Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Yusril Kerahkan Deputi Pelajari Kasus Predator Seks Reynhard Sinaga

    Yusril Kerahkan Deputi Pelajari Kasus Predator Seks Reynhard Sinaga

    Jakarta –

    Predator seks Reynhard Sinaga yang sedang menjalani masa hukumannya di penjara Inggris dilaporkan menjadi target serangan oleh sesama narapidana. Kementerian Koordinator (Kemenko) Hukum, HAM Imigrasi, dan Pemasyarakatan menugaskan deputi untuk menggali informasi terkait kasus Reynhard.

    “Sementara kami masih mempelajari masalah ini, mengumpulkan banyak informasi tentang kasus ini walaupun sudah banyak juga informasi yang kami peroleh. Dan karena itu kami menugaskan salah satu deputi di Kemenko untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri akan menghubungi perwakilan Kedutaan Besar di London,” kata Menko Kumham Imipas Yusril dalam jumpa pers di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

    “Untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya termasuk juga upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan di London dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara kita yang dipidana di Inggris ini,” sambungnya.

    Kedua, Yusril juga menugasi Direktorat Pembinaan Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk berkomunikasi dengan keluarga Reynhard. Pemerintah ingin mengetahui bagaimana sikap keluarga mengenai masalah Reynhard Sinaga di Lapas Inggris.

    “Yang kedua juga kami menugasi dari Direktorat Bapas kita di sini untuk juga berkomunikasi dengan keluarga dari Reynhard Sinaga. Kita ingin tahu sebenarnya bagaimana sikap keluarganya terhadap kasus yang menimpa salah satu keluarga mereka. Yang sekarang menjadi fokus pemberitaan yang sangat besar di Inggris dan juga menciptakan banyak perhatian di Indonesia,” tuturnya.

    Yusril menyampaikan pemerintah belum memiliki sikap terkait kasus Reynhard. Dia mengatakan bahwa KBRI London juga telah berkomunikasi dengan Reynhard.

    “Mungkin juga Kedutaan kita di London ada kontak langsung dengan Reynhard Sinaga dan kami belum tahu apa pembicaraannya tapi kami juga ingin mendengar sisi lain dari keluarganya sehingga pemerintah suatu saat nanti bisa mengambil satu kesimpulan atau satu sikap terhadap persoalan ini,” tutupnya.

    Reynhard Sinaga, predator seks yang sedang menjalani masa hukumannya di penjara Inggris, menjadi target serangan sesama narapidana. Pelaku disebut muak dengan tindak kejahatan yang dilakukan pria yang masih berstatus warga negara Indonesia (WNI) tersebut.

    Tindak penyerangan terhadap Reynhard itu diduga telah direncanakan sebelumnya oleh sesama narapidana di dalam penjara tersebut.

    (lir/lir)

  • Daftar 5 Negara Eropa Makin Blak-blakan Dukung Palestina Kecam Israel

    Daftar 5 Negara Eropa Makin Blak-blakan Dukung Palestina Kecam Israel

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah negara Eropa semakin menunjukkan dukungan mereka terhadap Palestina yang saat ini masih digempur habis-habisan oleh agresi brutal Israel.

    Dukungan ini terus meluas terutama setelah Israel melancarkan agresi ke Jalur Gaza, Palestina, pada 7 Oktober 2023 lalu dengan dalih memerangi milisi Hamas.

    Alih-alih memberangus milisi, pasukan Israel menggempur Jalur Gaza, dan tak jarang Tepi Barat Palestina, secara membabi-buta. Rumah sakit, sekolah, hingga kamp pengungsi warga Palestina tak luput dari bombardir Israel selama kurang lebih satu tahun terakhir.

    Hingga kini tercatat lebih dari 45.000 warga Palestina meninggal imbas agresi Israel yang dianggap banyak pihak di dunia, termasuk mahkamah internasional menjurus kepada kejahatan perang hingga genosida.

    Semula, negara Barat terutama Amerika Serikat dan sekutu lantang mendukung agresi Israel ke Gaza. Negara-negara itu beralasan Israel memiliki hak untuk membela diri imbas serangan milisi Hamas ke wilayahnya.

    Namun, belakangan sejumlah negara Barat mulai menjaga jarak dengan Israel bahkan mendesak menghentikan agresi karena korban sipil yang terus berjatuhan. Beberapa negara Eropa bahkan mulai mengaku kedaulatan negara Palestina tahun ini, sebuah langkah yang membuat Israel geram.

    Berikut daftar negara-negara Eropa yang semakin menunjukkan dukungan terhadap Palestina:

    1. Spanyol

    Spanyol baru-baru ini kian menunjukkan dukungan mereka terhadap Palestina yang saat ini masih diserang Israel.

    Sejumlah partai politik di Spanyol mendesak pemerintahan Perdana Menteri Pedro Sanchez mendesak agar menjatuhkan sanksi dan tindak tegas ke Israel.

    Partai tersebut terdiri dari mitra koalisi Sumar dan empat partai lain mencakup Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu dari Basque, dan Blok Nasionalis Galicia (BNG).

    Dikutip Al Jazeera, dalam surat yang dikirim ke parlemen pada Kamis (19/12), mereka menuntut “embargo militer penuh serta sanksi ekonomi dan politik ke Israel.”

    Para partai politik juga meminta PM Sanchez untuk meminimalisir hubungan bilateral Spanyol dengan Israel. Selain itu, Spanyol pada Mei lalu juga resmi mengakui kedaulatan negara Palestina.

    2. Norwegia

    Norwegia juga menunjukkan sikap tegas dukungan mereka ke Palestina dengan menolak bertanding dengan Israel di kualifikasi Piala Dunia 2026.

    Mereka berada dalam grup yang sama dengan Israel. Presiden Asosiasi Sepak Bola Norwegia Liz Klaveness menyatakan mereka bakal berusaha keras untuk menekan pihak-pihak berwenang menjatuhkan sanksi ke Negeri Zionis.

    “Asosiasi Sepak Bola mendukung sikap Pemerintah Norwegia dan menuntut penghentian segera serangan Israel terhadap warga sipil yang tak berdosa di Gaza,” kata Klaveness, dikutip Safanews.

    Sama seperti Spanyol, Norwegia juga secara resmi mengakui negara Palestina pada Mei 2024.

    Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide mengatakan langkah itu sebagai tonggak sejarah bagi kedua negara.

    “Selama lebih dari 30 tahun, Norwegia telah menjadi pendukung kuat negara Palestina,” kata Eide, dikutip Time.

    Dia lalu berujar, “Hari ini, saat Norwegia secara resmi mengakui Palestina sebagai negara, ini adalah tonggak sejarah hubungan Norwegia dan Palestina.”

    Eide meyakini pemerintah Palestina akan melanjutkan kerja keras reformasi dan meletakkan dasar bagi pemerintahan Tepi Barat dan Gaza setelah gencatan senjata.

    Berlanjut ke halaman berikutnya >>>

    3. Irlandia

    Irlandia ikut secara resmi mengakui negara Palestina pada Mei lalu.

    “Pemerintah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dan merdeka dan setuju untuk membangun hubungan diplomatik penuh antara Dublin dan Ramallah,” demikian pernyataan Irlandia.

    Sementara itu, Perdana Menteri Irlandia Simon Harris mengatakan pengakuan tersebut sama dengan menjaga harapan perdamaian tetap hidup.

    “Keputusan Irlandia ini adalah soal menjaga harapan tetap hidup,” kata Harris, dikutip Al Jazeera.

