Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Jepang Diprediksi Bakal Punah gegara Warganya Ogah Nikah dan Punya Anak

    Jepang Diprediksi Bakal Punah gegara Warganya Ogah Nikah dan Punya Anak

    Jakarta –

    Populasi di Jepang diprediksi akan mengalami kepunahan. Jumlah populasi di negara tersebut menurun selama 15 tahun berturut-turut, dengan kelahiran mencapai titik terendah dalam sejarah yaitu 730.000 tahun lalu sementara kematian melonjak ke rekor 1,58 juta.

    Penurunan jumlah pernikahan juga menekan angka kesuburan negara itu. Kementerian Luar Negeri Jepang telah memperingatkan bahwa negara itu memiliki waktu hingga sekitar tahun 2030, sebelum tren ini tidak dapat diubah lagi.

    Populasi Jepang yang berjumlah sekitar 125 juta jiwa diprediksi akan anjlok hingga 87 juta jiwa pada tahun 2070. Angka-angka kelahiran akan turun dari 1,36 menjadi 1,20 di bawah jumlah yang seharusnya untuk mempertahankan populasi, yakni 2,1.

    Pada tahun 2070, lansia yang berusia 65 tahun ke atas juga diperkirakan naik hingga 40 persen dari populasi.

    Direktur Pusat Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Lansia Universitas Tohoku, Hiroshi Yoshida, mengatakan selama penurunan kelahiran tidak berhenti, jarum ‘jam populasi’ tidak akan pernah berputar kembali.

    “Jepang mungkin menjadi negara pertama yang punah karena angka kelahiran yang menurun. Kita harus menciptakan lingkungan tempat perempuan dan lansia dapat bekerja dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat tempat semua orang dapat berperan aktif,” tutur Yoshida yang dikutip dari Newsweek.

    Taktik Pemerintah Mengatasi Kepunahan Populasi

    Dalam pidato parlemen pada Oktober 2024, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengatakan penurunan populasi tidak akan bisa diatasi jika generasi keluarga dengan anak kecil saat ini tidak bahagia.

    “Kami berkomitmen untuk terus menerapkan Strategi Masa Depan Anak-Anak dan dengan giat mempromosikan reformasi dalam praktik kerja, termasuk penggunaan pengaturan kerja paruh waktu yang lebih baik, memperkenalkan sistem interval kerja untuk memastikan jam kerja yang cukup untuk kehidupan sehari-hari dan tidur, dan perubahan umum dalam pola pikir di seluruh masyarakat,” terang Shigeru Ishiba.

    Selama bertahun-tahun, pemerintah Jepang telah berinvestasi besar dalam kebijakan pro-natalis, kebijakan yang mendukung percepatan pertumbuhan penduduk. Terakhir, mereka menjanjikan 3,6 triliun yen atau sekitar 367 triliun rupiah akan didistribusikan selama tiga tahun ke depan.

    Hal ini ditujukan untuk berbagai langkah, seperti memperluas tunjangan anak, perawatan anak, serta meningkatkan dukungan pendidikan.

    Jepang juga telah melonggarkan beberapa kebijakan imigrasi yang ketat untuk membantu mengimbangi menyusutnya jumlah tenaga kerja di sejumlah industri utama, seperti perawatan lansia dan manufaktur, sehingga memungkinkan lebih banyak pekerja asing untuk tinggal lebih lama dan membawa keluarga mereka. Sasarannya adalah melipatgandakan tenaga kerja asing pada tahun 2040.

    (sao/kna)

  • Kiprah BPK di dunia internasional sejalan dengan visi Presiden

    Kiprah BPK di dunia internasional sejalan dengan visi Presiden

    Menteri Luar Negeri Sugiono (kanan) dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono (kiri) pasca pertemuan di Gedung BPK, Jakarta, Jumat (10/01/2025). ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas (Muhammad Baqir Idrus Alatas)

    Menlu: Kiprah BPK di dunia internasional sejalan dengan visi Presiden
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 21:36 WIB

    Elshinta.com – Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan kiprah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di dunia internasional sejalan dengan visi Presiden dan visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam sasaran kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan dan global.

