Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • RI Resmi Jadi Anggota BRICS, Menko Airlangga Klaim Akses Dagang dan Investasi Makin Terbuka Lebar – Halaman all

    RI Resmi Jadi Anggota BRICS, Menko Airlangga Klaim Akses Dagang dan Investasi Makin Terbuka Lebar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, keuntungan Indonesia yang resmi bergabung menjadi anggota BRICS bakal membuka akses perdagangan dan investasi kian luas.

    “Ya tentu dengan multiple negara kan. Brasil, Rusia, India, China. Ini akan semakin terbuka lagi. Akses perdagangan dan investasi,” kata Airlangga kepada wartawan di Gedung Ali Wardhana, Rabu (8/1/2025).

    Di satu sisi, Airlangga juga menyambut baik keanggotaan Indonesia yang sudah diterima oleh kelompok BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa).

    “Jadi baik aja karena berarti dengan berbagai negara di global south kita sudah masuk dalam club,” ujarnya.

    Adapun kabar Indonesia resmi masuk dalam keanggotaan BRICS disampaikan langsung oleh pemerintah Brasil. 

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menyambut baik pengumuman dari Brazil sebagai ketua BRICS terkait bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh.

    Kemlu RI memandang keanggotaannya di BRICS sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dengan negara berkembang lainnya, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan pembangunan yang berkelanjutan.

    “Pencapaian ini mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu – isu global, serta komitmen untuk memperkuat kerja sama multilateral demi mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan,” tulis keterangan Kemlu dikutip Tribunnews, Selasa (7/1/2025).

    Kemlu RI menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda BRICS, termasuk mendorong ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat. 

    Bahkan, BRICS menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk menguatkan kerja sama Selatan-Selatan, memastikan suara dan aspirasi negara-negara Global South terdengar dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan global. 

    “Kami berdedikasi penuh untuk bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS, ataupun dengan pihak lainnya, untuk mewujudkan terciptanya dunia yang adil, damai, dan sejahtera,” tulisnya.

    Kementerian Luar Negeri RI juga menyampaikan apresiasi kepada Rusia sebagai Ketua BRICS 2024, atas dukungan dan kepemimpinannya dalam memfasilitasi bergabungnya Indonesia ke BRICS, serta kepada Brazil sebagai Ketua BRICS 2025 yang telah mengumumkan keikutsertaan Indonesia pada BRICS. 

    Keanggotaan ini merupakan hasil dari keterlibatan aktif Indonesia dengan BRICS selama beberapa tahun terakhir, termasuk saat menghadiri KTT BRICS di Johannesburg pada 2023 di bawah Keketuaan Afrika Selatan, dan KTT Kazan 2024 di bawah Keketuaan Rusia.

    Adapun partisipasi Indonesia di BRICS merupakan perwujudan dari amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam menjaga tatanan global. 

  • Susul Jerman dan AS, Prancis Berencana Cabut Sanksi terhadap Suriah – Halaman all

    Susul Jerman dan AS, Prancis Berencana Cabut Sanksi terhadap Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Prancis sedang mempertimbangkan untuk mencabut sanksi terhadap Suriah setelah presiden Suriah Bashar al-Assad digulingkan pada Desember lalu.

    Langkah ini menyusul upaya Jerman yang sedang berlangsung untuk mencabut sanksi terhadap Suriah yang berlaku selama pemerintahan Assad.

    “Beberapa sanksi Eropa yang dikenakan terhadap Suriah mungkin akan segera dicabut,” kata Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, Rabu (8/1/2025), menurut laporan Agence France-Presse.

    Ia juga menjelaskan, sanksi Uni Eropa terkait aspek kemanusiaan mungkin akan segera dicabut.

    “Ada diskusi yang sedang berlangsung dengan mitra di Uni mengenai kemungkinan pencabutan sanksi lain jika ada kemajuan di berbagai bidang termasuk hak-hak perempuan dan pencapaian keamanan di Suriah,” tambahnya.

