Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Taliban Nilai India Mitra Regional Ekonomi usai Saling Bertemu di Dubai

    Taliban Nilai India Mitra Regional Ekonomi usai Saling Bertemu di Dubai

    JAKARTA – Kemenlu Afghanistan yang dikuasai Taliban menilai India sebagai “mitra regional dan ekonomi” setelah pemimpin kementerian luar negeri (kemenlu) kedua belah pihak bertemu. 

    Pertemuan antara Menteri Luar Negeri (Menlu) India Vikram Misri dengan Penjabat Menlu Afghanistan Amir Khan Muttaqi ini berlangsung di Dubai, UEA, pada Rabu 8 Januari.

    “Sejalan dengan kebijakan luar negeri Afghanistan yang seimbang dan berfokus pada ekonomi, Emirat Islam bertujuan untuk memperkuat hubungan politik dan ekonomi dengan India sebagai mitra regional dan ekonomi yang signifikan,” bunyi pernyataan dari Kemenlu Afghanistan pada Rabu malam, dikutip dari AFP.

    Kemenlu Afghanistan mengatakan, mereka telah membahas perluasan hubungan dan meningkatkan perdagangan dengan India.

    Perdagangan itu melalui Pelabuhan Chabahar di Iran, yang telah dikembangkan India untuk distribusi barang-barang agar tidak melintasi Pelabuhan Karachi dan Gwadar di Pakistan.

    Kemenlu India menyebutkan, setelah pertemuan, India sedang mempertimbangkan untuk terlibat dalam proyek-proyek pembangunan di Afghanistan dan ingin meningkatkan hubungan perdagangan.

    Meski tidak ada pemerintah negara lain, termasuk India, yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban.

    Namun, India adalah salah satu dari beberapa negara dengan misi kecil di Kabul untuk memfasilitasi perdagangan, bantuan, dan dukungan medis, serta telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan di bawah kendali Taliban.

    Di satu sisi, pemain regional lain termasuk China dan Rusia telah memberi isyarat bahwa mereka bersedia untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di Afghanistan.

    Pertemuan Taliban-India disebut-sebut dapat “mengagetkan” Pakistan, negara yang berbatasan dengan kedua belah pihak. 

    Pakistan diketahui telah berperang tiga kali melawan India di masa lalu. 

    Hubungan Pakistan dan Afganistan juga tidak cair lantaran kerap bersitegang. Pakistan kerap menuduh serangan militan yang telah terjadi di negaranya dikendalikan dari Afghanistan yang kemudian telah dibantah.

  • Link Pengumuman CPNS Kemlu 2024, Simak Ketentuan Sanggah dan Pengisian DRH – Halaman all

    Link Pengumuman CPNS Kemlu 2024, Simak Ketentuan Sanggah dan Pengisian DRH – Halaman all

    Berikut link pengumuman CPNS Kemlu 2024, ada 97 nama dinyatakan lulus seleksi.

    Tayang: Kamis, 9 Januari 2025 19:33 WIB

    Instagram @bsdm.kemlu

    Berikut link pengumuman CPNS Kemlu 2024, ada 97 nama dinyatakan lulus seleksi. 

    TRIBUNNEWS.COM – Hasil akhir seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tahun 2024 telah diumumkan. 

    Total ada 97 nama yang dinyatakan lulus seleksi CPNS Kemlu 2024.

    Pengumuman kelulusan CPNS Kemlu 2024 dapat dilihat melalui akun SSCASN masing-masing pelamar. 

    Selain itu, hasil seleksi CPNS Kemlu 2024 juga telah dirilis melalui situs resmi instansi. 

    Link pengumuman CPNS Kemlu 2024 >>> klik di sini

    Ketentuan Masa Sanggah CPNS Kemlu 2024

    Peserta yang dinyatakan tidak lulus/gugur dapat mengajukan sanggah terhadap hasil
    akhir seleksi pengadaan CPNS Kemlu 2024 melalui akun masing-masing peserta pada laman SSCASN BKN. 

    Berikut ini jadwal pengajuan sanggah hasil seleksi CPNS Kemlu 2024 sebagai berikut:

    Masa Sanggah: 13 Januari 2025 pukul 00.01 WIB – 15 Januari 2025 pukul 23.59 WIB;
    Jawab Sanggah: 13 Januari 2025 pukul 00.01 WIB – 19 Januari 2025 pukul 23.59 WIB; dan
    Pengumuman Hasil Akhir Pascasanggah: 16 – 22 Januari 2025.

