sebesar 563 Euro per bulan untuk para lajang, termasuk Alexander, yang sukses bekerja sebagai produser musik dan desainer audio di Ukraina. Oleh pemerintah Jerman, dia diberikan akses konseling kerja dan bantuan dalam mencari kursus bahasa Jerman. Berdasarkan Undang-Undang Tunjangan Pencari Suaka, Alexander hanya menerima 354 Euro per bulan, yang dalam banyak kasus hanya cukup untuk menyewa sebuah kamar di kota besar.

    Integrasi pasar kerja

    Menurut Badan Ketenagakerjaan, lebih dari 700.000 warga Ukraina menerima tunjangan dasar bagi pencari kerja pada bulan Maret 2024. Jumlah ini mencakup 501.000 orang yang berad pada kisaran usia tergolong layak untuk bekerja dan 217.000 orang yang tidak, karena sebagian besar adalah anak-anak.

    Sekitar 185.000 pengungsi Ukraina saat ini sudah mendapatkan pekerjaan dan ikut membayar iuran jaminan sosial. Pada bulan Oktober 2023, studi yang dilakukan oleh Yayasan Friedrich Ebert mengungkapkan, integrasi pengungsi Ukraina ke pasar tenaga kerja Jerman masih tertinggal dibandingkan negara-negara UE lainnya. Saat ini, hanya 18 persen pengungsi Ukraina yang mendapatkan pekerjaan di Jerman, sedangkan di Polandia, Ceko Republik dan Denmark angkanya lebih besar dua pertiga atau lebih.

    Kseniia Gatskova, dari Institut Penelitian Ketenagakerjaan atau IAB yang mengoordinasikan survei jangka panjang mengenai pengungsi Ukraina di Jerman, menekankan bahwa dalam dua tahun terakhir, jumlah warga Ukraina yang mendapatkan pekerjaan telah meningkat.

    “Mereka sangat ingin berintegrasi di pasar tenaga kerja. Lebih dari 90 persen pengungsi dari Ukraina ingin bekerja di Jerman,” katanya, sembari menggarisbawahi pentingnya bantuan negara. “Bagaimana para pengungsi bisa membiayai dirinya sendiri ketika mereka belum belajar bahasa Jerman, kualifikasinya belum diakui, dan belum mendapat pekerjaan?”

    Bagi Alexander, bantuan Jerman kepada pengungsi Ukraina di saat bencana telah menciptakan ikatan emosional terus berbekas. “Cara orang memandang perang di sini, dan cara pandang orang dari negara di mana terjadi perang, sangatlah berbeda,” kata dia.

    “Saya pikir jika suatu negara menjanjikan bantuan, dan masyarakatnya membutuhkan bantuan, maka negara tersebut tetap perlu membantu masyarakatnya sendiri. Dalam kasus saya, saya merasa berhutang budi kepada Jerman, dan saya sangat berterima kasih atas bantuan selama ini, dan saya akan melunasinya kembali dengan membayar pajak.”

    rzn/as

    (ita/ita)

  • 8 Fakta Penjaga Pantai China Acungkan Pedang dan Tabrak Kapal Filipina

    8 Fakta Penjaga Pantai China Acungkan Pedang dan Tabrak Kapal Filipina

    Jakarta –

    Aparat Filipina dan China bentrok di laut. Sempat terjadi pengacungan senjata tajam oleh aparat China. Berikut adalah fakta-faktanya.

    Fakta-fakta ini dihimpun dari laporan pemberitaan AFP dan BBC hingga Kamis (20/6/2024).

    Kata China, kapal Filipina mendekati kapal China dalam navigasi normal sehingga mengakibatkan tabrakan. Penjaga Pantai China mengatakan Filipina mengabaikan peringatan serius China berulang kali.

    1. Lokasi peristiwa

    Dilansir BBC, peristiwa 17 Juni 2024 itu terjadi ketika Angkatan Laut dan Penjaga Pantai Filipina sedang mengirimkan pasokan kepada sejumlah anggota militer Filipina yang ditempatkan di Second Thomas Shoal, kawasan Laut China Selatan atau perairan sekitar Filipina.

    Second Thomas Soal adalah perairan yang menjadi pusat sengketa antara kedua negara. Filipina sengaja menempatkan sebuah kapal tua milik angkatan laut untuk menegakkan klaimnya.

    Para analis mengatakan bahwa menghambat aliran pasokan ke kapal yang dijadikan Filipina sebagai pos terdepan dapat menyebabkan jatuhnya pos tersebut ke laut. Hal ini akan memungkinkan Beijing untuk mengambil kendali penuh atas wilayah tersebut.

    2. Aparat China naiki kapal Filipina

    Area itu sering menjadi lokasi bentrokan antara Manila dan Beijing beberapa waktu terakhir, terlebih setelah China meningkatkan upayanya untuk memaksakan klaim atas perairan yang menjadi sengketa banyak negara tersebut.