    Sebelumnya, sumber Kementerian Luar Negeri Jerman mengungkapkan Jerman sedang memimpin diskusi di dalam Uni Eropa untuk meringankan sanksi yang dijatuhkan terhadap Suriah pada masa pemerintahan Bashar al-Assad dan untuk membantu rakyat Suriah.

    “Lingkaran Jerman secara serius mendiskusikan cara untuk meringankan sanksi di sektor-sektor tertentu,” kata salah satu sumber, Selasa (7/1/2025).

    Pernyataan Prancis dan langkah Jerman ini muncul setelah Amerika Serikat (AS) pada Senin lalu mengeluarkan pengecualian sanksi terhadap transaksi dengan beberapa badan pemerintah Suriah untuk jangka waktu enam bulan, untuk memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan, mengatasi kekurangan energi, dan memungkinkan transfer pribadi.

    Pembicaraan ini muncul setelah Uni Eropa mengaitkan isu pencabutan sanksi dengan perilaku kepemimpinan baru di Suriah yang saat ini dipimpin oleh Ahmed al-Sharaa.

    Menurut mereka, kepemimpinan baru di Suriah menghormati hak asasi manusia, menjaga keberagaman dan membentuk pemerintahan inklusif yang mewakili semua sekte di negara tersebut, serta memerangi terorisme.

    Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara lain menjatuhkan sanksi ketat terhadap Suriah setelah tindakan keras Bashar al-Assad terhadap protes pro-demokrasi pada tahun 2011 yang berubah menjadi perang saudara hingga 13 tahun.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Marwan Cik Asan Ungkap 4 Alasan Dukung Keanggotaan Indonesia di BRICS – Halaman all

    Marwan Cik Asan Ungkap 4 Alasan Dukung Keanggotaan Indonesia di BRICS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Marwan Cik Asan, menyambut baik strategi politik luar negeri pemerintah dengan menjadi anggota penuh BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). 

    Menurutnya, keanggotaan Indonesia di BRICS merupakan langkah strategis menatap masa depan.

    “Ini adalah langkah strategis yang patut diapresiasi. Bergabung dengan BRICS ini merupakan langkah strategis Indonesia menatap masa depan,” kata Marwan kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

    Marwan mengatakan, keanggotaan Indonesia di BRICS menunjukkan keberanian dan tekad pemerintahan Prabowo Subianto dalam mengejawantahkan politik luar negeri bebas aktif. 

    Menurutnya, bergabung dengan BRICS bukan berarti Indonesia bergabung dengan kubu tertentu, melainkan partisipasi aktif dalam semua forum internasional serta memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

    Marwan membeberkan empat alasan dirinya mendukung keanggotaan Indonesia di BRICS.

    Pertama, BRICS memberikan akses ke pasar yang lebih luas dengan total populasi negara anggota sekitar 3,5 miliar orang, atau 42 persen dari populasi dunia.

    Menurutnya, Ini membuka peluang besar bagi produk dan jasa Indonesia untuk bersaing di pasar internasional yang lebih besar.

    Kedua, keanggotaan dalam BRICS memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan mengurangi ketergantungan pada ekonomi Barat.

    Dalam konteks global yang semakin multipolar, lanjut anggota Komisi XI DPR RI itu, diversifikasi hubungan ekonomi adalah strategi yang bijaksana.

    Ketiga, Indonesia dapat memanfaatkan New Development Bank (NDB), yang dimiliki oleh anggota BRICS, sebagai alternatif pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur.

    Marwan memandang, Ini bisa mempercepat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan di Indonesia tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan Barat.

    Keempat, keanggotaan ini memberi Indonesia akses ke teknologi, investasi, dan pasar baru.

    Hal ini sejalan dengan upaya kita untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan memperkuat fundamental perekonomian nasional.

    “Keanggotaan ini juga menghadirkan peluang strategis untuk ikut serta dalam inisiatif dedolarisasi, yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan internasional,” tutur Marwan.

    Namun, dia mengingatkan langkah bergabung BRICS juga membawa beberapa risiko yang perlu diantisipasi. 

