Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Pernyataan Biden hingga Macron Usai Israel Serang Pasukan Perdamaian PBB

    Pernyataan Biden hingga Macron Usai Israel Serang Pasukan Perdamaian PBB

    Washington DC –

    Para pemimpin negara-negara Barat mendesak Israel untuk berhenti menyerang pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di perbatasan Lebanon. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan dirinya telah meminta Tel Aviv, sekutunya, untuk menghentikan serangan semacam itu.

    Laporan terbaru Pasukan Interim PBB di Lebanon, atau biasa disebut UNIFIL, menyebut sedikitnya lima tentara mereka mengalami luka-luka imbas serangan militer Israel yang bertempur melawan Hizbullah di wilayah Lebanon bagian selatan. Terdapat dua tentara nasional Indonesia (TNI) di antara prajurit UNIFIL yang luka-luka.

    UNIFIL, dalam pernyataannya, menuduh militer Israel “secara sengaja” menembak posisi pasukannya di Lebanon bagian selatan.

    Kritikan dan kecaman pun menghujani Israel atas rentetan serangan yang melukai pasukan penjaga perdamaian PBB tersebut. Sejumlah pemimpin negara-negara Barat merilis pernyataan untuk mendesak Tel Aviv menghentikan serangan terhadap pasukan PBB di Lebanon.

    Berikut daftar pemimpin Barat yang menyerukan Israel berhenti menyerang pasukan UNIFIL, seperti dilansir AFP, Minggu (13/10/2024):

    – Presiden AS Joe Biden

    Biden mengatakan dirinya telah meminta Israel, sekutu dekat AS, untuk berhenti menembaki pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon.

    Pernyataan ini disampaikan Biden ketika dia ditanya wartawan di Gedung Putih soal apakah dia telah meminta Tel Aviv untuk berhenti melakukan serangan yang melukai prajurit PBB.

    “Tentu saja, secara positif,” jawab Biden singkat.

    – Presiden Prancis Emmanuel Macron

    Macron, dalam pernyataannya, menyebut pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon “secara sengaja ditargetkan”. Dia menegaskan hal semacam itu “sama sekali tidak dapat diterima”.

    Kementerian Luar Negeri Prancis telah memanggil Duta Besar Israel di Paris untuk mengingatkan bahwa insiden yang melukai prajurit PBB di Lebanon merupakan “pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan harus segera dihentikan”.

    Simak: Video Sekjen PBB Kutuk Serangan Israel di UNIFIL yang Lukai Anggota TNI

    – PM Italia Giorgia Meloni

    Meloni secara tegas mengutuk serangan Israel yang melukai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Dia menyebut serangan itu “tidak bisa diterima” dan telah melanggar resolusi PBB.

    Italia diketahui memiliki lebih dari 1.000 tentara yang dikerahkan dalam misi UNIFIL.

    – PM Spanyol Pedro Sanchez

    Sanchez memberikan reaksi keras terhadap serangan Israel yang melukai sejumlah pasukan penjaga perdamaian PBB. Dia secara tegas menuntut “diakhirinya semua kekerasan” teradap prajurit PBB di Lebanon.

    Menurut Sanchez, serangan yang melukai pasukan UNIFIL “benar-benar tidak dapat diterima”.

    – PM Irlandia Simon Harris

    Harris menyerukan Israel untuk memperhatikan “kekhawatiran masyarakat internasional” dan menahan diri untuk tidak menembaki pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon.

    “Israel harus berhenti menembaki pasukan penjaga perdamaian PBB yang bertugas dengan UNIFIL di Lebanon. Israel harus mendengarkan suara dan keprihatinan masyarakat internasional,” tegasnya.

    Irlandia diketahui mengirimkan 347 tentara dalam misi UNIFIL, yang bertugas menjaga perdamaian di wilayah Lebanon bagian selatan.

    Simak: Video Sekjen PBB Kutuk Serangan Israel di UNIFIL yang Lukai Anggota TNI

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/imk)

  • Timur Tengah Memanas, Putra Mahkota Saudi Bertemu Menlu Iran

    Timur Tengah Memanas, Putra Mahkota Saudi Bertemu Menlu Iran

    Jakarta –

    Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bertemu dengan menteri luar negeri (menlu) Iran di Riyadh, Saudi saat kawasan itu bersiap menghadapi kemungkinan serangan Israel terhadap Iran.

    Menlu Iran, Abbas Araghchi, sebelumnya telah bertemu dengan menlu Saudi Pangeran Faisal bin Farhan untuk membahas “hubungan bilateral dan cara-cara untuk meningkatkannya di berbagai bidang dan perkembangan regional, lapor kantor berita resmi Saudi Press Agency (SPA) dilansir Al Arabiya dan AFP, Kamis (10/10/2024).

    Sebelumnya, juru bicara kementerian luar negeri Iran Esmail Baghaei menuliskan di media sosial X, bahwa kunjungan Araghchi akan difokuskan pada penghentian “genosida & agresi rezim Israel” dan bertujuan untuk “meringankan rasa sakit dan penderitaan saudara-saudari kita di Gaza dan Lebanon.”

    Israel telah melancarkan perang selama setahun melawan Hamas di Gaza, yang dipicu oleh serangan besar-besaran kelompok militan Palestina tersebut terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

    Hizbullah, yang bermarkas di Lebanon, mulai menggempur Israel utara setelah serangan itu, dan sejak bulan lalu Israel telah secara signifikan meningkatkan serangannya yang menargetkan para pemimpin dan infrastruktur Hizbullah.

    Hamas dan Hizbullah merupakan bagian dari apa yang disebut “Poros Perlawanan” Iran, yang terdiri dari kelompok-kelompok militan di wilayah tersebut.

    Kunjungan Araghchi ke Arab Saudi dilakukan saat wilayah tersebut menunggu respons Israel atas serangan rudal Iran di wilayahnya minggu lalu.

