Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • AS Tegaskan Tak Akan Beri Senjata Nuklir ke Ukraina

    AS Tegaskan Tak Akan Beri Senjata Nuklir ke Ukraina

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) menyatakan pihaknya tidak sedang mempertimbangkan untuk memberikan senjata nuklir kepada Ukraina, yang terus memerangi invasi militer Rusia. Washington menegaskan tidak akan mengembalikan senjata nuklir yang telah diserahkan saat Uni Soviet runtuh kepada Kyiv lagi.

    Penegasan itu, seperti dilansir Reuters, Senin (2/12/2024), disampaikan oleh penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, dalam pernyataan terbaru pada Minggu (1/12) waktu setempat.

    Sullivan ditanya soal artikel media terkemuka New York Times (NYT) bulan lalu yang menyebut beberapa pejabat negara Barat, yang tidak disebut namanya, telah menyarankan Presiden AS Joe Biden untuk memberikan senjata nuklir kepada Ukraina sebelum dia mengakhiri masa jabatannya.

    “Itu tidak dalam pertimbangan, tidak,” tegas Sullivan saat berbicara kepada media ABC News.

    “Apa yang sedang kami lakukan adalah meningkatkan berbagai kapasitas konvensional Ukraina sehingga mereka dapat secara efektif mempertahankan diri dan memberikan perlawanan terhadap Rusia, bukan (memberikan mereka) kemampuan nuklir,” jelasnya.

    Pekan lalu, Rusia mengecam gagasan yang muncul di kalangan negara-negara Barat, agar AS memasok senjata nuklir kepada Ukraina, sebagai hal yang “gila”. Moskow menyebut bahwa demi mencegah skenario semacam itu adalah salah satu alasan mengapa pihaknya melancarkan invasi ke Ukraina.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam pernyataannya pada saat itu menegaskan bahwa menjadi kepentingan semua pemerintahan yang bertanggung jawab untuk memastikan skenario semacam itu tidak terjadi. Dia menyebut skenario seperti itu sama saja dengan “bunuh diri”.

    Lihat juga video: Putin Wanti-wanti Negara Barat, Sebut Rusia Siap Perang Nuklir

  • Lithuania Usir 3 Staf Kedubesnya, China Geram!

    Lithuania Usir 3 Staf Kedubesnya, China Geram!

    Beijing –

    Sedikitnya tiga staf Kedutaan Besar (Kedubes) China diusir oleh pemerintah Lithuania, saat kedua negara bersitegang soal hubungan yang terjalin antara Vilnius dan Taiwan. Otoritas Beijing, dalam responsnya, melontarkan peringatan bahwa pihaknya mungkin mengambil “langkah balasan” terhadap Lithuania.

    “China mengutuk keras dan secara tegas menolak tindakan sewenang-wenang dan provokatif ini,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Senin (2/12/2024).

    “China menyerukan kepada Lithuania untuk segera berhenti merusak kedaulatan dan integritas wilayah China, serta berhenti mempersulit hubungan bilateral,” cetus juru bicara tersebut.

    Hubungan antara China dan Lithuania tengah dilanda ketegangan terkait hubungan yang dijalin oleh Vilnius dengan Taipei, dan terkait dugaan keterlibatan sebuah kapal Beijing dalam insiden kerusakan kabel bawah laut.

    Bulan lalu, dua kabel telekomunikasi Laut Baltik, tepatnya yang ada di perairan teritorial Swedia, terputus secara misterius. Salah satu kabel telekomunikasi yang terputus itu membentang dari Pulau Gotland di Swedia ke wilayah Lithuania.

    Kecurigaan mengarah pada sebuah kapal China bernama Yi Peng 3, yang menurut situs pelacakan, telah berlayar melewati kabel-kabel bawah laut tersebut ketika insiden terputusnya kabel telekomunikasi itu terjadi.

    Pada Jumat (29/11) pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Lithuania mengumumkan tiga staf diplomatik pada Kedubes China “telah dinyatakan tidak diinginkan berada di negara tersebut”.