    “Personel Penjaga Pantai China secara ilegal menaiki RHIBS (perahu karet jenis rigid hulled),” ucap Komandan Komando Barat Angkatan Bersenjata Filipina, Laksamana Muda Alfonso Torres, saat berbicara kepada wartawan, dalam keterangan resmi pertama Manila soal konfrontasi itu, dilansir AFP, Rabu (19/6) kemarin.

    Halaman selanjutnya, kedua negara saling menyalahkan:

    3. Filipina salahkan China

    Kepala staf angkatan bersenjata Filipina, Jenderal Romeo Brawner menuduh kapal-kapal China sengaja menabrak kapal-kapal Filipina. Aparat penjaga pantai China kemudian dituduh menaiki kapal-kapal tersebut dan menyita persenjataan di dalamnya.

    “Mereka tidak mempunyai hak atau wewenang hukum untuk membajak operasi kami dan menghancurkan kapal-kapal Filipina yang beroperasi di zona ekonomi eksklusif kami,” kata Jenderal Brawner kepada wartawan.

    4. China salahkan Filipina

    Atas peristiwa di Laut China Selatan tersebut, pemerintah China menyalahkan Filipina. Mereka menyebut kapal-kapal Filipina menabrak kapanya lebih dahulu.

    “Kapal-kapal Filipina… sengaja menabrak kapal-kapal China. Selain itu, personel Filipina menyiramkan air dan melemparkan benda-benda ke arah staf administrasi China. Tindakan ini jelas meningkatkan ketegangan di laut,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dilansir kantor berita AFP, Kamis (20/6/2024).

    5. Aparat China pakai sajam

    Kepala staf angkatan bersenjata Filipina, Jenderal Romeo Brawner, mengatakan aparat penjaga pantai China menggunakan senjata tajam. Dilansir BBC, penjaga pantai China menggunakan pisau, mengacungkan pedang, hingga tombak.

    “Kami melihat di video bagaimana [aparat] China bahkan mengancam personel kami dengan mengarahkan pisau mereka ke personel kami,” kata Jenderal Brawner.

    Dilansir AFP, Komandan Komando Barat Angkatan Bersenjata Filipina, Laksamana Muda Torres menjelaskan bahwa para personel Angkatan Laut Filipina diperintahkan untuk tidak memperlihatkan senjata mereka dalam konfrontasi pada Senin (17/6) waktu setempat itu. Ditambahkan oleh Torres bahwa Penjaga Pantai China kemudian “dengan senjata menusuk” perahu-perahu karet milik Filipina.

    Halaman selanjutnya, tentara Filipina kehilangan jempol:

    6. Aparat China rusak barang-barang

    Jenderal Romeo Brawner dari Filipina mengatakan aparat Penjaga Pantai China juga menyita sejumlah senjata dan menghancurkan barang-barang termasuk motor dan melubangi perahu karet di dalam kapal Filipina.

    Insiden itu, tambahnya, merupakan “pembajakan”.

    Kata Laksamana Muda Torres (pihak Filipina), Penjaga Pantai China kemudian “dengan senjata menusuk” perahu-perahu karet milik Filipina.

    7. Tentara Filipina kehilangan jempol

    Seorang tentara Filipina kehilangan jempolnya ketika kapalnya ditabrak, kata sang jenderal. China membantah aparat mereka sebagai pihak yang bersalah seraya mengatakan bahwa para personel penjaga pantai telah bersikap “terkendali”.

    8. China bantah bertindak ngawur

    Filipina menuduh China ngawur karena menerjang batas Zona Ekonomi Eksklusif Filipina dan menghancurkan kapal-kapal Filipina, serta melakukan pembajakan kapal Filipina. Menurut Beijing, tindakan aparatnya sudah sesuai ketentuan, tidak ada yang salah. Itu adalah tindakan menangani transportasi ilegal.

    “Langkah-langkah penegakan hukum yang diambil oleh Penjaga Pantai China di lokasi tersebut profesional dan terkendali,” tegas Jubir Menlu China, Lin Jian.

    Halaman 2 dari 3

    (dnu/fas)

  • Wanti-wanti Ngeri Hizbullah Jika Israel Serang Lebanon Jadi Nyata

    Wanti-wanti Ngeri Hizbullah Jika Israel Serang Lebanon Jadi Nyata

    Jakarta –

    Israel berencana untuk menyerang Lebanon dan dikhawatirkan konflik Gaza akan meluas. Hizbullah pun mewanti-wanti akan menyerang Israel jika rencana itu terjadi.

    Dilansir AFP, Militer Israel pada hari Selasa (18/6/2024) lalu mengumumkan bahwa “rencana operasional untuk serangan di Lebanon telah disetujui dan divalidasi”.

