Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Banyak Pimpinan Negara Antre Ingin Bertemu Presiden Prabowo di Sela Forum APEC dan KTT G20

    Banyak Pimpinan Negara Antre Ingin Bertemu Presiden Prabowo di Sela Forum APEC dan KTT G20

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri dua forum dunia, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Peru dan G20 di Rio de Janeiro, Brasil pada pertengahan November 2024.

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia mengungkap, dalam dua pertemuan itu banyak negara yang sudah menyampaikan keinginannya melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo.

    “Pada kedua pertemuan tersebut dari KTT APEC atau KTT G20, akan banyak rangkaian pertemuan bilateral yang saat ini sudah mulai diinginkan oleh negara-negara lain untuk bertemu dengan Bapak Presiden,” kata  Juru Bicara yang juga Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kemlu RI, Rolliansyah Soemirat dalam konferensi pers di Kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

    Namun, lanjut Roy, pertemuan bilateral di tengah perhelatan forum dunia itu masih dalam proses pembahasan lebih lanjut, mulai dari kecocokan jadwal hingga isu apa yang akan dibahas antar pemimpin negara.

    Perencanaan sebelum pertemuan bilateral itu perlu dimatangkan agar kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi kepentingan nasional.

    “Karena at the end of the day kita harus memastikan bahwa kehadiran Bapak Presiden dalam berbagai macam pertemuan baik pertemuan bilateral, regional maupun pertemuan multilateral adalah pertemuan yang didesain dengan matang dan akan memberikan manfaat yang besar,” ungkapnya.

    Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri pertemuan APEC di Peru, dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil. 

    Forum ekonomi dan perdagangan multilateral di Peru berlangsung pada 12-16 November 2024. Tema yang diangkat adalah ‘Memberdayakan, Melibatkan, Berkembang’.

    Pembahasannya seputar perdagangan dan investasi untuk pertumbuhan inklusif dan terhubung, inovasi dan digitalisasi untuk mendorong transisi perekonomian formal dan global, serta pertumbuhan berkelanjutan untuk pembangunan berketahanan.

    Sedangkan isu yang akan dibawa dalam KTT G20 di Brasil masih dalam proses perumusan. 

    Forum dunia ini akan berlangsung pada 18-19 November 2024 dengan mengambil tema ‘Building a Just World and Sustainable Planet’ yang membahas seputar kesenjangan sosial, kelestarian lingkungan, pengentasan kelaparan, kemiskinan, transisi energi, dan reformasi institusi pemerintahan global.

  • Kapal China Coast Guard 3 Kali Masuk Natuna Utara, Kemlu Bilang Begini

    Kapal China Coast Guard 3 Kali Masuk Natuna Utara, Kemlu Bilang Begini

    Jakarta –

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merespons soal kapal penjaga pantai China yang tiga kali memasuki perairan Natuna Utara dalam sepekan hingga diusir oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kemlu menegaskan sikap Indonesia terhadap kedaulatan NKRI tidak berubah meski pemerintahan berganti.

    “Terkait Laut Cina Selatan tidak ada yang berubah, dari pemerintah Indonesia selama ini. Bahwa kita harus melakukan hal-hal yang layak, yang seharusnya dilakukan ketika kita menjaga keamanan situasi di kawasan NKRI,” kata Jubir Kemlu RI Roy Soemirat di kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

    Terkait pengusiran kapal China ini, Roy menyebut pihaknya masih melakukan konfirmasi lebih lanjut. Sebab, kata dia, kejadian tersebut pasti melibatkan banyak pihak.

    “Jadi tidak ada yang baru dari itu, dan memang terkait dengan insiden yang terakhir, kita dalam proses melakukan konfirmasi lebih lanjut,” ucap Roy.

    “Kita tidak bisa melakukan hanya self-proclaim, demikian pihak lain tidak bisa melakukan self-proclaim,” tambahnya.

    Roy mengatakan dalam peristiwa ini dialog antar-pihak haruslah dilakukan. Menurutnya, ada banyak cara diplomatik untuk mengatasi masalah tersebut.

    3 Kali Usir Kapal Penjaga Pantai China

    Sebelumnya, Bakamla RI telah mengusir kapal penjaga pantai China dari perairan Natuna Utara yang berbatasan dengan Luat China Selatan. Ini adalah yang ketiga kalinya kapal China diusir dari wilayah yurisdiksi Indonesia.

