Kementrian Lembaga: Kemlu

Serangan Israel Tewaskan 5 Orang, Iran Bersumpah Akan Membalas!

Teheran –

Otoritas Iran bersumpah akan “merespons secara tegas dan efektif” terhadap serangan mematikan Israel terhadap wilayahnya pada Sabtu (26/10). Teheran menyatakan akan menggunakan “semua sarana yang tersedia” untuk merespons serangan Israel yang menewaskan sedikitnya lima orang tersebut.

Sumpah itu, seperti dilansir AFP, Senin (28/10/2024), disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmael Baghaei dalam konferensi pers di Teheran pada Senin (28/10) waktu setempat.

“Kami akan menggunakan semua sarana yang tersedia untuk merespons dengan tegas dan efektif terhadap agresi rezim Zionis,” tegas Baghaei.

“Sifat dari respons kami akan bergantung pada sifat serangannya,” imbuhnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Militer Israel, pada Sabtu (26/10) dini hari, mengerahkan jet-jet tempurnya untuk menyerang apa yang mereka klaim sebagai target-target militer di Iran. Tel Aviv menyebut serangannya menargetkan fasilitas produksi rudal dan sistem permukaan-ke-udara, serta aset-aset udara lainnya di Iran.

Israel menyebut serangannya itu merupakan balasan atas serangan rudal Teheran pada 1 Oktober lalu, yang disebut Iran sebagai pembalasan atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah, serta salah satu komandan Garda Revolusi Iran.

Militer Iran mengonfirmasi Israel menyerang target-target militer di sekitar Teheran dan beberapa provinsi lainnya. Diklaim juga oleh Teheran bahwa serangan itu berhasil ditangkis oleh pertahanan udaranya yang terintegrasi, meskipun diakui adanya “kerusakan terbatas” di beberapa lokasi.

28/10/2024 17:56
Israel Pakai Wilayahnya Saat Serang Iran, Irak Protes ke PBB

Baghdad –

Otoritas Irak melontarkan kecaman terhadap Israel atas penggunaan wilayah udaranya untuk menyerang Iran, negara tetangganya, pada Sabtu (26/10). Baghdad pun telah melayangkan surat protes kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres atas tindakan Tel Aviv tersebut.

Juru bicara pemerintah Irak Bassim Alawadi, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (28/10/2024), menyebut surat protes itu mengecam “pelanggaran terang-terangan oleh entitas Zionis terhadap wilayah udara dan kedaulatan Irak, dengan menggunakan wilayah udara Irak untuk melancarkan serangan terhadap Republik Islam Iran pada 26 Oktober”.

Alawadi juga mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri Irak akan membahas “pelanggaran ini” dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS), sekutu dekat dan pemasok senjata utama Israel.

Militer Israel, pada Sabtu (26/10) dini hari, mengerahkan jet-jet tempurnya untuk menyerang apa yang diklaim oleh Tel Aviv sebagai target-target militer di Iran.

Israel menyebut serangannya itu merupakan balasan atas serangan rudal Teheran pada 1 Oktober lalu, yang disebut Iran sebagai pembalasan atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah, serta salah satu komandan Garda Revolusi Iran.

Militer Iran mengonfirmasi Israel menyerang target-target militer di sekitar Teheran dan beberapa provinsi lainnya. Disebutkan oleh militer Iran bahwa beberapa jet tempur Israel telah menembakkan “sejumlah kecil rudal jarak jauh… dari jarak yang jauh”, yang ada di dalam wilayah udara Irak yang menjadi area patroli militer AS.

AS diketahui menempatkan pasukan militer di wilayah Irak, yang merupakan bagian dari koalisi antiterorisme internasional untuk melawan kelompok radikal Islamic State (ISIS), yang kini telah diusir keluar dari negara tersebut.

28/10/2024 16:33
Hizbullah Kutuk Serangan Israel ke Iran: Amerika Serikat Tanggung Jawab!

Jakarta –

Hizbullah Lebanon mengutuk serangan Israel ke Iran dan menganggap sebagai eskalasi berbahaya. Hizbullah menyebut Amerika Serikat (AS) memikul tanggung jawab atas serangan berbahaya oleh sekutunya itu.

“Hizbullah mengutuk keras agresi Zionis yang berbahaya terhadap Republik Islam Iran dan menganggapnya sebagai eskalasi berbahaya di tingkat seluruh wilayah,” kata Hizbullah dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir AFP, Minggu (27/10/2024).

“Amerika Serikat memikul tanggung jawab penuh atas pembantaian, tragedi, dan penderitaan,” tambahnya.

Serangan Israel juga dikecam oleh Kementerian Luar Negeri Lebanon. Serangan itu dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan Iran.

“Pelanggaran kedaulatan Iran dan ancaman serius terhadap keamanan regional,” kata Kemlu Lebanon.

Kementerian tersebut meminta Dewan Keamanan PBB dan badan-badan dunia lainnya untuk mengakhiri eskalasi militer Israel di wilayah tersebut.

Diketahui pesawat tempur Israel menyerang pangkalan militer dan serangan rudal di beberapa provinsi Iran pada hari Sabtu dini hari. Serangan ini sebagai balasan atas serangan rudal awal bulan ini.

