Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Hubungan dengan Irlandia Meruncing, Israel Tutup Kantor Kedubes di Dublin

    Hubungan dengan Irlandia Meruncing, Israel Tutup Kantor Kedubes di Dublin

    Jakarta –

    Hubungan Israel dan Irlandia tengah meruncing. Pemerintah Israel secara resmi memutuskan untuk menutup kantor kedutaan besar mereka di di Dublin, Irlandia.

    “Keputusan untuk menutup kedutaan Israel di Dublin dibuat mengingat kebijakan ekstrim pemerintah Irlandia yang anti-Israel,” kata Kementerian Luar Negeri Israel dilansir AFP, Senin (16/12/2024).

    Penutupan kantor kedutaan besar Israel di Dublin dilakukan sejak Minggu (15/12). Hubungan diplomatik antara Irlandia dan Israel memburuk setelah serangkaian tindakan yang mencakup pengakuan Irlandia terhadap negara Palestina dan mendukung kasus Mahkamah Internasional yang menuduh Israel melakukan genosida di Jalur Gaza.

    Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menyebut pemerintah Irlandia telah bersikap standar ganda terhadap Israel. Dia menyebut Irlandia telah melewati batas dalam hubungan diplomatik dengan Israel.

    “Tindakan dan retorika antisemit yang digunakan Irlandia terhadap Israel berakar pada delegitimasi dan demonisasi negara Yahudi, serta standar ganda,” kata Gideon.

    “Irlandia telah melewati setiap garis merah dalam hubungannya dengan Israel,” sambungnya.

    ICC mengeluarkan surat perintah terhadap Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan antara 8 Oktober 2023 dan 20 Mei tahun ini di Jalur Gaza.

    Menlu Israel Gideon Saar mengatakan negaranya akan menginvestasikan sumber dayanya dalam membangun hubungan dengan negara-negara lain. Dia menyebut pihaknya akan membuka kedutaan besar di Moldova.

    Pada bulan Mei, Dublin mengatakan pihaknya mengakui Palestina sebagai “negara berdaulat dan merdeka” yang terdiri dari Jalur Gaza dan Tepi Barat dan setuju untuk membangun hubungan diplomatik penuh.

    Spanyol dan Norwegia mengakui negara Palestina pada hari yang sama dan Slovenia menyusul seminggu kemudian. Hal ini memicu tindakan balasan dari Israel.

    Pada bulan November, Dublin menerima penunjukan duta besar penuh Palestina untuk pertama kalinya. Perdana Menteri Irlandia Simon Harris menyebut keputusan Israel untuk menutup kedutaan besarnya di Dublin “sangat disesalkan”.

    “Saya sepenuhnya menolak pernyataan bahwa Irlandia anti-Israel. Irlandia pro perdamaian, pro hak asasi manusia, dan pro hukum internasional,” tulisnya di X.

    (ygs/ygs)

  • Evakuasi Gelombang Kedua, 30 WNI Berhasil Dipulangkan dari Suriah

    Evakuasi Gelombang Kedua, 30 WNI Berhasil Dipulangkan dari Suriah

    Evakuasi Gelombang Kedua, 30 WNI Berhasil Dipulangkan dari Suriah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah kembali melanjutkan proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak konflik di
    Suriah
    . Sebanyak 30 WNI dilaporkan sudah kembali ke Indonesia pada Minggu (15/12/2024) hari ini.
    Kementerian Luar Negeri (
    Kemenlu
    ) menjelaskan bahwa, penjemputan dan pemulangan WNI ini adalah bagian dari proses evakuasi gelombang kedua yang mulai dilakukan sejak 13 Desember 2024 lalu.
    “30 WNI dievakuasi dari Suriah dan tiba dengan selamat di Tanah Air pada tanggal 15 Desember 2024. Upaya tersebut merupakan gelombang kedua dari rangkaian evakuasi WNI di Suriah,” ujar Kemenlu melalui siaran pers Minggu malam.
    Para WNI yang berhasil dievakuasi itu terdiri dari 25 perempuan dan 5 laki-laki. Mereka berasal dari wilayah Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, terdapat pula WNI asal Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
    Dengan demikian, sudah sudah ada 65 WNI terdampak konflik di Suriah yang telah dievakuasi dan dipulangkan ke Indonesia.
    Sebanyak 35 di antaranya dievakuasi pada gelombang pertama dan sudah tiba di Indonesia pada 12 Desember 2024.
    “Seperti proses evakuasi gelombang sebelumnya, evakuasi gelombang kedua dilakukan menggunakan jalur darat dengan melintasi perbatasan Masnaa untuk sampai di Lebanon, dilanjutkan penerbangan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta,” tulis Kemenlu.
    Sampai saat ini, Kemenlu masih terus melakukan pendataan dan berupaya berkomunikasi dengan para WNI yang berada di wilayah Suriah. Berdasarkan hasil pendataan Kemenlu, terdapat 1.162 WNI berdomisili di Suriah.
    “Hingga kini 65 diantaranya telah kembali ke tanah air, dan sebanyak 84 WNI telah menyatakan ingin kembali ke tanah air,” kata Kemenelu.
    Kemenlu mengimbau agar para WNI tetap waspada, dan menghindari lokasi yang rawan maupun kerumunan massa. Para WNI juga diimbau mengurangi pergerakan yang tidak perlu serta menjalin komunikasi erat dengan KBRI Damaskus.
    “Hingga saat ini, situasi keamanan sangat dinamis, termasuk Israel masih terus melancarkan serangan ke Suriah. Mempertimbangkan hal tersebut, status Siaga Satu di seluruh Suriah yang telah ditetapkan sejak 7 Desember 2024 tetap dipertahankan hingga saat ini,” jelas Kemenlu.
    Kemenlu juga meminta masyarakat yang memiliki anggota keluarga di Suriah untuk menghubungi Hotline Direktorat Perlindungan WNI melalui nomor +6281-290-070-027, atau Hotline KBRI Damaskus dengan nomor +963 954 444 810.
    Sebagai informasi, peralihan kekuasaan di Suriah dari rezim Bashar Al-Assad kepada kelompok pemberontak Abu Mohammed Al Julani terjadi pada Minggu (8/12/2024)
    Kelompok pemberontak berhasil menguasai dua kota besar Suriah, Aleppo dan Damaskus. Sedangkan Assad diketahui melarikan diri ke Rusia.
    Transisi kepemimpinan kini di tangan Julani dengan pemerintahan sementara hingga 1 Maret 2025 sebelum dilakukan pemilihan kepala negara yang baru.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 30 WNI yang Dievakuasi dari Suriah Tiba di Tanah Air Hari Ini