    Baghei mengatakan pertemuan di Riyadh itu “untuk melanjutkan upaya diplomatik kami, dalam koordinasi dengan negara-negara di kawasan.”

    Pemerintah Iran menyebut serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel sebagai “titik balik dalam sejarah perjuangan sah rakyat Palestina melawan Israel.”

    Iran dan Arab Saudi menjalin kembali hubungan diplomatik pada Maret 2023 berdasarkan kesepakatan mengejutkan yang dimediasi China, setelah putus hubungan selama tujuh tahun.

    Bulan lalu, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman secara tegas menyatakan bahwa Kerajaan tersebut tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa adanya “negara Palestina yang merdeka.”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Lebanon Membara, Turki Kirim Kapal untuk Evakuasi Ribuan Warganya

    Lebanon Membara, Turki Kirim Kapal untuk Evakuasi Ribuan Warganya

    Ankara –

    Pemerintah Turki mengirimkan kapal untuk mengevakuasi sekitar 2.000 warganya dari Lebanon. Evakuasi lewat jalur laut ini dilakukan Ankara saat wilayah Lebanon terus digempur militer Israel yang berkonflik dengan kelompok Hizbullah.

    Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Reuters, Selasa (8/10/2024), mengumumkan bahwa dua kapal Angkatan Laut akan berangkat dari pelabuhan di Provinsi Mersin menuju ke Beirut pada Selasa (8/10) waktu setempat.

    Diperkirakan ada sekitar 14.000 warga negara Turki yang tinggal dan terdaftar di konsulat negara itu di Lebanon.

    Para pejabat Ankara mengatakan pihaknya telah menyusun rencana darurat untuk mengevakuasi warganya dari Lebanon, karena situasi keamanan yang memburuk di lapangan.

    Sekitar 2.000 warga Turki yang akan dievakuasi dari jalur laut itu merupakan orang-orang yang telah mengajukan permohonan untuk meninggalkan Lebanon.

    Sumber Kementerian Luar Negeri Turki secara detail mengatakan bahwa sekitar 2.500 warga Turki sebenarnya mengajukan permohonan untuk dievakuasi dari Lebanon, namun setelah pemeriksaan lanjutan ditentukan kapasitas kapal hanya memenuhi sebanyak 2.000 orang.

    Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa kapal-kapal yang mengevakuasi warga Turki itu diperkirakan akan meninggalkan Lebanon pada Rabu (9/10) besok waktu setempat.

    Disebutkan juga bahwa proses evakuasi akan dilanjutkan pada hari-hari berikutnya jika diperlukan. Selain menjemput warga Turki, kapal evakuasi itu juga akan mengangkut bantuan kemanusiaan ke Lebanon.

    Pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Turki mengumumkan bahwa pedoman untuk evakuasi warga negara ketiga via Turki juga telah ditentukan, dan bahwa persiapan yang diperlukan sedang dilakukan melalui kerja sama dengan hampir 20 negara yang telah meminta dukungan.

    Simak: Video: Detik-detik Ledakan di Lebanon Imbas Serangan Israel

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Iran-Israel Memanas, Negara-negara Arab Pilih Sikap Netral

    Iran-Israel Memanas, Negara-negara Arab Pilih Sikap Netral

    Doha –

    Negara-negara Teluk Arab berusaha meyakinkan Iran akan netralitas mereka dalam konflik antara Teheran dan Israel. Sikap ini diberikan negara-negara Teluk Arab ketika kekhawatiran memuncak bahwa eskalasi konflik yang lebih luas dapat mengancam fasilitas minyak mereka.

    Para menteri dari negara-negara Teluk Arab dan Iran, menurut dua sumber yang dikutip Reuters, Selasa (8/10/2024), menghadiri pertemuan negara-negara Asia yang digelar oleh Qatar, pekan lalu, dengan pembahasan berpusat pada deeskalasi atau meredakan ketegangan.

    Teheran melancarkan serangan rudal besar-besaran terhadap Tel Aviv pada 1 Oktober lalu, dalam apa yang disebut sebagai pembalasan atas pembunuhan para pemimpin senior Hamas dan Hizbullah oleh Israel serta kejahatan Tel Aviv di Jalur Gaza dan Lebanon.

    Otoritas Iran menegaskan serangannya, yang melibatkan ratusan rudal itu, telah berakhir kecuali ada provokasi lebih lanjut. Israel sendiri bersumpah akan membalas dengan keras serangan Iran tersebut.

    Para pejabat Tel Aviv, yang dikutip media Axios, mengatakan Israel bisa menargetkan fasilitas produksi minyak di dalam wilayah Iran dalam pembalasannya.

    Menurut salah satu sumber yang dikutip Reuters, deeskalasi yang mendesak telah menjadi agenda utama dalam semua diskusi yang berlangsung saat ini.

    Kementerian Luar Negeri Qatar, Kementerian Luar Negeri Iran, Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab, Kementerian Luar Negeri Kuwait dan kantor komunikasi pemerintah Arab Saudi belum memberikan komentar resmi atas laporan tersebut.

    Iran sejauh ini tidak mengancam akan menyerang fasilitas minyak di kawasan Teluk Arab. Namun Teheran telah memperingatkan jika “para pendukung Israel” melakukan intervensi langsung, maka kepentingan mereka di kawasan akan menjadi sasaran.

    “Negara-negara Teluk berpendapat kecil kemungkinannya bahwa Iran akan menyerang fasilitas minyak mereka, namun Iran memberikan petunjuk bahwa mereka akan melakukan serangan semacam itu dari sumber-sumber tidak resmi. Ini adalah alat yang dimiliki Iran untuk melawan AS dan perekonomian global,” sebut komentator Saudi, Ali Shihabi, yang dekat dengan otoritas Kerajaan Riyadh.

