Kementrian Lembaga: Kemlu

KBRI Kuala Lumpur Buka Pengaduan Khusus Banjir Malaysia, Kemlu RI: Belum Ada WNI Terdampak

ERA.id – Kementerian Luar Negeri RI memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban banjir di Malaysia. KBRI Kuala Lumpur membuka hotline khusus untuk musibah banjir tersebut.

Direktur Jenderal Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu Judha Nugraha mengatakan sampai dengan saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya WNI yang menjadi korban banjir di Malaysia. Namun demikian, Kemlu RI bersama KBRI Kuala Lumpur terus melakukan pemantauan situasi terkini.

“Berdasarkan informasi yang kita terima dari berbagai macam pihak hingga saat ini tidak ada warga negara kita yang menjadi korban dampak bencana banjir tersebut,” kata Judha dalam jumpa media di Gedung Kemlu RI, Kamis (5/12/2024).

Judha lantas menerangkan bahwa sejak 26 November 2024, otoritas Malaysia sudah melakukan evakuasi terhadap 90.585 orang, dengan enam korban tewas akibat bencana banjir tersebut.

Terkait hal tersebut, Judha meminta kepada WNI yang berada di Malaysia, khsusunya di wilayah Kelantan untuk berhati-hati.

Pihaknya juga meminta bantuan kepada WNI di Malaysia yang mengetahui soal kemungkinan adanya warga Indonesia yang terdampak untuk segera menghubungi KBRI Kuala Lumpur.

“Kita juga menyampaiakn himbauan, kita menjalin komunikasi dengan simpul-simpul komunitas masyarakat kita yang ada di lokasi terdamapak, melakukan cross check apakah ada warga negara kita yang menjadi korban bencana banjir tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, KBRI Kuala Lumpur sendiri juga membuka hotline khusus yang menangani musibah banjir di Malaysia. Nantinya bagi warga negara Indonesia yang terdamapk, bisa menghubungi dua nomor KBRI Kuala Lumpur untuk segera diberi bantuan.

“Hotline khusus bencana banjir yang sudah dibuat oleh kbri KL dengan nomor +60175007047 itu nomor yang pertama +60126866079,” imbuhnya.

Diberitakan bahwa Malaysia dilanda banjir besar di sebagian besar wilayah khususnya Kelantan sejak 26 November 2024. Banjir itu menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi dan enam orang meninggal dunia.

05/12/2024 21:22
Puluhan WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia, Terlibat Kasus Peredaran Narkoba

ERA.id – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengatakan 20 warga negara Indonesia di Malaysia terancam hukuman mati. Mereka terlibat dalam kasus peredaran narkoba.

Direktur Jenderal Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu Judha Nugraha mengatakan pada tahun 2024 jumlah WNI yang terancam hukuman mati naik menjadi 20 kasus di Malaysia.

“Terkait penanganan kasus hukuman mati dapat kami update bahwa pada tahun 2024 ini ada penambahan kasus hukuman mati sebanyak 20 kasus di Malaysia,” kata Judha dalam press breifeing, di Gedung Kemlu RI, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Dalam kasus tersebut, sebanyak 15 kasus ditangani oleh KBRI Kuala Lumpur dan sisanya ditangani oleh KJRI. Dari 20 kasus, Judha mengatakan seluruhnya merupakan kasus peredaran narkoba di Malaysia.

“Semua kasus ini merupakan kasus yang terkait dengan peredaran narkotika,” tegasnya.

Adapun terkait modus narkoba yang menjerat puluhan WNI di Malaysia ini salah satunya adalah dengan cara menitipkan barang. Bahkan modus terlibat percintaan juga menjadi salah satu cara penyelundupan narkoba.

“Contoh modus terkait narkotika jadi jangan mudah untuk percaya kepada orang lain yang menitipkan barang. Kemudian ada juga modus yang dipacarin dan diminta untuk membawa barang tersebut ke Indonesia dari Malaysia dan beberapa modus yang lain,” jelasnya.

Lalu, kata Judha, modus yang digunakan itu pun menjadi perhatian sekaligus peringatan kepada para WNI di Malaysia agar lebih berhati-hati lagi.

