Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Ekonom nilai keanggotaan BRICS tingkatkan posisi tawar RI di mata OECD

    Ekonom nilai keanggotaan BRICS tingkatkan posisi tawar RI di mata OECD

    Foto udara yang diambil pada 10 Juli 2023 ini menunjukkan OOCL PIRAEUS, salah satu kapal kontainer terbesar di dunia, tiba di Pelabuhan Piraeus, Yunani. (ANTARA/HO-Xinhua)

    Ekonom nilai keanggotaan BRICS tingkatkan posisi tawar RI di mata OECD
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 15:59 WIB

    Elshinta.com – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di kancah global.

    Khususnya, lanjut dia, di mata OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Hal ini diungkapkan Wijayanto menanggapi pengumuman resmi dari Brasil, sebagai Ketua BRICS 2025, mengenai peresmian keanggotaan penuh Indonesia dalam organisasi tersebut.

    “Saya rasa keputusan menjadi anggota BRICS adalah tepat, sepanjang kita juga tetap mendorong proses membership OECD. Indonesia adalah kekuatan ekonomi potensial di dunia ini, potensi itu harus di unlock dengan lebih berani mengambil sikap. Keputusan bergabung BRICS justru akan meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata OECD yang selama ini seolah kita diposisikan tidak setara dengan negara lain,” ujar Wijayanto kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Terkait agenda dedolarisasi yang menjadi salah satu agenda BRICS, Wijayanto menilai bahwa fenomena ini akan terjadi secara alami seiring menurunnya dominasi ekonomi Amerika Serikat (AS).

    Peran ekonomi AS di dunia, meskipun akan tetap penting, cenderung menurun akibat munculnya kekuatan baru seperti China, India, Rusia, Brasil, Meksiko, atau bahkan Indonesia.

    Menurut Wijayanto, tren dedolarisasi akan lebih banyak terjadi dalam konteks perdagangan antaranggota BRICS, seperti yang telah diterapkan China dan Rusia dengan menggunakan mata uang lokal untuk 90 persen transaksi ekspor-impor mereka. Namun, dirinya skeptis terhadap kemungkinan terciptanya mata uang alternatif global atau sistem transfer pengganti SWIFT dalam waktu dekat.

    “Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dengan lebih banyak menggunakan mata uang lokal untuk ekspor-impor dengan negara lain. Kendatipun demikian, kita tidak perlu menjadikan dedolarisasi sebagai gerakan ekonomi-politik, ini akan kontraproduktif dan diluar kepentingan kita,” jelas Wijayanto.

    Lebih lanjut, dalam pandangan Wijayanto, menjadi bagian dari BRICS juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut menentukan arah dan cetak biru organisasi tersebut ke depan.

    Ia menekankan pentingnya Tanah Air untuk memanfaatkan keanggotaan ini untuk membuka peluang kerja sama di berbagai bidang, seperti teknologi, ketahanan pangan, dan perubahan iklim. Meskipun demikian, ia juga menyoroti potensi dampak keterpilihan kembali Donald Trump sebagai Presiden AS pada dinamika organisasi-organisasi multilateral.

    “Keterpilihan Trump justru akan membuat organisasi-organisasi yang dibidani oleh negara Barat menjadi kurang efektif, karena Trump lebih menyukai pendekatan unilateral, maksimal bilateral. Komitmen multilateral termasuk COP, WTO, OECD, bahkan NATO cenderung ia nafikan,” terangnya.

    Dengan demikian, Wijayanto menilai bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS, meski agak terlambat, merupakan langkah strategis untuk memperluas pengaruh dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

    Sementara, Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataan resminya menyambut baik keanggotaan penuh Indonesia di BRICS.
    Indonesia menyambut baik status keanggotaan penuhnya di BRICS, sebagaimana diumumkan Brasil sebagai Ketua BRICS 2025, dan berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda organisasi tersebut ke depannya.

    “Sebagai negara dengan perekonomian yang terus tumbuh dan beragam, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda BRICS, termasuk mendorong ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, dan pembangunan berkelanjutan,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam pernyataan persnya.

    Indonesia berkomitmen untuk terus berperan melalui BRICS dalam ikut mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat, serta mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan.

    Indonesia juga berdedikasi bulat untuk “bekerja dengan seluruh anggota BRICS dan pihak lainnya demi dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera.”

