Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Saya Keluar dengan Aman dan Sehat

    Saya Keluar dengan Aman dan Sehat

    Jakarta –

    Pilot Phillip Mark Mehrterns mengucapkan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantunya bisa pulang ke rumah setelah disandera oleh kelompok militer OPM selama 18 bulan.

    “Saya senang sekali sudah bisa sehat pulang. Sekali lagi, terima kasih semua orang yang bantu dengan bantuan,” kata Mehrtens saat konferensi pers bersama aparat gabungan TNI-Polri, Sabtu (21/09).

    Ia juga menyatakan dirinya dalam “kondisi aman dan sehat”.

    “Hari ini, saya keluar dengan kondisi aman dan sehat. Terima kasih semua orang,” katanya disertai tepuk tangan.

    Dalam keterangan terbaru, Presiden Joko Widodo juga angkat bicara tentang pembebasan Pilot Phillip.

    Presiden mengeklaim pembebasan Kapten Phillip Mehrtens yang disandera kelompok OPM merupakan “proses negosiasi yang sangat panjang”.

    “Dan kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif,” kata kepala negara saat memberi keterangan pers di Jakarta, Sabtu (21/09).

    “Yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disandera. Jadi, proses panjang yang telah dilakukan TNI dan Polri saya kira sangat bagus, saya sangat mengapresiasi,” kata Presiden seperti dikutip dari Antara.

    Setelah dijemput dari Kampung Yuguru, Distrik Maiborok, Kabupaten Nduga, Pilot Phillip menjalani pemeriksaan kesehatan di Timika.

    Kabar terakhir, ia sedang terbang ke Jakarta.

    Bagaimana proses pembebasan Pilot Phillip?

    Setelah 1,5 tahun berada dalam tahanan sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya, pilot asal Selandia Baru Phillip Mark Mehrtens dibebaskan.

    BBC News Indonesia menerima sejumlah foto Philip bersama dengan pejabat keamanan Indonesia di Papua. Phillip tampak kurus, mata kuyu, dengan jenggot lebat.

    Menurut keterangan dari otoritas Indonesia, Phillip dibebaskan pada Sabtu (21/09) melalui Tim Gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz 2024.

    Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno menjelaskan, Pilot Phillip berhasil dibebaskan dan dijemput oleh tim gabungan bertempat di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kab Nduga dan langsung diterbangkan menuju Mako Brimob Batalyon B/Timika.

    “Ya benar sekali, hari ini kami berhasil menjemput Pilot Phillip dalam keadaan sehat. Pilot kami terbangkan dari Nduga langsung menuju Timika” jelas Bayu dalam keterangan tertulis.

    Selanjutnya, kata Bayu, Pilot Phillip langsung dibawa ke ruangan khusus untuk dilakukan mitigasi medis sekaligus memastikan kondisi psikologis Pilot Philip dalam keadaan stabil.

    Foto terbaru Pilot asal Selandia Baru, Phillip Mark Mehrtens yang dirilis pihak keamanan Indonsia, Sabtu (21/09) (Dok. Satgas Damai Cartenz 2024)

    Kaops Damai Cartenz 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengeklaim selama ini pihaknya menggunakan pendekatan lunak dalam upaya pembebasan Pilot Phillip.

    “Kami mengedepankan pendekatan melalui tokoh agama, tokoh gereja, tokoh adat dan keluarga dekat dari Egianus Kogoya. Pendekatan ini penting dilakukan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa baik dari aparat, masyarakat sipil dan sekaligus menjaga keselamatan dari pilot itu sendiri” jelas Faizal.

    Dalam keterangan terpisah, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebelumnya berjanji akan membebaskan Philip Mehrtens “dengan aman dan sesuai dengan standar internasional untuk perlindungan hak asasi manusia”.

    “Kami, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), tetap berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai perdamaian, rasa hormat, dan martabat dalam situasi ini,” kata juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom dalam keterangan tertulisnya.

    Saat dihubungi mengenai pembebasan Kapten Phillip, Sebby mengatakan belum mau berkomentar.

    “Kami tidak ada komentar, karena kita biasa itu harus ada official statement dari setiap komando pertahanan,” kata juru bicara TPNBP-OPM, Sebby Sambom saat dihubungi BBC News Indonesia.

    TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM), telah mengumumkan rencana pembebasan Mehrtens pada 17 September lalu.

    Saat itu, juru bicara TPNPB menegaskan pihaknya berinisiatif membebaskan Mehrtens “demi kemanusiaan”, bukan karena usaha pemerintah Indonesia.

    Bagaimana reaksi dari otoritas Selandia Baru?

    BBC News Indonesia telah menghubungi Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan informasi lebih detail terkait pembebasan Phillip Marthens.

    Namun, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters belum bersedia menerima wawancara pers. Dia meminta media massa mengutip pernyataan tertulisnya.

    Dalam keterangan yang dikutip dari media di Selandia Baru, Winston Peters, mengutarakan kebahagiaannya bahwa Mehrtens kini aman.

    “Kami senang dan lega mengonfirmasi bahwa Phillip Mehrtens aman dan sehat serta telah dapat berbicara dengan keluarganya. Berita ini pasti sangat melegakan bagi teman-teman dan orang-orang yang dicintainya,” kata Peters, sebagaimana dikutip Stuff.

    Pilot Susi Air, Phillip Mehrtens saat melakukan sambungan video jarak jauh dengan istrinya setelah dibebaskan dari penyanderaan militer OPM (Dok. Satgas Damai Cartenz 2024)

    Menurut Peters, berbagai lembaga pemerintah Selandia Baru telah bekerja sama dengan otoritas Indonesia untuk mengamankan pembebasan Mehrtens.

    “Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan, dengan staf di Indonesia dan Wellington, telah memimpin upaya berkelanjutan dari seluruh jajaran pemerintah untuk mengamankan pembebasan Phillip Mehrtens, dan juga telah mendukung keluarganya,” kata Peters.

    “Kasus ini telah membebani keluarga Mehrtens, yang telah meminta privasi. Kami meminta media untuk menghormati keinginan mereka dan oleh karena itu kami tidak akan memberikan komentar lebih lanjut pada tahap ini.”

    Keterangan media lokal ini berdasarkan pernyataan resmi Winston Peters.

    Pendiri Susi Air, Susi Pudjiastuti dalam akun X pribadinya mengutarakan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pembebasan Pilot Phillip.

    “Alhamdulillah hirabbil Alamiin. Mendapat Kabar Captain Pilot Phillip Mehrtens telah kembali, sudah berada di Timika,” kata Susi, Sabtu (21/09).

    Susi lantas berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto. Tak hanya itu, ia turut mengucapkan kepada TNI-Polri, yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz, yang turut andil dalam upaya pembebasan Kapten Phillip.

    Susi berterima kasih dengan menandai akun Presiden Joko Widodo, presiden terpilih Prabowo Subianto, Kapolri Listyo Sigit, dan TNI-Polri dalam cuitannya.

    “Dan seluruh pihak yang telah membantu kepulangan pilot kami,” kata Susi.