    30 WNI yang Dievakuasi dari Suriah Tiba di Tanah Air Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melaporkan bahwa sebanyak 30 WNI yang dievakuasi dari Suriah pada tanggal 13 Desember 2024 lalu telah tiba di Indonesia pada hari ini, Minggu (15/12/2024).

    Dilansir dari laman resmi Kemlu, proses evakuasi gelombang kedua tersebut dilakukan menggunakan jalur darat dengan melintasi perbatasan Masnaa untuk sampai di Lebanon.

    Sampai di Lebanon, perjalanan dilanjutkan penerbangan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Adapun WNI yang dievakuasi terdiri dari 25 perempuan dan 5 laki-laki. Mereka berasal dari Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

    Sebelumnya, Pemerintah RI telah mengevakuasi 35 WNI dalam evakuasi gelombang pertama pada tanggal 12 Desember 2024. Dengan demikian, total jumlah warga yang berhasil dievakuasi dari Suriah oleh Pemerintah RI adalah 65 WNI.

    Saat ini, Kementerian Luar Negeri terus melakukan pendataan dan berkomunikasi dengan WNI di Suriah terkait kesediaan evakuasi ke tanah air. Sesuai pendataan sebelumnya, sebanyak 1.162 WNI berdomisili di Suriah, 65 diantaranya telah kembali ke tanah air, dan sebanyak 84 WNI telah menyatakan ingin kembali ke tanah air.

    Kemlu dan KBRI Damaskus terus memonitor dari dekat situasi keamanan di Suriah. Hingga saat ini, situasi keamanan sangat dinamis, termasuk Israel masih terus melancarkan serangan ke Suriah. Mempertimbangkan hal tersebut, status Siaga Satu di seluruh Suriah yang telah ditetapkan sejak 7 Desember 2024 tetap dipertahankan hingga saat ini.

    Pemerintah RI telah mengambil berbagai langkah pelindungan WNI, seperti koordinasi intensif antar Kementerian atau Lembaga, pemutakhiran Rencana Kontingensi termasuk jalur evakuasi, pertemuan daring dengan WNI di Suriah, serta koordinasi dengan pemerintah setempat guna memastikan safe corridor bagi pergerakan WNI menuju perbatasan.

    Kemlu juga mengimbau agar WNI tetap memperhatikan perkembangan situasi keamanan di Suriah, meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi yang rawan maupun kerumunan massa, meminimalisasi pergerakan yang tidak perlu, serta menjalin komunikasi erat dengan KBRI Damaskus dan antar-sesama WNI.

    Bagi masyarakat yang memiliki keluarga yang berada di Suriah, Kementerian Luar Negeri juga mengimbau untuk menghubungi Hotline Direktorat Pelindungan WNI melalui nomor kontak: +6281-290-070-027, dan Hotline KBRI Damaskus melalui nomor kontak: +963 954 444 810.

  • Eks Presiden Suriah Bashar al-Assad Dilaporkan Timbun Uang Rp1,1 Triliun di Rekening Bank Inggris – Halaman all

    Eks Presiden Suriah Bashar al-Assad Dilaporkan Timbun Uang Rp1,1 Triliun di Rekening Bank Inggris – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dilaporkan menimbun uang senilai lebih dari 55 juta poundsterling (sekitar Rp1,1 triliun) di rekening bank di London, Inggris.