    “Kita dipaparkan mengenai kiprah BPK di dunia internasional, bagaimana kepercayaan yang diberikan oleh beberapa organisasi internasional yang menjadikan BPK sebagai eksternal auditor. Ini merupakan sesuatu yang sudah berjalan beberapa lama. Dari prestasi ini, kami menganggap bahwa BPK harus terus berkiprah sebagai auditor di lembaga-lembaga internasional tersebut,” ujarnya dalam doorstop pasca bertemu Wakil Ketua BPK Budi Prijono di Gedung BPK, Jakarta, Jumat (10/1).

    Sampai saat ini, BPK telah menjadi pemeriksa eksternal pada berbagai organisasi internasional. Mulai dari International Atomic Energy Agency (2016-2021), International Maritime Organization (2020-2027), Inter-Parliamentary Union (2023-2025), Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (2023), World Intellectual Property Organization (2024-2029), International Tribunal for the Law of the Sea (2025-2028), hingga Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (2027-2029).

    Peningkatan peran internasional tersebut dianggap meningkatkan kapasitas dan kredibilitas BPK, sehingga menjadi lembaga terpercaya di bidang pemeriksaan keuangan negara.

    “Kementerian Luar Negeri akan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar lembaga di Indonesia untuk memperkuat dan memperluas kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional di berbagai area. Peran BPK di dunia internasional merupakan contoh konkret dari sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin cukup panjang,” kata Menlu dalam keterangan tertulis.

    Pihaknya disebut bakal terus mendukung kiprah BPK secara berkelanjutan dalam berbagai organisasi internasional, termasuk INTOSAI (The International Organization of Supreme Audit Institutions) ASOSAI (Asian Organization of Supreme Audit Institutions), dan ASEANSAI (ASEAN Supreme Audit Institutions). Kemudian juga berbagai kegiatan pemeriksaan dan pengembangan kapasitas pada lembaga-lembaga internasional.

    Dalam kesempatan yang sama, Budi Prijono mengapresiasi pemerintah, terutama Kemenlu, yang selama ini telah memberikan dukungan bagi kiprah BPK pada INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI, serta inisiator pembentukan Supreme Audit Instituitions-20 (SAI-20) sebagai salah satu engagement group G-20.

    Dukungan pemerintah terkait pihaknya di dunia internasional terus diharapkan, termasuk dalam persiapan Keketuaan BPK pada INTOSAI tahun 2028 – 2031.

    “Selama ini, kerja sama BPK dengan Kemenlu sudah terjalan cukup bagus, karena beberapa kegiatan BPK terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan dunia internasional, kami selalu mendapat supporting dari rekan-rekan di Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu, kami tadi juga menyampaikan kepada Bapak Menlu untuk mendapatkan dukungan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan internasional di luar negeri di masa mendatang,” ungkap Budi.

    Sumber : Antara

  • PM Jepang tiba di Indonesia dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo besok

    PM Jepang tiba di Indonesia dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo besok

    Jakarta (ANTARA) – Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba beserta istri Yoshiko Ishiba tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat pukul 17.00 WIB, dalam rangka kunjungan resmi di Indonesia pada 10–11 Januari 2025.

    Berdasarkan keterangan yang diterima dari Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, di Jakarta, Jumat, PM Ishiba dijadwalkan diterima dan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1).

    PM Ishiba dijadwalkan tiba di Istana Bogor, pada Sabtu sekitar pukul 10.00 WIB, setelah dia bersama rombongan terlebih dulu dijadwalkan berziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama Kalibata di Jakarta Selatan untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan nasional dan meletakkan karangan bunga.

    Di Istana Bogor, PM Ishiba akan disambut dengan upacara kenegaraan, dan di tempat yang sama, PM Ishiba bersama Presiden Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral untuk membahas peningkatan kerja sama Indonesia dan Jepang.

    Dari Istana Bogor, PM Ishiba dijadwalkan akan langsung bertolak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu sore, untuk melanjutkan perjalanan.

    Adapun ketibaan PM Ishiba dan Ibu Yoshiko di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jumat sore ini, disambut oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Rosan P. Roeslani, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi, Penjabat (Pj.) Gubernur Banten Ucok Abdulrauf Damenta, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI Andy Rachmianto.

    PM Ishiba, saat turun dari tangga pesawat, menerima penghormatan dari pasukan jajar kehormatan. Ketibaan PM Ishiba juga dimeriahkan dengan iring-iringan musik marching band, penampilan tarian tradisional Banten Walijamaliha, dan dentuman meriam.

