Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Kementerian P2MI-Kemlu Bahas Tata Kelola hingga Perlindungan Pekerja Migran

    Kementerian P2MI-Kemlu Bahas Tata Kelola hingga Perlindungan Pekerja Migran

    Jakarta

    Kementerian Pelindungan Pekerjaan Migran Indonesia (P2MI) dan Kementerian Luar Negeri melakukan rapat koordinasi. Dua kementerian ini membahas tata kelola hingga perlindungan para pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

    Selepas rapat, Wamen Kementerian P2MI, Christina Aryani, menyebut perlu ada perbaikan terkait tata kelola penempatan PMI. Hal itu, kata dia, agar PMI ke depannya bisa berangkat ke luar negeri dengan cepat, mudah, dan aman.

    “Jadi kami membahas tentang beberapa hal, utamanya yang paling penting adalah soal pelindungan pekerjaan migran kita yang berangkat ke luar negeri. Tadi ada banyak sekali hal-hal yang kita bahas,” ujar Christina di kantor Kementerian P2MI, Jakarta Selatan, pada Jumat (22/11/2024).

    “Dan kami sepakat diperlukan perbaikan terkait dengan tata kelola penempatan PMI. Bagaimana PMI kita ke depannya bisa berangkat dengan mudah, dengan cepat, prosesnya singkat dan juga aman, itu yang paling penting. Itu satu hal,” sambungnya.

    Selain itu, dua kementerian tersebut akan membuat sistem untuk mengintegrasikan data para PMI. Sehingga, informasi WNI di luar negeri bisa lebih mudah dilacak jika terjadi masalah.

    “Dengan adanya integrasi sistem ini akan lebih mudah ketika ada pengaduan, misalnya ya terkait dengan permasalahan WNI di luar negeri. Itu bisa langsung ditindaklanjuti melalui sistem. Jadi udah tidak usah seperti hotline lagi, tapi melalui by system,” terang Christina.

    Sementara itu Wakil Menlu Negeri, Arrmanatha Nasir, menerangkan ada pembahasan kerja sama yang berkaitan dengan promosi serta peluang kerja PMI ke luar negeri. Dia menilai ada peluang kerja baru di negara maju yang tingkat kelahirannya menurun.

    “Dan yang tidak kalah penting adalah mencari peluang akses pasar baru. Di sini memang kalau kita lihat tadi kita bahas bagaimana birth rate di berbagai negara maju itu sekarang semakin kurun, sehingga mereka membutuhkan pekerja-pekerja migran,” jelas Arrmanatha.

    (lir/lir)

  • Usai Bertemu Raja Charles III, Prabowo Temui PM Inggris Keir Starmer di Downing Street
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        21 November 2024

    Usai Bertemu Raja Charles III, Prabowo Temui PM Inggris Keir Starmer di Downing Street Nasional 21 November 2024