(lir/lir)

27/10/2024 07:02
11 Hal Tentang Serangan Rudal Israel ke Iran dan Suriah

Jakarta –

Militer Israel melancarkan serangan ke Ibu Kota Iran, Teheran. Tak hanya Teheran, serangan Negara Zionis itu turut menyasar Suriah.

Dirangkap detikcom dari berbagai sumber seperti AFP, Aljazeera, Al Arabiya, dan lain-lain, Sabtu (26/10/2024), sejumlah ledakan terdengar di Ibu Kota Iran. Israel mengklaim telah melakukan ‘serangan tepat sasaran’ pada target militer.

“Menanggapi serangan terus-menerus selama berbulan-bulan dari rezim di Iran terhadap Negara Israel – saat ini Pasukan Pertahanan Israel (militer Israel) tengah melancarkan serangan tepat sasaran terhadap target militer di Iran,” kata militer dalam sebuah pernyataan.

Disiarkan Aljazeera, terlihat suasana kota Tehran kondisinya masih gelap saat serangan itu muncul. Dilaporkan bahwa serangan tersebut bukanlah serangan jet tempur melainkan serangan dari semacam drone.

Serangan udara Israel tak hanya dilancarkan terhadap Iran, tapi juga menargetkan sejumlah area di wilayah Suriah pada Sabtu (26/10) dini hari. Pasukan pertahanan udara Suriah dilaporkan berhasil mencegat sejumlah rudal yang ditembakkan pasukan Israel ke negara tersebut.

Suriah dan Iran merupakan sekutu dalam kelompok yang disebut sebagai “poros perlawanan”, yang juga mencakup kelompok Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Jalur Gaza. Berikut fakta-fakta terkini terkait serangan rudal Israel ke Iran dan Suriah:

1. Target Serangan

Laporan kantor berita Suriah, SANA News Agency, yang mengutip sumber militer setempat, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (26/10/2024), menyebut serangan udara Israel itu terjadi pada Sabtu (26/10) dini hari, sekitar pukul 02.00 waktu setempat.

Disebutkan bahwa serangan itu menargetkan posisi-posisi militer yang ada di wilayah tengah serta selatan Suriah.

Menurut SANA News Agency, pasukan pertahanan udara Suriah telah mencegat sejumlah rudal yang diluncurkan Israel “dari arah Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel dan wilayah Lebanon”.

“(Pasukan pertahanan udara Suriah) Menembak jatuh beberapa (rudal) di antaranya,” sebut SANA News Agency.

Laporan SANA News Agency juga menyebut adanya “rentetan suara ledakan” di sekitar ibu kota Suriah. “Pertahanan antipesawat kami menghadapi target-target musuh di langit sekitar Damaskus,” imbuh laporan tersebut.

Serangan udara Israel itu, sebut SANA News Agency, mendorong otoritas militer Suriah mengaktifkan pertahanan udara di wilayahnya.

2. Israel Klaim Serangan ke Iran Targetkan Militer

Sama halnya dengan Suriah, Israel juga menargetkan Militer Iran. Militer Israel mengumumkan serangannya terhadap Iran pada Sabtu (26/10) dini hari sebagai “serangan presisi” terhadap target-target militer. Tel Aviv menyebut serangannya itu merupakan pembalasan atas serangan rudal Teheran pada 1 Oktober lalu.

Militer Israel dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (26/10/2024), menyebut pasukannya telah melancarkan “serangan presisi terhadap target-target militer di Iran” sebagai respons atas apa yang disebutnya sebagai “serangan terus-menerus selama berbulan-bulan dari rezim di Iran”.

“Rezim di Iran dan proksinya di kawasan telah tanpa henti menyerang Israel sejak 7 Oktober — di tujuh front — termasuk serangan langsung dari wilayah Iran,” sebut militer Israel dalam pernyataannya.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.

3. AS Sebut Serangan Israel ke Iran Latihan Pertahanan Diri

Amerika Serikat (AS) buka suara atas serangan militer Israel ke Teheran, Iran. AS menyebut serangan Israel latihan pertahanan diri dan serangan balasan atas rudal balistik Iran awal Oktober lalu.

Dilansir AFP, Sabtu (26/10/2024), pihak AS menyatakan serangan Israel terhadap sasaran militer di Iran adalah ‘latihan pertahanan diri’ menyusul serangan rudal balistik Teheran awal bulan ini. AS juga menyebut pihaknya telah diberitahu sebelum serangan tersebut.

“Serangan yang ditargetkan terhadap sasaran militer adalah latihan pertahanan diri dan sebagai respons terhadap serangan rudal balistik Iran terhadap Israel pada 1 Oktober,” kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Sean Savett.

Sementara itu, seorang pejabat pertahanan AS mengatakan pihaknya sudah diberitahu sebelumnya oleh pihak Israel terkait serangan tersebut. Dia pun menegaskan tidak ada keterlibatan AS dalam serangan itu.

Pejabat itu juga tidak mengatakan seberapa jauh Amerika Serikat telah diberitahu atau apa yang telah dibagikan oleh Israel.

Para pejabat Gedung Putih kemudian mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris telah diberi pengarahan mengenai serangan tersebut dan akan terus menerima informasi terbaru dari tim keamanan nasional mereka.

4. Netanyahu Sembunyi di Bunker Usai Israel Serang Iran

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan sembunyi usai serangan tersebut.