    Saksikan juga video: Cerita Saksi Mata Saat Pesawat Kargo DHL Jatuh di Lithuania

  • Waka Komisi I usulkan Kemenlu bangun pusat-pusat kebudayaan RI

    Waka Komisi I usulkan Kemenlu bangun pusat-pusat kebudayaan RI

    Apakah itu bisnis, ataupun juga UMKM, dan juga kebudayaan kita. Ini saya rasa bisa membantu dalam rangka membangun ekonomi Indonesia ke depan, juga mempertunjukkan kebudayaan-kebudayaan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengusulkan agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI membangun pusat kebudayaan (cultural centre) di negara-negara dunia guna menunjang diplomasi kebudayaan Indonesia.

    “Saya rasa ini masukan saja untuk juga menunjang diplomasi kebudayaan, meskipun memang sudah ada kementeriannya, ini kalau kita belajar dari beberapa negara lain, negara-negara sahabat, bahwa mereka negara-negara sahabat mempunyai cultural centre di Indonesia ataupun di negara-negara lain,” kata Budisatrio.

    Hal itu disampaikannya saat rapat kerja perdana Komisi I DPR RI bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan Kemenlu RI dapat berkoordinasi bersama kementerian terkait lainnya untuk menjadikan pembangunan pusat kebudayaan sebagai salah satu program ke depan.

    Menurut dia, pembangunan pusat-pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri dapat dimaksudkan pula untuk membangun kerja sama ekonomi hingga perdagangan.

    Dia menilai pusat-pusat kebudayaan tersebut dapat membawa manfaat ekonomi yang besar bagi pelaku ekonomi kreatif maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di tanah air.

    “Apakah itu bisnis, ataupun juga UMKM, dan juga kebudayaan kita. Ini saya rasa bisa membantu dalam rangka membangun ekonomi Indonesia ke depan, juga mempertunjukkan kebudayaan-kebudayaan Indonesia,” kata dia.

    Dia lantas berkata, “Saya harap ini bisa jadi catatan bagi Kementerian Luar Negeri.”

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR Cecar Menlu soal Pernyataan Bersama RI-China Terkait LCS

    DPR Cecar Menlu soal Pernyataan Bersama RI-China Terkait LCS

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah anggota DPR Komisi I mempertanyakan sikap dan posisi Indonesia ke Menteri Luar Negeri Sugiono terkait pernyataan bersama yang menyinggung Laut China Selatan (LCS).

    Pernyataan bersama RI-China sempat menjadi sorotan karena membahas isu tumpang tindih (over claim) yang bisa merujuk ke nine dash line (Sembilan garis putus-putus) dan persepsi atau dugaan Indonesia mengarah untuk mengakui klaim itu.

    Para anggota DPR itu mengajukan pertanyaan ke Sugiono dalam rapat kerja Menlu dengan Komisi I di kompleks parlemen, Senin (2/12).

    Anggota DPR dari fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini mempertanyakan posisi Indonesia.

    Dia mengatakan ada kebingungan di publik mengenai klaim teritorial China di LCS dan pernyataan bersama RI-China.

    “Ada dugaan yang mengacu ke pernyataan bersama bahwa Indonesia telah mengubah sikap dengan mengakui klaim China,” kata Amelia.

    Dia lalu berujar, “Padahal Kementerian Luar Negeri mengklarifikasi tidak ada pengakuan tersebut. Namun pernyataan itu menimbulkan kegelisahan di kawasan.”

    Amelia lalu meminta Sugiono mengatasi masalah itu dan menyarankan Indonesia bisa menjaga hubungan baik dengan negara tetangga.

    “Dalam forum ini kami meminta Pak Menteri untuk memberi penjelasan antara pernyataan bersama Indonesia dengan China,” ungkap dia.

    Anggota DPR fraksi NasDem itu berharap tak ada perjanjian dalam perjanjian yang tak transparan.

    Senada, anggota DPR fraksi PDIP TB Hasanudin menyampaikan kekhawatiran serupa.

    Dia mengatakan Indonesia menolak mentah-mentah sembilan garis putus-putus sejak lama dan menghormati hukum internasional.

    “Dengan pernyataan itu seolah-olah di wilayah yang kita tolak itu, akan ada kerja sama,” ujar Hasanuddin.

    “Saya mohon penjelasan dari Bapak, apakah betul kita akan mengerjasamakan [bekerja sama di wilayah] nine dash line yang dulu kita tolak itu, atau apakah ada pandangan lain mohon dijelaskan,” imbuh dia.