    Usai Bertemu Raja Charles III, Prabowo Temui PM Inggris Keir Starmer di Downing Street
    Tim Redaksi
    LONDON, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris,
    Keir Starmer
    , di
    Downing Street
    , London, pada Kamis (21/11/2024).
    Pertemuan ini berlangsung setelah Prabowo mengunjungi Raja Charles III di Istana Buckingham pada pagi hari waktu setempat.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, iring-iringan mobil Prabowo tiba di depan Gerbang Utama Downing Street Nomor 10, kantor dan kediaman resmi Perdana Menteri, pada pukul 11.36 waktu Inggris.
    Iring-iringan tersebut didahului oleh dua polisi bermotor, diikuti oleh mobil Mercedes Maybach S-Class berwarna putih yang ditumpangi Prabowo.
    Setibanya di depan pintu utama kantor PM, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya keluar dari sisi kiri mobil terlebih dahulu, diikuti oleh Prabowo yang keluar dari pintu sebelah kanan.
    Prabowo tampak mengenakan mantel hangat berwarna biru tua dan peci hitam.
    Ia kemudian berjalan menuju pintu utama, di mana Keir Starmer sudah menunggu.
    Keduanya sempat bersalaman dan berpose untuk media yang menunggu di seberang pintu.
    Setelah itu, Prabowo dan Keir masuk ke dalam Downing Street menuju ruang utama.
    “Selamat datang. Sungguh luar biasa bisa menyambut Anda di sini. Memang benar kita bertemu awal minggu ini, tapi kedatangan Anda di sini di Downing Street adalah sebuah keistimewaan,” ucap Keir kepada Prabowo di dalam ruangan tersebut.
    “Terima kasih. Suatu kehormatan bagi saya, akhirnya, saya melihat bagian dalam Downing Street,” balas Prabowo.
    Setelah sesi foto bersama, keduanya melanjutkan ke ruangan lain untuk membahas sejumlah
    kerja sama bilateral
    .
    Prabowo meninggalkan Downing Street sekitar pukul 13.04 waktu Inggris, didampingi oleh PM Keir hingga masuk ke mobil.
    Dalam kesempatan ini, Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Direktur Jenderal Protokoler dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto.
    Usai pertemuan dengan PM Keir Starmer, Presiden Prabowo diagendakan untuk menghadiri acara CEO Roundtable Forum.
    Sebelumnya, Prabowo tiba di London pada Rabu (20/11/2024) untuk melanjutkan kunjungan kerjanya setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KJRI Hamburg Resmi Melayani Permohonan Paspor Elektronik – Espos.id

    KJRI Hamburg Resmi Melayani Permohonan Paspor Elektronik – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Felucia Sengky Ratna meresmikan layanan paspor elektronik di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hamburg, pada Kamis (19/11/2024). (Istimewa)

    Esposin, JERMAN – Warga Negara Indonesia (WNI) di Kota Hamburg dan sekitarnya kini lebih hemat waktu dan biaya untuk mengurus paspor elektronik (e-paspor). Pada Kamis (19/11/2024), Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Felucia Sengky Ratna meresmikan layanan paspor elektronik di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hamburg.

    KJRI Hamburg menjadi Perwakilan RI ketiga di Jerman yang melayani e-paspor setelah Kedutaan Besar RI di Berlin serta KJRI Frankfurt membuka layanan e-paspor pada Juli lalu. Saat ini, terdapat 22 Perwakilan RI di luar negeri yang sudah melayani permohonan paspor elektronik.

    Promosi
    Pengusaha Dimudahkan dengan Dana Cair Hingga 4 Kali Sehari di BRIMerchant

    Pada periode 1 Januari hingga 19 November 2024 tercatat sebanyak 15.493 paspor elektronik diterbitkan Perwakilan RI di luar negeri.

    Angka penerbitan e-paspor tertinggi ditorehkan oleh KBRI Singapura sebanyak 6.256 paspor, disusul oleh KBRI Seoul (Korea Selatan) sebanyak 2.776 paspor, kemudian KBRI Den Haag (Belanda) sebanyak 1.404 paspor, KBRI Tokyo sebanyak 1.260 paspor dan KJRI Sydney sebanyak 857 paspor.

    “Layanan paspor elektronik di Perwakilan RI mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat Indonesia di luar negeri. Dengan implementasi paspor elektronik di Perwakilan RI, WNI sudah tidak perlu pulang ke Tanah Air untuk melakukan penggantian e-paspor. Kami berupaya agar jangan sampai WNI di luar negeri merasa dinomor duakan karena akses pelayanan publik yang sulit,” ujar Sengky.

    Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Felucia Sengky Ratna meresmikan layanan paspor elektronik di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hamburg, pada Kamis (19/11/2024). (Istimewa)

     

    Jumlah WNI di wilayah kerja KJRI Hamburg sebanyak 6.718 orang dengan sebaran WNI tersebut terkonsentrasi di wilayah Hamburg dan Niedersachsen sekitar 2.500 orang tiap provinsinya.

