Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • 211 WNI Dipulangkan dari Arab Saudi Karena Tak Punya Dokumen Resmi hingga Overstay Megapolitan 12 Januari 2025

    211 WNI Dipulangkan dari Arab Saudi Karena Tak Punya Dokumen Resmi hingga Overstay Megapolitan 12 Januari 2025

    211 WNI Dipulangkan dari Arab Saudi Karena Tak Punya Dokumen Resmi hingga Overstay
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 211 Warga Negara Indonesia (
    WNI
    ) dideportasi dari
    Arab Saudi
    karena pelanggaran keimigrasian, seperti
    overstay
    dan tinggal tanpa dokumen resmi.
    Mereka tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Sabtu (11/1/2025) malam.
    Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, Judha Nugraha menjelaskan bahwa sebagian besar WNI tersebut telah lama berada di Arab Saudi tanpa dokumen resmi.
    “Mayoritas dari mereka tinggal di Saudi secara
    undocumented
    , termasuk
    overstay
    . Mereka tidak memiliki izin tinggal resmi dan telah berada di detensi imigrasi Sumaisi sebelum dipulangkan melalui kerja sama dengan KJRI Jeddah,” ujar Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha di lokasi, Minggu (12/1/2025) dini hari.
    Menurut dia, sebagian besar WNI yang dipulangkan berasal dari Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Banten, dan Jawa Timur.
    Mereka diketahui telah tinggal di Arab Saudi selama bertahun-tahun, bahkan sebelum moratorium pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah diberlakukan pada 2015.
    “Beberapa di antara mereka sudah berada di sana lebih dari 10 tahun, sebelum moratorium diberlakukan. Sebagian juga membawa anak yang lahir di Arab Saudi,” kata dia.
    Sebanyak 211 warga negara Indonesia (WNI) yang dideportasi dari Arab Saudi tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Sabtu (11/1/2025).
    Mereka tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 23.30 WIB dan langsung diarahkan ke ruang imigrasi. Di sana, petugas imigrasi mengecek dokumen perjalanannya.
    “Alhamdulillah pada hari ini sudah tiba 211 pekerja migran kita. Mereka memang bekerja di Saudi dan kemudian melakukan pelanggaran keimigrasian,” kata Judha.
    Setelah melakukan proses imigrasi, satu per satu mereka diarahkan ke Badan Karantina Kesehatan (BKK) untuk melakukan cek kesehatan, termasuk pengecekan virus HMPV.
    “Iya kami melakukan cek kesehatan, salah satunya pengecekan virus HMPV,” kata dia.
    Usai dari BKK, pihak BP2MI pun melakukan pendataan terhadap 211 WNI yang merupakan pekerja migran Indonesia (PMI). Tujuannya agar nama mereka tidak lagi terdaftar sebagai pekerja di Arab Saudi.
    “Kami datang terlebih dahulu, setelah itu baru dilakukan proses penjemputan oleh pihak keluarga masing-masing,” imbuh dia.
    Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Zulfikar Ahmad Tawalla yang hadir di lokasi menegaskan bahwa pemerintah terus memberikan perlindungan kepada pekerja migran. Namun, ia mengingatkan masyarakat agar mematuhi prosedur resmi sebelum bekerja di luar negeri.
    “Kami sangat prihatin bahwa masih banyak warga kita yang nekat berangkat secara ilegal ke negara-negara yang masih dalam moratorium penempatan. Kami mengimbau masyarakat untuk memastikan proses keberangkatan sesuai prosedur dan undang-undang,” tegasnya.
    Pemerintah berharap kejadian serupa tidak terulang di masa depan dan mengimbau masyarakat untuk tidak tergoda iming-iming keberangkatan ilegal oleh oknum tidak bertanggung jawab
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diplomasi Pancasila keniscayaan kebijakan luar negeri Indonesia

    Diplomasi Pancasila keniscayaan kebijakan luar negeri Indonesia

    Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala (ANTARA/HO-Koleksi Pribadi)