    Menurut Kemlu RI, bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS merupakan cerminan atas semakin meningkatnya peran aktif RI di kancah global serta momentum untuk meningkatkan kerja sama multilateral.

    Sumber : Antara

  • RI Gabung BRICS, Luhut Bakal Umumkan Pernyataan Sikap RI Jumat Pekan Ini

    RI Gabung BRICS, Luhut Bakal Umumkan Pernyataan Sikap RI Jumat Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan akan melakukan pernyataan sikap terkait dengan resminya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS.

    “Nanti konpersnya besok ya, hari Jumat ya,” ujarnya kepada Bisnis di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/1/2025).

    Sekadar informasi, Pemerintah Brasil mengatakan dalam sebuah pernyataan menyebut bahwa Indonesia secara resmi bergabung dengan aliansi BRICS sebagai anggota penuh.

    “Dalam konteks kepresidenan pro tempore Brasil di BRICS, yang dimulai pada 1 Januari dan akan berlanjut hingga 31 Desember 2025, pemerintah Brasil mengumumkan masuknya secara resmi Republik Indonesia ke dalam BRICS sebagai anggota penuh pada 6 Januari 2025,” jelas Kementerian Luar Negeri Brasil dikutip dari keterangan resminya, Selasa (7/1/2025).

    Pemerintah Brasil menyebut, Indonesia memiliki tujuan yang sama dengan anggota kelompok lainnya untuk reformasi lembaga tata kelola global, dan memberikan kontribusi positif terhadap pendalaman kerja sama di belahan bumi selatan.

    Kementerian Luar Negeri Brasil menjelaskan, para pemimpin BRICS mendukung pencalonan Indonesia selama KTT Johannesburg pada Agustus 2023, sebagai bagian dari proses perluasan kelompok untuk anggota penuh.

    Karena adanya pemilihan presiden 2024, Indonesia Baru secara resmi menyatakan minatnya untuk bergabung dengan BRICS setelah pembentukan pemerintahan baru. Pada 2024, negara-negara BRICS menyetujui keanggotaan Indonesia secara konsensus sesuai dengan prinsip-prinsip panduan, kriteria, dan prosedur perluasan yang disepakati di Johannesburg.

    Adapun, BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

  • China Panas, 2 Perusahaan ‘Dibom’ AS

    China Panas, 2 Perusahaan ‘Dibom’ AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hubungan China dan Amerika Serikat (AS) semakin memanas. Hal ini terkait “bom” baru yang dilemparkan Washington ke Beijing.

    Departemen Keamanan Nasional AS, mengumumkan dua perusahaan dari China berafiliasi dengan militer Tirai Bambu. Mereka adalah raksasa teknologi Tencent dan produsen baterai CATL.

    “China selalu menentang keras generalisasi konsep keamanan nasional oleh pihak AS, pembentukan berbagai daftar diskriminatif, penindasan yang tidak masuk akal terhadap perusahaan-perusahaan China, dan pembatasan pembangunan berkualitas tinggi di China,” kata juru bicara kementerian luar negeri Guo Jiakun dalam jumpa pers rutin.

    Sebenarnya data itu tidak memiliki implikasi hukum langsung bagi perusahaan-perusahaan yang dimaksud. Tetapi dapat memengaruhi reputasi mereka.

    “Kami mendesak pihak AS untuk segera memperbaiki praktik-praktiknya yang salah,” kata Guo.

    “China akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak-hak perusahaan-perusahaan China,” ujarnya.

    Tencent adalah salah satu pemain teratas di sektor teknologi China yang mengoperasikan “aplikasi super” WeChat dengan penawaran lain di seluruh layanan permainan, streaming konten, dan cloud. Sementara CATL juga merupakan perusahaan besar, yang memproduksi lebih dari sepertiga baterai kendaraan listrik yang terjual di dunia.

    Seorang juru bicara Tencent mengatakan bahwa pencantuman perusahaan dalam daftar “jelas merupakan kesalahan” dan bahwa “kami bukan perusahaan atau pemasok militer”. CATL juga menyebutnya sebagai “kesalahan” dan menegaskan bahwa perusahaan tersebut “tidak terlibat dalam kegiatan terkait militer”.

    Saham Tencent anjlok lebih dari 7% di Hong Kong pada hari Selasa. Sementara saham CATL di Shenzhen anjlok 5,2%.