    Selebihnya, WNI berdomisili di wilayah Bremen dan Schleiswig Holstein. Latar belakang WNI di wilayah kerja KJRI Hamburg antara lain pengusaha, karyawan profesional, mahasiswa, pelajar, dan suami/istri warga negara Jerman.

    Paspor elektronik dilengkapi dengan teknologi chip untuk penyimpanan data biometrik yang memberikan perlindungan maksimal terhadap data pribadi sehingga memberikan rasa aman kepada pemegang paspor. Fitur keamanan ini juga memudahkan WNI di luar negeri yang sering bepergian (frequent travelers) dalam rangka bekerja atau bisnis. Mereka bisa melewati pemeriksaan keimigrasian otomatis dan lebih percaya diri saat mengajukan permohonan visa.

    Dalam acara tersebut, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian melakukan penyerahan paspor elektronik terbitan KJRI Hamburg pertama kepada dua orang WNI yakni Konsul Jenderal RI untuk Hamburg, Renata Siagian dan perwakilan WNI di Hamburg, Melissa. Acara peresmian juga dihadiri oleh perwakilan pelajar Indonesia di kota Hamburg.

    “Peluncuran layanan paspor elektronik di KJRI Hamburg merupakan wujud sinergi antara Ditjen Imigrasi dengan Kementerian Luar Negeri. Implementasi paspor elektronik adalah salah satu wujud komitmen Pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik,” pungkas Sengky.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Pemerintah upayakan pulangkan WNI di luar negeri terlibat judi daring

    Pemerintah upayakan pulangkan WNI di luar negeri terlibat judi daring

    Yang utama adalah yang sudah terlanjur di sana bagaimana segera untuk kita pulangkan ke Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah tengah berupaya memulangkan warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja pada bidang terkait judi online atau daring di luar negeri.

    Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmadi Tawalla, mengenai adanya WNI yang diiming-iming pendapatan besar ke luar negeri, namun malah menjadi admin judi daring.

    “Yang utama adalah yang sudah terlanjur di sana bagaimana segera untuk kita pulangkan ke Indonesia,” kata Dzulfikar di Jakarta, Kamis.

    Dzulfikar mengatakan pihaknya sejak hari pertama bekerja sudah sangat intensif berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Kementerian Luar Negeri setempat atas persoalan tersebut.

    “Paling banyak laporan itu (dari) Kamboja dan Myanmar,” ucap Dzulfikar.

    Dia mengatakan warga negara Indonesia yang bekerja pada bidang terkait judi daring di luar negeri, rata-rata berangkat secara ilegal.

    Pemerintah baru mengetahui keberadaan para WNI itu ketika para WNI melakukan kontak ke Indonesia.

    Menurut Dzulfikar, para WNI itu banyak yang ditahan dokumen atau alat komunikasi nya oleh pihak pemberi kerja.

    “Sehingga ruang untuk berkomunikasi dengan mereka itu sangat sempit, sangat sedikit,” jelas Dzulfikar.

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Andi Firdaus
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • BNI perluas layanan diaspora di Belanda lewat implementasi KMILN

    BNI perluas layanan diaspora di Belanda lewat implementasi KMILN

    Dengan adanya kerja sama BNI dan Kemlu ini, Diaspora semakin dapat menikmati berbagai fasilitas perbankan yang dibutuhkan

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperluas layanan keuangan bagi diaspora Indonesia di Belanda melalui implementasi Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN).

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan implementasi KMILN memungkinkan diaspora, termasuk yang berstatus warga negara asing (WNA), untuk membuka rekening Diaspora Saving serta memanfaatkan layanan perbankan lainnya.

    Implementasi itu pun turut melibatkan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri.

    “Dengan adanya kerja sama BNI dan Kemlu ini, Diaspora semakin dapat menikmati berbagai fasilitas perbankan yang dibutuhkan,” kata Okki.

