Kementrian Lembaga: Kemlu

1000 Pelanggaran Gencatan Senjata oleh Israel di Lebanon, Makin Tak Terkendali dan Kian Merajalela

TRIBUNNEWS.COM- Di bawah pengawasan utusan khusus AS dan mantan tentara Israel Amos Hochstein, Beirut dan Tel Aviv mencapai kesepakatan gencatan senjata pada 27 November setelah hampir 14 bulan konflik sengit dengan latar belakang perang di Gaza. 

Militer Israel berjanji akan menarik diri dari wilayah Lebanon dalam waktu 60 hari sejak perjanjian tersebut diberlakukan. 

Untuk memastikan kepatuhan, sebuah komite pemantauan yang dipimpin oleh Jenderal AS Jasper Jeffers dibentuk, dengan fokus pada penegakan penghentian permusuhan dan implementasi penuh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 .

Pelanggaran Israel yang merajalela

Namun Israel segera merusak gencatan senjata, melakukan hampir 1.000 pelanggaran dalam bulan pertama saja – salah satu dari banyak kasus pengabaian perjanjian internasional oleh negara pendudukan. 

Selama pertemuan komite gencatan senjata baru-baru ini, pejabat Israel membantah adanya pelanggaran dan menyatakan tidak ada batas waktu 60 hari untuk menarik pasukan mereka. 

Pejabat AS yang hadir tidak melakukan apa pun – tetapi mereka mungkin harus segera bertindak: Hizbullah bersumpah untuk ‘melawan’ pelanggaran setelah gencatan senjata berakhir.

Selain itu, pasukan pendudukan terus-menerus menghalangi pengerahan tentara Lebanon di titik-titik penting di Lebanon selatan, dan telah membocorkan rencana bahwa Tel Aviv bermaksud untuk mempertahankan kendali atas wilayah-wilayah strategis di negara tersebut. 

Laporan-laporan menunjukkan bahwa ada upaya Israel yang sedang berlangsung untuk membangun zona penyangga keamanan yang membentang dari Abbad hingga desa-desa Odaisseh dan Kfar Kila.

Sementara itu, sejak awal gencatan senjata, Hizbullah meyakinkan pemerintah Lebanon bahwa mereka tidak akan melakukan pembalasan selama masa gencatan senjata 60 hari, mematuhi secara ketat ketentuan perjanjian dan mengizinkan pemerintah dan tentara untuk mengatasi provokasi harian Israel. 

Gencatan senjata tersebut menyusul tekanan internal dan internasional yang kuat terhadap gerakan perlawanan untuk menghentikan pertempurannya dengan Israel, terutama saat Israel mulai memperluas target pembomannya di seluruh negeri. 

Pada saat yang sama, Israel – setelah gagal mencapai tujuan perang yang dinyatakan dan mengalami kerugian pasukan setiap hari dalam invasi darat mereka – mendesak keras gencatan senjata, dengan alasan perlunya mencegah eskalasi yang dapat meluas ke Beirut, yang berisiko menimbulkan korban sipil massal.

Perjanjian ini mungkin tidak ideal bagi kedua belah pihak, tetapi dapat dilaksanakan. Israel mencapai keberhasilan nyata tetapi gagal menghancurkan Hizbullah atau melenyapkannya sebagai sebuah organisasi. Bagi Hizbullah, prioritasnya adalah mengakhiri perang untuk menghentikan kehancuran, terlepas dari kerusakan yang dideritanya.

Akibatnya, kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang digambarkan Hizbullah sebagai pengulangan Resolusi 1701. Kesepakatan ini bukanlah kesepakatan penghinaan atau kekalahan, bertentangan dengan cara musuh kelompok tersebut menggambarkannya.

Penting untuk dicatat bahwa Hizbullah memilih jalan tengah antara seruan Hamas untuk memicu konflik yang lebih luas di bawah panji “Banjir Al-Aqsa” dan kebijakan non-intervensi, mengingat bahwa pimpinan gerakan Palestina tidak melibatkan Hizbullah dalam keputusannya untuk berperang.