    Saudi sebagai pengekspor minyak terbesar telah memulihkan hubungan politik dengan Iran dalam beberapa tahun terakhir, yang telah membantu dalam meredakan ketegangan regional. Namun demikian, hubungan kedua negara masih sulit hingga kini.

    Riyadh selama ini mewaspadai serangan Teheran terhadap fasilitas minyak mereka, terutama sejak serangan terhadap kilang minyak utama mereka di Abqaiq tahun 2019 lalu memicu penutupan singkat terhadap lebih dari 5 persen pasokan minyak global. Iran telah membantah terlibat dalam serangan itu.

    “Pesan GCC kepada Iran adalah ‘tolong deeskalasi’,” ungkap Shihabi dalam pernyataannya, merujuk pada Dewan Kerja Sama Teluk yang terdiri atas Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Qatar dan Kuwait.

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian, saat menghadiri pertemuan di Doha pekan lalu, menegaskan bahwa negaranya akan siap untuk merespons, dan memperingatkan agar negara-negara Arab tidak “diam” dalam menghadapi “penghasutan perang” oleh Israel.

    “Segala jenis serangan militer, aksi teroris, atau pelanggaran garis merah kami akan ditanggapi dengan tegas oleh Angkatan Bersenjata kami,” tegasnya.

    Simak: Video Iran: Israel Mengira Dapat Rebut Gaza, Tapi Setahun Berlalu dan Mereka Gagal

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Separatis di Pakistan Targetkan Warga China, Ada Apa?

    Separatis di Pakistan Targetkan Warga China, Ada Apa?

    Jakarta –

    Kedutaan Besar Cina di Pakistan mengonfirmasi bahwa dua warga negara Cina tewas dan satu orang terluka dalam ledakan di dekat Bandara Internasional Jinnah di Karachi pada Minggu (6/10).

    Sebanyak tiga orang tewas dan setidaknya 11 orang terluka dalam apa yang digambarkan pihak berwenang Pakistan sebagai “serangan teroris.”

    Menurut pernyataan Kedutaan Besar Cina, sebuah konvoi yang membawa staf Cina dari Port Qasim Electric Power Company (Private) Limited menjadi sasaran serangan.

    Kementerian Luar Negeri Pakistan pada Senin (7/10) mengatakan bahwa para pelaku tidak akan dibiarkan lolos dari hukuman.

    “[…] Badan keamanan dan penegak hukum Pakistan tidak akan menyisakan upaya untuk menangkap pelaku dan fasilitatornya. Tindakan barbar ini tidak akan dibiarkan tanpa hukuman,” demikian pernyataan tersebut.

    Kantor berita Reuters melaporkan bahwa kelompok militan separatis Balochistan Liberation Army (BLA) mengeklaim bertanggung jawab atas serangan hari Minggu (06/10) tersebut.

    Apa yang dilakukan warga negara Cina di Pakistan?

    Ribuan pekerja Cina di Pakistan sebagian besar terlibat dalam proyek Koridor Ekonomi Cina-Pakistan (CPEC), yang merupakan bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) senilai miliaran dolar dari Beijing.

    Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan provinsi Xinjiang di barat Cina dengan laut melalui Pakistan. Hal ini akan mempersingkat rute perdagangan Cina dan membantu menghindari Selat Malaka, jalur laut sempit yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik.

    Pakistan, di sisi lain, diharapkan mendapat manfaat dari peningkatan perdagangan, infrastruktur, dan industri di sepanjang koridor sepanjang 2.000 kilometer tersebut, yang seluruhnya dibiayai oleh Cina.

    Meskipun proyek ini akan meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi, banyak penduduk provinsi Balochistan, yang merupakan pusat CPEC, menentangnya.

    Ancaman konflik di Balochistan

    Balochistan, provinsi barat daya Pakistan yang berbatasan dengan Afganistan dan Iran, adalah provinsi termiskin dan paling sedikit penduduknya. Kelompok pemberontak telah melakukan pemberontakan separatis selama beberapa dekade, mengeluh bahwa Islamabad dan provinsi Punjab yang lebih kaya mengeksploitasi sumber daya mereka secara tidak adil.

    Pemerintah Pakistan telah mencoba mengakhiri pemberontakan ini dengan cara militer.

    Separatis Baloch mengeklaim bahwa Cina berinvestasi di Gwadar, kota kecil nelayan di Balochistan yang memainkan peran penting dalam proyek CPEC, untuk mengeksploitasi sumber daya alam provinsi tersebut.

    Proyek-proyek Cina di seluruh provinsi dan di bagian lain negara itu, termasuk kota pelabuhan Karachi, telah menjadi sasaran serangan militan Baloch selama bertahun-tahun.

    Pada 2018, BLA menyerang konsulat Cina di Karachi. Pada April 2021, sebuah serangan bunuh diri di luar hotel mewah di Quetta, tempat duta besar Cina menginap, menewaskan empat orang dan melukai puluhan lainnya.

    Dalam beberapa tahun terakhir, BLA semakin meningkatkan serangan, menargetkan militer Pakistan sebagai balasan atas pengamanan proyek-proyek Cina.

    Pada Agustus, BLA meluncurkan serangan terkoordinasi di provinsi tersebut yang menewaskan lebih dari 70 orang.

    “Serangan telah meningkat selama beberapa waktu, mencerminkan militan separatis yang semakin berani dan marah terhadap investasi Cina, serta kapasitas yang semakin besar untuk melaksanakan operasi semacam ini,” ujar Michael Kugelman, pakar Asia Selatan di Woodrow Wilson International Center for Scholars yang berbasis di Washington, kepada DW.

    Tuntutan hak untuk Balochistan

    Selain kelompok militan yang berjuang melawan Islamabad, ada beberapa partai politik dan kelompok hak asasi yang menuntut hak bagi provinsi dan masyarakat Baloch secara damai.