    (sef/sef)

  • Yordania Murka, Tel Aviv Rilis Peta Israel Raya Mulai dari Palestina, Yordan, Lebanon hingga Suriah – Halaman all

    Yordania Murka, Tel Aviv Rilis Peta Israel Raya Mulai dari Palestina, Yordan, Lebanon hingga Suriah – Halaman all

    Yordania Mengamuk, Tel Aviv Rilis Peta Israel Raya Mulai dari Palestina, Yordan, hingga Suriah

     
    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Yordania mengutuk keras apa yang dipublikasikan oleh akun resmi Pemerintah Israel di platform media sosial.

    Publikasi akun Israel itu berupa peta wilayah yang diklaim bersejarah bagi Israel, termasuk bagian dari wilayah pendudukan Palestina, Kerajaan Hashemite Yordania, Lebanon, dan Suriah.

    Peta itu disbeut-sebut sebagai wilayah Israel Raya, wacana dan tujuan yang perlahan namun pasti dilaksanakan Israel lewat berbagai gejolak yang terjadi di kawasan tersebut.

    Rilis peta ini bersamaan dengan pernyataan rasis dari Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich dari kelompok ultranasionalis ekstremis Yahudi yang menyerukan aneksasi Tepi Barat dan pembangunan permukiman di Jalur Gaza.

    Juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Yordania, Duta Besar Dr Sufyan Al-Qudah menyatakan penolakan mutlak pihak Kerajaan Yordania terhadap kebijakan-kebijakan dan pernyataan-pernyataan Israel yang menghasut dan bertujuan untuk menyangkal hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka dan berdaulat seperti pada perjanjian tanggal 4 Juni 1967, dengan Yerusalem yang diduduki sebagai ibu kotanya.

    “Dijelaskan, para pejabat Yordania menekankan kalau tuduhan dan ilusi yang diadopsi dan dipromosikan oleh para ekstremis di pemerintahan Israel, yang mendorong berlanjutnya siklus kekerasan dan konflik, merupakan pelanggaran mencolok terhadap norma dan hukum internasional, sehingga memerlukan posisi internasional yang jelas untuk mengutuk dan memperingatkan mereka. dampak buruknya terhadap keamanan dan stabilitas kawasan,” tulis pernyataan Yordania dilansir Khaberni, Selasa (7/1/2025). 

    Emblem Seragam Tentara IDF

    Kontroversi soal ‘Israel Raya’ bukan kali ini saja menjadi sorotan di media sosial.

    Beberapa waktu lalu, seorang tentara Pasukan Pendudukan Israel (IDF) dilaporkan difoto mengenakan seragam beremblem di lengan yang menggambarkan peta “Israel Raya” selama operasi militer mereka di Gaza.

    Peta tersebut, yang terlihat jelas di lengan prajurit tersebut, tidak hanya mencakup Israel tetapi juga wilayah yang luas dari negara-negara tetangga, termasuk Yordania, Palestina, Lebanon, sebagian Suriah, Irak, Arab Saudi, dan Mesir.

    Gambar tentara dengan tambalan kontroversial tersebut muncul di media sosial, dan dengan cepat memicu badai reaksi.

    Emblem seragam tentara IDF yang menggambarkan peta Israel Raya yang mencakup teritorial negara tetangga mereka mulai dari Yordania, Arab Saudi, hingga Mesir. (RN)

    Senada Lebensraum Nazi Jerman

    RNTV melaporkan kalau para kritikus berpendapat kalau peta tersebut mencerminkan agenda ekspansionis yang mengingatkan pada ambisi kekaisaran dalam sejarah, sehingga membandingkannya dengan konsep “Lebensraum” atau ruang hidup yang diusung Nazi Jerman.

    Konsep “Israel Raya” berakar pada penafsiran tertentu terhadap ideologi Zionis, yang menyatakan kalau tanah perjanjian terbentang dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Efrat di Irak.

    Penafsiran ini telah menjadi bahan perdebatan sejak berdirinya Negara Pendudukan Israel.

    Oleh para pendukungnya, konsep ini dipandang sebagai pemenuhan nubuatan agama.

    Sedangkan dan para kritikus dan penentang konsep tersebut mengutuknya sebagai pembenaran untuk perluasan wilayah dengan mengorbankan kedaulatan negara-negara tetangga.