Sementara itu, Kemlu RI sampai dengan saat ini tercatat sudah membebaskan 26 warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati. Terbaru, Kemlu RI berhasil membebaskan dan memulangkan WNI di Arab Saudi berinisial HML.

“Alhamdulillah sudah dapat kita selesaikan kasusnya dan kita pulangkan ke Indonesia,” pungkasnya.

05/12/2024 20:17
Indonesia perjuangkan standar tenaga kerja perikanan di ajang WCPFC21

Indonesia mengikuti rangkaian pertemuan Finance and Administration Committee (FAC18) dan Commission Meeting Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC21) pada tanggal 27 November – 3 Desember 2024, di Suva, Fiji. ANTARA/HO-Humas KKP

Indonesia perjuangkan standar tenaga kerja perikanan di ajang WCPFC21
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Rabu, 04 Desember 2024 – 16:01 WIB

Elshinta.com – Pemerintah Indonesia memperjuangkan standar tenaga kerja perikanan (Conservation and Management Measure (CMM) on Crew Labour Standards) pada pertemuan tahunan tuna dunia Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC21) yang digelar di Suva, Fiji.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Lotharia Latif menjelaskan upaya yang dibawa Indonesia pada pertemuan internasional itu lantaran banyaknya kasus tenaga kerja pada kapal perikanan berkewarganegaraan Indonesia yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia saat bekerja di kapal asing.

“Banyak penyelewengan yang kami temukan, di antaranya mulai dari kasus gaji yang tidak dibayarkan, telantar, perlakuan tidak baik di atas kapal, hingga pelarungan. Hal ini menjadi perhatian pemerintah dan kita bawa ke ranah internasional,” kata Latif dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Perjuangan tersebut telah Indonesia bawa sejak sidang WCPFC17 di tahun 2020 yang didukung sebagian besar negara anggota WCPFC.

Hingga akhirnya dibentuk Intersessional Working Group yang di ketuai bersama (co-chair) oleh Indonesia dan New Zealand sebagai perwakilan dari Fisheries Forum Agency (FFA) atau Forum negara di kawasan Pasifik.

Menurut Latif, perjuangan Indonesia itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pembahasan proposal usulan Indonesia pada Intersessional Working Group WCPFC berlangsung selama 4 tahun dan akhirnya bisa mengakomodir pandangan dan kompromi dari semua negara anggota.

“Diadopsinya CMM tersebut disambut gembira oleh negara anggota WCPFC dan juga observer karena WCPFC menjadi Regional Fisheries Management Organization (RFMO) pertama yang menyepakati dan mengadopsi CMM Crew Labour Standard,” terangnya.

CMM akan berlaku mulai 1 Januari 2028 untuk memberikan waktu pada negara anggota WCPFC untuk mengadopsi aturan kedalam aturan nasional. Implementasi CMM ini mengatur kewajiban yang harus dijalankan oleh negara bendera anggota WCPFC.

Hal-hal yang wajib diterapkan diantaranya terkait dengan kondisi pekerjaan dan remunerasi yang layak, kontrak yang transparan dan adil bagi pihak yang terlibat, penanganan untuk kru yang mengalami cedera serius, jatuh dari kapal, maupun meninggal di atas kapal perikanan.

Lebih lanjut ketentuan ini juga mengatur prosedur dan jalur komunikasi untuk kemudahan kontak dan koordinasi dengan crew provider dan keluarga terdekat.

CMM tersebut menunjukkan komitmen yang besar dari negara anggota WCPFC untuk tidak hanya memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan tetapi memperhatikan standar keselamatan dan keamanan bagi para awak kapal.

Indonesia mengikuti rangkaian pertemuan Finance and Administration Committee (FAC18) dan Commission Meeting Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC21) pada tanggal 27 November – 3 Desember 2024, di Suva, Fiji.

Delegasi Indonesia diketuai oleh Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Laut Lepas Putuh Suadela dengan anggota Ketua Pusat Riset Perikanan – BRIN, perwakilan Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP serta para peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sebelumnya, di berbagai kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja di industri perikanan baik di dalam maupun di luar negeri.

“Dokumen perjanjian bekerja di laut itu mutlak dimiliki awak kapal perikanan. Rekrutmen tenaga kerja tidak boleh asal. Selain itu peningkatan kompetensi juga menjadi salah satu cara untuk memutus rantai perbudakan di kapal perikanan,” kata Trenggono.

