Kementrian Lembaga: Kemlu

  • RI Minta Transisi Pemerintahan Assad di Suriah Utamakan Keselamatan Rakyat

    RI Minta Transisi Pemerintahan Assad di Suriah Utamakan Keselamatan Rakyat

    Jakarta

    Pemberontakan terjadi di Suriah hingga rezim pemerintahan Presiden Bashar al-Assad berhasil digulingkan. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI meminta semua pihak untuk memprioritaskan keselamatan rakyat.

    “Krisis di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui suatu proses transisi yang inklusif, demokratis, dan damai yang mengedepankan kepentingan dan keselamatan rakyat Suriah yang tetap menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah Suriah,” ujar Kemlu dalam unggahan media sosial X, Minggu (8/12/2024).

    Kemlu menyebut Indonesia juga meminta semua pihak di Suriahuntuk menjamin warga sipil sesuai hukum yang berlaku. Kemlu juga memastikan KBRI Damaskus telah melakukan serangkaian langkah untuk menjaga keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di Suriah.

    “Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk menjamin perlindungan warga sipil sesuai dengan hukum internasional, terutama Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM Internasional,” ujarnya.

    “KBRI Damaskus telah mengambil semua langkah yang dipandang perlu untuk memastikan keselamatan WNI, termasuk mempersiapkan kemungkinan evakuasi ke tempat yang lebih aman, jika situasi keamanan memburuk,” tambahnya.

    Sebelumnya, Assad dilaporkan kabur dari Damaskus setelah pemberontak memasuki ibu kota pada Minggu pagi waktu setempat. Setelah itu, pemberontak mendeklarasikan era baru di Suriah dan menyatakan pemerintahan Assad telah berakhir.

    Perdana Menteri Suriah Mohammad Ghazi al-Jalali mengatakan dia tidak berencana kabur seperti Assad. Dia ingin memastikan lembaga publik di Suriah tetap berfungsi dan pengalihan kekuasaan berlangsung damai.

    Pimpinan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Al Julani mengatakan semua pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih lembaga publik. Dia mengatakan semua lembaga pemerintah tetap berada di bawah pengawasan PM Suriah sampai pengalihan kekuasaan secara resmi. Dia juga melarang ada tembakan perayaan.

    (azh/ygs)

  • Soal Pemindahan Mary Jane ke Filipina, Kemenkumham: Insya Allah Sebelum Natal

    Soal Pemindahan Mary Jane ke Filipina, Kemenkumham: Insya Allah Sebelum Natal

    ERA.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, akan dipindahkan ke negara asalnya, Filipina, sebelum Natal 2024.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Yusril setelah melakukan penandatanganan pengaturan praktis (practical arrangement) terkait pemindahan Mary Jane dengan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez di Jakarta, Jumat (6/12).

    “Insya Allah akan dilakukan sebelum hari Natal tanggal 25 Desember yang akan datang,” kata Yusril, dikutip Antara, Jumat (6/12/2024).

    Yusril menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia dan Filipina sepakat untuk memindahkan Mary Jane ke negara asalnya setelah proses diplomasi yang panjang.

    Selain itu, Yusril juga memastikan Mary Jane tidak akan diberikan pengampunan maupun grasi.

    “Kita tidak memberikan pengampunan atau memberikan grasi kepada terpidana, tapi kita sepakat untuk memulangkan yang bersangkutan ke Filipina,” tegasnya.

    Menurut dia, Pemerintah Filipina menyepakati seluruh syarat yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia dalam draf pengaturan pemindahan Mary Jane.

    “Tidak ada satu pun yang mereka tolak oleh karena kami pun merumuskan draf itu berdasarkan kebiasaan-kebiasaan internasional dan juga mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan kemanfaatan yang berlaku di negara kita sendiri,” katanya.

    Pemerintah Filipina sepakat untuk menghormati putusan pengadilan Indonesia atas Mary Jane, yakni pidana mati. Namun, pembinaan kepada yang bersangkutan selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Filipina.

    Terkait status hukuman Mary Jane setelah dipindahkan, menurut Yusril, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. Indonesia akan menghormati keputusan Filipina, termasuk jika nantinya Mary Jane diberi pengampunan.

    “Kalau pun itu dilakukan oleh Presiden Marcos maka Pemerintah Indonesia akan menghormati keputusan itu karena otoritas untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana sudah kita serahkan kepada Pemerintah Filipina,” imbuhnya.

    Terkait masalah teknis pemulangan Mary Jane, Yusril mengatakan hal itu masih dalam pembahasan Deputi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Luar Negeri.

  • Rencana Ria Ricis Tambah Momongan Lewat Adopsi, Moana Mau Punya Adik, Ini Syarat & Cara Angkat Anak

    Rencana Ria Ricis Tambah Momongan Lewat Adopsi, Moana Mau Punya Adik, Ini Syarat & Cara Angkat Anak

    TRIBUNJATIM.COM – Anak Ria Ricis mengaku ingin memiliki adik.