    Penulis Israel, Avi Lipkin memperkirakan kalau perbatasan Israel akan terbentang dari Lebanon hingga Arab Saudi. (tangkap layar twitter)

    Perbatasan Israel Meluas Jadi Sebuah Gurun Besar

    Pada Januari 2024 silam, sebuah klip video yang beredar di media sosial dilaporkan menunjukkan pernyataan penulis Israel, Avi Lipkin yang memperkirakan kalau perbatasan Israel akan terbentang dari Lebanon hingga Arab Saudi.

    Penulis zionis itu menggambarkannya sebagai “Gurun Besar” yang membentang dari Mediterania hingga Efrat.

    Video Klip yang menggambarkan wilayah yang dicita-citakan Zionis bertajuk “Israel Raya” itu telah memicu kemarahan publik secara luas.

    “Dan siapa yang ada di seberang Sungai Eufrat?” tanya Lipkin dalam video tersebut.

    “Kurdi. Dan Kurdi adalah teman. Jadi, kita punya Mediterania di belakang kita dan Kurdi di depan kita… Lebanon, yang benar-benar membutuhkan payung perlindungan Israel, dan kemudian kita akan mengambil alih, saya yakin kita akan mengambil Mekkah, Madinah, dan Gunung Sinai, dan sucikan tempat-tempat itu,” kata Avi Lipkin.

    Video klip itu langsung menjadi perbincangan dan memancing kemarahan publik luas.

    Salah satu komentar di X (dulu twitter), menyebut kalau ‘Israel Raya’ memang telah menjadi tujuan politik Zionisme sejak awal.

    “Setelah Gaza dan Hizbullah, tidak akan sulit bagi Israel. Arab Saudi, Mesir, Suriah, Lebanon, dan Yordania tidak akan menimbulkan kesulitan karena Israel dapat dengan mudah menggulingkan rezim di negara-negara tersebut, dan menguasai tanah mereka akan mudah setelah menyebarkan budaya normalisasi dan penerimaan terhadap Israel. Tidak ada yang akan melawan Israel seperti Gaza dan Hizbullah yang menolaknya,” tulis komentar lain di X seperti dilansir Memo dikutip Kamis (11/1/2024).

    Istilah “Israel Raya” mengacu pada perluasan wilayah dan kedaulatan Israel untuk mencakup apa yang oleh banyak orang Israel digambarkan sebagai tanah bersejarah mereka dalam kitab suci mereka.

    Bagi mereka, ini termasuk wilayah Palestina yang diduduki dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki, serta wilayah yang digambarkan oleh Lipkin.

    Rencana Zionis untuk Timur Tengah, kata jurnalis Israel Oded Yinon, didasarkan pada visi pendiri Zionisme yang atheis, Theodor Herzl, yaitu Israel akan mencaplok sebagian besar wilayah Lebanon, Suriah, Yordania, Irak, Mesir, dan Arab Saudi.

    “Israel akan membentuk sejumlah negara proksi untuk memastikan dominasinya di kawasan,” tulis ulasan tersebut.

    (oln/khbrn/rntv/memo/*)

     

  • Kemlu Minta KBRI Terus Pastikan Kondisi WNI di Negara Terdampak Gempa Tibet

    Kemlu Minta KBRI Terus Pastikan Kondisi WNI di Negara Terdampak Gempa Tibet

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri memastikan KBRI setempat terus memastikan kondisi WNI di negara yang terdampak gempa Tibet yakni India, Nepal, dan Tibet di China.

    Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha mengatakan KBRI Dhaka yang merangkap Nepal belum menerima laporan ada WNI yang terdampak gempa di Nepal.

    Saat ini terdapat sekitar 70 WNI di Nepal, katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

    “KBRI Dhaka telah melakukan langkah-langkah monitoring WNI di Nepal dan juga terus melakukan pencarian informasi mengenai kemungkinan WNI pendaki Gunung Himalaya yang terdampak,” kata Judha dilansir Antara, Selasa (7/1/2025).

    Direktur PWNI Kemlu itu turut memastikan KBRI New Delhi belum menerima informasi soal WNI yang terdampak gempa yang juga melanda sejumlah daerah di India.

    Apabila terdampak kedaruratan, Judha meminta WNI di Bangladesh untuk menghubungi KBRI Dhaka melalui nomor telepon +880-1614-444552, sedangkan WNI di Nepal dapat menghubungi Kantor Konsul Kehormatan RI untuk Nepal melalui nomor telepon +977-98-5104-6514.

    WNI di India dapat menghubungi KBRI New Delhi melalui saluran telepon +91-7669-600082, ucap Judha.