Dilansir Aljazeera, Sabtu (26/10/2024), Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dikabarkan bersembunyi usai serangan Israel ke Iran. Mereka berdua berada di bawah tanah di markas besar Kementerian Pertahanan di Tel Aviv.

Laporan itu muncul setelah Israel menyatakan telah menyerang sasaran di Teheran.

5. Iran Sempat Batalkan Semua Penerbangan

Otoritas Iran menangguhkan semua penerbangan hingga pemberitahuan lebih lanjut, setelah Israel mengumumkan pasukannya melancarkan serangan terhadap negara Syiah tersebut pada Sabtu (26/10) dini hari.

“Penerbangan semua rute telah dibatalkan hingga pemberitahuan lebih lanjut,” ucap juru bicara Organisasi Penerbangan Sipil Iran, seperti dilaporkan kantor berita IRNA dan dilansir AFP, Sabtu (26/10).

Otoritas Iran kemudian mengumumkan operasional penerbangan di wilayahnya kembali normal setelah sempat ditangguhkan menyusul serangan udara Israel. Teheran menyatakan aktivitas penerbangan di bandara-bandara di negara tersebut dilanjutkan lagi sejak Sabtu (26/10) pagi.

“Penerbangan-penerbangan akan kembali normal mulai pukul 09.00 waktu setempat pada Sabtu (26/10),” ucap juru bicara Organisasi Penerbangan Sipil Iran seperti dilaporkan kantor berita IRNA dan dilansir AFP, Sabtu (26/10/2024).

Selengkapnya di halaman selanjutnya.

6. Israel Klaim Hantam Pabrik Rudal

Militer Israel menyatakan serangan udara terarah yang dilancarkan terhadap Iran telah dituntaskan. Tel Aviv mengklaim serangannya berhasil menghantam fasilitas manufaktur rudal, yang diyakini memproduksi rudal-rudal yang sebelumnya diluncurkan ke wilayah Israel.

Dalam pernyataannya, seperti dilansir Anadolu Agency dan The Times of Israel, Sabtu (26/10/2024), militer Israel mengumumkan pasukannya telah menyelesaikan serangan udara secara terarah terhadap fasilitas-fasilitas militer Iran. Operasi militer Israel terhadap Iran itu diberi nama “Hari Pertobatan”.

Militer Tel Aviv menyebut serangan udaranya menargetkan fasilitas manufaktur rudal, yang diyakini memproduksi rudal yang diluncurkan ke Israel dalam serangan Iran pada 14 April dan 1 Oktober lalu.

Dalam serangannya, Israel juga menargetkan sistem rudal permukaan-ke-udara dan aset-aset udara Iran lainnya, yang menghambat kemampuan operasional Israel di wilayah udara Iran.

“Operasi dilaksanakan secara sukses dan semua pesawat kembali dengan selamat ke pangkalan,” demikian pernyataan militer Israel.

“Serangan pembalasan telah tuntas dan misi telah terpenuhi,” imbuh militer Israel dalam pernyataannya.

Menurut militer Israel, puluhan pesawat Angkatan Udara mereka, termasuk jet-jet tempur, pesawat pengisi bahan bakar, dan pesawat mata-mata, terlibat dalam serangan di area yang berjarak sekitar 1.600 kilometer dari wilayah Israel.

7. Iran Klaim Tangkal Serangan Israel

Iran mengonfirmasi serangan udara Israel telah menargetkan lokasi-lokasi militer di wilayahnya. Namun diklaim oleh Teheran bahwa sistem pertahanan udaranya sukses dalam menangkal serangan udara Tel Aviv, meskipun ada “kerusakan terbatas” di beberapa lokasi.

Pasukan pertahanan udara Iran dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters dan Press TV, Sabtu (26/10/2024), menyebut Israel menyerang target-target militer di tiga area, yakni Teheran, Khuzestan dan Ilam, pada Sabtu (26/10) pagi waktu setempat.

“Meskipun ada peringatan sebelumnya dari para pejabat Republik Islam kepada rezim Zionis yang kriminal dan ilegal untuk menghindari aksi yang sangat berani, rezim palsu ini (Israel-red) menyerang sejumlah pusat militer di Provinsi Teheran, Khuzestan dan Ilam pagi ini,” demikian pernyataan pasukan pertahanan udara Iran.

Lebih lanjut, Teheran mengklaim sistem pertahanan udara terintegrasi di wilayahnya berhasil mencegat dan menangkal “aksi agresi” Tel Aviv tersebut.

Namun diakui oleh pasukan pertahanan udara Iran bahwa serangan-serangan itu “menyebabkan kerusakan terbatas” ketika aktivitas pencegatan dilakukan di beberapa lokasi. Besarnya kerusakan akibat serangan itu, menurut pasukan pertahanan udara Teheran, kini sedang diselidiki lebih lanjut.

8. Serangan Israel Dikecam Arab Saudi hingga Dikutuk Hamas

Arab Saudi mengecam serangan udara yang dilancarkan Israel terhadap target-target militer di wilayah Iran. Riyadh menyebut serangan semacam itu sebagai “pelanggaran kedaulatan” dan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Pernyataan otoritas Saudi ini dirilis setelah militer Israel melancarkan serangan udara terhadap wilayah Iran pada Sabtu (26/10), yang diklaim menargetkan fasilitas-fasilitas militer sebagai pembalasan atas rentetan serangan Teheran dan proksinya, termasuk serangan rudal pada 1 Oktober lalu.