    Pada hari Rabu (19/6), Israel mengatakan pesawat-pesawat tempurnya telah menyerang tempat-tempat Hizbullah di Lebanon selatan. Israel juga melaporkan sebuah drone atau pesawat tak berawak telah menyusup di dekat kota perbatasan Metula dan menargetkan pasukan Israel, dalam serangan yang diklaim oleh Hizbullah.

    Atas serangan itu, Hizbullah, sementara itu, mengumumkan kematian empat petempurnya.

    Media resmi Lebanon, National News Agency, melaporkan serangan Israel di beberapa daerah di Lebanon selatan pada Rabu pagi waktu setempat, termasuk di desa perbatasan Khiam, di mana seorang fotografer AFP melihat kepulan asap besar.

    Hizbullah kemudian mengatakan bahwa mereka telah menembakkan “puluhan roket Katyusha dan peluru artileri” ke arah barak di Kiryat Shmona di Israel utara sebagai pembalasan atas serangan tersebut.

    Wanti-wanti Hizbullah

    Dalam pidato yang disiarkan televisi di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan Israel dan Lebanon, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah mengatakan “tidak ada tempat” di Israel yang “akan terhindar dari serangan roket kami”.

    Nasrallah juga mengancam negara pulau terdekat, Siprus, jika negara itu membuka bandara atau pangkalannya untuk Israel “untuk menargetkan Lebanon”.

    Di Siprus terdapat dua pangkalan militer Inggris termasuk sebuah pangkalan udara, tetapi kedua pangkalan militer tersebut berada di wilayah kedaulatan Inggris dan tidak dikendalikan oleh pemerintah Siprus.

    Presiden Siprus Nikos Christodoulides membantah keterlibatan negaranya dalam perang tersebut. Dia mengatakan bahwa negara tersebut adalah “bagian dari solusi”, seraya menunjuk pada perannya dalam koridor kemanusiaan maritim ke Gaza yang “diakui oleh seluruh komunitas internasional”.

    Kemlu Siapkan Evakuasi WNI

    Eskalasi konflik di Timur Tengah semakin panas setelah Israel menyetujui rencana serangan ke Lebanon. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan tengah mempersiapkan langkah mengevakuasi WNI yang berada di Lebanon.

    “Jadi, terkait dengan perlindungan WNI di luar negeri, khususnya mengantisipasi adanya eskalasi konflik di Timur Tengah, dapat kami sampaikan isu ini terus kita monitor dari dekat. Situasi yang ada di Timur Tengah terus kita monitor. Perwakilan RI yang ada di kawasan juga terus melakukan monitor,” kata Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha dilansir detikJogja, Kamis (20/6/2024).

    Judha menerangkan Kemlu terus melakukan koordinasi dan telah mengadakan rapat khusus dengan kepala perwakilan dan para duta besar. Judha menyebut saat ini Kemlu terus memantau situasi di Lebanon.

    “Dalam konteks tersebut, dapat kami sampaikan, sejak terjadinya konflik 7 Oktober tahun lalu dan kemudian juga terjadi konflik di Lebanon selatan antara Hizbullah dengan IDF, KBRI di Beirut telah menetapkan wilayah di Lebanon selatan sebagai Siaga 1 dan kemudian wilayah Beirut dan sekitarnya Siaga 2,” ucapnya.

    “Nah, dalam konteks tersebut, dalam kasus sebelumnya kita sudah membantu warga negara kita untuk kita evakuasi terbatas menuju ke Beirut,” imbuhnya.

    Judha menjelaskan, dalam konflik sebelumnya, pemerintah Indonesia telah melakukan evakuasi terbatas menuju Beirut. Langkah serupa juga akan dilakukan jika situasi di Lebanon menjadi Siaga 1 atau telah mengancam jiwa WNI.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/fas)

  • Menlu Israel Ancam Hizbullah Akan Hancur dalam Perang!

    Menlu Israel Ancam Hizbullah Akan Hancur dalam Perang!

    Tel Aviv –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Israel Katz, melontarkan ancaman bahwa kelompok Hizbullah, yang didukung Iran, akan hancur jika terjadi “perang total”. Katz juga memperingatkan bahwa Lebanon, yang menjadi markas Hizbullah, akan turut terkena dampaknya jika perang total terjadi.

    Seperti dilansir AFP, Rabu (19/6/2024), peringatan dari Katz disampaikan setelah Hizbullah mempublikasikan sebuah video berdurasi lebih dari sembilan menit, yang menunjukkan rekaman dari kamera drone yang diklaim diambil oleh kelompok itu di wilayah Israel bagian utara, termasuk sebagian kota dan pelabuhan Haifa.

    Israel dan Hizbullah terlibat dalam serangan lintas perbatasan yang terjadi hampir setiap hari sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu. Kelompok Hizbullah merupakan sekutu Hamas yang sedang berperang melawan Tel Aviv di daerah kantong Palestina tersebut.