    Dia juga mengatakan satu-satunya cara Israel dan Palestina hidup berdampingan adalah solusi dua negara.

    Solusi dua negara merupakan kerangka penyelesaian konflik Israel-Palestina yang disepakati komunitas internasional. Kerangka ini berisi pendirian dua negara yang saling berdampingan, hidup damai, mengakui kedaulatan, dan saling menghormati.

    Mulanya, Irlandia ingin mengakui Palestina jika solusi dua negara terwujud.

    “Namun kami telah melakukan langkah ini bersama Spanyol dan Norwegia untuk menjaga keajaiban perdamaian tetap hidup,” ungkap Harris.

    Dalam rapat Uni Eropa di Brussels pada Kamis (19/12), PM Harris bahkan menyindir blok tersebut karena bersikap standar ganda dalam menyikapi agresi brutal Israel ke Gaza dengan invasi Rusia ke Ukraina.

    Harris juga menegaskan negaranya sedang menggodok undang-undang yang akan mengembargo seluruh transaksi perdagangan dengan pihak Israel yang berasal dari daerah pendudukan di Tepi Barat Palestina.

    “Apa yang tidak akan terjadi adalah kami terhalang, saya secara pribadi tidak akan terhalang, begitu pula pemerintahan Irlandia saat ini atau berikutnya, untuk terus berbicara dan menyuarakan dukungan terhadap hukum internasional,” kata Harris seperti dikutip The Irish Times seperti dikutip Al Jazeera.

    “Saya sangat peduli dengan Eropa, tetapi kami belum melakukan cukup banyak. Kami jauh dari cukup dalam mengakhiri konflik (Palestina-Israel ini,” tambahnya.

    4. Armenia

    Armenia turut mengakui kemerdekaan Palestina pada Juni lalu.

    Mereka juga menentang kekerasan terhadap warga sipil di Gaza.

    “[Armenia] menegaskan komitmen terhadap hukum internasional, kesetaraan bangsa, kedaulatan dan hidup berdampingan secara damai, Republik Armenia mengakui Negara Palestina,” demikian rilis resmi Kementerian Luar Negeri Armenia, dikutip AFP.

    5. Slovenia

    Slovenia mengakui kemerdekaan Palestina usai debat panas di parlemen selama berjam-jam pada Juni lalu.

    Namun akhirnya 52 dari 92 anggota parlemen mendukung dekrit untuk mengakui negara Palestina.

    Perdana Menteri Robert Golob mengatakan pengakuan Slovenia terhadap kemerdekaan Palestina menjadi harapan bagi warga Gaza.

    “Pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan negara Palestina hari ini mengirim harapan ke warga Palestina di Tepi Barat dan di Gaza,” kata Golob dikutip Al Jazeera.

  • Australia Terbangkan Warganya Keluar Vanuatu

    Australia Terbangkan Warganya Keluar Vanuatu

    Untuk memudahkan kamu mengikuti berita terkini, kami sudah merangkum sejumlah laporan utama yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

    Dunia Hari Ini Kamis, 19 Desember 2024 kami awali dari Vanuatu.

    Australia selamatkan warganya di Vanuatu

    Sebanyak 148 warga Australia sudah diterbangkan pulang oleh RAAF setelah gempa berkekuatan 7,3 skala Richter yang melanda dekat Port Villa, ibu kota Vanuatu.

    Gambar yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia menunjukkan beberapa warga Australia menaiki pesawat angkut Globemaster RAAF di Port Vila.

    Tim bantuan Australia juga tiba di Vanuatu untuk membantu upaya pencarian dan penyelamatan bagi orang-orang yang diyakini masih terjebak di bawah reruntuhan.

    Jumlah korban tewas telah direvisi dari 14 menjadi sembilan tetapi masih diperkirakan akan bertambah, menurut Kantor Manajemen Bencana Nasional Vanuatu.

    Rusia berlakukan keadaan darurat

    Pemerintah Rusia mengumumkan keadaan darurat dan mendesak warganya bergabung jadi relawan yang membersihkan pantai.

    Dua kapal tanker, salah satunya tenggelam, menumpahkan minyak ke Laut Hitam dan mencemari garis pantai sepanjang 50 kilometer, termasuk di kawasan Anapa dan Laut Azov yang jadi tujuan wisata populer.

    “Anapa memerangi tumpahan minyak, menyelamatkan pantai,” tulis Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia di Telegram.

    “Pantai-pantai ini terkenal dengan pasir berwarna keemasan, yang dikunjungi ratusan ribu turis setiap tahun,” ujarnya.

    Kepolisian bisa menyita uang Andrew Tate

    Pengadilan Inggris memutuskan kepolisian kini dapat menyita lebih dari 2 juta pound untuk mengganti uang pajak yang belum dibayar selama bertahun-tahun dari ‘influencer’ “manosphere” Andrew Tate dan saudaranya Tristan.

    Pihak pengacara untuk kepolisian mengatakan keduanya tidak membayar pajak atas pendapatan mereka sekitar $42 juta antara tahun 2014 dan 2022.

    “Ini bukan keadilan, ini adalah penyerangan terencana yang ditujukan bagi siapa pun yang berani menentang sistem,” demikian tanggapan Andrew dalam sebuah pernyataan.

    Dua bersaudara Tate sang saat ini berada dalam tahanan rumah di Rumania di mana mereka menghadapi tuduhan termasuk perdagangan manusia, kemungkinan akan diekstradisi ke Inggris setelah proses tersebut selesai.

    Tabrakan kapal, 13 orang tewas

    Setidaknya 13 orang tewas ketika sebuah kapal angkatan laut India bertabrakan dengan feri yang mengangkut 100 penumpang, yang kemudian terbalik di lepas pantai kota Mumbai, Kamis kemarin.

    Angkatan laut India mengatakan 99 orang diselamatkan sementara upaya penyelamatan masih berlangsung untuk orang lain.

    “Sebuah kapal Angkatan Laut India kehilangan kendali saat melakukan uji coba mesin di Pelabuhan Mumbai karena kerusakan mesin. Akibatnya, kapal tersebut bertabrakan dengan feri penumpang yang kemudian terbalik,” demikian unggahan angkatan laut India di X.

    Korban tewas termasuk satu personel angkatan laut dan dua lainnya di sebuah kapal angkatan laut, katanya.

    Qantas bayar kompensasi ke mantan pegawai

    Qantas menyetujui untuk membayar kompensasi sebesar $120 juta yang diusulkan oleh serikat pekerja yang tergabung dalam Transport Workers Union (TWU).

    Kompensasi diberikan kepada 1.820 mantan karyawan darat atau ‘ground handler’ yang dipecat secara ilegal oleh maskapai tersebut saat pandemi COVID di tahun 2020.

    Dalam pernyataannya, Vanessa Hudson, CEO Qantas Group, meminta maaf kepada mantan karyawan dan keluarga mereka yang terdampak oleh keputusan perusahaannya.

    “Kami tahu ini merupakan masa yang sulit bagi mereka yang terdampak dan kami senang bisa bekerja sama dengan TWU untuk mempercepat proses ini dan menyelesaikannya sebelum Natal,” ujarnya.