“Kerajaan Arab Saudi menyatakan kutukan dan kecaman terhadap penargetan militer Republik Islam Iran, yang merupakan pelanggaran kedaulatannya dan pelanggaran hukum dan norma internasional,” demikian pernyataan otoritas Arab Saudi, seperti dilansir Al Arabiya, Sabtu (26/10/2024).

“Kerajaan (Arab Saudi) menegaskan posisinya yang teguh dalam penolakan terhadap eskalasi yang terus berlanjut di kawasan dan semakin meluasnya konflik yang mengancam keamanan dan stabilitas negara dan masyarakat di kawasan,” cetus pernyataan tersebut.

Riyadh tidak menyebut secara langsung nama Israel dalam pernyataannya. Namun otoritas Saudi mendesak semua pihak untuk menahan diri secara maksimal dan menyerukan masyarakat internasional untuk mengambil tindakan menuju de-eskalasi dan mengakhiri konflik di kawasan tersebut.

Diingatkan juga oleh otoritas Saudi soal konsekuensi berlanjutnya konflik militer di kawasan Timur Tengah.

“Kerajaan (Arab Saudi) menyerukan komunitas internasional dan pihak-pihak yang berpengaruh dan aktif untuk menjalankan peran dan tanggung jawab mereka dalam mengurangi eskalasi dan mengakhiri konflik di kawasan,” sebut pernyataan otoritas Saudi tersebut.

Sementara itu, Kelompok Hamas, yang sedang berperang melawan Israel di Jalur Gaza, mengutuk keras serangan udara yang dilancarkan Tel Aviv terhadap target-target militer di Iran. Hamas menyebut serangan Israel itu sebagai eskalasi yang mengancam keamanan kawasan.

“Kami…mengutuk keras agresi Zionis terhadap Republik Islam Iran, dan penargetan situs-situs militer di beberapa provinsi,” kata Hamas dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (26/10/2024).

Hamas menyebut serangan udara Israel itu sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Iran dan sebuah eskalasi yang mengancam keamanan kawasan”.

Hamas, yang didukung oleh Iran, berperang melawan militer Israel di Jalur Gaza sejak Oktober tahun lalu. Rentetan serangan Tel Aviv telah menewaskan lebih dari 42.000 orang di daerah kantong Palestina tersebut sejauh ini.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

9. Dua Tentara Iran Tewas Dihantam Serangan Israel

Militer Iran mengumumkan dua tentaranya tewas akibat serangan udara Israel yang menargetkan instalasi militer di negara tersebut pada Sabtu (26/10) dini hari.

Dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (26/10/2024), Angkatan Bersenjata Iran mengonfirmasi rentetan serangan udara Israel menargetkan lokasi-lokasi militer di Provinsi Teheran yang mengelilingi ibu kota negara tersebut, dan sejumlah wilayah lainnya di negara itu.

Laporan lebih lanjut dari militer Iran menyebut Israel menyerang target-target militer di tiga area, yakni Teheran, Khuzestan dan Ilam.

10. Israel Ingatkan Iran Akan Bayar Harga Mahal Jika Picu Eskalasi

Militer Israel melontarkan peringatan terbaru untuk Iran usai melancarkan serangan pembalasan terhadap negara tersebut. Tel Aviv menegaskan Teheran akan “membayar harga yang mahal” jika memicu babak baru eskalasi konflik.

Juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, dalam pernyataan terbarunya, seperti dilansir Al Arabiya dan The Times of Israel, Sabtu (26/10/2024), menyebut Tel Aviv telah menuntaskan respons terhadap rentetan serangan Teheran terhadap wilayahnya.

“Saya sekarang dapat mengonfirmasi bahwa kami telah menuntaskan respons Israel atas serangan Iran terhadap Israel,” ucap Hagari dalam pernyataan videoa yang dirilis usai Tel Aviv menyerang Teheran pada Sabtu (26/10) pagi.

“Kami telah menyelesaikan serangan yang terarah dan presisi terhadap target-target militer di Iran — menggagalkan ancaman langsung terhadap Negara Israel. Angkatan Bersenjata Israel telah memenuhi misinya,” ujarnya.

“Jika rezim di Iran membuat kesalahan dengan memulai babak baru eskalasi, kami wajib meresponsnya,” cetus Hagari dalam pernyataan berbahasa Inggris.

“Pesan kami jelas: Semua pihak yang mengancam Negara Israel dan berusaha menyeret kawasan ini ke dalam eskalasi yang lebih luas, akan membayar harga yang mahal. Hari ini kami menunjukkan bahwa kami memiliki kemampuan dan tekad untuk bertindak tegas, dan kami siap, dalam menyerang dan bertahan, untuk membela Negara Israel dan rakyat Israel,” tegasnya.

11. Iran Tegaskan Berhak Membela Diri

Otoritas Iran mengatakan pihaknya “berhak dan berkewajiban” untuk mempertahankan diri, setelah serangan pembalasan Israel menghantam target-target militer di negara tersebut dan menewaskan dua tentara Teheran pada Sabtu (26/10).