    Indonesia menjadi salah satu tujuan rangkaian lawatan luar negeri pertama PM Ishiba setelah dia resmi menjabat sebagai perdana menteri Jepang pada 1 Oktober 2024. PM Ishiba sebelumnya berkunjung ke Malaysia pada 9–10 Januari 2025.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil Buka-bukaan Peluang RI Beli Minyak Rusia Usai Jadi Anggota BRICS

    Bahlil Buka-bukaan Peluang RI Beli Minyak Rusia Usai Jadi Anggota BRICS

    Jakarta –

    Indonesia resmi bergabung masuk blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, South Africa). Sejalan dengan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang Indonesia mengimpor minyak dari Rusia.

    Bahlil mengatakan Indonesia merupakan negara yang menganut azas politik bebas aktif. Hal ini berarti Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan negara mana saja selama tidak melanggar aturan.

    “Ketika kita bangun dengan BRICS, dan kemudian ada peluang untuk kita mendapatkan minyak dari Rusia, selama itu sesuai aturan, dan tidak ada persoalan kenapa tidak,” kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).

    Bahlil menegaskan hal tersebut tidak hanya berlaku ketika Indonesia bergabung di blok ekonomi BRICS saja. Namun, juga di blok ekonomi internasional lainnya asalkan tetap menguntungkan Indonesia, seperti Organization for Economic Cooperation and Development.

    “Artinya, semua peluang yang menguntungkan Indonesia, baik bergabung dengan BRICS maupun dengan OECD, itu saya pikir nggak ada masalah,” terang Bahlil.

    Sebelumnya, dalam sebuah pernyataan, Pemerintah Brasil selaku pemegang keketuaan BRICS mengatakan Indonesia secara resmi bergabung dengan BRICS sebagai anggota penuh. Mulanya, BRICS beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kemudian berkembang dengan masuknya Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Pemerintah Brasil mengatakan negara-negara anggota telah menyetujui bergabungnya Indonesia sesuai dengan kesepakatan perluasan keanggotaan yang disetujui pada KTT BRICS 2023 di Johannesburg. Namun, pada saat itu, Indonesia meminta bergabung secara resmi setelah Pemilihan Presiden 2024 yang dimenangi oleh Prabowo Subianto.

    “Indonesia berbagi dukungan dengan anggota kelompok ini terhadap reformasi lembaga tata kelola global, dan memberikan kontribusi positif terhadap pendalaman kerja sama di kawasan Selatan,” kata Pemerintah Brasil, dikutip dari Reuters, Selasa (7/12).

    Indonesia telah disetujui bergabung menjadi mitra BRICS bersama dengan 9 negara lainnya. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa (24/12) lalu.

    (acd/acd)

  • Indonesia Gabung BRICS, Bahlil Buka Peluang Impor Minyak Rusia

    Indonesia Gabung BRICS, Bahlil Buka Peluang Impor Minyak Rusia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka kemungkinan Indonesia membeli minyak dari Rusia. Hal ini seiring dengan bergabungnya Indonesia dengan forum ekonomi BRICS.

    BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Bahlil menuturkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut azas bebas aktif. Dengan kata lain, Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan negara mana saja selama tidak melanggar aturan.

    Oleh karena itu, dia mengatakan sah-sah saja jika kelak ada peluang untuk RI bisa membeli minyak dari Rusia. Di sisi lain, saat ini Rusia masih menerima sanksi dari negara Barat imbas invasi ke Ukraina.

    “Ketika kita bangun dengan BRICS, dan kemudian ada peluang untuk kita mendapatkan minyak dari Rusia, selama itu sesuai aturan, dan tidak ada persoalan, kenapa tidak?” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Dia pun mengatakan Indonesia bakal tetap mengambil peluang kerja sama dengan negara mana saja selama itu menguntungkan. Menurutnya, hal ini tak hanya berlaku bagi negara anggota BRICS, tetapi juga dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

    “Artinya, semua peluang yang menguntungkan Indonesia, baik bergabung dengan BRICS maupun dengan OECD, itu saya pikir nggak ada masalah,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, Pemerintah Rusia menyambut baik bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh forum ekonomi BRICS. Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan Kementerian Luar Negeri Rusia.