    Dilaporkan kantor berita Xinhua, 53 orang tewas dan 63 lainnya terluka di China akibat gempa berkekuatan 6,8 magnitudo yang melanda wilayah Tibet.

    Gempa terjadi di kota Xigaze, wilayah otonomi Tibet, atau Xizang, dalam Bahasa Mandarin, pada 9.05 pagi waktu setempat (08.05 WIB) dengan kedalaman 10 kilometer. Sementara itu, Badan Geologi Amerika Serikat mencatat kekuatan gempa sebesar 7,1 magnitudo.

    Merespons kejadian gempa tersebut, Presiden China Xi Jinping memerintahkan otoritas untuk melakukan upaya penyelamatan “sepenuhnya” untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terjebak.

    Selain di Tibet China, gempa tersebut juga dilaporkan melanda Kathmandu, Nepal dan negara bagian Bihar di India timur yang berbatasan dengan Nepal.

  • Sederet Peluang dan Risiko setelah Indonesia Jadi Anggota Penuh BRICS

    Sederet Peluang dan Risiko setelah Indonesia Jadi Anggota Penuh BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menilai bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS merupakan hal yang positif.

    Menurut Hikmahanto, Indonesia akan memiliki alternatif kerja sama internasional lain ditengah dominasi negara-negara Barat seperti Amerika Serikat (AS).

    Dia memaparkan bahwa sejauh ini AS menjadi salah satu pemain dominan di perekonomian internasional. Hal ini terlihat dari penggunaan mata uang dolar AS dalam hampir seluruh transaksi perdagangan dunia.

    Dominasi tersebut membuat dunia pun harus menyesuaikan dengan perekonomian atau mengikuti peraturan yang dirancang oleh AS.

    “Kalau kita masuk BRICS, idenya adalah Indonesia akan punya alternatif lain. Bahwa perekonomian dunia tidak hanya ditentukan oleh negara Barat seperti Amerika Serikat dan Eropa,” jelas Hikmahanto pada Selasa (7/1/2025).

    Hikmahanto melanjutkan, bergabungnya status anggota penuh BRICS juga tidak bertentangan dengan kebijakan politik internasional Indonesia yang bebas aktif dan non blok.

    Pasalnya, Indonesia juga tengah mengurus aksesi untuk masuk ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang kebanyakan berisi negara-negara Barat seperti AS, Kanada, Belgia, dan lainnya.

    Di sisi lain, Pemerintah Indonesia juga perlu mencermati beberapa risiko yang mungkin akan muncul dari status anggota penuh BRICS ini. Dia menuturkan, Indonesia perlu memantau dampak bergabungnya Indonesia ke BRICS  saat Presiden terpilih AS Donald Trump mulai menjabat pada 20 Januari 2025 mendatang.

    Hikmahanto menuturkan, Trump telah mengeluarkan ancaman sanksi kepada negara-negara BRICS jika kelompok tersebut melanjutkan langkah dedolarisasinya. Menurutnya, potensi sanksi yang dapat diberikan umumnya seperti pengenaan tarif atau pencabutan fasilitas-fasilitas yang umumnya diberikan kepada negara berkembang, termasuk Indonesia.

    “Pemerintah harus mengkaji kalau fasilitas-fasilitas itu dicabut itu konsekuensinya bagaimana, misalnya kepada industri Indonesia yang biasanya kita mengekspor ke AS,” katanya.

    Selain itu, Indonesia juga harus mencermati perannya di BRICS di tengah persaingan AS dan China. Menurutnya, Pemerintah Indonesia harus dapat memposisikan diri dengan baik di tengah persaingan kedua negara tersebut.

    “Jangan sampai di tengah persaingan itu, seolah-olah kita ada di belakang China yang berhadapan dengan AS. Kita boleh ikut (organisasi kerja sama internasional) mana saja, tetapi yang harus dijadikan tolok ukur adalah kepentingan nasional kita,” kata Hikmahanto.

    Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam keterangan resminya menyebut, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda BRICS. Hal ini termasuk mendorong ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat.

    Kemlu menyebut, BRICS menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk menguatkan kerja sama Selatan-Selatan, memastikan suara dan aspirasi negara-negara Global South terdengar dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan global.

    “Kami berdedikasi penuh untuk bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS, ataupun dengan pihak lainnya, untuk mewujudkan terciptanya dunia yang adil, damai, dan sejahtera,” jelas Kemlu dalam keterangan tersebut.