    BPIP: Diplomasi Pancasila keniscayaan kebijakan luar negeri Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 12 Januari 2025 – 07:57 WIB

    Elshinta.com – Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan komitmen diplomasi Pancasila sudah merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

    Djumala dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Pangkalpinang, Minggu pagi, mengatakan ke depan diplomasi Pancasila oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

    Hal ini disampaikan mantan Duta Besar RI untuk Austria dan PBB ini saat menanggapi pernyataan Pers Tahunan (PPTM 2025) Menteri Luar Negeri Sugiono pada 10 Januari 2025 yang menegaskan diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis pada panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

    Djumala menyampaikan apresiasinya atas komitmen Kemenlu RI untuk melaksanakan diplomasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila karena merupakan pengejawantahan dari visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengatakan bahwa dalam Astacita justru upaya ”memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)” mendapat prioritas urutan pertama.

    “Ini menunjukkan bahwa setiap langkah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan luar negeri harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila,” katanya.

    Djumala berpandangan bahwa ke depan diplomasi Pancasila oleh Kemenlu RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

     

    Dia juga mengungkapkan bahwa diplomasi Pancasila yang akan dilakukan Kemenlu RI tepat waktu. Hal ini berkaitan dengan penganugerahan status Memory of The World oleh PBB-UNESCO pada Mei 2023 untuk pidato Bung Karno di PBB, New York, 30 September 1960, yang berjudul “To Build the World Anew”.

    Pidato tersebut berisi pikiran Bung Karno yang terkandung dalam Pancasila yang relevan untuk menyelesaikan konflik dunia. Penganugerahan Memory of the World untuk pidato Pancasila tersebut menunjukkan bahwa PBB menilai Pancasila mengandung nilai-nilai universal dalam memecahkan isu-isu global.

    Pengakuan terhadap pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB itu membuka ruang bagi diplomasi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila ke dunia internasional.

    Djumala mengatakan bahwa naskah pidato itu terbuka untuk digunakan para peneliti, akademisi, dan praktisi mancanegara dalam mempelajari Pancasila sebagai disiplin ilmu filsafat dan politik.

    “Tinggal kini para diplomat Indonesia yang harus kreatif mengapitalisasi status Memory of the World itu untuk mempromosikan nilai luhur Pancasila agar bisa memberi inspirasi bagi negara-negara di dunia dalam mengatasi berbagai isu global berdasarkan semangat gotong royong (kerja sama) dan musyawarah (dialog) dalam forum internasional,” kata Djumala.

    Sumber : Antara

  • 211 WNI Dipulangkan dari Arab Saudi Karena Tak Punya Dokumen Resmi hingga Overstay Megapolitan 12 Januari 2025