    Laporan ini pertama kali diungkap oleh surat kabar Inggris, i Paper, yang mengutip sumber dari dunia perbankan.

    Menurut dokumen pengadilan tahun 2011, Assad memiliki sekitar 40 juta poundsterling di rekening HSBC di London.

    Namun, dana tersebut telah dibekukan akibat sanksi yang dijatuhkan terhadap rezim Assad, sehingga ia tidak dapat mengaksesnya.

    Saat ini, dengan bunga yang terus bertambah, jumlah dana tersebut telah meningkat menjadi lebih dari 55 juta poundsterling.

    Sanksi dan Aset Assad

    Sanksi terhadap Assad diberlakukan setelah tindakan kerasnya terhadap para pengunjuk rasa menjelang Perang Saudara Suriah pada 2011.

    Kekayaan Assad diperkirakan mencapai hampir 125 miliar poundsterling (sekitar Rp2.527 triliun), yang terdiri dari aset berupa 200 ton emas, rumah di berbagai belahan dunia, serta jaringan bisnis di Timur Tengah.

    Pemerintah Inggris juga telah membekukan aset milik paman Assad, Riffat al-Assad, termasuk rumah senilai 26 juta poundsterling di Mayfair.

    Mantan Ketua Partai Konservatif, Sir Iain Duncan Smith, menyerukan agar pemerintah Inggris menggunakan Undang-Undang Hasil Kejahatan 2002 untuk mengambil alih dana tersebut, dengan harapan dapat disalurkan kepada pemerintahan baru Suriah di masa depan.

    Sementara itu, politikus John McDonnell menekankan pentingnya pemerintah Inggris untuk segera bertindak membekukan aset Assad dan menggunakannya untuk kemakmuran rakyat Suriah.

    Razan Rashidi, Direktur Eksekutif Campaign Syria, juga menegaskan bahwa dana tersebut seharusnya dikembalikan kepada rakyat Suriah, yang telah mengorbankan banyak nyawa.

    Seberapa Kaya Assad?

    Keluarga Assad telah berkuasa di Suriah selama puluhan tahun dan menguasai jaringan ekonomi yang luas.

    Menurut laporan dari surat kabar Arab Saudi, Elav, kekayaan keluarga Assad mencakup 200 ton emas, uang tunai sebesar 16 miliar dolar AS, dan 5 miliar euro.

    Meskipun angka-angka ini belum diverifikasi secara independen, Kementerian Luar Negeri AS memperkirakan kekayaan keluarga Assad berkisar antara 1 hingga 2 miliar dolar.

    Kekayaan Assad dan keluarganya sulit dilacak karena disembunyikan di berbagai rekening offshore dan melalui perusahaan cangkang.

    Mereka juga diduga terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal, termasuk penyelundupan dan pemerasan.

    Keluarga Shalish, sepupu Assad, juga merupakan pemain penting dalam kerajaan bisnis keluarga ini, dengan kekayaan yang diperkirakan lebih dari 1 miliar dolar, berasal dari berbagai bisnis, termasuk konstruksi dan impor mobil.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Tak Hanya Diklaim Punya 200 Ton Emas, Eks Presiden Suriah Assad Timbun Rp1,1 T di Bank Inggris – Halaman all

    Tak Hanya Diklaim Punya 200 Ton Emas, Eks Presiden Suriah Assad Timbun Rp1,1 T di Bank Inggris – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dilaporkan menimbun uang senilai lebih dari 55 juta poundsterling atau sekitar Rp1,1 triliun di rekening bank di Kota London, Inggris.

    Laporan surat kabar Inggris bernama I Paper menyebutkan uang itu adalah bagian dari dana sebesar 163 juta poundsterling yang ditimbun oleh Assad dan keluarganya di rekening-rekening bank Inggris.

    I Paper mendasarkan laporan itu pada narasumber perbankan yang diperolehnya.

    Adapun dokumen pengadilan dari tahun 2011 menyebutkan bahwa Assad memiliki sekitar 40 juta poundsterling di sebuah rekening bank HSBC di London.

    Dikutip dari The New Arab, uang atau dana itu sudah dibekukan lewat sanksi yang dijatuhkan terhadap rezim Assad. Akibatnya, Assad tidak bisa mengaksesnya.

    Karena terus berbunga, simpanan itu kini bernilai lebih dari 55 juta poundsterling.

    Assad dijatuhi sanksi setelah dia menindak tegas para pengunjuk rasa menjelang Perang Saudara Suriah pada 2011 silam.

    Dia diyakini memiliki kekayaan hampir 12,5 miliar poundsterling atau sekitar Rp252,7 triliun.

    Kekayaan itu berbentuk aset berupa 200 ton emas, rumah-rumah di berbagai belahan dunia, dan jaringan bisnis di Timur Tengah dan lainnya.