    Kronologi jalan panjang pembebasan Pilot Susi Air

    Penyanderaan pilot asal Selandia Baru, Phillip Mehrtens sudah berlangsung sejak Februari 2023. Berikut adalah jejak perjalanan penyanderaan sang pengemudi burung besi di Tanah Papua:

    Pilot Susi Air, Phillip Mark Mehrtens disandera kelompok sayap OPM pimpinan Egianus Kogoya pada 07 Februari 2023.

    Jumlah prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang meninggal dunia kembali bertambah – menjadi total lima orang – akibat baku tembak dengan TPNPB-OPM dalam operasi penyelamatan Pilot Susi Air.

    Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebelumnya menyatakan untuk menggelar “operasi siaga tempur darat” di beberapa wilayah yang dianggap rawan di Papua.

    Sejumlah perwakilan gereja dan uskup di Jayapura, Papua, menawarkan diri menjadi mediator dalam rangka membebaskan pilot Susi Air, Phillip Mark Mehrtens. Tapi Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan keinginan perwakilan gereja dan uskup di Papua sebagai “kekeliruan”.

    Sedari awal, kata Sebby, TPNPB-OPM berkukuh untuk bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia dan Selandia Baru.

    Egianus Kogoya mengancam menembak Phillip Mark Mehrtens jika Indonesia tetap menolak berdialog. Egianus Kogoya berkata bahwa TPNPB-OPM memberi waktu dua bulan kepada Indonesia dan Selandia Baru untuk berdialog soal kemerdekaan Papua.

    Foto terbaru Pilot asal Selandia Baru, Phillip Mark Mehrtens yang dirilis pihak keamanan Indonsia, Sabtu (21/09) (Dok. Satgas Damai Cartenz 2024)

    Presiden Jokowi menjelaskan, pemerintah Indonesia sudah berupaya dengan ‘amat sangat’ demi membebaskan sang pilot. “Kita ini jangan dilihat diam loh ya. Kita ini sudah berupaya dengan amat sangat, tetapi tidak bisa kita buka apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita kerjakan di lapangan.”

    Pimpinan TPNPB-OPM yang menculik pilot Susi Air, Egianus Kogoya, merespons kabar yang menyebutkan dirinya meminta uang tebusan Rp5 miliar agar mau melepaskan Phillip Mark Mehrtens. Dalam video dia menyebut pernyataan yang disampaikan pejabat keamanan Indonesia tersebut “omong kosong”.

    “Saya tidak minta uang Rp5 miliar atau berapa pun. Saya hanya minta kemerdekaan bagi [bangsa Papua],” ujar Egianus.

    Foto terbaru Pilot asal Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens yang dirilis pihak keamanan Indonesia, Sabtu (21/09) (Dok. Satgas Damai Cartenz 2024)

    Perdana Menteri (PM) Selandia Baru, Chris Hipkins, meminta pembebasan warganya, Phillip Mark Mehrtens. “Phillip adalah seorang ayah, suami, saudara, dan anak yang sangat dicintai,” kata sang PM Selandia Baru kepada wartawan di Auckland, Rabu (09/08).

    Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan tidak akan menggunakan operasi militer dalam upaya membebaskan pilot Susi Air Phillip Mark Mehrtens. Ia mengatakan TNI mengedepankan negosiasi yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu.

    “Kita tetap upayakan dengan tokoh agama tokoh masyarakat setempat, bisa melaksanakan negosiasi untuk itu,” katanya.

    Panglima TNI yang baru dilantik, Jenderal Agus Subiyanto mengatakan akan mengedepankan “operasi teritorial” untuk pembebasan pilot Susi Air. Tujuan operasi teritorial, kata dia, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, seperti dikutip dari Kompas.

    Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom membagikan foto pembakaran pesawat Susi Air (TPNPB-OPM)

    Pilot Susi Air diduga masih hidup. Sebuah foto yang beredar menunjukkan Phillip Mehrtens dengan jenggot tebal duduk bersama Egianus Kogeya salah satu panglima OPM.

    Bukti terakhir keberadaan Kapten Phillip masih hidup adalah foto dan video yang dirilis 25 Mei 2023.

    Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengeklaim pimpinan tertinggi organisasinya bersama Pimpinan OPM di Nduga, Egianus Kogoya telah menyepakati pembebasan pilot Susi Air. Ia mengatakan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan.

    Sabtu 21 September 2024, Philip Mehrtens dibebaskan.

    Di bulan ini, TPNP-OPM juga mengajukan proposal pembebasan Philip Mehrtens. Di sisi lain, pemerintah Indonesia mengatakan “sangat menghargai” upaya pembebasan atas dasar kemanusiaan namun tidak mengakui TPNPB.

    Artikel ini akan terus diperbarui…

    (nvc/nvc)

  • 7 Hal Diketahui terkait Pager Hizbullah Meledak Massal

    7 Hal Diketahui terkait Pager Hizbullah Meledak Massal

    Jakarta –

    Alat komunikasi elektronik, pager yang dipakai oleh personel Hizbullah (Hezbollah) meledak di Beirut, Lebanon. Ledakan yang diduga dilakukan oleh Mossad ini memakan korban jiwa dan membuat ribuan orang terluka.

    Dilansir BBC, Selasa (17/9/2024), ledakan ini terjadi di Beirut selatan. Ada sembilan orang yang tewas. Selain sembilan orang tewas, ada hampir 3 ribu orang cedera akibat ledakan dari barang kecil pendahulu ponsel genggam itu.

    Israel dicurigai sebagai dalang ledakan mematikan tersebut. Hizbullah memang menyalahkan Israel.

    “Musuh berbahaya dan jahat ini tentu akan menerima hukuman atas agresi yang keji ini, entah mereka menduganya atau tidak,” kata Hizbullah.

    Belum ada komentar dari pihak militer Israel sejauh ini. Namun demikian, peristiwa ledakan terjadi beberapa jam setelah kabinet Israel memulangkan 60 ribu penduduk yang sempat diungsikan sementara dari kawasan utara, kawasan yang berbatasan dengan Lebanon.

    Frank Gardner, koresponden BBC, menjelaskan peristiwa ini tergolong langka. Dia menyebut ini sebagai sabotase massal pager-pager Lebanon, bukan satu pager saja yang kena sabotase.

    Lantas, apa saja hal yang diketahui sejauh ini terkait ledakan massal tersebut?

    1. Mossad Dilaporkan Tanam Peladak dalam Pager

    Badan intelijen Israel, Mossad, dilaporkan menanam sejumlah kecil bahan peledak di dalam sebanyak 5.000 penyeranta (pager) buatan Taiwan yang dipesan kelompok Hizbullah beberapa bulan lalu.

    Informasi ini diungkap oleh sumber keamanan senior Lebanon dan seorang sumber lainnya, seperti dilansir Reuters, Rabu (18/9).

    Insiden ini menandai pelanggaran keamanan Hizbullah secara besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Apa lagi fakta seputar ledakan massal ini? Baca halaman selanjutnya.

    2. Diduga Telah Direncanakan Selama Berbulan-bulan

    Sejumlah sumber mengatakan kepada Reuters bahwa plot tersebut telah direncanakan selama berbulan-bulan. Seorang sumber keamanan senior Lebanon mengungkapkan bahwa Hizbullah memesan 5.000 unit pager yang dibuat oleh perusahaan bernama Gold Apollo yang berbasis di Taiwan.

