Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Indonesia Masuk 9 Negara yang Disetujui Jadi Mitra BRICS

    Indonesia Masuk 9 Negara yang Disetujui Jadi Mitra BRICS

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Indonesia termasuk salah satu dari sembilan negara yang disetujui sebagai mitra BRICS. Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa (24/12).

    “Daftar negara mitra BRICS yang akhirnya disetujui, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Uzbekistan dan Uganda,” kata Mao Ning, seperti dilansir Antara, Rabu (25/12).

    Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-16 BRICS di Kazan, Rusia pada Oktober lalu, Mao Ning menyatakan bahwa para pemimpin negara BRICS telah mencapai konsensus penting tentang pembentukan mekanisme negara mitra, yang merupakan tonggak dalam proses pengembangan BRICS setelah perluasan keanggotaan tahun sebelumnya.

    “Setelah KTT itu, China secara aktif bekerja sama dengan Rusia, negara ketua BRICS tahun ini agar dapat menerapkan mekanisme tersebut dengan negara BRICS lainnya,” bebernya.

    Mao Ning mengatakan bahwa keberadaan negara-negara mitra dalam BRICS, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara negara anggota ke level yang lebih tinggi.

    “Mekanisme BRICS memiliki representasi yang lebih besar dan BRICS melihat daya tarik dan pengaruhnya tumbuh lebih menonjol, menjadi platform utama untuk mempromosikan solidaritas dan kerja sama antara negara-negara Selatan,” kata Mao Ning.

    Dia menambahkan, China siap bekerja sama dengan negara-negara anggota BRIC dan negara-negara mitra lainnya untuk mengikuti semangat keterbukaan, inklusivitas, dan kerja sama yang saling menguntungkan.

    “Selain itu agar dapat memperluas kerja sama praktis di berbagai bidang, memajukan pengembangan kerja sama BRICS yang lebih besar dan berkualitas tinggi sekaligus mempromosikan pembangunan komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia,” terangnya.

    Berdiri pada 2009, BRICS beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (South Aftica), yang menyusul bergabung pada 2011, yang kemudian membentuk akronim dari huruf pertama negara anggota tersebut.

    Kini, blok BRICS kian luas yakni mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab yang bergabung pada Desember 2023, tapi kelompok tersebut memutuskan untuk tetap menggunakan nama BRICS.

    Rusia saat ini menjadi ketua bergilir blok tersebut sejak 1 Januari 2024. Tahun ini dimulai dengan masuknya anggota baru ke dalam asosiasi tersebut, Indonesia pun sudah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan BRICS.

    Negara-negara BRICS dalam beberapa tahun terakhir ini meningkatkan langkah-langkah untuk menurunkan ketergantungan mereka pada dolar AS dalam melakukan perdagangan internasional.
    BRICS bertujuan untuk memakai mata uang mereka sendiri demi mematahkan hegemoni dolar dalam perdagangan internasional.

    (wiw/wiw)

    [Gambas:Video CNN]

  • Jepang Ngasih Utang ke RI Lagi, Rp 3,9 Triliun untuk 2 Sektor Ini

    Jepang Ngasih Utang ke RI Lagi, Rp 3,9 Triliun untuk 2 Sektor Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jepang kembali memberikan pinjaman kepada Indonesia. Melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), RI akan menerima pinjaman dari pemerintah Negeri Sakura senilai total 38,693 miliar yen atau sekitar Rp 3,9 triliun.

    “Hari ini Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jailani menandatangani dua jenis Pertukaran Nota atau E/N,” kata Kepala Bagian Ekonomi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Ueda Hajime, di kantor Kedutaan Jepang, Jakarta Pusat, pada Selasa (24/12/2024).

    Ueda mengatakan, pinjaman ini akan diberikan kepada dua sektor, yakni sektor Pengurangan Risiko Bencana Gunung Berapi senilai 23,148 miliar yen (Rp 2,3 triliun) dan sektor Pengembangan Terpadu Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan Internasional tahap 1 senilai 15,545 miliar yen (Rp 1,6 triliun).

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan JICA di Indonesia dan ASEAN, Takeda Sachiko, menyebut ada beberapa persyaratan peminjaman. Masing-masing pinjaman akan dikenakan suku bunga tetap 1,6% untuk sektor Pengurangan Risiko Bencana Gunung Berapi dan suku bunga tetap 1,8% untuk sektor Pengembangan Terpadu Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan Internasional.

    Jumlah suku bunga tersebut termasuk 0,2% per tahun untuk konsultan. Sementara masa pengembalian dana selama 30 tahun, termasuk masa tenggang 10 tahun, dengan masa pengadaan tidak terikat atau untied.

    “Perbedaan dari suku bunganya ini sendiri memang dilihat dari sektor prioritasnya. Memang ada beberapa sektor-sektor yang menjadi prioritas, seperti misalnya di bidang kesehatan, medis, dan pendidikan itu memang cenderung lebih tinggi bunganya,” ujar Takeda.

    Lebih lanjut Takeda juga menjelaskan bahwa proyek sektor Pengurangan Risiko Bencana Gunung Berapi akan dimulai dari Desember 2024 hingga Juli 2031. Sementara sektor Pengembangan Terpadu Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan Internasional dimulai dari Desember 2024 hingga Februari 2032.

    Peminjaman sektor Pengurangan Risiko Bencana Gunung Berapi nantinya akan digunakan untuk proyek perbaikan fasilitas pengendalian erosi, terutama pada Gunung Semeru dan Gunung Kelud di Jawa Timur, serta Gunung Agung di Bali, dan gubung berapa lainnya di wilayah Indonesia.

    Untuk proyek ini yang akan menjadi pelaksana adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.

    Sementara peminjaman sektor Pengembangan Terpadu Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan Internasional akan dilakukan di 8 pelabuhan, yaitu Banda Aceh di Aceh; Bagansiapiapi di Riau; Natuna di Kepulauan Riau; Jakarta; Pekalongan di Jawa Tengah; Likupang di Sulawesi Utara; Biak di Papua; dan Merauke di papua Selatan.

    Dalam proyek ini, pelabuhan perikanan ini akan dilakukan pemeliharaan dan rehabilitas pemecah gelombang, dermaga pendaratan, pabrik pengelolaan ikan serta fasilitas pembekuan dan pendinginan dan lainnya. Untuk proyek ini disebut sejalan dengan visi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan.

    (wia)

  • Jatuh Bangun Berantas Judi Online

    Jatuh Bangun Berantas Judi Online

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Fenomena judi online (judol) masih menjadi persoalan krusial di Indonesia sepanjang 2024. Selain banyak tindakan penanganan yang dicanangkan pemerintah, pihak kepolisian hingga kini masih terus mengejar para pelaku yang diduga terlibat dalam praktik ilegal ini.

    Para tersangka dari beragam latar belakang pun telah diciduk dan diproses secara hukum terkait isu judol. Praktik yang menyasar berbagai lapisan masyarakat ini telah menyeret sejumlah pihak dari masyarakat umum, pejabat, hingga influencer.

    Dengan perputaran uang mencapai Rp327 triliun sepanjang tahun 2023 berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pemerintah dan sejumlah lembaga di tahun 2024 masih pontang-panting memberantas praktik ilegal tersebut.

    Upaya pemerintah Indonesia untuk memerangi judi online pun hingga kini dilakukan dengan berbagai strategi dan langkah kolaboratif antarinstansi.

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) periode 2023-2024, Budi Arie Setiadi, sempat membeberkan enam langkah strategis untuk mempercepat pemberantasan judi online beberapa waktu lalu.

    Langkah yang diupayakan di antaranya memblokir Virtual Private Network (VPN) gratis yang sering digunakan untuk mengakses situs-situs judi online, serta memperkuat kebijakan pemutusan Network Access Provider (NAP) terutama dari Kamboja dan Filipina, yang kerap menjadi pusat operasional situs-situs judi online.

    Budi Arie pun menyebut bahwa Presiden Joko Widodo pada saat itu telah memerintahkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) lintas kementerian untuk memberantas judi online.

    “Langkah-langkah pembentukan Satgas terpadu akan diputuskan. Satgas ini nantinya akan melibatkan pejabat dari Kominfo, Kemenkeu, Kemenko Polhukam, Kemenlu, OJK, Polri, dan Kejaksaan,” jelas Budi.

    Budi juga mengakui bahwa upaya penghapusan konten judol di internet atau media sosial saja tidak cukup. Menurutnya, harus ada tindakan hukum yang lebih menyeluruh serta melibatkan aparat penegak hukum.

    Tak hanya Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut berperan dalam menindak aktivitas judol.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut pihaknya telah memblokir 5.000 rekening yang diduga terkait dengan judi online sejak akhir 2023 hingga Maret 2024. Rekening-rekening ini masih dibekukan sambil menunggu keputusan hukum lebih lanjut.

    “Kami terus memonitor pergerakan dana mencurigakan ini agar tidak ada ruang bagi pelaku untuk memanfaatkan celah sistem keuangan,” ujar Mahendra.

    Biro Penerangan Masyarakat (Biro Penmas) sebelumnya juga menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan pemblokiran terhadap 2.862 situs judol kepada Kominfo.

    Selain itu, Mabes Polri mencatat dalam periode 23 April hingga 6 Mei 2024, sebanyak 142 tersangka dari 115 perkara berbeda terkait sindikat judol di berbagai wilayah telah ditangkap.

    Kemudian belum lama ini, Polri menindak 85 influencer yang mempromosikan judi online di media sosial. Para influencer ini terbagi dalam dua kategori, yakni yang mempromosikan situs judi baru dan mereka yang mempromosikan situs judi yang sudah tidak aktif.

    “Influencer memiliki pengaruh besar, terutama di kalangan anak muda. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam promosi judi online menjadi perhatian serius,” ujar Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada dalam konferensi pers pada 21 November lalu.

    Langkah konkret juga dilakukan terhadap kasus TikToker Sadbor, yang sempat menjadi sorotan karena menerima gift promosi dari situs judi online.

    Dua pelaku, MG dan FBW, ditangkap karena berperan sebagai marketing dan pengelola situs judi tersebut.

    Tak hanya itu, penggerebekan terhadap markas judol pun telah dilakukan beberapa kali.

    Polda Metro Jaya mengamankan 11 orang dari tiga rumah mewah di Tangerang, Banten, yang dijadikan pusat operasional judi online pada 26 April 2024. Menurut Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudho Uly, penggerebekan ini merupakan hasil patroli siber yang intensif.

    Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) baru-baru ini melaporkan bahwa sejak 2017 hingga Desember 2024, mereka telah memblokir lebih dari 5,3 juta konten terkait judol di ruang digital.

    Pada Desember 2024 saja, Komdigi menindak 72.543 konten, termasuk situs web, akun media sosial, dan platform file sharing yang mempromosikan judi online.

    Namun, di tengah upaya ini, kasus dugaan penyalahgunaan wewenang di internal Komdigi justru turut mencuat hingga menuai perhatian publik.

    Hingga saat ini, Polda Metro Jaya telah menangkap 26 tersangka, termasuk sejumlah pejabat, terkait kasus pemblokiran situs judol yang dilakukan tidak sesuai aturan. Para tersangka dijerat dengan Pasal 303 KUHP dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    Barang bukti yang ditemukan dan disita polisi dari dua tersangka terakhir yang berhasil diringkus yakni 2 unit ponsel, 9 buku rekening, serta uang tunai dengan total mencapai Rp1,4 miliar yang berasal dari beberapa mata uang.

    Namun hingga kini, Polda Metro Jaya masih memburu empat buronan lainnya yang diduga terlibat dalam kasus ini. Keempat buronan tersebut berinisial J, JH, F, dan C, yang telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

    Berlanjut ke halaman berikutnya…

    Tak hanya di dalam negeri, ancaman judi online juga muncul dari luar negeri. Sebanyak 21 WNI berhasil dipulangkan dari Myanmar pada 29 November lalu, setelah menjadi korban perdagangan orang.

    Mereka diketahui dipaksa bekerja sebagai operator judi daring di kawasan konflik Myawaddy, Myanmar. Kementerian Luar Negeri RI, bekerja sama dengan KBRI di Yangon dan Bangkok, memimpin operasi pembebasan ini.

    Melalui serangkaian nota diplomatik, negosiasi dengan otoritas setempat, dan dukungan jejaring lokal, 21 WNI tersebut akhirnya berhasil dipulangkan.

    Upaya pemberantasan judi online tidak hanya dilakukan melalui jalur penegakan hukum. Pemerintah juga diketahui telah menggandeng platform teknologi besar seperti Google, Meta, dan TikTok untuk menghapus kata kunci terkait judi online dari mesin pencari maupun media sosial.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut, sejak Desk Pemberantasan Judol mulai bertugas pada 4 November, sebanyak 1.361 kata kunci di Google dan 7.252 kata kunci di Meta telah dihapus. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi eksposur masyarakat terhadap situs-situs judi online.

    Selain itu, Desk Pemberantasan Judol juga memblokir ribuan konten terkait judi online di berbagai platform digital, termasuk 92.940 situs, 6.911 konten di Meta, hingga 48 konten di TikTok. 

    Meutya sempat mengungkapkan bahwa tantangan besar yang dihadapi dalam pemberantasan judi online adalah munculnya situs-situs baru meski telah banyak yang diblokir.

    Menurutnya, salah satu fokus utama dalam upaya pemberantasan tersebut yakni memutus aliran keuangan pelaku. Pemerintah telah memblokir lebih dari 3.455 rekening yang terindikasi terkait judi online sejak paruh akhir 2023 hingga tahun 2024. Selain itu, 47 akun e-commerce yang digunakan untuk transaksi ilegal juga telah diblokir.

    Selain bank, Meutya mengatakan Desk Pemberantasan Judol juga menemukan pergerakan dana judol lewat e-wallet atau dompet digital.

    Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Kemenkomdigi juga telah menunjuk Brigjen Alexander Sabar sebagai Plt Dirjen Pengawasan Ruang Digital berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Komdigi pada 25 November lalu.

    Jabatan ini dibentuk untuk mengatasi kompleksitas kejahatan digital, termasuk judi online dan pencurian data, serta diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan ruang digital di Indonesia.

    Menkomdigi Meutya Hafid juga menegaskan bahwa upaya pemerintah memberantas judi online tidak hanya berhenti pada pemblokiran situs. Langkah selanjutnya, kata Meutya, adalah memberangus server-server judi online.

    Dalam wawancara eksklusif dengan CNN Indonesia pada 14 November lalu, ia menyebutkan perlunya kolaborasi dengan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk melacak dan memblokir server yang menjadi basis operasional aktivitas judi online.  

    “Mungkin nanti yang kita perlu koordinasikan dengan kepolisian. Maksudnya, memang target berikutnya bukan hanya take down, tapi server-nya yang kita lacak di mana. Jadi server-nya yang kita blok. Dan itu memungkinkan,” ujar Meutya.  

    Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memutus akses terhadap 187 ribu situs judi online hanya dalam waktu sepuluh hari. Angka ini disebut Meutya sebagai jumlah pemblokiran terbanyak dalam waktu singkat. Meski demikian, ia mengakui penanganan yang lebih luas perlu berhati-hati mengingat sejumlah pegawai kementeriannya sempat terseret kasus serupa.  

    Selain memblokir situs judi, hingga saat ini sebanyak 10 ribu rekening telah diblokir hasil kerja sama antara Komdigi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sejumlah bank.  

    Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa proses pemblokiran dilakukan setelah pendalaman menyeluruh oleh pihak perbankan.

    “Kami meminta bank untuk melakukan assessment dan langkah serupa terhadap rekening-rekening lainnya yang dimiliki oleh individu yang terlibat,” katanya.  

    Langkah ini didukung dengan pengembangan situs cekrekening.id, yang memungkinkan masyarakat memverifikasi rekening terindikasi ilegal. Platform ini diintegrasikan dengan anti-scam center yang digagas OJK untuk meningkatkan literasi digital.

    Polri tak hanya menyasar pelaku di tingkat lokal, tetapi juga jaringan judi online internasional.

    Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil memblokir aset senilai Rp36,8 miliar yang terkait dengan situs judi internasional.

    Beberapa waktu sebelumnya, polisi juga mengungkap kasus situs judi internasional Slot8278 yang dikendalikan warga negara China dengan perputaran uang mencapai Rp685 miliar.  

    Dalam kasus ini, polisi menyita uang tunai senilai Rp83,9 miliar, beberapa unit mobil mewah, dan perangkat elektronik yang digunakan untuk mengoperasikan situs tersebut.

    “Pemain judi online dari situs ini di Indonesia mencapai 85 ribu orang,” ungkap Direktur Tindak Pidana Siber, Brigjen Himawan Bayu Aji, dalam sebuah keterangan tertulis pada 12 November lalu.

    Belum lama  ini, Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap sindikat penjualan rekening bank yang digunakan untuk transaksi keuangan judi online dengan jaringan hingga Kamboja. Sindikat ini diorganisir dalam tiga klaster.  

    Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahduddi menjelaskan bahwa klaster pertama adalah individu yang menjual atau menyewakan rekening bank pribadinya untuk digunakan sebagai tempat penampungan transaksi judi online.  

    Klaster kedua terdiri atas pelaku yang bertugas merekrut masyarakat untuk menjual atau menyewakan rekening bank mereka. Selain itu, klaster ini juga mengumpulkan rekening-rekening yang telah dijual untuk diserahkan kepada pimpinan.  

    Klaster ketiga adalah pemilik dan pengelola bisnis jual beli rekening bank. Klaster ini berperan sebagai penghubung utama yang mengirimkan rekening-rekening tersebut ke para bandar judi di Kamboja.

    Setiap rekening yang dijual ke sindikat di Kamboja dihargai sebesar Rp10 juta per rekening. Dalam kasus ini, polisi berhasil menangkap delapan tersangka yang diduga terlibat dalam sindikat tersebut. 

    Polri dan aparat daerah juga aktif melakukan penggerebekan. Di Jakarta Barat, Polres Metro sempat menggerebek rumah mewah yang digunakan sebagai markas penyewaan rekening untuk judi online.

    Sementara di Kendal, Jawa Tengah, Polda Jateng mengamankan tiga warnet yang memfasilitasi akses ke situs judi online melalui VPN.  

    Sedangkan di Bogor, Polresta setempat menangkap seorang pria yang membuat situs judi online sekaligus seorang Disk Jockey (DJ) yang mempromosikan aktivitas ilegal ini.  

    Kenapa judi online jadi candu

    Ahli kriminologi Universitas Indonesia Josias Simon, judi online adalah refleksi dari hukum permintaan dan penawaran yang terjadi di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa masyarakat masih memiliki berbagai kebutuhan yang kebetulan dapat dipenuhi melalui judol.

    “Karena judi online ini menurut saya ya adalah seperti hukum permintaan dan penawaran. Jadi akhirnya mereka mengambil judol itu karena kebutuhan memang. Judi itu kebutuhan, baik hiburan, ekonomi, dan segala macam alasan itu. Jadi emang permintaan yang kemudian diakomodasi dalam penawaran oleh pihak-pihak yang tadi,” kata Simon kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/12).

    Ia juga menyoroti bahwa kondisi ekonomi masyarakat tertentu yang melemah menjadi salah satu faktor utama. Hal ini dianggapnya menimbulkan ruang bagi lembaga-lembaga tertentu untuk menyediakan jasa peminjaman uang.

    “Sekarang kebetulan ekonomi agak sedikit ini ya, melemah ya. Rakyat kecil tuh banyak yang memang perlu banget uang gitu, akhirnya pinjem. Ini kan kalau kita lihat, timbulnya pegadaian, tempat pinjam uang, ada kantor-kantor kecil tempat peminjaman uang. Nah ini juga sama, hanya ini bedanya online,” ujarnya.

    Untuk menanggulangi imbas negatif dari judi online, Simon menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan penanganan yang tegas untuk memberikan efek jera.

    Ia berpendapat bahwa Kementerian Komdigi harus mempertegas regulasi yang sudah dicanangkan sejak lama agar dapat memberantas praktik judol hingga tuntas.

    “Regulasi itu tadi, kerjasama dan segala macam, seperti apa? Komdigi kan sudah menginisiasi ya. Tapi harus jelas regulasi seperti apa,” ujarnya.

    Selain itu, Simon mengatakan bahwa pendekatan situasional seperti penegakan hukum melalui restorative justice juga dapat menjadi pilihan.

    Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.

    “Yang ketiga situasional, kalau memang sudah sangat-sangat bermasalah ada kasus hukum ya selesaikanlah secara hukum. Selesaikanlah secara, ada restorative justice atau apapun,” ujar Simon.

    Ia pun memberikan apresiasi terhadap langkah Kementerian Komdigi yang telah memulai berbagai inisiatif, tetapi juga menekankan masih perlunya kerjasama lintas sektor yang lebih mendalam.

    “Jadi betul, Komdigi dengan segala upayanya saya sebenarnya appreciate ya, tapi juga kerjasama dengan semua pihak ya,” tuturnya.

    Peran Teknologi dalam Pengawasan

    Dalam menghadapi sifat dinamis dari platform judi online yang masih menjadi tantangan utama dalam pemberantasannya, Simon mengusulkan pengembangan sistem yang lebih canggih.

    “Menurut saya Komdigi harus membuat satu, semacam aplikasi besar ya, platform besar yang memang bisa dimonitor oleh kita, bisa dilihat oleh kita, seperti apa sih proses takedown-nya dan mana yang memang dikatakan judi online itu aplikasi yang mana saja,” jelasnya.

    Simon menambahkan, pentingnya aspek edukasi dalam sistem pengawasan yang dilakukan Kementerian Komdigi juga perlu disoroti.

    Tak hanya sekadar memblokir situs-situs terkait judi online, kata Simon, namun upaya pemberantasan tersebut seharusnya juga mencakup sosialisasi kepada masyarakat terkait contoh situs yang mengarah ke praktik judi online, agar masyarakat dapat menghindarinya.

    “Jadi bisa diantisipasi, ada pembelajaran juga. Jadi jangan hanya takedown takedown tapi tidak ada penjelasan lebih detilnya seperti apa,” imbuhnya.

    Membangun Kepercayaan Publik

    Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan judi online oleh pemerintah juga menjadi perhatian Simon. Menurutnya, pengawasan yang baik dapat membantu membangun kembali kepercayaan tersebut.

    Simon menyebut, salah satu langkah awal yang seharusnya dilakukan untuk menyikapi hal tersebut adalah dengan menindak keluhan serta laporan masyarakat secara sigap.

    Evaluasi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat ini pun dapat dilakukan dengan menilik program pengaduan masyarakat yang dimiliki pihak kepolisian atau pemerintah.

    “Pihak polisi membuka nih tempat laporan apa gitu, call center apa, itu dievaluasi, jangan-jangan enggak ada yang laporan, karena tadi, ketidakpercayaan itu,” kata Simon.

    Ia juga mengingatkan bahwa penanganan kasus tidak boleh hanya bergantung pada tingkat viralitas di media sosial.

    “Jangan no viral no justice ya. Itu udah ketidakpercayaan masyarakat yang memang sangat-sangat luas gitu,” imbuhnya.

  • Fakta-fakta Erdogan Walkout saat Prabowo Pidato Versi Mayor Teddy dan Dubes Turki

    Fakta-fakta Erdogan Walkout saat Prabowo Pidato Versi Mayor Teddy dan Dubes Turki

    Bisnis.com, JAKARTA – Aksi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang meninggalkan ruangan atau walkout saat Presiden Prabowo Subianto berpidato saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8) di Kairo, Mesir masih menjadi sorotan. 

    Reaksi publik dari aksi ini turut melahirkan pertanyaan terkait dengan ada atau tidak aturan pemimpin Negara boleh meninggalkan ruangan saat berada di dalam KTT. 

    Secara umum, tidak ada aturan formal yang melarang seorang pemimpin negara untuk melakukan walkout saat menghadiri KTT. Namun, walkout memang merupakan tindakan yang sangat jarang dan biasanya dianggap sebagai langkah yang kontroversial atau diplomatik, karena dapat menandakan ketegangan atau ketidaksepakatan yang serius.

    Kendati demikian, keputusan seorang pemimpin negara untuk meninggalkan sebuah pertemuan KTT biasanya lebih dipandang sebagai reaksi terhadap situasi tertentu dan bukan hal yang diatur secara resmi dalam aturan pertemuan internasional.  

    Duta Besar Turkiye untuk Indonesia Talip Küçükcan pun mengamini bahwa para pemimpin mungkin mengadakan pertemuan bilateral selama forum multilateral. Mengingat, Presiden Erdoğan juga memiliki jadwal untuk melakukan beberapa pertemuan bilateral dengan para kepala negara.

    “Dia menghadiri salah satunya selama pidatonya. Itulah yang merupakan praktik diplomatik yang normal dan umum. Faktanya, hubungan Turki-Indonesia makin kuat dan para pemimpin kita terus berkomunikasi tentang berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (24/12/2024).

    Talip melanjutkan bahwa sesuai kebiasaan yang berlaku di forum international, masing-masing delegasi memiliki hak untuk menentukan kapan ketua delegasinya akan duduk di kursi delegasi atau meninggalkan ruangan.

    Bahkan, kata Talip, menjadi hal yang lumrah apabila para ketua delegasi itu melakukan banyak pertemuan paralel pada saat pertemuan internasional, antara lain untuk lakukan pertemuan bilateral dengan ketua delegasi lain di ruangan lain.

     “Jadi sifat keluar masuk ruangan meeting adalah hal yang lumrah untuk meeting internasional, termasuk di forum PBB,” katanya.

    Dia melanjutkan bahwa delegasi indonesia tidak dapat memberikan komentar terhadap jadwal ketua delegasi negara lain yang mungkin tidak dapat hadir sepenuhnya pada saat Presiden Indonesia memberikan statementnya.

    Meski begitu, Talip memastikan bahwa bapak Presiden Ke-8 RI itu berkesempatan untuk lakukan pertemuan singkat dengan seluruh ketua delegasi lain menjelang dan setelah KTT, termasuk dengan Presiden Turki.  

    “Khusus dengan Presiden Turki, dapat disampaikan bahwa kedua pemimpin lakukan pertemuan dalam situasi yang sangat bersahabat termasuk pada saat duduk berdekatan pada acara luncheon yang diselenggarakan setelah berakhirnya KTT,” tandasnya.

    Jawaban Seskab Mayor Teddy 

    Senada, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tak pernah memilih keluar atau walk out saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya di pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8).

    Dia menjelaskan bahwa bahwa pemimpin dari Negara Busur itu memang meminta izin untuk bertukar urutan atau giliran berbicara karena harus meninggalkan lokasi pleno lebih awal.

    “Oh ya, enggak lah [Erdogan walkout]. Itu di sesi ke-2 di KTT D8, sesi khusus yang membahas Gaza dan Lebanon. Pak Presiden Prabowo harusnya menjadi pembicara pertama, seperti di sesi 1,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (23/12/2024). 

    Dia menjabarkan bahwa dalam pleno tersebut sesi 1 mundur di luar jadwal yang diharuskan selesai jam 12.30, ternyata baru selesai jam 14.30 waktu setempat.  Akhirnya, sesi 2 baru dimulai jam 15.00. 

    Sebelum Sesi 2 di mulai, kata Teddy, Kedua tokoh Negara justru makan siang bareng dan duduk bersebelahan. Erdogan minta izin untuk bertukar urutan giliran berbicara, karena harus meninggalkan lokasi pleno lebih awal.

    “Jadi saat sesi 2 dimulai, Presiden Erdogan berbicara duluan, dan minta maaf karena harus meninggalkan lokasi pleno. Baru kemudian, giliran Pak Presiden Prabowo berbicara,” tandas Teddy.

    Sementara itu, Juru bicara Kemlu RI Rolliansyah ‘Roy’ Soemirat pun angkat bicara dengan situasi tersebut. Dia menilai sesuai kebiasaan yang berlaku di forum international, masing-masing delegasi memang memiliki hak untuk menentukan kapan ketua delegasinya akan duduk di kursi delegasi atau meninggalkan ruangan. 

    “Hal yang lumrah bahwa para ketua delegasi itu melakukan banyak pertemuan paralel pada saat pertemuan internasional, antara lain untuk lakukan pertemuan bilateral dgn ketua delegasi lain di ruangan lain,” ujarnya dalam pernyataan tertulisnya, Senin (23/12/2024). 

    Respons Kemenlu RI

    Oleh sebab itu, Roy melanjutkan bahwa sifat keluar masuk ruangan meeting dari masing-masing pemimpin Negara adalah hal yang lumrah. Bahkan untuk tingkat pertemuan internasional termasuk di forum pertemuan bangsa-bangsa (PBB).

    Sehingga, Roy menyebut bahwa delegasi indonesia tidak dapat memberikan komentar terhadap jadwal ketua delegasi negara lain yang mungkin tidak dapat hadir sepenuhnya pada saat presiden Prabowo memberikan statementnya. 

    Kendati demikian, dia mengatakan bahwa instansinya dapat memastikan bahwa Presiden Ke-8 RI itu juga berkesempatan untuk lakukan pertemuan singkat dgn seluruh ketua delegasi lain menjelang dan setelah KTT, termasuk dengan Presiden Turki.

    “Khusus dengan Presiden Turki, dapat disampaikan bahwa kedua pemimpin lakukan pertemuan dalam situasi yang sangat bersahabat termasuk pada saat duduk berdekatan pada acara luncheon yang diselenggarakan setelah berakhirnya KTT,” pungkas Roy.

    Digelar di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir pada Kamis (19/12), terdapat video yang beredar dan langsung ramai di media sosial terkait aksi pemimpin Negara Transkontinental itu.  

    Dalam video yang dirilis Sekretariat Presiden, terlihat sejumlah delegasi berjalan hendak meninggalkan ruangan saat Presiden Ke-8 RI itu berpidato. Bahkan, terlihat sangat jelas saat Erdogan memilih berjalan melewati belakang kursi orang nomor satu di Indonesia itu.

    Erdogan terlihat seperti akan meninggalkan ruangan. Bahkan sempat menyenggol kursi Prabowo ketika dirinya tengah mengecam pelanggaran Israel terhadap hukum internasional. Meski begitu, masih ada sejumlah delegasi yang menyimak pidato Prabowo dengan seksama. Di antaranya yakni perwakilan PBB dan Palestina.

    “Kita, sekali lagi, hari ini, mengutuk pelanggaran hukum internasional, kekejaman. Tapi saya ingin mengatakan, kita harus bisa melihat situasi yang terjadi, situasi yang sesungguhnya. Kita selalu bilang mendukung Palestina, tetapi jika kita lemah, bagaimana bisa kita mendukung Palestina?” 

    Prabowo lalu menyarankan negara-negara D-8 fokus untuk memperdalam kerja sama antarnegara di sektor ekonomi biru. Salah satunya, potensi dari sektor perikanan dunia saja mencapai US$600 miliar. 

    Menurutnya, apabila negara-negara D-8 bekerja sama untuk memanfaatkan lautan yang ada, maka blok ekonomi ini bisa menjadi yang terkuat di dunia.

  • Buntut Erdogan Tinggalkan Ruangan Saat Prabowo Pidato, Turkiye Sampaikan Klarifikasi…

    Buntut Erdogan Tinggalkan Ruangan Saat Prabowo Pidato, Turkiye Sampaikan Klarifikasi…

    Buntut Erdogan Tinggalkan Ruangan Saat Prabowo Pidato, Turkiye Sampaikan Klarifikasi…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Langkah Presiden Türkiye Recep Tayyip Erdogan yang meninggalkan ruangan saat Presiden Prabowo Subianto berpidato membahas masalah Gaza dan Palestina di sesi khusus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 di Kairo, Mesir, menyorot perhatian publik.
    Potongan video yang memperlihatkan Erdogan bangkit dari kursinya dan berjalan meninggalkan ruangan saat Prabowo berpidato itu viral di media sosial.
    Sejumlah pihak pun menilai Erdogan melakukan aksi
    walk out
    karena tak setuju pada pandangan yang disampaikan Prabowo.
    Hal ini pun berbuntut panjang sehingga Kementerian Luar Negeri RI, pihak Istana hingga Duta Buser Turkiye harus memberikan klarifikasi.

    Bukan walkout, tapi minta izin
    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, aksi Presiden Turkiye bukan walkout.
    Ia mengungkapkan, Erdogan harus meninggalkan acara lebih dahulu karena ada acara lain. Erdogan pun sempat mengucapkan permintaan maaf kepada Prabowo.
    “Oh, ya enggak, lah,” kata Teddy kepada wartawan Istana Kepresidenan di ruang pers Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/12/2024).
    Menurut Teddy, Erdogan sudah lebih dulu meminta izin untuk bertukar urutan atau giliran berbicara, karena harus meninggalkan lokasi pleno lebih awal
    Diketahui, Sesi 1 sendiri mundur di luar jadwal, yang harusnya selesai pukul 12.30 waktu setempat.
    Namun, sesi I baru selesai sekitar pukul 14.30 waktu setempat, sehingga sesi kedua baru dimulai pukul 15.00.
    Adapun Prabowo, seharusnya menjadi pembicara pertama, seperti di sesi 1.
    “Jadi saat sesi 2 dimulai, Presiden Erdogan berbicara duluan, dan minta maaf karena harus meninggalkan lokasi pleno. Baru kemudian, giliran Pak Presiden Prabowo berbicara,” jelas Teddy.

    Klarifikasi Dubes Turkiye
    Senada, Duta Besar Turkiye untuk Indonesia Talip Küçükcan, juga membantah kabar Presiden Recep Tayyip
    Erdogan walk out
    saat Presiden RI Prabowo Subianto berpidato di KTT D-8 di Mesir. 
    “Presiden
    Erdogan keluar ruangan
    untuk menghadiri pertemuan bilateral, bukan walk out,” ujar Küçükcan dalam keterangan resminya. 
    Di kesempatan terpisah saat dihubungi, Ia menyebut penjelasan Kementerian Luar Negeri RI terkait peristiwa tersebut sudah benar.
    Tercatat, ada enam poin yang ditekankan Kemenlu yang kemudian disampaikan ulang oleh Küçükcan.
    Pertama, sesuai kebiasaan yang berlaku di forum international, masing-masing delegasi memiliki hak untuk menentukan kapan ketua delegasinya akan duduk di kursi delegasi atau meninggalkan ruangan.
    Kedua, merupakan sesuatu hal yang lumrah bila para ketua delegasi melakukan banyak pertemuan paralel pada saat pertemuan internasional, antara lain untuk melakukan pertemuan bilateral dengan ketua delegasi lain di ruangan lain.
    “Jadi sifat keluar masuk ruangan meeting adalah hal yg lumrah untuk meeting internasional (termasuk di forum PBB),” tulis Juru Bicara Kemenlu Roy Soemirat, yang disampaikan lagi oleh Dubes Turkiye kepada Kompas.com, Selasa (24/12/2024).
    Terkait insiden ini, Küçükcan berpendapat, walkout adalah praktik yang normal dalam hubungan diplomasi.
    “Ini adalah kasus yang merupakan praktik diplomasi yang normal dan umum. Faktanya, hubungan Turki-Indonesia semakin kuat dan para pemimpin kita terus berkomunikasi mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan bersama,” jelasnya.

    Sempat makan siang bareng
    Permintaan bertukar giliran berbicara Erdogan ungkapkan saat makan siang bersama Prabowo sebelum sesi kedua dimulai.
    Kala itu, keduanya memang sempat makan bersama, yang menandakan hubungan kedua negara baik-baik saja. Bahkan saat acara makan siang, keduanya duduk bersebelahan.
    “Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan makan siang bareng, duduk bersebelahan,” ucap Teddy.
    Momen keharmonisan hubungan dua Kepala Negara ini turut diunggah oleh Duta Besar Turkiye Talip Kucukcan melalui cuitannya di akun X @tkucukcan.
    Duta besar menyematkan empat buah foto Prabowo bersama Erdogan dalam sejumlah pose. Dua foto dengan pose bersalaman, satu foto dengan pose berjabat tangan era, dan satu lainnya ketika kedua Kepala Negara berjalan beriringan.
    “Strong relations between #Türkiye and #Indonesia under the leadership of President @RTErdogan and President @prabowo,” tulis Kucukcan.
    Di kesempatan lain, Küçükcan mengungkapkan, para pemimpin sempat mengadakan pertemuan bilateral selama forum multilateral.
    Presiden Erdogan pun mengadakan beberapa pertemuan bilateral dengan para kepala negara.

    Bersahabat baik
    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI juga menegaskan, Prabowo telah bertemu dengan seluruh ketua delegasi, termasuk Erdogan.
    Menurut Roy Soemirat, pertemuan itu berlangsung dalam situasi yang bersahabat.
    “Khusus dengan Presiden Turki, dapat disampaikan bahwa kedua pemimpin melakukan pertemuan dalam situasi yang sangat bersahabat, termasuk pada saat duduk berdekatan pada acara luncheon yang diselenggarakan setelah berakhirnya KTT,” ujarnya dalam keterangan tertulis, seperti diberitakan Kompas.com, Minggu (22/12/2024).
    Di sisi lain, ia menyatakan, delegasi Indonesia tidak berwenang mengomentari jadwal ketua delegasi negara lain yang tidak dapat hadir sepenuhnya saat pidato Prabowo.
    Namun, pihak Kemenlu RI memastikan Prabowo telah bertemu dengan seluruh ketua delegasi, termasuk Erdogan. Menurut Kemenlu RI pertemuan tersebut berlangsung dalam situasi yang bersahabat.
    Terlebih, keluarnya ketua delegasi adalah sesuatu yang lumrah.
    Ketua delegasi melakukan banyak pertemuan paralel pada saat pertemuan internasional, salah satunya melakukan pertemuan bilateral dengan ketua delegasi lain di ruangan yang berbeda.
    “Jadi sifat keluar masuk ruangan meeting adalah hal yang lumrah untuk meeting internasional (termasuk di forum PBB),” jelas Kemenlu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apa itu KTT D-8 saat Pidato Prabowo yang Jadi Sorotan terkait Erdogan?

    Apa itu KTT D-8 saat Pidato Prabowo yang Jadi Sorotan terkait Erdogan?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru saja selesai menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) D-8 di Kairo, Mesir. Prabowo bersama para jajarannya menghadiri KTT tersebut dari 17 hingga 19 Desember pekan lalu.

    Dalam pertemuan tersebut, momen pidato Prabowo sempat menjadi sorotan. Sebab, saat menyampaikan pidatonya tentang pembelaan Indonesia terhadap Palestina, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, tiba-tiba walk out (WO).

    Namun, tindakan itu sudah direspons oleh pihak Indonesia dan Turki. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Rolliansyah (Roy) Soemirat, mengatakan tindakan WO seperti yang sudah dilakukan Presiden Erdogan merupakan suatu hal yang lumrah terjadi di forum-forum internasional.

    “Sesuatu hal yang lumrah bahwa para ketua delegasi itu melakukan banyak pertemuan paralel pada saat pertemuan internasional, antara lain untuk lakukan pertemuan bilateral dengan ketua delegasi lain di ruangan lain,” kata Roy.

    Apa itu KTT D-8?

    Konferensi Tingkat Tinggi D-8 merupakan sebuah konferensi yang digelar oleh negara-negara mayoritas Muslim dengan ekonomi berkembang. Konferensi ini digelar untuk mempererat kerja sama ekonomi di antara negara-negara tersebut.

    Dilansir laman resminya, D-8 sendiri merupakan organisasi kerja sama ekonomi yang didirikan oleh Indonesia, Turki, Iran, Bangladesh, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Mesir. Pembentukan organisasi ini diumumkan secara resmi dalam Deklarasi Istanbul yang dihelat pada 15 Juni 1997.

    D-8 dibentuk untuk meningkatkan posisi tawar negara-negara anggota dalam ekonomi global, menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional, serta meningkatkan standar hidup bagi negara dengan ekonomi berkembang.

    Berawal dari sebuah seminar

    Pembentukan D-8 mulanya digagas oleh mantan Perdana Menteri Turki, Prof. Dr. Necmettin Erbakan. Ide itu tercetus saat dirinya mengisi seminar bertajuk “Kerja Sama dalam Pembangunan” yang dihelat di Istanbul pada Oktober 1996.

    Kala itu, seminar tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Indonesia, Turki, Iran, Bangladesh, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Mesir. Dari sinilah ikatan negara-negara tersebut untuk membentuk organisasi D-8 tercipta. Mereka berniat membentuk organisasi kerja sama ekonomi yang diisi oleh negara-negara mayoritas Muslim.

    Hingga pada akhirnya, D-8 pun resmi terbentuk setahun setelahnya, yakni pada 1997.

    Meski keanggotaannya hanya terdiri dari beberapa negara, organisasi D-8 mengeklaim dirinya sebagai organisasi global, bukan regional. Artinya, setiap negara di dunia punya hak untuk bergabung dengan organisasi tersebut jika memang berminat.

    Organisasi D-8 sendiri berpusat di Istanbul, Turki. Organisasi tersebut dipimpin oleh sekretaris jenderal. Sekjen D-8 saat ini adalah Duta Besar Isiaka Abdulqadir Imam yang berasal dari Nigeria.

    (gas/bac)

  • Israel Tangkap Dokter Yordania, IDF Pakai Robot Taruh Kotak Berisi Peledak di Gerbang RS Kamal Adwan – Halaman all

    Israel Tangkap Dokter Yordania, IDF Pakai Robot Taruh Kotak Berisi Peledak di Gerbang RS Kamal Adwan – Halaman all

    Israel Tangkap Dokter Asal Yordania, IDF Pakai Robot Taruh Kotak Berisi Peledak di Gerbang RS 

    TRIBUNNEWS.COM – Pasukan pendudukan Israel (IDF) menangkap dokter Yordania Abdullah Salameh Al-Balawi saat ia menuju ke Jalur Gaza sebagai bagian dari misi bantuan medis, Pusat Informasi Palestina melaporkan, Senin (23/12/2024).

    Penangkapan tersebut terjadi pada Kamis di Jembatan Raja Hussein, perbatasan antara Yordania dan Tepi Barat yang diduduki.

    Al-Balawi, seorang dokter bedah umum di Rumah Sakit Pemerintah Al-Ruwaished, merupakan bagian dari delegasi beranggotakan 12 orang yang diorganisasi oleh Asosiasi Medis Palestina-Australia-Selandia Baru (PANZMA).

    Organisasi tersebut telah memperoleh persetujuan resmi dari Israel untuk perjalanan tersebut.

    Keluarga Al-Balawi mengatakan “delegasi medis diberitahu oleh pihak Israel bahwa ia ditahan untuk penyelidikan.”

    Polisi pendudukan Israel kemudian memberi tahu keluarga bahwa ia ditahan di pusat penahanan Petah Tikva.

    Pihak berwenang tidak memberikan penjelasan mengenai penangkapannya atau kondisi penahanannya, imbuh keluarga tersebut.

    Pihak keluarga segera menghubungi Kementerian Luar Negeri Yordania, yang mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang menindaklanjuti masalah tersebut.

    Pihak keluarga menjelaskan bahwa “setelah berkomunikasi dengan pengacara, mereka diberitahu bahwa penahanan diperpanjang hingga Kamis, 26 Desember, dengan larangan bertemu dengan pengacara sejak jam pertama penangkapan.”

    Sebuah kendaraan robotik militer Israel meletakkan kotak berisi bahan peledak di Gerbang Rumah Sakit Kamal Adwan, Gaza Utara dalam sebuah pengepungan yang sudah berlangsung berhari-hari.

    Pakai Robot Taruh Bahan Peledak di Gerbang RS Kamal Adwan

    Terkait aksi Israel terhadap entitas kesehatan yang ditujukan untuk Gaza, Pasukan IDF dilaporkan telah menempatkan kotak berisi bahan peledak di dekat gerbang Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza utara.

    Sebuah video yang dibagikan oleh Direktur rumah sakit, Hussam Abu Safiya hari ini tampak menunjukkan hal tersebut.

    Rekaman itu memperlihatkan sebuah kendaraan Israel membawa kotak kayu bertuliskan kata “bahaya” dan tanda bahaya (segitiga dengan tanda seru) di luar salah satu gerbang rumah sakit.

    Klik di sini untuk melihat VIDEO

    “Kendaraan pendudukan Israel, menggunakan perangkat robotik, menempatkan kotak-kotak bahan peledak di gerbang rumah sakit,” kata Abu Safiya dalam sebuah posting Facebook.

    Ia menambahkan bahwa pasukan Israel baru-baru ini meledakkan bangunan perumahan di dekat rumah sakit menggunakan alat peledak serupa.

    Hari ini, Abu Safiya memperingatkan bahwa fasilitas medis tersebut menghadapi pemboman Israel setiap hari, yang menurutnya merupakan bagian dari “kampanye pembunuhan dan pemindahan paksa yang disengaja.”

    Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza Utara dilaporkan dalam kondisi mengerikan setelah dikepung tentara Israel. Pasukan zionis juga mengusir pra staf medis dan pasein untuk pergi per 9 Oktober 2024. (tangkap layar)

    Rudal Berisi Paku dan Potongan Logam

    Pasukan Israel mengerahkan robot bermuatan bahan peledak di sekitar rumah sakit Kamal Adwan.

    Serangan itu terjadi selama berminggu-minggu di Rumah Sakit yang terletak di sebelah utara Beit Lahiya, di mana staf telah melaporkan serangan penembak jitu pada unit perawatan intensif fasilitas tersebut.

    Dilaporkan bahwa pasukan zionis Israel telah mengirim tiga robot bermuatan bahan peledak ke daerah sekitar rumah sakit.

    Mengutip Al Jazeera, 10 drone quadcopter Israel juga telah dijatuhkan di rumah sakit dalam beberapa jam terakhir, menyebabkan kebakaran di lantai tiga fasilitas itu.

    Laporan lainnya, di kamp pengungsi Shati, di barat laut Kota Gaza, sekelompok orang menjadi sasaran dalam serangan pesawat tak berawak dan rudal Israel.

    Empat orang tewas tepat di tempat.

    “Kami tidak dapat menunjukkan rekaman ini di layar, tetapi itu menunjukkan tubuh-tubuh yang terkoyak oleh rudal,” tertulis dalam laporan Al Jazeera.

    Rudal yang digunakan oleh militer Israel dikemas dengan paku dan potongan-potongan kecil logam.

    Dan ketika bom tersebut meledak, serpihan-serpihan ‘terbang’ dengan kecepatan tinggi, melukai korban disekitarnya hingga mengalami pendarahan hebat.

    Usai ledakan bom tersebut selain korban tewas, beberapa yang terluka dipindahkan ke Rumah Sakit Baptis Al-Ahli.

    Dan di Beit Lahiya, dua orang tewas di dekat Rumah Sakit Kamal Adwan ketika mereka mencoba untuk pindah dari rumah tempat mereka berlindung ke yang lain, mencari keselamatan dan perlindungan, masih mengutip Al Jazeera. 

    Sekitar Rumah Sakit Kamal Adwan telah menjadi sasaran serangan berulang oleh Israel.

    Ada juga serangan oleh quadcopters di unit gawat darurat rumah sakit sepanjang hari.

    Banyak staf medis di sana berisiko kehilangan nyawa mereka, padahal dilaporkan mereka tengah berupaya bekerja menolong korban di Gaza sebanyak yang mereka bisa.

     

  • Setelah Rezim Assad Jatuh, Iran Klaim Tak Ada Kontak Langsung dengan Penguasa Baru Suriah – Halaman all

    Setelah Rezim Assad Jatuh, Iran Klaim Tak Ada Kontak Langsung dengan Penguasa Baru Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Iran mengatakan pihaknya tidak memiliki kontak langsung dengan para penguasa baru Suriah, setelah jatuhnya Presiden Bashar al-Assad, sekutu lama Teheran.

    Iran telah mendukung Bashar al-Assad sejak perang Suriah meletus pada 2011.

    Iran telah menyediakan para pejuang, senjata, dan nasihat militer dalam bentuk kehadiran IRGC yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan al-Assad serta mempertahankan “poros perlawanan” regional Teheran terhadap Israel dan AS.

    Setelah Bashar al-Assad digulingkan, Mohammed al-Bashir ditunjuk sebagai Perdana Menteri sementara Suriah.

    “Kami tidak memiliki kontak langsung dengan otoritas yang berkuasa di Suriah,” kata juru bicara kementerian luar negeri Esmaeil Baqaei dalam jumpa pers, Senin (23/12/2024), dikutip dari Arab News.

    Sebelumnya, Iran mengatakan ingin mempertahankan hubungan dengan Suriah setelah jatuhnya sekutu utama Bashar al-Assad, tetapi pendekatan kelompok oposisi terhadap Israel akan menjadi krusial, sebagaimana dilansir Al Jazeera.

    Hossein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), mengatakan kepada anggota parlemen selama pertemuan tertutup di parlemen bahwa tidak ada pasukan Iran yang saat ini tersisa di Suriah.

    Berargumen bahwa penarikan ini tidak berarti kekuatan Teheran telah berkurang, jenderal tersebut mengatakan pasukan Iran hadir di Suriah sampai saat-saat terakhir pemerintahan al-Assad, menurut anggota parlemen yang hadir.

    Juru bicara pemerintah Mohajerani mengatakan 4.000 warga negara Iran telah pulang dari Suriah melalui 10 penerbangan yang diatur oleh maskapai penerbangan Iran yang mendapat sanksi berat, Mahan, sejak al-Assad digulingkan.

    Ketika ditanya mengenai investasi besar yang dilakukan Iran untuk mendukung al-Assad dan bagaimana kerugian finansial tersebut akan mempengaruhi rakyat Iran, ia menegaskan bahwa puluhan miliar dolar yang dikeluarkan Teheran adalah untuk mendukung “kepentingan nasional”.

    Sebelum al-Assad melarikan diri, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berulang kali menyebut serangan oposisi – yang dipimpin oleh kelompok bersenjata oposisi  Hayat Tahrir al-Sham (HTS) – sebagai “taktik Amerika-Zionis” yang bertujuan untuk semakin mengacaukan kawasan di tengah dampak perang Israel di Gaza.

    Setelah kelompok oposisi menggulingkan rezim, Kementerian Luar Negeri Iran malah memfokuskan retorikanya pada kecaman terhadap Israel, dengan mengatakan bahwa Israel “mengambil keuntungan dari situasi rumit di Suriah untuk memperburuk genosida di Gaza”.

    Pasukan oposisi merebut Damaskus pada Minggu (8/12/2024) pagi, mengakhiri 50 tahun kekuasaan keluarga al-Assad dalam serangan mendadak yang mencapai ibu kota hanya dalam 12 hari.

    Serangan dimulai pada 27 November, ketika pasukan oposisi yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS), melancarkan serangan dari pangkalan mereka di provinsi Idlib di Suriah barat laut dan kemudian bergerak ke selatan untuk menggulingkan Bashar al-Assad.

    Pada Sabtu (7/12/2024), pasukan oposisi merebut sebagian besar wilayah Deraa di selatan Suriah – tempat lahirnya pemberontakan tahun 2011.

    Masyarakat juga mengambil tindakan sendiri dan bergabung dalam pertempuran, lalu berbaris ke utara bersama para pejuang, menurut analis politik dan aktivis Nour Adeh.

    Kelompok selatan bergerak ke utara sementara pejuang barat laut mendekati Homs, kota berikutnya di jalan raya menuju Damaskus.

    Rezim merasa tertekan saat menyaksikan pejuang oposisi mendekat dari semua sisi.

    Pasukannya mengalami keruntuhan organisasi, menurut Sanad, badan investigasi digital Al Jazeera, dengan gambar-gambar yang muncul menunjukkan para prajurit meninggalkan senjata dan seragam mereka sementara banyak yang melarikan diri dengan berjalan kaki dari posisi militer mereka.

    Runtuhnya moral ini memicu demonstrasi luas di daerah pedesaan sekitar Damaskus, di mana para pengunjuk rasa merobek poster al-Assad dan menyerang posisi militer.

    Karena putus asa ingin menghentikan oposisi, rezim mengebom Jembatan Rastan, namun pasukan oposisi tetap merebut Homs, pada Minggu dini hari.

    Dengan itu, mereka telah memisahkan al-Assad dari benteng pertahanannya di pesisir pantai, tempat dua pangkalan militer Rusia berada.

    Perebutan Homs merupakan “lonceng kematian bagi kemungkinan yang tersisa bagi tentara Suriah untuk mengkonsolidasikan kekuatannya dan mengambil tindakan,” kata profesor Universitas Oklahoma Joshua Landis kepada Al Jazeera.

    Gambar ini menunjukkan kendaraan militer Israel melaju di zona penyangga Suriah, dekat desa Druze Majdal Shams di Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel, pada 11 Desember 2024. (AFP/JALAA MAREY)

    Dengan kelompok oposisi bersenjata mendekati Damaskus dari segala arah, kota itu terjerumus ke dalam kekacauan.

    Ruang operasi militer mengerahkan divisi “Bulan Sabit Merah”, yang dilatih khusus untuk serangan perkotaan, sementara banyak pasukan pemerintah diperintahkan untuk mundur ke Bandara Internasional Damaskus dan pusat keamanan di pusat kota Damaskus, tetapi tidak ada hasil.

    Para pejuang oposisi mengatakan mereka telah menguasai Pangkalan Udara Mezzeh di Damaskus, sebuah kemenangan strategis dan simbolis karena pangkalan tersebut digunakan oleh pemerintah untuk serangan roket dan serangan udara terhadap wilayah yang dikuasai oposisi sepanjang perang.

    Dalam waktu dua jam, rekaman baru muncul dari Lapangan Umayyah di jantung kota Damaskus, menunjukkan warga merayakan saat pasukan oposisi memasuki ibu kota tanpa perlawanan, dengan tembakan perayaan dan nyanyian yang menandakan jatuhnya al-Assad.

    Pada pukul 6 pagi tanggal 8 Desember, para pejuang menyatakan Damaskus telah dibebaskan, yang mengonfirmasi bahwa Bashar al-Assad telah meninggalkan negara tersebut.

    Orang-orang dengan cepat membongkar simbol-simbol pemerintahan keluarga al-Assad.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Suriah

  • Erdogan Disebut Walkout saat Prabowo Pidato di KTT D-8 Kairo, Mayor Teddy Ungkap Fakta Sebenarnya – Halaman all

    Erdogan Disebut Walkout saat Prabowo Pidato di KTT D-8 Kairo, Mayor Teddy Ungkap Fakta Sebenarnya – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Istana Kepresidenan RI melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya atau Mayor Teddy menjelaskan soal kejadian Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meninggalkan ruangan ketika Presiden Prabowo Subianto berpidato di forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 di Kairo, Mesir pada Kamis, 19 Desember 2024.

    Teddy membantah bahwa Erdogan Walkout saat Presiden Prabowo pidato.

    “Oh, ya enggak lah,” kata Teddy di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (23/12/2024).

    Mayor Teddy lalu menjelaskan kronologi, keluarnya Presiden Erdogan dari ruang Pleno KTT saat Prabowo pidato. Menurut dia pidato Presiden Prabowo tersebut disampaikan dalam sesi dua KTT D-8 yang khusus membahas Gaza dan Lebanon.

    Seharusnya Presiden Prabowo menyampaikan pidato pada sesi pertama. Namun, Presiden Erdogan meminta untuk bertukar waktu.

    “Presiden Erdogan minta izin untuk bertukar urutan / giliran berbicara, karena harus meninggalkan lokasi pleno lebih awal,” kata Teddy.

    Oleh karenanya, Erdogan dalam pleno tersebut berbicara lebih awal yang kemudian dilanjutkan Presiden Prabowo. Sebelum Presiden Prabowo berpidato, Erdogan meminta izin untuk meninggalkan ruang Pleno.

    “Jadi, saat sesi kedua dimulai, Presiden Erdogan berbicara duluan, dan minta maaf karena harus meninggalkan lokasi pleno,” katanya.

    Bertukarnya waktu pidato antara Presiden Prabowo dengan Erdogan, karena sesi pertama KTT tersebut molor dari jadwal, sementara masing masing Presidrn memiliki rangkaian agenda lain di KTT D-8. Presiden Prabowo sendiri menggelar makan siang bersama dengan Erdogan sebelum sesi dua dimulai.

    “Sesi 1  sendiri mundur di luar jadwal, harusnya selesai jam 12.30 waktu setempat (WS) ternyata baru selesai jam 14.30 Akhirnya, sesi 2 baru dimulai jam 15.00,” katanya.

    “Sebelum Sesi 2, Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan makan siang bareng, duduk bersebelahan,” pungkasnya.

    Juru bicara Kemlu RI yang juga Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kemlu RI, Rolliansyah Soemirat menjelaskan, apa yang dilakukan Erdogan adalah hal lumrah.

    Ini karena para ketua delegasi setiap negara yang hadir dalam ruangan memiliki banyak agenda pertemuan paralel pada saat KTT D-8 berlangsung.

    “Sesuatu hal yang lumrah bahwa para ketua delegasi itu melakukan banyak pertemuan paralel pada saat pertemuan internasional, antara lain untuk lakukan pertemuan bilateral dengan ketua delegasi lain di ruangan lain,” kata Roy dalam keterangannya, Senin (23/12/2024).

    “Jadi, sifat keluar masuk ruangan meeting adalah hal yang lumrah untuk meeting internasional (termasuk di forum PBB),” lanjutnya.

    Delegasi Indonesia pun tidak bisa memberikan komentar terhadap jadwal ketua delegasi negara lain yang tidak hadir atau keluar ruangan ketika pertemuan utama berlangsung.

    Namun Kemlu RI menegaskan, hubungan Erdogan dengan Presiden Prabowo masih amat hangat, terlebih kedua pemimpin negara juga sempat bertemu singkat menjelang dan setelah KTT, serta ketika bertemu di acara luncheon atau makan siang, agenda yang digelar setelah KTT rampung.

    “Khusus dengan Presiden Turki, dapat disampaikan bahwa kedua pemimpin lakukan pertemuan dalam situasi yang sangat bersahabat termasuk pada saat duduk berdekatan pada acara luncheon yang diselenggarakan setelah berakhirnya KTT,” kata Roy.

  • Erdogan keluar ruangan saat Prabowo pidato di KTT D-8, ini kata Kemlu

    Erdogan keluar ruangan saat Prabowo pidato di KTT D-8, ini kata Kemlu

    ANTARA – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menjelaskan soal viralnya video Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan yang keluar ruangan saat Prabowo berpidato di KTT D-8 di Kairo, Mesir pada 17-19 Desember 2024. Jubir Kemenlu Rolliansyah Soemirat, Senin (23/12), mengatakan keluar masuk ruangan dalam pertemuan internasional itu hal lumrah, terutama kepala negara yang punya jadwal pertemuan bilateral. (Ibnu Zaki/Soni Namura/Nanien Yuniar)