    Mobil-mobil mewah koleksi presiden Suriah Bashar al-Assad (X/Twitter)

    Pemerintah Inggris juga telah membekukan aset milik paman Assad, Riffat al-Assad. Aset itu termasuk rumah enam lantai senilai 26 juta poundsterling di Mayfair.

    Menurut I Paper, muncul permintaan agar para menteri di Inggris menggunakan Undang-Undang Hasil Kejahatan 2002 untuk mengambil alih dana itu. Dana tersebut nantinya akan diberikan kepada pemerintahan baru di Suriah apabila sudah berdiri.

    “Inilah waktu terakhir yang memungkinkan bagi pemerintah Inggris untuk mengambil tindakan yang menentukan guna membantu korban konflik Suriah dan rezim Assad,” kata mantan Ketua Partai Konservatif Sir Iain Duncan Smith kepada i Paper.

    Seperti Duncan, politikus John McDonnell menyebut pemerintah Inggris harus bergerak cepat guna membekukan aset Assad dan menggunakannya untuk kemakmuran rakyat Suriah.

    Razan Rashidi selaku Direktur Eksekutif Campaign Syria, yakni kelompok HAM di Suriah, turut meminta uang Assad dikembalikan kepada rakyat Suriah.

    “Jutaan (poundsterling) di bank-bank Inggris dimiliki oleh rakyat Suriah dan telah ditimbung dengan mengorbankan banyak nyawa,” ujar Rashidi.

    Kolase foto Vladimir Putin dan Bashar al-Assad (Kolase Tribunnews/TASS)

    Seberapa kaya Assad?

    Dikutip dari ET Now News, keluarga Assad berkuasa selama puluhan tahun di Suriah dan menguasai banyak sekali uang.

    Keluarga itu menjadi pusat jaringan ekonomi terbesar di Suriah. Jaringan itu menyentuh hampir setiap bagian dari ekonomi Suriah dan mendanai rezim itu melalui cara legal maupun ilegal.

    Surat kabar Arab Saudi bernama Elav mengungkap kekayaan keluarga berdasarkan informasi dari MI6 atau intelijen Inggris.

    Kekayaan keluarga itu termasuk 200 ton emas, uang 16 miliar dolar AS, dan uang 5 miliar euro.

    Jumlah itu disebut setara dengan APBN Suriah selama tujuh tahun. Akan tetapi, angka-angka itu belum diverifikasi atau dikonfirmasi secara independen.

    Kementerian Luar Negeri AS dalam laporannya tahun 2022 juga memberikan perkiraan tentang kekayaan keluarga diktator itu. Menurut AS, keluarga Assad punya harta sebanyak 1 hingga 2 miliar dolar.

    Jumlah pasti kekayaan Assad dan keluarganya susah diketahui lantaran disembunyikan di banyak rekening, perusahaan offshore, dan perusahaan induk bidang real estate.

    Mereka juga diduga menggunakan perusahaan cangkang dan identitas palsu guna menghindari sanksi dan deteksi.

    Kekayaan keluarga Assad berasal dari hasil legal dan ilegal. Mereka dituding terlibat dalam tindak penyelundupan, perdagangan senjata, narkoba, dan pemerasan.

    Uang hasil tindakan terlarang itu disalurkan lewat perusahaan dan organisasi nonprofit sehingga susah dilacak.

    Keluarga Shalish, sepupu Assad dari ayahnya, juga menjadi pemain penting dalam kerajaan bisnis Assad.

    Dhu-al-Himma Shalish dan Riad Shalish diperkirakan memiliki kekayaan lebih dari $1 miliar. Harta itu berasal dari berbagai bisnis mereka, termasuk dalam bidang konstruksi dan impor mobil.

    (Tribunnews/Febri)

  • Ramai Polemik Agus Salim, Kemensos Jelaskan Dasar Hukum dan Alur Penggalangan Donasi

    Ramai Polemik Agus Salim, Kemensos Jelaskan Dasar Hukum dan Alur Penggalangan Donasi

    ERA.id – Persoalan donasi terhadap Agus Salim sempat menimbulkan polemik. Para pihak terkait pengumpulan donasi sampai berkonflik akibat masalah ini.

    Masalah ini pun akhirnya dimediasi Menteri Sosial, Saifullah Yusuf usai mempertemukan pihak-pihak terkait. Lalu apa saja sebenarnya dasar hukum penggalangan donasi? Bagaimana alurnya?

    Terkait hal ini, Plt Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial, Laode Taufik Nuryadin mengatakan pengumpulan uang dan barang (PUB) harus dilaksanakan organisasi masyarakat yang berbadan hukum. Misalnya, seperti yayasan atau lembaga nirlaba.