  • Menteri HAM Klaim Pemulangan Mary Jane dan Anggota “Bali Nine” Perbaiki Predikat HAM RI di PBB

    Menteri HAM Klaim Pemulangan Mary Jane dan Anggota “Bali Nine” Perbaiki Predikat HAM RI di PBB

    Menteri HAM Klaim Pemulangan Mary Jane dan Anggota “Bali Nine” Perbaiki Predikat HAM RI di PBB
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan, predikat PBB untuk masalah HAM di Indonesia mengalami perubahan dari negatif menjadi netral.
    Predikat PBB tersebut muncul dalam pertemuan tahunan di Jenewa akhir November 2024.
    Ia mengatakan, perubahan predikat itu menyusul kebijakan pemerintah memulangkan terpidana mati Mary Jane dan anggota kasus “Bali Nine” ke negara asalnya.
    “Berdasarkan laporan pertemuan PBB pada poin 13 yang disampaikan kepada Indonesia ada beberapa hal yang menggembirakan salah satunya terkait kemajuan yang dicapai terkait pembatalan vonis hukuman mati dan pemulangan terpidana mati ke negara asalnya,” kata Natalius dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).
    Natalius mengatakan, dalam kasus Mary Jane Veloso, delegasi Indonesia yang dipimpin Kementerian HAM melalui Plt Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM dan didampingi oleh pejabat Kementerian Luar Negeri, Indonesia mendapat apresiasi.
    “Jika sebelumnya Indonesia dirujuk negatif kini menjadi negara yang dirujuk netral. Ini suatu kemajuan sekaligus prestasi yang ditorehkan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dalam waktu 60 hari,” ujarnya.
    Natalius mengatakan, predikat PBB ini merupakan pencapaian jika dibandingkan dengan penilaian sebelumnya.
    Ia mengatakan, Indonesia pernah berada pada titik terendah dan terburuk penilaian PBB pada 2015 dengan kategori unfair trial.
    Meski demikian, Kementerian HAM tetap akan mendorong perbaikan melalui kebijakan progresif terkait sektor bisnis dan HAM, terutama sektor kelapa sawit, pengelolaan tambang, bisnis yang melibatkan korporasi besar yang berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat adat, hak sosial, nilai budaya, ekonomi, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
    “Bahwa ada penilaian ini kita apresiasi tapi tidak untuk berpuas diri. Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan secara bertahap,” ucap dia.
    Sebelumnya, Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, resmi dipulangkan ke Filipina pada Selasa (17/12/2024). Sebelum bertolak dari Indonesia, Mary Jane mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia karena telah menyetujui pemulangan dirinya.
    Mary Jane menjalani pemindahan ke negara asalnya di Filipina atas dasar kebijakan diskresi Presiden Prabowo Subianto.
    “Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Koordinator Hukum HAM Imigrasi Yusril Ihza Mahendra serta masyarakat Indonesia,” kata Mary Jane, seperti dilansir kantor berita Antara, Selasa (17/12/2024).
    Dia mengaku sangat bahagia bisa dipulangkan ke negeri asalnya setelah menjalani hukuman penjara di Indonesia selama bertahun-tahun.
    Adapun sebelum Mary Jane, lima terpidana kasus Bali Nine, telah dipindahkan dari Bali ke Australia, Minggu (15/12/2024) pagi.
    Kelima terpidana itu yakni Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens. Mereka diserahkan kepada pemerintah Australia di Ruang VIP II Gedung Swarawati Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rusia Pertimbangkan Hapus HTS dari Daftar Teroris setelah Gulingkan Rezim Assad di Suriah – Halaman all

    Rusia Pertimbangkan Hapus HTS dari Daftar Teroris setelah Gulingkan Rezim Assad di Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rusia sedang mempertimbangkan untuk menghapus Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dari daftar teroris.

    HTS merupakan aliansi oposisi bersenjata di Suriah yang berhasil menggulingkan kekuasaan sekutu Rusia, Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 8 Desember lalu.

    “Rusia menjaga kontak dengan semua orang yang aktif dan menyuarakan pendekatan mereka,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, Rabu (18/12/2024).

    “Kami akan melanjutkan dari penilaian terhadap peristiwa-peristiwa tertentu, kasus-kasus tertentu, tentu saja, berdasarkan undang-undang kami, hukum internasional,” lanjutnya, seperti diberitakan Gazeta.

    Sebelumnya, Ramzan Kadyrov, pemimpin Republik Chechnya yang merupakan bagian dari Federasi Rusia, menyerukan agar Federasi Rusia menghapus HTS dari daftar teroris.

    “Penting, tanpa menunggu awal atau akhir proses ini, untuk segera mengatur kerja kelompok kontak kedua negara, yang akan mampu membangun hubungan pertama dan mulai memecahkan masalah,” tulis Ramzan Kadyrov di Telegram, Senin (16/12/2024).

    “Ini adalah praktik di seluruh dunia yang memungkinkan kita keluar dari krisis ini secepat mungkin dan membantu masyarakat,” lanjutnya.

    Menurutnya, keputusan pemerintah baru Suriah untuk menghentikan penganiayaan terhadap jurnalis dan pejabat serta melenyapkan semua kelompok bersenjata akan berkontribusi pada stabilitas dan kehidupan yang tenang bagi penduduk setempat.

    “Namun, akan sulit untuk melaksanakan inisiatif ini tanpa mitra,” kata kepala Chechnya berupaya meyakinkan Rusia.

    Ramzan Kadyrov juga mengumumkan kesiapannya untuk mengirim polisi Chechnya untuk berpatroli di jalan-jalan di Suriah dan instruktur dari Universitas Pasukan Khusus Rusia.

    Ia menegaskan Chechnya telah dan tetap menjadi penolong setia dan sahabat bagi rakyat Suriah yang lama menderita, seperti diberitakan TASS.

    Jatuhnya Rezim Assad di Suriah

    Rezim Assad dari Partai Ba’ath runtuh pada 8 Desember 2024, setelah oposisi bersenjata mengumumkan keberhasilannya merebut ibu kota Suriah, Damaskus.

    Sebelumnya, aliansi oposisi bersenjata, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), meluncurkan serangan pada 27 November 2024 di Idlib, hingga berhasil merebut kota Aleppo, Hama, Homs, dan Damaskus dalam waktu kurang dari dua minggu.

    Pemimpin HTS, Abu Muhammad Al-Julani, mendeklarasikan runtuhnya rezim Assad melalui pidato di Damaskus pada Minggu (8/12/2024).

    Assad dan keluarganya dikabarkan kabur ke luar negeri, keberadaannya belum diketahui namun baru-baru ini dikabarkan pergi ke Rusia.

    Runtuhnya rezim Assad adalah buntut dari perang saudara di Suriah yang berlangsung sejak 2011 ketika rakyat Suriah menuntut turunnya Presiden Suriah Bashar al-Assad.

    Iran mulai membantu rezim Assad pada 2011 dan Rusia mulai terlibat pada 2015.

    Pertempuran sempat meredup pada 2020 setelah Rusia dan Turki menengahi perjanjian gencatan senjata antara rezim Assad dan oposisi di Idlib, sebelum meletus lagi pada 27 November lalu.

    Bashar al-Assad berkuasa sejak 2000, setelah meneruskan kekuasaan ayahnya, Hafez al-Assad yang berkuasa pada 1971-2000.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Rusia Rebut 2 Desa Lagi di Ukraina Timur, Kota Industri Kurakhove Segera Jatuh ke Tangan Moskow – Halaman all

    Rusia Rebut 2 Desa Lagi di Ukraina Timur, Kota Industri Kurakhove Segera Jatuh ke Tangan Moskow – Halaman all

    Rusia Klaim Rebut Dua Desa Lagi di Ukraina Timur, Kota Industri Kurakhove Segera Jatuh ke Moskow

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu mengklaim telah merebut dua pemukiman baru di wilayah Donetsk di Ukraina timur.