    Adapun berikut ketentuan lebih lanjut mengenai sanggah:

    sanggahan yang diterima hanya melalui akun SSCASN BKN sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, selain melalui akun SSCASN BKN dianggap tidak valid;
    alasan sanggah harus benar, realistis, dan tidak mengada-ada;
    panitia seleksi hanya menggunakan hasil tes yang dilakukan pada situasi dan kondisi saat tes dilaksanakan oleh panitia seleksi atau pihak yang ditunjuk dalam tahapan Seleksi Pengadaan CPNS Kemlu 2024. Hasil dari tes sejenis dari pihak luar tahapan seleksi tidak akan diterima;
    dalam hal sanggahan dari peserta dapat diterima, panitia seleksi dapat mengubah pengumuman hasil akhir seleksi;
    apabila peserta telah mengerti dan memahami alasan ketidaklulusan, disarankan untuk tidak melakukan sanggah karena hal tersebut tidak akan mengubah hasil akhir; dan
    panitia dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh peserta.

    Pengisian DRH Peserta Lulus Seleksi CPNS Kemlu 2024

    Peserta yang dinyatakan lulus hasil akhir pascasanggah Seleksi Pengadaan CPNS Kemlu 2024 wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui laman SSCASN BKN menggunakan akun masing-masing peserta. 

    Pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen dilakukan mulai 23 Januari – 21 Februari 2025.

    Kelengkapan dokumen secara elektronik yang wajib diunggah oleh peserta adalah sebagai berikut:

    Pasfoto terbaru
    1) mengenakan pakaian formal kemeja warna putih lengan panjang, bagi peserta perempuan yang berhijab dapat mengenakan jilbab warna hitam; dan
    2) berlatar belakang warna merah.
    Hasil pindai Ijazah asli
    1) hasil pindai Ijazah asli yang digunakan pada saat melamar Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Luar Negeri TA 2024; dan
    2) ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar.
    Hasil pindai Transkrip Nilai asli
    1) hasil pindai Transkrip Nilai asli yang digunakan pada saat melamar Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Luar Negeri TA 2024; dan
    2) Transkrip Nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar.
    Hasil pindai dari hasil cetak Dokumen Daftar Riwayat Hidup (DRH)
    1) pengisian melalui laman SSCASN BKN (petunjuk pengisian DRH dapat dilihat pada laman SSCASN BKN); dan
    2) DRH wajib diisi secara lengkap dan dicetak, pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai Rp10.000.
    Hasil pindai Surat Pernyataan 5 (lima) Poin asli
    1) sesuai format yang dapat diunduh pada laman e-casn.kemlu.go.id; dan
    2) telah diisi dengan diketik menggunakan komputer, ditandatangani sendiri oleh
    peserta dan dibubuhi meterai Rp10.000.
    Hasil pindai Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli
    1) SKCK diterbitkan oleh Kepolisian Resor (Polres) Republik Indonesia dan masih berlaku hingga 3 (tiga) bulan kedepan pada saat pengisian DRH; dan
    2) keterangan SKCK untuk keperluan pemberkasan ASN/CPNS
    Hasil pindai asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter
    1) dibuat dan ditandatangani oleh Dokter yang berstatus Aparatur Sipil Negara (memiliki NIP) atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah (misal: Puskesmas/RSUD/RSUP);
    2) apabila dokumen surat keterangan sehat jasmani terpisah dengan surat keterangan sehat rohani, dapat digabungkan menjadi 1 (satu) dokumen; dan
    3) Surat Keterangan Sehat dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025.
    Hasil pindai asli Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba/NAPZA
    1) Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah (misal: RSUD/RSUP) atau dari pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba/NAPZA (misal: Badan Narkotika Nasional); dan
    2) Surat Keterangan dibuat dan ditetapkan paling kurang bulan Januari 2025.

    (Tribunnews.com/Nurkhasanah)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Bakamla-CCG bahas tindak lanjut pernyataan bersama RI-China di Beijing

    Bakamla-CCG bahas tindak lanjut pernyataan bersama RI-China di Beijing

    Jakarta (ANTARA) – Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dan Coast Guard China (CCG) berdiskusi membahas tindak lanjut kesepakatan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping khususnya terkait dengan keamanan laut keselamatan pelayaran di kawasan.

    Delegasi Bakamla RI yang dipimpin langsung oleh Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Irvansyah tiba di Beijing, Tiongkok, Rabu (8/1), kemudian langsung menghadiri pertemuan tingkat tinggi perdana antara Bakamla RI dan CCG.

    “Delegasi Bakamla mendapatkan sambutan hangat dari Direktur Jenderal Coast Guard China Mayor Jenderal Yu Zhong. Pertemuan itu menandai babak baru hubungan kedua instansi dalam memperkuat keamanan dan keselamatan maritim di kawasan,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Bakamla RI Kolonel Bakamla Gugun Saeful Rachman menjelaskan pertemuan tersebut saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Kepala Bakamla RI, dalam pertemuannya dengan CCG, menekankan pentingnya menjaga hubungan kerja sama yang saling menguntungkan untuk memelihara stabilitas di kawasan.