    “(Izin) Pengumpulan uang dan barang itu menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemda),” kata Laode di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Laode menjelaskan untuk pengumpulan uang dan barang di wilayah kecamatan dan kabupaten maka memerlukan izin bupati atau wali kota. Jika wilayah PUB mencakup satu provinsi maka izinnya menjadi kewenangan dinas sosial provinsi.

    “Tapi kalau sudah antar provinsi, sudah nasional bahkan luar negeri, maka izinnya di Kemensos,” kata Laode.

    Ia mengatakan izin untuk tingkat provinsi harus disertai dengan rekomendasi dari kabupaten. Begitu pun untuk izin secara nasional harus ada rekomendasi dari provinsi.

    “Untuk PUB dari luar negeri, harus ada izin dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu),” kata Laode. 

    Syarat Mengajukan Izin Penggalangan Donasi

    Laode mengatakan perizinan untuk PUB bisa diajukan lewat aplikasi SIMPPSDBS. Persyaratan dokumen bisa diunggah pada aplikasi tersebut.

    “SIMPPSDBS milik Kemensos,” katanya.

    Adapun syarat tersebut diantaranya surat tanda daftar organisasi kemasyarakatan dari Kemenkumham, surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha, nomor pokok wajib pajak, bukti setor pajak bumi dan bangunan atau surat sewa tempat.

    Kemudian ada juga syarat tempat penampung hasil penyelenggara pengumpulan uang dan barang atau nomor rekening yayasan. Lalu diperlukan juga syarat KTP ketua yayasan, surat keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangi direktur yayasan, dan surat pernyataan bermaterai bahwa PUB tidak digunakan untuk radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum.

    “Lebih lanjut, tanda daftar LKS dari dinsos setempat, rekomendasi dari pejabat yang berwenang, bisa kecamatan atau bupati,” katanya.

    Ia melanjutkan, pengumpul PUB juga harus mengajukan proposal atau surat pengajuan PUB. Lalu harus menyampaikan contoh iklan atau promosi yang tak bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

    “Nanti ada 10 persen dari hasil donasi boleh untuk pembuatan iklan atau reklame atau promosi terhadap PUB,” ujarnya.

    Laode menuturkan pemohon PUB nanti akan mengisi pilihan fitur tujuan PUB, wilayah PUB, hingga cara penyaluran PUB. Bila telah memenuhi persyaratan, izin PUB akan diberikan untuk jangka waktu tiga bulan dan dapat diperpanjang menjadi 4 bulan.

    “Perizinan bisa keluar 14 hari kerja, kecuali donasi untuk bencana, izin keluar bisa dilakukan penggalangan dana,” katanya.

    Ia menjelaskan selama 14 hari kerja akan ada proses validasi dokumen terhadap yayasan bersangkutan. Pemberian izin bisa lebih dari 14 hari kerja bila ada dokumen yang belum dilengkapi.

    “Lengkapi dulu dokumen-dokumennya, karena kita juga akan melakukan verifikasi,” katanya. 

    Dasar Hukum PUB

    Adapun dasar hukum PUB diantaranya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan PUB, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan PUB. 

    “Permensos ini sudah dilakukan penyesuaian karena ada masukan dari ombudsman, nanti kita mintakan untuk diundangkan. Itu regulasi inti UU yang sifatnya prinsipil, tapi terkait juga dengan UU lain,” kata Laode.

    Ia menyebutkan UU terkait misalnya UU Tentang Yayasan, UU Tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lalu PUB juga terkait dengan UU Hak Cipta, Perpres Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, PP Tentang Sumbangan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. 

    “Meskipun UU yang ada dalam Uang dan Barang tidak menjerat, tapi di proses yang lainnya kena pasal ini,” katanya. 

    Laode mengatakan pelanggaran terhadap aturan PUB akan mendapatkan sanksi berjenjang. Diantaranya teguran tertulis hingga pencabutan izin yayasan. 

    “Kalau masuk pidana, kurungan tiga bulan atau denda Rp10 ribu,” katanya.

  • Gubernur terpilih-Menko Airlangga bahas sektor perikanan NTB

    Gubernur terpilih-Menko Airlangga bahas sektor perikanan NTB

    Gubernur NTB terpilih Lalu Muhamad Iqbal bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto guna membahas beragam isu untuk kemajuan Provinsi NTB, di Jakarta. ANTARA/HO-Tim LMI

    Gubernur terpilih-Menko Airlangga bahas sektor perikanan NTB
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 14 Desember 2024 – 06:55 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih Lalu Muhamad Iqbal atau LMI menemui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam agenda silaturahmi dan membahas sektor perikanan dan pariwisata.

    Dalam siaran pers diterima wartawan di Mataram, Jumat (13/12), Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan ucapan selamat pada LMI atas keberhasilannya ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada 27 November 2024.

    “Pak Menko sampaikan ke saya dianggap unik. Sudah jadi dubes kok mau jadi gubernur. Tapi akhirnya berhasil,” ujarnya.