    Kelompok-kelompok ini telah mengkritik keras tindakan pihak berwenang Pakistan di provinsi tersebut, menuduh militer dan badan intelijen melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

    Para analis mengatakan bahwa protes massal baru-baru ini di Balochistan menyoroti meningkatnya ketidakpuasan di antara penduduk lokal.

    “Sepuluh tahun setelah peluncuran CPEC, janji untuk mengubah Gwadar menjadi kota seperti Shenzhen, Hong Kong, atau Dubai belum terpenuhi,” ujar Kiyya Baloch, seorang jurnalis dan komentator yang telah meliput Balochistan secara luas, kepada DW, menambahkan bahwa gerakan perdamaian dimaksudkan untuk menentang kebijakan Beijing dan Islamabad terhadap provinsi tersebut.

    Baloch Yakjehti Committee (BYC), sebuah kelompok hak yang mengkampanyekan hak-hak sipil, politik, dan sosial ekonomi masyarakat Baloch, jadi kelompok yang paling vokal menyuarakan tuntutannya pada aksi demonstrasi baru-baru ini di Balochistan. Gerakan ini telah memobilisasi orang-orang dan menyelenggarakan demonstrasi besar di seluruh wilayah.

    Mahrang Baloch, pemimpin BYC, mengatakan kepada DW bahwa mereka mengorganisir “gerakan melawan genosida Baloch,” menuduh pihak berwenang Pakistan melakukan ribuan penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum.

    “Cina atau negara lain yang berinvestasi di Balochistan terlibat langsung dalam genosida Baloch. Penghilangan paksa dan pengusiran paksa di wilayah pesisir Makran sangat besar. Mereka menjarah sumber daya kami tanpa memberi manfaat kepada penduduk lokal Baloch,” katanya.

    Situasi yang bergejolak

    Militer Pakistan melabeli BYC sebagai “proksi” bagi apa yang disebutnya teroris dan mafia kriminal.

    “Strategi mereka adalah mengumpulkan kerumunan dengan dana asing, menghasut kerusuhan di antara masyarakat, menantang otoritas pemerintah dengan melempar batu, melakukan perusakan, dan membuat tuntutan yang tidak masuk akal,” ujar Ahmed Sharif Chaudhry, kepala bagian media militer, kepada wartawan pada bulan Agustus.

    “Tapi ketika negara bertindak, mereka menggambarkan diri mereka sebagai korban yang tidak bersalah,” tambahnya.

    Qamar Cheema, seorang analis pertahanan, menggambarkan situasi keamanan di provinsi tersebut sebagai “bergejolak,” mengutip serangan militan yang merajalela terhadap instalasi militer.

    “Untuk mengatasi situasi di mana Beijing telah berinvestasi secara besar-besaran, harus ada perdamaian dan stabilitas, dan negara harus bertindak untuk mengendalikan situasi,” katanya kepada DW.

    Editor: Srinivas Mazumdaru

    Artikel ini diterjemahkan dari DW bahasa Inggris

    (ita/ita)

  • Israel Vs Hizbullah Makin Panas Bikin WNI di Lebanon Mulai Dievakuasi

    Israel Vs Hizbullah Makin Panas Bikin WNI di Lebanon Mulai Dievakuasi

    Jakarta –

    Saling serang antara Israel dan Hizbullah membuat situasi di Lebanon semakin mengkhawatirkan. Pemerintah Indonesia pun mulai mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Lebanon.

    Sebagai informasi, saling serang antara Hizbullah dan Israel sebenarnya sudah berlangsung lama. Namun, intensitasnya semakin meningkat sejak akhir September 2024.

    Serangan Hizbullah membuat warga di Israel utara dievakuasi. Israel pun melakukan serangan ke Lebanon dengan alasan menghancurkan Hizbullah agar warga mereka bisa kembali ke Israel utara.

    Konflik tersebut telah menyebabkan ribuan orang tewas di Lebanon, termasuk pimpinan Hizbullah Hassan Nasrallah. Korban tewas juga ada di pihak militer Israel.

    Situasi yang memanas itu membuat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kemlu untuk melakukan evakuasi terhadap WNI di Lebanon. Jokowi menegaskan keselamatan WNI di luar negeri merupakan prioritas pemerintah.

    “Kementerian luar negeri, Bu Menteri sudah saya perintahkan untuk menindaklanjuti apa yang sudah saya sampaikan agar keselamatan perlindungan warga negara kita dinomorsatukan, evakuasi disegerakan,” ujar Jokowi di RSUD Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Rabu (3/10/2024).

    WNI di Lebanon Mulai Dievakuasi

    Menlu Retno Marsudi mengatakan 25 dari 159 orang WNI telah dievakuasi dari Lebanon. Dia mengatakan evakuasi dilakukan lewat jalur darat.

    “Jadi kita sudah mengevakuasi sebagian dari warga negara kita, jadi yang dievakuasi kali ini adalah melalui darat,” kata Retno di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

    Retno telah menerima laporan WNI yang dievakuasi dalam keadaan selamat. WNI yang dievakuasi itu segera diterbangkan ke Indonesia.

    “Tadi pagi saya sudah mendapatkan laporan bahwa mereka sudah sampai melalui Suriah, melalui Damaskus dengan selamat, untuk kemudian kembali ke Indonesia. Totalnya 20-25 kalau nggak salah, sekitar segitu,” katanya.

    Retno mengatakan dirinya terus memonitor perkembangan proses evakuasi WNI dari Lebanon. Dia mengatakan ruang udara di sejumlah negara di Timur Tengah mulai buka-tutup.

    “Karena situasi yang sangat dinamis di lapangan, ruang udara bisa dibuka kemudian ditutup lagi. beberapa hari yang lalu, ruang udara di atas Jordan juga ditutup, kemudian dibuka lagi, jadi sangat dinamis, dan kita akan terus memantau perkembangan ini,” ujarnya.