    Tak beda jauh, anggota DPR fraksi Demokrat, Rizki Natakusumah, menyoroti code of conduct yang tertera dalam pernyataan bersama RI-China.

    Dia juga mengutip poin 9 yang menyinggung soal code of conduct, aturan atau kode etik yang mengatur tindakan di LCS.

    Poin itu berbunyi: Kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen mereka terhadap implementasi penuh dan efektif Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (DOC), dan penyelesaian awal kode etik (COC) berdasarkan konsensus, sehingga bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.

    “Ini surprising [mengejutkan] untuk saya ya, yang kita ketahui pihak China sendiri against skema CoC, mereka lebih suka bilateral,” kata Riski.

    “Pertanyaan saya, apakah prinsip dasar dan landasan pikiran CoC yang disebut di joint statement sama dengan yang selama ini kita usulkan,” imbuh dia.

    Respons Menlu

    Menlu Sugiono di kesempatan itu menegaskan Indonesia tetap pada posisinya terkait Sembilan garis putus-putus.

    “Di situ kita tidak disebutkan kita mengakui apapun. Belum ada tulisan, belum ada pernyataan yang menyatakan kita akan bekerja sama di titik a koordinat b,” ujar dia.

    Sugiono juga menerangkan Indonesia menghormati hukum internasional dan konvensi hukum laut PBB, UNCLOS.

    Selain itu, dia mengatakan CoC yang disebut dalam pernyataan bersama sesuai dengan yang sedang diusulkan.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menlu paparkan sejumlah hal prioritas dukungan terhadap Astacita

    Menlu paparkan sejumlah hal prioritas dukungan terhadap Astacita

    Di mana kita mendorong kemitraan dan tatanan ekonomi global yang berkeadilan, menciptakan suatu perdagangan yang bebas dan adil, kemudian memperluas kemitraan ekonomi di kawasan-kawasan nontradisional, membuka pasar-pasar baru bagi komoditas-komodita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono memaparkan sejumlah hal yang menjadi prioritas Kementerian Luar Negeri RI dalam rangka mendukung Program Astacita yang diusung Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Kementerian Luar Negeri dalam hal ini akan terus bekerja mendukung visi Presiden Prabowo sebagaimana yang tertuang di dalam Astacita, dan dalam rangka mendukung visi Presiden Prabowo, Kementerian Luar Negeri juga menggariskan beberapa hal yang kami jadikan prioritas,” kata Sugiono saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia menuturkan bahwa Kemenlu RI memprioritaskan diplomasi ketahanan nasional, yakni mempertahankan kedaulatan NKRI dan membangun ketahanan nasional.

    “Di mana kita akan memperluas kemitraan dan memperkuat sinergi untuk membahas isu-isu tentang ketahanan pangan, ketahanan energi dan air, serta mitigasi bencana dengan negara-negara tetangga dan teman-teman kita yang lain,” ujarnya.

    Kemenlu RI, kata dia, juga melakukan pendekatan prioritas berupa diplomasi ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

    “Di mana kita mendorong kemitraan dan tatanan ekonomi global yang berkeadilan, menciptakan suatu perdagangan yang bebas dan adil, kemudian memperluas kemitraan ekonomi di kawasan-kawasan nontradisional, membuka pasar-pasar baru bagi komoditas-komoditas Indonesia,” ucapnya.

    Selain itu, dia menyebut Kemenlu RI membentuk direktorat jenderal baru, yakni Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan dalam rangka penguatan kelembagaan.

    Dia menjelaskan bahwa direktorat tersebut dibangun dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinkronisasi hubungan luar negeri RI sebab sejumlah mekanisme dan proses ujungnya melibatkan Kementerian Luar Negeri RI.

    “Oleh karena itu, kami nilai bahwa Kementerian Luar Negeri juga sebaiknya memahami semua proses ini dari awal, dari depan, sehingga jika ada fasilitasi yang perlu kami lakukan, jika ada perlu bantuan-bantuan yang perlu diberikan Kementerian Luar Negeri kita semua sudah aware dari awal,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan Kemenlu RI memprioritaskan pula untuk meningkatkan pengaruh Indonesia di kawasan global.

    “Rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke beberapa negara juga merupakan bagian dari meningkatkan pengaruh Indonesia, baik di kawasan maupun global, di mana peran ini juga dapat dijalankan jika sistem multilateral yang ada berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Berikutnya, dia mengatakan Kemenlu RI memprioritaskan peningkatan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan peran diaspora.