Secara etis, Hizbullah memilih untuk membuka front dukungan terbatas, dengan jelas mendefinisikan tujuannya: untuk menguras habis militer Israel dan menekannya agar menghentikan serangan terhadap Gaza. Namun, perhitungan ini kemudian terbukti keliru.

Ketika front pendukung meningkat menjadi perang besar-besaran, Hizbullah menyatakan bahwa tujuannya adalah menghentikan konflik. Ketika Israel meminta penghentian permusuhan, Hizbullah setuju dengan syarat-syarat yang dapat diterima.

Akhirnya, setelah lebih dari setahun konflik yang dipicu oleh Operasi Banjir Al-Aqsa yang dipimpin Hamas, Hizbullah dan Israel mencapai kesepakatan 13 poin yang dimediasi oleh AS dan Prancis. 

Sementara Tel Aviv setuju untuk menarik diri dari wilayah Lebanon dalam waktu 60 hari, tindakannya selama gencatan senjata menggambarkan dorongan tanpa henti untuk mencapai secara militer apa yang tidak dapat dicapainya selama perang. 

Kerusakan yang dialami rumah-rumah dan kota-kota Lebanon selama bulan pertama gencatan senjata sudah jauh melebihi kerusakan yang terjadi selama konflik, dengan desa-desa seperti Bani Hayyan, Markaba, Shama, Al-Bayada, dan Wadi al-Hujayr mengalami kerusakan yang sangat parah.

Pelanggaran Israel yang terang-terangan tidak hanya terbatas pada kota-kota perbatasan. Pelanggaran gencatan senjatanya meliputi operasi pesawat tanpa awak yang dilarang di atas Beirut dan pinggiran selatannya, serta serangan militer besar-besaran di desa-desa di Lembah Bekaa bagian timur.

AS menutup mata

Komite pemantau gencatan senjata, yang dipimpin oleh sekutu paling setia Tel Aviv, telah menghadapi tantangan yang signifikan, sebagian besar disebabkan oleh keengganan Israel untuk mematuhi ketentuan gencatan senjata. 

Sumber-sumber mengungkapkan kepada The Cradle bahwa sejauh ini, dua pertemuan telah diadakan di markas besar Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) di Naqoura, Lebanon selatan, dengan kehadiran para perwira Israel, diikuti oleh pertemuan ketiga yang dihadiri oleh Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati – tanpa kehadiran pihak Israel.

Sumber tersebut menambahkan bahwa pertemuan pertama hanya berlangsung selama 40 menit, terbatas pada diskusi pendahuluan mengenai topik-topik inti. Namun, sesi kedua diwarnai oleh perselisihan, karena pihak Israel gagal menegakkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. 

Selama pertemuan itu, menjadi jelas bagi semua pihak bahwa meskipun tentara Lebanon telah merampungkan dan menyetujui rencana penempatan pasukan di wilayah barat, tengah, dan timur, Israel menolak untuk menyampaikan strategi penarikan pasukan. 

Sebaliknya, mereka menyalahkan tentara Lebanon atas apa yang mereka sebut sebagai “penempatan pasukan yang lambat”, yang selanjutnya menunjukkan bahwa batas waktu gencatan senjata 60 hari hanyalah simbolis, tidak mengikat bagi penarikan pasukan Israel, dan hanya ditujukan untuk penarikan pasukan Hizbullah dari selatan Sungai Litani.

Perwakilan Israel melangkah lebih jauh, dengan mengklaim tanpa dasar bahwa tentara Lebanon tidak mempunyai niatan untuk melaksanakan ketentuan perjanjian untuk menarik Hizbullah dari selatan Litani . 