    Retno mengatakan masih ada WNI yang bertahan di Lebanon. Dia menjelaskan alasan sejumlah WNI memutuskan bertahan di Lebanon.

    “Tentunya pada saat evakuasi ini kita mengimbau yang ingin dievakuasi, ada beberapa juga keluarga, yang karena urusan keluarga, ya memilih untuk tinggal,” katanya.

    “Sebenarnya tidak menolak ya, kita mengevakuasi, ada beberapa yang dengan pertimbangan keluarga dan sebagainya, mereka memilih untuk tetap tinggal di sana,” sambung Retno.

    Jumlah WNI Dievakuasi Bertambah

    Kemlu terus menyampaikan perkembangan evakuasi WNI dari Lebanon. Terbaru, Kemlu menyatakan ada 40 orang WNI yang telah dievakuasi dari Lebanon ke Yordania.

    Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, awalnya menjelaskan pemerintah telah menyiapkan rencana evakuasi sejak perang meletus di Gaza, Palestina, pada 7 Oktober 2023. Dia mengatakan rencana evakuasi itu dibuat untuk melindungi WNI.

    “Dari situasi tersebut, kita kembali melakukan asesmen, dan berdasarkan asesmen kita bahwa seluruh wilayah Lebanon itu berbahaya bagi warga negara kita dan oleh karena itulah kemudian pada 4 Agustus 2024 KBRI Beirut meningkatkan status siaga I tidak terbatas di Lebanon selatan, namun kita perluas untuk wilayah Lebanon, artinya seluruh wilayah Lebanon kita pandang berbahaya bagi warga negara kita dan sejak saat itu kita melakukan memulai proses evakuasi bagi warga negara kita,” ujar Judha di Kemlu, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

    Judha mengatakan masih banyak WNI yang tidak mau dievakuasi dengan alasan pribadi. Hanya 25 orang yang bersedia dievakuasi pada Agustus 2024.

    “Dari proses yang kita sudah lakukan selama tanggal 10, 18, 28 Agustus, ada 25 warga negara kita yang bersedia dievakuasi, dan kemudian sudah kita lakukan evakuasi melalui jalur udara, dan alhamdulillah 25 warga negara tersebut sudah tiba di Indonesia dengan selamat,” katanya.

    Judha menyebut proses evakuasi masih terus dilakukan terutama setelah tewasnya Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah. Setelah Hassan dinyatakan tewas dalam serangan Israel, 40 WNI bersedia dievakuasi.

    “Tanggal 29 September kami lakukan pertemuan virtual dengan seluruh warga negara di sana, menyampaikan update situasi terakhir, kami menyampaikan perkiraan kabar ke depan yang kami sampaikan bahwa ‘this is time for us to leave Lebanon’. Kami kembali menyampaikan ke WNI untuk mau dievakuasi, untuk dalam pertemuan kedua ini yang awalnya hanya enam yang bersedia dievakuasi, akhirnya ada 40 warga negara kita yang bersedia dievakuasi,” ujar Judha.

    Menurut Judha, ada 40 WNI plus satu orang WN Lebanon yang merupakan pasangan dari WNI dievakuasi ke Amman, Yordania. Proses evakuasi dilakukan melalui jalur darat.

    “40 orang tersebut selama tanggal 2 dan 3 (Oktober) kita sudah lakukan proses evakuasi melalui jalur darat, 40 ini ditambah satu WN Lebanon yang merupakan pasangan dari warga negara kita,” ucapnya.

    Ke-40 orang itu dievakuasi dalam dua gelombang. Gelombang pertama sudah berada di Amman, sedangkan gelombang kedua saat ini masih dalam perjalanan ke Amman dari Damaskus.

    “Saat ini mereka sedang di perbatasan antara Suriah dan Yordania, teman-teman KBRI Amman sudah standby di perbatasan untuk menjemput akan hangover dari Damaskus, dan akan dikawal menuju Amman bergabung dengan WNI sebelumnya,” jelasnya.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Judha mengatakan para WNI ini akan dipulangkan ke Indonesia. WNI yang sudah dievakuasi akan dipulangkan via jalur udara pada 7 Oktober mendatang.

    Judha mengatakan masih ada 116 orang WNI yang berada di Lebanon. Angka itu disebut akan berubah sesuai dengan situasi di sana. Para WNI itu merupakan mahasiswa, pekerja migran, dan kawin campur.

    “Status terakhir per tanggal 4 Oktober mengenai jumlah WNI yang masih ada di Lebanon, ada 116. Kalau kemarin ada sekitar 159, angkanya memang naik turun ada beberapa yang sudah bisa keluar menggunakan penerbangan komersial, ada yang baru lapor diri, dan data itu menambah,” ujarnya.

    Imbauan Agar WNI Tak ke Lebanon-Israel

    Kemlu RI juga mengimbau WNI untuk tidak bepergian ke Lebanon ataupun Israel. Kemlu meminta WNI menghindari wilayah yang sedang berkonflik.

    “Bagi WN kita yang memiliki rencana berkunjung ke Lebanon, Suriah, Iran, Palestina, Israel, kami meminta untuk tidak dapat menunda perjalanan. Kami masih mencatat ada WN kita yang lakukan perjalanan ke Israel walaupun untuk tujuan situasi religi, dalam situasi saat ini kami sangat mengimbau perjalanan tersebut agar ditunda,” ucap Judha.

    Dia meminta WNI yang berada di wilayah konflik mematuhi imbauan evakuasi demi keselamatan. Dia mengatakan evakuasi harus segera dilakukan sebelum negara-negara di kawasan Timur Tengah menutup ruang udara karena konflik yang semakin memanas.