    Tak ayal, permintaan itu sampai membuat sang ibu kebingungan.

    Kini, mantan istri Teuku Ryan ini memutuskan mengadopsi anak.

    Lantas, seperti apa syarat dan cara mengadopsi anak di Indonesia?

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Hal tersebut diceritakan langsung oleh Ria Ricis.

    Menurut penuturannya, Moana kerap meminta adik di depan teman-temannya.

    Keinginan Moana itu tentunya membuat Ricis kelabakan lantaran dirinya kini yang berstatus sebagai ibu tunggal.

    Namun, pada akhirnya, Ricis justru berencana untuk mengadopsi seorang anak untuk menjadi adik dari Moana.

    “Soalnya dia (Moana) udah minta adek juga, dia setiap ketemu temen temen ‘Ibu, Moana mau baby’ dia selalu ngomong begitu. Jadi aduh susah juga ya say kalau nunggu bunting nggak tahu kapan, ya udahlah kita adopsi aja,” kata Ria Ricis di The Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu (7/12/2024).

    Mantan istri Teuku Ryan ini berencana akan mengadopsi seorang anak berjenis kelamin laki-laki.

    Pasalnya, Ricis sendiri memang sudah lama berkeinginan punya anak laki-laki.

    Sekarang ini juga merupakan waktu yang tepat untuk mengadopsi anak karena Moana membutuhkan teman bermain.

    “Iya jadi kan dulu tuh aku pengen banget anak cowok, terus aku rasa dia umurnya udah cukup untuk punya teman bermain, jadi aku pengen sih ngadopsi anak cowok,” jelas Ricis.

    Saat ini, perempuan 29 tahun itu sudah banyak ditawari berbagai pihak untuk mengadopsi anak.

    Namun, Ricis mengaku belum bisa memilih karena pihak rumah sakit masih melakukan proses pemeriksaan dan penyaringan.

    “Kemarin juga udah banyak yang nawarin, dari klinik, dari rumah sakit, dari orang pribadi, dari personal juga ada, cuman kita masih memilih milih,” ujar Ricis.

    “Kita belum tahu (kapan bisa adopsi) soalnya dari pihak klinik dan rumah sakitnya juga masih di-screening juga, karena kan nggak bisa sembarangan juga,” pungkasnya.

    Syarat dan cara adopsi anak di Indonesia

    Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

    Langkah ini juga harus dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundangan-undangan.

    Selain itu, ayat (2) menerangkan, adopsi anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya.

    Calon orangtua dan anak yang akan diangkat sendiri harus memenuhi sejumlah persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

    Syarat adopsi anak tersebut, antara lain:

    Syarat anak yang akan diangkat

    Anak yang akan diangkat atau diadopsi harus termasuk:

    Belum berusia 18 tahun
    Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
    Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
    Memerlukan perlindungan khusus.

    Belum berusia 18 tahun, usia anak angkat meliputi:

    Anak belum berusia 6 tahun merupakan prioritas utama
    Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun, sepanjang ada alasan mendesak
    Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

    Syarat calon orangtua angkat

    Calon orangtua harus memenuhi syarat-syarat berupa:

    Sehat jasmani dan rohani
    Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
    Beragama sama dengan agama calon anak angkat
    Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
    Berstatus menikah paling singkat lima tahun
    Tidak merupakan pasangan sejenis
    Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
    Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
    Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
    Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik
    bagi anak, kesejahteraan, serta perlindungan anak
    Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
    Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat enam bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
    Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

    Khusus untuk pengangkatan anak oleh orangtua tunggal, hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia (WNI) setelah mendapat izin menteri atau kepala instansi sosial di provinsi.

    Untuk pengangkatan anak WNI oleh warga negara asing, harus memenuhi:

    Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia
    Memperoleh izin tertulis dari menteri
    Melalui lembaga pengasuhan anak.

    Sedangkan, pengangkatan anak WNA oleh warga Indonesia wajib memenuhi syarat:

    Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia
    Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

    Cara adopsi anak secara legal

    Syarat sah pengangkatan anak menurut hukum Indonesia adalah melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku dan disahkan oleh penetapan pengadilan.

    Berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2007, calon orangtua harus mengajukan permohonan adopsi anak ke lembaga sosial.

    Dilansir dari laman Indonesia.go.id, berikut tata cara adopsi anak di Indonesia:

    1. Mengajukan permohonan

    Cara adopsi anak yang pertama adalah calon orangtua mengirimkan surat permohonan ke lembaga sosial.

    Jika adopsi terjadi antara anak Indonesia dengan orangtua WNI atau orangtua tunggal, surat permohonan adopsi anak disampaikan ke Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi.

    Namun, jika adopsi terjadi antara orangtua Indonesia dan anak WNA atau sebaliknya, maka permohonan pengangkatan anak disampaikan ke Kementerian Sosial (Kemensos).

    2. Membentuk Tippa

    Setelah surat permohonan pengangkatan anak diterima Dinsos atau Kemensos, maka akan dibentuk Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tippa).