    “Kami sangat dekat dengan momen di mana kami akan memutuskan untuk mengubah aturan main terhadap Hizbullah dan Lebanon,” sebut Katz dalam pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Israel pada Selasa (18/6) waktu setempat.

    “Dalam perang total, Hizbullah akan hancur dan Lebanon akan terkena dampak parah,” cetusnya memperingatkan.

    Belum ada respons dari kelompok Hizbullah atas ancaman yang dilontarkan Katz.

    Hizbullah semakin meningkatkan serangan terhadap Israel sejak pekan lalu, setelah serangan udara Tel Aviv menewaskan salah satu komandan senior kelompok itu.

    Video yang dirilis oleh Hizbullah itu, yang tidak bisa segera diverifikasi secara independen oleh AFP, menunjukkan apa yang diklaim sebagai fasilitas militer, pertahanan, dan energi Israel, serta infrastruktur sipil dan militer negara Yahudi tersebut.

    Saksikan juga ‘Hizbullah Luncurkan Rudal ke Israel Setelah Kematian Komandan Senior’:

    Saat ketegangan meningkat, utusan kepresidenan Amerika Serikat (AS) Amos Hochstein melakukan kunjungan ke Lebanon dan menyerukan deeskalasi “mendesak” atas konflik lintas perbatasan antara Israel dan Hizbullah.

    “Konflik antara Israel dan Hizbullah sudah berlangsung cukup lama. Menjadi kepentingan semua orang untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan diplomatis — hal ini bisa dicapai dan hal ini mendesak,” tegasnya.

    Sementara itu, saat utusan AS mengunjungi Beirut, Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas beberapa serangan terhadap pasukan dan posisi militer Israel sepanjang Selasa (18/6) waktu setempat. Sirene terdengar beberapa kali di berbagai wilayah utara negara tersebut.

    Laporan kantor berita resmi Lebanon, National News Agency (NNA), secara terpisah menyebut serangan Israel menghantam wilayah selatan Lebanon, termasuk menargetkan sebuah mobil dan sebuah sepeda motor.

    Pekan lalu, Hizbullah mengklaim pihaknya telah melancarkan lebih dari 2.100 operasi militer terhadap Israel sejak 8 Oktober tahun lalu, sehari usai serangan Hamas memicu perang di Jalur Gaza. Serangan-serangan itu dimaksudkan untuk mendukung Hamas dan warga Palestina di Jalur Gaza.

    Kelompok ini juga menegaskan bahwa hanya dengan berakhirnya perang di Jalur Gaza, maka serangan lintas perbatasan akan terhenti.

    Menurut penghitungan AFP, sedikitnya 473 orang tewas akibat serangan lintas perbatasan di Lebanon, dengan sebagian besar merupakan petempur Hizbullah dan sekitar 92 orang merupakan warga sipil.

    Otoritas Israel, dalam pernyataan terpisah, menyebut sedikitnya 15 tentara dan 11 warga sipil sipil akibat serangan lintas perbatasan di wilayah utara negara tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Bagaimana Kemenangan Modi Berdampak pada Negara Tetangga Asia Selatan?

    Bagaimana Kemenangan Modi Berdampak pada Negara Tetangga Asia Selatan?

    New Delhi –

    Pemilihan umum legislatif di India menjadi peringatan terbesar bagi Perdana Menteri Narenda Modi. Partainya, Bharatiya Janata Party, BJP, gagal merebut mayoritas di parlemen dan kini bergantung pada koalisi untuk terus berkuasa.

    Selama satu dekade terakhir, Modi dan BJP menikmati otoritas dan mendominasi politik nasional. Namun masa jabatannya yang ketiga diyakini akan banyak menyita perhatian pemerintah ke dalam negeri.

    Sebab itu pula, pakar menilai kemenangan Modi belum akan berimbas banyak pada kebijakan luar negeri India, yang sejak 2014 menganut doktrin “tetangga yang utama,” demi memperkuat relasi dengan jiran di Asia Selatan.

    Ketegangan dengan Pakistan

    Pemilu India diawasi secara ketat oleh rival terbesarnya, Pakistan. “Kami cukup senang,” ketika Modi kehilangan mayoritas di parlemen, kata Mushahid Hussain, senator dan pakar luar negeri Pakistan.

    “Modi yang duduk di kantor PM di Delhi saat ini adalah Modi dalam versi yang lebih lemah,” kata dia, sembari menambahkan bahwa Pakistan berharap untuk melihat “Pendekatan yang lebih tenang India terhadap Pakistan dalam nada dan retorika.”

    Pemerintahan Modi selama ini menolak untuk berhubungan dengan Pakistan dan menuduh Islamabad mensponsori terorisme lintas batas. Kedua negara adidaya nuklir juga menggiatkan militerisasi Kashmir, terutama di era Modi.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Maleeha Lodhi, mantan duta besar Pakistan untuk PBB, mengatakan kepada DW bahwa situasi saat ini tidak menjamin “iklim yang menguntungkan” untuk normalisasi hubungan India-Pakistan.