“Iran memiliki hak dan kewajiban untuk mempertahankan diri terhadap tindakan agresi asing,” tegas Kementerian Luar Negeri Iran dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Reuters, Sabtu (26/10/2024).

Kementerian Luar Negeri Iran merujuk pada pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pernyataannya tersebut.

Menurut situs resmi PBB, pasal 51 mengatur ketentuan soal hak melekat untuk pertahanan diri individu atau kolektif jika terjadi serangan bersenjata terhadap anggota PBB, hingga Dewan Keamanan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Iran menyebut serangan Israel terhadap wilayahnya sebagai pelanggaran hukum internasional, namun menegaskan Teheran “mengakui tanggung jawabnya terhadap perdamaian dan keamanan regional”.

Halaman 2 dari 4

(taa/lir)

26/10/2024 21:57
Serangan Israel Tewaskan 2 Tentaranya, Iran Tegaskan Berhak Membela Diri

Teheran –

Otoritas Iran mengatakan pihaknya “berhak dan berkewajiban” untuk mempertahankan diri, setelah serangan pembalasan Israel menghantam target-target militer di negara tersebut dan menewaskan dua tentara Teheran pada Sabtu (26/10).

“Iran memiliki hak dan kewajiban untuk mempertahankan diri terhadap tindakan agresi asing,” tegas Kementerian Luar Negeri Iran dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Reuters, Sabtu (26/10/2024).

Kementerian Luar Negeri Iran merujuk pada pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pernyataannya tersebut.

Menurut situs resmi PBB, pasal 51 mengatur ketentuan soal hak melekat untuk pertahanan diri individu atau kolektif jika terjadi serangan bersenjata terhadap anggota PBB, hingga Dewan Keamanan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Iran menyebut serangan Israel terhadap wilayahnya sebagai pelanggaran hukum internasional, namun menegaskan Teheran “mengakui tanggung jawabnya terhadap perdamaian dan keamanan regional”.

Militer Israel, dalam pernyataan pada Sabtu (26/10), mengumumkan pasukannya telah menyelesaikan “serangan presisi terhadap target-target militer di Iran” sebagai respons atas apa yang disebutnya sebagai “serangan terus-menerus selama berbulan-bulan dari rezim di Iran”.

Tel Aviv menyebut serangan udara itu dilancarkan dalam beberapa gelombang selama beberapa jam di berbagai wilayah Iran pada Sabtu (26/10) dini hari. Diklaim oleh militer Israel bahwa serangan udaranya menargetkan fasilitas manufaktur rudal dan sistem rudal permukaan-ke-udara, serta aset-aset udara Iran lainnya.

Sementara otoritas Iran, dalam pernyataannya, mengklaim sistem pertahanan udara terintegrasi di wilayahnya berhasil mencegat dan menangkal “aksi agresi” Israel. Teheran menyebut Israel menyerang target-target militer di tiga area, yakni Provinsi Teheran, Provinsi Khuzestan dan Provinsi Ilam.

Diakui oleh pasukan pertahanan udara Iran bahwa serangan Israel itu “menyebabkan kerusakan terbatas” ketika aktivitas pencegatan dilakukan di beberapa lokasi. Besarnya kerusakan akibat serangan itu, menurut pasukan pertahanan udara Teheran, kini sedang diselidiki lebih lanjut.

Militer Iran juga mengumumkan kematian dua tentaranya akibat serangan udara Israel tersebut.

Israel Ingatkan Iran Akan Bayar Harga Mahal Jika Picu Eskalasi Lanjutan

Usai melancarkan serangan pembalasan, militer Israel melontarkan peringatan terbaru untuk Iran. Tel Aviv menegaskan Teheran akan “membayar harga yang mahal” jika memicu babak baru eskalasi konflik.

“Kami telah menyelesaikan serangan yang terarah dan presisi terhadap target-target militer di Iran — menggagalkan ancaman langsung terhadap Negara Israel. Angkatan Bersenjata Israel telah memenuhi misinya,” ujar juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, dalam pernyataannya.

“Jika rezim di Iran membuat kesalahan dengan memulai babak baru eskalasi, kami wajib meresponsnya,” cetus Hagari dalam pernyataan berbahasa Inggris.

“Pesan kami jelas: Semua pihak yang mengancam Negara Israel dan berusaha menyeret kawasan ini ke dalam eskalasi yang lebih luas, akan membayar harga yang mahal,” tegasnya.

Halaman 2 dari 2

(nvc/idh)

26/10/2024 18:27
Pengamat nilai Kemenko Polkam konsolidasikan pertahanan nasional

Presiden RI Prabowo Subianto memiliki analisis yang kuat terkait lingkungan strategis terkini.Jakarta (ANTARA) – Pengamat intelijen dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai terbentuknya Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Polkam) merupakan upaya mengonsolidasikan agenda pertahanan dan keamanan nasional.

“Ini memberi keuntungan untuk meningkatkan efektivitas dalam penangkalan, pencegahan, penindakan, dan penanganan berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG yang muncul,” kata Simon, sapaan akrab Ngasiman, ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Menurut dia, Kemenko Polkam menjadi terobosan baru yang mengoordinasikan dua lembaga pada bidang tersebut, yaitu TNI dan Polri, dengan seluruh jajarannya, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Kejaksaan Agung.

Simon mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memiliki analisis yang kuat terkait lingkungan strategis terkini.