  • Indonesia Jadi Anggota Penuh BRICS, Bagaimana Nasib Aksesi OECD?

    Indonesia Jadi Anggota Penuh BRICS, Bagaimana Nasib Aksesi OECD?

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. BRICS adalah lembaga kerja negara-negara non-Barat, yang mengangkat sejumlah isu sensitif, salah satunya menentang superioritas Amerika Serikat (AS).

    Adapun, BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Sementara itu, kelompok BRICS dinamai berdasarkan anggota pendiri awalnya pada tahun 2009: Brasil, Rusia, India, dan China, ditambah Afrika Selatan, yang bergabung setahun kemudian.

    Blok tersebut dirancang sebagai penyeimbang bagi negara-negara ekonomi maju Kelompok Tujuh (G7), yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang.

    Sebelum bergabungnya Indonesia, BRICS mencakup 46% populasi dunia dan 35% produk domestik bruto global.

    Arab Saudi telah diundang untuk bergabung, tetapi belum melakukannya, sementara Turki, Azerbaijan, dan Malaysia telah secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi anggota.

    KTT BRICS terkini, pertemuan ke-16, berlangsung di Kazan, Rusia, pada bulan Oktober 2024 dan diselenggarakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Pada KTT tersebut, negara-negara anggota membahas penguatan mata uang lokal dan peningkatan transaksi non-dolar, yang menuai kritik dari Presiden terpilih AS Donald Trump yang mengancam negara-negara BRICS dengan tarif 100%.

    BRICS Vs OECD

    Keanggotaan di BRICS menarik untuk disimak, karena pada saat bersamaan, Indonesia juga sedang mengejar proses aksesi dari Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Proses aksesi Indonesia ke OECD sejatinya telah dilakukan lebih awal dibandingkan BRICS.

    Namun demikian, proses Indonesia menjadi anggota OECD tergolong lamban karena harus menyesuaikan sejumlah kebijakan domestik dengan mayoritas negara-negara OECD yang cenderung berpaham liberal secara ekonomi.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa tidak ada hal yang bertolak belakang antara OECD dan BRICS.

    “Tidak ada hal yang bersifat bertolak belakang antara OECD dan BRICS. Itu juga disampaikan oleh pihak OECD, dan masing-masing tetap menghormati aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia,” ujarnya  dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).

    Perbesar

    Sebelumnya, Sugiono menjelaskan alasan Indonesia ingin bergabung dengan BRICS karena sebagai upaya untuk meng-engage negara-negara yang tergabung dalam BRICS dan melakukan balancing act dalam menjaga kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.

    “Selain itu kami juga menilai bahwa BRICS merupakan sebuah grouping multilateral yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi RI dengan negara-negara yang tergabung di dalamnya,” katanya dalam rapat tersebut.

    Lebih lanjut, eks Wakil Ketua Komisi I 2019-2024 ini menyebut bahwa sebelum bergabung dengan BRICS, Indonesia juga telah melakukan proses aksesi sebagai negara OECD. Hal ini pun diperkuat dari kunjungan Sekjen OECD Mathias Cormann yang menemui Presiden Prabowo Subianto pada Kamis lalu (28/11/2024).

    “Kunjungan sekjen OECD menemui Presiden Prabowo beberapa hari yang lalu juga merupakan sebuah kunjungan yang menguatkan komitmen kita untuk terap bergabung dengan OECD,” pungkasnya.

    Mathias menyatakan bahwa proses aksesi ke OECD tidak akan terpengaruh dengan rencana bergabungnya Indonesia ke aliansi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS). 

    Dia mengatakan pihaknya memahami sepenuhnya postur kebijakan luar negeri Indonesia sebagai negara independen yang tidak memihak blok manapun. Oleh karena itu, keputusan untuk bergabung ke OECD dan BRICS merupakan salah satu bentuk penerapan kebijakan tersebut. 

    “Jawaban singkatnya adalah tidak [mempengaruhi proses aksesi OECD],” kata Mathias dalam US-Indonesia Investment Summit 2024 di Jakarta pada Selasa (26/11/2024). 

    Dia menambahkan praktik sebuah negara bergabung ke OECD dan BRICS tidak hanya dilakukan Indonesia. Mathias mengatakan saat ini pihaknya juga sedang mengurus aksesi Brasil yang merupakan salah satu inisiator BRICS.