Selama diskusi, Jenderal Lebanon Edgar Lowndes dikabarkan telah keluar dari pertemuan setelah terjadi perdebatan sengit dengan pihak Israel, yang menganggap remeh serangan berulang-ulang di Lebanon sebagai hal yang tidak penting dan menolak menggolongkannya sebagai pelanggaran perjanjian. 

Delegasi Israel secara khusus menyatakan bahwa penggunaan pesawat tanpa awak di wilayah udara Lebanon bukanlah pelanggaran gencatan senjata, yang menunjukkan bahwa pelanggaran udara akan terus berlanjut tanpa kendali.

Pejabat utama AS – seorang jenderal – membawa Lowndes kembali ke pertemuan tersebut dan mencoba agar prosesnya lebih formal setelahnya. 

Setelah sesi tersebut, kontak tingkat tinggi terjadi antara berbagai anggota komite, dengan Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati mengumpulkan perwira Prancis dan Amerika serta Komandan UNIFIL untuk menekankan perlunya Israel menghormati perjanjian yang ditandatangani bahwa tentara Israel akan menarik diri dari wilayah Lebanon dalam batas waktu yang disepakati. 

Dalam konteks ini, jenderal AS mengonfirmasi bahwa utusan Hochstein akan berpartisipasi dalam pertemuan komite berikutnya pada tanggal 6 Januari untuk mengonfirmasi isu-isu yang ambigu, dan setuju dengan mitranya dari Lebanon bahwa Israel melanggar gencatan senjata melalui tindakannya. 

Kesabaran di tengah provokasi 

Sementara Hizbullah telah menahan diri dan tidak memberikan respons signifikan apa pun selain pembalasan tunggal di ” lokasi Ruwaisat al-Alam milik tentara musuh Israel di Perbukitan Kfar Shuba Lebanon yang diduduki ,” provokasi Israel terus menguji batas gencatan senjata setiap hari. Seperti yang diinformasikan oleh sumber yang dekat dengan Hizbullah kepada The Cradle:

“Kami akan bersabar hingga periode 60 hari berakhir dan peluang diplomatik habis, dan setelah itu tidak ada solusi selain perlawanan.”

Mediator internasional kini menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menegakkan perjanjian tersebut, dengan Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menekankan pentingnya keterlibatan Prancis dalam proses pemantauan, mengingat keberpihakan AS terhadap Israel. 

Kementerian Luar Negeri Lebanon mengajukan pengaduan resmi kepada Dewan Keamanan PBB, dengan menyebutkan 816 pelanggaran antara 27 November dan 22 Desember. Perdana Menteri Mikati telah menyerukan penerapan Resolusi 1701 secara cepat dan menyeluruh, dengan memperingatkan bahwa penundaan dapat semakin mengganggu stabilitas kawasan. 

Beirut juga menyerukan “peningkatan dukungan bagi UNIFIL dan tentara Lebanon untuk menjamin perlindungan kedaulatannya dan menciptakan kondisi keamanan yang diperlukan guna memulihkan stabilitas dan keadaan normal di wilayah selatan negara tersebut.”

Jelaslah bahwa Israel memanfaatkan posisi yang dianggap lebih unggul untuk memanipulasi perjanjian gencatan senjata, menafsirkan ketentuan-ketentuannya agar selaras dengan tujuan-tujuan strategisnya. 

Dengan bertindak seolah-olah keseimbangan kekuatan telah bergeser secara permanen ke arah yang menguntungkannya, negara pendudukan tersebut tidak hanya menantang pihak Lebanon tetapi juga secara terbuka mengabaikan perjanjian tersebut dengan tindakan-tindakan seperti pelanggaran udara, yang dibenarkan dengan kedok pembelaan diri. 

Provokasi ini, ditambah dengan ancaman untuk menyalakan kembali permusuhan dan mengusir secara paksa Hizbullah, mengungkap upaya terencana untuk menetapkan fakta baru di lapangan yang tidak pernah menjadi bagian dari kesepakatan awal.

SUMBER: THE CRADLE