    Tim Tippa di tingkat Dinsos diketuai Kepala Dinas atau Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

    Sedangkan di Kemensos, tim Tippa diketuai Dirjen Rehabilitasi Sosial dengan anggota dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, dan Polri.

    3. Kunjungan ke rumah calon orangtua

    Selanjutnya tim Tippa akan mengirim tim Pekerja Sosial (Peksos) ke rumah calon orangtua angkat.

    Tim Peksos mengadakan dialog dengan calon orangtua angkat, terkait kelayakan secara psikologi, sosial, ekonomi, serta melihat segala aspek kelayakan untuk mendapat hak asuh.

    Nantinya, tim Peksos akan mengunjungi calon orangtua angkat selama dua kali dalam masa 6 bulan.

    Kemudian, hasil kunjungan tim Peksos tersebut akan disampaikan ke tim Tippa.

    4. Kelengkapan calon orangtua

    Berdasarkan rekomendasi tim Peksos, tim Tippa akan meminta kelengkapan orangtua angkat, antara lain:

    Pasangan harus berstatus menikah.
    Bukti pernikahan yang sah, minimal lima tahun. Artinya, orangtua angkat yang pernikahannya kurang dari 5 tahun, tidak akan diizinkan.
    Surat keterangan sehat jasmani rohani dari rumah sakit.
    Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
    Surat keterangan penghasilan, sehingga layak mengangkat anak.

    5. Penerbitan surat rekomendasi pengangkatan anak

    Jika semua dokumen tersebut telah terpenuhi, maka Menteri Sosial akan memberikan rekomendasi berdasarkan usulan tim Tippa untuk diizinkan mengangkat anak.

    Setelah surat rekomendasi pengangkatan anak terbit, orangtua angkat mendapatkan hak pengasuhan sementara selama 6 bulan.

    Selanjutnya, jika masa pengasuhan sementara selama 6 bulan menuai hasil baik, maka pengangkatan anak akan ditetapkan oleh pengadilan.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Suriah Memanas, Kemlu RI Serukan Jaminan Pelindungan Warga Sipil Sesuai Hukum Internasional – Halaman all

    Suriah Memanas, Kemlu RI Serukan Jaminan Pelindungan Warga Sipil Sesuai Hukum Internasional – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia (RI) menyerukan semua pihak untuk menjamin pelindungan warga sipil imbas memanasnya kondisi di Damaskus, ibu kota Suriah.

    “Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk menjamin perlindungan warga sipil sesuai dengan hukum internasional, terutama Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM Internasional,” kata Kemlu RI dalam keterangan yang diunggah di sosial media X, Minggu (8/12/2024). 

    Kemlu menegaskan Indonesia mengikuti secara seksama perkembangan di Suriah dan mengkhawatirkan pengaruhnya terhadap keamanan regional.

    Selain itu, Indonesia pun mengkhawatirkan dampak kemanusiaan yang ditimbulkan akibat krisis pemerintahan di Suriah.

    “Krisis di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui suatu proses transisi yang inklusif, demokratis, dan damai yang mengedepankan kepentingan dan keselamatan rakyat Suriah yang tetap menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah Suriah,” kata Kemlu. 

    Atas hal itu, Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk menjamin perlindungan warga sipil. 

    Sesuai dengan hukum internasional, terutama Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM Internasional.

    “KBRI Damaskus telah mengambil semua langkah yang dipandang perlu untuk memastikan keselamatan WNI, termasuk mempersiapkan kemungkinan evakuasi ke tempat yang lebih aman, jika situasi keamanan memburuk,” tulis keterangan Kemlu RI. 

    Diketahui kondisi di Damaskus, ibu kota Suriah, semakin memanas setelah kelompok oposisi mengambil alih gedung radio dan saluran televisi pemerintah pada Minggu, 8 Desember 2024.

    Kejadian ini menunjukkan perubahan signifikan dalam situasi politik dan keamanan di negara yang telah dilanda konflik berkepanjangan ini.

    Kelompok oposisi tidak hanya berhasil merebut gedung tersebut, tetapi juga melakukan siaran langsung di televisi publik.

    Dalam siaran itu, mereka mengeklaim bahwa Presiden Bashar Assad telah digulingkan dan semua tahanan di penjara dibebaskan.

  • Kemenlu: Indonesia Khawatir Krisis Suriah Pengaruhi Keamanan Wilayah dan Kemanusiaan

    Kemenlu: Indonesia Khawatir Krisis Suriah Pengaruhi Keamanan Wilayah dan Kemanusiaan

    Kemenlu: Indonesia Khawatir Krisis Suriah Pengaruhi Keamanan Wilayah dan Kemanusiaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia mengungkapkan kekhawatiran bahwa krisis yang sedang berlangsung di Suriah dapat memengaruhi
    keamanan regional
    dan berdampak pada isu kemanusiaan.
    Hingga saat ini, pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi di Suriah.