    Satu di antaranya, potensi ketegangan geopolitik, terutama mengingat persaingan antara AS dan China yang semakin intensif, adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi. 

    Kemudian, lanjutnya, risiko politik dari negara-negara Barat juga menjadi perhatian penting. 

    “Sebagai anggota BRICS, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan diplomatik dan ekonomi dari negara-negara Barat yang mungkin melihat langkah ini sebagai pergeseran geopolitik yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka,” ucap Marwan.

    Oleh karena itu, ia menilai, pemerintah perlu mengantisipasi tekanan dengan strategi diplomasi yang cermat dan menjaga keseimbangan hubungan dengan semua pihak. 

    Marwan meminta pemerintah hati-hati menjaga keseimbangan diplomatik, terutama dalam menghindari tekanan dari negara-negara Barat.

    Lebih lanjut, Marwan meminta pemerintah memastikan kebijakan ini memberikan manfaat besar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Dia bilang, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

    Ia mencontohkan penguatan infrastruktur nasional, fokus peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar global, serta meningkatkan dukungan kepada sektor UMKM.

    “Tak kalah penting juga kebijakan yang mendukung inovasi dan penelitian, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar tetapi juga produsen teknologi dan inovasi yang memiliki nilai tambah tinggi,” kata Marwan.

    “Pemerintah harus dapat memastikan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat,” tandasnya.

    Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyambut positif diumumkannya Indonesia sebagai anggota BRICS oleh Brazil sebagai Ketua BRICS 2025.

    Kemlu menyatakan BRICS menjadi wadah penting bagi Indonesia dalam menguatkan kerja sama, memastikan suara dan aspirasi dari negara – negara global south atau negara berkembang di luar Eropa dan Amerika, terdengar dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan global.

    “Kami berdedikasi penuh untuk bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS, ataupun dengan pihak lainnya untuk mewujudkan terciptanya dunia yang adil, damai, dan sejahtera,” tulis Kemlu RI dalam pernyataan resminya, Selasa (7/1/2025).

    Bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS telah mencerminkan adanya peningkatan peran aktif dalam isu-isu global, dan komitmen menguatkan kerja sama multilateral.

    Indonesia memandang keanggotaan ini jadi langkah strategis untuk meningkatkan kolaborasi dengan negara berkembang lainnya, sesuai prinsip kesetaraan dan saling menghormati.

    Adapun sebagai negara dengan ekonomi yang terus tumbuh, Indonesia punya komitmen untuk terus aktif dalam agenda BRICS, termasuk upaya ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, hingga mengatasi masalah global semisal perubahan iklim, krisis pangan, dan kesehatan masyarakat.

    Kemlu RI menyatakan Indonesia akan terus meneruskan komitmennya berperan sebagai jembatan atau penghubung berbagai forum internasional demi kepentingan masyarakat global.

    “Partisipasi Indonesia di BRICS merupakan perwujudan dari amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam menjaga tatanan global,” katanya.

  • Indonesia Gabung BRICS, Ini Untung dan Ruginya – Page 3

    Indonesia Gabung BRICS, Ini Untung dan Ruginya – Page 3

    Sebelumnya, Brasil, yang memegang posisi kepresidenan BRICS untuk tahun 2025, mengumumkan pada Senin, 6 Januari 2025, Indonesia telah diterima sebagai anggota penuh blok tersebut. Sebelumnya, status Indonesia adalah sebagai negara mitra BRICS.

    Kementerian Luar Negeri Brasil menyatakan bahwa para pemimpin BRICS telah menyetujui pencalonan Indonesia pada Agustus 2023. Namun, negara berpenduduk terbesar keempat di dunia ini baru secara resmi bergabung setelah terbentuknya pemerintahan baru tahun lalu.

    “Pemerintah Brasil menyambut bergabungnya Indonesia dalam BRICS,” demikian pernyataan resmi dari Brasil seperti dikutip dari VOA Indonesia, Selasa (7/1/2025).

    “Dengan populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia berbagi komitmen dengan negara-negara anggota BRICS lainnya untuk mereformasi lembaga-lembaga tata kelola global, serta berkontribusi positif dalam memperdalam kerja sama Selatan-Selatan.”