    “Pertemuan ini bukan hanya simbol hubungan erat kedua institusi, melainkan juga komitmen bersama untuk menciptakan kawasan laut yang aman, damai, dan sejahtera,” kata Irvansyah dalam pertemuan tingkat tinggi itu sebagaimana dikutip dari siaran resmi Bakamla RI.

    Delegasi dari Bakamla RI dan Coast Guard China juga membahas sejumlah isu-isu strategis, termasuk di antaranya peningkatan kerja sama bilateral dan kemitraan-kemitraan dalam kerangka multilateral di sektor maritim.

    “Pertemuan itu diharapkan memperkokoh sinergi antarnegara dalam menghadapi tantangan maritim global seperti kejahatan lintas batas, penyelundupan, dan pencurian sumber daya laut,” kata Kolonel Gugun.

    Dalam pertemuan itu, delegasi Bakamla RI terdiri atas jajaran pejabat utama Bakamla RI, yaitu Plt. Sekretaris Utama Bakamla RI Laksamana Muda TNI Samuel H. Kowaas, dan Direktur Kerja Sama Laksamana Pertama Bakamla Askari.

    1st High Level Meeting/Pertemuan Tingkat Tinggi Pertama Bakamla RI dan Coast Guard China merupakan tindak lanjut atas hasil pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Xi di Beijing pada 9 November 2024.

    Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Xi menerbitkan pernyataan bersama, yang salah satu poinnya dua negara sepakat bekerja sama mengelola perairan yang diklaim secara tumpang tindih (overlapping claim), dan dua negara sepakat membentuk Komite Pengarah Bersama mengikuti aturan hukum dan regulasi yang berlaku di masing-masing negara.

    Terkait dengan poin itu, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan kesepakatan bersama itu tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim nine-dash-line (NDL), karena Indonesia tetap pada posisinya bahwa NDL tidak punya basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982.

    Nine-dash-line dan ten-dash-line merujuk pada klaim sepihak China terhadap Laut China Selatan yang tidak mengacu kepada UNCLOS, tetapi kepada klaim tradisional-historis China.

    Klaim sepihak Tiongkok itu memang tidak menyentuh perairan teritorial Indonesia, tetapi klaim China itu tumpang tindih dengan Laut Natuna Utara, yang merupakan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Laut Natuna Utara berada di sisi selatan Laut Tiongkok Selatan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Celios nilai Trump jadi tantangan bagi negara anggota BRICS

    Celios nilai Trump jadi tantangan bagi negara anggota BRICS

    Ilustrasi – Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia, Kamis (24/10/2024). ANTARA/HO-Kemlu RI

    Celios nilai Trump jadi tantangan bagi negara anggota BRICS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 08 Januari 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Direktur China-Indonesia Desk Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Zulfikar Rakhmat menilai setelah menjabat, Presiden AS Donald Trump bakal menjadi tantangan bagi negara anggota BRICS, termasuk Indonesia di pasar global. Ia berpandangan bahwa ketidakpastian ekonomi global karena perang dagang antara China dan AS saat Trump akan berdampak pada stabilitas ekonomi di beberapa negara, dan ini tentunya akan berimbas pada Indonesia.

    Ditambah lagi, ancaman Trump pada negara anggota BRICS apabila melakukan dedolarisasi.

    “Reaksi Trump perlu untuk diwaspadai, karena dia merupakan salah satu pemimpin yang membuktikan ucapannya. Jika, AS memberlakukan tarif 100 persen pada negara anggota BRICS, tentu Indonesia akan terkena imbas dari kebijakan tersebut, tidak bisa dipungkiri ini juga akan menjadi tantangan bagi ekonomi Indonesia dalam jangka waktu pendek atau menengah. Hal ini juga akan menyebabkan penurunan tajam pada volume ekspor, terutama untuk produk-produk yang sangat bergantung pada pasar AS,” ungkap Zulfikar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Sebelumnya, Brasil, sebagai pemegang presidensi BRICS tahun ini, pada Senin (7/1/2024) mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh organisasi internasional tersebut. Beberapa pengamat menilai BRICS akan menjadi penyeimbang G7 yang beranggotakan Amerika Serikat (AS), Kanada, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Jepang.

    Sebagai anggota grup BRICS yang baru, Indonesia berpeluang untuk berpartisipasi dalam solidaritas negara-negara Selatan alias global South dalam mengurangi hegemoni Barat yang ada saat ini. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira berharap dengan masuk BRICS, Indonesia tidak hanya fokus memperkuat hubungan dengan China, namun juga Brasil, Afrika Selatan, termasuk negara Timur Tengah.