    211 WNI yang Dideportasi dari Arab Saudi Tiba di Bandara Soekarno-Hatta Megapolitan 12 Januari 2025

    211 WNI yang Dideportasi dari Arab Saudi Tiba di Bandara Soekarno-Hatta
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 211 warga negara Indonesia (WNI) yang dideportasi dari Arab Saudi tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Sabtu (11/1/2025).
    Mereka tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 23.30 WIB dan langsung diarahkan ke ruang imigrasi. Di sana, petugas imigrasi mengecek dokumen perjalanannya.
    “Alhamdulillah pada hari ini sudah tiba 211
    pekerja migran
    kita. Mereka memang bekerja di Saudi dan kemudian melakukan pelanggaran keimigrasian,” ujar Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yudha Nugraha di lokasi, Minggu (12/1/2025) dini hari.
    Setelah melakukan proses imigrasi, satu per satu mereka diarahkan ke Badan Karantina Kesehatan (BKK) untuk melakukan cek kesehatan, termasuk pengecekan virus HMPV.
    “Iya kami melakukan cek kesehatan, salah satunya pengecekan virus HMPV,” kata dia.
    Usai dari BKK, pihak BP2MI pun melakukan pendataan terhadap 211 WNI yang merupakan pekerja migran Indonesia (PMI). Tujuannya agar nama mereka tidak lagi terdaftar sebagai pekerja di Arab Saudi.
    “Kami datang terlebih dahulu, setelah itu baru dilakukan proses penjemputan oleh pihak keluarga masing-masing,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Menteri Perlindungan
    Pekerja Migran
    Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan menerima kepulangan sejumlah 211 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dideportasi dari Arab Saudi.
    Hal itu disampaikannya saat memberikan pidato dalam kegiatan Seminar Nasional ‘Menyiapkan Sumber Daya Manusia Unggul Berdaya Saing Global’ di Universitas Islam Malang (Unisma) pada Sabtu (11/1/2025).
    “Sebenarnya ada tiga acara yang jadwalnya tumpang tindih atau bersamaan hari ini, sebenarnya sangat penting salah satunya menerima deportasi dari Arab Saudi sebanyak 211 orang, dan saya diperintah langsung oleh Istana Negara untuk menerima,” kata Karding, Sabtu (11/1/2025).
    Diduga ratusan WNI tersebut merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara nonprosedural atau ilegal.
    Karding menyampaikan bahwa para WNI yang dideportasi ini tidak ada hubungannya dengan haji dan umrah.
    Sedangkan, dia menyampaikan bahwa pihaknya memperkirakan saat ini ada sekitar 6 juta PMI ilegal yang bekerja di luar negeri. Lebih banyak daripada PMI legal yang jumlahnya 5,2 juta orang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PM Jepang bawa pulang oleh-oleh 5 spanduk penyambutannya di Indonesia

    PM Jepang bawa pulang oleh-oleh 5 spanduk penyambutannya di Indonesia

    Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba saat berkunjung ke Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2025). (ANTARA/HO-Sekretariat Presiden RI)

    PM Jepang bawa pulang oleh-oleh 5 spanduk penyambutannya di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 11 Januari 2025 – 21:49 WIB

    Elshinta.com – Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba membawa pulang oleh-oleh berupa 5 unit banner atau spanduk ucapan selamat datang terhadap dirinya yang terpampang di sejumlah kawasan di Kota Bogor, Jawa Barat, usai kunjungannya ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    “Perdana Menteri Jepang meminta oleh-oleh banner-nya 5 eksemplar dibawa pulang ke Jepang, banner yang (menampilkan gambar) perdana menteri dan istri,” kata Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari di Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    Hery pun langsung berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota Bogor untuk menyiapkan 5 banner terbaik dan segera diberikan kepada tim protokoler Ishiba untuk dibawa pulang ke Jepang.

    “Artinya alhamdulillah ini hasil kerja keras warga Kota Bogor dan Forkopimda, terutama dalam pengamanan dan segala sesuatunya semua turun tangan,” ujarnya.

    Adapun Hery menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto sangat detail dalam menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut tamu negara di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

    “Ekspektasinya beliau memang sangat detail dan kami membantu memenuhi ekspektasi tadi sampai jam 3 dini hari kami mengecek semuanya. Karena ekspektasinya sampai sejauh itu,” sebut Hery.

    Pemerintah Kota Bogor bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kini dilibatkan lebih jauh dalam menyambut tamu negara.

    Hery bersyukur persiapan yang dilakukan oleh Pemkot Bogor dan Forkopimda setempat dalam menyambut PM Jepang Shigeru Ishiba mendapat apresiasi dari banyak pihak, mulai dari Kementerian Luar Negeri RI, Sekretariat Dukungan Kabinet (Setkab), hingga Sekretariat Presiden RI.

    “Semua dipersiapkan dengan baik. Disampaikan terima kasih kepada warga Kota Bogor, terima kasih kepada para siswa para guru, terima kasih kepada Pak Sekda dan jajaran yang sudah menyiapkan segala sesuatunya dalam penyambutan tamu negara,” kata Hery.