    Rusia mengatakan pencalonan Indonesia telah diajukan dan disetujui sebelumnya selama fase pertama ekspansi BRICS pada KTT di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 2023.

    “Namun, karena pemilihan presiden 2024, Indonesia memutuskan untuk menunda permintaan resmi Jakarta sambil menunggu pelantikan kepala negara yang baru dan penunjukan kabinet yang baru,” demikian ungkap Kemlu Rusia dalam keterangan resminya.

    Kemlu Rusia mengatakan Indonesia memiliki kesamaan nilai dengan BRICS yang mendukung kerja sama multilateral berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati, keterbukaan, pragmatisme, solidaritas, dan konsensus.

    “Keanggotaan Indonesia dalam BRICS akan membantu meningkatkan otoritas dan prestise kelompok ini lebih jauh lagi,” ungkapnya.

    Rusia mengatakan pihaknya akan memfasilitasi konsolidasi yang konsisten antara negara-negara Selatan dan Timur untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang.

  • Zelensky Usul Tendang Negara Ini dari NATO, Ukraina Penggantinya

    Zelensky Usul Tendang Negara Ini dari NATO, Ukraina Penggantinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Ukraina dilaporkan telah menawarkan diri untuk menggantikan Hungaria di NATO dan Uni Eropa (UE). Hal ini terjadi saat Budapest terus mengambil langkah yang kontra dengan bantuan aliansi itu ke Ukraina dan mengkritik langkah Kyiv yang tak mau memperpanjang kontrak transit gas dengan musuhnya, Rusia.

    Dalam pernyataan yang dipublikasikan pada hari Rabu (8/1/2025), Kementerian Luar Negeri Ukraina menulis bahwa Hungaria telah mengambil langkah provokatif dengan menentang keputusan Kyiv yang tak memperpanjang kontrak transit gas Moskow, yang mengalir via negara itu ke Eropa. Padahal, hal ini tidak akan berdampak besar pada UE.

    “Padahal Komisi Eropa dengan jelas mengindikasikan bahwa keputusan Ukraina yang diumumkan sebelumnya tidak berdampak buruk pada keamanan energi negara-negara UE atau harga konsumen di pasar Eropa,” tulis pernyataan itu.

    Kementerian itu mengatakan bahwa hanya dua dari 27 negara UE yang berjuang untuk mengamankan ekonomi dan warga negara mereka dengan pasokan energi alternatif dari Amerika Serikat dan Timur Tengah. Tanpa menjelaskan dua negara itu, Kyiv menuding bahwa keduanya sedang mempertahankan hubungan yang kuat dengan Moskow.

    “Kedua negara berada dalam upaya mempertahankan hubungan energi dengan Rusia telah secara efektif menghalangi akses ke pasar energi Eropa untuk sumber daya dari Amerika Serikat dan mitra lainnya,” tambah Kyiv.

    Setelah pernyataan tersebut, Ukraina langsung mengalamatkan kembali tudingan kepada Hungaria. Kyiv menyebut bahwa dengan sikap seperti ini, Budapest harusnya keluar dari NATO dan UE.

    “Jika pihak Hungaria memprioritaskan penguatan Rusia daripada UE dan Amerika Serikat, mereka harus mengakuinya secara terbuka. Ukraina akan siap mengisi kekosongan di UE dan NATO jika Hungaria memilih untuk mengosongkannya demi keanggotaan di CIS atau CSTO (Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif dan Persemakmuran Negara-negara Merdeka),” tulis pernyataan itu lagi, menyebut dua organisasi tandingan yang dibentuk Rusia.

    Hal ini sontak menimbulkan reaksi Hungaria. Menteri Luar Negeri Hungaria Péter Szijjártó kembali mengkritik RUU parlemen Ukraina yang mengusulkan penutupan rute transportasi gas alam dan minyak bumi dari Rusia selama keadaan perang. Ia juga menyebut keputusan bergabung dengan UE harus disepakati semua pihak.

    “Ukraina perlu fokus pada realitas: di negara-negara anggota UE memutuskan dengan suara bulat tentang perekrutan anggota baru. Dengan kata lain, setiap negara anggota harus memberikan suara setuju,” tuturnya.