Dalam konteks geopolitik, Simon menyoroti bahwa Indonesia dapat menjadi sasaran empuk dari para pihak yang sedang berkonflik.

Misalkan, lanjut dia, perang China dengan Amerika Serikat, China dengan Taiwan, perang Palestina dengan Israel, bahkan perang Ukraina dengan Rusia.

“Mereka bakal memperkuat dukungan baik politik maupun ekonomi untuk kebutuhan konflik mereka,” ucap Simon.

Baca juga: Budi Gunawan pastikan program Kemenko Polkam selaras dengan Astacita
Baca juga: Kemenko Polkam fokus dukung program 100 hari Prabowo-Gibran

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia rentan untuk menjadi sasaran empuk adalah indikator strategis yang dimiliki oleh Indonesia seperti jumlah penduduk yang banyak dan negara yang besar.

Oleh karena itu, apabila Indonesia tidak memperkuat diri dari sisi pertahanan dan keamanan, Simon khawatir Indonesia akan sulit melakukan perlawanan.

Dengan demikian, untuk 100 hari ke depan, Simon mengatakan yang harus menjadi fokus bagi Kemenko Polkam adalah merumuskan ulang strategi pertahanan dan keamanan nasional selama 5 tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto.

“Mulai dari penguatan militernya, kepolisian, intelijen secara kelembagaan, hingga program-program penguatan kapasitas dan kapabilitas personel dan persenjataan,” kata Simon.

Prioritas kedua, kata dia, adalah penguatan pasukan siber untuk pertahanan dan keamanan, entah matra tersendiri di TNI atau unit tersendiri di Polri.

Ia menyoroti teknologi canggih yang dapat melakukan serangan tidak terlihat, tetapi dampaknya sangat nyata bagi masyarakat.

“Kemampuan untuk menghalau dan menangani serangan siber ini diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada jajaran negara yang disegani dunia,” kata Simon.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

23/10/2024 22:31
Tiga komisi di DPR RI bermitra dengan K/L di bawah Kemenkopolkam

“Setelah pengumuman kabinet, kemudian harus ada mekanisme internal di DPR ini, di komisi-komisi, jadi ya kemungkinan baru akan rapat-rapat pekan depan,”Jakarta (ANTARA) – DPR RI memiliki tiga komisi yang bermitra dengan kementerian/lembaga (K/L) yang berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam).

Komisi yang bermitra dengan K/L di bawah Kemenkopolkam yakni Komisi I DPR RI, Komisi II DPR RI, dan Komisi III DPR RI. Hal itu pun telah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI Yang menetapkan ruang lingkup serta mitra kerja komisi-komisi.

“Setelah pengumuman kabinet, kemudian harus ada mekanisme internal di DPR ini, di komisi-komisi, jadi ya kemungkinan baru akan rapat-rapat pekan depan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 yang diundangkan pada 21 Oktober 2024, ada tujuh lembaga di bawah naungan Kemenkopolkam.

Yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instansi lain yang dianggap perlu.

Dari tujuh lembaga itu, ada empat lembaga yang menjadi mitra Komisi I DPR RI. Yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Tentara Nasional Indonesia.

Sedangkan lembaga di bawah Kemenkopolkam yang masuk ke dalam Komisi III DPR RI, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri yang masih berada di bawah naungan Kemenkopolkam, masuk ke dalam mitra kerja dari Komisi II DPR RI.

Adapun Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kabinet pemerintahannya bernama Kabinet Merah Putih. Kabinet tersebut memiliki 48 kementerian, yang terdiri tujuh kementerian koordinator, dan 41 kementerian.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

22/10/2024 21:02
Prabowo terbitkan Perpres Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 pada tanggal 21 Oktober 2024.

Sebagaimana dikutip dalam siaran pers dari laman setkab.go.id, di Jakarta, Selasa, di dalam Perpres disebutkan bahwa kementerian negara pada Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 terdiri atas 48 kementerian, sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
8. Kementerian Sekretariat Negara;
9. Kementerian Dalam Negeri;
10. Kementerian Luar Negeri;
11. Kementerian Pertahanan;
12. Kementerian Agama;
13. Kementerian Hukum;
14. Kementerian Hak Asasi Manusia;
15. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
16. Kementerian Keuangan;
17. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
19. Kementerian Kebudayaan;
20. Kementerian Kesehatan;
21. Kementerian Sosial;
22. Kementerian Ketenagakerjaan;
23. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
24. Kementerian Perindustrian;
25. Kementerian Perdagangan;
26. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
27. Kementerian Pekerjaan Umum;
28. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
29. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
30. Kementerian Transmigrasi;
31. Kementerian Perhubungan;
32. Kementerian Komunikasi dan Digital;
33. Kementerian Pertanian;
34. Kementerian Kehutanan;
35. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
36. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
37. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
38. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
39. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
40. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
41. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
42. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
43. Kementerian Koperasi;
44. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
45. Kementerian Pariwisata;
46. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
47. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
48. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Adapun tujuh Kementerian Koordinator yang ada dalam Kabinet Merah Putih akan membawahi sejumlah kementerian dan instansi sebagai berikut:

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengoordinasikan:
a. Kementerian Dalam Negeri;
b. Kementerian Luar Negeri;
c, Kementerian Pertahanan;
d. Kementerian Komunikasi dan Digital;
e. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
f. Tentara Nasional Indonesia;
g. Kepolisian Negara Republik Indonesia; serta
h. instansi lain yang dianggap perlu.