    (Indonesia) mengkhawatirkan pengaruhnya terhadap keamanan regional serta dampak kemanusiaan yang ditimbulkan,”
    sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Kemenlu yang diunggah di situs media sosial X, Minggu (8/12/2024).
    Indonesia mengikuti secara seksama perkembangan di Suriah dan mengkhawatirkan pengaruhnya terhadap keamanan regional serta dampak kemanusiaan yang ditimbulkan.
    Krisis di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui suatu proses transisi yang inklusif, demokratis, dan damai yang…
    Kemenlu menegaskan bahwa krisis di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui proses transisi kekuasaan yang inklusif, demokratis, damai, serta mengutamakan keselamatan dan kepentingan rakyat Suriah.
    Proses transisi tersebut harus dilakukan dengan tetap menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah negara itu.
    Lebih lanjut, Kemenlu meminta semua pihak untuk menjamin perlindungan terhadap warga sipil di Suriah sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.
    Saat ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus telah mengambil sejumlah langkah untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di Suriah.
    “Termasuk mempersiapkan kemungkinan evakuasi ke tempat yang lebih aman, jika situasi keamanan memburuk,”
    ungkap Kemenlu.
    Di sisi lain, situasi di Suriah semakin memanas setelah Komando militer Suriah menyatakan kepada para perwiranya bahwa kekuasaan Presiden Bashar Al-Assad telah berakhir.
    Hal ini terjadi setelah pemberontak berhasil merebut ibu kota Suriah, Damaskus, dalam serangan cepat.
    Dilaporkan bahwa Assad telah meninggalkan ibu kota menggunakan pesawat, namun lokasi keberadaannya saat ini tidak diketahui.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Suriah Geger Serangan Pemberontak: AS, Yordania, Irak Desak Warga Angkat Kaki Tinggalkan Damaskus – Halaman all

    Suriah Geger Serangan Pemberontak: AS, Yordania, Irak Desak Warga Angkat Kaki Tinggalkan Damaskus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mendesak warga negaranya untuk segera meninggalkan ibu kota Suriah, Damaskus di tengah meningkatnya pertempuran antara pemberontak dan pasukan rezim.

    Desakan itu disampaikan Kedubes AS di Damaskus, Suriah, Sabtu (7/12/2024).

    Dalam keterangan resmi yang dikutip dari Anadolu, Kedubes AS menghimbau warga negaranya untuk segera meninggalkan Suriah karena situasi keamanan di wilayah itu terus bergejolak buntut pertempuran antar kelompok bersenjata.

    Terlebih saat ini Kedubes AS di Damaskus telah menghentikan operasinya sejak 2012.

    Oleh karena itu pemerintah AS tidak dapat memberikan layanan konsuler bagi warga AS apabila tidak segera mengevakuasi dirinya dari Suriah

    “Departemen Luar Negeri mendesak warga AS untuk meninggalkan Suriah sekarang sementara opsi komersial masih tersedia di Damaskus,” kata Kedubes AS.

    Tak hanya AS, Yordania turut mengeluarkan peringatan keamanan dan meminta warganya untuk segera meninggalkan Suriah sesegera mungkin.

    “Kami mendesak warganya untuk evakuasi secepatnya karena adanya perang saudara di Suriah. Untuk mempercepat evakuasi pemerintah telah membentuk tim krisis yang bertugas membawa warga negara Yordania kembali dengan selamat,” tegas Kementerian Luar Negeri Yordania

    Langkah serupa juga diikuti  Kedutaan Irak di Damaskus, yang mendesak warganya agar menghubungi fasilitas diplomatik untuk membantu mereka kembali ke Irak.

    Menyusul yang lainnya, Rusia melalui kedutaannya juga mengimbau warganya “untuk meninggalkan Suriah menggunakan pesawat komersial dari bandara yang masih beroperasi,”

    Geger Serangan Pemberontak di Suriah

    Ketegangan di Suriah mulai memanas setelah Kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (sebelumnya dikenal sebagai Front Nusra) dan sejumlah kelompok bersenjata lainnya melancarkan operasi besar-besaran terhadap pemerintah Suriah.

    Mereka perlahan bergerak maju dari arah utara di wilayah Idlib, di sebelah barat laut Suriah, menuju Kota Aleppo dan Hama.

    Hingga akhirnya Aleppo kota terbesar kedua di Suriah, berhasil direbut yang adalah kelompok-kelompok militan itu.

    Terbaru, para pasukan pemberontak dikabarkan mulai memasuki ibu kota Suriah, Damaskus pada Minggu (8/7/2024).

    Pemimpin Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS), Abu Mohammed Al-Jolani,mengungkap ada 2 tujuan utama mengapa para pemberontak menggulingkan pemerintahan Bashar Al Assad.

    Pertama untuk menciptakan pemerintahan yang didasarkan pada lembaga dan dewan yang “dipilih oleh rakyat.”

    Kedua, menerapkan praktik Islam yang tidak brutal. Ini lantaran beberapa praktik Islam ekstrem yang diterapkan presiden Bashar Al Assad telah menciptakan “perpecahan” antara HTS dan kelompok jihad.

    Presiden Suriah Kabur

    Pasca pasukan pemberontak memasuki kota Damaskus, Presiden Suriah Bashar Al Assad melarikan diri.

