Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Ekspansi BNI ke Belanda diharapkan berdampak positif ke kinerja bank

    Ekspansi BNI ke Belanda diharapkan berdampak positif ke kinerja bank

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulistyo. ANTARA/HO-BNI

    Ekspansi BNI ke Belanda diharapkan berdampak positif ke kinerja bank
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 01 Desember 2024 – 11:29 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulistyo mengatakan ekspansi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk BNI ke Belanda diharapkan dapat berdampak positif terhadap kinerja bank, terutama terhadap performa bisnis di luar negeri.

    “Untuk BNI khususnya, beberapa waktu lalu kita kunjungan ke luar negeri dan melihat ekspansi BNI waktu itu di Belanda. Kita harapkan growth-nya semakin baik di luar negeri,” kata Adi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

    Lebih lanjut, kehadiran BNI di Belanda tidak hanya diharapkan untuk berkontribusi pada kinerja perusahaan, tetapi juga bisa memberikan pelayanan terbaik kepada diaspora Indonesia dalam memperoleh akses perbankan.

    “Bisa memberikan layanan ke diaspora yang ada di sana,” sambung dia.

    Di Belanda, BNI hadir lewat Kantor Luar Negeri (KLN) Amsterdam yang mewadahi layanan perbankan untuk sekitar 2 juta diaspora Indonesia di negeri tersebut.

    BNI Amsterdam pun turut melayani pengusaha diaspora yang ingin mengembangkan bisnisnya di luar negeri. Salah satu komitmennya adalah dengan aktif menyalurkan Diaspora Loan yang ke depannya akan terus ditingkatkan.

    Debitur Diaspora Loan BNI di Belanda didominasi oleh usaha kuliner Indonesia. Selain memberikan pembiayaan, BNI juga mengintegrasikan Diaspora Loan dengan program Xpora. Hal ini bertujuan untuk mempermudah restoran-restoran tersebut dalam mendapatkan bahan baku dan menu sampingan dari Indonesia.

    Baru-baru ini, BNI juga terlibat dalam sosialisasi Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN), bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Implementasi KMILN memungkinkan diaspora, termasuk yang berstatus warga negara asing (WNA), untuk membuka rekening Diaspora Saving serta memanfaatkan layanan perbankan lainnya.

    Kerja sama itu terjalin melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu pada 27 Agustus 2024.

    Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda Mayerfas menilai dukungan BNI terhadap program KMILN mempertegas perannya sebagai bank global.

    Sumber : Antara

  • Kemenlu Bawa Pulang 21 WNI Korban TPPO, Dipaksa Jadi Operator Judol di Myanmar

    Kemenlu Bawa Pulang 21 WNI Korban TPPO, Dipaksa Jadi Operator Judol di Myanmar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia telah membawa pulang 21 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan orang (TPPO) di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar. WNI tersebut dipaksa menjadi operator penipuan daring hingga judi online. 

    Adapun, para korban diketahui berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Barat.

    WNI tersebut difasilitasi pembebasannya oleh Kementerian Luar Negeri dan telah tiba di Indonesia pada Jumat, (30/11/2024) menggunakan penerbangan Air Asia QZ 257 rute Bangkok-Jakarta dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 22.10 WIB. 

    Kemlu membeberkan, mula nya 21 WNI yang menjadi korban tersebut direkrut untuk bekerja di Thailand pada periode Maret-Juli 2024. Kendati demikian, korban justru sampai di lokasi yang berbeda dalam kondisi disekap dan dipaksa bekerja menjadi admin scam online dan judol. 

    “Dalam kurun waktu tersebut, mereka juga mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik,” kata Kemlu, dikutip dari siaran pers resminya, Sabtu (30/11/2024). 

    Sebelumnya, pihak Kemlu telah menerima pengaduan kasus 21 WNI pertama kali pada Agustus 2024. Dalam hal ini, Kemlu berkoordinasi dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok untuk berupaya melakukan pembebasan melalui kerja sama erat dengan otoritas terkait di Myanmar dan Thailand. 

    Beberapa langkah yang ditempuh yakni pengiriman nota diplomatik kepada Pemerintah Myanmar, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian Myanmar, Pertemuan dengan otoritas setempat dan komunikasi intensif dengan jejaring lokal di Myawaddy. 

    “Kemlu juga mendorong kerja sama bilateral dan regional untuk memastikan keselamatan para korban,” lanjut keterangan Kemlu. 