Sumber : Antara

05/12/2024 09:32
Perang Baru Arab Makin Panas: AS Bom Suriah, Rusia-Iran-Turki Turun

Jakarta, CNBC Indonesia – Perang di Arab masih terjadi. Namun bukan antara Israel dengan Hamas di Gaza, atau Israel dengan Hizbullah di Lebanon.

Perang baru terjadi di Suriah. Serangan kelompok pemberontak sejak pekan lalu membuat banyak negara masuk di dalam konflik.

Dalam update terbaru, Rabu (4/12/2024), Rusia, Iran, dan Turki kini “turun tangan” dalam perang baru Arab, yang pecah di Suriah, beberapa hari terakhir. Hal ini ditegaskan Kremlin melalui juru bicara kementerian luar negeri Rusia Maria Zakharova.

“Para menteri luar negeri dari tiga negara penjamin (perdamaian)- Rusia, Iran, dan Turki- saling berhubungan erat,” kata Zakharova kepada wartawan di Moskow, dikutip AFP.

Perlu diketahui Rusia adalah sekutu utama Presiden Suriah Bashar al-Assad dan mendukung upayanya untuk menumpas pemberontakan dengan serangan udara. Sementara Turki secara historis mendukung beberapa pasukan antipemerintah.

Rusia dan Turki menjadi penengah gencatan senjata tahun 2016 antara berbagai kelompok pemberontak dan pasukan Suriah. Sedangkan Iran bergabung sebagai “negara penjamin”.

“Rusia secara aktif bekerja sama dengan mitra internasional untuk memastikan stabilisasi situasi di Suriah dengan cepat,” tegas Zakharova.

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga telah melakukan komunikasi via telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Mereka sepakat konflik tersebut perlu “segera diakhiri” dan mengutuk “agresi teroris” terhadap negara Suriah.

Seorang pejabat senior dari kantor pemimpin tertinggi Iran juga berada di Moskow untuk melakukan pembicaraan pada hari Rabu. Ini ditegaskan Kedutaan Besar Iran dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya, Rusia, yang mengumumkan latihan angkatan laut dan udara di Mediterania timur minggu ini, menuduh Ukraina mendukung pemberontak Islamis Suriah. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Selasa, utusan Rusia Vassily Nebenzia mengatakan Ukraina telah mendukung kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dengan senjata dan instruktur, tanpa memberikan bukti apa pun.

“Instruktur militer Ukraina dari GUR hadir… melatih para pejuang HTS untuk operasi tempur,” termasuk melawan pasukan Rusia di Suriah, kata Nebenzia.

AS Bom Suriah

Di sisi lain, Amerika Serikat (AS) juga mengonfirmasi bahwa Pentagon telah melancarkan serangan terhadap aset militer di Suriah timur. Ini terjadi setelah serangan roket di dekat salah satu pangkalannya.

Melansir Al Jazeera, juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan kepada wartawan pada Selasa bahwa militer AS menyerang sistem persenjataan termasuk peluncur roket dan tank. Lokasi menjadi ancaman pasukan AS di daerah tersebut.

Serangan AS tersebut terjadi saat kekerasan meningkat di seluruh negara yang dilanda perang tersebut. Selama seminggu terakhir, kelompok oposisi bersenjata melancarkan serangan hebat di Suriah barat laut terhadap pasukan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad.

Situasi ini mengawali babak baru perang saudara yang telah berlangsung lama di negara tersebut. Serangan tersebut telah menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana AS akan menanggapi dan apakah AS dapat terlibat dalam konflik tersebut, mengingat kehadiran militernya yang signifikan di Suriah.

Diketahui, pada Selasa, Damaskus menuduh AS memberikan dukungan udara untuk pemberontak, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi suku Kurdi, yang bergerak maju melawan desa-desa yang dikuasai pemerintah di sebelah timur Sungai Efrat, dekat kota Deir ez-Zor. SDF telah menerima dukungan AS selama bertahun-tahun dengan tujuan yang dinyatakan untuk memerangi ISIL (ISIS).