    “Terakhir, ketika ada serangan rudal antara Israel dan bebalas dan juga beberapa titik konflik yang lain kemungkinan beberapa negara di timur tengah melalukan penutupan wilayah udara sangat tinggi. Oleh karena itu, bagi warga negara kita yang memiliki rencana perjalanan dan akan menggunakan wilayah timteng untuk transit, seperti di Abu Dhabi, Dubai, kemudian Doha dan beberapa titik transit lain, please respect this instruction,” tuturnya.

    “Antisipasi kalau ada gangguan penerbangan, untuk menghindari warga negara kita stranded (terdampar) di beberapa titik penerbangan,” imbuhnya.

    Judha juga menyampaikan data keadaan kawasan Timur Tengah beserta jumlah WNI yang berada di sana:

    1. Palestina/Israel status siaga I. Jumlah WNI 4 di Palestina, 231 di Israel

    2. Lebanon status siaga I, jumlah WNI 116

    3. Iran status siaga II, jumlah WNI 391

    4. Suriah statusnya siaga III, dan siaga I di beberapa wilayah yakni Al Hasakeh, Ar Raqqah, Deir ez-Zur, dan Idlib. Jumlah WNI di Suriah 1.201.

    Pasukan TNI di Lebanon Siap Bantu Evakuasi

    TNI menyatakan prajurit yang berada di United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL) siap membantu jika ada evakuasi. Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto mengatakan prajurit TNI yang ditugaskan di Lebanon bersama UNIFIL untuk misi perdamaian dalam kondisi baik.

    “TNI di Lebanon tetap berada di markas dan melakukan kegiatan seperti biasa,” kata Hariyanto di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2024).

    “Yang disampaikan Panglima TNI kemarin juga seperti itu. Karena memang di sana aturan yang mengatur adalah commander UNIFIL itu pun harus koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri,” sambungnya.

    Hariyanto mengatakan pasukan TNI siap membantu jika ada perintah evakuasi. Hariyanto mengatakan pasukan TNI akan menunggu petunjuk yang dikoordinasikan oleh Kemlu.

    “TNI yang di homebase siap untuk membantu kapan saja dengan atas petunjuk atau perintah dari yang sudah dikoordinasikan oleh Kemlu. Kemlu juga akan berkoordinasi dengan situasi yang di sana commander UNIFIL untuk apa bila evakuasi dan sebagaimanya. Sementara sampai sekarang belum dan kita masih menunggu instruksi selanjutnya. Ini masih koordinasi,” tuturnya.

    Berdasarkan situs UNIFIL, ada 1.231 orang prajurit TNI yang menjadi bagian dari UNIFIL. Prajurit TNI itu bergabung bersama pasukan dari negara lain.

    UNIFIL sendiri dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan 425 (1978) dan 426 (1978) tertanggal 19 Maret 1978. UNIFIL didirikan untuk memastikan penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional serta membantu Pemerintah Lebanon dalam memastikan kembalinya otoritas efektifnya di wilayah tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

  • Israel Terus Gempur Lebanon, Arab Saudi Ingatkan Hal Ini!

    Israel Terus Gempur Lebanon, Arab Saudi Ingatkan Hal Ini!

    Riyadh –

    Pemerintah Arab Saudi menekankan perlunya menjaga kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon saat serangan udara Israel terus menghantam negara tersebut. Riyadh memperingatkan pentingnya melindungi dan menghindarkan rakyat sipil dari bahaya perang.

    “Kerajaan Arab Saudi dengan sangat prihatin memantau perkembangan yang terjadi di Republik Lebanon,” sebut Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (30/9/2024).

    “Kerajaan menekankan perlunya menjaga kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon, dan menegaskan solidaritasnya dengan rakyat Lebanon terhadap dampak peristiwa ini dan perlunya membatasi konsekuensi kemanusiaannya,” cetus Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataan yang dirilis pada Senin (30/9).

    Riyadh kemudian meminta komunitas internasional untuk turut menjaga keamanan regional dan melindungi rakyat sipil dari bahaya perang.

    “Kerajaan Arab Saudi menyerukan kepada komunitas internasional untuk memikul tanggung jawab dalam melindungi perdamaian dan keamanan regional, agar kawasan ini dan rakyatnya terhindar dari bahaya dan tragedi perang,” tegas Kementerian Luar Negeri Saudi.

    Dalam pernyataannya, Saudi juga mengeluarkan arahan untuk penyaluran bantuan medis dan bantuan kemanusiaan lainnya ke Lebanon.

    “Berdasarkan posisi Kerajaan yang mendukung saudara-saudara kita di Lebanon, kepemimpinan Kerajaan telah merilis arahan untuk memberikan bantuan medis dan bantuan lainnya kepada masyarakat Lebanon untuk mendukung mereka selama keadaan kritis ini,” sebut Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya.

    Israel mengalihkan fokusnya dari Jalur Gaza ke Lebanon dalam beberapa hari terakhir, dengan menyerang posisi Hizbullah — sekutu regional Iran di negara tersebut. Salah satu serangan Tel Aviv telah menewaskan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah di pinggiran selatan Beirut pada Jumat (27/9) lalu.

    Rentetan serangan terus dilancarkan Israel untuk menekan Hizbullah usai kematian Nasrallah. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sedikitnya 105 orang tewas dan 359 orang lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel di Lebanon sepanjang Minggu (29/9) waktu setempat.

    Secara total, menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, lebih dari 1.000 orang tewas dan sekitar 6.000 orang lainnya mengalami luka-luka akibat rentetan serangan Israel yang berlangsung selama dua pekan terakhir di wilayahnya. Tidak disebut lebih spesifik soal berapa banyak warga sipil yang tewas.