    BRICS awalnya dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, dan China pada 2009, kemudian menambahkan Afrika Selatan pada 2010. Tahun lalu, blok ini kembali diperluas dengan memasukkan Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab.

    Arab Saudi telah diundang untuk bergabung, namun belum mengambil langkah tersebut.

    Turki, Azerbaijan, dan Malaysia juga sudah mendaftar secara resmi, sementara beberapa negara lain telah menyatakan ketertarikan bergabung.

    Nama “BRICS” berasal dari sebuah istilah ekonomi yang digunakan pada awal 2000-an untuk menggambarkan negara-negara yang diprediksi bakal mendominasi perekonomian global pada 2050.

    Sebelum bergabungnya Indonesia, BRICS mencakup hampir 45 persen populasi dunia dan 35 persen produk domestik bruto global—berdasarkan paritas daya beli.

  • Indonesia Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang di BRICS

    Indonesia Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang di BRICS

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan, bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa) merupakan strategi pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia di forum global, khususnya memperjuangkan kepentingan negara berkembang.

    “Keputusan ini sudah diambil sejak awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. BRICS menjadi salah satu penyeimbang di antara kelompok negara berkembang. Namun, Indonesia tetap menjaga keseimbangan dengan menjadi anggota forum yang melibatkan negara maju dan negara berkembang,” ujar Rini di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Ia menegaskan, keberadaan Indonesia di BRICS dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan isu negara berkembang, menjadi jembatan kepentingan, dan mendalami agenda BRICS. Rini juga menjelaskan, bergabungnya Indonesia dalam BRICS membutuhkan struktur organisasi yang jelas di tingkat pemerintahan.

    Menurutnya, pemerintah saat ini tengah mengidentifikasi kementerian atau lembaga yang akan bertanggung jawab mengoordinasikan peran Indonesia dalam BRICS.

    “Dalam struktur pemerintah, biasanya tanggung jawab ini ada di bawah Kementerian Luar Negeri, dengan kombinasi Kementerian Keuangan atau Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Hal ini masih dalam pembahasan,” ungkapnya.

    Rini menekankan, Indonesia belum diharuskan memberikan kontribusi anggaran dalam bentuk iuran kepada BRICS. Namun, kemungkinan tersebut bisa saja terjadi di masa depan. 

    “Ini langkah strategis yang akan kami kelola dengan hati-hati untuk memastikan manfaat maksimal bagi pembangunan Indonesia dan kepentingan nasional,” kata Rini.

  • Apa Saja Manfaat Ekonomi yang Diterima Indonesia setelah Gabung BRICS?

    Apa Saja Manfaat Ekonomi yang Diterima Indonesia setelah Gabung BRICS?

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia resmi bergabung dengan BRICS, blok ekonomi yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, dan China, lalu Afrika Selatan. Lalu, apa manfaat atau keuntungan secara ekonomi yang akan diterima Indonesia setelah menjadi anggota penuh forum tersebut?

    Dibentuk pada 2009, BRICS menjadi penyeimbang bagi Kelompok Tujuh (G-7) juga simbol negara-negara berkembang yang diyakini akan mendominasi ekonomi dunia pada 2050.

    Bergabungnya Indonesia jadi anggota BRICS diyakini akan membuta aliansi ini semakin berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dunia.

    “Sebagai negara dengan perekonomian yang terus tumbuh dan beragam, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda BRICS, termasuk mendorong ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat,” bunyi pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI di laman resminya. 

    Menurut Lembaga riset ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios), dengan menjadi anggota BRICS, Indonesia bisa terlepas dari ketergantungan kepada pasar Amerika Serikat (AS) dan Eropa, kemudian bisa membuka peluang pasar baru.

    “Bergabung dengan BRICS, akan memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk bisa lepas dari pasar tradisional seperti AS dan Eropa. Eropa pun sebenarnya sudah mulai rese dengan kebijakan ekspor Indonesia di mana sering terlibat perselisihan dalam hal perdagangan global,” kata Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda dikutip dari Antara.