“Instansi lain sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang politik dan keamanan,” demikian disebutkan dalam perpres.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengoordinasikan:
a. Kementerian Hukum;
b. Kementerian Hak Asasi Manusia;
c. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
d. instansi lain yang dianggap perlu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:
a. Kementerian Ketenagakerjaan;
b. Kementerian Perindustrian;
c. Kementerian Perdagangan;
d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
e. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
f. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
g. Kementerian Pariwisata; dan
h. instansi lain yang dianggap perlu.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan:
a. Kementerian Agama;
b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
c. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
d. Kementerian Kebudayaan;
e. Kementerian Kesehatan;
f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
h. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
i. instansi lain yang dianggap perlu.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan:
a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
b. Kementerian Pekerjaan Umum;
c. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Kementerian Transmigrasi;
e. Kementerian Perhubungan; dan
f. instansi lain yang dianggap perlu.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengoordinasikan:
a. Kementerian Sosial;
b. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
c. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
d. Kementerian Koperasi;
e. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
f. Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif; dan
g. instansi lain yang dianggap perlu.

Menteri Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan:
a. Kementerian Pertanian;
b. Kementerian Kehutanan;
c. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
d. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
e. Badan Pangan Nasional;
f. Badan Gizi Nasional; dan
g. instansi lain yang dianggap perlu.

Melalui Perpres 139/2024, Presiden Prabowo Subianto juga membubarkan Sekretariat Kabinet.

“Untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari Sekretariat Kabinet diintegrasikan ke dalam kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara,” bunyi perpres tersebut.

Di dalam ketentuan peralihan disebutkan bahwa seluruh sumber daya manusia yang menduduki jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatannya di lingkungan kementerian dan lembaga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan perpres mengenai organisasi dan tata kerja masing-masing kementerian dan lembaga.

Penataan organisasi kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini diselesaikan paling lambat 31 Desember 2024.

Perpres Nomor 139 Tahun 2024 berlaku sejak diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

22/10/2024 17:57
Korut Bantah Kirim Tentara ke Rusia untuk Berperang di Ukraina

New York –

Korea Utara (Korut) membantah laporan yang menyebut pihaknya mengirimkan tentara ke Rusia untuk mendukung sekutunya itu dalam perang di Ukraina. Pyongyang menyebut klaim yang dilontarkan Korea Selatan (Korsel), negara tetangganya, sebagai “rumor yang tidak berdasar”.

Badan intelijen Korsel, pada Jumat (18/10), menyebut Korut telah mengirimkan pasukan dalam “skala besar” untuk membantu Rusia. Seoul mengklaim sekitar 1.500 tentara dari pasukan khusus Korut sudah berada di Rusia untuk pelatihan dan penyesuaian diri, dan akan segera dikirimkan ke garis depan pertempuran di Ukraina.

Perwakilan Korut di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti dilansir AFP, Selasa (22/10/2024), menegaskan negaranya tidak pernah mengirimkan tentara ke Rusia untuk membantu Moskow bertempur melawan Kyiv.

“Mengenai apa yang disebut sebagai kerja sama militer dengan Rusia, delegasi saya tidak merasa perlu mengomentari rumor stereotip yang tidak berdasar tersebut,” tegas salah satu perwakilan Korut dalam PBB, yang tidak disebut namanya, saat berbicara dalam Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

Perwakilan Korut itu menyebut klaim yang dilontarkan Korsel baru-baru ini “bertujuan untuk mencoreng citra DPRK (Republik Demokratik Rakyat Korea – nama resmi Korut) dan merusak hubungan yang sah, bersahabat, dan kooperatif antara dua negara yang berdaulat”.

Pyongyang dan Moskow semakin menjalin hubungan erat sejak Rusia melancarkan invasi terhadap Ukraina pada tahun 2022 lalu.

Seoul dan sekutunya, AS, mengklaim pemimpin Korut Kim Jong Un telah mengirimkan pasokan senjata ke Rusia untuk digunakan dalam perang di Ukraina. Klaim ini juga telah dibantah oleh Pyongyang.

Soal laporan pengiriman pasukan Korut, Rusia tidak mengonfirmasi juga tidak membantahnya. Dalam pernyataannya, Moskow membela kerja sama militer dengan Pyongyang.

Sementara itu, Korsel baru saja memanggil Duta Besar Rusia di Seoul, Georgiy Zinoviev, pada Senin (21/10) untuk menyampaikan kritikan atas keputusan Korut mengirimkan tentaranya untuk mendukung perang Rusia di Ukraina. Otoritas Seoul menyerukan penarikan segera tentara-tentara Korut itu.

Kepada Zinoviev, menurut Kementerian Luar Negeri Korsel, Wakil Menteri Luar Negeri Kim Hong Kyun menyatakan “kekhawatiran besar Seoul mengenai pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia baru-baru ini dan sangat mendesak penarikan segera pasukan Korea Utara dan penghentian kerja sama terkait”.