    Pemerintah Suriah belum mengonfirmasi kepergian Assad, tetapi menurut badan pemantau perang Syrian Observatory for Human Rights ia terbang ke luar negeri.

    Hal serupa juga dikonfirmasi dua perwira senior militer, mereka mengatakan kepada Reuters, bahwa Assad telah kabur namun belum diketahui kepergiannya.

    Namun, setelah pesawat tersebut pergi meninggalkan Suriah, jurnalis Mesir Khaled Mahmoued mengatakan pesawat itu menunjukkan pergerakan yang tidak biasa dan dilaporkan mengalami penurunan ketinggian dengan cepat.

    Tak lama kemudian, pesawat tersebut dikabarkan hilang dari radar setelah mengalami kecelakaan di dekat Al-Suwayri dan jatuh di suatu tempat di luar kota Homs, mengutip dari Next.

    “Pesawat yang dilaporkan membawa Assad telah menghilang dari radar dan tiba-tiba jatuh dari ketinggian lebih dari 3.650 meter ke 1.070 meter dalam beberapa menit,” ungkap Khaled Mahmoued di X, mengutip dari Newsx.

    Meski demikian laporan media setempat belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai munculkan isu ini

    (Tribunnews.com / Namira Yunia)

  • Pemberontak Mendekat ke Damaskus, Yordania dan Irak Minta Warganya Keluar dari Suriah

    Pemberontak Mendekat ke Damaskus, Yordania dan Irak Minta Warganya Keluar dari Suriah

    JAKARTA – Pemerintah Yordania dan Irak mengimbau warga mereka untuk meninggalkan Suriah di tengah perkembangan eskalasi militer.

    Kementerian Luar Negeri Yordania mendesak warganya untuk evakuasi secepatnya karena adanya perang saudara di Suriah.

    Dilansir ANTARA dari Anadolu, Sabtu, 7 Desember, Kemlu Yordania membentuk tim krisis yang bertugas mengevakuasi warga negara Yordania dan memastikan mereka kembali dengan selamat ke negara kerajaan itu.

    Sementara itu, Kedutaan Irak di Damaskus, mendesak warganya yang ingin meninggalkan Suriah untuk menghubungi fasilitas diplomatik untuk membantu mereka kembali ke Irak.

    Dalam pernyataan yang dikutip oleh kantor berita negara Irak (INA), kedutaan besar meminta warga Irak di Suriah yang ingin pergi untuk mendaftar guna memfasilitasi perjalanan, bersama dengan istri warga Suriah mereka, atau anak-anak perempuan Irak yang memiliki suami warga Suriah.

    Selain Yordania dan Irak, Rusia melalui kedutaannya pada Jumat juga mengimbau warganya “untuk meninggalkan Suriah menggunakan pesawat komersial dari bandara yang masih beroperasi,” karena memburuknya situasi militer dan politik di negara itu.

    Terbaru, pemberontak Suriah mengklaim menguasai kota Daraa di selatan pada Sabtu. Daraa menjadi tempat lahirnya pemberontakan tahun 2011 melawan Presiden Bashar al-Assad.

    Sumber-sumber di pemberontak mengatakan militer Suriah setuju menarik diri dari Daraa berdasarkan kesepakatan yang memberikan jalan aman bagi para pejabat militer ke ibu kota Damaskus, sekitar 100 km (60 mil) utara.

    Dilansir Reuters, Sabtu, 7 Desember, video di media sosial menunjukkan pemberontak yang mengendarai sepeda motor dan lainnya berbaur dengan warga di jalanan. Orang-orang melepaskan tembakan ke udara di alun-alun utama kota untuk merayakannya, menurut video tersebut.

    Belum ada komentar langsung dari militer atau pemerintah Assad. Reuters tidak dapat memverifikasi klaim pemberontak secara independen.

    Dengan jatuhnya Daraa, pasukan Assad telah menyerahkan empat pusat penting kepada pemberontak dalam sepakan.

    Daraa, yang berpenduduk lebih dari 100.000 jiwa sebelum perang saudara dimulai 13 tahun lalu, memiliki kepentingan simbolis sebagai tempat lahirnya pemberontakan.

    Ini adalah ibu kota provinsi berpenduduk sekitar 1 juta orang, berbatasan dengan Yordania.

  • Tim MER-C Tiba Selamat di Public Aid Hospital Gaza

    Tim MER-C Tiba Selamat di Public Aid Hospital Gaza

    JAKARTA – Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) terkait keberadaan dan keselamatan tim medis mereka di Gaza, yang saat ini tiba dengan selamat di Public Aid Hospital Gaza.

    “Enam tenaga medis MER-C saat ini telah tiba dengan selamat di Public Aid Hospital di Gaza dan melanjutkan tugas kemanusiaan di fasilitas kesehatan tersebut,” kata Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha dilansir ANTARA, Sabtu, 7 Desember.

    Judha mengatakan melalui koordinasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tim medis MER-C ditempatkan di Rumah Sakit Kamal Adwan di Beit Lahia di Gaza Utara sejak 1 Desember.

    Selanjutnya, kata Judha, tim medis MER-C diminta meninggalkan RS Kamal Adwan pada Jumat (6/12).

    Kondisi tim medis MER-C juga diungkapkan Direktur Informasi dan Media Hartyo Harkomoyo, yang menyebutkan enam orang sudah tiba di Public Aid Hospital dan satu orang lagi berada di posko MER-C di Deiral Balah.

    Kemlu RI bersama Kedutaan Besar RI (KBRI) di Amman akan terus memonitor keselamatan para relawan MER-C di Gaza.

  • Oposisi Anti-Rezim Assad Merangsek ke Damaskus, Negara-Negara Minta Warganya Tinggalkan Suriah – Halaman all

    Oposisi Anti-Rezim Assad Merangsek ke Damaskus, Negara-Negara Minta Warganya Tinggalkan Suriah – Halaman all

    Oposisi Anti-Rezim Assad Merangsek ke Damaskus, Negara-Negara Minta Warga Negara Tinggalkan Suriah

    TRIBUNNEWS.COM – Perkembangan situasi lapangan di Suriah dilaporkan terus meningkat.

    Hal itu seiring pengumuman faksi-faksi oposisi bersenjata Suriah yang menyatakan kemajuannya menuju kota Homs dan kendalinya atas desa terakhir di pinggiran kota strategis terakhir tersebut.

    Pihak oposisi bersenjata menyatakan, ‘para pejuangnya dalam perjalanan menuju ibu kota, Damaskus’.

    Sementara oposisi melaju, Kementerian Pertahanan Suriah membantah penarikan pasukannya dari Kota Homs.

    Mereka menyatakan, kalau pasukan pemerintah Suriah, bersama dengan pesawat Rusia, menargetkan lokasi pertemuan faksi oposisi, yang mereka gambarkan sebagai kelompok teroris.

    Adapun pihak oposisi bersenjata menegaskan kendali pasukannya atas seluruh kota Daraa di selatan, faksi lokal di Suwayda.

    Oposisi mengatakan kalau mereka pada gilirannya telah mengambil kendali markas keamanan dan militer Suriah.

    Faksi oposisi dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) bahakan mengumumkan penempatan kekuatan mereka di Deir ez-Zor di bagian timur Suriah.

    Pertempuran Sengit di Homs

    Dalam perjalanan menuju Homs, faksi oposisi yang menamai serangan mereka dengan operasi “Pencegahan Agresi” mengeluarkan seruan, yang menurut mereka merupakan seruan terakhir, kepada pasukan rezim di kota Homs untuk membelot dari rezim pemerintahan Presiden Bashar al-Assad.

    “Mereka juga menyiarkan gambar saat pasukan mereka memasuki kota Rastan dan Talbiseh, yang dianggap sebagai gerbang utara Homs dan 12 kilometer dari pusat kota Homs,” tulis laporan Khaberni, Sabtu (7/12/2024).

    Departemen Operasi Militer – yang memimpin operasi Pencegahan Agresi – menegaskan kendalinya atas desa terakhir di pinggiran kota Homs.

    Mereka juga mengindikasikan kalau faksi Oposisi di Rastan mengantisipasi kedatangan faksi lain oposisi di sana, dengan menyerang posisi tentara Suriah dalam persiapan untuk masuknya mereka ke wilayah tersebut.

    Di pihak berlawanan, media resmi pemerintah mengatakan kalau tentara Suriah mengebom rumah sakit lapangan dan kelompok bersenjata di kota Talbiseh di pedesaan Homs dengan peluru artileri. 

    Kantor berita resmi Suriah (SANA) juga mengutip sumber militer yang mengatakan kalau tidak ada kebenaran atas laporan tentang penarikan tentara Suriah dari Kota Homs.

    Laporan itu menambahkan kalau tentara Suriah tetap ada di Homs dan pedesaannya, serta dikerahkan di “garis pertahanan yang tetap dan kokoh,”.

    Laporan SANA menambahkan kalau tentara Suriah telah diperkuat dengan kekuatan tambahan yang besar yang dilengkapi dengan berbagai jenis peralatan dan senjata.

    SANA mengatakan bahwa tentara Suriah menargetkan, dengan artileri, rudal, dan pesawat tempur gabungan Suriah-Rusia, kendaraan yang mereka gambarkan sebagai teroris dan pertemuan mereka di pedesaan utara dan selatan Hama.

    Serangan tentara Suriah ini diklaim menyebabkan puluhan kematian dan cedera di antara barisan faksi oposisi.

    “Pesawat-pesawat tempur Suriah dan Rusia mencoba memperlambat kemajuan pasukan oposisi, membom Jembatan Rastan di pedesaan utara Homs, dan melancarkan sejumlah serangan di kota tersebut, dan sekitarnya menjadi sasaran pemboman artileri setelah oposisi bersenjata mengumumkan kendali atasnya,” tulis laporan itu dilansir Khaberni.

    Operasi di Selatan Suriah

    Di bagian selatan negara itu, “Ruang Operasi Selatan”, yang didirikan di provinsi Daraa, Quneitra, dan Suwayda, mengumumkan kendalinya atas seluruh kota Daraa di barat daya, setelah konfrontasi dengan pasukan rezim dan kelompok militer yang didukung oleh Iran.

    Departemen Operasi Militer mengatakan, mereka telah menguasai jalan raya internasional Amman-Damaskus, kota Izraa, salah satu kota terbesar di wilayah tersebut, dan sekitar 50 desa dan kota kecil pasukan rezim di kota tersebut.

    Mereka menyatakan kalau para pejuangnya telah memasuki perbatasan Nassib dengan Yordania.

    Pihak oposisi juga mengumumkan penyitaan kendaraan militer dan amunisi, dan menegaskan bahwa mereka telah menguasai Brigade ke-52 di pedesaan timur Daraa.

    Pihak oposisi menyiarkan gambar orang-orang yang merobohkan patung mendiang Presiden Suriah Hafez al-Assad, yang dibangun kembali pada tahun 2018.

    Di kota As-Suwayda, faksi-faksi lokal mengatakan dalam sebuah pernyataan pagi ini bahwa mereka mengambil kendali Departemen Intelijen Angkatan Udara rezim Assad di kota tersebut, serta Cabang Keamanan Kriminal dan Resimen Pasukan Khusus ke-405 setelah peristiwa pembelotan anggota rezim.

    Faksi lokal di Suwayda mengatakan sebelumnya kalau mereka telah mengambil alih markas polisi di kota dan penjara pusat.

    Faksi-faksi lokal tersebut menjelaskan bahwa mereka menyerang pasukan rezim Assad di pos pemeriksaan Shahba, di utara kota Suwayda.

    Situs-situs media melaporkan pernyataan yang dikeluarkan oleh “Ruang Operasi Resolusi Pertempuran,” yang mengumumkan pembentukan faksi militer di Suwayda, memberikan waktu kepada pasukan rezim dan cabang keamanan untuk mengevakuasi posisi mereka tanpa perlawanan.

    Di Deir ez-Zor, bagian timur negara itu, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) mengatakan bahwa anggota Dewan Militer Deir ez-Zor telah dikerahkan di kota Deir ez-Zor dan wilayah barat Sungai Eufrat.

    Organisasi tersebut menambahkan dalam pernyataannya bahwa gerakan-gerakan ini dilakukan untuk melindungi masyarakat, mengingat perkembangan yang terjadi di Suriah merupakan ancaman terhadap keamanan masyarakat dan kawasan.

    Reuters mengutip sumber-sumber militer Suriah yang mengatakan bahwa pasukan SDF, yang merupakan tulang punggung Unit Perlindungan Rakyat Kurdi, mengambil alih perbatasan Albukamal dengan Irak.

    Seorang prajurit Tentara Nasional Suriah (SNA) berpose dengan bendera di pesawat setelah menguasai Bandara Militer Kuwairis, sebelah timur Aleppo, saat Operasi Dawn of Freedom, yang diluncurkan untuk mencegah koridor teror PKK/YPG (PKK yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS, dan UE serta YPG yang dianggap Turki sebagai perpanjangan PKK di Suriah) antara Tel Rifat dan Manbij berlanjut, di Aleppo, Suriah pada 01 Desember 2024. Sebagai bagian dari operasi tersebut, SNA telah merebut desa-desa milik Tel Rifat, yaitu Shagoreet, Tebnah, Al-Malikiyah, Kafr Kalbin, Kafr Naya, Miskan, Al-Ghuz, Tatmuras, Tal Anab, Mazraat Hamad, Zouyan, Maaranaz, dan Bukit Zouyan. Mustafa Bathis / Anadolu (Mustafa Bathis / ANADOLU / Anadolu via AFP)

       

    Negara-Negara Minta Warganya Tinggalkan Suriah

    Sejumlah negara meminta warganya untuk meninggalkan Suriah mengingat kekuatan oposisi semakin maju dan menguasai lebih banyak kota di negara tersebut.

    Departemen Luar Negeri AS meminta warga AS yang berada di wilayah Suriah untuk segera meninggalkan negaranya “selagi opsi perjalanan komersial masih tersedia.”

    Kementerian tersebut menyampaikan peringatan keamanan dalam unggahan yang diposting di media sosial.

    “Situasi keamanan di Suriah masih bergejolak dan tidak dapat diprediksi, dengan bentrokan aktif antara faksi-faksi bersenjata di seluruh negeri.”

    Hal serupa juga disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Kanada kepada warganya untuk segera meninggalkan Suriah.

    Yordania juga meminta warganya yang tinggal dan berada di Suriah untuk segera meninggalkan negaranya, dengan alasan kekhawatiran keamanan akibat “perkembangan” di negara tetangga tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Yordania mengatakan bahwa sebuah kelompok krisis telah dibentuk yang mencakup berbagai lembaga negara di Kerajaan untuk berupaya mengevakuasi warga Yordania dari Suriah dan memastikan mereka kembali dengan selamat ke tanah air mereka “secepat mungkin.”