(sef/sef)

04/12/2024 20:00
KBRI Seoul Minta WNI di Korsel Waspada Nasional 4 Desember 2024

KBRI Seoul Minta WNI di Korsel Waspada
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di
Korea Selatan
(Korsel) mengimbau warga negara Indonesia (
WNI
) di Korsel untuk waspada seiring dengan penetapan “Negara Dalam Keadaan
Darurat Militer
” oleh Presiden
Yoon Suk Yeol
.
“KBRI
Seoul
menyampaikan imbauan kepada seluruh warga negara Indonesia yang berdomisili di Korea Selatan khususnya ibukota Seoul dan sekitarnya,” tulis KBRI Seoul dikutip dari akun Instagram resminya @indonesianseoul, Rabu (4/12/2024).
WNI diminta untuk tetap tenang dan waspada memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing.
Mereka juga diminta tidak berkerumun di lokasi publik, dan menghindari kawasan National Assembly di Yeouido dan Kantor Kepresidenan di Yongsan, serta lokasi strategis lainnya.
“Dimohon untuk tidak mendekati/menonton/berpartisipasi dalam kegiatan unjuk rasa yang dilakukan pihak manapun, meskipun dilakukan secara damai atau tidak ada indikasi akan terjadi bentrokan,” tulis KBRI Seoul.
KBRI meminta WNI untuk mematuhi hukum yang berlaku dan instruksi dari aparat keamanan setempat.
WNI juga diminta senantiasa membawa identitas atau tanda pengenal dan memperhatikan dan mematuhi dekrit
darurat militer
yang diumumkan serta konsekuensi hukum jika melanggar dekrit tersebut.
Apabila WNI menemui permasalahan, dapat menghubungi KBRI Seoul melalui:
Hotline PWNI : (+82-10-5394-2546)
Telepon: (02 2224 9000)
E-mail :
seoul.kbri@kemlu.go.id
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer untuk melindungi negara dari kekuatan komunis pada Selasa (3/12/2024) malam.
Pengumuman darurat militer ini dilakukan di tengah pertikaian parlemen mengenai rancangan undang-undang anggaran.
“Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara… Dengan ini saya mengumumkan darurat militer,” kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, dikutip dari kantor berita
AFP.
Namun, pada Rabu dini hari, ia menyatakan bahwa keadaan darurat militer akan dicabut dan pasukan akan ditarik.
“Beberapa saat yang lalu, ada permintaan dari Majelis Nasional untuk mencabut keadaan darurat, dan kami telah menarik militer yang dikerahkan untuk operasi darurat militer. Kami akan menerima permintaan Majelis Nasional dan mencabut darurat militer melalui rapat Kabinet,” kata Yoon dalam sebuah pidato yang disiarkan di televisi, dikutip dari
AFP
.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/12/2024 05:59
Komisi I pererat hubungan Indonesia-Peru di bidang ketahanan pangan

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Duta Besar Peru untuk Indonesia Luis Tsuboyama di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). (ANTARA/HO-DPR RI)

Komisi I pererat hubungan Indonesia-Peru di bidang ketahanan pangan
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Selasa, 03 Desember 2024 – 15:57 WIB

Elshinta.com – Komisi I DPR RI menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Duta Besar Peru untuk Indonesia Luis Tsuboyama dalam rangka mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru, terutama di bidang ketahanan pangan.

“Peru sedang berkembang di sektor pertanian, seperti asparagus dan mangga yang mereka ekspor ke Amerika Serikat. Kita dapat belajar dari keahlian mereka dalam pertanian, dan sebaliknya, mereka juga dapat memanfaatkan keahlian kita. Pertukaran keahlian ini akan sangat bermanfaat,” ujar Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Kunjungan kehormatan Duta Besar Peru untuk Indonesia berlangsung menjelang perayaan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru pada 2025. Utut menyampaikan bahwa kerja sama ini memiliki potensi besar, khususnya dalam bidang pertanian. Utut menambahkan bahwa Indonesia dan Peru memiliki kemiripan dari sisi pendapatan per kapita, meskipun dengan jumlah penduduk yang berbeda signifikan.