    “Hak kedaulatan setiap negara untuk memutuskan dari mana dan melalui rute mana ia mengambil pembawa energi yang diperlukan untuk operasinya. Tidak ada pihak luar yang memiliki hak dalam hal ini. Tidak ada pihak yang berhak memaksakan pengadaan energi yang lebih mahal dan tidak aman pada negara lain.”

    Ukraina dan Hungaria pernah berselisih beberapa kali karena hubungan dekat Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Perdana Menteri Viktor Orbán. Budapest juga menentang berbagai sanksi Eropa terhadap Rusia.

    Budapest kemudian memperluas impor gas Rusia sejak perang dimulai hampir empat tahun lalu dan telah menyuarakan penentangannya terhadap bantuan militer dan keuangan Eropa untuk Ukraina.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mendorong untuk ‘memajukan; masuknya Kyiv ke NATO sebagai bagian dari ‘rencana kemenangannya’ yang diperkenalkan pada musim gugur 2024. Banyak negara, termasuk Hungaria, menentang langkah ini.

    Ukraina juga mengajukan permohonan untuk bergabung dengan UE segera setelah perang dimulai pada Februari 2022. UE kemudian memutuskan untuk memulai negosiasi aksesi dengan Kyiv pada 2023, dengan pertemuan pertama berlangsung pada Juni 2024.

    (luc/luc)

  • Menlu Sugiono: Pemimpin Dunia Minta Presiden Prabowo Aktif di Panggung Internasional

    Menlu Sugiono: Pemimpin Dunia Minta Presiden Prabowo Aktif di Panggung Internasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan diplomasi aktif ala Presiden Prabowo Subianto yang disebut telah dilakukan dengan langkah-langkah konkret dan berani posisi Indonesia di dalam forum dunia. 

    Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2025, Sugiono menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah bertemu dengan para pemimpin dunia. Selain itu, dikatakan bahwa Prabowo juga dipandang baik oleh para pemimpin dari berbagai negara. 

    “Dalam berbagai pertemuan Bapak Presiden dengan para pemimpin dunia, tampak besar banyak harapan yang tinggi yang diletakkan kepada Indonesia untuk berperan lebih di panggung internasional,” jelasnya di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2024).

    Sugiono menuturkan salah satu prestasi dalam diplomasi aktif Presiden Prabowo, yakni kala Indonesia menyatakan keinginannya untuk bergabung dan masuk menjadi anggota penuh BRICS.

    “Dan pada bulan ini, Indonesia telah secara resmi bergabung menjadi anggota BRICS. Dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, para anggota BRICS sepakat untuk memutuskan dan menerima Indonesia sebagai anggota penuh,” jelas Sugiono.

    Menurutnya, Indonesia dipandang sebagai negara penting untuk bisa bergabung. Politisi Partai Gerindra itu juga menepis pernyataan bahwa langkah Indonesia masuk BRICS adalah hal yang melenceng.

    “Namun justru sebaliknya, keanggotaan Indonesia di BRICS adalah merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu sendiri,” tuturnya.

    Di samping itu, dia juga mengatakan bahwa diplomasi aktif Indonesia tidak akan meninggalkan perjuangan Palestina. Ia juga menyatakan bahwa hukum internasional harus dipatuhi tanpa standar ganda.

    “Indonesia meyakini bahwa solusi dua negara harus diimplementasikan sesuai parameter internasional, di mana gencatan senjata dan negara Palestina yang merdeka adalah kunci,” terangnya.