    Selain memiliki rekening Diaspora Saving, mereka juga dapat memperoleh fasilitas perbankan lainnya berupa pinjaman Diaspora Loan dan produk investasi Diaspora Invest dengan tingkat return yang optimal.

    Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Siti Nugraha Maulidiah menyoroti pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk meningkatkan manfaat layanan KMILN bagi diaspora.

    “Kami akan terus meningkatkan kerja sama dengan seluruh pihak terkait untuk memberikan layanan dan manfaat terbaik bagi pemegang KMILN,” ujarnya.

    Untuk diketahui, BNI telah memiliki sembilan Kantor Luar Negeri (KLN) di kota-kota strategis dunia, termasuk Singapura, Hong Kong, Tokyo, Osaka, Seoul, New York, London, Amsterdam dan Sydney.

    Kehadiran kantor cabang ini memungkinkan BNI memberikan pelayanan perbankan yang lebih dekat dan relevan dengan kebutuhan diaspora Indonesia.

    Adapun Implementasi KMILN juga sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo yang berfokus pada reformasi hukum dan pemberdayaan diaspora. Program ini bertujuan untuk memperluas akses dan fasilitas diaspora dalam mendukung kepentingan nasional.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pernyataan Prabowo-Xi Jinping soal LCS Picu Kontroversi, Dubes AS Buka Suara

    Pernyataan Prabowo-Xi Jinping soal LCS Picu Kontroversi, Dubes AS Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir buka suara terkait pernyataan bersama Indonesia dan China, yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping, mengenai pengembangan wilayah yang diperebutkan di Laut China Selatan (LCS) atau Laut Natuna Utara.

    Lakhdhir mengatakan, AS mendukung Indonesia dan negara-negara tetangganya untuk membahas persoalan Laut China Selatan sesuai dengan hukum internasional yang tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS pada 1982.

    “Semua diskusi, baik itu dengan Indonesia atau tetangga-tetangga Indonesia, harus didasarkan pada hukum internasional UNCLOS. Itulah komitmen kami kepada Indonesia,” kata Lakhdhir pada Press Briefing di Kantor Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, Jakarta pada Rabu (20/11/2024).

    Lakhdhir melanjutkan, Laut China Selatan juga menjadi salah satu topik pembahasan saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Gedung Putih belum lama ini.

    Pada pertemuan itu, Presiden AS, Joe Biden, serta pejabat senior lainnya di Washington D.C. menyampaikan komitmen untuk mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

    “Kami juga mendukung kedaulatan Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif [ZEE],” tambahnya.

    Sementara itu, melalui pernyataan bersama antara Presiden Biden dan Presiden Prabowo usai pertemuannya di Gedung Putih, kedua pemimpin negara menggarisbawahi dukungan mereka yang tak tergoyahkan untuk menegakkan kebebasan navigasi dan penerbangan serta penghormatan terhadap hak kedaulatan dan yurisdiksi negara-negara pantai atas zona ekonomi eksklusif mereka sesuai dengan hukum laut internasional, sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hukum PBB tahun 1982. Laut (UNCLOS). 

    AS dan Indonesia juga mengakui pentingnya implementasi Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan tahun 2002 secara penuh dan efektif dan menyatakan dukungan terhadap upaya Asean untuk mengembangkan Kode Etik yang efektif dan substantif di Laut China Selatan. yang mematuhi hukum internasional, khususnya UNCLOS, dan menghormati hak dan kepentingan pihak ketiga. 

    Sebelumnya, Indonesia membantah pihaknya secara efektif mengakui klaim China yang disengketakan di Laut China Selatan setelah pernyataan bersama dengan Beijing mengenai pengembangan wilayah yang diperebutkan mendapat kecaman keras. 

    Dikutip dari Bloomberg, kehebohan ini muncul setelah China mengeluarkan pernyataan bersama selama kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing baru-baru ini yang menyebutkan kedua negara sepakat untuk berkolaborasi dalam inisiatif maritim dan mencapai pemahaman bersama mengenai pembangunan bersama di bidang-bidang yang memiliki klaim yang tumpang tindih. 