    Mantan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri ini melanjutkan, bersama Menko Airlangga membahas soal rencana jalan port to port Lembar-Kayangan. Jalan ini untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas barang maupun penumpang.

    “Pak Menko memberikan dukungan,” ujarnya lagi.

    Selain soal jalan, kata LMI, bersama Menko Airlangga juga membahas soal kemungkinan mendirikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di bidang perikanan dan pariwisata. KEK ini diprakarsai oleh pemerintah daerah.

    “Pak Menko jelaskan secara hukum ini bisa dilakukan, namun belum pernah ada pemda yang melakukannya,” katanya.

    LMI bersyukur, dalam pertemuan ini Menko Airlangga memiliki komitmen kuat membantu semaksimal mungkin. Hal ini tentu akan menjadi kesempatan untuk pengembangan NTB ke depan.

    “Saya menyampaikan antara daerah dan pusat perlu ada sinergi program dan Pak Menko sepakat soal itu,” katanya pula.

    Gubernur NTB terpilih Lalu Muhamad Iqbal bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membahas beragam isu untuk kemajuan Provinsi NTB di Jakarta.

    Sumber : Antara

  • HTS Berkuasa di Suriah, Pemerintah Diminta Sensitif Pantau Narasi “Jihad” Salah Kaprah di Medsos

    HTS Berkuasa di Suriah, Pemerintah Diminta Sensitif Pantau Narasi “Jihad” Salah Kaprah di Medsos

    HTS Berkuasa di Suriah, Pemerintah Diminta Sensitif Pantau Narasi “Jihad” Salah Kaprah di Medsos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran 
    Dina Sulaeman
    mengingatkan pemerintah harus lebih sensitif dengan perkembangan narasi “jihad” yang salah kaprah usai pasukan pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) menduduki Suriah.
    Ia menyebutkan, berkuasanya HTS di Suriah dapat memunculkan bibit-bibit radikalisme di dalam negeri karena kelompok-kelompok yang tergabung dalam pemberontakan memiliki banyak simpatisan di Indonesia, misalnya ISIS, HTS, maupun Free Syrian Army.
    “Rekomendasi saya ke pemerintah, yang pertama tentu pengawasan terhadap gerakan-gerakan ini semakin diperkuat. Pemerintah perlu sensitif ketika melihat berkembangnya narasi-narasi yang mendukung gerakan “jihad” di Suriah,” kata Dina kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (14/12/2024).
    Dina menuturkan, narasi-narasi itu sudah banyak berkembang di media sosial sehingga perlu diawasi lebih ketat.
    Kelompok-kelompok yang terafiliasi ini menyebarkan ulang narasi-narasi pemberontakan yang dahulu sempat disebarluaskan ketika awal perang Suriah pada tahun 2012-2017.
    Hal ini menandakan bahwa simpatisan tersebut masih tumbuh di Indonesia.
    “Berarti kan kelihatan bahwa sel-sel ini masih ada, selama ini masih ada. Sekarang ada momentum untuk bangkit lagi menyebarluaskan narasi mereka. Itu pertama, (perlu) pengawasan. Dan kemudian edukasi publik itu penting banget,” tutur Dina.
    Dina tidak memungkiri, kemenangan HTS di Suriah bisa saja memberikan inspirasi serupa untuk pendukungnya di Indonesia.
    Pasalnya, para pendukung di dalam negeri itu akan tetap menyetujui apa yang dilakukan oleh HTS, meski pemimpin tertingginya, Mohammed Al Julani, baru-baru ini menyatakan sudah berubah usai keluar dari keanggotaan ISIS di Irak.
    Terlebih, tanpa diketahui, donasi kemanusiaan untuk korban perang yang disalurkan masyarakat Indonesia sempat terbukti dialirkan ke Idlib, Suriah, markas utama HTS.
    “Contohnya ada lembaga yang waktu itu ditangkap oleh Densus. Itu ternyata mengirimkan donasi orang-orang Indonesia yang dikumpulkan dari rakyat Indonesia ke Idlib. Nah ini juga saya khawatir (suplai) ini juga akan berlanjut,” ujar Dina.
    Padahal, lanjut Dina, melakukan pemberontakan dengan menyebar teror karena alasan menggulingkan pemerintahan diktator tetap tidak dapat dibenarkan.
    Diketahui, kelompok itu melakukan pemberontakan ke pemerintah Suriah yang dinilai diktator.
    Kelompok ekstrem ini melakukan aksi pembunuhan secara acak dengan pengeboman di pasar, masjid, hingga sekolah. Sebaliknya, mereka tidak mengetahui pasti afiliasi politik orang-orang yang menjadi korban.
    Menurut Dina, ideologi-ideologi yang berisi kekerasan dan menyebar kebencian pada kelompok lain ini akan sangat berbahaya jika berkembang di dalam negeri.
    “Tentu bahaya sekali ya buat kita ya. Karena di kita pun banyak pertentangan politik juga. Padahal kan pertanyaannya, apakah untuk menggulingkan seorang diktator harus melakukan aksi teror? Harus membenarkan aksi teror? Enggak. Nanti kalau kita nggak setuju sama pemerintah, apakah kita harus menyetujui aksi teror?” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, peralihan kekuasaan di Suriah dari rezim Bashar Al-Assad kepada kelompok pemberontak Abu Mohammed Al Julani terjadi pada Minggu (8/12/2024).
    Kelompok pemberontak berhasil menguasai dua kota besar Suriah, Aleppo dan Damaskus. Sedangkan Assad diketahui melarikan diri ke Rusia.
    Transisi kepemimpinan kini di tangan Julani dengan pemerintahan sementara hingga 1 Maret 2025 sebelum dilakukan pemilihan kepala negara yang baru.
    Konflik bersenjata di Suriah turut menyerap perhatian pemerintah. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui KBRI telah melakukan evakuasi warga negara Indonesia dari kota-kota yang bergejolak ke Indonesia.
    Pemerintah telah mengevakuasi 37 WNI yang terdiri dari 35 WNI dan 2 staf pendamping KBRI Damaskus. Puluhan orang itu telah tiba di Indonesia yang terbagi dalam tiga penerbangan.
    Pasca evakuasi 37 WNI, KBRI Damaskus kembali mencatat sebanyak 97 WNI lainnya turut bersedia dievakuasi. Namun, pola evakuasi selanjutnya akan memperhatikan situasi keamanan di lapangan yang sangat dinamis.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Roadshow di Jakarta, Pengusaha Diajak Investasi di Papua Barat Daya – Halaman all