    Eropa saat ini mulai menjegal perdagangan luar negeri Indonesia, salah satunya adalah melalui hambatan European Deforestation Regulation (EUDR) terhadap komoditas kelapa sawit.

    Presiden Prabowo Subianto kemudian menunjukkan keberpihakan terhadap petani sawit dan mempertimbangkan untuk mencari pasar lain di luar wilayah Eropa.

    Nailul mengatakan, pada dasarnya Gerakan diplomasi Indonesia merupakan non blok, atau tidak terafiliasi ke BRICS atau OECD. Namun, pilihan koalisi politik dan ekonomi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.

    Data menunjukkan, proporsi ekonomi negara BRICS mengalami peningkatan tajam. Pada 1990, proporsi ekonomi negara BRICS hanya 15,66%, sedangkan pada 2022, proporsinya mencapai 32%.

    BRICS kini punya banyak anggota termasuk Indonesia yang baru disahkan. BRICS juga baru saja menetapkan 13 negara baru sebagai mitra, sehingga membuka peluang pasar baru bagi Indonesia terutama untuk ekspor.

    “Negara Timur Tengah sudah mulai masuk ke koalisi BRICS, hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk masuk ke pasar Timur Tengah. Jadi, sebenarnya keuntungan masuk BRICS cukup besar,” kata Nailul.

    Namun, koalisi BRICS berisiko bentrokan kepentingan dengan Amerika Serikat, salah satunya terkait dengan fasilitas perdagangan dengan AS yang bisa dicabut atau bahkan dikurangi.

    Nailul menilai akan ada potensi perang dagang kembali antara AS dan China ketika Donald Trump sudah resmi menjadi presiden AS.

    “Ada potensi ekonomi global akan melambat dan ber-impact pada negara koalisi. Memang saya rasa pilihan masuk ke BRICS lebih rasional ke depan walaupun juga ada risikonya dengan negara-negara OECD dan negara blok barat,” katanya.

  • Indonesia Resmi Gabung BRICS, Pengusaha Intip Peluang Besar – Page 3

    Indonesia Resmi Gabung BRICS, Pengusaha Intip Peluang Besar – Page 3

    Indonesia resmi menjadi anggota penuh kelompok ekonomi negara-negara berkembang BRICS.  

    BRICS dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok pada 2009, dan Afrika Selatan ditambahkan pada 2010. Tahun lalu, aliansi tersebut diperluas hingga mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab.

    Arab Saudi telah diundang untuk bergabung tetapi belum bergabung. Adapun  Turki, Azerbaijan, dan Malaysia yang juga secara resmi telah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota dan beberapa negara lain telah menyatakan minatnya.

    Masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS diumumkan oleh Brasil. 

    Kementerian Luar Negeri negara itu mengungkapkan pencalonan Indonesia sebenarnya telah disetujui oleh para pemimpin BRICS pada Agustus 2023.

    Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menilai keanggotaan Indonesia di BRICS akan memberikan keuntungan bagi negara itu untuk bisa lepas dari pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Eropa. 

    Huda menyoroti perselisihan kebijakan perdagangan RI dengan Eropa dalam beberapa waktu terakhir, salah satunya hambatan EUDR untuk komoditas kelapa sawit. 

    “(Presiden) Prabowo pun menunjukkan keberpihakannya kepada sawit lokal, saya rasa itu menjadi pertimbangan juga untuk mencari pasar alternatif,” ujar Huda kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025 ditulis Rabu (8/1/2025).

    Selain China, India, dan Rusia, anggota BRICS juga mencakup negara-negara Timur Tengah. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk memperluas jangkauan pasar RI ke kawasan tersebut. 

    “Jadi sebenarnya keuntungan masuk BRICS cukup besar,” ucap Huda, yang juga tidak mengesampingkan risiko bentrokan kepentingan antara kelompok BRICS dengan negara adidaya lainnya, terutama Amerika Serikat. 