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam keterangan resminya mengatakan pernyataan tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengakuan atas klaim kontroversial “sembilan garis putus-putus” atau nine dash line yang dilakukan China. 

    Kerja sama ini tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim ‘9-Dash-Lines’. Indonesia menegaskan kembali posisinya selama ini bahwa klaim tersebut tidak memiliki basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Dengan demikian, kerja sama tersebut tidak berdampak pada kedaulatan, hak berdaulat, maupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara,” jelas Kemlu.

  • Putin Setujui Dekrit Penggunaan Senjata Nuklir, China Serukan Ini!

    Putin Setujui Dekrit Penggunaan Senjata Nuklir, China Serukan Ini!

    Beijing

    Otoritas China turut mengomentari langkah terbaru Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyetujui perubahan doktrin nuklir negaranya, saat ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengizinkan Ukraina menyerang Moskow dengan rudal jarak jauh pasokan negara-negara Barat.

    Kementerian Luar Negeri China, seperti dilansir AFP, Rabu (20/11/2024), menyerukan semua pihak untuk “tenang” dan “menahan diri” usai Putin, pada Selasa (19/11) waktu setempat, menandatangani dekrit yang menurunkan ambang batas penggunaan senjata nuklir Rusia.

    “Dalam situasi saat ini, semua pihak harus tetap tenang dan menahan diri, bekerja sama melalui dialog dan konsultasi untuk meredakan ketegangan dan mengurangi risiko strategis,” cetus juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, saat ditanya soal langkah terbaru Putin tersebut.

    “Sikap China yang mendorong semua pihak untuk meredakan ketegangan dan berkomitmen terhadap resolusi politik bagi krisis Ukraina tetap tidak berubah,” tegasnya.

    “China akan terus memainkan peran konstruktif dalam hal ini,” cetus Lin dalam pernyataannya.

    Rusia memberikan reaksi keras terhadap keputusan Biden, yang segera mengakhiri masa jabatannya, untuk mengubah kebijakan AS mengenai Ukraina dan mengizinkan Kyiv menggunakan rudal jarak jauh pasokan AS untuk menyerang lebih dalam ke wilayah Rusia.

    Putin, pada Selasa (19/11), menandatangani dekrit yang memungkinkan Moskow menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara non-nuklir, seperti Ukraina, jika negara itu melancarkan serangan konvensional dengan didukung oleh negara lainnya yang memiliki kekuatan nuklir.

    Saksikan juga video: Putin Umumkan Rusia akan Gelar Latihan Penggunaan Senjata Nuklir

  • Bilateral Prabowo-Macron bahas kerja sama ekonomi dan alutsista

    Bilateral Prabowo-Macron bahas kerja sama ekonomi dan alutsista

    Tangkapan layar – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024). ANTARA/Andi Firdaus.

    Bilateral Prabowo-Macron bahas kerja sama ekonomi dan alutsista
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 20 November 2024 – 14:49 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron membahas seputar kerja sama Forum Ekonomi Indonesia-Prancis hingga pengadaan pesawat tempur dan kapal selam. Dilansir dari akun Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto, @prabowo, di Jakarta, Rabu, pertemuan dua Kepala Negara itu berlangsung di Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11) waktu setempat.

    “Perancis ya tentu ekonomi juga dibahas, kan kita ada bilateral Economic Forum Perancis-Indonesia. Pak Presiden Macron minta ini dilanjutkan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan bilateral tersebut.

    Dimuat dalam laman Kementerian Luar Negeri, Forum Bisnis Indonesia-Prancis 2024 diselenggarakan oleh KBRI Paris, Kamis (26/9), bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Prancis dan MEDEF Internasional. Forum tersebut berhasil mencatatkan hasil konkret dalam hubungan ekonomi kedua negara yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, BUMN, akademisi, dan sektor swasta.