    “Pakistan memperkirakan hanya ada sedikit perubahan pada masa jabatan ketiga Modi. Prospek normalisasi hubungan antara India dan Pakistan masih belum pasti,” katanya, seraya menambahkan bahwa Islamabad “akan mengambil kebijakan menunggu dan melihat.”

    China mengintai di belakang

    Ketika Islamabad memperkuat persahabatannya dengan Beijing, India mewaspadai pengaruh China, yang rajin meminjamkan uang ke Pakistan untuk membangun infrastruktur perekonomian.

    Menyambut pengumuman hasil pemilu, China mengucapkan selamat kepada Modi dan menyerukan hubungan bilateral yang “lebih sehat dan stabil”.

    Rasa saling tidak percaya sejak lama telah menjadi ciri hubungan China-India. Kedua negara menggalang sengketa perbatasan yang bereskalasi di pegunungan Himalaya.

    Sana Hashmi, pakar China dan bekas konsultan Kementerian Luar Negeri India, memprediksi tidak akan ada perbaikan besar dalam hubungan India-China di tahun-tahun mendatang.

    Tanpa konsesi apa pun dari Beijing mengenai masalah perbatasan, katanya, New Delhi tidak mungkin “memperlunak kebijakannya terhadap China.”

    Sri Lanka sekutu di selatan

    Pulau di tepi Samudera Hindia ini menjadi arena rivalitas geopolitik dan kemaritiman antara India dan China. Sri Lanka terletak strategis di simpang rute perdagangan dunia, antara Eropa dan Asia.

    India dan Sri Lanka tidak hanya terikat kedekatan geografis di Selat Palk, tetapi juga etnis dan agama.

    Namun upaya China untuk menanamkan pengaruh di Kolombo selama satu dekade terakhir membuat gamang pemerintah di New Delhi.

    “Meskipun warisan kolonial mengikat India dan Sri Lanka secara historis, peristiwa yang terjadi saat ini menyoroti dinamika yang lebih kompleks,” kata Anandhi Sasidharan, mantan menteri Sri Lanka, merujuk pada krisis ekonomi di Sri Lanka, jerat utang dan implikasi geopolitik.

    Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Ranil Wickremesinghe, hubungan antara Sri Lanka dan India semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir.

    Sebabnya, hasil pemilu India tidak akan berdampak besar pada hubungan dengan Sri Lanka, menurut para ahli.

    “Meskipun partai Modi tidak memiliki mayoritas, yang meramalkan adanya kendala dalam implementasi kebijakan, namun bantuan India yang sudah lama diberikan kepada Sri Lanka akan tetap dilanjutkan,” kata Shihar Aneez, seorang jurnalis yang berbasis di Kolombo.

    India memupuk kedekatan dengan Bangladesh

    Hubungan India dengan jiran di timur, Bangladesh, telah menguat secara substansial selama satu dekade terakhir, kemungkinan akan tetap stabil, kata para pejabat dan pengamat Bangladesh setelah pengumuman hasil pemilu.

    “Hubungan persahabatan erat kami akan terus berlanjut,” kata Menteri Luar Negeri Bangladesh Hasan Mahmud kepada wartawan, sembari menambahkan bahwa hubungan bilateral mencapai tingkat baru di bawah pemerintahan Modi dan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina.

    Hubungan antara New Delhi dan Dhaka selama ini didominasi oleh agenda keamanan dan ekonomi.

    “Tidak akan ada perubahan kebijakan yang signifikan di India mengenai Bangladesh,” kata Touhid Hossain, mantan menteri luar negeri Bangladesh.

    Ali Riaz, pakar Bangladesh dan profesor di Universitas Negeri Illinois, berpandangan serupa.

    “Tidak ada yang akan menghalangi Modi untuk melanjutkan tujuan kebijakan luar negerinya,” katanya. “Tidak banyak perbedaan pendapat antara BJP dan partai oposisi dalam memproyeksikan India sebagai kekuatan global yang sedang berkembang.”

    rzn/yf

    Laporan ini dibuat dengan kontrobusi Yuchen Li di Taipei, Haroon Janjua di Islamabad, Abul Azad di Dhaka and Ashaly P Joy di Tamil Nadu.

    Lihat juga Video: Pidato Narendra Modi Setelah Jadi PM India untuk Ketiga Kalinya

    (nvc/nvc)

  • Arab Saudi Kutuk Keras Pembantaian Israel di Rafah

    Arab Saudi Kutuk Keras Pembantaian Israel di Rafah

    Jakarta –

    Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan pihaknya mengutuk keras dan mengecam “pembantaian terus-menerus yang dilakukan pasukan pendudukan Israel di Gaza”. Hal ini disampaikan setelah serangan udara Israel terhadap sebuah pusat pengungsi di dekat Rafah.