    Pada 15 Oktober 2024 lalu, 21 WNI tersebut berhasil bebas dan dibawa ke Thailand melalui jalur darat. Setibanya di Thailand, mereka menjalani proses screening melalui National Referral Mechanism (NRM) yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Thailand. 

    Pada pertengahan November, hasil proses tersebut menyatakan bahwa mereka memenuhi kriteria sebagai korban TPPO, memungkinkan mereka untuk dipulangkan ke Indonesia dengan pembiayaan negara.

    Sebagai informasi, sejak 2020 hingga November 2024, Kemlu bersama Perwakilan RI telah menyelesaikan 5.118 kasus online scam yang tersebar di sembilan negara.

    Secara khusus untuk kasus di Myanmar, sejak 2023, Kemlu telah berhasil menyelesaikan 196 kasus WNI yang terjebak dalam perusahaan online scam di wilayah konflik Myawaddy. Namun, kasus baru terus bermunculan. Hingga saat ini, masih terdapat 129 kasus serupa yang tengah diupayakan penyelesaiannya.

  • 21 WNI Korban Perdagangan Orang Dipulangkan dari Myanmar Nasional 30 November 2024

    21 WNI Korban Perdagangan Orang Dipulangkan dari Myanmar Nasional 30 November 2024

    21 WNI Korban Perdagangan Orang Dipulangkan dari Myanmar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Luar Negeri kembali memulangkan sebanyak 21 warga negara Indonesia (
    WNI
    ) yang menjadi korban perdagangan orang (TPPO) di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar.
    Pemulangan dilakukan bersama KBRI Yangon dan KBRI Bangkok.
    Dikutip dari siaran pers Kementerian Luar Negeri, 21 WNI tersebut tiba di Tanah Air pada Jumat malam (29/11/2024) menggunakan penerbangan Air Asia QZ 257 rute Bangkok–Jakarta. Mereka mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 22.10 WIB.
    Kemenlu
    menjelaskan, awalnya para korban direkrut dengan janji pekerjaan di Thailand antara Maret hingga Juli 2024.
    Namun, sesampainya di lokasi, mereka disekap dan dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring (online scammer) dan judi daring di Myawaddy.
    “Dalam kurun waktu tersebut, mereka juga mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik,” tulis Kemenlu dalam keterangan resmi, Sabtu (30/11/2024).
    Kemenlu menjelaskan, pihaknya menerima pengaduan kasus 21 WNI pertama kali pada Agustus 2024.
    Segera setelah itu, Kemenlu berkoordinasi dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok untuk berbagai upaya pembebasan melalui kerja sama erat dengan otoritas terkait di Myanmar dan Thailand.
    Langkah-langkah yang ditempuh meliputi Pengiriman nota diplomatik kepada Pemerintah Myanmar, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian Myanmar, pertemuan dengan otoritas setempat dan komunikasi intensif dengan jejaring lokal di Myawaddy.
    “Kemenlu juga mendorong kerja sama bilateral dan regional untuk memastikan keselamatan para korban,” ucap dia.
    Akhirnya pada 15 Oktober 2024, 21 WNI ini berhasil bebas dan dibawa ke Thailand melalui jalur darat.
    Setibanya di Thailand, mereka menjalani proses screening melalui National Referral Mechanism (NRM) yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Thailand.
    “Pada pertengahan November, hasil proses tersebut menyatakan bahwa mereka memenuhi kriteria sebagai korban TPPO, memungkinkan mereka untuk dipulangkan ke Indonesia dengan pembiayaan negara,” jelas Kemenlu.
    Setibanya di Indonesia, para korban langsung diserahterimakan kepada Kementerian Sosial untuk mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi lebih lanjut.
    “Para korban diketahui berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Barat,” jelasnya.
    Sebagai informasi, Kemenlu bersama Perwakilan RI telah menyelesaikan 5.118 kasus online scam yang tersebar di sembilan negara sejak 2020 hingga November 2024.
    Secara khusus untuk kasus di Myanmar, Kemlu telah menyelesaikan 196 kasus WNI yang terjebak dalam perusahaan online scam di wilayah konflik Myawaddy sejak tahun 2023.
    Namun, kasus baru terus bermunculan. Hingga saat ini, masih terdapat 129 kasus serupa yang tengah diupayakan penyelesaiannya.
    Oleh karenanya, Kementerian Luar Negeri kembali mengimbau seluruh WNI untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama di kawasan Asia Tenggara.
    Selalu pastikan kebenaran lowongan pekerjaan yang diterima melalui instansi resmi dan hanya berangkat bekerja ke luar negeri sesuai prosedur yang berlaku untuk menghindari risiko menjadi korban TPPO atau kerja paksa.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 21 WNI Dipaksa Jadi Admin Judol di Myanmar, Pemerintah Bawa Pulang