    PM Ishiba beserta Istri PM Yoshiko Ishiba berkunjung ke Istana Bogor, Sabtu pagi, dan keduanya diterima oleh Presiden Prabowo dalam prosesi upacara penyambutan jajar pasukan.

    Selepas mengikuti prosesi penyambutan, yang turut diiringi dentuman meriam, Presiden Prabowo dan PM Ishiba melakukan pertemuan empat mata di ruang kerja Presiden. Kemudian, PM Jepang dan Presiden RI beserta delegasi masing-masing negara melanjutkan dengan pertemuan bilateral.

    Dalam pertemuan bilateral itu, delegasi Indonesia terdiri atas jajaran menteri dan anggota Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan P. Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Sekretaris Kabinet Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya.

    Sementara itu, delegasi Jepang di antaranya terdiri atas Wakil Kepala Sekretariat Kabinet Aoki Kazuhiko, Sekretaris Jenderal Sekretariat Keamanan Nasional Akiba Takeo, Penasihat Khusus untuk Perdana Menteri Mori Masahumi, Penasihat Khusus Kabinet Iijima Isao, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, kemudian Direktur Jenderal Wilayah Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Nakamura Ryo, dan Sekretaris PM Kaihara Kentaro.

    PM Ishiba merupakan pemimpin negara asing pertama yang diterima oleh Presiden Prabowo di Istana Bogor setelah Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

    Sementara itu, kunjungan PM Ishiba ke Indonesia merupakan rangkaian dari lawatan Asia Tenggaranya sejak 9 Januari 2025. Sebelumnya, PM Ishiba melawat ke Malaysia pada 9–10 Januari.

    Sumber : Antara

  • 211 WNI Dideportasi dari Arab Saudi karena Tak Ada Izin Tinggal

    211 WNI Dideportasi dari Arab Saudi karena Tak Ada Izin Tinggal

    Jakarta –

    Sebanyak 211 warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Arab Saudi telah tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Ratusan WNI itu dideportasi dari Arab karena tak memiliki izin tinggal.

    Para WNI tiba di Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu (11/1/2025) malam. Mereka disambut oleh Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla, Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha, dan jajaran kantor imigrasi.

    “Jadi pada hari ini Alhamdulillah sudah tiba 211 pekerjaan migran kita. Mereka memang bekerja di Saudi dan kemudian melakukan pelanggaran keimigrasian. Mayoritas ini adalah mereka yang tinggal undocumented, termasuk overstay,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha kepada wartawan, Minggu (12/1/2025).

    “Mereka tanpa izin tinggal di sana dan kemudian sudah berada di detensi imigrasi Sumaysi yang ada di Saudi,” lanjutnya.

    Melalui kerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Judha menyebut pihaknya bisa melakukan penanganan dengan menyiapkan dokumen perjalanan dan fasilitas ketibaan di Indonesia.

    “Yang paling utama tentunya adalah bagaimana bukan hanya sekedar kehadiran negara, tapi bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat. Bahwa migrasi keluar negeri tentunya adalah hak setiap warga negara, namun lakukan lah dengan cara yang sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan undang-undang 18 tahun 2017,” ucap Judha.

    Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla, Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha Foto: Belia/detikcom

    Sementara itu, Dzulfikar merasa prihatin sebab kejadian seperti ini masih terus terjadi. Ia pun berharap kepada oknum yang tidak bertanggungjawab agar stop melakukan hal yang merugikan negara.

    “Ini menjadi bentuk keprihatinan bagi kita bahwa sampai hari ini masih saja terjadi warga kita tidak mendapatkan informasi yang bagus. Masih saja nekat untuk berangkat ke negara yang sampai hari ini masih moratorium penempatannya, ada 19 negara di Timur Tengah,” ujar Dzulfikar.