    “Pemerintah sebaiknya tidak melihat BRICS hanya agenda China saja, tapi ada potensi besar dengan negara Brasil terkait ekonomi restoratif, hingga Afrika Selatan soal pengembangan transisi energi bersih. Jika terlalu pro-China maka keanggotaan Indonesia di BRICS sebenarnya sia-sia mereplikasi hubungan ekonomi dengan China yang sudah terlalu dominan,” katanya.

    Di sisi lain, dirinya juga menilai aliansi BRICS tidak begitu memberikan keuntungan untuk Indonesia karena ekonomi China diproyeksikan akan melambat terutama pascakembali terpilihnya Donald Trump yang memicu proteksionisme dagang. Tidak hanya itu, kekhawatiran ketergantungan yang semakin kuat pada China masih menghantui Indonesia.

    Menurut Peneliti Celios Yeta Purnama, seharusnya Indonesia lebih gencar mendiversifikasi mitra secara bilateral untuk bertahan dari ketidakpastian ekonomi global di masa yang akan datang.

    “Potensi kerja sama multilateral tentu akan menguntungkan tapi jika itu di circle yang sama, ketika ekonomi negara anggota yang mendominasi seperti China melemah, maka akan rentan berdampak pada stabilitas ekonomi di dalam negeri,” tutur Yeta.

    Lebih lanjut, Celios memberikan catatan penting untuk Indonesia. Bergabung dengan BRICS bisa dikatakan berisiko terutama jika terlalu fokus pada China.

    Untuk menghindari risiko itu, Indonesia perlu memainkan peran dalam mendorong kolaborasi di sektor-sektor strategis seperti sektor investasi dan pembangunan infrastruktur yang menyasar kebutuhan negara-negara berkembang, dan mengarahkan investasi kepada proyek yang bisa memperkuat kemandirian ekonomi negara-negara anggota.

    Selaras dengan hal tersebut, Indonesia perlu memainkan peran untuk mendorong kerja sama investasi hijau (green invesment) negara anggota dengan mengembangkan pasar modal yang ramah lingkungan.

    “Jika berbicara global South, sebetulnya urgensi utama yang tidak bisa diabaikan adalah dominasi investasi sektor ekstraktif. Jadi BRICS diharapkan juga menyoroti potensi kerja sama green investment untuk green growth dalam beberapa tahun mendatang,” jelas Yeta.

    Sumber : Antara

  • Prabowo tiba di Malaysia siap bahas penguatan bilateral dua negara

    Prabowo tiba di Malaysia siap bahas penguatan bilateral dua negara

    Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto tiba di Bunga Raya Complex, Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis, 9 Januari 2025, sekitar pukul 10.00 waktu setempat (WS). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Prabowo tiba di Malaysia siap bahas penguatan bilateral dua negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 13:47 WIB

    Elshinta.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah tiba di Bunga Raya Complex, Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis (9/1) sekitar pukul 10.00 waktu setempat dalam rangka melakukan kunjungan pribadi dan santap siang bersama Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim.

    Dalam kunjungan pribadi ini, Presiden Prabowo diagendakan bertemu dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur dan akan membahas sejumlah langkah strategis dalam penguatan hubungan bilateral kedua negara.

    “Rencananya Bapak Presiden akan bertemu PM Malaysia. Nanti kedua pemimpin akan makan siang bersama dan tentunya saling bertukar pikiran baik terkait kondisi global maupun hubungan kedua negara,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Keberangkatan Presiden Prabowo dilakukan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta pada pukul 07.00 WIB. Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Malaysia yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Ini menjadi kunjungan perdana Prabowo ke Malaysia setelah menjabat sebagai Kepala Negara RI. Sebelumnya pertemuan antara Prabowo dan PM Malaysia Anwar Ibrahim juga sempat terjadi pada Oktober 2024 setelah pelantikan Presiden Prabowo di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

    Presiden Prabowo saat itu menerima ucapan selamat atas pelantikannya secara langsung dari PM Anwar yang hadir di Jakarta. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) dalam keterangannya yang dikeluarkan di Putrajaya, Kamis, mengatakan kunjungan kerja itu merupakan yang pertama oleh Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia.

    Kedua pemimpin negara tersebut akan membahas kerja sama bilateral dan menjajaki potensi kerja sama baru untuk memperkuat hubungan kedua negara. Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga akan merayakan kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto dalam jamuan makan siang pribadi.