Kim Hong Kyun mengingatkan Zinoviev bahwa pengiriman senjata dan pasukan oleh Korut ke Rusia untuk berperang di Ukraina “merupakan ancaman keamanan yang signifikan tidak hanya bagi Korea Selatan tapi juga bagi komunitas internasional”.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

22/10/2024 17:43
Gelar KTT BRICS, Putin Ingin Saingi Hegemoni Barat

Jakarta –

Pertemuan puncak para pemimpin negara anggota BRICS yang digelar di Rusia mulai Selasa (22/10) juga akan dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara mitra dagang Rusia.

Ini adalah pertemuan terbesar di Rusia sejak negara itu menginvasi Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin berusaha menunjukkan bahwa upaya Barat untuk mengisolasi Moskow telah gagal.

Pemimpin Cina Xi Jinping, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak yang diselenggarakan di Kota Kazan dari tanggal 22 hingga 24 Oktober.

Xi sedang dalam perjalanan menuju pertemuan tersebut, kantor berita pemerintah Cina, Xinhua, melaporkan pada hari Selasa.

Di Kazan, Putin akan bertemu secara terpisah dengan Modi dan Xi, serta para pemimpin Afrika Selatan dan Mesir pada hari Selasa, diikuti oleh pembicaraan terpisah dengan Erdogan dan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, pada hari Rabu (23/10).

Agenda Putin: Konflik Timteng dan saingi SWIFT

Moskow telah menjadikan perluasan kelompok BRICS (akronim dari nama anggota inti yakni Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan) sebagai pilar kebijakan luar negerinya.

Isu-isu utama dalam agenda tersebut mencakup gagasan Vladimir Putin untuk konflik di Timur Tengah dan alternatif sistem pembayaran bersama untuk menyaingi SWIFT. Jaringan keuangan internasional ini memblokir bank-bank Rusia pada tahun 2022.

Pada awal September, Turki mengumumkan ingin bergabung dengan BRICS. Sementara Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mendadak membatalkan rencananya ke pertemuan ini setelah ia mengalami cedera kepala yang menyebabkan pendarahan otak ringan.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Amerika Serikat menolak gagasan bahwa BRICS dapat menjadi saingan geopolitik. Namun AS di sisi lain menyatakan kekhawatiran tentang Moskow yang memamerkan kekuatan diplomatiknya, di tengah masih berlangsungnya perang di Ukraina.

Moskow belakangan ini terus maju di medan perang di Ukraina timur, sambil memperkuat hubungannya dengan Cina, Iran, dan Korea Utara, ketiga negara yang selama ini membuat Washington “sakit kepala”.

Dengan mengumpulkan kelompok BRICS di Kazan, Kremlin “bertujuan untuk menunjukkan bahwa Rusia tidak hanya tidak terisolasi, tetapi juga memiliki mitra dan sekutu,” kata analis politik yang berbasis di Moskow, Konstantin Kalachev, kepada AFP.

“Kali ini Kremlin ingin menunjukkan, alternatif terhadap tekanan Barat dan bahwa dunia dapat bersifat multipolar,” kata Kalachev, merujuk pada upaya Moskow untuk mengalihkan kekuasaan dari Barat ke kawasan lain.

Kremlin mengatakan, menghendaki urusan global dipandu oleh hukum internasional, “bukan pada aturan yang ditetapkan oleh masing-masing negara, khususnya Amerika Serikat.”

“Kami percaya bahwa BRICS adalah prototipe multipolaritas, sebuah struktur yang menyatukan belahan bumi Selatan dan Timur berdasarkan prinsip kedaulatan dan rasa hormat satu sama lain,” kata petugas urusan luar negeri Kremlin, Yuri Ushakov.

“Apa yang dilakukan BRICS adalah secara bertahap, membangun jembatan menuju tatanan dunia yang lebih demokratis dan adil,” tambahnya.

Ukraina protes rencana keharidan Sekjen PBB

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres diberitakan akan melakukan perjalanan pertamanya ke Rusia sejak April 2022 untuk menghadiri pertemuan ini. Ia akan bertemu dengan Putin pada hari Kamis (24/10), menurut program yang dibagikan oleh Ushakov.

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengecam rencana tersebut, dan mengungkit bahwa Sekjen PBB tidak mendatangi “pertemuan puncak perdamaian” yang digelar pada bulan Juni mengenai perang di Ukraina.

“Sekretaris Jenderal PBB menolak undangan Ukraina ke Pertemuan Puncak Perdamaian Global pertama di Swiss,” kata kementerian tersebut dalam sebuah unggahan di platform media sosial X.

“Namun, ia menerima undangan ke Kazan dari penjahat perang Putin. Ini adalah pilihan yang salah yang tidak memajukan tujuan perdamaian. Itu hanya merusak reputasi PBB.”

KTT perdamaian di sebuah resor pegunungan Swiss pada pertengahan Juni lalu mempertemukan lebih dari 90 negara, mengecam invasi Rusia ke Ukraina dan mencari cara untuk mengakhiri konflik.

Menjelang pertemuan puncak BRICS itu, wartawan AFP di Kazan melaporkan peningkatan langkah pengamanan dan kehadiran personel polisi. Pergerakan di sekitar pusat kota juga dibatasi, penduduk disarankan untuk tetap tinggal di rumah, dan mahasiswa pindah dari asrama mereka.

ae/as (AFP, Reuters)

(ita/ita)

22/10/2024 17:27