    (bel/fas)

  • KJRI Los Angeles Siagakan Shelter Bagi WNI yang Terdampak Kebakaran Hebat – Halaman all

    KJRI Los Angeles Siagakan Shelter Bagi WNI yang Terdampak Kebakaran Hebat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri RI melalui Konsulat Jenderal RI (KJRI) Los Angeles telah menyiagakan shelter atau tempat perlindungan sementara untuk para warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak kebakaran hebat di wilayah Los Angeles, California, Amerika Serikat (AS). 

    KJRI Los Angeles juga menyiapkan bantuan logistik bagi para WNI yang menempati shelter.

    “KJRI LA telah menyiagakan shelter dan bantuan logistik bagi WNI terdampak,” kata Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu RI Judha Nugraha kepada wartawan, Sabtu (11/1/2025).

    Terhadap peristiwa kebakaran yang melahap Los Angeles, Kemlu RI mengimbau kepada para WNI yang berada di kawasan tersebut untuk mematuhi arahan dan pedoman evakuasi dari otoritas setempat.

    Jika mendapati situasi darurat, para WNI diminta segera menghubungi kontak KJRI Los Angeles lewat nomor +1 (213) 590-8095.

    “Agar meningkatkan kewaspadaan, memonitor informasi sebaran titik kebakaran, mengikuti arahan dan pedoman evakuasi dari otoritas setempat,” ucap Judha.

    Sebagaimana diketahui wilayah Los Angeles Amerika Serikat (AS) terbakar hebat sejak Selasa, 7 Januari 2025. 

    Imbas kebakaran hebat seluas 100 kilometer persegi atau 17 ribu hektare ini, 200 ribu orang dievakuasi, ribuan bangunan hangus terbakar. Total kerugian atas kebakaran ini mencapai 150 miliar dolar AS atau 2.430 triliun rupiah.

    Titik api baru juga masih bermunculan pada tanggal 10 Januari, sehari sebelumnya muncul titik baru di Kenneth Hills, hari ini area kebakaran di wilayah Pacific Palisades semakin meluas hingga mencapai Santa Monica. 

    Adapun per hari ini tercatat 11 penduduk meninggal akibat api monster yang melahap Los Angeles. Namun belum ada laporan mengenai WNI yang menjadi korban meninggal.

    KJRI Los Angeles menerima laporan 4 warga negara Indonesia (WNI) terdampak imbas kebakaran hebat tersebut. Namun belum ada laporan WNI menjadi korban meninggal.

    “Namun demikian, hotline KJRI LA juga menerima laporan adanya 4 WNI yang terdampak, dan saat ini telah mendapatkan asistensi dari KJRI LA,” kata Judha.

     

     

  • Israel Rencanakan Pemecahan Suriah: Strategi dan Pertentangan – Halaman all

    Israel Rencanakan Pemecahan Suriah: Strategi dan Pertentangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Israel tengah merencanakan langkah strategis untuk membagi Suriah menjadi beberapa provinsi dalam waktu dekat.

    Rencana ini muncul setelah para menteri dan pejabat Israel mengadakan pertemuan penting pada minggu ini.

    Dalam diskusi tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengusulkan pembagian Suriah menjadi tiga wilayah provinsi atau kanton yang berbeda.

    Apa Saja Provinsi yang Direncanakan?

    Rencana tersebut mencakup pembagian Suriah menjadi tiga wilayah utama:

    1. Wilayah Kurdi di Timur Laut

    2. Wilayah Druze di Selatan

    3. Wilayah Rezim Assad di Damaskus

    Menurut laporan dari Middle East Monitor, meskipun para politisi Israel menyadari bahwa setiap inisiatif semacam ini akan menghadapi perlawanan yang signifikan di Suriah, mereka percaya bahwa langkah ini dapat membantu menjaga keamanan Israel dan melindungi hak semua kelompok etnis Suriah, termasuk penduduk Druze dan Kurdi.

    Apa yang Mendorong Rencana Ini?

    Rencana pemecahan Suriah ini juga dipandang sebagai respons terhadap meningkatnya pengaruh Turki di kawasan tersebut.