    Dengan Malaysia mengambil alih peran Ketua ASEAN tahun ini, kedua pemimpin diharapkan bertukar pandangan mengenai upaya penguatan Pembangunan Komunitas ASEAN, kerja sama regional, serta mengatasi tantangan global.

    Sumber : Antara

  • Tak Takut RI Dikucilkan AS Karena Gabung BRICS, Luhut: Pasar Kita Lebih Besar!

    Tak Takut RI Dikucilkan AS Karena Gabung BRICS, Luhut: Pasar Kita Lebih Besar!

    Jakarta

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi terkait resminya Indonesia menjadi anggota kelompok BRICS (Brasil, Rusia, India, China dan South Africa). Dengan begini pasar Indonesia disebut akan lebih besar.

    “Apa keuntungan kita dengan BRICS, ya market kita lebih besar, market kita lebih besar,” kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Luhut menyebut Indonesia adalah negara berdaulat dan besar sehingga tidak berpihak kepada satu negara mana pun. Terlebih dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia dinilai tidak takut dengan adanya retaliasi dari Barat atau Amerika Serikat (AS).

    “Indonesia terlalu besar untuk berpihak kepada satu negara, ya maksud saya waktu itu China dan Amerika. Kita nggak perlu (takut dengan retaliasi), apalagi sekarang ini dengan Bapak Presiden seperti Pak Prabowo, tidak perlu. Jadi kita perlu merdeka, perlu independen. Ya sedikit nakal-nakal lah,” ucap Luhut.

    Dengan pasar Indonesia yang lebih besar, Luhut menyebut Indonesia bisa meminimalisir persoalan yang terjadi di beberapa negara seperti China dan AS.

    “Karena ini masalah kalau kita nggak hati-hati dengan persoalan yang ada di Tiongkok sekarang dan juga persoalan di Eropa, di mana gas sekarang dari Rusia disetop mereka, itu akan terjadi nanti masalah krisis energi di Eropa dan dia turunkan ke China dan China masalah ekonominya juga sekarang lagi kurang baik dan Amerika kita uncertainty-nya tinggi karena tarif itu yang belum jelas mau berapa persen dinaikkan oleh Presiden Trump,” beber Luhut.

    Kehadiran DEN disebut akan memberikan saran dan rekomendasi kepada Prabowo, serta bagaimana evaluasi dan implementasi dari kebijakan ekonomi prioritas pemerintah yang dijalankan di lapangan.

    “Jadi kombinasi masalah ini memang betul-betul kami cermati dengan baik. Jadi itu salah satu tugas DEN tadi, memberikan masukan pada Presiden dalam proses pengambilan keputusan,” imbuhnya.

    Sebelumnya, pemerintah Brasil mengumumkan Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh BRICS. Pengumuman itu disampaikan pada Senin (6/1) waktu setempat.

    Dilansir dari AFP, Kementerian Luar Negeri Brasil dalam sebuah pernyataan mengatakan Indonesia bersama dengan negara-negara anggota lainnya memiliki keinginan untuk mereformasi lembaga-lembaga pemerintahan global dan memberikan kontribusi positif terhadap kerja sama di negara-negara Selatan.

    Brasil saat ini memegang jabatan presiden bergilir BRICS pada tahun 2025. Pemerintah Brasil menyebut tawaran Indonesia untuk bergabung dengan BRICS telah disetujui dalam pertemuan puncak di Johannesburg pada tahun 2023.

    BRICS sendiri didirikan pada 2009 oleh Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan. Selain Indonesia, sejumlah negara baru yang bergabung dalam BRICS+ adalah Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA).

    (aid/kil)

  • Ambisi Prabowo di BRICS Dibayangi Proteksionisme Trump

    Ambisi Prabowo di BRICS Dibayangi Proteksionisme Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia lebih diperhitungkan dalam peta geopolitik global. Keanggotaan Indonesia di BRICS, menjadi salah satu representasi kebijakan luar negeri Prabowo. Lewat BRICS, dia ingin Indonesia kembali aktif dalam diplomasi luar negeri, termasuk berperan penting dalam mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif.

    “Pencapaian ini mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu – isu global, serta komitmen untuk memperkuat kerja sama multilateral demi mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan,” demikian rilis resmi Kementerian Luar Negeri.

    Meski masuk BRICS, Indonesia tidak serta merta bersikap oposan terhadap Barat. Prabowo dalam beberapa kesempatan selalu menekankan bahwa Indonesia ingin menjalin hubungan yang baik dengan semua negara. Tidak ingin diombang-ambingkan oleh satu poros manapun. Tidak condong ke China, juga tidak terlalu pro ke Barat maupun Amerika Serikat alias AS. Ia ingin hubungan dengan kedua negara itu seimbang. Wajar jika, China dan AS menjadi dua negara yang pertama dikunjungi Prabowo usai dilantik sebagai Presiden ke 8 Indonesia.