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (28/5/2024), kementerian tersebut mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi mendesak masyarakat internasional untuk “segera melakukan intervensi untuk mengakhiri pembantaian yang dilakukan oleh pendudukan Israel.”

    Serangan Israel tersebut membakar tenda-tenda pengungsi Palestina di Rafah, menyebabkan sedikitnya 40 orang tewas menurut para pejabat Palestina.

    Kementerian Luar Negeri Saudi mengecam pasukan Israel karena terus “menargetkan warga sipil tak bersenjata di Jalur Gaza,” dan menggarisbawahi penolakan Kerajaan tersebut terhadap “pelanggaran terang-terangan Israel terhadap semua keputusan, hukum dan norma internasional dan kemanusiaan.”

    Daerah tersebut, di barat laut Rafah, dipenuhi tenda-tenda milik orang-orang yang melarikan diri dari serangan terhadap kota tersebut. Rekaman di media sosial menunjukkan api menyebar ke seluruh tenda ketika orang-orang mengeluarkan korban tewas dan terluka.

    Militer Israel mengatakan bahwa serangan udara tersebut menewaskan dua agen senior Hamas. Militer Israel menambahkan bahwa pihaknya sedang menyelidiki laporan mengenai warga sipil yang tewas dalam kebakaran tersebut.

    (ita/ita)

  • ICJ Perintahkan Setop Serangan Direspons Israel dengan Bombardir Rafah

    ICJ Perintahkan Setop Serangan Direspons Israel dengan Bombardir Rafah

    Jakarta –

    Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan di Rafah, Palestina. Israel tidak mengindahkan perintah itu dan tetap membombardir Rafah.

    Dilansir AFP dan Al Arabiya, putusan itu disampaikan pada Jumat (24/5/2024) waktu setempat. Israel didesak menghentikan serangan militernya yang menyebabkan kehancuran fisik.

    Israel harus “segera menghentikan serangan militernya, dan tindakan lain apa pun di Kegubernuran Rafah, yang dapat berdampak pada kondisi kehidupan kelompok Palestina di Gaza yang dapat menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian,” kata Mahkamah Internasional.

    Mahkamah Internasional juga memerintahkan Israel untuk tetap membuka penyeberangan Rafah untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan “tanpa hambatan”.

    Israel harus “menjaga penyeberangan Rafah tetap terbuka untuk penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan tanpa hambatan”, kata ICJ dalam keputusan yang ditunggu-tunggu.

    Dalam tanggapannya, Israel tidak memberikan indikasi bahwa mereka bersiap mengubah haluan di Rafah. Israel bersikeras menyebut ICJ telah melakukan kesalahan.

    “Israel belum dan tidak akan melakukan tindakan militer di wilayah Rafah yang bisa berdampak pada kondisi kehidupan penduduk sipil Palestina di Gaza yang dapat menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian,” tegas Penasihat Keamanan Nasional Israel, Tzachi Hanegbi, dalam pernyataan bersama dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel.

    Mengenai putusan ICJ yang memerintahkan Israel untuk tetap membuka perlintasan perbatasan Rafah, yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir, Isarel memberikan tanggapan. Jalur tersebut awal bulan ini ditutup saat dimulainya serangan Tel Aviv terhadap Rafah.

    “Israel akan terus mengizinkan perlintasan perbatasan Rafah tetap terbuka untuk masuknya bantuan kemanusiaan dari sisi perbatasan Mesir, dan akan mencegah kelompok-kelompok teror mengendalikan jalur tersebut,” tegas pemerintah Israel dalam pernyataannya.

    Afrika Selatan membawa kasus ini ke hadapan ICJ tahun lalu dengan tuduhan yang menyebut serangan Israel terhadap Jalur Gaza melanggar Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948. Tuduhan itu telah dibantah mentah-mentah oleh Tel Aviv.

    “Tuduhan genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional di Den Haag adalah keliru, keterlaluan dan menjijikkan secara moral,” tegas pemerintah Israel dalam pernyataannya.

    Israel Bombardir Rafah

    Beberapa jam usai putusan ICJ diumumkan, militer Israel terdeteksi melancarkan serangan terbaru terhadap Jalur Gaza pada Sabtu (25/5) pagi waktu setempat. Serangan udara itu dilancarkan saat pertempuran antara pasukan Tel Aviv dan sayap bersenjata Hamas terus berlanjut.

    Sejumlah saksi mata warga Palestina dan tim AFP yang ada di Jalur Gaza melaporkan rentetan serangan udara Israel menghantam wilayah Rafah dan Deir al-Balah.

    “Kami mengharapkan putusan pengadilan akan memberikan tekanan pada Israel untuk mengakhiri perang pemusnahan ini, karena tidak ada lagi yang tersisa di dini,” ucap seorang warga Palestina bernama Oum Mohammad Al-Ashqa, yang berasal dari Gaza City dan terpaksa mengungsi ke Deir al-Balah.