    Pemerintah Beirut juga menyebut sekitar satu juta orang — atau seperlima dari total populasi Lebanon — telah mengungsi dari rumah-rumah mereka. Perdana Menteri (PM) Lebanon, Najib Mikati, menyebutnya sebagai “gerakan pengungsian terbesar” dalam sejarah negaranya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Menlu Prancis Tiba di Lebanon Meski Israel Terus Lakukan Serangan Udara

    Menlu Prancis Tiba di Lebanon Meski Israel Terus Lakukan Serangan Udara

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis, Jean-Noel Barrot tiba di Lebanon pada Minggu malam. Menjadikannya diplomat asing tingkat tinggi pertama yang berkunjung sejak serangan udara Israel meningkat seminggu lalu.

    Seperti dilansir AFP, Senin (30/9/2024), kedatangan Barrot, yang sebelumnya menyerukan penghentian segera serangan, terjadi saat kementerian luar negeri mengumumkan bahwa warga negara Prancis kedua telah tewas di Lebanon, meskipun rinciannya belum jelas.

    Barrot mengawasi pengiriman 11,5 ton bantuan kemanusiaan Prancis, kata Menteri Kesehatan Lebanon, Firass Abiad. Setelah pertemuan tentang status warga negara Prancis, Barrot pada Senin (30/9) akan bertemu dengan pejabat termasuk Perdana Menteri Najib Mikati.

    Dia juga akan bertemu dengan Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon dan anggota pasukan penjaga perdamaian PBB di selatan. “Kami mengonfirmasi kematian warga negara Prancis kedua,” kata kementeriannya pada Minggu (29/9), menambahkan bahwa rincian lebih lanjut akan diberikan kemudian.

    Kematian itu terjadi setelah seorang wanita Prancis berusia 87 tahun meninggal pada Senin (23/9) setelah ledakan di sebuah desa di Lebanon selatan.

    Militer Israel pada hari Minggu (29/9) mengatakan pihaknya menyerang lebih banyak target kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran, setelah pemimpinnya Hassan Nasrallah tewas dalam serangan udara di Beirut pada Jumat (27/9). Kekerasan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran yang kuat akan eskalasi lebih lanjut di Timur Tengah.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron juga telah menunjuk mantan menteri luar negeri dan pertahanan, Jean-Yves Le Drian, sebagai utusan khusus untuk Lebanon. Le Drian telah mengunjungi negara itu enam kali, yang terakhir pada awal minggu ini.

    Lihat Video ‘Israel-Hizbullah Memanas, Lebanon Desak Diplomasi’:

    (rfs/rfs)

  • Taliban Putus Hubungan dengan Inggris, Kedutaan Afghanistan Ditutup

    Taliban Putus Hubungan dengan Inggris, Kedutaan Afghanistan Ditutup

    London –

    Kedutaan Besar (Kedubes) Afghanistan di London, Inggris, ditutup pada Jumat (27/9) waktu setempat. Penutupan itu dilakukan setelah otoritas Taliban yang kini berkuasa di Afghanistan memutuskan hubungan dengan misi diplomatik yang dibentuk pemerintah sebelumnya di Kabul dan memecat stafnya di Inggris.

    Seorang reporter AFP, seperti dilansir AFP, Jumat (27/9/2024), melihat pemberitahuan digantung di gerbang bagian konsuler pada Kedubes Afghanistan di London.

    “Kedutaan Besar Republik Afghanistan ditutup,” demikian bunyi pemberitahuan tersebut.

    Tidak ada yang membukakan pintu gerbang Kedubes Afghanistan, namun bendera nasional negara itu masih berkibar.

    Awal bulan ini, Duta Besar Afghanistan untuk Inggris Zalmai Rassoul mengumumkan via media sosial bahwa kedutaannya akan ditutup “atas permintaan resmi negara tuan rumah” pada 27 September.

    Dalam tanggapannya, Kantor Persemakmuran dan Pembangunan Luar Negeri Inggris (FCDO) membantah bahwa pihaknya berada di balik penutupan tersebut.

    “Keputusan ini tidak dibuat oleh pemerintah Inggris,” tegas juru bicara FCDO dalam pernyataannya.

    “Negara Afghanistan memutuskan untuk menutup Kedutaan Besar Afghanistan di London dan memberhentikan para stafnya,” imbuh pernyataan tersebut.

    Lihat Video: Taliban Bebaskan Ekstremis Anti-Imigran Austria

    “Kami terus mendukung rakyat Afghanistan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang paling membutuhkan,” ucap juru bicara FCDO.

    FCDO belum mengindikasikan apakah Duta Besar Afghanistan yang baru akan diakreditasi di London.

    Inggris tidak mengakui pemerintahan Taliban sebagai pemerintahan yang sah dan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan negara tersebut. Tapi sejalan dengan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, otoritas London mengakui bahwa “tidak ada alternatif selain terlibat secara pragmatis dengan pemerintahan Afghanistan saat ini”.

    Misi diplomatik Inggris untuk Afghanistan pada saat ini berbasis di Doha, Qatar.

    Bagian konsuler pada Kedubes Afghanistan di London, menurut situs resminya, ditutup sejak 20 September.

    Pada Jumat (27/9) waktu setempat, Dubes Rassoul memposting ulang postingan X di mana Dubes Jerman untuk Inggris mengatakan bahwa menjadi “kesenangan” untuk bekerja dengan mitranya dari Afghanistan selama bertahun-tahun.

    Dubes Jerman juga mengutuk apa yang disebutnya sebagai “situasi mengerikan bagi perempuan dan anak perempuan di bawah Taliban”.

    Selama tiga tahun terakhir, Taliban telah menerapkan interpretasi Islam secara radikal dan semakin keras dalam mengusir perempuan dari ruang-ruang publik.

    Meskipun Taliban kembali berkuasa di Afghanistan sejak Agustus 2021, kedutaan-kedutaan besar di berbagai negara tetap beroperasi dengan para staf diplomatik yang setia kepada pemerintahan sebelumnya yang didukung internasional.