  • Menlu Sugiono Ungkap Alasan Indonesia Gabung BRICS

    Menlu Sugiono Ungkap Alasan Indonesia Gabung BRICS

    Menlu Sugiono Ungkap Alasan Indonesia Gabung BRICS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia semakin dipandang sebagai negara penting dalam tatanan global.
    Hal ini dibuktikan dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota dalam BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa), sebuah blok ekonomi besar yang menggabungkan negara-negara berkembang dengan potensi ekonomi yang signifikan.
    “Dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, para anggota BRICS sepakat untuk menerima Indonesia sebagai anggota penuh. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai negara penting dalam tatanan global,” ungkap Menlu di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).
    Sugiono mengungkapkan, keputusan ini sempat diragukan beberapa pihak karena dianggap menyimpang dari prinsip politik luar negeri Indonesia. 
    Namun, pemerintah menegaskan
    keanggotaan Indonesia di BRICS
    adalah implementasi nyata dari politik bebas aktif itu sendiri, yang telah menjadi fondasi diplomasi Indonesia selama puluhan tahun.
    “Keputusan ini bukan hasil kerja semalam, melainkan buah dari kiprah, konsistensi, dan keteguhan diplomasi Indonesia. Sebagai anggota BRICS, Indonesia akan menjembatani kepentingan negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, serta berkontribusi dalam meredakan persaingan geoekonomi dan geopolitik,” lanjut Menlu.
    Langkah ini juga sejalan dengan partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum global lainnya, seperti G20, APEC, IPEF, MIKTA, dan CPTPP, serta aksesi yang tengah berjalan untuk menjadi anggota OECD.
     
    Keanggotaan di BRICS menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia terus memperkuat posisinya dalam kerja sama internasional.
    Diberitakan sebelumnya, Indonesia diakui secara resmi sebagai anggota penuh BRICS.
    Hal ini disampaikan Brasil, yang merupakan ketua kelompok negara-negara berkembang dengan perekonomian besar di dunia tersebut, pada Senin, 6 Januari 2025, waktu setempat.
    “Pemerintah Brasil menyambut baik masuknya Indonesia ke dalam BRICS,” kata Pemerintah dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AP.
    “Dengan populasi dan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki komitmen yang sama dengan negara-negara anggota lainnya untuk mereformasi lembaga-lembaga tata kelola global dan memberikan kontribusi positif dalam memperdalam kerja sama Selatan-Selatan,” tambah pernyataan tersebut.
     
    Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyambut baik peresmian keanggotaan Indonesia dalam aliansi ekonomi BRICS.
    Setelah ditetapkan sebagai anggota BRICS, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam agenda-agenda yang akan digelar oleh aliansi ekonomi yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan itu.
    “Sebagai negara dengan perekonomian yang terus tumbuh dan beragam, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda BRICS, termasuk mendorong ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat,” tulis Kemenlu RI, Selasa (7/1/2025).
     
    Keanggotaan ini dinilai sebagai hasil dari keterlibatan aktif Indonesia dengan BRICS selama beberapa tahun terakhir, termasuk saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri KTT BRICS di Johannesburg pada 2023 di bawah Keketuaan Afrika Selatan, dan kehadiran Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono di KTT Kazan 2024 di bawah Keketuaan Rusia.
    “Partisipasi
    Indonesia di BRICS
    merupakan perwujudan dari amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam menjaga tatanan global,” tulis Kemenlu.
    Kemenlu juga menyebutkan bahwa Indonesia telah dan akan terus melanjutkan komitmennya dalam menjembatani berbagai kepentingan di berbagai forum multilateral.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ukraina Desak NATO Depak Hungaria Gegara Pro Rusia, Zelensky: Kami Siap Gantikan Keanggotaannya – Halaman all

    Ukraina Desak NATO Depak Hungaria Gegara Pro Rusia, Zelensky: Kami Siap Gantikan Keanggotaannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ukraina mendesak Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk mendepak Hungaria dari blok tersebut karena terus memihak Rusia.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bahkan menyatakan siap untuk menggantikan keanggotaan Hungaria di NATO dan Uni Eropa (UE), apabila negara itu lebih memilih untuk bergabung dengan blok yang dipimpin Rusia.

    Pernyataan itu dilontarkan Zelensky lantaran Hungaria terus memperkuat kemitraannya dengan membeli minyak dan gas Rusia senilai miliaran dolar setiap tahunnya,

    Tak hanya itu selama bertahun-tahun Budapest juga secara konsisten memihak Kremlin.

    Termasuk menentang bantuan militer Eropa kepada Ukraina serta menunda beberapa sanksi blok tersebut terhadap Moskow.

    Perseteruan ini lantas membuat Ukraina murka, Zelensky menganggap Hungaria patut didepak dari keanggotaan NATO.

    Lantaran negara tersebut telah merusak prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum yang diwakili Uni Eropa (UE).

    Ukraina menuduh status Hongaria sebagai negara asing di Eropa, dengan menyarankannya untuk bergabung dengan blok yang dipimpin Rusia.