    Forum itu menghasilkan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Pertamina NRE dan PT Pertamina Geothermal Energy dengan perusahaan Prancis, Genvia, khususnya dalam sektor-sektor ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti transisi energi dan pengembangan kota berkelanjutan.

    Dikatakan Airlangga, alutsista merupakan topik lain yang diangkat dalam pertemuan bilateral RI-Prancis. Dalam diskusi itu, Presiden Macron mengapresiasi rencana Indonesia untuk pengadaan peralatan militer, termasuk pesawat tempur jenis Rafale dan kerja sama pembuatan kapal selam.

    Namun, Airlangga tidak menyampaikan secara mendalam terkait capaian terbaru dari progres kerja sama di bidang pertanahan itu. Diberitakan sebelumnya, Indonesia-Prancis bekerja sama dalam pembuatan kapal selam Scorpène Evolved berteknologi tinggi dalam upaya memperkuat kemandirian industri maritim Indonesia.

    Di Indonesia, kerja sama itu melibatkan sumber daya manusia dari PT PAL Indonesia yang memperoleh transfer teknologi dari Prancis dalam memproduksi kapal selam di dalam negeri. Terkait pesawat tempur Rafale, Kementerian Pertahanan Indonesia telah menyelesaikan pembelian 42 unit jet tempur Rafale dari Dassault Aviation Prancis, dengan kontrak pembelian tahap ketiga untuk 18 unit.

    Indonesia juga telah menyelesaikan kontrak pengadaan tahap pertama dan kedua pada 2022 dan 2023, masing-masing untuk enam dan 18 unit. Pesawat Rafale pertama dijadwalkan tiba di Indonesia pada awal 2026.
     

    Sumber : Antara

  • Qatar Bicara Soal Kantor Politik Hamas di Doha Belum Tutup Permanen

    Qatar Bicara Soal Kantor Politik Hamas di Doha Belum Tutup Permanen

    Doha

    Otoritas Qatar mengungkapkan bahwa para pemimpin Hamas saat ini sedang tidak berada di Doha, ibu kota Qatar. Namun, ditegaskan bahwa kantor biro politik Hamas yang ada di Doha belum ditutup secara permanen.

    Awal bulan ini, seorang pejabat Amerika Serikat (AS) yang enggan disebut namanya, yang dikutip Reuters, mengatakan bahwa Washington telah meminta Qatar untuk mengusir Hamas dari negaranya, dan Doha telah menyampaikan pesan itu kepada Hamas.

    Otoritas Qatar sebelumnya membantah laporan yang menyebut pihaknya telah meminta Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, untuk segera meninggalkan negara tersebut.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, dalam pernyataan terbaru seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (20/11/2024), mengatakan bahwa kantor biro politik Hamas didirikan untuk memfasilitasi upaya mediasi dalam mengakhiri perang di Jalur Gaza.

    “Tentunya, jika tidak ada proses mediasi, maka kantor itu sendiri tidak memiliki fungsi apa pun selain menjadi bagian dari proses tersebut,” jelas Al-Ansari.

    Namun, dia juga mengungkapkan bahwa para pemimpin Hamas saat ini sedang tidak berada di Doha.

    “Para pemimpin Hamas yang berada dalam tim perundingan sekarang tidak berada di Doha. Seperti yang Anda ketahui, mereka berpindah antar ibu kota yang berbeda-beda,” ucap Al-Ansari dalam pernyataannya.

  • G20 Brasil: RI CS Jadi Primadona-Kembalinya Trump

    G20 Brasil: RI CS Jadi Primadona-Kembalinya Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Para pemimpin dari negara anggota Kelompok 20 (G20) resmi bertemu di Museum Seni Modern Rio de Janeiro, Brasil pada Senin (18/11/2024) waktu setempat untuk KTT dua hari membahas agenda yang menyoroti perubahan tatanan global sebelum Presiden terpilih AS Donald Trump kembali berkuasa pada Januari 2025.