    21 WNI Dipaksa Jadi Admin Judol di Myanmar, Pemerintah Bawa Pulang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 21 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban perdagangan orang (TPPO) di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar. Para WNI tersebut tiba di Tanah Air pada Jumat malam (29/11) menggunakan penerbangan Air Asia QZ 257 rute Bangkok-Jakarta dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 22.10 WIB.

    “Awalnya para korban direkrut dengan janji pekerjaan di Thailand antara Maret hingga Juli 2024. Namun, sesampainya di lokasi, mereka disekap dan dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring (online scammer) dan judi daring di Myawaddy. Dalam kurun waktu tersebut, mereka juga mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik,” tulis Kemlu di situs resminya dikutip Sabtu (30/11/2024).

    Kemlu menerima pengaduan kasus 21 WNI ini pertama kali pada Agustus 2024. Setelah itu, Kemlu berkoordinasi dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok untuk berbagai upaya pembebasan melalui kerja sama erat dengan otoritas terkait di Myanmar dan Thailand.

    Langkah-langkah yang ditempuh meliputi Pengiriman nota diplomatik kepada Pemerintah Myanmar, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian Myanmar, Pertemuan dengan otoritas setempat dan komunikasi intensif dengan jejaring lokal di Myawaddy. Kemlu juga mendorong kerja sama bilateral dan regional untuk memastikan keselamatan para korban.

    “Akhirnya pada 15 Oktober 2024, ke-21 WNI ini berhasil bebas dan dibawa ke Thailand melalui jalur darat. Setibanya di Thailand, mereka menjalani proses screening melalui National Referral Mechanism (NRM) yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Thailand,” tulis Kemlu.

    Pada pertengahan November, hasil proses tersebut menyatakan bahwa mereka memenuhi kriteria sebagai korban TPPO, memungkinkan mereka untuk dipulangkan ke Indonesia dengan pembiayaan negara.

    Setibanya di Indonesia, para korban langsung diserahterimakan kepada Kementerian Sosial untuk mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi lebih lanjut. Para korban diketahui berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Barat.

    Sejak 2020 hingga November 2024, Kemlu bersama Perwakilan RI telah menyelesaikan 5.118 kasus online scam yang tersebar di sembilan negara.

    Secara khusus untuk kasus di Myanmar, sejak 2023, Kemlu telah berhasil menyelesaikan 196 kasus WNI yang terjebak dalam perusahaan online scam di wilayah konflik Myawaddy. Namun, kasus baru terus bermunculan. Hingga saat ini, masih terdapat 129 kasus serupa yang tengah diupayakan penyelesaiannya.

    Kementerian Luar Negeri kembali mengimbau seluruh WNI untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama di kawasan Asia Tenggara. Selalu pastikan kebenaran lowongan pekerjaan yang diterima melalui instansi resmi dan hanya berangkat bekerja ke luar negeri sesuai prosedur yang berlaku untuk menghindari risiko menjadi korban TPPO atau kerja paksa.

    (fab/fab)

  • WNI Rampok dan Tusuk Lansia Jepang Buat Judi Online, Ini Kronologinya

    WNI Rampok dan Tusuk Lansia Jepang Buat Judi Online, Ini Kronologinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Yogi Ageng Prayogo (24) ditangkap di Kota Kakegawa, Jepang. Ia merupakan pelaku perampokan dan penusukan terhadap pasangan suami-istri lanjut usia. 

    Korban pasutri lansia tersebut masing-masing berumur 81 tahun dan 78 tahun. Keduanya mengalami luka parah dan harus dirawat di rumah sakit.

    Insiden ini telah dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Adapun uang hasil rampokan lansia tersebut digunakan Yogi untuk aktivitas judi online.

    “YAP melakukan perampokan untuk keperluan judi online,” kata Direktur Jenderal Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu Judha Nugraha, dikutip dari detikcom, Sabtu (30/11/2024).

    Judha menceritakan bahwa KBRI Tokyo menerima informasi soal penangkapan WNI bernama Yoga Ageng Prayogo dari Kepolisian Kakegawa pada 28 November 2024. Adapun penangkapan Yogi tertanggal 27 November 2024. 