    Dilansir AFP, Sabtu (26/10) ini adalah langkah terbaru oleh negara Asia Tenggara itu terhadap tindakan Beijing di jalur air strategis tersebut.

    “China Coast Guard-5402 (CCG-5402) kembali memasuki yurisdiksi Indonesia pada hari Jumat,” kata Badan Keamanan Laut Indonesia dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.

    Kapal yang sama pertama kali memasuki perairan yang disengketakan pada hari Senin dan sekali lagi pada hari Rabu. Kapal patroli Indonesia mengusirnya pada kedua kesempatan.

    Ditambahkan pula bahwa kapal China pada hari Senin telah mengganggu survei yang sedang dilakukan oleh perusahaan minyak milik negara, PT Pertamina. Ketika dihubungi oleh kapal Indonesia, penjaga pantai China mengatakan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi Beijing.

    (ial/fas)

  • Kemlu pastikan tidak ada WNI terdampak konflik di Timur Tengah

    Kemlu pastikan tidak ada WNI terdampak konflik di Timur Tengah

    ANTARA – Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak konflik di Timur Tengah, pasca serangan Israel ke Iran dan Lebanon pada 26 dan 27 Oktober 2024 lalu. 
    (Sanya Dinda Susanti/Rizky Bagus Dhermawan/I Gusti Agung Ayu N)

  • Ini Agenda Prabowo Pekan Depan: Ketemu PM Singapura, Hadiri APEC & G20

    Ini Agenda Prabowo Pekan Depan: Ketemu PM Singapura, Hadiri APEC & G20

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong di Indonesia pada Rabu, 6 November mendatang. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.

    “Bapak Presiden akan menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura yang akan datang ke Indonesia. Ini akan diawali dengan pertemuan pada tingkat Menteri Luar Negeri sehari sebelumnya pada 5 November,” kata Juru Bicara Kemlu Roy Soemirat dalam press briefing Kamis (31/10/2024).

    Roy menyebut akan ada banyak isu yang dibahas. Di mana isu-isu ini menjadi kepentingan, perhatian, dan prioritas bersama kedua negara serta ASEAN dalam pertemuan Prabowo dan Wong mendatang.

    “Isu-isu yang akan dibahas tentunya saat ini masih terus dimatangan oleh kedua negara melalui berbagai kementerian lembaga terkait. Diharapkan pertemuan tersebut nantinya akan membuahkan hasil yang seluas-luas untuk kepentingan kedua negara,” ujarnya.

    Setelahnya, Prabowo akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri pertama kali pekan depan. Ia akan datang ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Peru dan KTT G20 di Brasil.

    “Saat ini Bapak Presiden sedang dijadwalkan untuk menghadiri pertemuan APEC di Peru dan KTT G20 di Rio de Janeiro, Brazil. Undangan sudah disampaikan kepada Bapak Presiden,” kata Roy.

    KTT APEC bakal diselenggarakan 13-16 November. KTT G20 digelar pada 18-19 November 2024.

    Roy menyebut Prabowo juga akan melakukan banyak rangkaian pertemuan bilateral dalam sela-sela acara APEC dan G20.

    “Pada kedua pertemuan tersebut, baik KTT APEC atau KTT G20, akan banyak rangkaian pertemuan bilateral yang saat ini sudah mulai dijadwalkan oleh negara-negara lain, terutama dengan Bapak Presiden,” katanya.

    Sementara itu, dari informasi yang beredar, Prabowo akan melakukan lawatan ke luar negeri mulai 8 November. Tak hanya Peru dan Brasil, Prabowo akan berkunjung ke China, Amerika Serikat (AS), Inggris.

    Terkait rencana kunjugan Prabowo ke negara-negara tersebut, Kemlu menyebut memang ada rencana tersebut tetapi masih dalam tahap perencanaan lebih lanjut.

    “Tentang adanya rencana kunjungan Presiden ke beberapa negara lain, dapat saya sampaikan bahwa memang pada saat ini masih harus dilakukan perencanaan lebih lanjut, sehingga pada saat ini kami tidak dalam posisi untuk memberikan informasi atau konfirmasi lebih lanjut,” pungkasnya.