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva membuka pertemuan puncak tersebut pada Senin dengan peluncuran aliansi global untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan, dengan dukungan dari lebih dari 80 negara, bersama dengan bank-bank multilateral dan lembaga-lembaga filantropi besar.

    “Kelaparan dan kemiskinan bukanlah hasil dari kelangkaan atau fenomena alam … itu adalah hasil dari keputusan politik,” kata Lula, yang lahir dalam kemiskinan dan memasuki dunia politik dengan mengorganisasikan serikat pekerja logam, seperti dikutip Reuters pada Selasa (19/11/2024).

    “Di dunia yang menghasilkan hampir enam miliar ton makanan per tahun, ini tidak dapat diterima,” katanya.

    Pejabat Brasil menyadari bahwa agenda mereka untuk G20 – yang difokuskan pada pembangunan berkelanjutan, mengenakan pajak kepada orang superkaya, dan mereformasi tata kelola global – bisa kehilangan momentum ketika Trump mulai mendiktekan prioritas global dari Gedung Putih.

    Para pemimpin juga membahas tentang perdagangan, perubahan iklim, dan keamanan internasional akan berbenturan dengan perubahan kebijakan AS yang tajam yang dijanjikan Trump saat menjabat, mulai dari tarif hingga janji solusi yang dinegosiasikan untuk perang di Ukraina.

    Namun, para pemimpin mengakui bahwa agenda G20, yang ditetapkan oleh ketua tahun ini Brasil dan diperkuat oleh tuan rumah tahun 2025 Afrika Selatan, telah mendorong percakapan di luar zona nyaman tradisional negara-negara Barat.

    “Kita tengah mengalami perubahan besar dalam struktur global,” kata Kanselir Jerman Olaf Scholz di sela-sela pertemuan puncak, mencatat semakin besarnya pengaruh negara-negara ekonomi berkembang utama.

    “Negara-negara ini ingin menyampaikan pendapat mereka. Dan mereka tidak akan lagi menerima bahwa semuanya akan terus seperti yang telah terjadi selama beberapa dekade.”

    Presiden China Xi Jinping memanfaatkan kesempatan itu untuk mengumumkan serangkaian langkah yang dirancang untuk mendukung ekonomi berkembang di “Global Selatan,” mulai dari kerja sama ilmiah dengan Brasil dan negara-negara Afrika hingga menurunkan hambatan perdagangan bagi negara-negara yang kurang berkembang.

    Xi juga telah memuji-muji keunggulan ekonomi China, termasuk Belt & Road Initiative yang dibanggakan yang meresmikan pelabuhan laut dalam yang besar di Peru minggu lalu.

    Brasil sejauh ini menolak untuk bergabung dengan inisiatif infrastruktur global, tetapi harapan tinggi untuk kemitraan industri lainnya ketika Xi mengakhiri kunjungannya di negara itu dengan kunjungan kenegaraan di Brasilia pada Rabu.

    Keputusan Brasil untuk tidak bergabung merupakan “pukulan besar bagi hubungan,” kata Li Xing, profesor di Institut Strategi Internasional Guangdong, yang berafiliasi dengan Kementerian Luar Negeri China. “China sangat kecewa,” katanya.

    Pembicaraan perdagangan di sekitar G20 akan dipicu oleh kekhawatiran akan meningkatnya perang dagang AS-China. Diketahui Trump berencana untuk mengenakan tarif impor dari Tiongkok dan negara-negara lain.

    Semangat Trump untuk memangkas pajak akan menambah hambatan bagi usulan untuk mengenakan pajak kepada orang-orang superkaya.

    Sekutu terbaru Trump di Amerika Latin, Presiden Argentina yang menganut paham libertarian Javier Milei, telah menarik garis merah dalam masalah ini. Para negosiator Argentina menolak untuk menyetujui penyebutan isu tersebut dalam komunike bersama KTT tersebut, menurut para diplomat.

    (luc/luc)