    Jatuhnya dua desa dari kendali Ukraina ini menjadi lokasi terbaru dalam serangkaian penaklukan oleh pasukan Moskow.

    Kementerian Rusia tersebut mengatakan dalam pengarahan harian kalau pasukannya telah “membebaskan” Stari Terny dan Trudove, tulis laporan AFP, Rabu (18/12/2024).

    “Sebagai informasi, keduanya terletak di dekat kota industri Kurakhove, yang tampaknya akan segera direbut Rusia,” tambah laporan itu dikutip dari Anews.

    Pasukan Moskow telah mengalami kemajuan di Ukraina timur selama berbulan-bulan, menekan keunggulannya melawan tentara Ukraina yang kewalahan dan kalah senjata.

    Kurakhove adalah kota industri strategis di tepi waduk yang coba dikepung pasukan Moskow.

    Stari Terny terletak di tepi barat laut waduk dan Trudove terletak sekitar 10 kilometer (6 mil) selatan Kurakhove .

    Kepala Angkatan Darat Ukraina Oleksandr Syrsky mengatakan pada Selasa bahwa “situasi paling sulit” saat ini terjadi di sekitar Kurakhove dan pusat pasokan Pokrovsk di utara wilayah Donetsk.

    Gubernur wilayah Donetsk, Vadym Filashkin, mengatakan pada hari Rabu bahwa serangan Rusia telah merusak “banyak gedung bertingkat dan rumah-rumah pribadi” di wilayah Kurakhove dan sekitarnya.

    Tentara Korea Utara berperang di Kursk (Kantor Berita Pusat Korea via Defence Express)

    Sembunyikan Keberadaan Pasukan Korea Utara

    Rusia menyembunyikan keberadaan pasukan Korea Utara yang terlibat dalam operasi tempur di wilayah Kursk, demikian laporan Institut Studi Perang (ISW).

    Kerahasiaan ini bertujuan untuk menutupi kekurangan personel yang melanda tentara Rusia di tengah perang yang sedang berlangsung dengan Ukraina.

    Menurut ISW, Departemen Pertahanan AS mengonfirmasi pada tanggal 16 Desember bahwa tentara Korea Utara telah tewas selama pertempuran di wilayah Kursk.

    Meskipun demikian, Moskow menahan diri untuk tidak mengakui keterlibatan mereka secara terbuka, kemungkinan untuk menghindari reaksi politik dan mempertahankan kesan bahwa militernya mampu berdiri sendiri.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy juga menyoroti upaya otoritas Rusia untuk mengaburkan keberadaan pasukan Korea Utara.

    Ia mengungkapkan bahwa pasukan ini dilarang menunjukkan wajah mereka selama pelatihan di Rusia dan disamarkan sebagai anggota kelompok etnis Buryat untuk menyesatkan pengamat.

    “Kremlin kemungkinan akan terus menghindari pelaporan mengenai pengerahan pasukan Korea Utara di wilayah Kursk karena hal itu secara diam-diam mengakui bahwa Rusia membutuhkan pasukan asing untuk merebut kembali wilayahnya sendiri dan membatalkan klaim Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa serangan Ukraina ke wilayah Kursk mengakibatkan tingginya tingkat perekrutan Rusia,” bunyi laporan tersebut, dikutip dari Defence Express.

    Pada 16 Desember 2024, Rusia mengintensifkan penggunaan pasukan Korea Utara dalam operasi tempur di wilayah Kursk.

    Meskipun mengalami kerugian besar, unit-unit ini telah beradaptasi dengan mendirikan pos pengamatan tambahan yang bertujuan untuk mendeteksi pesawat nirawak yang digunakan oleh pasukan Ukraina, demikian laporan Intelijen Pertahanan Ukraina.

    Pasukan Korea Utara telah mengadopsi taktik operasional yang berbeda, berkumpul dalam kelompok kecil yang terdiri dari 20-30 tentara sebelum maju dalam unit yang lebih kecil lagi yang terdiri dari enam prajurit ke daerah persiapan mereka.

    Pendekatan ini tampaknya merupakan upaya untuk meminimalkan paparan dan menjaga kerahasiaan selama pergerakan mereka.

    Meningkatnya kehadiran kelompok penyerang Korea Utara di wilayah Kursk menggarisbawahi niat Moskow untuk mempertahankan momentum ofensifnya, terlepas dari meningkatnya korban jiwa.

    Untuk membedakan diri di garis depan, tentara Korea Utara terlihat mengenakan pita merah sebagai sarana identifikasi.

    Laser Berbahaya Ukraina

    Komandan Pasukan Sistem Tak Berawak Ukraina, Kolonel Vadym Sukharevsky, mengungkapkan bahwa Ukraina telah mengembangkan senjata laser yang disebut “Tryzub,” (Trident) yang mampu menjatuhkan pesawat pada jarak melebihi 2 kilometer, menurut laporan Interfax-Ukraina.

    “Kita dapat menyatakan bahwa saat ini Ukraina, jika saya tidak salah, adalah negara kelima yang dapat mengklaim memiliki senjata laser,” kata Sukharevsky, seperti dikutip dari Kyivpost.

    “Kita sudah dapat menembak jatuh pesawat pada ketinggian lebih dari 2 kilometer dengan laser ini.”

    Ia menambahkan bahwa saat ini upaya difokuskan pada peningkatan dan penguatan lebih lanjut kemampuan laser.

    “Laser itu benar-benar berfungsi; laser itu benar-benar ada,” katanya.

    Selain itu, Sukharevsky menyoroti kemajuan Ukraina dalam mengembangkan program “ratu pesawat tanpa awak ” – pesawat pengangkut pesawat tanpa awak berukuran besar yang mampu mengerahkan pesawat serang tanpa awak berukuran lebih kecil.

    “Saat ini, kami menggunakan apa yang disebut ‘queen-drone’, yang berfungsi sebagai pembawa drone first-person view (FPV) dan dapat beroperasi pada kedalaman lebih dari 70 kilometer,” katanya.

    Menurut Sukharevsky, drone ratu dapat membawa dua drone FPV sekaligus bertindak sebagai repeater dan menyerang target musuh yang dalam.

    “Menurut saya, ini adalah terobosan nyata,” imbuhnya, seraya menyebut perluasan proyek ini sebagai salah satu elemen paling menjanjikan dalam karyanya.

    Pada bulan November, Kyiv Post melaporkan tentang kendaraan udara nirawak (UAV) Dovbush T10.

    Awalnya dirancang untuk pengintaian, Dovbush telah dimodifikasi untuk membawa dan meluncurkan hingga enam drone kamikaze FPV.

    Dengan jangkauan 40 kilometer, Dovbush kini berfungsi sebagai alat serang presisi dalam perang melawan Rusia.

    Setelah target teridentifikasi, ia melepaskan pesawat nirawak FPV untuk menyerangnya.

    Pesawat nirawak FPV dipasang terbalik di bawah sayap Dovbush, menggunakan bahan peledak sebagai adaptor untuk memastikan pemasangan yang aman selama penerbangan dan penyebaran yang tepat.