    Seorang warga Palestina lainnya bernama Mohammed Saleh, yang ditemui AFP di area tersebut, meragukan Israel akan menghentikan serangannya.

    “Tapi Israel adalah negara yang menganggap dirinya kebal hukum. Oleh karena itu, saya tidak meyakini bahwa serangan atau perang akan berhenti kecuali dengan kekerasan,” ujarnya kepada AFP.

    Belum diketahui apakah ada kerusakan atau korban jiwa akibat serangan udara terbaru Israel tersebut.

    Pasukan darat militer Israel mulai memasuki Rafah pada awal Mei lalu, mengabaikan seruan dunia untuk tidak menginvasi kota paling selatan di Jalur Gaza tersebut. Tel Aviv bersikeras mengatakan bahwa serangan terhadap Rafah diperlukan untuk memusnahkan sisa-sisa batalion Hamas yang bersembunyi di area itu.

    Dalam operasinya, tentara Israel berhasil mengambil alih sisi Palestina pada perlintasan perbatasan Rafah yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir, sehingga memperlambat penyaluran bantuan kemanusiaan untuk 2,4 juta penduduk daerah kantong Palestina tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Israel Bombardir Rafah Usai ICJ Perintahkan Setop Serangan

    Israel Bombardir Rafah Usai ICJ Perintahkan Setop Serangan

    Rafah –

    Militer Israel membombardir wilayah Jalur Gaza, termasuk Rafah, pada Sabtu (25/5) waktu setempat. Pengeboman dilakukan sehari setelah Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan operasi militer di Rafah yang menjadi tempat perlindungan para pengungsi Palestina.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (25/5/2024), ICJ dalam putusannya pada Jumat (24/5) memerintahkan Israel “segera menghentikan serangan militernya, dan tindakan apa pun lainnya di wilayah Rafah yang bisa berdampak pada kondisi kehidupan kelompok Palestina di Gaza yang bisa menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian”.

    Ditegaskan juga oleh ICJ dalam putusannya bahwa Israel harus “menjaga perlintasan perbatasan Rafah tetap terbuka untuk penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan tanpa hambatan”. Perlintasan perbatasan Rafah ditutup awal bulan ini saat Tel Aviv mulai menyerang kota tersebut.

    ICJ juga menuntut pembebasan segera semua sandera yang masih ditahan Hamas di wilayah Jalur Gaza.

    Putusan pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkantor di Den Haag, Belanda itu bersifat mengikat secara hukum, namun tidak memiliki mekanisme penegakan langsung. Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa putusan ICJ harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait.

    Dalam tanggapannya, Israel tidak memberikan indikasi bahwa mereka bersiap mengubah haluan di Rafah, dan bersikeras menyebut ICJ telah melakukan kesalahan.

    “Israel belum dan tidak akan melakukan tindakan militer di wilayah Rafah yang bisa berdampak pada kondisi kehidupan penduduk sipil Palestina di Gaza yang dapat menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian,” tegas Penasihat Keamanan Nasional Israel, Tzachi Hanegbi, dalam pernyataan bersama dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel.

    Beberapa jam usai putusan ICJ diumumkan, militer Israel terdeteksi melancarkan serangan terbaru terhadap Jalur Gaza pada Sabtu (25/5) pagi waktu setempat. Serangan udara itu dilancarkan saat pertempuran antara pasukan Tel Aviv dan sayap bersenjata Hamas terus berlanjut.

    Simak laporan soal serangan terbaru Israel terhadap Rafah di halaman berikutnya.

    Sejumlah saksi mata warga Palestina dan tim AFP yang ada di Jalur Gaza melaporkan rentetan serangan udara Israel menghantam wilayah Rafah dan Deir al-Balah.

    “Kami mengharapkan putusan pengadilan akan memberikan tekanan pada Israel untuk mengakhiri perang pemusnahan ini, karena tidak ada lagi yang tersisa di dini,” ucap seorang warga Palestina bernama Oum Mohammad Al-Ashqa, yang berasal dari Gaza City dan terpaksa mengungsi ke Deir al-Balah.

    Seorang warga Palestina lainnya bernama Mohammed Saleh, yang ditemui AFP di area tersebut, meragukan Israel akan menghentikan serangannya.

    “Tapi Israel adalah negara yang menganggap dirinya kebal hukum. Oleh karena itu, saya tidak meyakini bahwa serangan atau perang akan berhenti kecuali dengan kekerasan,” ujarnya kepada AFP.

    Belum diketahui apakah ada kerusakan atau korban jiwa akibat serangan udara terbaru Israel tersebut.