    Pada akhir Juli lalu, Kementerian Luar Negeri Taliban menegaskan pihaknya “tidak bertanggung jawab” atas kredensial, termasuk paspor dan visa, yang dikeluarkan oleh misi diplomatik yang tidak sejalan dengan penguasa kabur Kabul.

    Misi diplomatik yang dimaksud mencakup Kedubes Afghanistan di Prancis, Belgia, Swiss, Jerman, Kanada dan Australia.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PM Narendra Modi Kembali Dekati Diaspora India Selama Kunjungan ke AS

    PM Narendra Modi Kembali Dekati Diaspora India Selama Kunjungan ke AS

    New Delhi –

    Perdana Menteri India Narendra Modi akan mengunjungi Amerika Serikat (AS) akhir pekan ini. Agendanya termasuk menyampaikan pidato di acara Summit of the Future di Majelis Umum PBB, dan bertemu dengan para CEO dari beberapa perusahaan terkemuka yang berbasis di AS.

    Langkah khasnya setiap kali mengunjungi negara asing? Modi akan bertemu dengan para anggota diaspora India.

    Pada hari Minggu (22/09), Modi direncanakan akan berpidato pada acara bertajuk Modi & US Progress Together di Nassau Veterans Memorial Coliseum di Long Island, New York. Penyelenggara mengatakan, lebih dari 25.000 orang telah mendaftar untuk datang ke acara ini, meskipun tempatnya hanya memiliki kapasitas menampung 15.000 orang.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    “Pertemuan-pertemuan ini punya dampak yang besar. Ini membangun moral dan kepercayaan diri di antara diaspora India di AS dan memelihara hubungan dengan India yang tidak boleh dilupakan,” ujar Jeevan Zutshi, pendiri Federasi Komunitas Indo-Amerika, dan penyelenggara acara New York, kepada DW.

    PM India yang gemar roadshow di AS

    Upaya Modi memperdalam hubungan dengan diaspora India telah menjadi fitur rutin ketika ia bepergian ke luar negeri.

    Pada tahun 2014, pidato Modi di Madison Square Garden di New York City dihadiri 20.000 warga India Amerika. Dua tahun kemudian, warga India berbaris untuk berjabat tangan dan berswafoto dengan Modi di sebuah resepsi sipil saat ia mengunjungi Silicon Valley, California.

    “Acara diaspora berskala besar yang diselenggarakan Perdana Menteri Modi selama kunjungan luar negerinya telah menjadi bagian penting dari perangkat diplomatiknya. Ini, menandai perubahan penting dalam cara India terlibat dengan diasporanya di luar negeri,” kata Chetan Rana, editor asosiasi di 9dashline, sebuah konsultan geopolitik daring, kepada DW.

    Diaspora, alat rahasia diplomasi Modi

    Rana meneliti bagaimana Modi terlibat dengan warga India Amerika. Ia mengatakan, cara Modi memanfaatkan rapat raksasa ini adalah bagian unik dari kebijakan luar negerinya.

    “Acara-acara ini, yang mirip dengan rapat umum politik di India, memiliki banyak tujuan selain untuk memperkuat hubungan dengan diaspora India,” katanya.

    Rana mengatakan, rapat akbar diaspora adalah acara hubungan masyarakat yang diatur dengan cermat, untuk mengangkat citra Modi sebagai pemimpin global,, serta membantu mendorong agenda sayap kanan domestik yang mendukung citra pribadinya yang terus berkembang.

    Jutaan orang India Amerika di AS

    Diaspora India adalah salah satu yang terbesar di dunia. Kementerian Luar Negeri India pada bulan Mei 2024 memperkirakan lebih dari 35 juta orang tinggal di luar India.

    Jumlah orang India Amerika kini mencapai hampir 5 juta orang, dan menjadi salah satu kelompok imigran paling berpengaruh di AS.

    Selain AS, diaspora India juga tumbuh subur dan berkembang di Uni Emirat Arab, Inggris, dan Australia.

    Kekuatan diaspora India yang terus tumbuh, juga lebih kentara saat orang India menduduki posisi bisnis tingkat tinggi dan pekerjaan pemerintah di AS.

    Para akademisi menunjukkan, acara komunitas warga India yang dihadiri Modi bukan hanya isyarat simbolis keterlibatan. Acara ini juga dirancang untuk mengaktifkan identitas transnasional diaspora, mengubah mereka menjadi pemain kunci dalam lobi, investasi, dan kemitraan teknologi.

    BJP bangun strategi kebijakan luar negeri jangka panjang

    Pakar strategi politik India, Raja Mohan, mengatakan kepada DW bahwa menghubungkan dan membangun jembatan dengan komunitas India di luar negeri telah menjadi tujuan utama Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Modi selama beberapa dekade.

    Mohan, yang juga profesor tamu di Institut Studi Asia Selatan di Universitas Nasional Singapura, menambahkan bahwa partai politik lain juga memakai cara ini untuk menarik hati pemilih. Partai regional DMK contohnya, juga berupaya untuk terhubung dengan warga etnis Tamil yang tinggal di luar negeri.

    Banyak dari acara ini melibatkan perencanaan selama berbulan-bulan, uang, keterampilan berorganisasi, dan menyatukan kelompok-kelompok diaspora India yang berbeda.

    Amitabh Mattoo, pakar hubungan internasional dan profesor di Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi, kepada DW mengatakan, upaya Modi untuk menjangkau diaspora paling tepat digambarkan sebagai latihan “nasionalisme ekstrateritorial”, yang melayani berbagai tujuan strategis dan diplomatik.

    “Hal ini juga dimaksudkan untuk memperkuat hubungan bilateral, diplomasi budaya, kontribusi ekonomi, membangun jaringan, dan keterlibatan politik,” kata Mattoo.

    Diadaptasi dari artikel DW Inggris

    (nvc/nvc)