    Menurut penuturan Judha, Yogi merupakan peserta magang di perusahaan bahan baku di Chihama. Yogi sudah berdomisili di Jepang selama 2 tahun.

    Polisi Kakegawa saat ini tengah melakukan investigasi terkait kasus ini. KBRI Tokyo akan melakukan pendampingan kekonsuleran sesuai dengan hukum setempat

    (fab/fab)

  • Turki Desak Serangan ke Suriah Diakhiri

    Turki Desak Serangan ke Suriah Diakhiri

    Jakarta –

    Turki menuntut diakhirinya serangan terhadap daerah kantong pemberontak Idlib di Suriah. Di mana, tempat itu menjadi tempat pesawat tempur Suriah dan Rusia dilaporkan melancarkan serangan udara.

    “Kami telah menekankan bahwa serangan-serangan ini harus diakhiri,” kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pesan di X, Sabtu (30/11/2024).

    Turki mengatakan serangan itu telah mengakibatkan eskalasi ketegangan yang tidak diinginkan.

    “Bentrokan baru-baru ini telah mengakibatkan eskalasi ketegangan yang tidak diinginkan di kawasan tersebut,” kata Turki.

    Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa serangan itu menghantam Idlib saat para jihadis dan sekutu yang didukung Turki melancarkan serangan ke kota kedua Suriah, Aleppo.

    Seperti diketahui, Rusia melancarkan serangan udara di kawasan bagian utara Suriah. Rusia dikabarkan membela pemerintahan Presiden Bashar Al Asssad dalam melawan kelompok pemberontak.

    Dilansir AFP, Jumat (29/11), serangan udara Rusia terjadi di pinggiran Aleppo pada Kamis (28/11) waktu setempat.

    Dilansir Reuters, kelompok pemberontak yang diperangi rezim Bashar Al Assad yang dibantu Rusia itu adalah kelompok bernama Hayat Tahrir Al Sham berideologi Islamis. Kelompok ini hendak menduduki wilayah barat daya Suriah yang dekat dengan perbatasan Turki. Upaya kelompok pemberontak tersebut adalah yang pertama setelah lima tahun.

    Hayat Tahrir Al Sham telah melancarkan belasan serangan ke kota dan desa-desa di kawasan barat daya Aleppo. Adapun pertikaian bersenjata yang melibatkan Rusia hari ini dilaporkan lebih besar dibanding Maret 2020 silam, saat Rusia dan Turki mengakhirinya dengan kesepakatan gencatan senjata. Dilaporkan Reuters, saat itu Rusia membela Assad dan Turki membela kelompok pemberontak.

    Dalam pernyataan pertamanya sejak operasi mendadak itu, tentara Suriah mengatakan telah mengalami kerugian besar. Tentara Suriah mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Rusia dan “pasukan sahabat” yang tidak disebutkan namanya untuk merebut kembali wilayah dan memulihkan situasi.

    (whn/whn)

  • Singapura Hukum Gantung Pria Iran Atas Perdagangan Narkoba

    Singapura Hukum Gantung Pria Iran Atas Perdagangan Narkoba

    Jakarta –

    Otoritas Singapura menghukum gantung seorang pria Singapura-Iran berusia 35 tahun atas kasus perdagangan narkoba. Ini merupakan eksekusi mati keempat dalam waktu kurang dari sebulan, meskipun Teheran telah meminta agar hukuman mati itu “ditinjau ulang”.

    Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan hukuman mati tidak memiliki efek jera yang terbukti, dan telah menyerukan agar hukuman itu dihapuskan. Namun, para pejabat Singapura bersikeras bahwa hukuman mati telah membantu menjadikan negara itu salah satu negara teraman di Asia.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (29/11/2024), Masoud Rahimi Mehrzad, warga negara Singapura yang lahir di negara-kota itu dari seorang ibu warga Singapura dan ayah warga Iran, dihukum mati pada tahun 2013 atas kasus perdagangan narkoba.

    Upaya banding terhadap hukuman dan vonisnya, serta petisi grasi dari presiden, telah ditolak. Setelah diberi tahu tentang hukuman gantungnya yang akan dilaksanakan, Masoud mengajukan banding pada menit-menit terakhir untuk menunda eksekusinya. Namun ditolak oleh Pengadilan Banding pada hari Kamis (28/11).

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi, yang menyebutnya sebagai “warga negara Iran”, juga telah mengimbau Menlu Singapura Vivian Balakrishnan pada hari Kamis, untuk membatalkan eksekusi mati tersebut.