    Dovbush dilengkapi dengan teknologi canggih, termasuk sistem navigasi inersia dan GPS/GLONASS, perangkat lunak analisis target bertenaga AI, dan perlindungan diri terhadap peperangan elektronik Rusia. Ia dapat mendeteksi target yang disamarkan dari jarak jauh menggunakan sensor optik dan inframerah beresolusi tinggi.

    Produksi massal Dovbush dimulai pada Desember 2022, dengan produksi hingga 10 unit setiap harinya. UAV ini dipasok gratis ke Angkatan Bersenjata Ukraina. Rencananya termasuk melengkapi Dovbush dengan amunisi udara-ke-permukaan dan memperluas jangkauan operasionalnya hingga 1.000 kilometer.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova. (IST/VESTNIK KAVKAZA via Tribun Jogja)

    Rusia Kecam Paket Sanksi Baru dari Uni Eropa

    Terkait situasi perang, Rusia pada Rabu, mengecam paket sanksi baru Uni Eropa terkait perang Ukraina.

    Sanksi terbaru dari Uni Eropa ke Rusia ini dinilai Moskow sebagai hal melanggar hukum.

    “Langkah-langkah ini melanggar hukum dan ilegal,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova kepada wartawan saat jumpa pers di ibu kota Moskow.

    Mengatakan bahwa paket sanksi tersebut ditujukan kepada operator ekonomi dan tokoh masyarakat Rusia dan asing, Zakharova mengatakan tindakan seperti itu oleh UE terus merugikan Moskow.

    “Paket sanksi baru ke-15 “pada dasarnya menimbulkan ancaman tambahan terhadap keamanan global, tidak hanya keamanan kita dan Eropa, tetapi juga keamanan energi global dan stabilitas hubungan ekonomi dunia,” kata Zakharova 

    “Langkah-langkah ini akan dianalisis dari sudut pandang kerugian terhadap kepentingan ekonomi negara kita, dan langkah-langkah pembalasan terhadap tindakan anti-Rusia yang tidak sah di Uni Eropa tidak akan lama lagi terjadi,” tambahnya.

    Pada hari Senin, Uni Eropa mengadopsi paket sanksi ke-15 terhadap Rusia, yang menurut blok beranggotakan 27 negara tersebut dirancang untuk mencegah penghindaran sanksi Uni Eropa dengan menargetkan “armada bayangan” Moskow.

    Sanksi tersebut dijatuhkan atas perang Rusia di Ukraina, yang kini telah melewati hari ke-1.000 konflik tersebut.

  • Kaleidoskop 2024 Perang Gaza: Bagaimana Sejarah Konflik Israel-Palestina? – Halaman all

    Kaleidoskop 2024 Perang Gaza: Bagaimana Sejarah Konflik Israel-Palestina? – Halaman all

    Kaleidoskop 2024 Perang Gaza: Bagaimana Sejarah Konflik Israel-Palestina?

    TRIBUNNEWS.COM – Israel dan Gerakan Pembebasan Palestina, Hamas terlibat dalam Perang Gaza yang dimulai sejak 7 Oktober 2023, menambah daftar panjang konflik bersenjata dua entitas yang mendiami sebuah wilayah di Jazirah Arab.

    Perang Gaza itu ditandai oleh serangan Banjir Al-Aqsa oleh faksi-faksi milisi Palestina di Jalur Gaza yang menyerbu ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

    Hamas menyatakan, serangan itu adalah akumulasi dari penindasan pendudukan Israel dan penistaan zionis terhadap situs-situs suci di tanah Palestina.

    Serangan Banjir Al-Aqsa ini diklaim pihak Israel menewaskan 1.200 orang dan Hamas menyandera 253 orang Israel.

    Israel membalas dengan serangan militer di Gaza yang menewaskan lebih dari 45.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza per 18 Desember 2024. 

    Hampir seluruh populasi yang berjumlah 2,3 juta orang di daerah kantong itu telah mengungsi dari rumah mereka dan sebagian besar wilayahnya telah dihancurkan sepanjang 2024, menandai satu di antara aksi genosida dan pemusnahan etnis paling suram dalam sejarah peradaban.

    “Perang Gaza adalah episode paling berdarah dalam konflik antara Israel dan Palestina yang telah berlangsung selama lebih dari 75 tahun dan menyebabkan ketidakstabilan di Timur Tengah,” tulis ulasan Reuters.

    Personel Brigade Al Qassam, sayap militer gerakan pembebasan Palestina, Hamas di Jalur Gaza. Hamas menyatakan tidak ada pertukaran sandera sebelum pasukan Israel menghentikan agresinya di Jalur Gaza. (khaberni/HO)

    Apa Asal Mula Konflik Israel-Palestina

    Konflik tersebut terjadi karena benturan atas keinginan Israel untuk mendapatkan tanah air yang aman di wilayah yang telah lama dianggapnya sebagai Timur Tengah, dengan aspirasi Palestina yang belum terwujud untuk mendapatkan negara mereka sendiri.

    Pada tahun 1947, ketika Palestina berada di bawah kekuasaan mandat Inggris, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui rencana untuk membaginya menjadi negara-negara Arab dan Yahudi dan untuk pemerintahan internasional atas Yerusalem.

    Para pemimpin Yahudi menerima rencana tersebut, di mana mereka mendapat sebanyak 56 persen tanah Palestina. Liga Arab menolak usulan tersebut.

    Sosok Yahudi yang disebut-sebut sebagai ‘Bapak Pendiri Israel’, David Ben-Gurion, memproklamasikan negara Israel modern pada tanggal 14 Mei 1948, sehari sebelum berakhirnya kekuasaan Inggris yang dijadwalkan.

    “Deklarasi negara Israel ini menjadi ruang membangun tempat perlindungan yang aman bagi orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari penganiayaan dan mencari rumah nasional di tanah yang mereka kutip hubungannya sudah ada sejak jaman dahulu,” tulis Reuters.

    Pada akhir tahun 1940-an, kekerasan meningkat antara orang Arab, yang mencakup sekitar dua pertiga populasi, dan orang Yahudi.

    Sehari setelah Israel didirikan, pasukan dari lima negara Arab menyerang.

    Dalam perang berikutnya, sekitar 700.000 warga Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah mereka, berakhir di Yordania, Lebanon, dan Suriah, serta di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

    Warga Palestina meratapi hal ini sebagai “Nakba”, atau malapetaka.

    Israel membantah pernyataan bahwa mereka telah memaksa keluar warga Palestina.

    Perjanjian gencatan senjata menghentikan pertempuran pada tahun 1949, tetapi tidak ada perdamaian resmi.

    Keturunan warga Palestina yang tetap bertahan dalam perang kini berjumlah sekitar 20 persen dari populasi Israel.

    Intifada atau gerakan perjuangan bersenjata di Palestina melawan agresor Israel. (fatehyouthgermany.blogspot.com)

    Perang Apa Saja yang Terjadi Sejak Itu?

    Pada tahun 1967, Israel melancarkan serangan pendahuluan terhadap Mesir dan Suriah, yang memicu Perang Enam Hari.

    Israel merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur Arab dari Yordania, Dataran Tinggi Golan dari Suriah, serta Semenanjung Sinai dan Jalur Gaza dari Mesir.

    Sensus Israel tahun 1967 menyebutkan populasi Gaza berjumlah 394.000, sedikitnya 60?ri mereka adalah pengungsi Palestina dan keturunan mereka.

    Pada tahun 1973, Mesir dan Suriah menyerang posisi Israel di sepanjang Terusan Suez dan Dataran Tinggi Golan, yang memicu Perang Yom Kippur.