    “Perlindungan ini tidak cukup hanya bisa bersifat reaktif, tapi juga harus antisipatif. Oleh karena itu, meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, dan menurut hemat kami Kementerian Luar Negeri juga perlu membangun suatu koridor migrasi yang aman dan terstruktur,” jelasnya.

    Terakhir, dia menyebut Kemenlu RI memprioritaskan pula untuk mengoptimalisasi diplomatic tools dalam rangka memperkuat pengaruh dan posisi Indonesia, baik di kawasan maupun di global.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemlu RI Bebaskan WNI Terancam Hukuman Mati di Arab Saudi

    Kemlu RI Bebaskan WNI Terancam Hukuman Mati di Arab Saudi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial HMM yang telah divonis hukuman mati di Arab Saudi, berhasil dipulangkan oleh pemerintah Indonesia. 

    Proses pemulangan WNI tersebut dibantu oleh Kementerian Luar Negeri RI dan Konsulat Jenderal RI di Jeddah.

    HMM dideportasi dari Arab Saudi pada Kamis (28/11) dan tiba di tempat asalnya di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Sabtu (30/12) WIB.

    Ia sampai ke sana dengan pendampingan dari pihak Kemlu RI, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan, serta pendampingan dari Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Pamekasan.

    HMM sendiri sudah ditahan dan divonis hukuman mati di Arab Saudi sejak 2009. Saat itu, ia menjadi tersangka pembunuhan suaminya yang juga berkewarganegaraan Arab Saudi.

    Selama ini, Kemlu RI dan KJRI Jeddah sudah melakukan berbagai upaya diplomasi untuk memulangkan dan membebaskan HMM dari vonis hukuman mati.

    Pada 2024 ini, KJRI Jeddah juga sudah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jeddah dan melakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung di Riyadh untuk meringankan hukuman HMM.

    KJRI Jeddah juga kerap melakukan pendampingan terhadap HMM selama melakukan enam kali proses penyelidikan dan 13 kali proses persidangan.

    Selain itu, KJRI Jeddah juga sering mengunjungi HMM selama dirinya ditahan di Penjara Briman dan Penjara Dzahban di Jeddah.

    Semua upaya tersebut berhasil membatalkan vonis mati HMM yang sudah ditetapkan Arab Saudi sejak 2009. HMM akhirnya dibebaskan dari penjara usai menjalani masa tahanan selama 15 tahun.

    HMM juga telah memenuhi tuntutan diyat atau denda sebesar SAR400.000 atau setara Rp6,3 miliar yang seluruh pembayarannya ditanggung oleh seorang filantropis Arab Saudi.

    Sepanjang 2024, Kemlu RI tercatat sudah mengupayakan pembebasan 26 WNI yang sebelumnya terancam hukuman mati. Namun, jumlah WNI terlibat kasus dengan ancaman hukuman mati bertambah sebanyak 20 orang.

    Hingga saat ini, tercatat ada sebanyak 155 kasus hukuman mati yang sedang ditangani oleh pemerintah Indonesia yang mayoritasnya berada di Malaysia.

    Kemlu RI mengimbau agar seluruh WNI di luar negeri untuk tetap mematuhi peraturan negara setempat di mana pun mereka berada dan menghindari tindak pidana maupun perdata, baik yang dilakukan secara disengaja maupun yang tidak disengaja.

    (gas/dna)

  • Pembelot Korut di Korsel Ingin Berperang Melawan Rusia, Kenapa?

    Pembelot Korut di Korsel Ingin Berperang Melawan Rusia, Kenapa?

    Jakarta –

    Sekelompok pembelot Korea Utara yang kini tinggal di Korea Selatan kini tengah mengambil ancang-ancang untuk melakukan misi yang berani dan belum pernah terjadi sebelumnya: pergi ke garis depan perang Ukraina-Rusia dan mengajak tentara Korea Utara yang ditugaskan di sana untuk membelot.

    Para pembelot Korea Utara berpendapat pengetahuan yang mereka miliki mengenai pola pikir dan struktur militer negara itu membuat mereka sangat siap untuk membujuk para tentara yang mereka yakini telah terdoktrin menganggap kematian mereka sebagai suatu yang “mulia”agar membelot.