    Menurut para sumber, ribuan pager itu dibawa ke Lebanon pada awal tahun ini.

    Sumber keamanan senior Lebanon mengidentifikasi foto model pager, jenis AP924, yang sama seperti pager lainnya secara wireless atau nirkabel bisa menerima dan menampilkan pesan teks, tetapi tidak bisa melakukan panggilan telepon.

    Para petempur Hizbullah, menurut dua sumber yang memahami operasi kelompok tersebut, telah menggunakan pager sebagai sarana komunikasi berteknologi rendah dalam upaya menghindari pelacakan lokasi oleh Israel.

    3. Pager Dimodifikasi

    Namun sumber keamanan senior Lebanon mengatakan bahwa perangkat tersebut telah dimodifikasi oleh dinas mata-mata Israel “pada tingkat produksi”.

    “Mossad menanam papan ke dalam perangkat, yang berisi bahan peledak yang menerima kode. Sangat sulit untuk mendeteksinya melalui cara apa pun. Bahkan dengan perangkat atau pemindai apa pun,” sebut sumber keamanan senior Lebanon yang dikutip Reuters tersebut.

    4. Pager Meledak Saat Kode Pesan Dikirim

    Disebutkan juga oleh sumber tersebut bahwa sebanyak 3.000 pager meledak ketika pesan berkode dikirimkan kepada mereka, yang sekaligus mengaktifkan peledak yang ada di dalamnya.

    Seorang sumber keamanan lainnya mengatakan kepada Reuters bahwa bahan peledak seberat hanya 3 gram disembunyikan di dalam pager-pager baru dan “tidak terdeteksi” oleh Hizbullah selama berbulan-bulan.

    Pihak Gold Apollo juga belum memberikan komentarnya. Namun berdasarkan analisis Reuters terhadap foto pager yang hancur usai meledak, terlihat format dan stiker di bagian belakang yang konsisten dengan pager buatan Gold Apollo yang berbasis di Taipei.

    5. Duta Besar Iran di Lebanon Ikut Terluka

    Ledakan massal ini juga membuat Duta Besar Iran di Lebanon terluka. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa luka-lukanya tidak parah.

    “Duta Besar Iran untuk Lebanon Mojtaba Amani terluka dalam ledakan pager,” kata televisi pemerintah Iran, seraya menambahkan bahwa dia “sadar dan tidak dalam bahaya,” kata laporan tersebut.

    6. Iran Hingga Rusia Kutuk Israel

    Pemerintah Iran menuduh Israel telah melakukan “pembunuhan massal” setelah ribuan unit penyeranta atau pager milik kelompok Hizbullah, yang bersekutu dengan Teheran, meledak secara bersamaan.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (18/9/2024), menyatakan Teheran “mengutuk tindakan teroris rezim Zionis… sebagai contoh pembunuhan massal”.

    Pemerintah Rusia juga menyampaikan kecaman keras hal ini. Moskow menyerukan “semua pihak yang terlibat untuk menahan diri”.

    “Kami mengutuk keras serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Lebanon dan warga negaranya, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan mereka dan menjadi tantangan serius bagi hukum internasional melalui penggunaan senjata yang tidak konvensional,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan kantor berita TASS, Rabu (18/9/2024).

    7. AS Bantah Terlibat

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam ledakan massal tersebut. Washington juga menyatakan tidak mengetahui sebelumnya soal insiden yang menewaskan sembilan orang dan melukai ribuan orang lainnya.

    Otoritas AS, seperti dilansir AFP, Rabu (18/9/2024), juga memperingatkan Iran, sekutu Hizbullah, untuk menahan diri dalam menanggapi insiden tersebut.

    “Saya bisa memberitahu Anda bahwa AS tidak terlibat di dalamnya, AS tidak mengetahui insiden ini sebelumnya, dan pada saat ini, kami sedang mengumpulkan informasi,” tegas juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller saat berbicara kepada wartawan.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rfs)

  • Rusia Kutuk Ledakan Massal Pager Hizbullah: Pelanggaran Kedaulatan!

    Rusia Kutuk Ledakan Massal Pager Hizbullah: Pelanggaran Kedaulatan!

    Moskow –

    Pemerintah Rusia menyampaikan kecaman keras terhadap apa yang disebutnya sebagai serangan mematikan ketika ribuan penyeranta atau pager yang digunakan kelompok Hizbullah meledak secara bersamaan di berbagai wilayah Lebanon. Moskow menyerukan “semua pihak yang terlibat untuk menahan diri”.

    “Kami mengutuk keras serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Lebanon dan warga negaranya, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan mereka dan menjadi tantangan serius bagi hukum internasional melalui penggunaan senjata yang tidak konvensional,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan kantor berita TASS, Rabu (18/9/2024).

    Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sedikitnya sembilan orang tewas dan 2.750 orang lainnya, termasuk Duta Besar Iran untuk Lebanon, mengalami luka-luka dalam insiden pada Selasa (17/9) waktu setempat.

    Kebanyakan korban merupakan para anggota Hizbullah dan keluarga mereka, dengan salah satu korban tewas dilaporkan sebagai seorang bocah perempuan berusia 10 tahun yang merupakan anak salah satu anggota Hizbullah.

    “Kami menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada para korban dan mengharapkan pemulihan segera bagi para korban luka,” ucap Zakharova dalam pernyataannya.

    Rusia menyebut insiden ledakan massal di Lebanon sebagai serangan siber besar-besaran. Zakharova, dalam pernyataannya, menekankan bahwa Moskow menganggap ledakan pager secara massal itu “sebagai aksi perang hybrid terhadap Lebanon, yang telah berdampak pada ribuan orang yang tidak bersalah”.

    “Kemungkinan besar perancang serangan berteknologi tinggi ini secara sengaja berupaya mengobarkan konfrontasi bersenjata skala besar dengan tujuan memprovokasi perang besar di Timur Tengah,” sebut Zakharova dalam pernyataannya.

    Dia tidak menyebut nama Israel dalam pernyataannya.

    Namun kelompok Hizbullah sebelumnya menegaskan bahwa Israel akan menerima “hukuman yang adil” atas ledakan massal di Lebanon tersebut. Sedangkan Menteri Informasi Lebanon Ziad Makary mengecam ledakan massal di wilayahnya sebagai “agresi Israel”.

    Tel Aviv sejauh ini belum berkomentar apa pun soal insiden di Lebanon tersebut.

    Dalam pernyataannya, Zakharova juga mengatakan bahwa dengan latar belakang meningkatnya ketegangan di perbatasan Lebanon-Israel, maka “tindakan tidak bertanggung jawab semacam itu memiliki konsekuensi yang sangat berbahaya, karena memprovokasi babak baru eskalasi”.

    “Penting untuk melakukan penyelidikan komprehensif terhadap kejahatan ini dan membawa semua pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan untuk memastikan bahwa aksi terorisme ini tidak disembunyikan, seperti yang telah berusaha dilakukan oleh negara-negara Barat sehubungan penyelidikan ledakan pipa gas Nord Stream,” cetusnya.