    Donald TrumpPerbesar

    Namun demikian, keanggotaan Indonesia di BRICS bukannya tanpa risiko. Kemunculan sosok Donald Trump yang akan dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2025, memicu ketidakpastian terkait kebijakan luar negeri AS, termasuk sikapnya terhadap BRICS. Apalagi, Trump juga telah mengancam akan menaikan tarif hingga 100%, jika negara-negara BRICS melanjutkan program dedolarisasi atau menciptakan mata uang sendiri.

    Trump selama ini dikenal sebagai seorang yang sangat konservatif dan memiliki sikap keras terhadap segala hal yang berpotensi menganggu kepentingan AS. Proteksionisme Trump para periode pertama memimpin AS, melalui instrumen tarif, pernah terbukti memicu gejolak dalam ekonomi global.

    Hubungan antara AS dan China memanas. IMF pada tahun 2018-2019, sampai harus mengoreksi proyeksi dan memperkirakan ekonomi global melemah 0,2%. Pelemahan ekonomi global itu ikut berimplikasi terhadap realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melemah dari 5,17% pada 2018 menjadi 5,02% pada tahun 2019.

    Selain itu, Indonesia juga hampir saja terkena aksi retaliasi dari pemerintahan Trump, karena menerbitkan aturan pajak digital. Aturan ini akan memperlakukan perusahaan yang melakukan perdagangan menggunakan sistem elektronik (PMSE), sebagai subjek pajak berdasarkan significant economic presense. Mereka harus membayar pajak penghasilan bukan PPN ke otoritas lahan Indonesia. Sasaran utamanya adalah perusahaan over the top multinasional, yang mayoritas berasal dari AS.

    Aturan pajak digital Indonesia itu kemudian masuk dalam daftar investigasi otoritas perdagangan AS. Namun demikian, setelah pemerintahan Trump berakhir dan diganti dengan Joe Biden, isu tentang aturan pajak digital tidak lagi terdengar. Di sisi lain, pemerintah Indonesia sendiri juga tidak bersifat aktif untuk menarik pajak dari perusahaan multinasional asal AS. Pasalnya, aturan turunannya sampai sekarang juga belum diterbitkan oleh pemerintah.

    Presiden Prabowo SubiantoPerbesar

    Kini, peta politik AS dan Indonesia sama-sama sudah berubah. Trump dan Prabowo, sejatinya memiliki kesamaan untuk melindungi kepentingan nasional. Prabowo, misalnya berulangkali menekankan tidak terlalu mempedulikan dengan status G20 dan tetek bengek-nya. Dia juga ingin kembali menegaskan mazhab politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, tidak dikendalikan oleh asing, salah satunya dengan masuk sebagai anggota kelompok negara BRICS.

    Trump juga menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya. Slogannya yang terkenal ‘Make America Great Again’. Dia akan memperketat imigrasi. Menerapkan kebijakan proteksionis dan ekonomi agresif yang bisa berimplikasi terhadap hubungan dengan Indonesia yang kini telah tercatat sebagai anggota penuh BRICS. “Gagasan bahwa Negara-negara BRICS mencoba untuk menjauh dari dolar sementara kita berdiri dan menonton sudah berakhir,” kata Trump.

    Hubungan Dagang Indonesia dan AS

    Indonesia memiliki hubungan dagang yang cukup kuat dengan AS. Neraca perdagangan Indonesia dengan AS tercatat surplus. AS juga merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia, setelah China.

    Pada periode Januari – November 2024, defisit perdagangan AS dengan Indonesia mencapai US$16,3 miliar. Itu artinya AS memberikan keuntungan secara ekonomi bagi Indonesia.

    Data Neraca Perdagangan AS terhadap RI 2020-2024

    Tahun
    Ekspor
    Impor
    Defisit

    2020
    7.383
    20.198,2
    12.815,2

    2021
    9.380,8
    27.048
    17.667,3

    2022
    9.836
    34.542,8
    24.706,8

    2023
    9.838,3
    26.798,4
    16.960

    2024*
    9.236,9
    25.611,3
    16.374

    (dalam juta US$, 2024 Januari-November) sumber:Cencus.gov

    Menariknya angka yang disajikan oleh otoritas data AS dengan Badan Pusat Statistik (BPS) agak berbeda. BPS mencatat ada tahun 2021, surplus neraca perdangan antara Indonesia dengan AS mencapai US$14,5 miliar. Tahun 2022, terjadi lonjakan surplus hingga mencapai US$16,5 miliar. Namun pada tahun 2023, surplus negara perdagangan Indonesia dengan AS menyusut menjadi US$11,9 miliar.