    Laporan bahwa Korea Utara mengerahkan sekitar 10.000 pasukan ke Rusia untuk bertempur melawan Ukraina telah memicu kekhawatiran di kalangan pembelot di Korea Selatan.

    Banyak dari mereka memandang ini sebagai langkah pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk mengamankan dana bagi negaranya dan memodernisasi teknologi militernya.

    Adapun Badan Intelijen Nasional Korea Selatan memperkirakan bahwa tiap prajurit yang dikerahkan memperoleh upah US$2.000 (sekitar Rp31 juta) tiap bulan yang dianggap sebagai keuntungan besar bagi Pyongyang.

    Kendati tentara Korea Utara pernah dikerahkan dalam Perang Vietnam pada 1970-an, keterlibatan mereka di Perang Ukraina menandai kali pertama langkah serupa dilakukan dalam peperangan modern.

    Korea Utara dan Selatan secara teknis berperang sejak berakhirnya Perang Koreayang berlangsung sejak 1950-1953yang masing-masing didukung oleh China dan AS, dan terjebak dalam hubungan yang tegang hingga kini.

    EPA-EFE/REX/Shutterstock

    Panggilan untuk ‘beraksi’

    Dua kelompok masyarakat yang dipimpin oleh pembelot Korea Utara, North Korean Christian Soldiers Association dan North Korean Defector Senior Army telah mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam “perilaku tidak manusiawi” pemerintah Korea Utara dan mendesak para pembelot diizinkan bepergian ke Ukraina.

    “Kami mengutuk keras perilaku tidak manusiawi rezim Kim Jong Un yang mengirim putra-putra rakyat sebagai umpan meriam untuk mengamankan dana bagi kekuasaannya dan memodernisasi peralatan perangnya,” kata mereka.

    Aksi protes di Seoul terhadap pengerahan pasukan Korea Utara ke Rusia, pada 15 November 2024. (EPA)

    Sim Ju-il, mantan perwira dan pemimpin Asosiasi Tentara Kristen Korea Utara, meyakini ada urgensi yang mendesak terhadap misi tersebut.

    “[Tentara Korea Utara yang dikirim] mungkin bertempur di bawah ilusi yang ditanamkan oleh pendidikan mereka di Korea Utara, dengan keyakinan bahwa ‘Kematian saya adalah kematian yang mulia’. Kami harus membuat mereka sadar bahwa itu tidak benar’,” kata Sim Ju-il.

    “Jika saya maju ke garis depan, saya mungkin akan berhadapan dengan senjata dan peluru bersama tentara Korea Utara. Namun, fokus saya adalah mendidik mereka tentang realitas perang,” imbuhnya.

    Baca juga:Strategi

    Para pembelot mengusulkan berbagai metode untuk mencapai pasukan Korea Utara yang dikerahkan di Perang Ukraina, menggunakan perang psikologis melalui selebaran yang dijatuhkan menggunakan pesawat tanpa awak, siaran megafon, dan kampanye media sosial.

    “Kami akan menggunakan pesawat tanpa awak untuk menyebarkan selebaran materi propaganda dan platform media sosial seperti YouTube. Jika kami dapat mendekati garis depan, kami akan menggunakan megafon untuk melakukan perang psikologis,” ujar Ahn Chan-il, Direktur World Institute for North Korea Studies dan pemimpin North Korean Defector Senior Army.

    Ahn, yang pernah bertugas di batalion pertahanan sipil di Korea Utara, mengaku sangat khawatir dengan keterlibatan pasukan khusus Korea Utara, termasuk Korps Badai yang terkenal, sebuah unit yang dilatih untuk melakukan infiltrasi, sabotase infrastruktur, dan pembunuhan dalam Perang Ukraina.

    Media pemerintah Korea Utara membagikan foto ini pada 11 September lalu, yang menunjukkan latihan pasukan khusus selama inspeksi oleh Kim Jong Un. (Reuters)

    “Jika dua atau tiga divisi tentara Korea Utara dikirim ke Rusia, kami pasti akan memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Itulah alasan pernyataan tersebut,” ujarnya.

    Laporan menunjukkan bahwa beberapa pembelot baru-baru ini mendirikan organisasi yang bertujuan mendorong pembelotan tentara Korut yang ditugaskan ke Ukraina.