    Turki, yang kini menjadi pemain utama setelah mendukung kelompok-kelompok pemberontak yang melawan rezim Assad, berpotensi memengaruhi stabilitas di Suriah.

    Media Israel Hayom melaporkan bahwa pemerintah Israel berusaha mengantisipasi keterlibatan Turki dan kekhawatiran mengenai kekuasaan baru di Suriah yang kini dipegang oleh pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Ahmed Al-Shara.

    Apakah Israel Memanfaatkan Ketidakstabilan di Suriah?

    Sebelum merencanakan pembagian wilayah, Israel telah meluncurkan serangkaian serangan udara yang menyasar berbagai lokasi di Suriah, termasuk ibu kota Damaskus.

    Menurut laporan media lokal Qatar, sejumlah ledakan terdengar di sekitar gudang senjata dan pusat penelitian milik pasukan Suriah di Distrik Kafr Sousa, Damaskus.

    Rami Abdel Rahman, yang mengepalai Syrian Observatory for Human Rights, mengonfirmasi bahwa serangan tersebut menyasar depot senjata dan posisi-posisi yang dikuasai rezim Assad serta kelompok yang didukung Iran di Provinsi Deir Ezzor.

    Banyak pihak berspekulasi bahwa serangan ini merupakan kesempatan bagi Israel untuk mengambil alih wilayah Suriah, terutama jika kekuasaan rezim Assad runtuh.

    Peta Provokatif Diterbitkan Israel

    Di tengah meningkatnya ketegangan, Israel juga menerbitkan peta provokatif yang mengeklaim wilayah Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah sebagai bagian dari Israel.

    Peta ini dipublikasikan oleh akun berbahasa Arab Kementerian Luar Negeri Israel pada 6 Januari 2025.

    Dalam captionnya, mereka menyebutkan bahwa Kerajaan Israel telah berdiri sejak 3.000 tahun yang lalu.

    Bagaimana Reaksi Dunia terhadap Peta Ini?

    Tindakan tersebut memicu kecaman dari banyak pihak, termasuk Hamas, yang menggambarkan peta itu sebagai bukti lebih lanjut dari sifat kolonial Israel.

    Negara-negara Arab juga secara tegas mengecam penerbitan peta ini dan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengekang ambisi ekspansionis Israel.

    Rencana Israel untuk memecah Suriah menjadi beberapa provinsi bukan hanya mencerminkan kepentingan nasionalnya, tetapi juga menyoroti dinamika kompleks yang terjadi di Timur Tengah.

    Meskipun Israel berupaya untuk mempertahankan keamanan dan hak-hak kelompok etnis di Suriah, langkah ini berpotensi memicu lebih banyak konflik dan ketegangan di kawasan yang sudah rapuh.

    Seiring dengan respons internasional yang muncul, masa depan Suriah tetap dipenuhi ketidakpastian.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pj Walkot Bogor sebut Presiden Prabowo lebih detail sambut tamu negara

    Pj Walkot Bogor sebut Presiden Prabowo lebih detail sambut tamu negara

    Kota Bogor (ANTARA) – Penjabat Wali Kota Bogor Hery Antasari mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto lebih detail dalam menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut tamu negara di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

    “Ekspektasinya beliau memang sangat detail dan kita membantu memenuhi ekspektasi tadi sampai jam 3 dini hari kita mengecek semuanya. Karena ekspektasinya sampai sejauh itu,” ungkap Hery usai kunjungan Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu.

    Pemerintah Kota Bogor bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kini dilibatkan lebih jauh dalam menyambut tamu negara.

    Hery bersyukur persiapan yang dilakukan oleh Pemkot Bogor dan Forkopimda setempat dalam menyambut PM Jepang Shigeru Ishiba mendapat apresiasi dari banyak pihak, mulai dari Kementerian Luar Negeri RI, Sekretariat Dukungan Kabinet (Setkab), hingga Sekretariat Presiden RI.