    Pasukan darat militer Israel mulai memasuki Rafah pada awal Mei lalu, mengabaikan seruan dunia untuk tidak menginvasi kota paling selatan di Jalur Gaza tersebut. Tel Aviv bersikeras mengatakan bahwa serangan terhadap Rafah diperlukan untuk memusnahkan sisa-sisa batalion Hamas yang bersembunyi di area itu.

    Dalam operasinya, tentara Israel berhasil mengambil alih sisi Palestina pada perlintasan perbatasan Rafah yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir, sehingga memperlambat penyaluran bantuan kemanusiaan untuk 2,4 juta penduduk daerah kantong Palestina tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Israel Tegur Spanyol-Norwegia-Irlandia yang Akan Akui Palestina

    Israel Tegur Spanyol-Norwegia-Irlandia yang Akan Akui Palestina

    Tel Aviv –

    Israel pada Kamis (23/05) memanggil duta besar Spanyol, Norwegia, dan Irlandia. Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Yaakov Blitshtein mengatakan para duta besar itu “ditegur” atas “keputusan buruk” mereka untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

    “Akan ada konsekuensi tambahan yang serius terhadap hubungan dengan negara mereka menyusul keputusan yang mereka ambil,” katanya.

    Para duta besar tersebut pertama kali diperlihatkan klip berdurasi tiga menit yang menampilkan penculikan lima prajurit perempuan Pasukan Pertahanan Israel. Rekaman itu diambil oleh Hamas, sebuah kelompok yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lainnya, saat menyerang Israel pada 7 Oktober.

    Blitshtein mengatakan pengumuman pengakuan itu membuat situasi “lebih sulit untuk mempromosikan kesepakatan pembebasan sandera.”

    “Keputusan memutarbalikkan yang dilakukan pemerintah Anda merupakan hadiah bagi Hamas,” kata Blitshtein kepada para duta besar pada Kamis, sambil menambahkan bahwa “Hamas mengucapkan selamat kepada Anda.”

    Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez sebelumnya mengatakan keputusan pemerintahnya akan membantu memfasilitasi penerapan solusi dua negara antara pemimpin Israel dan Palestina.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang menolak gagasan tersebut, menyebut keputusan tersebut sebagai “hadiah atas teror.”

    Israel tak akan goyah terkait putusan ICJ mengenai serangan di Rafah

    Afrika Selatan mengajukan banding ke pengadilan tinggi PBB di Den Haag, Belanda, pada 10 Mei, dan meminta agar Pasukan Pertahanan Israel (IDF) diperintahkan untuk mundur dari Gaza.

    ICJ sebelumnya telah menginstruksikan Israel, yang memasuki Gaza sebagai respons atas serangan yang dilancarkan dari daerah tersebut oleh milisi Hamas pada 7 Oktober 2023, untuk mengambil tindakan guna mencegah genosida dan memfasilitasi pengiriman bantuan.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Israel menuduh Afrika Selatan bertindak sebagai perpanjangan tangan Hamas, dan mengatakan Israel tidak akan tergoyahkan untuk membela diri.

    Pada Kamis (23/05), juru bicara pemerintah Israel Avi Hyman mengatakan, “Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menghentikan Israel melindungi warganya dan mengejar Hamas di Gaza.”

    Meskipun putusan ICJ bersifat mengikat, tetapi tidak ada mekanisme yang dapat digunakan untuk menegakkan putusan tersebut.

    Namun pengadilan dapat meminta agar Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan atas nama pengadilan.

    Netanyahu akan berpidato di Kongres AS

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan segera berpidato di Kongres Amerika Serikat, kata Ketua DPR Mike Johnson.

    “Kami akan segera menjamu Perdana Menteri Netanyahu di Capitol untuk sidang gabungan Kongres,” kata Johnson, seraya menambahkan bahwa kunjungan tersebut akan menandai “dukungan yang sangat kuat kepada pemerintah Israel.”

    Johnson adalah anggota Kongres terkemuka dari Partai Republik dan pengkritik kebijakan Presiden Demokrat Joe Biden mengenai Israel.

    Amerika Serikat sangat mendukung Israel dalam perang melawan Hamas yang dipicu oleh serangan lintas batas pada 7 Oktober oleh militan Hamas, yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

    Namun, di tengah meningkatnya jumlah korban warga sipil, Biden semakin mendorong Netanyahu untuk menghentikan operasi militernya di Gaza. Gedung Putih merasa kecewa, khususnya atas operasi militer Israel di Rafah, sebuah kota di Gaza selatan, tempat lebih dari satu juta orang berlindung.

    Biden juga mengancam akan menghentikan pasokan senjata, sebuah sikap yang ditentang oleh Partai Republik dan banyak anggota Partai Demokrat.

    Namun, pidato Netanyahu di Kongres AS semakin membuat marah kaum progresif Demokrat yang kritis terhadap kampanye militer Israel di Gaza dan dukungan Biden terhadapnya.

    rs/pkp (AFP, AP, Reuters)

    (nvc/nvc)