    Pada tahun 2024, data sampai November, ekspor nonmigas Indonesia ke AS tercatat mencapai US$23,8 miliar. Adapun surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS dari Januari-November 2024 kalau mengacu kepada data Cencus.gov mencapai US$16,3 miliar.

    Dengan porsi hubungan dagang antara Indonesia dan AS yang cukup besar, pemerintah tetap perlu berhati-hati mengambil kebijakan luar negerinya. Salah mengambil dosis kebijakan, bisa menjadi bencana bagi perekonomian Indonesia.

    Direktur Desk China-Indonesia Celios Muhammad Zulfikar Rakhmat mengingatkan bahwa Trump merupakan pemimpin yang kerap membuktikan ucapannya. Tanpa kehati-hatian dalam mengambil keputusan bisa jadi bumerang bagi ekonomi Indonesia. “Hal ini juga akan menyebabkan penurunan tajam pada volume ekspor, terutama untuk produk-produk yang sangat bergantung pada pasar AS,” ungkap Zulfikar.

    Di sisi lain, politikus Gerindra yang juga keponakan Prabowo Subianto, Budisatrio Djiwandono menegaskan bahwa keanggotaan di BRICS bukanlah langkah konfrontasi RI dengan Barat. Keanggotaan Indonesia di BRICS ini bukan bentuk konfrontasi dengan pihak manapun. Seperti pesan Presiden Prabowo, bahwa ‘seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.”

  • Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas, Pakar UGM Urai Tantangan dan Relevansi di Era Kabinet “Gemuk”

    Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas, Pakar UGM Urai Tantangan dan Relevansi di Era Kabinet “Gemuk”

    Yogyakarta (beritajatim.com)- Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memangkas anggaran perjalanan dinas luar negeri pejabat hingga 50 persen.

    Langkah ini dimaksudkan untuk mengalihkan dana tersebut ke pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, kebijakan ini memicu beragam tanggapan dari pakar kebijakan publik.

    Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, menilai bahwa penerapan kebijakan ini tidaklah mudah.

    Dengan Kabinet Merah Putih 2024—2029 yang terdiri dari 48 kementerian dan lima badan, jumlah tersebut lebih gemuk dibandingkan Kabinet Indonesia Maju 2019—2024 yang memiliki 34 kementerian.

    “Dengan jumlah kementerian yang lebih besar, penghematan menjadi tantangan karena kebutuhan birokrasi yang meningkat,” jelas Wahyudi dalam siaran pers Kamis (9/1/2025).

    Kebutuhan Anggaran yang Meningkat

    Adanya 14 kementerian baru membuat kebutuhan anggaran meningkat. Wahyudi mencatat, beberapa kementerian mengajukan penambahan dana yang signifikan. Contohnya, Menteri HAM Natalius Pigai mengajukan peningkatan anggaran dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun, dan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan meminta tambahan Rp505 miliar.

    “Pemangkasan hingga 50 persen tampaknya sulit tercapai,” tambah Wahyudi.

    Tinjau Ulang Pos Anggaran

    Wahyudi menyarankan agar evaluasi dilakukan untuk memastikan pos anggaran yang tidak produktif dipangkas. Ia mencontohkan, anggaran Kementerian Lingkungan Hidup yang lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai ketimbang belanja modal.

    “Anggaran harus lebih diarahkan untuk pengadaan yang mendukung konservasi lingkungan,” ujarnya.

    Namun, Wahyudi memperingatkan agar pemangkasan tidak dilakukan pada kementerian yang membutuhkan perjalanan dinas untuk kinerjanya, seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Investasi.

    “Mengurangi anggaran mereka dapat berdampak negatif pada diplomasi dan investasi Indonesia,” jelasnya.

    Prioritas Sektor Vital

    Wahyudi menekankan pentingnya mengalokasikan lebih banyak dana ke sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial. Ia menyesalkan pengurangan anggaran untuk pendidikan yang berpotensi menghambat kemajuan Indonesia.

    “Jika ingin menjadi negara maju, kita harus mendukung pendidikan, termasuk memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi,” tegasnya.

    Reformasi Birokrasi untuk Efisiensi

    Menurut Wahyudi, kebijakan pemangkasan ini harus disertai dengan reformasi birokrasi untuk memastikan efisiensi tanpa mengorbankan kinerja. Ia menyoroti perlunya penguatan indikator kinerja pegawai yang dihubungkan dengan tunjangan.

    “Jika kinerja pegawai diukur secara objektif dan transparan, pengurangan anggaran tidak akan mengurangi kualitas layanan publik,” tuturnya.