    (sef/sef)

  • Kemlu Bagikan Pengalaman Indonesia Bangun Kolaborasi Multiagama

    Kemlu Bagikan Pengalaman Indonesia Bangun Kolaborasi Multiagama

    Jakarta, Gatra.com – Indonesia menjadi referensi dunia dalam membangun perdamaian dan harmoni di tengah bangsa yang sangat majemuk. Upaya tersebut tidak bisa dianggap remeh, namun harus senantiasa dipelihara dengan terus memperkuat pemahaman tentang literasi keagamaan lintas budaya dan kolaborasi multiagama di dalam masyarakat.

    Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-program Prioritas, Duta Besar Dian Triansyah Djani, dalam sesi penutupan Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri RI dan Institut Leimena pada Kamis, 11 Juli 2024.

    Dian membagikan pengalaman Indonesia dalam membangun kolaborasi multiagama di depan sekitar 160 peserta konferensi yang berasal dari dalam dan luar negeri terdiri dari pejabat lembaga pemerintahan negara lain, pemimpin organisasi internasional, pemuka agama, dan guru.

    Menurutnya, Indonesia dengan keberagaman agama dan budaya menjadi contoh nyata bangsa dimana komunitas agama dan etnik bisa hidup saling berdampingan dalam perdamaian dan harmoni. “Hal itu tidak bisa dianggap remeh, persatuan nasional dan kohesi sosial kita harus selalu dijaga lewat pembinaan literasi keagamaan lintas budaya dan kolaborasi multiagama di dalam masyarakat,” kata Dian.

    Dian mengingatkan situasi dunia saat ini diwarnai konflik bersenjata, politik yang terpolarisasi, dan krisis multifaset telah menjadi ancaman bagi kemanusiaan. Krisis-krisis tersebut seringkali diperburuk oleh penyalahgunaan teknologi digital yang baru, kecerdasan intelijen yang bias dan negatif, stigmatisasi, dan perpecahan yang semakin dalam di masyarakat.

    “Mempromosikan literasi keagamaan lintas budaya dan kolaborasi multiagama sangat penting untuk menciptakan dan membina masyarakat yang toleran dan damai, dimana nilai-nilai kasih sayang, empati, dan saling menghargai, dibagikan dan memandu kehidupan anggotanya,” ujarnya.

    Dian menegaskan upaya mempromosikan toleransi keagamaan menjadi salah satu prioritas utama Indonesia selama keanggotaan di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa. Indonesia sebagai bagian dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) adalah pengusul dua resolusi penting yaitu Resolusi 16/18 tentang pemberantasan intoleransi beragama dan kekerasan dan Resolusi 53/1 tentang pemberantasan kebencian agama. Kedua dokumen politik itu menekankan perlindungan kebebasan beragama dan kepercayaan sebagai hak asasi manusia (HAM) fundamental.

    Lebih lanjut, Resolusi 16/18 mempromosikan pendidikan dan dialog di antara individu yang berbeda agama dan keyakinan. Selain itu, komitmen kuat Indonesia dalam kolaborasi multiagama juga dilakukan lewat pelaksanaan Jakarta Plurilateral Dialogue tahun 2023 untuk mengarusutamakan Resolusi 16/18.

    “Itu artinya, Indonesia tidak hanya sekadar mempromosikan tapi mempraktikkan kolaborasi multiagama dalam diplomasi kita. Lewat kolaborasi ini, kami mengirimkan pesan penting ke dunia tentang kontribusi berharga dari kerja sama lintas agama dalam mewujudkan HAM, perdamaian, dan pembangunan,” ucap Dian.

    Konferensi Internasional LKLB berlangsung dua hari pada 10-11 Juli 2024 dibuka oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, serta dihadiri 22 perwakilan negara asing termasuk enam duta besar, yaitu Duta Besar Austria untuk Indonesia Thomas Loidl, Dubes Jordania untuk Indonesia dan ASEAN Sudqi Atallah Abd Alkader Al Omoush, Dubes Romania Dan Adrian Balanescu, Dubes Spanyol Francisco Aguilera Aranda, Dubes Uni Emirat Arab Abdulla Salem Al Dhaheri, dan Dubes Takhta Suci Vatikan untuk Republik Indonesia Mgr Piero Pioppo.

    14

  • Menteri PPMI ingin pelepasan PMI digelar di Istana

    Menteri PPMI ingin pelepasan PMI digelar di Istana

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menginginkan sekali-kali pelepasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) digelar di Istana Kepresidenan.