    “Araghchi menyatakan rasa hormat Iran terhadap kerangka hukum Singapura, tetapi mengimbau otoritas Singapura untuk mempertimbangkan kembali eksekusi Masoud Rahimi, dengan menekankan pertimbangan kemanusiaan,” kata Kementerian Luar Negeri Iran di dalam postingan di media sosial X.

    Namun, Biro Narkotika Pusat Singapura (CNB) mengumumkan “hukuman mati yang dijatuhkan kepada Masoud Rahimi bin Mehrzad… dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024”.

  • Pemerintah Dibantu Rusia Vs Pemberontak Didukung Turki

    Pemerintah Dibantu Rusia Vs Pemberontak Didukung Turki

    Jakarta –

    Timur Tengah masih gelisah. Belum sembuh luka kemanusiaan di Gaza Palestina, kini konflik bersenjata Suriah malah bergejolak lagi. Begini gambaran peta pertikaian di Suriah.

    Dilansir AFP, Jumat (29/11/2024), Rusia menyerang kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS) di pinggiran Aleppo dan menewaskan 19 warga sipil?

    Lantas apa urusannya Rusia di negara Timur Tengah itu? Jadi, Rusia berposisi membantu rezim Presiden Bashar Al Assad yang sedang memerangi pemberontak. Salah satu pemberontak yang kini diperangi (lagi) adalah Hayat Tahrir Al Sham (Komite Pembebasan Syam) disingkat sebagai HTS.

    Rusia vs Turki di Suriah

    Konflik ini pecah sejak 2011. Saat itu, muncul protes-protes anti-pemerintahan Bashar Al Assad. Tahun itu adalah tahun Musim Semi Arab atau ‘Arab Spring’. Gara-gara pergolakan politik yang masif itu, muncullah konflik rumit, terbentuk kelompok-kelompok jihadis (demikian media Barat menuliskannya), dan akhirnya menarik tentara-tentara asing ke dalam konflik.

    Suriah dengan rezim resmi Presiden Bashar Al Assad adalah negara yang didominasi Syiah. Mereka tentu saja punya tentara reguler. Rezim ini didukung Rusia sejak 2015 dan sobat mereka juga, Iran. Kelompok politik bersenjata dari Lebanon, Hizbullah, juga mendukung Bashar Al Assad.

    Di sisi lain, kelompok-kelompok pemberontakan bersemi dan berkonsolidasi. Salah satunya adalah kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS) tadi. Kelompok ini berhaluan Sunni Islam. Kelompok ini didukung Turki, negara anggota NATO yang berbatasan dengan Suriah.

    Ditulis AFP, HTS dipimpin oleh mantan orang Al Qaeda cabang Suriah. Mereka menguasai bagian barat daya kota Idlib, serta sebagian kecil provinsi Hama dan Latakia dekat Aleppo. Bila dilihat di peta, letak Idlib (dan juga Aleppo) memang tidak terlalu jauh dengan perbatasan wilayah Turki.

    Pada Maret 2020, setelah serangan pemerintah Suriah ke Idlib, kesepakatan gencatan senjata tercapai untuk Suriah, diperantarai dua negara asing yang ikut konflik, yakni Turki dan Rusia.

    Total, sudah 500 ribu orang tewas akibat konflik Suriah. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan Koordinasi Kemanusiaan mengatakan sudah lebih dari 14.000 orang (setengahnya adalah anak-anak) terpaksa mengungsi akibat konflik kekerasan ini.

    Kini, konflik Suriah memanas lagi setelah sekian lama agak reda. Kelompok HTS atau Hayat Tahrir Al Sham (HTS) itu meluncurkan serangan mendadak ke Aleppo. Berdasarkan informasi Observatori Suriah untuk Kemanusiaan, angka kematian mencapai 182 orang, termasuk 102 petempur dari HTS.

    Perkembangan terbaru hari ini, HTS dan faksi-faksi sekutunya telah menutup jalan tol internasional Damaskus-Aleppo M5. Padahal, persimpangan jalan tol M5 dan M4 menghubungkan Ibu Kota Damaskus dengan kota pesisir Latakia dan kota Aleppo. Di Aleppo, situasi juga memanas. HTS melancarkan serangan duluan.

    Analis Nick Heras dari New Lines Institute for Strategy and Policy mengatakan pemberontak “berusaha mencegah kemungkinan kampanye militer Suriah di wilayah Aleppo, yang telah dipersiapkan oleh serangan udara pemerintah Rusia dan Suriah terhadap wilayah pemberontak”.