    Wahyudi menyarankan agar pemerintah memastikan perjalanan dinas benar-benar sesuai kebutuhan dan dievaluasi berdasarkan efektivitasnya.

    “Kita perlu kebijakan yang berbasis data dan penilaian objektif untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi birokrasi,” pungkasnya. [aje]

  • Pemuda dan 2 Anak Tewas di Tepi Barat, Israel Klaim Serang ‘Sel Teroris’

    Pemuda dan 2 Anak Tewas di Tepi Barat, Israel Klaim Serang ‘Sel Teroris’

    Tepi Barat

    Sedikitnya tiga orang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam wilayah Tepi Barat. Nahas, dua korban tewas di antaranya masih anak-anak. Militer Israel mengklaim serangannya di Tepi Barat itu menargetkan militan.

    Ketiga orang yang tewas itu, seperti dilansir Al Arabiya, Kamis (9/1/2025), berasal dari satu keluarga yang sama. Gubernur Tubas di Tepi Barat, Ahmad Assad, mengatakan kepada AFP bahwa serangan itu menghantam area dekat desa Tammun pada Rabu (8/1) waktu setempat.

    Dia menyebut bahwa ketiga korban tewas terdiri atas seorang pria berusia 23 tahun dan dua anak yang berusia 8 tahun dan 10 tahun.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, mengklaim angkatan udaranya “menyerang sel teroris” di area Tammun. Pernyataan Tel Aviv itu tidak menyebut soal korban jiwa akibat serangan tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Palestina, dalam pernyataan terpisah, mengecam serangan mematikan tersebut, dan menuduh Israel telah membahayakan warga sipil “dengan dalih” memerangi militan.

    Sementara Assad menyebut bahwa pasukan Israel melancarkan operasi militer di area Tammun dalam beberapa hari terakhir. Ketiga jenazah korban, sebut Assad, diambil oleh pasukan Israel.

    Assad mengatakan bahwa pasukan Israel juga telah “secara resmi memberitahu kami melalui koordinasi bahwa mereka memiliki jenazah-jenazah tersebut”.

  • RI Gabung BRICS, Gerindra Bantah Ingin Konfrontasi dengan Barat

    RI Gabung BRICS, Gerindra Bantah Ingin Konfrontasi dengan Barat

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono membantah anggapan bahwa keanggotaan Indonesia di aliansi BRICS sebagai langkah konfrontatif dengan blok ekonomi Barat.

    Budisatrio mengemukakan bahwa Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Selain BRICS, Indonesia juga cukup intens terlibat dalam berbagai forum internasional mulai dari OECD, APEC, G20, OKI, dan lain-lainnya. 

    “Kita juga terlibat aktif dalam forum lain. Artinya, keanggotaan Indonesia di BRICS ini bukan bentuk konfrontasi dengan pihak manapun. Seperti pesan Presiden Prabowo, bahwa ‘seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,’ hal ini yang perlu kita pahami dari keterlibatan Indonesia dimanapun nantinya,” terangnya dalam keterangan resmi, Rabu (8/1/2024). 

    Keponakan Prabowo itu juga menekankan bahwa melalui organisasi-organisasi atau kelompok kerja sama antar negara, Indonesia ingin menjaga kepentingannya di tengah kondisi global yang tidak stabil. Bagi dia, kepentingan ndonesia tetap menjadi yang paling diperjuangkan.

    “Kita perlu tetap menjadikan kepentingan dalam negeri sebagai acuan dari setiap kebijakan luar negeri. Semangat ini yang tercermin dari keanggotaan Indonesia di BRICS,” tuturnya. 

    Sebelumnya, Pemerintah Brasil mengatakan dalam sebuah pernyataan menyebut bahwa Indonesia secara resmi bergabung dengan aliansi BRICS sebagai anggota penuh. 

    “Dalam konteks kepresidenan pro tempore Brasil di BRICS, yang dimulai pada 1 Januari dan akan berlanjut hingga 31 Desember 2025, pemerintah Brasil mengumumkan masuknya secara resmi Republik Indonesia ke dalam BRICS sebagai anggota penuh pada 6 Januari 2025,” jelas Kementerian Luar Negeri Brasil dikutip dari keterangan resminya, Selasa (7/1/2025). 

    Pemerintah Brasil menyebut, Indonesia memiliki tujuan yang sama dengan anggota kelompok lainnya untuk reformasi lembaga tata kelola global, dan memberikan kontribusi positif terhadap pendalaman kerja sama di belahan bumi selatan.  

    Kementerian Luar Negeri Brasil menjelaskan, para pemimpin BRICS mendukung pencalonan Indonesia selama KTT Johannesburg pada Agustus 2023, sebagai bagian dari proses perluasan kelompok untuk anggota penuh.