    Pada saat yang sama, Kedutaan Besar Irak di Damaskus meminta warga negaranya yang ingin meninggalkan Suriah untuk mengunjungi kedutaan mereka negara tersebut guna mendaftarkan nama mereka guna memfasilitasi prosedur kepulangan mereka ke negara tersebut.

    Sebelumnya, Kedutaan Besar Rusia di Damaskus telah mendesak warganya di Suriah untuk meninggalkan negara tersebut “karena situasi politik dan militer yang memburuk.”

    Pada tanggal 27 November, faksi oposisi bersenjata Suriah mulai menyerang pasukan pemerintah dari Kegubernuran Idlib di barat laut negara itu, dan mampu menguasai sebagian besar wilayah negara tersebut. 

     

    (oln/anadolu/khbrn/*)
     

  • Kementerian KP Kembangkan Kapasitas Budi Daya Tilapia dan Rumput Laut di Kepulauan Solomon

    Kementerian KP Kembangkan Kapasitas Budi Daya Tilapia dan Rumput Laut di Kepulauan Solomon

    Kementerian KP Kembangkan Kapasitas Budi Daya Tilapia dan Rumput Laut di Kepulauan Solomon
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Kementerian Kelautan dan
    Perikanan
    (KP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) melaksanakan langkah strategis pengembangan kapasitas budi daya
    tilapia
    dan
    rumput laut
    di
    Kepulauan Solomon
    .
    Upaya tersebut merupakan bagian dari Kerja Sama Selatan-Selatan (KSST) yang bertujuan untuk memperkuat sektor
    perikanan
    lintas negara.
    Program itu didukung oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Lembaga Dana Kerja sama Internasional (LDKPI) untuk mencapai visi “Pacific Elevation” yang lebih maju dan sejahtera.
    Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta menjelaskan, upaya pengembangan kapasitas budi daya merupakan komitmen Indonesia sebagai pionir KSST.
    Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang di kawasan Pasifik.
    “Kami berharap, kegiatan ini dapat membangun masa depan ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan serta mendukung stabilitas ekonomi dan politik di kawasan Pasifik,” ujar Nyoman dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (7/12/2024).
    Sebagai bagian dari pengembangan kapasitas, tambah Nyoman, BPPSDM KKP telah mengirimkan Tim Tenaga Ahli Perikanan Indonesia ke Kepulauan Solomon untuk menjalankan Dispatch Expert Program pada November 2024.
    Tim itu mengunjungi Pulau Guadalcanal yang merupakan pusat budi daya tilapia dan Pulau Wagina yang merupakan sentra penghasil rumput laut terbesar di Pasifik. Di sana, mereka mempelajari langsung kebutuhan dan potensi sektor akuakultur lokal.
    “Dengan pengalaman dan teknologi yang dimiliki, Indonesia berkomitmen untuk berbagi praktik terbaik guna meningkatkan daya saing produk rumput laut di Kepulauan Solomon. Upaya ini diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat,” jelas Nyoman.
    Sebagai informasi, Kepulauan Solomon merupakan mitra strategis Indonesia di kawasan Pasifik karena memiliki potensi besar sebagai produsen rumput laut.
    Meski begitu, Kepulauan Solomon masih membutuhkan dukungan dalam peningkatan keterampilan pengolahan produknya.
    Budi daya rumput laut di Kepulauan Solomon sendiri sudah diperkenalkan sejak 2002. Sektor ini kini mendukung sekitar 600 petani dan menyumbang tiga persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) negara tersebut.
    Adapun sebagian besar produksinya diekspor ke Tiongkok dengan harga sekitar 4 dollar Amerika Serikat (AS) per kilogram.
    Terkait pengembangan kapasitas budi daya, hasil program ini nantinya akan menghasilkan Grand Design Roadmap Capacity Building 2025-2028.
    Roadmap
    tersebut mencakup dokumen sesi pelatihan teknis, identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana, serta indikator capaian dalam aspek sumber daya alam, manusia, sosial budaya, dan kelembagaan.

    Grand design
    ini akan mengintegrasikan unsur-unsur dari program Ekonomi Biru KKP dan program strategis BPPSDM, termasuk Smart Fisheries Village. Inisiatifnya akan ditawarkan kepada Kepulauan Solomon dan negara di kawasan Pasifik secara umum sebagai bagian dari promosi teknologi dan inovasi produk perikanan Indonesia,” ucap Nyoman.
    Perlu diketahui, rumput laut dan tilapia masuk dalam lima komoditas unggulan ekspor produk perikanan yang terus dikembangkan
    Kementerian KP
    .
    Untuk memaksimalkan potensi itu, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono telah menginisiasi pembangunan modeling budi daya tilapia dan rumput laut berkelanjutan di Karawang, Jawa Barat, dan Wakatobi, Sulawesi Tenggara untuk pengembangan kualitas dua komoditas tersebut.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.