    “Ukraina akan siap mengisi setiap ruang kosong di UE dan NATO jika Hungaria memilih untuk mengosongkannya demi keanggotaan di CIS (Persemakmuran Negara-Negara Merdeka) atau CSTO (Organisasi Traktat Keamanan Kolektif),” kata Kementerian Luar Negeri Ukraina, dikutip dari Al Jazeera.

    “Menggantikan Hongaria di Uni Eropa dan NATO secara efektif akan mengurangi retorika pro-Kremlin di aliansi tersebut,” imbuhnya.

    Hungaria Ketergantugan Gas Rusia

    Hungaria jadi salah satu negara Eropa yang masih menjalin relasi baik dengan Rusia.

    Sejak pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina hampir 3 tahun lalu, UE telah berusaha mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil Negeri Beruang Merah itu.

    Namun, Hungaria masih terus bergantung kepada pasokan minyak dan gas Moskow.

    Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjarto mengatakan, bahwa 6,2 miliar meter kubik gas alam telah dipasok tahun ini dari Rusia ke Hongaria.

    Gas tersebut dipasok langsung melalui pipa TurkStream dan cabang-cabangnya lewat Bulgaria dan Serbia.

    Ketergantungan Hongaria terhadap gas Rusia membuat negara tersebut menyalahkan sanksi Uni Eropa sebagai penyebab dari melonjaknya harga energi di Eropa hingga 20 persen.

    Terbaru, Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto menuduh Ukraina memperburuk tantangan ekonomi Eropa dengan penolakannya untuk memperbarui kesepakatan gas transit selama lima tahun dengan Rusia 

    Dalam sebuah unggahan di akun Facebook, Szijjarto secara terang-terangan mengaitkan kenaikan harga gas alam dengan “pengurangan pasokan yang dipaksakan secara sengaja,” yang berasal dari keputusan dan sanksi politik.

    Meski langkah Hungaria ditentang sejumlah negara Eropa, namun Szijjarto menyebut jalur pipa Turkish Stream merupakan aset strategis yang penting.

    Tanpa adanya jalur pipa ini, katanya, Hongaria “akan berada dalam posisi yang sangat sulit sebagai negara yang terkurung daratan.”

    (Tribunnews.com / Namira Yunia)

  • Indonesia masuk BRICS untungkan perdagangan

    Indonesia masuk BRICS untungkan perdagangan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Erick Thohir: Indonesia masuk BRICS untungkan perdagangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 20:24 WIB

    Elshinta.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan masuknya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS dapat menguntungkan perdagangan Indonesia dengan negara-negara di bagian selatan.

    Erick menyebutkan anggota BRICS merupakan negara-negara sahabat dari Indonesia. Perdagangan dengan para anggota BRICS pun dapat terus ditingkatkan setelah Indonesia resmi terlibat dalam organisasi tersebut.

    “BRICS ini kan juga banyak sekali negara-negara sahabat. Yang memang kontra daripada trade-nya ini bisa saling menguntungkan juga, Kita dengan China, kita dengan India, kita dengan Rusia,” kata Erick di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa Indonesia tidak memihak pada blok barat maupun timur. Oleh karenanya, Indonesia lebih bebas untuk bisa masuk ke dalam organisasi manapun.

    “Sebagai negara yang memang tentu kita independen, kita tidak punya bagian daripada geopolitik ke manapun, kita dengan adanya BRICS, kita juga tetap juga WTO, kita juga berdagang. Ya inilah Indonesia,” ujarnya.

    Diketahui, Brasil sebagai pemegang presidensi BRICS tahun ini mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota organisasi internasional tersebut.

    “Indonesia, yang memiliki populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki kesamaan pandangan dengan anggota-anggota BRICS lainnya terkait dengan dukungan atas reformasi institusi global dan kontribusi positif untuk menguatkan kerja sama antara negara-negara Selatan Global,” demikian pernyataan Pemerintah Brasil.

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam pernyataan persnya di Jakarta, Selasa (7/1), menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik status keanggotaan penuhnya di BRICS dan berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda organisasi tersebut ke depannya.

    Indonesia berkomitmen untuk terus berperan melalui BRICS dalam ikut mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat, serta mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan.

    Indonesia juga berdedikasi bulat untuk “bekerja dengan seluruh anggota BRICS dan pihak lainnya demi dunia yang lebih adil, damai dan sejahtera”.

    Sumber : Antara