    “Salah satunya terkait dengan fasilitas perdagangan dengan AS yang bisa dicabut atau bahkan dikurangi. Terlebih ada potensi perang dagang AS-China ketika Trump sudah memegang kendali presiden AS. Ada potensi ekonomi global akan melambat dan berimpact pada negara koalisi,” jelasnya.

  • Mari Elka Beberkan Rencana Awal Indonesia Saat Resmi Bergabung BRICS

    Mari Elka Beberkan Rencana Awal Indonesia Saat Resmi Bergabung BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menyebutkan bahwa pemerintah bakal segera menunjuk pihak yang bertanggung jawab untuk menjadi jembatan bagi Indonesia dan BRICS.

    Dia mengatakan rencana awal dari Indonesia setelah resmi bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS adalah menunjuk pihak yang akan bertanggung jawab untuk membantu upaya mendorong kepentingan negara-negara berkembang di forum multilateral.

    “Begitu kita menjadi anggota dari suatu organisasi sudah pasti harus ada siapa yang bertanggung jawab, harus ada di struktur pemerintahannya, siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya kepada Bisnis di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/1/2025) malam.

    Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral itu mengatakan bahwa nantinya pihak yang bertanggung jawab juga akan mempelajari birokrasi di badan BRICS, misalnya, apabila ada pungutan iuran.

    “Dari segi anggaran ya kita kalau BRICS ini belum ada keharusan ya untuk memberi iuran, misalnya tapi suatu hari mungkin saja ya, nah ini masih harus hal-hal yang kita pelajari,” imbuhnya.

    Dia mengatakan bahwa pihak yang bakal memimpin Indonesia untuk menjadi jembatan bagi BRICS berpeluang berasal dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Koordinatoor Bidang Ekonomi.

    “Dari segi internal pemerintah organisasi pasti harus ada lead-nya apakah itu Kemenlu, apakah itu, biasanya sih kombinasi antara Kemenlu dan dalam hal ini mungkin kementerian keuangan dan kementerian koordinator ekonomi,” pungkas Mari.

  • Bank Sentral China Alokasikan Dana Darurat Rp 882 Miliar untuk Korban Gempa Tibet – Halaman all

    Bank Sentral China Alokasikan Dana Darurat Rp 882 Miliar untuk Korban Gempa Tibet – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Langkah cepat ditunjukkan oleh pemerintah China guna menolong warga Xizang yang terdampak oleh gempa berskala 7.1 Richter yang terjadi pada Selasa (7/1/2025).

    Keseriusan komitmen ini ditunjukkan oleh Bank Rakyat Tiongkok yang memiliki status sebagai bank sentral China.

    Guna membantu para korban terdampak gempa di Tibet, Bank Rakyat Tiongkok membuka “jalur hijau” guna melancarkan penyaluran dana bantuan.

    Melalui program tersebut, dana dari kas negara juga dapat dialokasikan dengan cepat untuk disalurkan di Wilayah Otonomi Xizang yang menjadi episentrum terjadinya gempa bumi tersebut.

    Dikutip dari Xinhua, Bank Rakyat Tiongkok juga menyampaikan bahwa Pemerintah China setidaknya telah mengalokasikan bantuan sebesar 400 juta yuan atau Rp 882 Miliar bagi para korban.

    Bank sentral menyatakan bahwa sub-kas negara di tersebut akan dipusatkan di Kota Xigaze, Xizang untuk disalurkan ke Kabupaten Dingri dan Kabupaten Lnaze.

    Bank-bank komersial, termasuk Bank Pertanian Tiongkok dan Bank Tiongkok, juga telah mengerahkan bantuan dengan menurunkan layanan transportasi kendaraan darurat untuk penyaluran dana di daerah terdampak gempa. 

    Banyak bank lokal juga telah mendirikan loket khusus untuk menyediakan layanan uang tunai secara cepat sebagai tanggapan terhadap bencana gempa tersebut.

    Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah China mengkonfirmasi setidaknya ada 126 orang dipastikan meninggal dunia dalam bencana alam tersebut.