    Dengan bergabungnya beberapa faksi yang didukung Turki dalam serangan tersebut, ia mengatakan “Ankara (Turki) mengirim pesan kepada Damaskus dan Moskow untuk mundur dari upaya militer mereka di Suriah barat laut,” katanya.

    Iran (negara pendukung Presiden Suriah Bashar Al Ashad) menyatakan konflik ini merupakan bikinan Israel. Kabarnya, seorang jenderal Garda Revolusi Iran juga tewas di Suriah pada Kamis (28/11) kemarin, waktu setempat.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan serangan mematikan itu adalah “bagian dari rencana rezim jahat (Israel) dan Amerika Serikat”. Iran menyerukan “tindakan tegas dan terkoordinasi untuk mencegah penyebaran terorisme di kawasan”.

    (dnu/zap)

  • Rusia Kecam Usulan AS Pasok Senjata Nuklir ke Ukraina: Gila!

    Rusia Kecam Usulan AS Pasok Senjata Nuklir ke Ukraina: Gila!

    Moskow –

    Otoritas Rusia mengomentari usulan yang muncul di kalangan negara-negara Barat agar Amerika Serikat (AS) memasok senjata nuklir kepada Ukraina. Moskow menyebut gagasan semacam itu sebagai hal yang “gila”.

    Rusia juga mengatakan bahwa demi mencegah skenario semacam itu, merupakan salah satu alasan mengapa Moskow melancarkan invasi ke Ukraina.

    Laporan media terkemuka AS New York Times (NYT), seperti dilansir Reuters, Kamis (28/11/2024), menyebut beberapa pejabat negara Barat, yang tidak disebut namanya, telah menyarankan kepada Presiden Joe Biden untuk memasok senjata nuklir kepada Ukraina sebelum dia mengakhiri masa jabatannya.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam pernyataannya menegaskan bahwa menjadi kepentingan semua pemerintahan yang bertanggung jawab untuk memastikan skenario semacam itu tidak terjadi. Dia menyebut skenario seperti itu sama saja dengan “bunuh diri”.

    “Kami menganggap hal ini sebagai kegilaan,” ucap Zakharova ketika ditanya wartawan soal isu tersebut.

    “Ini benar-benar kegilaan yang disodorkan oleh pihak Barat kepada bagian tertentu dalam tatanan politik di Ukraina,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Zakharova menuduh Kyiv menggunakan isu tersebut, yang digambarkannya sebagai propaganda, untuk berupaya memeras lebih banyak bantuan dari negara-negara Barat.

    Lihat Video: Joe Biden Bakal Izinkan Ukraina Pakai Senjatanya AS

  • Rusia Sambut Baik Gencatan Senjata Israel-Hizbullah tapi Wanti-wanti Hal Ini

    Rusia Sambut Baik Gencatan Senjata Israel-Hizbullah tapi Wanti-wanti Hal Ini

    Moskow –

    Rusia menyambut baik gencatan senjata yang disepakati Israel dan Hizbullah, yang berlaku di Lebanon sejak Rabu (27/11) waktu setempat. Moskow menekankan pentingnya kesepakatan itu ditegakkan secara efektif agar gencatan senjata bisa terus berlangsung.

    “Moskow melihatnya secara positif,” ucap juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, kepada kantor berita Rusia ketika ditanya soal kesepakatan gencatan senjata di Lebanon, seperti dilansir AFP, Kamis (28/11/2024).

    “Penting bahwa implementasi kesepakatan ini sesuai dengan perjanjian yang telah dicapai,” ujarnya mengingatkan.

    Gencatan senjata yang mulai berlaku pada Rabu (27/11) pagi waktu setempat ini, akhirnya disepakati setelah hampir 14 bulan pertempuran antara Israel dan Hizbullah, yang didukung Iran, menewaskan ribuan orang di Lebanon dan memicu pengungsian massal di kedua sisi perbatasan.

    Kementerian Luar Negeri Rusia, dalam tanggapan terpisah, mengharapkan gencatan senjata itu bisa benar-benar mengakhiri rentetan kekerasan dan pertumpahan darah di Lebanon.

    “Kami menyambut baik setiap perjanjian, baik yang masih kemungkinan atau sudah disepakati, yang akan menghentikan spiral kekerasan, menghentikan pertumpahan darah di Lebanon… namun perjanjian tersebut harus benar-benar efektif,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova.