Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • BP2D Kepri: Pengusiran nelayan Belakangpadang jadi atensi bersama

    BP2D Kepri: Pengusiran nelayan Belakangpadang jadi atensi bersama

    Batam (ANTARA) – Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kepulauan Riau (BP2D Kepri) menyatakan bahwa kasus pengusiran nelayan asal Belakangpadang oleh Polisi Maritim Singapura menjadi atensi bersama pemerintah pusat dan daerah.

    Kepala BP2D Kepri Doli Boniara di Batam, Kamis, mengatakan sejak kejadian tersebut semua pihak telah menggunakan jalurnya masing-masing menindaklanjuti kejadian tersebut, seperti meminta koordinasi Konjen Singapura yang dilakukan BP2D Kepri.

    Selain itu, juga aksi protes yang dilakukan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepri, termasuk Bakamla dan Polairud Polda Kepri turun mengumpulkan informasi atas kejadian tersebut.

    “Dengan adanya kejadian 24 Desember itu menjadi atensi bersama, masing-masing langsung memberikan respon,” kata Doli.

    Menurut dia, pemerintah pusat dan daerah telah melakukan rapat bersama secara daring pada 31 Desember 2024, yang diikuti pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Duta Besar Indonesia di Singapura, Atase Kepolisian, Bea Cukai, KKP, Bakamla, dan BP2D Kepri.

    Dalam rapat tersebut, kata dia, semua pihak menyampaikan informasi yang diperolehnya masing-masing, dan dirangkum oleh Kemlu RI.

    Semua informasi yang diterima pihak Kemlu, kata dia, akan menyimpulkan dan merespon dalam bentuk nota diplomatik sesuai kewenangan pemerintah pusat (Kemlu).

    “Dari (zooming) ini Kemlu memberikan nota diplomatik, supaya tidak terjadi lagi hal serupa di kemudian hari,” kata Doli.

    Doli menyebut dalam nota diplomatik tersebut disampaikan sikap diplomatik Indonesia terkait tindakan Polisi Maritim Singapura yang menciptakan gelombang, sehingga membahayakan nelayan tradisional.

    “Sikap diplomatik, kami menyesalkan terjadinya dianggap gelombang kuat dan sebelumnya nelayan ditangkap, itulah poin,” kata Doli.

    Sebelumnya, para nelayan asal Belakangpadang yang sedang memancing di Perairan Pulau Nipah mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Kepolisian Maritime Singapura pada Selasa (24/12/2024).

    Kabar melalui video itu tersebar luas di sosial media. Terlihat kapal patroli Polisi Maritim Singapura diduga mengintimidasi nelayan yang sedang memancing dengan membuat gelombang yang membuat kapal nelayan tenggelam. Seorang nelayan terlempar ke laut akibat hantaman gelombang yang diciptakan oleh kapal patroli Singapura.

    ​​​​​​​

    Pewarta: Laily Rahmawaty
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Demi Bayar Utang, Remaja Rampok Uang Rp 12 Juta Mbah Naeman, Pura-pura Beli Lampu di Kios Korban

    Demi Bayar Utang, Remaja Rampok Uang Rp 12 Juta Mbah Naeman, Pura-pura Beli Lampu di Kios Korban

    TRIBUNJATIM.COM – Nasib nenek bernama Naeman Tambunan (81) menjadi korban perampokan di rumahnya.

    Peristiwa nahas itu tepatnya terjadi di Jalan Prona, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (29/12/2024).

    Saat melakukan perampokan, pelaku bukan hanya mengambil harta korbannya, namun ia juga menganiaya Naeman hingga luka.

    Pelaku diketahui bernama Jefri Malen Saragih (19) warga Kecamatan Lubuk Pakam, telah berhasil ditangkap.

    Menurut Kapolsek Lubuk Pakam, AKP Rusdi pelaku kini berhasil ditangkap.

    Rusdi menjelaskan, peristiwa tersebut bermula sekitar pukul 16.00 WIB, ketika pelaku berpura-pura membeli bola lampu di kios milik korban.

    Setelah melihat Naeman sendirian di rumah, pelaku menganiaya dan merampas uang milik korban.

    “Benda yang diambil berupa satu tas kancing yang berisikan uang lebih kurang Rp 12 juta dan satu jam tangan merek Mirage,” kata Rusdi dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (2/1/2025).

    Polisi segera memburu pelaku dan berkat bantuan dari warga, Jefri berhasil ditangkap pada hari yang sama di sekitar lokasi kejadian.

    Saat diinterogasi, pelaku mengaku nekat merampok karena ingin membayar utang.

    “Pelaku mengakui ingin merampas uang dan barang milik korban karena pelaku ingin mempergunakan uang yang dirampok tersebut untuk menebus utang,” ungkap Rusdi.

    Saat ini, pelaku ditahan di Polsek Lubuk Pakam untuk proses hukum lebih lanjut.

    Sementara itu, aksi perampokan lainnya juga pernah dilakukan seorang WNI di Jepang.

    Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Yogi Ageng Prayogo alias YAP (24) kini diamankan polisi setelah mencoba merampok dua lansia di negara Jepang.

    Tak hanya merampok, YAP juga melakukan percobaan pembunuhan terhadap dua lansia tersebut.

    Aksinya kini mendapatkan sorotan di media sosial.

    Kasus ini diduga dipicu judi online.

    Kasus perampokan sekaligus percobaan pembunuhan oleh diaspora ini awalnya viral setelah dibagikan oleh akun X @petitestardust, Kamis (28/11/2024).

    “Wake up pai, berita baru kelakuan WNI di Jepang edisi bulan ini: percobaan pembunuhan pasangan lansia oleh WNI,” tulis akun tersebut.

    Akun tersebut kemudian membagikan tangkapan layar media online Jepang yang memberitakan kasus percobaan pembunuhan tersebut.

    Dalam berita tersebut disampaikan, peristiwa ini terjadi di Kota Kakegawa, pada Senin (18/11/2024).

    Lantas, siapakah sosok pelakunya?

    Sosok Yogi Ageng Prayogo

    Dilansir dari Kompas.com, Yogi Ageng Prayogo merupakan peserta magang di perusahaan bahan baku bangunan di Chimama, Kakegawa.

    Sementara, Yogi Ageng Prayogo telah berada di Jepang selama dua tahun.

    Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha mengatakan bahwa motif perampokan ini adalah judi online.

    “YAP melakukan perampokan untuk keperluan judi online,” ujarnya, Jumat (29/11/2024).

    Sementara itu, korbannya masing-masing berusia 81 tahun dan 71 tahun kini terluka parah dan mendapatkan perawatan di rumah sakit.

    Kini Kepolisian Kakegawa masih melakukan investigasi untuk mendalami aksi kejahatan yang dilakukan YAP. 

    “KBRI Tokyo akan melakukan pendampingan kekonsuleran untuk memastikan terpenuhinya hak-hak yang bersangkutan dalam hukum setempat,” tambah Judha.

    Kronologi kejadian 

    Dilaporkan oleh media asal Jepang, NHK, Kamis, peristiwa tersebut terjadi pada Senin (18/11/2024). 

    YAP melancarkan aksinya sendirian.

    Dia masuk ke sebuah rumah di Kota Kakegawa milik pasangan suami istri lansia. 

    Rumah korban diketahui tidak jauh dari tempat tinggal YAP, hanya berjarak sekitar 2 kilometer. 

    Menurut polisi, YAP masuk melalui pintu depan dan sempat menekan interkom sambil membawa pisau dapur. 

    Sekitar pukul 17.15 waktu setempat, YAP melukai istri korban terlebih dahulu baru kemudian sang suami yang juga berada di tempat yang sama. 

    Sang istri dilaporkan mengalami luka yang cukup parah, sedangkan sang suami mengalami luka sayat. 

    Ketika diperiksa, YAP mengakui telah melukai korban, tetapi membantah berniat membunuh. 

    Adapun pisau yang digunakan pelaku ditemukan di lokasi kejadian dan telah diamankan oleh polisi.

    Sementara itu, aksi perampokan terhadap lansia lainnya juga pernah terjadi di Surabaya.

    Ginanjar Teguh Dwi Saputro diadili di Pengadilan Negeri Surabaya.

    Kasusnya merudapaksa nenek usia 60 tahun inisial PI. 

    Dia juga merampas kalung emas yang dikenakan nenek tersebut. 

    Aksi Ginanjar mirip seperti rampok.

    Jaksa penuntut umum Karimudin dalam dakwaannya menjelaskan, Ginanjar secara diam-diam masuk ke rumah PI di kawasan Karah. 

    Ginanjar lantas melecehkan nenek setelah memastikan sendirian di dalam rumah.

    “Terdakwa meminta uang kepada korban, tetapi tidak diberikan, lalu terdakwa mengambil perhiasan kalung yang dikenakan korban,” ungkap jaksa Karimudin dalam dakwaannya. 

    PI mengadukan pelecehan yang dilakukan Ginanjar kepada cucunya, KR.

    Berselang sepekan, Ginanjar kembali mengulangi perbuatannya. 

    KR langsung melaporkan pelecehan terhadap neneknya tersebut ke polisi. 

    Jaksa mendakwa Ginanjar dengan Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dan Pasal 362 tentang penggelapan.

    Ginanjar tidak membantah dakwaan jaksa.

    Dia mengakui perbuatannya. 

  • China Buka Suara usai Dituding WHO Tutup-tutupi Data Terkait COVID-19

    China Buka Suara usai Dituding WHO Tutup-tutupi Data Terkait COVID-19

    Jakarta –

    Kementerian Luar Negeri China mengatakan pihaknya telah membagikan data dan hasil penelitian terkait COVID-19 paling banyak di dunia.

    Hal ini menanggapi pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang meminta China memberikan lebih banyak informasi dan akses terkait asal-usul COVID-19. Dalam pernyataannya, WHO meminta China untuk berbagi data dan akses sehingga dapat memahami asal-usul COVID-19.

    “Ini adalah keharusan moral dan ilmiah,” tulis WHO dalam pernyataan pada Senin (30/12/2024).

    Menanggapi pernyataan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mao Ning, menegaskan bahwa China selalu berpegang pada keterbukaan dan transparansi ilmiah.

    “Dan telah secara aktif mendukung dan berpartisipasi dalam penelusuran ilmiah. Sementara itu, dengan tegas menentang segala bentuk manipulasi politik,” tutur Mao Ning yang dikutip dari Global Times.

    Dalam jumpa pers rutin pada Selasa (31/12), setelah wabah COVID-19, China telah berbagi informasi tentang epidemi dan urutan genetik virus dengan WHO dan komunitas internasional.

    Mao mengungkapkan bahwa China adalah satu-satunya negara yang mengundang kelompok pakar internasional WHO ke negaranya beberapa kali untuk melakukan kerja sama dalam penelusuran asal-usul COVID-19.

    “Dan satu-satunya negara yang telah mengorganisasi para pakar untuk berbagi kemajuan penelusuran dengan WHO beberapa kali,” lanjutnya.

    Menurut Mao, para pakar internasional dari WHO telah menyatakan berkali-kali bahwa selama kunjungan mereka di China, mereka telah mengunjungi semua lokasi yang dituju, bertemu dengan semua orang yang dituju, dan meninjau semua materi yang relevan.

    Mereka juga mengatakan bahwa keterbukaan dan transparansi pihak China telah melampaui harapan mereka.

    “Saat ini, semakin banyak petunjuk di komunitas ilmiah internasional yang mengarah pada asal-usul COVID-19 dalam skala global, dan pekerjaan penelusuran harus mengadopsi pendekatan global di berbagai negara dan wilayah,” jelas Mao.

    “China bersedia bekerja sama secara global untuk memajukan penelitian penelusuran ilmiah dan berkontribusi aktif dalam pencegahan penyakit menular di masa mendatang,” pungkasnya.

    (sao/kna)

  • Departemen Keuangan AS Dikabarkan Diretas Hacker China

    Departemen Keuangan AS Dikabarkan Diretas Hacker China

    Bisnis.com, JAKARTA – Peretas asal China dikabarkan kembali berulah dengan meretas Kantor Sanksi Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS). Serangan terjadi di tengah ramai rumor mengenai aksi spionase China lewat Salt Typhon. 

    Spyware Salt Typhoon merupakan perangkat lunak berbahaya (malware) yang dikembangkan oleh grup peretasan yang dikenal sebagai “ShadowFall” atau “Group 3390” asal China. Grup ini telah melakukan serangan terhadap berbagai organisasi dan pemerintahan di seluruh dunia.

    Spyware Salt Typhoon mengincar data sensitif, sistem jaringan hingga mengambil alih sistem kontrol sebuah badan pemerintahan. Salt Typhoon masuk melalui email phishing hingga link berbahaya. 

    Dilansir dari reuters, Kamis (2/1/2025) seorang pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan Kantor Sanksi Departemen Keuangan AS mengungkapkan dalam sebuah surat kepada anggota parlemen bahwa peretas yang disponsori negara China mencuri dokumen penting hingga Departemen Keuangan AS menyebutnya sebagai “insiden besar.”

    Sementara itu Dev X melaporkan Departemen Keuangan AS tersebut tidak memberikan perincian tentang berapa banyak stasiun kerja yang telah diakses atau jenis dokumen apa yang mungkin diperoleh para peretas.

    Tidak hanya itu, Departemen Keuangan juga menyampaikan belum menemukan tanda-tanda mereka mengalami serangan. 

    “Saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan pelaku ancaman tersebut terus mengakses informasi Departemen Keuangan. Departemen Keuangan menanggapi dengan sangat serius semua ancaman terhadap sistem kami, dan data yang dimilikinya,” kata departemen tersebut.

    Departemen tersebut mengatakan meskipun belum menemukan adanya serangan, Departemen tetap bekerja sama dengan FBI dan Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur untuk memastikan keamanan departmen.

    Departemen juga menuding peretasan tersebut dikaitkan dengan peretas dan China.

    Insiden tersebut terjadi saat para pejabat AS terus bergulat dengan dampak dari kampanye spionase siber besar-besaran yang dikenal sebagai Salt Typhoon yang memberi para pejabat akses ke teks pribadi dan percakapan telepon dari sejumlah warga Amerika yang tidak diketahui. 

    Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri tidak secara langsung menanggapi insiden Departemen Keuangan tersebut tetapi menegaskan kembali sikap terhadap tuduhan peretasan secara umum.

    “Kami telah berulang kali menyatakan posisi kami terhadap tuduhan yang tidak berdasar dan tidak memiliki bukti,” kata juru bicara tersebut.

  • Pertemuan bilateral RI – Mongolia bahas peningkatan kerja sama

    Pertemuan bilateral RI – Mongolia bahas peningkatan kerja sama

    Selasa, 10 Desember 2024 09:10 WIB

    Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun (kanan) memberikan karangan bunga kepada Menteri Luar Negeri Mongolia Battsetseg Batmunkh (kiri) saat melakukan pertemuan bilateral di Kementerian Luar Negeri Mongolia di Ulan Bator, Mongolia, Senin (09/12/2024). Dalam pertemuan tersebut membahas peningkatan kerja sama di bidang investasi, perdagangan, pariwisata hingga rencana kunjungan pejabat tinggi negara guna mempererat hubungan bilateral kedua negara. ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia/foc.

    Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun (kiri) melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Mongolia Battsetseg Batmunkh (kanan) di Kementerian Luar Negeri Mongolia di Ulan Bator, Mongolia, Senin (09/12/2024). Dalam pertemuan tersebut membahas peningkatan kerja sama di bidang investasi, perdagangan, pariwisata hingga rencana kunjungan pejabat tinggi negara guna mempererat hubungan bilateral kedua negara. ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia/foc.

  • Imigrasi Jakpus terbitkan ratusan ribu paspor sepanjang 2024

    Imigrasi Jakpus terbitkan ratusan ribu paspor sepanjang 2024

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah menerbitkan sebanyak 118.563 paspor sepanjang tahun 2024 dan mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 109.473 paspor.

    “Sepanjang 2024 telah menerbitkan 118.563 paspor,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Pusat, Ronald Arman Abdullah di Jakarta, Selasa.

    Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2023. “Saat itu jumlah paspor yang diterbitkan sebanyak 109.473 paspor,” katanya.

    Penerbitan paspor didominasi paspor elektronik sebanyak 79.453 paspor, paspor biasa 29.790 paspor dan paspor polikarbonat sebanyak 9.320 paspor.

    Selain itu, Ronald mengatakan, pihaknya telah menolak 23 permohonan paspor yang diduga akan digunakan menjadi calon pekerja migran non prosedural sebagai upaya perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan pencegahan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    Pihaknya juga melaksanakan pelayanan paspor dengan cara jemput bola atau “Eazy Paspor” sebanyak enam kali di tempat berbeda.

    Yakni di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kantor LKBN Antara, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kementerian Luar Negeri, Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

    Ronald menyebutkan bahwa pada 30 September lalu, Kantor Imigrasi Jakarta Pusat membuka layanan percepatan paspor, yakni “Immigration Lounge” di Senayan City.

    Layanan ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengurus paspor dengan cepat dan efisien hanya dalam waktu satu jam.

    “Selain pelayanan untuk warga negara Indonesia, kami juga memberikan pelayanan bagi warga negara asing berupa perpanjangan izin tinggal keimigrasian, selama tahun 2024,” katanya.

    Selama 2024, Kantor Imigrasi Jakarta Pusat telah menerbitkan izin tinggal keimigrasian sebanyak 7.795 dokumen, dengan rincian izin tinggal terbanyak Izin Tinggal Kunjungan (ITK) 3.350 dokumen, Izin Tinggal Terbatas (ITAS) 4.375 dokumen serta Izin Tinggal Tetap (ITAP) 70 dokumen.

    “Adapun warga negara asing yang mendominasi izin tinggal tersebut adalah China, India dan Amerika Serikat,” kata Ronald.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dubes RI untuk Nigeria Diduga Lakukan Pelecehan, Kemlu Buka Suara

    Dubes RI untuk Nigeria Diduga Lakukan Pelecehan, Kemlu Buka Suara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia buka suara mengenai dugaan Duta Besar RI untuk Nigeria, Usra Hendra Harahap, melakukan pelecehan seksual terhadap mantan stafnya di KBRI Abuja.

    Juru bicara Kemlu RI Rolliansyah ‘Roy’ Soemirat mengatakan pihaknya menanggapi laporan tersebut dengan serius dan terus mencermati serta menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    “Kemlu akan terus lakukan komunikasi dengan seluruh pihak terkait untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai fakta yang terjadi,” kata Roy dalam keterangan resmi, Selasa (31/12).

    Roy berujar Kemlu saat ini telah memberikan bantuan pendampingan psikolog terhadap staf yang bersangkutan sambil terus melengkapi serta menindaklanjuti hasil laporan.

    “Kemlu senantiasa mewajibkan semua jajaran untuk mematuhi kode etik dan standar profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya serta tidak akan mentolerir perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika diplomatik,” kata Roy.

    “Sebagai upaya pencegahan, sejak tahun 2022 Kemlu juga telah mengeluarkan Surat Edaran terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Kemlu dan perwakilan RI di luar negeri,” lanjut Roy.

    Dubes RI untuk Nigeria, Usra Hendra Harahap, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu eks stafnya di KBRI Abuja.

    Laporan itu terungkap dalam petisi yang dibuat tim pengacara korban, yakni Bowyard Partners.

    Petisi dengan judul “Permintaan Mendesak untuk Intervensi dalam Kasus Pelecehan Seksual, Intimidasi, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang Melanggar Hukum” itu dirilis pada Juni 2024.

    Menurut keterangan, dugaan pelecehan seksual terjadi pada 7 Februari saat korban bertugas di KBRI Abuja. Usra saat itu disebut melakukan kontak fisik yang tak semestinya terhadap korban, yang membantunya menemukan lokasi negara bagian Nigeria di peta di kantornya.

    Karena aksi itu, korban mengalami trauma psikologis berat hingga kembali ke tanah air untuk mendapatkan konseling.

    Hasil pemeriksaan psikolog dari Kemlu RI, yang ditunjukkan oleh tim kuasa hukum korban, menunjukkan korban mengalami gangguan stres pasca trauma (PTSD).

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Asal Usul Covid-19 Belum Diketahui, WHO Desak China Transparan

    Asal Usul Covid-19 Belum Diketahui, WHO Desak China Transparan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak China memberikan lebih banyak informasi mengenai asal-usul Covid-19.

    Hingga kini, asal mula penyakit yang menjadi pandemi di seluruh dunia itu belum diketahui sejak pertama muncul pada 2019 lalu.

    Dalam sebuah pernyataan pada Senin (30/12), WHO menyatakan pihaknya terus meminta China untuk berbagi data dan akses mengenai Covid-19.

    “Kami terus meminta China untuk berbagi data dan akses sehingga kami bisa memahami asal-usul Covid-19. Ini merupakan keharusan moral dan ilmiah,” demikian pernyataan WHO.

    WHO menekankan China harus transparan, berbagi, dan bekerja sama dengan negara-negara lain guna mencegah dan mengantisipasi epidemi maupun pandemi meledak di masa mendatang.

    WHO pun mengingatkan bahwa lima tahun lalu, tepatnya pada 2019, China mencatat kasus virus pneumonia di Wuhan, yang dalam beberapa waktu ke depan menggemparkan dan memengaruhi kehidupan umat manusia.

    Kementerian Luar Negeri China sudah buka suara mengenai permintaan WHO. Kemlu Beijing menyatakan bahwa Negeri Tirai Bambu selalu terbuka dan berpartisipasi dalam penelitian ilmiah mengenai penelusuran asal-usul Covid-19.

    “Lima tahun lalu China membagikan informasi epidemi dan urutan gen virus kepada WHO dan komunitas internasional,” kata juru bicara Kemlu China Mao Ning, seperti dikutip AFP.

    “Tanpa menahan diri, kami berbagi pengalaman pencegahan, pengendalian, dan pengobatan kami,” katanya kepada wartawan saat konferensi pers rutin.

    Selama pandemi Covid-19 dulu, WHO berulang kali mengkritik otoritas China yang dinilai kurang transparan dan tak mau bekerja sama.

    Sebuah tim spesialis yang dipimpin WHO dan didampingi perwakilan China pun akhirnya melakukan penyelidikan terhadap asal-usul pandemi Covid-19 ketika awal 2021.

    Dalam laporan bersama, mereka meyakini gagasan bahwa virus ini telah ditularkan melalui hewan perantara dari kelelawar ke manusia, yang kemungkinan bermula di pasar.

    Para penyelidik sejak itu belum kembali ke China dan seiring dengan itu pejabat WHO berulang kali meminta agar China memberikan data tambahan, dikutip dari CNN.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • AS Tuduh China Sponsori Hacker Retas Dokumen Kemenkeu, Beijing Sewot

    AS Tuduh China Sponsori Hacker Retas Dokumen Kemenkeu, Beijing Sewot

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Amerika Serikat menuduh China mensponsori peretas atau hacker untuk membobol data Kementerian Keuangan hingga mencuri dokumen.

    Peristiwa peretasan itu tertuang dalam surat Kemenkeu yang ditujukan ke parlemen dan ditinjau Reuters pada Senin (30/12). Mereka menilai peretasan tersebut sebagai “insiden besar.”

    “Berdasarkan indikator yang tersedia, insiden tersebut terkait dengan pelaku Advanced Persistent Threat (APT) yang disponsori negara China,” demikian tulisan di surat tersebut.

    Menurut surat itu pula, para peretas membobol penyedia layanan keamanan siber pihak ketiga BeyondTrust dan bisa mengakses dokumen yang tak dirahasiakan.

    Peretas kemudian memperoleh akses ke kunci yang digunakan vendor dalam mengamankan layanan berbasis cloud. Layanan ini digunakan untuk memberikan dukungan teknis dari jarak jauh bagi pengguna akhir Kantor Kementerian Keuangan.

    Dengan akses kunci yang dicuri, pelaku bisa membahayakan keamanan layanan, mengakses dari jarak jauh stasiun kerja pengguna di Kemenkeu dan mengakses dokumen tidak rahasia.

    Kemenkeu mengetahui insiden pembobolan itu dari BeyondTrust pada 8 Desember. Mereka lalu bekerja sama untuk menilai dampak peretasan tersebut.

    Menanggapi tuduhan AS, China murka. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning mengatakan klaim tersebut tak masuk akal.

    “Kami menyatakan posisi kami berkali-kali mengenai tuduhan tak berdasar yang tak punya bukti,” kata Mao Ning, Selasa (31/12), dikutip AFP.

    China, lanjut dia, selalu menentang semua bentuk serangan apapun dari peretas.

    “Dan kami bahkan lebih menentang penyebaran informasi palsu terhadap China untuk tujuan politik,” imbuh Mao Ning.

    Kementerian Keuangan AS sebelumnya menuduh aktor China melakukan serangan siber ke lembaga ini. Mereka

    Menurut mereka serangan tersebut menyebabkan akses ke beberapa stasiun kerja dan beberapa dokumen yang bukan kategori rahasia dari Jarak jauh.

    Serangan siber itu, lanjut Kemenkeu AS, juga membahayakan penyedia layanan keamanan.

    (bac/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Mengenal Lembaga OCCRP yang Rilis Daftar Hitam Tokoh Dunia

    Mengenal Lembaga OCCRP yang Rilis Daftar Hitam Tokoh Dunia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia oleh sebuah lembaga nonpemerintah, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    OCCRP merilis daftar itu pada Selasa (31/12) dalam laporan “Corrupt person of the year 2024” yang memenangkan Presiden Suriah Bashar Al Assad.

    Daftar finalis koruptor dunia ini berada di kolom kecil di antara laporan mengenai Al Assad. Dalam daftar itu, sejumlah tokoh dunia selain Jokowi disebut jadi finalis, yakni Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan Pengusaha India Gautam Adani.

    “Kami meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain di jaringan global OCCRP,” tulis OCCRP.

    Apa itu lembaga OCCRP?

    OCCRP merupakan salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda.

    Dilansir dari situs OCCRP, lembaga ini memiliki visi menjadikan dunia lebih terinformasi di mana kehidupan, mata pencaharian, dan demokrasi tidak terancam oleh kejahatan dan korupsi.

    Misi OCCRP sementara itu menyebarkan dan memperkuat jurnalisme investigasi di seluruh dunia “dan mengungkap kejahatan serta korupsi sehingga masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak berwenang.”

    OCCRP merupakan organisasi yang dibentuk oleh 24 pusat investigasi nirlaba. Lembaga ini tersebar di seluruh Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika Latin.

    OCCRP didirikan oleh Drew Sullivan dan Paul Radu. Organisasi ini pernah terlibat dalam peliputan spyware Pegasus serta kebocoran data Panama Papers.

    Selama beroperasi, OCCRP telah membuat lebih dari 702 pejabat dunia mengundurkan diri atau diskors dari jabatan. Laporan-laporan lembaga ini telah menghasilkan lebih dari 620 dakwaan, berbagai vonis hukuman, hingga lebih dari 100 aksi korporasi.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    OCCRP mendapatkan sumbangan dana dari organisasi-organisasi seperti The Bay and Paul Foundations, Dutch Postcode Lottery, European Instrument for Democracy and Human Rights, Ford Foundation, Fritt Ord Foundation, German Marshall Fund.

    Kemudian, ada pula sumbangan dari Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis, Kementerian Luar Negeri Denmark, National Endowment for Democracy, Oak Foundation, Open Society Foundations, Puech Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Skoll Foundation, US Agency for International Development, hingga Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.

    Terima berbagai penghargaan

    OCCRP pernah dinominasikan untuk penghargaan Nobel Perdamaian pada 2023 oleh Profesor Wolfgang Wagner di Vrije Universiteit Amsterdam atas karyanya yang “berkontribusi pada perdamaian dengan mengungkap korupsi politik dan kejahatan terorganisir.”

    Pada 2017, OCCRP juga dianugerasi Penghargaan Pulitzer untuk laporan mengenai Panama Papers Series.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga Uni Eropa juga pernah memberikan penghargaan kepada lembaga yang berfokus pada isu korupsi itu.