“Pendapatan per kapita Peru sekitar 7.300 dolar AS, sementara Indonesia 4.800 dolar AS. Namun, penduduk kita hampir tujuh kali lipat dari mereka,” kata dia.

Selain ketahanan pangan, Utut mengungkapkan bahwa kerja sama potensial juga mencakup sektor pertambangan, terutama lithium, yang menjadi bahan utama dalam produksi baterai kendaraan listrik.

“Lithium, atau yang sederhananya mirip dengan nikel, merupakan peluang kerja sama lainnya. Kita bisa mengarahkan keahlian kita ke sektor ini untuk memperluas hubungan bilateral,” ucapnya.

Utut juga menyoroti keanggotaan Peru dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

“Mereka telah menjadi anggota OECD, dan Dubes Luis adalah salah satu tokoh yang merintis langkah ini saat menjabat sebagai Direktur Jenderal di Kementerian Luar Negeri Peru. Pengalaman ini dapat menjadi pelajaran bagi kita,” kata dia.

Sementara itu, Luis Tsuboyama menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan memperkuat hubungan bilateral, terutama menjelang perayaan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

“Kami sedang menyelesaikan negosiasi perjanjian bilateral yang akan meningkatkan hubungan bisnis kedua negara. Sebagai bagian dari peringatan ini, kami juga merencanakan berbagai aktivitas budaya, seperti pameran fotografi,” kata Luis.

Ia menambahkan bahwa kegiatan budaya akan terus digelar di berbagai kota di Indonesia.

“Beberapa waktu lalu, kami mengadakan kegiatan di Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Tahun depan, kami berencana mengunjungi Makassar, Sumatera, dan Bali,” kata Luis.

Sumber : Antara

03/12/2024 21:55
Budisatrio Djiwandono Dorong Pembangunan Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono mengusulkan agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) membangun pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri. Menurut Budisatrio, langkah tersebut merupakan strategi penting dalam memperkuat diplomasi kebudayaan Indonesia di kancah internasional.

“Saya rasa ini hanya sebuah masukan untuk menunjang diplomasi kebudayaan, meskipun memang sudah ada kementeriannya. Jika kita belajar dari beberapa negara sahabat, mereka memiliki pusat kebudayaan di Indonesia maupun di negara lain,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/12/2024).

Budisatrio mengatakan, keberadaan pusat kebudayaan tersebut sudah menjadi praktik umum yang dilakukan oleh banyak negara maju. Dia mencontohkan, Jepang dengan Japan Foundation, Prancis dengan Institut Français atau Jerman dengan Goethe-Institut.

“Keberadaan pusat-pusat tersebut bukan hanya berfungsi untuk memperkenalkan budaya, tetapi juga untuk mempererat hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara tuan rumah,” tegas wakil ketua Komisi I DPR itu.

Budisatrio menilai, pembangunan pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri tidak hanya sekadar memperkenalkan seni dan budaya tradisional seperti tari, musik, atau kuliner khas Nusantara. Selain itu, kata dia, inisiatif tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan dalam membangun kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi internasional.

“Pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri dapat membawa manfaat ekonomi yang besar, terutama bagi pelaku ekonomi kreatif dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia,” jelas tokoh muda Gerindra tersebut.

Budisatrio menambahkan, pusat-pusat ini dapat menjadi tempat promosi bagi produk-produk lokal Indonesia, seperti batik, kerajinan tangan, dan kopi khas Nusantara, yang memiliki potensi besar di pasar global. Terkait hal itu, kata dia, Kemenlu perlu berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Perdagangan, guna menjadikan program ini sebagai salah satu prioritas strategis nasional.

“Dengan sinergi yang baik antar-kementerian, program ini bisa memberikan dampak signifikan bagi citra Indonesia di dunia internasional,” tutur dia.

Budisatrio pun berharap usulan ini mendapat perhatian serius dari Kemenlu, mengingat potensi besar yang dapat diraih melalui diplomasi budaya. Menurut dia, langkah tersebut bisa mendukung misi Indonesia sebagai negara berdaulat yang memiliki pengaruh besar di kawasan regional dan global.

“Diplomasi kebudayaan bukan hanya soal memperkenalkan identitas bangsa, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat posisi Indonesia di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan geopolitik,” pungkas Budisatrio terkait usulan pembangunan pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri.