    Roadshow di Jakarta, Pengusaha Diajak Investasi di Papua Barat Daya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyelengggarakan acara Papua Barat Daya Invesment 2024 dalam rangka menarik investasi untuk pengembangan daerah Provinsi Papua Barat Daya yang inovatif, inklusif, dan kolaboratif, di Gedung Smesco, Jl. Gatot Subroto, DKI Jakarta.

    Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari dari tanggal 11-12 Desember 2024 dan dihadiri perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ekonomi dan Pariwisata, Kementerian BKPM, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Pusat, Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan para pelaku Ulusaha, serta dibuka olehWakil Menteri I Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Ribka Haluk.

    Sekda Provinsi Papua Barat Daya, Jhoni Way mengatakan, Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya dengan semangat tinggi ingin melanjutkan komitmennya dalam mewujudkan visi besar untuk menjadikan Papua Barat Daya sebagai kawasan yang mandiri, adil, dan sejahtera.

    “Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memfokuskan pada tiga pilar utama yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Untuk itu, dibutuhkan sinergi dan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya dikutip Sabtu, 14 Desember 2024.

    Dari dunia usaha dukungan datang dari PT Sombar Aviasi Nusantara (Sombar Air) yang menyambut baik kegiatan roadshow investasi ini melalui dukungan konektivitas penerbangan antar wilayah di daerah ini.

    Sombar Air juga melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dengan PT Sekolah Seniman Pangan untuk pengembangan solusi logistik untuk akses pasar bagi produk-produk komunitas, maupun kargo dan penumpang di Provinsi Papua Barat Daya.

    Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari pulau-pulau dan hanya bisa dihubungkan dengan pelayaran laut, dan memerlukan waktu yang cukup panjang.

    “Dalam kondisi tertentu cuaca tidak mendukung untuk perjalanan laut. Sombar Air akan berusaha mendedikasikan 1 unit pesawat grand caravan 208B untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi konektivitas tersebut. Semoga di tahun 2025 bisa terwujud,” kata George N. Kuahaty, CEO PT Sombar Aviasi Nusantara.

    “Saya menyambut baik akan kerjasama ini, semoga bisa menjadi solusi dalam meminimalisir jarak tempuh, dan keterbatasan sarana transportasi baik untuk pengiriman barang seperti udang, kepiting, ikan, maupun penumpang di Provinsi Papua Barat Daya,” kata Helianti Hilman, Co-CEO PT Sekolah Seniman Pangan.

    Harapannya, arus barang semakin tinggi sampai ke tujuan/pasar, dan pendapatan masyarakat semakin meningkat karena harga jual dari petani/nelayan dibeli dengan harga lebih tinggi oeh pelaku usaha di daerah ini.