    Menurutnya hal itu akan menjadi pesan bahwa pemerintah yang merupakan simbol negara melindungi keberlangsungan PMI. Dia mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet untuk melaksanakan kegiatan itu yang rencananya akan digelar pada November 2024.

    “Saya itu punya mimpi. Karena kita selalu mengatakan bahwa PMI adalah penghasil pahlawan devisa. Sesekali pelepasan, pelepasan PMI yang ke Korea misalnya itu, itu dilepas di Istana, akhirnya mereka akan bangga,” kata Karding setelah rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah mendorong agar para pejuang devisa-devisa diberi pelindungan oleh negara secara manusiawi.

    Selain soal seremoni pelepasan, dia mengatakan pihaknya sedang menyusun program-program agar negara bisa hadir secara optimal bagi para PMI, salah satunya dengan membentuk tim gerak cepat.

    “Kita lagi menyusun program-program bagaimana prinsipnya kehadiran negara terhadap pekerja migran. Dan meminimalisir potensi-potensi eksploitasi, kekerasan, tindakan perdagangan orang,” kata dia.

    Di samping itu, menurut dia, Indonesia sudah memiliki hubungan bilateral yang baik mengenai urusan PMI dengan sejumlah negara, yakni Taiwan, Hong Kong, hingga Korea. Menurutnya Kementerian PPMI juga perlu memperbaiki hubungan bilateral terkait PMI dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Malaysia.

    Walaupun urusan pendampingan hukum untuk PMI merupakan kewenangan Kementerian Luar Negeri, dia pun memastikan bahwa Kementerian PPMI akan bertanggung jawab terhadap keberangkatan dan kepulangan seluruh PMI yang terdata maupun yang tidak.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • AS Kecam Serangan Mengerikan Israel di Gaza

    AS Kecam Serangan Mengerikan Israel di Gaza

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) mengutuk serangan Israel ke Kota Beit Lahiya di Gaza pada Selasa (29/10), dengan mengatakan pihaknya “sangat prihatin dengan jatuhnya korban sipil” menyusul laporan bahwa banyak anak-anak yang tewas dalam pemboman tersebut.

    “Ini adalah sebuah insiden yang mengerikan dengan hasil yang juga mengerikan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri (Deplu) AS, Matthew Miller, kepada para wartawan.

    Sedikitnya 93 orang tewas atau hilang akibat serangan tersebut, menurut petugas medis Palestina.

    Washington telah menghubungi pemerintah di Tel Aviv dan “menjelaskan bahwa kami ingin mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi,” kata Miller.

    Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh AS adalah “bagaimana Anda bisa mencapai sesuatu, yang menurut laporan, mengakibatkan puluhan anak tewas. Dan kami belum dapat jawaban dari pertanyaan itu,” menurut Miller.

    Miller menegaskan kembali seruan gencatan senjata di Gaza karena Israel “telah menghancurkan kemampuan militer Hamas.”

    “Sangatlah penting… bahwa Israel harus hati-hati dalam mencapai keberhasilan strategis yang lebih besar, dan bahwa (Israel) harus berpikir matang dalam menemukan cara untuk mengakhiri operasi ini dengan membawa pulang para sandera, memastikan keamanan mereka, dan tidak hanya melanjutkan konflik yang tak berujung yang terus berlanjut ini,” kata Miller.

    Pengacara HAM Israel mengecam keputusan pelarangan UNRWA

    “Ketika Israel menolak badan PBB yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan para pengungsi dan anak-anak mereka, maka Israel berkewajiban untuk menyediakan itu sendiri,” kata Michael Sfard kepada Emily Gordine dari DW.

    “Undang-undang di parlemen Israel kemarin, disahkan tanpa menetapkan pengganti UNRWA. Dan itu, tentu saja, akan menyebabkan bencana kemanusiaan.”

    Sfard juga menuduh Jerman sebagai “aktor utama” yang memungkinkan Israel untuk menghindari konsekuensi dari tindakannya ini, secara internasional.

    “Jerman mungkin adalah pendukung nomor satu, bersama dengan AS, tentu saja, dari pelanggaran-pelanggaran Israel terhadap hukum internasional,” katanya.

    “Jika ada negara lain yang melakukannya, katakanlah sebuah negara di Afrika, saya yakin Jerman akan berada di urutan teratas dari negara-negara yang akan menuntut untuk memberikan tekanan kepada negara itu, untuk mundur dari pelanggaran yang menghebohkan tersebut, tidak hanya terhadap konvensi dan hukum internasional, tetapi juga terhadap hak-hak orang yang tidak bersalah,” tambah Sfard.