    Taktik mereka termasuk mengirimkan selebaran dan rekaman audio yang berisi panduan untuk melarikan diri dari garis depan kepada pasukan Ukraina.

    Tantangan

    Akan tetapi, kendala praktis dan diplomatik mempersulit rencana ini.

    Kementerian Luar Negeri Korea Selatan telah memberlakukan larangan perjalanan ke Ukraina, dengan hukuman satu tahun penjara dan denda hingga US$7.000 (sekitar Rp111,2 juta) terhadap mereka yang melanggar aturan tersebut.

    Ada juga kekhawatiran bahwa pengiriman pembelot ke Ukraina dapat memprovokasi Pyongyang dan Moskow, sehingga mengganggu stabilitas keamanan regional.

    “Baik untuk menyatakan: ‘Kami akan maju dan bertempur’, tetapi sebenarnya pengiriman pasukan merupakan masalah yang rumit dalam hubungan luar negeri,” kata Lee Min-bok, Kepala Kelompok Balon Korea Utara, kelompok pembelot Korea Utara lainnya.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Sementara yang lain mempertanyakan kelayakan membujuk tentara Korea Utara untuk membelot.

    Lee Woong-gil, mantan anggota pasukan elite Korea Utara Korps Badai, memperingatkan bahwa upaya tersebut dapat menjadi bumerang. “Jika Anda mencoba membujuk mereka untuk membelot, mereka akan menembak kepala Anda,” katanya.

    Lee juga mencatat bahwa beberapa pembelot, yang telah tinggal di Korea Selatan selama bertahun-tahun, tidak memiliki pengetahuan terkini tentang dinamika internal militer Korea Utara.

    Sim, dari Asosiasi Prajurit Kristen Korea Utara, menyadari tantangan dalam mematahkan kedisiplinan dan kesetiaan yang sudah tertanam dalam diri pasukan Korea Utara.

    “Kim Jong Un ingin orang-orang berkata: ‘Tentara Korea Utara tidak main-main’ saat pasukannya pergi [ke medan perang] dan bertempur dengan baik.

    “Apakah pengiriman pasukan Korea Utara direncanakan satu atau dua hari sebelumnya? Mereka pasti sudah merencanakannya dengan Rusia dan berlatih sesuai rencana,” katanya.

    “[Pasukan Korea Utara] adalah orang-orang yang bertekad dan siap bertempur dengan gagah berani dan mati demi pemimpin dan partai. Mereka tak hanya mengumpulkan orang-orang yang tidak punya uang atau makanan lalu mengirim mereka.”

    Bagi Doo Jin-ho, peneliti dari Korea Institute for Defense Analyses, siaran langsung lewat pengeras suara sangatlah berisiko.

    “Saat mereka menyalakan siaran melalui pengeras suara anti-Korea Utara, siaran itu akan diserang oleh pesawat tanpa awak,” ujarnya.

    Mantan anggota Korps Badai, Lee Woong-gil, menyarankan metode komunikasi yang tidak terlalu langsung. Dia meyakini pesan video atau rekaman audio bisa lebih efektif daripada kontak langsung.

    “Akan jauh lebih membantu jika mengirim video pendek pembelot Korea Utara yang datang ke Korea Selatan dan hidup bahagia seperti ini.”

    Karena tentara Korea Utara mungkin kesulitan mengakses materi tersebut, Lee mengusulkan untuk mengirim pemutar MP3 atau telepon seluler lama yang berisi berkas-berkas tersebut.

    Baca juga:Ketangguhan

    Meski ada risiko dan skeptisisme ini, para pembelot tetap teguh pada misi mereka.

    “Kami [para pembelot] adalah orang-orang yang melakukan apa yang kami yakini benar. Betapa berartinya jika kami dapat menghabiskan hari-hari terakhir hidup kami untuk berkontribusi dengan cara ini,” kata Sim.

    Sementara rencana para pembelot masih dibahas, pemerintah Ukraina telah mengambil tindakan.

    Mereka merilis video propaganda yang menargetkan tentara Korea Utara di platform seperti YouTube dan Telegram.