  • HTS Berkuasa di Suriah, Pemerintah Diminta Waspadai Bibit Radikalisme di Indonesia

    HTS Berkuasa di Suriah, Pemerintah Diminta Waspadai Bibit Radikalisme di Indonesia

    HTS Berkuasa di Suriah, Pemerintah Diminta Waspadai Bibit Radikalisme di Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pakar Hubungan Internasional (HI) Universitas Padjadjaran
    Dina Sulaeman
    mengatakan, pemerintah perlu mewaspadai potensi munculnya bibit-bibit
    radikalisme
    usai pasukan pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (
    HTS
    ) menduduki
    Suriah
    .
    Ia menyebutkan, kemenangan pasukan pemberontak HTS di Suriah akan membangkitkan bibit radikalisme karena kelompok-kelompok yang tergabung dalam pemberontakan punya banyak simpatisan di Indonesia.
    “Saya melihatnya kayak gitu (muncul bibit-bibit radikalisme). Makanya pemerintah saya pikir perlu cepat tanggap, jangan membiarkan berlarut-larut. Pemerintah harusnya waspada, ya,” kata Dina kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (14/12/2024).
    Beberapa kelompok yang dimaksud adalah ISIS, HTS yang sebelumnya bernama Al-Qaeda, dan Free Syrian Army yang memiliki afiliasi dengan Ikhwanul Muslimin.
    Dina menuturkan, kemenangan HTS di Suriah bisa saja memberikan inspirasi serupa untuk pendukungnya di Indonesia.
    Pasalnya, para simpatisan bisa saja tetap menyetujui apa yang dilakukan oleh HTS, meski pemimpin tertingginya, Mohammed Al Julani, baru-baru ini menyatakan sudah berubah usai keluar dari keanggotaan ISIS di Irak.
    Terlebih, tanpa diketahui, donasi kemanusiaan untuk korban perang yang disalurkan masyarakat Indonesia sempat terbukti dialirkan ke Idlib, Suriah, markas utama HTS.
    “Contohnya ada lembaga yang waktu itu ditangkap oleh Densus. Itu ternyata mengirimkan donasi orang-orang Indonesia yang dikumpulkan dari rakyat Indonesia ke Idlib. Nah ini juga saya khawatir (suplai) ini juga akan berlanjut,” kata Dina.
    Padahal, lanjut Dina, melakukan pemberontakan dengan menyebar teror karena alasan menggulingkan pemerintahan diktator, tetap tidak dapat dibenarkan.
    Diketahui, kelompok itu melakukan pemberontakan ke pemerintah Suriah yang dinilai diktator.
    Kelompok ekstrem ini melakukan aksi pembunuhan secara acak dengan pengeboman di pasar, masjid, hingga sekolah. Sebaliknya, mereka tidak mengetahui pasti afiliasi politik orang-orang yang menjadi korban.
    Menurut Dina, ideologi-ideologi yang berisi kekerasan dan menyebar kebencian pada kelompok lain ini akan sangat berbahaya jika berkembang di dalam negeri.
    “Tentu bahaya sekali ya, buat kita ya. Karena di kita pun banyak pertentangan politik juga. Padahal pertanyaannya, apakah untuk menggulingkan seorang diktator harus melakukan aksi teror? Harus membenarkan aksi teror? Enggak, ya. Nanti kalau kita nggak setuju sama pemerintah, apakah kita harus menyetujui aksi teror?” kata dia.
    Harus sensitif
    Lebih lanjut, ia merekomendasikan pemerintah perlu lebih sensitif ketika melihat perkembangan narasi yang mendukung gerakan “jihad” versi kelompok tersebut di Suriah.
    Dina bilang, narasi-narasi itu sudah berkembang di media sosial sehingga perlu diawasi lebih ketat.
    Kelompok-kelompok yang terafiliasi ini menyebarkan ulang narasi-narasi pemberontakan yang dahulu sempat disebarluaskan ketika awal perang Suriah pada tahun 2012-2017.
    “Berarti kan kelihatan bahwa sel-sel ini masih ada, selama ini masih ada. Sekarang ada momentum untuk bangkit lagi menyebarluaskan narasi mereka. Itu pertama, (perlu) pengawasan. Dan kemudian edukasi publik itu penting banget,” kata Dina.
    Sebelumnya diberitakan, peralihan kekuasaan di Suriah dari rezim Bashar Al-Assad kepada kelompok pemberontak Abu Mohammed Al Julani terjadi pada Minggu (8/12/2024).
    Kelompok pemberontak berhasil menguasai dua kota besar Suriah, Aleppo dan Damaskus. Sedangkan Assad diketahui melarikan diri ke Rusia.
    Transisi kepemimpinan kini di tangan Julani dengan pemerintahan sementara hingga 1 Maret 2025 sebelum dilakukan pemilihan kepala negara yang baru.
    Konflik bersenjata di Suriah turut menyerap perhatian pemerintah. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui KBRI telah melakukan evakuasi warga negara Indonesia dari kota-kota yang bergejolak ke Indonesia.
    Pemerintah telah mengevakuasi 37 WNI yang terdiri dari 35 WNI dan 2 staf pendamping KBRI Damaskus. Puluhan orang itu telah tiba di Indonesia yang terbagi dalam tiga penerbangan.
    Pasca evakuasi 37 WNI, KBRI Damaskus kembali mencatat sebanyak 97 WNI lainnya turut bersedia dievakuasi. Namun, pola evakuasi selanjutnya akan memperhatikan situasi keamanan di lapangan yang sangat dinamis.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.