    Israel berhasil memukul mundur kedua pasukan dalam waktu tiga minggu.
     
    Israel menginvasi Lebanon pada tahun 1982 dan ribuan gerilyawan Organisasi Pembebasan Palestina di bawah pimpinan Yasser Arafat dievakuasi melalui laut setelah pengepungan selama 10 minggu.

    Pasukan Israel ditarik keluar dari Lebanon pada tahun 2000.

    Pada tahun 2005, Israel menarik para pemukim dan tentara dari Gaza.

    Hamas memenangkan pemilihan parlemen pada tahun 2006 dan menguasai penuh Gaza pada tahun 2007.

    Pertempuran besar terjadi antara Israel dan militan Palestina di Gaza pada tahun 2006, 2008, 2012, 2014 dan 2021.

    Pada tahun 2006, militan Hizbullah Lebanon yang didukung Iran menangkap dua tentara Israel di wilayah perbatasan dan Israel melancarkan tindakan militer, yang memicu perang selama enam minggu.

    Terdapat pula dua intifada atau pemberontakan Palestina dari tahun 1987 hingga 1993 dan tahun 2000 hingga 2005.

    Pada intifada kedua, Hamas dan kelompok militan Palestina lainnya melakukan bom bunuh diri di Israel, dan Israel melancarkan serangan tank dan serangan udara terhadap kota-kota Palestina.

    Sejak saat itu, telah terjadi beberapa putaran permusuhan antara Israel dan Hamas, yang menolak mengakui Israel.

    Sebaliknya, Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lain. 

    Hamas mengatakan bahwa aktivitas bersenjatanya merupakan perlawanan terhadap pendudukan Israel, klaim yang belakangan diakui juga oleh negara-negara di PBB kalau Hamas adalah organisasi perjuangan Palestina.

    Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri cadangan melakukan patroli di wilayah Gaza Utara yang tampak rata tanah. Meski sudah beroperasi berbulan-bulan, IDF belum mampu membongkar kemampuan tempur Brigade Al Qassam, sayap militer Hamas yang menjalankan taktik gerilya hit and run. (khaberni/HO)

    Apa Saja Upaya yang Telah Dilakukan untuk Mencapai Perdamaian?

    Pada tahun 1979, Mesir menjadi negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel, yang mana Semenanjung Sinai dikembalikan ke kekuasaan Mesir.

    Pada tahun 1993, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan pemimpin PLO Arafat berjabat tangan pada Perjanjian Oslo yang menetapkan otonomi terbatas Palestina di Tepi Barat dan Gaza.

    Pada tahun 1994, Israel menandatangani perjanjian damai dengan Yordania. 

    Namun, pertemuan puncak enam tahun kemudian yang dihadiri oleh Arafat, Perdana Menteri Israel Ehud Barak, dan Presiden AS Bill Clinton di Camp David gagal mengamankan kesepakatan damai final.

    Pada tahun 2002, sebuah rencana Liga Arab yang diusulkan menawarkan Israel hubungan normal dengan semua negara Arab sebagai imbalan atas penarikan penuh dari wilayah yang direbutnya dalam perang Timur Tengah tahun 1967, pembentukan negara Palestina, dan “solusi yang adil” bagi para pengungsi Palestina.

    Penyajian rencana tersebut dibayangi oleh Hamas, yang meledakkan sebuah hotel Israel yang penuh dengan korban Holocaust saat jamuan makan Paskah.

    Upaya perdamaian lebih lanjut telah terhenti sejak 2014.

    Di bawah Presiden AS Donald Trump pada tahun 2020, Israel mencapai kesepakatan yang dikenal sebagai Kesepakatan Abraham untuk menormalisasi hubungan dengan beberapa negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko.

    Palestina berhenti berurusan dengan pemerintahan Amerika Serikat (AS) setelah Trump memutuskan hubungan dengan kebijakan AS dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. 

    Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

    Qatar dan Mesir telah bertindak sebagai mediator dalam perang terbaru, mengamankan gencatan senjata pada akhir tahun 2023 yang berlangsung selama tujuh hari, di mana beberapa sandera yang ditahan oleh Hamas ditukar dengan tahanan yang ditahan oleh Israel, dan lebih banyak bantuan kemanusiaan mengalir ke Gaza.

    Utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, yang akan secara resmi memangku jabatan tersebut setelah Trump kembali menjabat, mengatakan pada awal Desember kalau “hari ini tidak akan indah” jika para sandera yang ditawan di Gaza tidak dibebaskan sebelum Trump kembali ke Gedung Putih pada tanggal 20 Januari.

    Di Mana Situasi Negosiasi Gencatan Senjata Saat Ini?

    Pembicaraan selama berbulan-bulan mengenai gencatan senjata lebih lanjut di Gaza sejauh ini terbukti tidak membuahkan hasil , hanya berkisar pada isu yang sama.

    Hal yang terpokok, Hamas mengatakan akan membebaskan sandera yang tersisa hanya sebagai bagian dari kesepakatan damai yang mengakhiri perang secara permanen. 

    Israel mengatakan tidak akan mengakhiri perang sampai Hamas dihancurkan.

    Masalah lain yang menghambat kesepakatan tersebut termasuk kontrol atas perbatasan antara Gaza dan Mesir, urutan langkah timbal balik dalam perjanjian apa pun, jumlah dan identitas tahanan Palestina yang akan dibebaskan bersama sandera Israel, dan kebebasan bergerak bagi warga Palestina di dalam Gaza.

    Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah mengupayakan “kesepakatan besar” di Timur Tengah yang akan mencakup normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi.

    Riyadh mengatakan hal ini akan memerlukan kemajuan menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka, yang telah dikesampingkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Apa Saja Masalah Utama Israel-Palestina?

    Terdapat sejumlah masalah utama antara Israel dan Palestina yaitu:

    Solusi dua negara

    Pemukiman Israel di tanah Palestina yang diduduki (Israel)

    Status Yerusalem

    Perbatasan yang disepakati

    Nasib Pengungsi Palestina

    Solusi Dua Negara

    Solusi dua nefara adalah wacana kesepakatan yang akan menciptakan negara bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza bersama Israel. 

    Netanyahu mengatakan Israel harus memiliki kendali keamanan atas semua wilayah di sebelah barat Sungai Yordan.

    Syarat Netanyahu ini justru akan menghalangi berdirinya negara Palestina yang berdaulat.

    Kelompok aktivis pemukim Yahudi mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa pada hari ketiga libur Paskah Yahudi di Yerusalem pada 25 April 2024. Aksi mereka dikawal ketat oleh polisi Israel. Mohammad Hamad / Anadolu (Mohammad Hamad / ANADOLU / Anadolu melalui AFP)

    Pemukiman Israel

    Sebagian besar negara menganggap pemukiman Yahudi yang dibangun di atas tanah yang direbut Israel pada tahun 1967 sebagai ilegal.

    Israel membantah hal ini dan mengutip hubungan historis dan alkitabiah dengan tanah tersebut.

    Perluasan pemukiman yang berkelanjutan merupakan salah satu isu yang paling diperdebatkan antara Israel, Palestina, dan masyarakat internasional.

    Kelompok Yahudi Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Pada perayaan hari Paskah Yahudi (Pesakh) kaum Yahudi Ekstremis Israel bersikeras untuk menggelar penyembelihan kurban di lokasi kuil ketiga yang mereka yakini ada di dalam kompleks masjid. (Wafa Agency)

    Status Yerusalem

    Palestina menginginkan Yerusalem Timur, yang meliputi situs-situs Kota Tua yang dikelilingi tembok yang dianggap suci oleh umat Muslim, Yahudi, dan Kristen, untuk menjadi ibu kota negara mereka.