    “Semua dipersiapkan dengan baik. Disampaikan terima kasih kepada warga Kota Bogor, terima kasih kepada para siswa para guru, terima kasih kepada Pak Sekda dan jajaran yang sudah menyiapkan segala sesuatunya dalam penyambutan tamu negara,” kata Hery.

    Sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Rahmat Hidayat, memaparkan beberapa persiapan yang diminta Setkab kepada Pemkot Bogor dan Pemprov DKI Jakarta seperti bendera Indonesia-Jepang di sepanjang jalur yang dilalui, hingga videotron dengan ucapan selamat datang.

    Kemudian, kini persiapan penyambutan tamu negara melibatkan langsung kepala daerah setempat. Karena, sebelumnya hanya melibatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

    “Pak Prabowo juga bersama Seskab meninjau persiapan secara langsung ke Istana Bogor pada satu hari sebelum kunjungan kenegaraan,” kata Rahmat.

    PM Ishiba beserta Istri PM Yoshiko Ishiba berkunjung ke Istana Bogor, dan keduanya diterima oleh Presiden Prabowo dalam prosesi upacara penyambutan jajar pasukan.

    Selepas mengikuti prosesi penyambutan, yang turut diiringi dentuman meriam, Presiden Prabowo dan PM Ishiba lanjut bertemu empat mata (tête-à-tête) di ruang kerja presiden. Kemudian, PM Jepang dan Presiden RI beserta delegasi masing-masing negara lanjut mengikuti pertemuan bilateral.

    Dalam pertemuan bilateral itu, delegasi Indonesia terdiri atas jajaran menteri dan anggota Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan P. Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Sekretaris Kabinet Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya.

    Sementara itu, delegasi Jepang di antaranya terdiri atas Wakil Kepala Sekretariat Kabinet Aoki Kazuhiko, Sekretaris Jenderal Sekretariat Keamanan Nasional Akiba Takeo, Penasihat Khusus untuk Perdana Menteri Mori Masahumi, Penasihat Khusus Kabinet Iijima Isao, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, kemudian Direktur Jenderal Wilayah Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Nakamura Ryo, dan Sekretaris PM Kaihara Kentaro.

    PM Ishiba merupakan pemimpin negara asing pertama yang diterima oleh Presiden Prabowo di Istana Bogor setelah Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rencana Rahasia Israel Terungkap, Pecah Suriah Jadi 3 Provinsi Dalih Jaga Keamanan Negara – Halaman all

    Rencana Rahasia Israel Terungkap, Pecah Suriah Jadi 3 Provinsi Dalih Jaga Keamanan Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Israel berencana memecah belah Suriah menjadi beberapa blok-blok provinsi dalam waktu dekat. 

    Hal ini terungkap setelah para menteri dan pejabat Israel menggelar pertemuan di minggu ini. 

    Selama pertemuan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan menteri Israel berencana membagi Suriah menjadi 3 wilayah provinsi, atau kanton. 

    Tiga wilayah tersebut yakni Kurdi di timur laut, Druze di selatan dan rezim Assad di Damaskus, sebagaimana dikutip dari Middle East Monitor.

    Meski politisi Israel tahu setiap inisiatif yang terkait dengan negara mereka kemungkinan akan menghadapi perlawanan yang signifikan di Suriah.

    Akan tetapi menurut media Israel Hayom, rencana yang diusulkan pemerintah Israel dapat mengantisipasi keterlibatan Turki di Suriah dan kekhawatiran mengenai pemimpin de-facto baru Suriah yang saat ini dikendalikan pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Ahmed Al-Sharaa.

    Selain itu dengan cara ini Israel mengklaim pihaknya dapat menjaga keamanan negara, serta hak-hak semua kelompok etnis Suriah, termasuk penduduk Druze dan Kurdi.

    Namun para analis menilai rencana untuk membagi Suriah mencerminkan kekhawatiran Israel terhadap pengaruh Turki, yang kini menjadi pemain utama di kawasan tersebut setelah mendukung pejuang yang membebankan Assad.