03/12/2024 20:31
Eropa Ketar-ketir dengan Ancaman Kenaikan Tarif Trump

Jakarta –

Belakangan, jika pelaku usaha asal Jerman dan Cina bertemu, hanya satu topik yang mendominasi pembicaraan, yakni ancaman kenaikan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Senin (25/11) lalu, dia mengumumkan bakal mengenakan tarif hukuman tambahan sebesar sepuluh persen pada impor dari Cina pada hari pertamanya menjabat.

Trump juga ingin mengenakan tarif impor yang tinggi sebesar 25 persen pada Kanada dan Meksiko, satu-satunya negara tetangga AS. Kedua negara dituduh tidak berbuat banyak untuk memberantas arus migran dan penyelundupan narkoba di perbatasan.

Hukuman dagang terhadap Cina dijatuhkan atas derasnya impor obat-obatan seperti fentanil, yang bertanggung jawab atas krisis kesehatan berupa kecanduan di Amerika Serikat.

Beijing mengkritik pengumuman tarif sepihak dan menyerukan kepada AS “untuk tidak menganggap remeh niat baik Cina” untuk bekerja sama, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Beijing. Pemerintah Tiongkok sudah melarang semua zat berbasis fentanil pada awal tahun 2019.

Eropa ketar-ketir

Uni Eropa sejauh ini belum disebutkan dalam pengumuman kenaikan tarif. Namun lingkaran politik dan bisnis di Eropa “pada dasarnya menunggu sampai UE dan Jerman muncul dalam daftar tersebut. Hal ini akan menimbulkan kerugian besar bagi kita,” kata Siegfried Russwurm, Presiden Federasi Industri Jerman, BDI.

Selama kampanye pemilu, Trump mengancam akan mengenakan tarif hingga 20 persen terhadap impor dari Eropa. Tarif hingga 60 persen seharusnya berlaku untuk produk asal Cina. Bahkan jika UE terbebas dari kenaikan pajak impor oleh AS, lonjakan tarif terhadap Cina juga akan menjadi merugikan UE lantaran terikat dalam jejaring rantai suplai.

“Jika hal ini benar-benar terjadi, hal ini tentu tidak hanya akan berdampak pada perusahaan Cina saja. Lingkarannya juga akan jauh lebih besar,” kata Michael Müller, kepala bank investasi terbesar Cina, China International Capital Corporation, CICC. Perusahaan lain yang berproduksi di Cina juga akan terkena dampak, misalnya perusahaan Jerman. “Dengan Trump, kita akan menghadapi lebih banyak masalah serupa.”

Konsumsi dorong ekonomi

Jerman pun mempunyai surplus perdagangan yang besar dengan Amerika, yang terutama bersumber dari ekspor kendaraan bermotor dan mesin.

Jika tarif impor diberlakukan, harga di pasar domestik di AS akan naik secara signifikan, terlebih dengan industri dalam negeri yang tidak mampu mengisi kekurangan suplai dalam waktu singkat.

Pada awal tahun 2018, Donald Trump memberlakukan tarif hukuman sebesar 25 persen pada baja dan aluminium dari Eropa, antara lain, pada masa kepresidenannya yang pertama. Dia berdalih, impor logam mengancam nasional karena memperlemah industri di dalam negeri. Tapi buntutnya, malah negara non-Eropa yang mengadu ke Organisasi Perdagangan Dunia. UE tidak ikut serta dalam gugatan tersebut dan memilih merundingkan sistem kuota dengan Washington pada tahun 2021.

Eropa dan Cina mendekat?

Kembalinya “manusia tarif” ke Gedung Putih pada Januari 2025 mendatang turut menyebar kekhawatiran ke seluruh Eropa. “Tidak ada pemenang dalam fragmentasi ekonomi global,” kata Sabine Mauderer, Wakil Presiden Bundesbank Jerman, pada Pekan Keuangan Euro China Day di Frankfurt pekan lalu.

“Kita semua tahu bahwa proteksionisme biasanya menyebabkan penurunan pertumbuhan. Dan proteksionisme akan sangat merugikan ketika kita menghadapi tantangan serupa di Cina dan Jerman. Kita berdua perlu memperkuat perekonomian kita. Tingkat pertumbuhan di kedua negara lebih rendah dibandingkan sebelumnya. .”