    Israel mengatakan Yerusalem harus tetap menjadi ibu kotanya yang “tak terpisahkan dan abadi”.

    Klaim Israel atas bagian timur Yerusalem tidak diakui secara internasional.

    Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, tanpa menyebutkan sejauh mana yurisdiksinya di kota yang disengketakan itu, dan memindahkan Kedutaan Besar AS ke sana pada tahun 2018.

    Nasib Pengungsi Palestina

    Saat ini sekitar 5,6 juta pengungsi Palestina – sebagian besar keturunan mereka yang melarikan diri pada tahun 1948 – tinggal di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat yang diduduki Israel, dan di Gaza.

    Sekitar setengah dari pengungsi yang terdaftar masih tidak memiliki kewarganegaraan, menurut kementerian luar negeri Palestina, banyak yang tinggal di kamp-kamp yang padat.

    Palestina telah lama menuntut agar para pengungsi dan jutaan keturunan mereka diizinkan untuk kembali.

    Israel mengatakan bahwa setiap pemukiman kembali pengungsi Palestina harus dilakukan di luar perbatasannya.

     

    (oln/rtrs/*)
     

  • Prabowo dan El-Sisi usul Mesir-Indonesia segera bentuk DCA

    Prabowo dan El-Sisi usul Mesir-Indonesia segera bentuk DCA

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan Al Ittihadiya, Kairo, Rabu, mengusulkan dua negara segera membentuk perjanjian kerja sama pertahanan (DCA).

    Prabowo menjelaskan bahwa adanya DCA memungkinkan dua negara saling bekerja sama meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya, termasuk dalam memperkuat industri pertahanan.

    “Di bidang pertahanan, kami mengusulkan segera adanya defense cooperation agreement antara Mesir dan Indonesia. Saya kira kemampuan-kemampuan yang bisa kita saling belajar dan saling tukar-menukar di bidang industri dan teknologi pertahanan,” kata Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden El-Sisi selepas pertemuan di Istana Kepresidenan Al Ittihadiya, Kairo.

    Prabowo melanjutkan adanya DCA juga memungkinkan dua negara untuk saling bertukar para ahli pertahanan. Pakar-pakar pertahanan dari Indonesia dan Mesir dapat duduk bersama untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.

    Di Istana Kepresidenan Mesir, kedatangan Prabowo disambut dengan upacara penyambutan kenegaraan oleh pasukan kehormatan. Dalam prosesi itu, lagu kebangsaan dua negara turut diperdengarkan.

    Presiden El-Sisi menyambut kedatangan Presiden Prabowo tepat di serambi Istana Al Ittihadiya. Kedua pimpinan negara itu bersalaman dan bersama-sama mengikuti prosesi penyambutan.

    Selepas itu, Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi masuk Istana dan berfoto bersama. Keduanya kemudian memperkenalkan delegasi masing-masing negara.

    Delegasi Indonesia yang turut serta dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo itu, yakni Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno, Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jailani, dan Direktur Jenderal Protokoler Kementerian Luar Negeri RI Andy Rachmianto.

    Dari delegasi Mesir, Presiden El-Sisi didampingi oleh Menteri Luar Negeri Badr Abdelatty, Sekretaris Kabinet Mayor Jenderal Ahmed Ali, Menteri Investasi Hassan El Khatib, Direktur Kantor Kepresidenan Mesir Konselor Omar Marwan, Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser Haddan Elshemy, dan Juru Bicara Kepresidenan Mohamed El Shenawi.

    Usai saling memperkenalkan delegasi masing-masing, Prabowo dan El-Sisi lanjut melaksanakan pertemuan empat mata (tête-à-tête), kemudian dua pemimpin beserta delegasinya lanjut mengikuti pertemuan bilateral.

    Rangkaian kunjungan kenegaraan di Istana Al Ittihadiya ditutup dengan pernyataan pers bersama yang disampaikan secara bergantian oleh Presiden El-Sisi dan Prabowo Subianto, kemudian kedua pimpinan dan seluruh delegasi ikut jamuan santap siang.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Literasi Jamsostek PMI di Hari Migran

    BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Literasi Jamsostek PMI di Hari Migran

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan memfokuskan diri pada peningkatan literasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan seluruh ekosistem pendukungnya.

    Lewat program bertajuk “Dekati Kami”, BPJS Ketenagakerjaan hadir langsung di kantong-kantong PMI seperti Lombok dan Cirebon.

    Kehadiran mereka untuk membangun kesadaran sekaligus mendengar keresahan dari ratusan calon pahlawan devisa, soal berbagai risiko yang mungkin dialami saat berada di negara penempatan.

    Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan di setiap daerah, khususnya di tingkat desa, dalam memastikan penempatan dan pelindungan pekerja migran secara aman dan nyaman sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

    Dalam kegiatan yang digelar di Desa Paok Motong, Kabupaten Lombok Timur, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia, mengingatkan para CPMI untuk selalu menempuh jalur resmi agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Berdasarkan data hingga penghujung November, terdapat 614 ribu PMI yang sudah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Dari angka tersebut, Lombok Timur dan sekitarnya menempati posisi kedua penyumbang kepesertaan PMI terbanyak yakni sebanyak 8 ribu pekerja.

    “Dengan blusukan ke kantong-kantong PMI ini, kita sama-sama menyadari bahwa pekerja migran adalah pahlawan devisa bagi negara. Kita di sini berpartisipasi dan sekalian juga melakukan sosialisasi terkait pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi para PMI,” kata Roswita dikutip Rabu (18/12).

    “Dalam rangkaian ini kami pun melakukan edukasi kepada calon pekerja yakni siswa siswi SMK di Lombok Timur yang kita harapkan ke depan mereka akan menjadi pekerja mandiri maupun PMI, sehingga penting bagi mereka juga untuk memahami fungsi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,”ujar Roswita.

    Sejalan dengan itu, Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa pekerja migran juga merupakan profesi yang mulia dan wajib mendapatkan perlindungan dari negara.

    “Profesi yang satu dengan profesi yang lain tentu tidak bisa dibanding-bandingkan tetapi pasti saling membutuhkan, yang penting apapun profesi kita, harus profesional dan negara berkewajiban untuk melindunginya,” ujarnya.

    “Kita tidak khawatir lagi untuk menjadi PMI yang penting menjadi PMI yang prosedural. Karena hanya PMI yang prosedural itulah yang bisa kita siapkan, lalu kita jamin perlindungannya, baik di dalam negeri, di luar negeri, termasuk keluarga pekerja migrannya,” katanya.

    Bukti nyata perlindungan Jamsostek

    Manfaat perlindungan jaminan sosial telah dirasakan oleh banyak PMI dan keluarga mereka. Salah satunya Fitriawati, ahli waris Sapo An, PMI asal Lombok Barat yang meninggal dunia di Malaysia.

    Ia memanfaatkan manfaat Jaminan Kematian (JKM) untuk memperluas ladang jagung dan menopang perekonomian keluarga pasca ditinggal sang suami tercinta.

    Hal serupa turut dirasakan Suryani. Ibu dari seorang PMI yang pernah bekerja di Taiwan. Manfaat yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut menjadi modal baginya melanjutkan hidup dengan membeli gerobak dan berjualan makanan.