    Sementara itu, 188 warga lainnya yang mengalami luka-luka telah dievakuasi dan menjalani perawatan lebih lanjut.

    Kemlu RI Buka Saluran Komunikasi Darurat untuk Gempa di Tibet

    Getaran gempa di Tibet yang terasa hingga Nepal, Bhutan, dan beberapa wilayah di India Utara tersebut turut menjadi perhatian pemerintah Indonesia.

    Menanggapi bencana alam tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengaku langsung melakukan pemantauan terhadap status Warga Negara Indonesia yang berada di lokasi terdampak.

    Adapun dalam data temuan Kemlu RI, tercatat ada sekitar 70 warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini tengah berada di Nepal. 

    KBRI Dhaka telah melakukan upaya monitoring WNI di Nepal dan mencari informasi soal kemungkinan WNI pendaki Gunung Himalaya ikut terdampak.

    Operasi penyelamatan korban gempa bumi di Tibet sedang berlangsung pada Selasa (7/1/2025) (X/Twitter)

    “Saat ini terdapat sekitar 70 WNI di Nepal. KBRI Dhaka telah melakukan langkah-langkah monitoring WNI di Nepal dan terus melakukan pencarian informasi mengenai kemungkinan WNI pendaki Gunung Himalaya yang terdampak,” kata Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu RI, Judha Nugraha saat dikonfirmasi, Selasa (7/1/2025).

    Berdasarkan penelusuran informasi, sampai saat ini belum ada laporan WNI di Nepal yang terdampak gempa dahsyat tersebut.

    Sementara KBRI New Delhi juga belum mendapat informasi soal WNI terdampak gempa di wilayah India. 

    “KBRI New Delhi juga belum menerima informasi mengenai WNI terdampak gempa yang dirasakan di beberapa bagian di India,” jelas Judha.

    Adapun Kemlu RI meminta WNI maupun anggota keluarga dari WNI yang tinggal di negara tersebut untuk menghubungi hotline masing-masing perwakilan RI.

    KBRI Dhaka +8801614444552
    Kantor Konsul Kehormatan RI untuk Nepal +9779851046514
    KBRI New Delhi +917669600082

    (Tribunnews.com/Bobby/Danang)

  • Populer Internasional: Ultimatum Brigade Al-Qassam kepada PA – Iran Pasang Sistem Pertahanan Baru – Halaman all

    Populer Internasional: Ultimatum Brigade Al-Qassam kepada PA – Iran Pasang Sistem Pertahanan Baru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rangkuman berita populer Tribunnews di kanal Internasional dapat disimak di sini.

    Kelompok Brigade Al-Qassam dan Al-Aqsa mengeluarkan ultimatum kepada Otoritas Palestina (PA) atas tindakan yang mereka sebut “sistematis” di Kamp Jenin, Tepi Barat.

    Sementara itu, Tel Aviv merilis peta Israel Raya yang meliputi Palestina hingga Suriah.

    Di sisi lain, Iran baru saja menempatkan sistem pertahanan udara baru dan akan menggelar latihan perang skala besar.

    Selengkapnya, berikut berita populer Internasional dalam 24 jam terakhir.

    1. Ultimatum Brigade Al-Qassam dan Al-Aqsa di Jenin ke Otoritas Palestina: Kesabaran Kami Sudah Habis!
    lihat foto
    Tentara Israel memeriksa dokumen warga Palestina yang mendekati pintu masuk kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki pada 13 Desember 2023, saat pertempuran berlanjut antara Israel dan gerakan militan Hamas di Gaza.

    Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas, dan Brigade Al-Aqsa, dari kelompok Fatah, mengeluarkan pernyataan bersama yang berisi ultimatum terhadap pihak Otoritas Palestina (PA).

    Mereka mengutuk tindakan yang mereka sebut “sistematis” oleh Otoritas Palestina di kamp Jenin, Tepi Barat.

    Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Aqsa mengatakan kalau pihak PA “melanggar garis merah dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah dengan sengaja dan sistematis,”.