    “Jika Jerman dan semua negara, tidak menerapkan standar yang sama terhadap Israel maka hal itu akan merusak seluruh gagasan hukum internasional.”

    Norwegia desak ICJ tinjau kewajiban Israel terhadap Palestina

    Norwegia mengatakan akan mengajukan resolusi ke Majelis Umum PBB yang meminta Mahkamah Internasional (ICJ) untuk kembali menegaskan tanggung jawab Israel dalam memberikan bantuan kepada warga Palestina.

    Perdana Menteri (PM) Norwegia Jonas Gahr Store mengatakan bahwa pemerintahnya “mendesak agar ICJ menyatakan kewajiban Israel untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina, yang diberikan oleh organisasi internasional, termasuk PBB, dan berbagai negara.”

    Langkah ini merupakan tanggapan atas keputusan Israel pada hari Senin (28/10), yang melarang beroperasinya badan bantuan PBB untuk Palestina, UNRWA, di wilayah konflik tersebut.

    “Kebijakan pemerintah Israel membuat warga Palestina semakin sulit untuk mengakses bantuan penyelamatan nyawa dan layanan dasar seperti perawatan kesehatan dan pendidikan,” tambah Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide.

    kp/ha/ (AFP, Reuters, AP)

    (ita/ita)

  • Israel Larang UNRWA, Arab Saudi Bilang Gini

    Israel Larang UNRWA, Arab Saudi Bilang Gini

    Riyadh –

    Pemerintah Arab Saudi mengutuk keras keputusan parlemen Israel untuk melarang badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi di Israel dan Yerusalem Timur yang diduduki. Riyadh menyebut larangan itu secara terang-terangan melanggar hukum internasional.

    Para anggota parlemen Israel, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (30/10/2024), dengan suara bulat meloloskan undang-undang (UU) yang melarang UNRWA untuk bekerja di area Israel dan Yerusalem Timur. UU ini menuai kritikan banyak pihak, termasuk Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu dekat Israel.

    Saudi, dalam pernyataannya, juga turut menyampaikan kecaman terhadap UU tersebut.

    “Langkah itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan pelanggaran langsung terhadap aturan legitimasi internasional, mengingat bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang sedang dihadapi saudara-saudara Palestina kita,” sebut Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya, seperti dikutip kantor berita Saudi Press Agency (SPA).

    Dalam pernyataannya, Saudi menegaskan penolakan terhadap praktik sistematis oleh Israel untuk menargetkan badan PBB dan organisasi kemanusiaannya. Riyadh menilai praktik semacam itu hanya menghambat upaya untuk mewujudkan perdamaian di kawasan.

    “Kerajaan (Saudi) menegaskan penolakan tegas terhadap praktik terus-menerus dan sistematis yang dilakukan otoritas pendudukan Israel dalam menargetkan badan-badan PBB dan organisasi bantuannya secara politik dan militer, yang merupakan bagian dari kegigihan dalam melakukan kejahatan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina dan penghapusan identitas Palestina, dan menghambat upaya untuk mencapai perdamaian yang komprehensif dan adil,” sebut Kementerian Luar Negeri Saudi.

    Lebih lanjut, Saudi menegaskan dukungan dan solidaritas untuk UNRWA dan misi kemanusiaannya bagi para pengungsi Palestina.

  • Harga Minyak Kembali Jatuh di Tengah Upaya Akhiri Perang di Lebanon

    Harga Minyak Kembali Jatuh di Tengah Upaya Akhiri Perang di Lebanon

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga minyak berakhir sedikit lebih rendah pada Selasa (29/10/2024), memperpanjang penurunan lebih dari 6% dari sesi sebelumnya, menyusul laporan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan mengadakan pertemuan untuk mencari solusi diplomatik terkait perang di Lebanon.

    Minyak mentah Brent turun 30 sen atau 0,4% menjadi US$ 71,12 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 17 sen atau 0,3% menjadi US$ 67,21 per barel.

    Dilansir dari Reuters, Netanyahu dijadwalkan bertemu dengan para menteri serta pejabat militer dan intelijen Israel untuk membahas upaya diplomasi terkait konflik di Lebanon. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menyatakan bahwa Iran akan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada sebagai respons atas serangan Israel.