    Pernyataan Kemlu

    Sementara itu, pemerintah menyebut keanggotaan Indonesia di BRICS mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu – isu global, serta komitmen untuk memperkuat kerja sama multilateral.

    Perbesar

    Sebagai negara dengan perekonomian yang terus tumbuh dan beragam, lanjut keterangan resmi Kemlu, Indonesia menganggap bahwa BRICS menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk menguatkan kerja sama Selatan-Selatan, memastikan suara dan aspirasi negara-negara Global South terdengar dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan global.

    “Kami berdedikasi penuh untuk bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS, ataupun dengan pihak lainnya, untuk mewujudkan terciptanya dunia yang adil, damai, dan sejahtera.”

    Di sisi lain, Kemlu juga menyampaikan apresiasi kepada Rusia sebagai Ketua BRICS 2024, atas dukungan dan kepemimpinannya dalam memfasilitasi bergabungnya Indonesia ke BRICS, serta kepada Brazil sebagai Ketua BRICS 2025 yang telah mengumumkan keikutsertaan Indonesia pada BRICS.

    Adapun partisipasi Indonesia di BRICS merupakan perwujudan dari amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam menjaga tatanan global. Indonesia telah, dan akan terus melanjutkan komitmennya dalam menjembatani berbagai kepentingan di berbagai forum multilateral.

    “Indonesia siap berpartisipasi secara konstruktif dalam berbagai inisiatif BRICS demi kepentingan masyarakat global.”

  • Kemlu RI Sambut Baik Kabar Indonesia Jadi Anggota Penuh BRICS – Halaman all

    Kemlu RI Sambut Baik Kabar Indonesia Jadi Anggota Penuh BRICS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menyambut baik pengumuman dari Brazil sebagai ketua BRICS terkait bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh.

    Kemlu RI memandang keanggotaannya di BRICS sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dengan negara berkembang lainnya, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan pembangunan yang berkelanjutan.

    “Pencapaian ini mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu – isu global, serta komitmen untuk memperkuat kerja sama multilateral demi mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan,” tulis keterangan Kemlu dikutip Tribunnews, Selasa (7/1/2025).

    Kemlu RI menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda BRICS, termasuk mendorong ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat. 

    Bahkan, BRICS menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk menguatkan kerja sama Selatan-Selatan, memastikan suara dan aspirasi negara-negara Global South terdengar dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan global. 

    “Kami berdedikasi penuh untuk bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS, ataupun dengan pihak lainnya, untuk mewujudkan terciptanya dunia yang adil, damai, dan sejahtera,” tulisnya.

    Kementerian Luar Negeri RI juga menyampaikan apresiasi kepada Rusia sebagai Ketua BRICS 2024, atas dukungan dan kepemimpinannya dalam memfasilitasi bergabungnya Indonesia ke BRICS, serta kepada Brazil sebagai Ketua BRICS 2025 yang telah mengumumkan keikutsertaan Indonesia pada BRICS. 

    Keanggotaan ini merupakan hasil dari keterlibatan aktif Indonesia dengan BRICS selama beberapa tahun terakhir, termasuk saat menghadiri KTT BRICS di Johannesburg pada 2023 di bawah Keketuaan Afrika Selatan, dan KTT Kazan 2024 di bawah Keketuaan Rusia.

    Adapun partisipasi Indonesia di BRICS merupakan perwujudan dari amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam menjaga tatanan global. 

    “Indonesia telah, dan akan terus melanjutkan komitmennya dalam menjembatani berbagai kepentingan di berbagai forum multilateral. Indonesia siap berpartisipasi secara konstruktif dalam berbagai inisiatif BRICS demi kepentingan masyarakat global,” jelasnya.

  • Indonesia Resmi Jadi Anggota BRICS, Kemenlu RI: Peningkatan Peran di Isu Global