    Pemerintah Ukraina merilis video di YouTube dan Telegram yang mendorong pasukan Korea Utara untuk menyerah. (Chung Sung-Jun/Getty Images)

    Kementerian luar negeri dan unifikasi Korea Selatan menyatakan mereka “tidak memiliki posisi” mengenai niat pembelot Korea Utara untuk melakukan perjalanan ke Ukraina.

    Heorhii Tykhyi, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, mengatakan kepada BBC bahwa pembelot Korea Utara “disambut” dan didorong untuk bergabung dengan “legiun internasional kami”.

    “Kami akan senang jika mereka ada di Ukraina dan bekerja sama dengan mereka. Pengetahuan mereka tentang pasukan Korea Utara, bahasanya, dan pemahaman mereka tentang jati diri mereka bisa sangat berharga bagi kami,” katanya.

    Ia juga menyatakan, “Keterlibatan pasukan Korea Utara oleh [Presiden Rusia Vladimir] Putin dalam perang agresifnya melawan Ukraina menimbulkan ancaman global serius yang menuntut respons global.”

    (ita/ita)

  • Kemenlu Bakal Bentuk Ditjen Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan

    Kemenlu Bakal Bentuk Ditjen Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu akan membentuk direktorat jenderal baru bernama direktorat jenderal hubungan ekonomi dan kerja sama pembangunan.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).

    Sugiono mengatakan pembentukan ini dilakukan dalam rangka memperkuat dalam bidang kelembagaan.

    Nantinya, lanjut dia, direktorat jenderal baru tersebut juga akan meng-address hubungan ekonomi dengan negara-negara tetangga.

    “Direktorat ini kami bangun dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinkronisasi hubungan ekonomi luar negeri, karena ada beberapa evaluasi dari mekanisme dan proses yang terjadi selama ini yang ujungnya melibatkan Kementerian Luar Negeri,” tuturnya dalam rapat.

    Sugiono menilai Kemlu sebaiknya memahami proses dari awal, sehingga bisa memiliki awareness sejak awal pula.

    “Sehingga jika ada fasilitas yang perlu kami lakukan, perlu bantuan, kita semua sudah aware dari awal,” ujarnya.

    Sebagai informasi, rapat kerja pada hari ini merupakan rapat perdana Kemlu dengan DPR.

    Dalam rapat ini, Sugiono memaparkan program 100 hari kerja di kementeriannya.

    “Saat ini, kami kira merupakan sebuah waktu untuk ataupun suasana yang penuh dengan tantangan dan menurut saya juga menarik karena dinamika global yang tidak menentu,” katanya di ruang rapat Komisi I, Senayan, Jakarta Pusat.

  • Komisi I DPR rapat perdana dengan Menlu bahas program kerja 100 hari

    Komisi I DPR rapat perdana dengan Menlu bahas program kerja 100 hari

    Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI menggelar rapat perdana dengan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk membahas rencana program kerja 100 hari Kementerian Luar Negeri RI.

    “Agenda kita dua, yaitu rencana program kerja 100 hari Kementerian Luar Negeri tentu atas arahan presiden,” kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Selain membahas program kerja 100 hari Kemenlu, rapat tersebut juga beragendakan pembahasan sejumlah isu-isu aktual.

    Rapat kemudian diawali dengan perkenalan para anggota Komisi I DPR RI yang hadir.

    “Karena ini rapat perdana, kami akan mempersilakan setiap anggota yang hadir dalam rapat kerja ini untuk memperkenalkan dirinya masing-masing,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono yang meneruskan memimpin jalannya rapat.

    Menlu Sugiono lantas memperkenalkan pula jajaran Kemenlu RI yang hadir, di antaranya Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir hingga Wamenlu Anis Matta.

    Sementara Wamenlu Arif Havas Oegroseno berhalangan hadir dalam rapat karena sedang berada di Eropa untuk menjalankan tugas.

    Ia menjelaskan bahwa tiap Wamenlu memiliki bidang tugasnya masing-masing, misalnya Wamenlu Arrmanatha Nasir yang lebih banyak aktif di bidang-bidang yang bersifat internal dan multilateral.

    “Kemudian Pak Anis Matta tentu saja nature-nya beliau lebih banyak mengurusi hal-hal yang sifatnya dengan dunia Islam,” ucapnya.

    Sedangkan Wamenlu Arif Havas Oegroseno lebih banyak fokus pada bidang urusan bilateral dan perjanjian-perjanjian internasional.