    Hal ini tentu menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah untuk memastikan seluruh warganya tetap dapat hidup layak pasca ditinggal tulang punggungnya.

    Manfaat yang kian optimal

    Roswita juga menjelaskan bahwa pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023, jumlah manfaat perlindungan PMI meningkat dari 14 menjadi 21 manfaat, yang terdiri dari 7 manfaat baru serta 9 manfaat yang nilainya bertambah.

    “Seluruh manfaat ini didesain untuk melindungi PMI sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di negara penempatan, hingga setelah kembali ke tanah air. Lama perlindungannya bisa sampai 30 bulan dengan asumsi kontrak kerja selama 2 tahun,”ujar Roswita.

    Selain getol melakukan edukasi, BPJS Ketenagakerjaan juga mempertegas komitmennya untuk lebih dekat dengan PMI melalui kemudahan dan peningkatan layanan.

    Roswita menjabarkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah membangun kanal digital untuk pendaftaran PMI melalui laman pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id serta klaim elektronik khusus PMI yang dapat diakses lewat eklaimpmi.bpjsketenagakerjaan.go.id dan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

    “Kami juga telah bersinergi dengan Kementerian Pelindungan PMI dalam pendaftaran pelindungan jaminan sosial PMI melalui integrasi SISKOP2MI, dan pendaftaran di luar negeri melalui portal peduli WNI, Kementerian Luar Negeri,”imbuhnya.

    Di samping itu BPJS Ketenagakerjaan memiliki 324 Kantor Cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, 239 Unit Layanan di Kabupaten/Kota, dimana 4 Unit Layanan diantaranya berada di Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan Brunei Darusslam.

    Serta yang terbaru, BPJS Ketenagakerjaan bersama Kementerian Pelindungan PMI baru saja membuka 5 titik Unit Layanan Lounge BP2MI di beberapa Bandara Internasional yakni Soekarno Hatta Jakarta, Kualanamu Medan, Ngurah Rai Bali, Lombok Praya NTB, dan Yogyakarta.

    Beragam kemudahan ini menurut Roswita merupakan bukti keseriusan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjaga agar para PMI bisa Kerja Keras Bebas Cemas.

    “Perlindungan PMI memang merupakan kerja kolaborasi oleh karena itu dibutuhkan sinergi yang erat antar berbagai pihak terkait sehingga diharapkan upaya kita bersama ini menjadi langkah yang baik dan mendapat ridha Allah SWT, untuk mewujudkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal bagi para pahlawan devisa negara, sehingga kesejahteraan seluruh pekerja Indonesia dapat segera terwujud,” kata Roswita.

    (inh/inh)

  • HTS Umumkan Rencana Pembubaran Sayap Bersenjata dan Integrasi dengan Militer Nasional Suriah – Halaman all

    HTS Umumkan Rencana Pembubaran Sayap Bersenjata dan Integrasi dengan Militer Nasional Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Panglima militer Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Suriah menyatakan bahwa mereka akan menjadi kelompok pertama yang membubarkan sayap bersenjatanya dan bergabung dengan militer nasional.

    Murhaf Abu Qasra, yang juga dikenal dengan nama samaran Abu Hassan al-Hamawi, mengatakan kepada kantor berita Prancis AFP bahwa semua unit militer harus diintegrasikan menjadi satu institusi.

    “HTS akan menjadi, jika Tuhan berkehendak, salah satu kelompok pertama yang mengambil inisiatif ini,” ujarnya.

    Abu Qasra juga menambahkan bahwa para pemimpin wilayah Suriah yang dikuasai oleh Kurdi, juga harus diintegrasikan ke dalam pemerintahan baru negara tersebut.

    “Orang-orang Kurdi adalah salah satu komponen rakyat Suriah. Suriah tidak akan terpecah,” kata Qasra.

    Ia turut meminta masyarakat internasional untuk menekan Israel agar menghentikan serangan udara di wilayah Suriah, terutama ketika pemerintahan baru sedang dalam proses pembentukan.

    “Kami menganggap serangan Israel di instalasi militer dan wilayah selatan Suriah sebagai tindakan yang tidak adil,” tegasnya.

    Panglima militer Hayat Tahrir al-Sham Abu Hassan al-Hamwi difoto saat wawancara di kota pelabuhan Latakia, Suriah barat, pada 17 Desember 2024. (AFP)

    Israel menyatakan bahwa mereka hanya menargetkan instalasi militer yang digunakan oleh kelompok militan Hizbullah, dengan izin dari pemerintahan Bashar al-Assad.

    Namun, Israel juga dituduh melakukan perampasan tanah setelah tentaranya mengambil alih zona penyangga demiliterisasi di wilayah Suriah.

    Abu Qasra menambahkan bahwa HTS menyerukan kepada Amerika Serikat dan negara-negara lainnya untuk mencabut status HTS sebagai kelompok teroris.

    HTS memiliki akar sejarah dengan al-Qaeda di Suriah.

    Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, HTS telah berusaha memperbaiki reputasinya dan berulang kali berjanji untuk menghormati hak-hak minoritas di negara tersebut.

    Jerman Ikuti Langkah Negara-Negara Lain untuk Membahas Masa Depan Suriah

    Diplomat Jerman baru saja mengadakan pembicaraan di Damaskus dengan pemerintahan transisi baru Suriah, yang dipimpin oleh kelompok HTS, pada Selasa (17/12/2024), dilansir DW.

    Jerman mengikuti langkah sejumlah negara lainnya yang berupaya membangun kembali hubungan dengan Suriah setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad.

    “Pembicaraan difokuskan pada proses transisi politik dan harapan kami mengenai perlindungan kaum minoritas serta hak-hak perempuan, demi mendukung pembangunan damai di Suriah,” kata Kantor Luar Negeri Jerman di Berlin.

    Selain pembicaraan tersebut, delegasi Jerman juga melakukan inspeksi awal terhadap gedung Kedutaan Besar Jerman di Damaskus, menurut pernyataan kementerian luar negeri negara tersebut.

    Dalam unggahan di media sosial X, kementerian itu menyatakan, “Assad telah berulang kali menggunakan senjata kimia terhadap rakyatnya sendiri di Suriah.”

    “Sekarang ada peluang untuk penyelidikan penuh dan penghancuran senjata kimia Suriah.”

    “Kami menyediakan dana tambahan untuk Organisasi Pelarangan Senjata Kimia dan juga membahas hal ini hari ini dalam pembicaraan di Damaskus.”

    Tobias Tunkel di Damaskus (X Tobias Tunkel)

    Kunjungan ini dipimpin oleh utusan Jerman untuk Timur Tengah, Tobias Tunkel, dan perwakilan dari Kementerian Pembangunan Jerman.

    Pada Senin (16/12/2024), diplomat Inggris juga mengadakan pembicaraan dengan pemimpin HTS, Ahmad al-Sharaa, yang sebelumnya dikenal sebagai Mohammed al-Jolani.

    Uni Eropa juga mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka akan membuka kembali perwakilan diplomatiknya di Damaskus, setelah melakukan kontak dengan kepemimpinan baru Suriah.

    “Kita harus melangkah maju dan melanjutkan keterlibatan langsung kita dengan HTS dan faksi-faksi lainnya,” kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam pembicaraannya di Ankara dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

    Namun, Iran masih menutup kedutaannya di Damaskus untuk sementara, dengan alasan persiapan terkait politik dan keamanan, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran yang dikutip oleh kantor berita ISNA.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)