    Indonesia Resmi Jadi Anggota BRICS, Kemenlu RI: Peningkatan Peran di Isu Global

    Indonesia Resmi Jadi Anggota BRICS, Kemenlu RI: Peningkatan Peran di Isu Global
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Luar Negeri RI mengatakan, posisi Indonesia yang kini resmi menjadi anggota aliansi ekonomi BRICS adalah capaian peningkatan peran aktif Indonesia di isu global.
    “Pencapaian ini mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu-isu global, serta komitmen untuk memperkuat kerja sama multilateral demi mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan,” ujar Kemenlu RI dalam keterangan pers, Selasa (7/1/2025).
    Kemenlu RI memandang keanggotaan BRICS sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kerja sama dengan negara berkembang lainnya, tentu dengan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan pembangunan yang berkelanjutan.
    Indonesia juga berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam agenda BRICS di masa depan.
    “Termasuk mendorong ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat,” tulis Kemenlu RI.
    BRICS dinilai menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk menguatkan kerja sama negara-negara dunia selatan.
    Indonesia ingin memastikan suara dan aspirasi negara-negara “Global South” terdengar dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan global.
    “Kami berdedikasi penuh untuk bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS, ataupun dengan pihak lainnya, untuk mewujudkan terciptanya dunia yang adil, damai, dan sejahtera,” tulis Kemenlu RI.
    Sebelumnya, Indonesia diakui secara resmi sebagai anggota penuh BRICS.
    Hal ini disampaikan Brasil, yang merupakan ketua kelompok negara-negara berkembang dengan perekonomian besar di dunia tersebut, pada Senin (6/1/2025) waktu setempat.
    “Pemerintah Brasil menyambut baik masuknya Indonesia ke dalam BRICS,” kata Pemerintah dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AP.
    “Dengan populasi dan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki komitmen yang sama dengan negara-negara anggota lainnya untuk mereformasi lembaga-lembaga tata kelola global dan memberikan kontribusi positif dalam memperdalam kerja sama Selatan-Selatan,” tambah pernyataan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Keuntungan Indonesia jadi Anggota BRICS – Page 3

    Ini Keuntungan Indonesia jadi Anggota BRICS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Indonesia resmi menjadi anggota BRICS. Hal ini usai Brasil, yang memegang posisi kepresidenan BRICS untuk tahun 2025, mengumumkan pada Senin (6/1/2025) bahwa Indonesia telah diterima sebagai anggota penuh blok tersebut. Sebelumnya, status Indonesia adalah sebagai negara mitra BRICS.

    Kementerian Luar Negeri Brasil menyatakan bahwa para pemimpin BRICS telah menyetujui pencalonan Indonesia pada Agustus 2023. Namun, negara berpenduduk terbesar keempat di dunia ini baru secara resmi bergabung setelah terbentuknya pemerintahan baru tahun lalu.

    “Pemerintah Brasil menyambut bergabungnya Indonesia dalam BRICS,” demikian pernyataan resmi dari Brasil seperti dikutip dari VOA Indonesia, Selasa (7/1).

    “Dengan populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia berbagi komitmen dengan negara-negara anggota BRICS lainnya untuk mereformasi lembaga-lembaga tata kelola global, serta berkontribusi positif dalam memperdalam kerja sama Selatan-Selatan.”

    Keuntungan Bergabung dengan BRICS

    Apa saja keuntungan Indonesia menjadi anggota BRICS?

    Bergabung dengan BRICS atau OECD membawa berbagai keuntungan bagi negara anggotanya, terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan pembangunan sosial.

    Pertama, dari sisi kerja sama ekonomi dan investasi. BRICS menyediakan platform bagi negara anggotanya untuk mengembangkan kerja sama ekonomi, termasuk perdagangan, investasi, dan proyek pembangunan. Melalui lembaga seperti New Development Bank (NDB), negara anggota dapat mengakses pendanaan untuk proyek infrastruktur dan pembangunan tanpa ketergantungan pada institusi keuangan barat seperti Bank Dunia atau IMF.

    Penguatan posisi di arena internasional. Negara-negara BRICS dapat memanfaatkan kekuatan kolektif mereka untuk menyeimbangkan pengaruh negara-negara maju dalam politik global dan keuangan internasional. Misalnya, BRICS sering mendorong reformasi dalam institusi seperti IMF agar lebih inklusif terhadap kepentingan negara berkembang.

    Keuntungan lainnya, adalah inovasi dan teknologi. Negara-negara BRICS sering bekerja sama dalam bidang riset dan inovasi. Misalnya, kerja sama dalam proyek kesehatan, teknologi, dan energi dapat memberikan akses pada pengetahuan dan teknologi baru yang mungkin tidak tersedia secara lokal.

    Kelompok ini juga memiliki pasar yang lebih luas. Bergabung dalam BRICS membuka akses ke pasar negara berkembang lainnya, memungkinkan peningkatan ekspor dan perdagangan antarnegara anggota. Dengan populasi besar dan pertumbuhan konsumsi di negara-negara BRICS, ini menjadi peluang besar untuk ekspansi bisnis.