    “Walaupun demikian, pembagian tugas ini sifatnya tidak menyekat, tidak rigid, tetapi kami juga memimpin Kemenlu ini secara kolektif kolegial,” kata Sugiono.

    Dia lantas berkata, “Ini saya sebulan dilantik jadi menteri, 24 hari ada di luar negeri pak, jadi belum sempat orientasi.”

    Pada kesempatan itu, turut hadir pula para Wakil Ketua Komisi I DPR RI lainnya, yakni Ahmad Heryawan, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, dan Anton Sukartono, serta para direktur jenderal di lingkungan Kemenlu RI lainnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Lithuania Usir 3 Staf Kedubesnya, China Geram!

    Murka China di Balik Transit Presiden Taiwan ke Hawaii

    Jakarta –

    Presiden Taiwan Lai Ching-te transit di Hawaii, Amerika Serikat untuk melakukan kunjungan ke sejumlah negara-negara Pasifik. China murka atas singgahnya Presiden Taiwan di Negeri Paman Sam itu.

    Presiden Taiwan Lai Ching-te disambut dengan karpet merah, rangkaian bunga, dan ‘aloha’ saat memulai persinggahan dua harinya di Hawaii pada hari Sabtu. Dilansir AFP, Lai tampil santai dengan kemeja Hawaii berkeliling negara bagian pulau AS itu.

    Lai mengunjungi museum sejarah pulau Pasifik, pusat manajemen darurat, dan USS Arizona Memorial di Pearl Harbour. Lai mendapat ‘perlakuan karpet merah’ di landasan pacu bandara internasional Honolulu, menurut kantornya.

    Lai disambut oleh Ingrid Larson, Direktur pelaksana American Institute in Taiwan (AIT) di Washington hingga Gubernur Hawaii Josh Green. Pada setiap kesempatan, Lai dihadiahi untaian bunga atau daun berwarna cerah yang dikenal sebagai lei, ucapan ‘aloha’, dan hadiah Hawaii lainnya.

    Di malam hari, Lai menerima tepuk tangan meriah saat berjalan di karpet merah untuk makan malam bersama pejabat pemerintah AS dan warga Taiwan yang tinggal di luar negeri.

    Dalam pidato publik pertamanya dalam perjalanan selama seminggu itu, Lai ‘bersyukur’ kepada Amerika Serikat atas bantuannya dalam membantu memastikan keberhasilan tur tersebut.

    Sementara Ketua AIT, badan yang berfungsi sebagai kedutaan besar AS di Taiwan, mengatakan bahwa kemitraan antara Washington dan Taipei ‘sangat kokoh’.

    China Murka

    China bersumpah ‘melakukan tindakan balasan yang tegas’ usai AS menyambut Presiden Taiwan Lai Ching-te transit di Hawaii. Kemlu China mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa mereka dengan tegas menentang segala bentuk pertukaran resmi antara AS dan Taiwan dan ‘mengutuk keras’ AS karena mengatur transit tersebut.

    “Tiongkok akan mengikuti perkembangan dengan saksama dan mengambil langkah-langkah tegas dan kuat untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial negara kita,” kata Kemlu China.

    Diketahui, China mengklaim Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri. Selain itu China juga tidak menyukai Presiden Taiwan Lai Ching-te, dan menyebutnya sebagai ‘separatis’.

    Sementara itu, Amerika Serikat terikat oleh hukum untuk menyediakan Taiwan sarana untuk mempertahankan diri meskipun tidak ada hubungan diplomatik formal antara Washington dan Taipei, yang terus-menerus membuat Beijing marah. Sedangkan Taiwan menolak klaim atas kedaulatan China.

    Selain itu, China juga menilai persetujuan AS menjual senjata ke Taiwan sebagai langkah yang salah. China menilai langkah itu bisa merusak hubungan AS-China.

    Soal penjualan senjata itu, Departemen Luar Negeri AS menyetujui potensi penjualan yang diperkirakan bernilai USD 385 juta sebagai bagian dan dukungan untuk suku cadang dan radar jet F-16 ke Taiwan.

    “Persetujuan penjualan senjata tersebut mengirimkan ‘sinyal yang salah’ kepada pasukan kemerdekaan Taiwan dan merusak hubungan AS-Tiongkok,” kata kementerian luar negeri China dalam sebuah pernyataan.