    “Kami menyerukan semua pihak yang terlibat untuk menahan diri dan menahan dari tindakan-tindakan yang dapat semakin mengganggu stabilitas situasi militer dan politik di Timur Tengah,” ucap Zakharova.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ledakan Massal Pager Hizbullah, Iran: Israel Lakukan Pembunuhan Massal

    Ledakan Massal Pager Hizbullah, Iran: Israel Lakukan Pembunuhan Massal

    Teheran –

    Pemerintah Iran menuduh Israel telah melakukan “pembunuhan massal” setelah ribuan unit penyeranta atau pager milik kelompok Hizbullah, yang bersekutu dengan Teheran, meledak secara bersamaan. Ledakan massal itu menewaskan sedikitnya sembilan orang dan melukai nyaris 3.000 orang lainnya.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (18/9/2024), menyatakan Teheran “mengutuk tindakan teroris rezim Zionis… sebagai contoh pembunuhan massal”.

    Di antara ribuan orang yang luka-luka dalam insiden pada Selasa (17/9), terdapat Duta Besar Iran untuk Lebanon Motjaba Amani, yang menurut laporan media lokal Teheran, mengalami luka-luka “di bagian tangan dan wajah”.

    Televisi pemerintah menyebut Amani hanya mengalami luka ringan.

    Bulan Sabit Merah Iran, dalam pernyataan terpisah pada Rabu (18/9), mengatakan pihaknya telah mengirimkan “tim penyelamat dan ahli bedah mata” ke Lebanon untuk merawat para korban luka.

    Sejauh ini, belum ada komentar resmi dari Israel mengenai gelombang ledakan yang merenggut sembilan nyawa dan melukai sedikitnya 2.750 orang lainnya di berbagai wilayah Lebanon.

    Kebanyakan korban merupakan para anggota Hizbullah dan keluarga mereka, dengan salah satu korban tewas dilaporkan sebagai seorang bocah perempuan berusia 10 tahun yang merupakan anak salah satu anggota Hizbullah.

    Kanani, dalam pernyataannya, menyatakan solidaritas kepada keluarga korban tewas dan korban luka dalam insiden ledakan massal di Lebanon.

    “Memerangi aksi teroris rezim (Israel) dan ancaman yang ditimbulkannya merupakan suatu kebutuhan yang jelas. Komunitas internasional perlu bertindak cepat untuk melawan impunitas otoritas kriminal Zionis,” cetusnya.

    Ledakan massal yang melanda ribuan unit pager atau penyeranta di Lebanon itu terjadi hanya beberapa jam setelah Israel mengumumkan pihaknya memperluas tujuan perang yang dipicu serangan Hamas pada Oktober lalu lalu.

    Tel Aviv kini memasukkan perjuangan melawan Hizbullah, sekutu Hamas, di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon sebagai salah satu tujuan perang, terutama memulangkan warganya yang mengungsi dari wilayah utara negara tersebut akibat meningkatnya serangan dari Lebanon.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Polisi Jerman Tembak Mati Pria Bersenjata di Dekat Konsulat Israel

    Polisi Jerman Tembak Mati Pria Bersenjata di Dekat Konsulat Israel

    Munich –

    Seorang pria bersenjata melepas tembakan ke arah polisi Jerman yang berjaga di dekat Konsulat Israel dan museum sejarah Nazi di Munich. Baku tembak pun terjadi yang berujung pria bersenjata itu ditembak mati di lokasi kejadian oleh polisi Jerman.

    Menteri Dalam Negeri negara bagian Bavaria, Joachim Herrmann, seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (5/9/2024), melaporkan bahwa pelaku menggunakan senapan dalam aksinya.

    “Polisi merespons dengan kekuatan bersenjata terhadap pelaku, yang membawa senapan dan melepaskan sejumlah tembakan,” tutur Hermann dalam pernyataannya.

    “Atas campur tangan polisi, pelaku berhasil dihentikan dan kemungkinan tewas di lokasi kejadian,” imbuhnya.

    Identitas pelaku tidak diungkap ke publik oleh otoritas setempat. “Pelakunya seorang laki-laki dan kami mengetahui dia beraksi di sini dengan senjata laras panjang,” ucap juru bicara Kepolisian Munich dalam pernyataan terpisah.

    Motif di balik aksi penembakan itu belum diketahui secara jelas.

    Namun Hermann mengatakan “jelas bahwa lokasi kejadian” di dekat pusat dokumentasi dan misi diplomatik Israel “dapat memberikan petunjuk lebih lanjut” tentang motif pria bersenjata tersebut.

    Dalam pernyataannya, Hermann menyebut bahwa insiden itu terjadi pada Kamis (5/9) yang merupakan “peringatan 52 tahun serangan mengerikan terhadap tim Israel selama Olimpiade” tahun 1972 silam yang dilakukan oleh kelompok militan Palestina.

    Serangan yang terjadi lima dekade lalu itu menewaskan 11 atlet Israel yang menjadi delegasi tim nasional dalam Olimpiade Munich.

    Kepolisian Munich dalam pernyataannya menyebut “tidak ada indikasi tersangka lainnnya” dan tidak ada korban luka dalam insiden ini.

    Kementerian Luar Negeri Israel, dalam pernyataan terpisah, mengatakan konsulatnya di Munich ditutup pada Kamis (5/9) untuk memperingati pembantaian saat Olimpiade Munich tahun 1972 silam dan tidak ada satu pun staf yang mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.

    Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser menggambarkan insiden itu sebagai insiden serius, namun menolak berspekulasi mengenai situasinya dan latar belakangnya. “Perlindungan fasilitas Israel memiliki prioritas utama,” tegasnya.

    Museum dan lembaga penelitian yang fokus pada sejarah rezim Nazi Jerman tahun 1933-1945, terletak di dekat Konsulat Israel yang ada di area Maxvorstadt, Munich. Kepolisian mengatakan sebelumnya bahwa operasi besar sedang dilakukan sebagai respons atas sebuah insiden dan meminta masyarakat untuk menghindari area tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Putin Kini Bilang Siap Berunding dengan Ukraina, Berubah Sikap?

    Putin Kini Bilang Siap Berunding dengan Ukraina, Berubah Sikap?

    Moskow –

    Presiden Rusia Vladimir Putin kini mengatakan dirinya siap untuk melakukan perundingan dengan Ukraina. Namun Putin menyebut perundingan itu harus didasarkan pada kesepakatan yang dibatalkan antara perunding Moskow dan Kyiv yang sempat dicapai di Istanbul, Turki, tahun 2022 lalu.

    “Apakah kami siap untuk berunding dengan mereka? Kami tidak pernah menolak untuk melakukan hal tersebut, namun bukan berdasarkan tuntutan sesaat, namun berdasarkan dokumen yang telah disepakati dan sebenarnya sudah diparaf di Istanbul,” ucap Putin seperti dilansir AFP, Kamis (5/9/2024).

    Pernyataan terbaru Putin itu disampaikan dalam sebuah forum yang digelar di Vladivostok pada Kamis (5/9) waktu setempat.

    Putin membuka kembali kemungkinan dialog antara Rusia dan Ukraina setelah beberapa waktu lalu, Moskow menegaskan bahwa penyerbuan militer yang dilakukan pasukan Kyiv terhadap wilayah Kursk sejak Agustus lalu telah membuat perundingan menjadi mustahil.

    Penyerbuan besar-besaran yang dilancarkan pasukan Ukraina terhadap Kursk itu melibatkan ribuan tentara yang melintasi perbatasan Rusia dan merebut beberapa desa di area perbatasan. Putin sempat mengatakan tidak lama setelah itu bahwa tidak akan ada pembicaraan mengenai perundingan.

    Namun saat menjawab pertanyaan dalam Forum Ekonomi Timur Rusia di Vladivostok, Putin dengan jelas mengatakan bahwa Rusia siap melakukan pembicaraan dengan Ukraina.

    Dia menambahkan bahwa pembicaraan itu harus didasarkan pada kesepakatan yang dibatalkan antara para perunding Rusia dan Ukraina yang dicapai di Istanbul tahun 2022 lalu, yang syarat dan ketentuan di dalamnya tidak pernah diungkap ke publik.

    “Kami berhasil mencapai kesepakatan, itulah intinya. Tanda tangan kepala delegasi Ukraina yang membubuhkan paraf pada dokumen ini membuktikan hal tersebut, yang pihak Ukraina secara umum merasa puas dengan kesepakatan yang dicapai,” kata Putin dalam forum tersebut.

    “Kesepakatan ini tidak diberlakukan hanya karena mereka diberi perintah untuk tidak melakukan hal tersebut, karena para elite Amerika Serikat, Eropa — beberapa negara Eropa — ingin memberikan kekalahan strategis terhadap Rusia,” sebutnya.

    Belum ada tanggapan Ukraina atas pernyataan terbaru Putin ini. Pertengahan Agustus lalu, otoritas Kyiv menawarkan untuk menghentikan penyerbuannya ke KUrsk jika Moskow menyetujui “perdamaian yang adil”.

    “Semakin cepat Rusia setuju untuk memulihkan perdamaian yang adil… semakin cepat penyerbuan pasukan pertahanan Ukraina ke Rusia akan dihentikan,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Georgiy Tykhy, dalam pernyataan pada saat itu.

    Kremlin sebenarnya telah berulang kali mengklaim Rusia dan Ukraina berada di ambang kesepakatan pada musim semi tahun 2022 lalu, tak lama setelah Moskow melancarkan invasi terhadap Kyiv.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Pavel Durov Ditangkap Karena Telegram Terlalu Bebas

    Pavel Durov Ditangkap Karena Telegram Terlalu Bebas

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov angka bicara soal penangkapan bos Telegram Pavel Durov, yang menurutnya ditangkap karena ia terlalu bebas dalam menjalankan Telegram.

    Durov seperti diketahui adalah seorang warga negara Rusia yang juga memegang paspor Uni Emirat Arab, Karibia, Prancis, dan tentunya Rusia. Ia tangkap di Prancis dan kemudian diselidiki atas keterlibatannya membolehkan berbagai aksi kriminalitas di Telegram, dari mulai penyebaran pornografi anak, obat-obatan terlarang, sampai software peretasan.

    Pengacara Durov menyebut penangkapan ini adalah hal yang tidak masuk akal, terutama karena Durov ditangkap karena dianggap bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi di Telegram, yang saat ini penggunanya hampir mencapai 1 miliar.

    Saat berbicara di Universitas MGIMO yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia, Lavrov kembali menegaskan posisi pemerintahan Rusia dalam penangkapan Durov, yang mereka anggap sebagai bagian dari taktik politik negara Barat untuk menggunakan kekuatannya atas Rusia.

    “Pavel Durov terlalu bebas. Ia tidak mendengarkan saran Barat untuk memoderasi gagasannya,” kata Durov.

    Rusia pun sebenarnya sudah menekan Durov sejak lama, dan bahkan sampai memblokir Telegram di negara tersebut. Namun setelah Durov ditangkap di Prancis, posisinya Rusia berubah menjadi mendukung pria yang kekayaannya mencapai USD 15,5 miliar atau sekitar Rp 239 triliun tersebut.

    Sebelumnya juru bicara Kremlin Dmitry Peskov juga menegaskan tidak ada negosiasi antara Kremlin dan Durov, demikian dikutip detikINET dari Reuters, Selasa (3/9/2024).

    “Hal yang paling penting adalah apa yang terjadi di Prancis tidak berubah menjadi persekusi politik,” kata Peskov.

    “Kami tahu presiden Prancis sudah menepis tudingan hubungan kasus ini dengan politik, namun di sisi lain, beberapa tuduhan sudah dilemparkan,” tambahnya.

    Namun yang jelas menurut Lavrov, penangkapan Durov membuat hubungan Moskow dan Paris jatuh ke titik terendah.

    (asj/asj)

  • Apa Kabar Putusan ICJ yang Perintahkan Israel Cegah Genosida di Gaza?

    Apa Kabar Putusan ICJ yang Perintahkan Israel Cegah Genosida di Gaza?

    Jakarta –

    Pada Januari silam, Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Israel untuk mencegah pernyataan publik yang memicu genosida. Setengah tahun sesudah putusan itu, para kritikus mengeklaim Israel tidak melakukan tindakan yang cukup.

    “Bakar Gaza sekarang, tidak kurang dari itu!”

    Ketika Nissim Vaturi, wakil ketua parlemen Israe, Knesset menggunggah komentar tersebut di X pada November silam, platform tersebut kemudian memblokir akunnya dan memintanya menghapus unggahan tersebut.

    Nissim Vaturi melakukan apa yang diminta, dan akunnya telah diaktifkan kembali, namun dia tidak meminta maaf.

    Komentarnya adalah salah satu dari banyak pernyataan kontroversial yang dibuat oleh beberapa tokoh penting Israel ketika militer negara tersebut melakukan serangan udara dan operasi darat di Gaza.

    Tindakan Israel ini sebagai balasan atas serangan mematikan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 lalu.

    Pada hari terjadinya serangan, Nissim Vaturi menulis: “Sekarang kita semua memiliki satu tujuan yang samamenghapus Jalur Gaza dari muka bumi.”

    Unggahan tersebut yang masih terlihat di X dikutip dalam kasus Afrika Selatan melawan Israel di Mahkamah Internasional (ICJ).

    Dalam gugatannya, Afrika Selatan menuduh Israel melakukan genosida terhadap Palestina dalam perang di Gaza.

    Namun Israel menyebut tuduhan tersebut “sepenuhnya tidak berdasar” dan didasarkan pada “klaim yang bias dan salah”.

    Sebagai bagian dari keputusan sementara pada Januari, ICJ memutuskan bahwa Israel harus mencegah pernyataan publik yang memicu genosida.

    Meskipun pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk menerapkan putusan ini, Israel setuju untuk menyerahkan laporan yang merinci tindakan yang telah diambil untuk menyelidiki dan mengadili kemungkinan terjadinya hasutan.

    Pengadilan mengonfirmasi bahwa laporan tersebut diterima pada Februari lalu, namun belum mengumumkan isinya kepada publik.

    Beberapa pakar hukum yakin Israel tidak berbuat banyak untuk menyelidiki kasus-kasus potensial.

    Baca juga:

    “Warga Israel yang memicu genosida atau menggunakan retorika genosida kebal dari tuntutan,” kata pengacara hak asasi manusia Israel, Michael Sfard.

    Sulit untuk membuktikan adanya hasutan untuk melakukan genosida, yang merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional dan hukum Israel.

    Genosida didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk menghancurkansecara keseluruhan atau sebagiansuatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama.

    Namun membedakan antara menghasut genosida dan menghasut kekerasan atau rasismedan apa yang bisa dianggap sebagai kebebasan berpendapatbisa jadi rumit.

    BBC telah mempelajari beberapa pernyataan yang dibuat Israel sejak perintah ICJ untuk melihat apakah mereka dapat melanggar putusan tersebut dan berkonsultasi dengan ahli hukum untuk menilainya.

    Meskipun perintah ini ditujukan kepada Israel, BBC juga telah mengkaji bahasa yang digunakan dalam pidato sejumlah pejabat Hamas yang beberapa di antaranya menyebut akan mengulangi serangan mereka pada tanggal 7 Oktober.

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mendukung kebijakan yang mendorong warga Gaza untuk pindah secara sukarela. (EPA)

    Sebuah organisasi hak asasi manusia pro-Palestina yang terdiri dari jaringan para ahli dan peneliti di seluruh dunia yang memantau konflik tersebut, Law for Palestine, telah menyelidiki kasus-kasus yang diyakini bahwa pejabat Israel dan tokoh masyarakat lainnya telah memicu genosida.

    Daftarnya mencakup beberapa pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir.

    Ben-Gvir telah menganjurkan kebijakan untuk mendorong warga Palestina meninggalkan Gaza, dengan mengatakan bahwa orang Israel harus menetap di sana.

    Dia memimpin partai ultranasionalis yang banyak dikritik karena mendukung kebijakan anti-Arab yang diskriminatif secara rasial.

    Dia pernah dijatuhi hukuman sebelumnya oleh pengadilan Israelsebelum dia menjabat sebagai menterikarena menghasut rasisme dan mendukung terorisme.

    Baca juga:

    Seorang pria lanjut usia menggandeng tangan anggota keluarganya ketika dia berjalan melewati bangunan yang luluh lantak akibat pemboman Israel di kamp pengungsi Bureij, Gaza, 25 Agustus 2024. (Getty Images)

    Dua hari setelah keputusan ICJ pada Januari, ia menganjurkan kebijakan untuk mendorong warga Palestina meninggalkan Gaza dan menggantikan mereka dengan pemukim Israel.

    Dia mengatakan bahwa untuk menghindari terulangnya serangan Hamas terhadap Israel “kita harus kembali ke rumah dan mengendalikan wilayah [Gaza] mendorong migrasi dan memberikan hukuman mati kepada teroris”, serta mengusulkan bahwa setiap emigrasi harus dilakukan secara sukarela.

    “Kami menganggap seruan agar penduduk Gaza mengungsi sebagai bagian dari pembersihan etnis yang sedang berlangsung di Gaza,” kata pendiri Law for Palestine, Ihsan Adel.

    Dia meyakini seruan tersebut harus dianggap sebagai hasutan untuk melakukan genosida, dan bahwa genosida sedang terjadi sebuah tuduhan yang dibantah oleh Israel.

    Namun tidak semua orang setuju dengan penilaiannya.

    “Saya tentu saja tidak akan membela pernyataan-pernyataan seperti itu, namun pernyataan-pernyataan tersebut tidak akan mencapai tingkat genosida,” kata Anne Herzberg, penasihat hukum di LSM Monitor, yang melaporkan aktivitas LSM internasional dari perspektif pro-Israel.

    Baik Ben-Gvir maupun Vaturi tidak menanggapi permintaan tanggapan dari BBC.

    Kaitan antara apa yang dikatakan politisi dan apa yang dikatakan tentara Israel merupakan bagian inti dari gugatan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional.

    Dalam video YouTube yang diunggah pada akhir 2023, sekelompok tentara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terdengar meneriakkan: “Menempati, mengusir, dan menetap.”

    Dan militer Israel telah membuat video lain sejak keputusan ICJ pada Januari yang mengejek dan merayakan kehancuran Gaza.

    IDF mengatakan kepada BBC bahwa mereka memeriksa laporan video yang beredar di dunia maya dan jika ada dugaan tindak pidana, polisi militer akan menyelidikinya dan “dalam beberapa kasus yang diperiksa, jika disimpulkan bahwa ekspresi atau perilaku tentara dalam rekaman tersebut tidak pantas itu ditangani sebagaimana mestinya”.

    Pasukan Israel beroperasi di Jalur Gaza pada Juni 2024. (Reuters)

    Sorotan juga tertuju pada para pemimpin agama Israel.

    Rabbi Eliyahu Mali menarik perhatian setelah ia memberikan ceramah pada Maret silam di sebuah konferensi yeshiva Zionis Israel, sekolah agama Yahudi yang memiliki keyakinan kuat pada Negara Israel.

    Rabbi Mali adalah kepala yeshiva yang merupakan bagian dari jaringan yang menerima dana dari Kementerian Pertahanan Israel. Siswanya menggabungkan studi Taurat dengan dinas militer.

    Dia menggambarkan ceramahnya tersebut mengenai “perlakuan terhadap penduduk sipil di Gaza selama perang”.

    Rekaman dibagikan secara online. Setelah mengutip seorang sarjana Yahudi abad ke-12 tentang perang suci, Rabbi Mali berkata: “[Dan jika demikian] aturan dasar yang kita miliki ketika kita melakukan perang mitzvah, dalam hal ini Gaza, menurut kitab suci, ‘Jangan biarkan jiwa tetap hidup,’ penjelasannya sangat jelasjika Anda tidak membunuh mereka, mereka akan membunuh Anda.”

    Dalam Yudaisme, perang mitzvah adalah perang membela kedaulatan Yahudi dan dianggap wajib dan bukan pilihan.

    Kami menghubungi Rabbi Mali dan tanggapan yang dikirim atas namanya menyatakan bahwa kata-katanya “sangat disalahartikan karena kutipannya diambil di luar konteks”.

    Baca juga:

    Dikatakan bahwa ia telah menguraikan posisi pada zaman dahulu, namun ia telah “menjelaskan dengan jelas bahwa siapa pun yang mengikuti perintah Alkitab saat ini akan menyebabkan kerugian besar bagi tentara dan negara” dan bahwa berdasarkan hukum nasional “adalah dilarang untuk menyakiti penduduk sipil mulai dari anak-anak hingga orang tua”.

    BBC menyaksikan keseluruhan ceramah dan dalam beberapa kesempatan dia mengingatkan hadirin mengenai poin-poin tersebut, termasuk pada kesimpulannya, dan juga mengatakan di awal: “Anda harus melakukan persis seperti yang diperintahkan oleh perintah militer.”

    Namun, dalam ceramah tersebut, dia secara khusus menyebutkan masyarakat Gaza dengan mengatakan: “Saya pikir ada perbedaan antara penduduk sipil di tempat lain dan penduduk sipil di Gaza,” dan menambahkan klaim yang tidak berdasar bahwa “95% hingga 98% tertarik pada kematian kita, itu adalah mayoritas, itu mencengangkan.”

    Ketika seorang penonton bertanya tentang bayi, dia menjawab: “Sama Taurat mengatakan: ‘Jangan biarkan satu jiwa pun tetap hidup’ Hari ini dia masih bayi, besok dia laki-laki, besok dia menjadi pejuang.”

    Dalam ceramah tersebut, rabbi juga menceritakan apa yang ia katakan kepada putranya, yang pergi berperang setelah serangan 7 Oktober.

    Dia mengatakan putranya harus “membunuh segala sesuatu yang bergerak”.

    Dia menjelaskan posisinya dengan menambahkan bahwa komandan putranya telah mengatakan hal yang sama kepadanya dan bahwa dia menginstruksikan putranya untuk “mendengarkan perintah komandan”.

    Belakangan, dia menegaskan kembali bahwa dia tidak mengharapkan tentara melakukan apa yang ditetapkan dalam Taurat.

    Dia mengatakan bahwa jika hukum negara bertentangan dengan hukum Taurat, maka hukum negaralah yang harus dipatuhi dan “hukum negara hanya ingin membunuh teroris dan bukan penduduk sipil”.

    Eitay Mack, seorang pengacara dari kelompok Israel Tag Meir yang berkampanye melawan rasisme dan diskriminasi, mengatakan dia telah meminta polisi untuk menyelidiki rabbi tersebut atas dugaan hasutan untuk melakukan genosida, kekerasan dan terorisme.

    Ia mengaku masih menunggu kabar apakah pemeriksaan yang dimintanya akan dilakukan.

    EPASalah satu target Hamas pada 7 Oktober 2023 adalah festival musik Nova Israel.

    Klaim lain yang ditudingkan oleh Afrika Selatan pada sidang ICJ adalah tentang “pesan-pesan genosida yang secara rutin disiarkantanpa kecaman atau sanksidi media Israel”.

    Pada Februari, di saluran berita sayap kanan Channel 14, jurnalis Yaki Adamker mengatakan: “Warga Gaza, menurut saya, bisa mati kelaparan. Apa peduli saya terhadap mereka?”

    Pada April, seorang jurnalis Israel di saluran yang paling banyak ditonton di negara tersebut, Channel 12, Yehuda Schlesinger, menyuarakan sentimen serupa, dengan mengatakan: “Tidak ada orang yang tidak bersalah di Jalur Gaza, tidak ada. Mereka memilih Hamas, mereka menginginkan Hamas.”

    Bagi Anne Herzberg dari LSM Monitor, hal ini mungkin menunjukkan “kurangnya empati terhadap masyarakat di Gaza dan apa yang mereka alami,” namun “hal ini tidak menyerukan genosida”.

    BBC menghubungi kedua lembaga penyiaran tersebut tetapi tidak mendapat tanggapan.

    Terkait apakah pihak berwenang harus mengatur siaran dengan lebih ketat, pengacara hak asasi manusia Israel Michael Sfard memperingatkan bahwa “regulator, yaitu negara, harus memastikan bahwa siaran publik tidak dieksploitasi” oleh orang-orang yang melontarkan komentar provokatif.

    Meskipun keputusan ICJ tentang pencegahan hasutan genosida ditujukan kepada Israel, Hamas juga dituduh membuat pernyataan dengan “niat genosida”.

    Getty ImagesYahya Sinwar menjadi pemimpin Hamas setelah Ismail Haniyeh terbunuh di Iran pada bulan Juli.

    “Bahasa anihilasi dalam piagam Hamas sering diulang-ulang oleh para pemimpinnya,” kata Tal Becker, penasihat hukum Kementerian Luar Negeri Israel.

    Pada 2021, Yahya Sinwar , yang baru saja menjadi pemimpin umum Hamas mengatakan: “Kami mendukung penghapusan Israel melalui jihad dan perjuangan bersenjata, ini adalah doktrin kami.”

    Dan, baru-baru ini, beberapa pejabat Hamas menyatakan mereka ingin mengulangi serangan tanggal 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orangsebagian besar warga sipildan 251 orang disandera.

    Pada November, anggota biro politik Hamas, Ghazi Hamad, mengatakan: “Kita harus memberi pelajaran kepada Israel dan kita akan melakukan ini lagi dan lagi.”

    Pada waktu yang hampir bersamaan, pemimpin Hamas di luar negeri, Khaled Mashaal, mengatakan bahwa 7 Oktober “membuka jalan raya menuju penghapusan Israel”.

    Hamas tidak menanggapi permintaan komentar BBC.

    Banyak yang ingin melihat kelompok tersebut yang disebut sebagai organisasi teroris oleh AS, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara lain pertanggungjawaban.

    “Sangat jelas bahwa mereka mempunyai niat melakukan genosida, dan kami sangat sedikit mendengar tentang investigasi Hamas, dan saya pikir itu adalah bagian yang hilang dalam seluruh konflik ini,” kata Anne Herzberg dari LSM Monitor.

    Pelapor khusus PBB mengenai hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese yang kritiknya terhadap tindakan Israel sangat ditentang, khususnya di Israel dan Amerika Serikat setuju bahwa para pemimpin Hamas harus bertanggung jawab.

    Namun dia mengatakan: “Ketika menilai genosida, kita tidak hanya harus melihat kata-kata yang diucapkan para pemimpin, tetapi juga kapasitas untuk melakukan genosida, yang tampaknya tidak dimiliki oleh Hamas.”

    Getty ImagesPada bulan Januari, ICJ memutuskan bahwa Israel harus melakukan segala kemungkinan untuk mencegah genosida dan hasutan untuk melakukan genosida

    Berbeda dengan Israel, Hamas tidak bisa dibawa ke ICJ karena bukan sebuah negara. Namun badan lain, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), dapat meminta pertanggungjawaban individu.

    Pada Mei, jaksa penuntutnya mengajukan surat perintah penangkapan bagi para pemimpin Hamas Yahya Sinwar, Mohammed Deif dan Ismail Haniyeh (Haniyeh telah dibunuh di Iran dan Israel mengatakan mereka membunuh Deif di Gaza) karena kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

    Dia juga meminta surat perintah untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Baik Hamas maupun Israel bereaksi keras.

    Mengenai apa yang dilakukan pihak berwenang Israel untuk mencegah dan mengadili orang-orang yang dicurigai menghasut kekerasan, jaksa agung dan jaksa negara Israel telah mengakui bahwa pernyataan apa pun yang menyerukan kekerasan yang disengaja terhadap warga sipil “dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana, termasuk pelanggaran penghasutan”.

    Tepat sebelum sidang ICJ pada Januari mereka mengatakan bahwa beberapa kasus sedang diperiksa.