Akankah Jerman mendekat kepada Beijing demi menstimulasi perekonomian dan mengamankan lapangan kerja? Menteri Luar Negeri Federal Annalena Baerbock harus menunjukkan kemampuan negosiasinya ketika berkunjung ke Cina pada Senin dan Selasa.

Beijing tidak ingin terlibat dalam persaingan dan menawarkan kerja sama obyektif kepada Berlin demi kepentingan bersama. Ibarat roda doa, Cina menegaskan kembali keinginannya untuk bekerja sama dengan Jerman dan Eropa dalam membangun tatanan dunia multilateral. Eropa tidak boleh membiarkan kebijakan perdagangannya didikte oleh Washington, demikian dikatakan di Beijing. Perusahaan Cina ingin memperluas aktivitasnya di Eropa karena pasar AS akhir-akhir ini semakin sulit bagi banyak industri karena peraturan yang ketat.

Bagaimanapun, Beijing siap mendukung perekonomiannya sebaik mungkin, kata Jens Rübbert, kepala regional Asia-Pasifik di Landesbank Baden-Württemberg, LBBW, di Singapura. “Pemerintah Cina telah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang sangat besar. Masih harus dilihat apakah itu akan cukup untuk masa depan atau apakah Cina akan menunggu lebih lama lagi untuk melihat apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Presiden Trump.”

Berbeda dengan Amerika Serikat, konsumsi domestik di Tiongkok hanya mempunyai peran kecil dalam pertumbuhan ekonomi. Produk domestik bruto didukung oleh investasi publik dan, yang terpenting, ekspor.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

(ita/ita)

03/12/2024 10:41
Pernyataan Prabowo-Xi Jinping soal LCS Picu Kontroversi, Begini Respons Menlu

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono buka suara perihal pernyataan bersama atau joint statement antara Indonesia dan China, yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping. Pernyataan tersebut mengenai pengembangan wilayah yang diperebutkan di Laut China Selatan (LCS) atau Laut Natuna Utara.

Sugiono menjelaskan dalam joint statement tersebut Indonesia tidak menyebut atau mengakui hal apapun. Hal ini disampaikan saat dirinya menanggapi Komisi I DPR dalam rapat kerja, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).

“Tadi sempat disebutkan juga bahwa ada itu bermakna kita mengakui klaim nine dash line, di situ [joint statement] kita tidak menyebutkan kita mengakui apapun, belum ada tulisan, belum ada pernyataan yang menyatakan bahwa kita akan bekerja di titik a koordinat b itu belum ada,” jelasnya.

Adapun mengenai urusan kedaulatan, dia menyebut Indonesia tidak bergeser dari posisi saat ini. Oleh sebab itu, dirinya yakin di dalam joint statement ada profiling law and regulation yang berisi bahwa Indonesia mengadposi UNCLOS dan UU tentang pembatasan negara tetangga sebagai pegangannya.

“Jadi kembali lagi prinsip utamanya adalah Bapak Presiden mengarahkan bahwa Indonesia akan meningkatkan kooperasi, kerja sama, dan kolaborasi dengan negara-negara tetangganya demi kepentingan nasional,” kata Sugiono.

Lebih lanjut, Sugiono mengatakan joint statement yang menuai kehebohan ini berkonsentrasi dalam hal bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan alam yang ada di LCS untuk kepentingan bersama.

“Dan joint statement ini juga menjelaskan inplementasi kerja sama ini tetap berpegang pada prinsip-prinsip saling menghormati kemudian UU atau peraturan, serta hukum yang berlaku yang relevan,” terangnya.

Sugiono kembali menegaskan bahwa Indonesia konsisten berpacu pada UNCLOS dan semangat declaration of Conduct in the South China Sea (COC) yang saat ini tengah menjadi pembahasan dengan ASEAN.

Dia melanjutkan bahwa pembahasan ini adalah buntut dari adanya kesepakatan antara ASEAN dan Rakyat Republik Tiongkok pada 2023 guna mempercepat negosiasi yang telah berjalan sejak 2019.