    Faksi-faksi milisi Perlawanan Palestina itu juga menuduh PA melakukan pengepungan yang mencekik di kamp tersebut dengan mencegah akses terhadap air, listrik, dan pendidikan bagi penduduk.

    Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Aqsa menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap situasi di kamp tersebut.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    2. Yordania Murka, Tel Aviv Rilis Peta Israel Raya Mulai dari Palestina, Yordan, Lebanon hingga Suriah

    Kementerian Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Yordania mengutuk keras apa yang dipublikasikan oleh akun resmi Pemerintah Israel di platform media sosial.

    Publikasi akun Israel itu berupa peta wilayah yang diklaim bersejarah bagi Israel, termasuk bagian dari wilayah pendudukan Palestina, Kerajaan Hashemite Yordania, Lebanon, dan Suriah.

    Peta itu disebut-sebut sebagai wilayah Israel Raya, wacana dan tujuan yang perlahan namun pasti dilaksanakan Israel lewat berbagai gejolak yang terjadi di kawasan tersebut.

    Rilis peta ini bersamaan dengan pernyataan rasis dari Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich dari kelompok ultranasionalis ekstremis Yahudi yang menyerukan aneksasi Tepi Barat dan pembangunan permukiman di Jalur Gaza.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    3. Iran Pasang Sistem Pertahanan Udara Baru di Lokasi Sensitif, Akan Gelar Latihan Perang Skala Besar

    Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Khatam al-Anbia, markas besar Pertahanan Udara Iran, menyatakan bahwa serangkaian sistem pertahanan udara baru dan rahasia telah dipasang di dekat lokasi-lokasi sensitif di negara itu.

    Menurut laporan Tasnim News Agency, Brigadir Jenderal Qader Rahimzadeh mengumumkan pada Senin (6/1/2025) bahwa pasukan pertahanan udara dari Angkatan Darat dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) akan menggelar latihan perang skala besar gabungan dalam beberapa hari mendatang.

    Rahimzadeh menyebut bahwa peralatan baru tersebut akan digunakan dalam latihan mendatang.

    Pasukan yang berpartisipasi dalam latihan ini akan mempraktikkan keterampilan yang mereka pelajari selama setahun terakhir.

    Latihan tersebut dirancang dengan mempertimbangkan pergerakan musuh dan kebutuhan pertahanan udara Iran.

    Dalam pidatonya pada tahun 2018 lalu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyebut pangkalan pertahanan udara sebagai bagian yang sangat penting dari Angkatan Bersenjata yang berada di garis depan dalam menghadapi musuh-musuh Iran.

    Khamenei juga menekankan pentingnya mempercepat peningkatan kemampuan pangkalan serta personel Angkatan Udara.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    4. Yaman Bongkar Jaringan Spionase Inggris-Arab Saudi, Israel Sulit Dapat Data Intelijen soal Houthi

    Dinas Keamanan Yaman di Sanaa (ibu kota Yaman yang dikuasai Houthi) mengklaim berhasil menggagalkan aksi spionase oleh Inggris dan Arab Saudi.

    Dalam pernyataan hari Senin, (6/1/2024), dinas itu mengatakan aksi spionase tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data intelijen tentang fasilitas militer dan pemimpin Yaman.

    Menurut dinas itu, tiga “trio jahat” yang terdiri atas Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Israel gagal mencegah operasi militer Yaman untuk membantu Gaza.

    Oleh karena itu, badan intelijen Israel, AS, Inggris, dan lainnya mulai berupaya membuat “bank target” atau daftar target.

    “Intelijen Inggris yang bekerja sama dan berkoordinasi dengan intelijen Saudi ingin menarik, merekrut, dan melatih unsur spionase dengan tujuan menjalankan aktivitas intelijen yang menargetkan kekuatan strategis negara ini,” kata dinas itu dikutip dari The Cradle.

    Orang-orang yang direkrut akan ditugasi memantau dan mengumpulkan data intelijen tentang fasilitas yang dimiliki satuan drone dan rudal tentara Yaman dan fasilitas militer lainnya.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    (Tribunnews.com)