    Selain itu, lemahnya permintaan minyak dari China, importir minyak terbesar dunia, terus membebani konsumsi dan menekan harga minyak global.

    CEO BP Murray Auchincloss mengungkapkan, permintaan diperkirakan akan pulih ke tingkat normal setelah Presiden China Xi Jinping meluncurkan kebijakan stimulus baru untuk ekonomi negaranya.

    Presiden Lipow Oil Associates Andrew Lipow menambahkan, pasar mencoba untuk melakukan pemulihan, tetapi tetap tertekan oleh lemahnya permintaan dari China dan kekhawatiran tentang peningkatan pasokan.

  • Jegal China, AS Berlakukan Pembatasan Investasi Teknologi AI dan Chip

    Jegal China, AS Berlakukan Pembatasan Investasi Teknologi AI dan Chip

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden AS, Joe Biden, menyelesaikan regulasi pembatasan investasi oleh individu dan perusahaan AS pada teknologi canggih di China, termasuk semikonduktor, komputasi kuantum, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

    Mengutip Bloomberg pada Selasa (29/10/2024), peraturan tersebut dikeluarkan setelah melalui pertimbangan selama lebih dari satu tahun. Regulasi itu melarang sejumlah investasi pada industri-industri tersebut dan mengharuskan pemerintah AS untuk diberitahu mengenai investasi lainnya. 

    Tujuan dari regulasi tersebut adalah untuk mencegah modal dan pengetahuan Amerika Serikat membantu China mengembangkan teknologi penting yang dapat memberi Beijing keunggulan militer. 

    “Investasi AS, termasuk manfaat tidak berwujud seperti bantuan manajerial dan akses terhadap investasi dan jaringan bakat yang sering kali menyertai aliran modal tersebut, tidak boleh digunakan untuk membantu negara-negara yang menjadi perhatian dalam mengembangkan kemampuan militer, intelijen, dan dunia maya mereka,” kata Paul Rosen, asisten Menteri Keuangan untuk keamanan investasi dalam siaran pers.

    Kerangka kerja final, yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari, sebagian besar sesuai dengan proposal yang diumumkan pada bulan Juni, dengan kejelasan tambahan mengenai parameter teknologi dari peraturan tersebut dan ekspektasi pemerintah AS seputar kepatuhan. 

    Misalnya, seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan, peraturan tersebut melarang investasi Amerika pada perusahaan-perusahaan China yang berfokus pada teknologi semikonduktor canggih. Namun, peraturan itu hanya mewajibkan pemberitahuan investasi pada perusahaan-perusahaan China yang berfokus pada apa yang disebut chip lama, yang merupakan komponen generasi lama yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan China. 

    AS sudah membatasi ekspor chip canggih ke Tiongkok, dan peraturan investasi dirancang untuk melengkapi pembatasan perdagangan yang sudah ada. 

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian ,mengatakan negaranya “sangat menyesalkan dan dengan tegas menolak” pembatasan yang dilakukan AS.

    China mengajukan keluhan diplomatik kepada AS mengenai masalah ini, kata Lin pada konferensi pers rutin di Beijing, dan akan melakukan apa yang diperlukan untuk secara tegas menjunjung tinggi hak dan kepentingan sah pihaknya.

    Sementara itu, peraturan seputar investasi AI bergantung pada kekuatan komputasi yang digunakan untuk melatih sistem AI tersebut, serta tujuan penggunaannya.

    Aturan tersebut melarang individu dan perusahaan Amerika memperoleh ekuitas di perusahaan AI China yang berfokus pada aplikasi militer; berinvestasi pada model AI dengan aplikasi lain dapat dikenakan larangan atau persyaratan pemberitahuan. 

    Terdapat pengecualian untuk kategori aliran modal tertentu, termasuk surat berharga yang diperdagangkan secara publik dan investasi mitra terbatas tertentu. Secara garis besar, kata pejabat itu, aturan tersebut dimaksudkan untuk menangkap pola investasi seperti yang diidentifikasi dalam laporan tahun 2023 dari Center for Security and Emerging Technology, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Washington. 

    Para peneliti menemukan bahwa orang Amerika berpartisipasi dalam 17% transaksi investasi global dengan perusahaan AI China antara tahun 2015 dan 2021. Dari kesepakatan tersebut, sekitar sembilan dari 10 berada pada tahap modal ventura.