“Semua peserta negosiasi masing-masing punya standing yang sama, punya keinginan yang sama untuk menciptakan kawasan LCS yang tenang, stabil, dan damai,” tandasnya.

Inisiatif Kerja Sama Maritim RI-China

Diberitakan sebelumnya, dikutip dari Bloomberg, kehebohan muncul setelah China mengeluarkan pernyataan bersama selama kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing baru-baru ini, yang menyebutkan kedua negara sepakat untuk berkolaborasi dalam inisiatif maritim dan mencapai pemahaman bersama mengenai pembangunan bersama di bidang-bidang yang memiliki klaim yang tumpang tindih.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam keterangan resminya mengatakan pernyataan tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengakuan atas klaim kontroversial “sembilan garis putus-putus” atau nine dash line yang dilakukan China.

Kerja sama ini tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim ‘Nine-Dash-Lines’. Indonesia menegaskan kembali posisinya selama ini, bahwa klaim tersebut tidak memiliki basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982.

Dengan demikian, kerja sama tersebut tidak berdampak pada kedaulatan, hak berdaulat, maupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara,” jelas Kemlu.

03/12/2024 06:26
China Bisa Lumpuh Total, Blokir Amerika Menggila

Jakarta, CNBC Indonesia – Blokir yang dilakukan Amerika Serikat (AS) terhadap teknologi China makin brutal. Pemerintah AS pada dilaporkan mengambil tindakan keras ketiga dalam tiga tahun terakhir terhadap industri semikonduktor China

Tindakan kali ini akan berdampak pada pembatasan ekspor 140 perusahaan, termasuk pembuat peralatan chip Naura Technology Group, demikian dikutip dari laporan Reuters, Senin (2/12/2024).

Upaya untuk menghambat ambisi pembuatan chip Beijing juga akan menghantam pembuat peralatan chip China Piotech dan SiCarrier Technology.

Aturan ini yang juga akan membidik pengiriman chip memori canggih dan lebih banyak alat pembuatan chip ke China. Upaya pembatasan tanpa ampun dari AS bisa membuat rencana pengembangan teknologi China lumpuh.

Langkah ini merupakan salah satu upaya skala besar terakhir pemerintahan Biden untuk menghalangi kemampuan China mengakses dan memproduksi chip yang dapat memajukan kecerdasan buatan (AI) aplikasi militer negara tersebut, atau mengancam keamanan nasional AS.

Hal ini terjadi hanya beberapa minggu sebelum pelantikan mantan presiden dari Partai Republik, Donald Trump. Trump sendiri diperkirakan akan mempertahankan banyak kebijakan keras terhadap China yang dilakukan pada era Biden.

Kebijakan tersebut mencakup pembatasan pengiriman chip memori bandwidth tinggi (HBM) ke Tiongkok, yang penting untuk aplikasi kelas atas seperti pelatihan AI.

Selain itu juga aturan pembatasan baru pada 24 alat pembuatan chip tambahan dan tiga alat perangkat lunak. Terakhir aturan soal pembatasan ekspor baru pada peralatan pembuatan chip yang dibuat di negara-negara seperti Singapura dan Malaysia.

Kontrol alat kemungkinan akan merugikan perusahaan seperti Lam Research, KLA, dan Applied Materials, serta perusahaan-perusahaan non-AS seperti pembuat peralatan Belanda ASM International.

Anggota parlemen AS mengatakan beberapa perusahaan, termasuk Swaysure Technology Co, Qingdao SiEn, dan Shenzhen Pensun Technology Co, bekerja sama dengan Huawei Technologies China, perusahaan teknologi yang sudah lama masuk daftar hitam AS dan sekarang menjadi pusat produksi serta pengembangan chip canggih China.

Perusahaan-perusahaan tersebut akan ditambahkan ke dalam daftar entitas, yang melarang pemasok AS untuk melakukan pengiriman kepada mereka tanpa terlebih dahulu menerima lisensi khusus.

Ditanya tentang pembatasan AS, juru bicara kementerian luar negeri China Lin Jian mengatakan bahwa perilaku seperti itu merusak tatanan perdagangan ekonomi internasional dan mengganggu rantai pasokan global.

China akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan perusahaan-perusahaannya.

(fab/fab)

02/12/2024 20:20