    Namun baru-baru ini, Haaretz melaporkan bahwa jaksa penuntut negara merekomendasikan agar tidak ada penyelidikan kriminal yang dilakukan terhadap tokoh masyarakat senior, termasuk menteri dan anggota Knesset, yang “mengundang untuk merugikan warga sipil di Jalur Gaza”. Keputusan akhir ada di tangan jaksa agung.

    BBC menghubungi pengacara negara Israel, komisaris polisi dan Kementerian Kehakiman untuk memberikan tanggapan.

    Hanya Kementerian Kehakiman yang menjawab, dengan mengatakan mereka harus menyeimbangkan “hak konstitusional atas kebebasan berpendapat sambil menjaga terhadap hasutan yang merugikan”.

    Mereka menambahkan: “Aparat penegak hukum terus-menerus bertindak untuk mengurangi pelanggaran hasutan, dan upaya ini telah diprioritaskan oleh jaksa agung Israel dalam beberapa bulan terakhir.”

    Dan ketika ICJ terus berupaya mencapai keputusan akhir dalam kasusnya, jumlah korban jiwa terus meningkatsejak Oktober, lebih dari 40.000 warga Palestina dilaporkan terbunuh di Gaza, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.

    Apa itu genosida?Genosida: Tindakan yang dimaksudkan untuk menghancurkan secara fisik, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama; termasuk melukai tubuh dan dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan yang diperkirakan akan mengakibatkan kehancuran fisik; diakui sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional sejak tahun 1946Penghasutan untuk melakukan genosida: Konvensi Genosida PBB menyatakan bahwa penghasutan publik untuk melakukan genosida juga dapat dihukumPembersihan etnis: Suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu kelompok etnis atau agama untuk mengusir penduduk sipil dari kelompok lain dari suatu wilayah tertentu dengan kekerasan atau intimidasi.

    Sumber: Konvensi Genosida PBB dan Komisi Eropa

    (ita/ita)

  • Tantang AS, Korut Bersumpah Akan Tingkatkan Kemampuan Nuklirnya

    Tantang AS, Korut Bersumpah Akan Tingkatkan Kemampuan Nuklirnya

    Jakarta –

    Pemerintah Korea Utara (Korut) bersumpah akan meningkatkan kemampuan nuklirnya. Ini disampaikan untuk menanggapi laporan bahwa Amerika Serikat telah merevisi rencana strategis nuklirnya sendiri.

    “Negara akan meningkatkan kekuatan strategisnya dengan segala cara untuk mengendalikan dan menghilangkan segala macam tantangan keamanan yang mungkin timbul dari rencana Washington yang direvisi”, demikian kantor berita resmi Korut, KCNA melaporkan, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (24/8/2024).

    Minggu ini, The New York Times melaporkan bahwa rencana AS yang disetujui oleh Presiden Joe Biden pada bulan Maret lalu, adalah untuk mempersiapkan kemungkinan konfrontasi nuklir terkoordinasi dengan Rusia, China dan Korea Utara.

    Rencana yang sangat rahasia itu untuk pertama kalinya mengarahkan kembali strategi pencegahan Washington untuk fokus pada perluasan cepat China dalam persenjataan nuklirnya, lapor Times.

    KCNA mengatakan kementerian luar negeri Korea Utara “menyatakan keprihatinan serius dan mengecam keras serta menolak perilaku AS tersebut”.

    Ditambahkannya, Korea Utara berjanji untuk mendorong pembangunan kekuatan nuklir yang cukup dan andal untuk mempertahankan kedaulatannya dengan kuat.

    Pyongyang dan Moskow telah menjadi sekutu sejak berdirinya Korea Utara setelah Perang Dunia II. Kedua negara semakin dekat sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.

    Amerika Serikat dan Korea Selatan menuduh Korea Utara menyediakan amunisi dan rudal ke Rusia untuk perangnya di Ukraina.

    Pyongyang, yang telah menyatakan dirinya sebagai kekuatan senjata nuklir yang “tidak dapat diubah”, telah menyebut tuduhan memasok senjata ke Rusia sebagai “tidak masuk akal”.

    China, yang juga merupakan sekutu utama Korea Utara, menampilkan dirinya sebagai pihak yang netral dalam serangan Rusia terhadap Ukraina. Pemerintah China menyatakan bahwa mereka tidak mengirimkan bantuan senjata yang mematikan kepada kedua belah pihak, tidak seperti Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya.

    Namun, China adalah sekutu dekat Rusia dalam bidang politik dan ekonomi, dan para anggota NATO telah mencap Beijing sebagai “pendukung yang menentukan” perang tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Susul China, Uni Emirat Arab Terima Surat Kepercayaan Dubes Taliban

    Susul China, Uni Emirat Arab Terima Surat Kepercayaan Dubes Taliban

    Jakarta –

    Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) telah menerima surat kepercayaan seorang duta besar (dubes) dari pemerintah Taliban di Afghanistan. Dengan demikian, UEA menjadi negara kedua setelah China yang melakukan hal tersebut.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (23/8/2024), negara Teluk yang kaya minyak itu, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk “membangun jembatan” guna membantu rakyat Afghanistan. Hal ini disampaikan Kementerian Luar Negeri Afghanistan mengumumkan di media sosial bahwa duta besar baru Mawlawi Badruddin Haqqani telah diterima dalam sebuah upacara di Abu Dhabi, UEA.

    Hubungan UEA yang semakin erat dengan pemerintah Taliban mencakup pengelolaan bandara Afghanistan oleh perusahaan Emirat, GAAC, setelah penarikan pasukan AS dan kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan pada tahun 2021.

    Penerimaan duta besar tersebut akan dilihat sebagai kemenangan oleh otoritas Taliban. Pemerintah Taliban hingga saat ini, sebagian besar masih terisolasi secara internasional dan tidak diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagian karena menolak akses anak perempuan ke pendidikan menengah.

    “Dunia mengakui tantangan yang dihadapi Afghanistan selama beberapa tahun terakhir,” kata seorang pejabat UEA dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke AFP pada Kamis malam.

    “Keputusan untuk menerima surat kepercayaan duta besar Afghanistan menegaskan kembali tekad kami untuk berkontribusi dalam membangun jembatan guna membantu rakyat Afghanistan,” imbuhnya.

    Pemerintah UEA berencana untuk memberikan “bantuan kemanusiaan melalui proyek-proyek pembangunan dan rekonstruksi dan mendukung upaya menuju de-eskalasi dan stabilitas regional”, kata pejabat UEA tersebut dalam pernyataannya.

    UEA adalah satu dari tiga negara bersama dengan Pakistan dan Arab Saudi yang mengakui pemerintahan Taliban sebelumnya, yang digulingkan oleh invasi pimpinan Amerika Serikat pada tahun 2001.

    Pekan lalu, sebagai tanda-tanda lebih lanjut dari hubungan UEA-Taliban, Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan mengunjungi perdana menteri Afghanistan saat ia menerima perawatan di sebuah rumah sakit di UEA.

    Pada bulan Juni lalu, presiden UEA menjamu Menteri Dalam Negeri Afghanistan Sirajuddin Haqqani, yang diburu oleh otoritas AS dengan hadiah US$10 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)