    Terlebih pasca rezim Assad runtuh, Turki memperoleh keuntungan berkat dukungannya terhadap HTS dan kelompok pejuang lainnya.

    Israel Curi Kesempatan Caplok Suriah

    Sebelum Israel berencana memecah belah Suriah, negara zionis ini telah lebih dulu melancarkan serangkaian serangan udara. 

    Membombardir sejumlah wilayah di Suriah termasuk ibu kota Damaskus bahkan menyasar gudang senjata milik pasukan Suriah yang berada di Provinsi Daraa, sekitar 70 kilometer dari selatan Damaskus.

    Hal itu turut dikonfirmasi media lokal Qatar, mereka melaporkan telah mendengar sebuah ledakan di sekitar area gudang senjata serta pusat penelitian milik Suriah di Distrik Kafr Sousa, Damaskus.

    “Israel telah melancarkan serangan udara terhadap depot senjata dan posisi milik rezim yang sudah tidak berkuasa dan kelompok yang didukung Iran di provinsi Deir Ezzor bagian timur,” kata Rami Abdel Rahman yang mengepalai Syrian Observatory for Human Rights mengutip dari Barrons.

    Banyak pihak berspekulasi bahwa serangan sengaja dilakukan Israel untuk mengambil alih wilayah Suriah pasca kekuasaan rezim Bashar al-Assad yang telah memimpin Suriah selama 50 tahun terakhir dilengserkan secara paksa oleh kelompok pemberontak.

    Mengingat sabotase seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Israel.

    Negara Zionis tersebut sebelumnya pernah merebut Golan dari Suriah pada tahap akhir Perang Enam Hari tahun 1967 dan mencaploknya secara sepihak pada tahun 1981.

    Meski sebagian Golan berhasil diduduki Israel namun, tindakan tersebut tidak diakui secara internasional.

    Israel Terbitkan Peta Provokatif

    Di tengah memanasnya konflik Timur Tengah, otoritas Israel merilis peta provokatif mengklaim wilayah Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah sebagai bagian dari Israel.

    Peta itu diterbitkan Instagram dan X oleh akun berbahasa Arab Kementerian Luar Negeri Israel pada 6 Januari 2025. 

    ”Tahukah Anda bahwa Kerajaan Israel didirikan 3000 tahun yang lalu?” tulis akun tersebut sebagai caption dari unggahan peta “Israel Raya”.

    Merespon postingan tersebut, Hamas mengatakan bahwa peta tersebut merupakan bukti lebih lanjut dari sifat kolonial Israel, dan rencananya untuk meningkatkan agresi guna menaklukkan wilayah tersebut dan merebut sumber dayanya.

    Sementara itu Dunia Arab dengan tegas mengecam penerbitan peta “Israel Raya” tersebut. 

    Negara-negara Arab menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengendalikan ambisi ekspansionis Israel dan mencegahnya untuk merebut lebih banyak wilayah Palestina dan Arab.

    Kecaman serupa juga dilontarkan Kementerian Luar Negeri Yordania menggambarkan peta tersebut sebagai ilusi yang dipromosikan oleh kubu sayap kanan Israel untuk mencegah berdirinya Negara Palestina.

    (Tribunnews.com / Namira) 

  • China Buka Suara ke WHO soal Gaduh Kenaikan Kasus hMPV

    China Buka Suara ke WHO soal Gaduh Kenaikan Kasus hMPV

    Jakarta –

    Kementerian luar negeri China telah berkomunikasi erat dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait penyakit pernapasan human metapneumovirus (hMPV).

    Dalam konferensi pers rutin, juru bicara kementerian luar negeri Guo Jiakun mengatakan pemerintah China sangat memperhatikan kesehatan rakyat dan warga asing yang ada di negara tersebut. Meski begitu, hMPV bukanlah virus baru dan telah lama beredar di antara manusia selama lebih dari 60 tahun.

    Dalam laporan terbarunya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) China mengatakan kasus HMPV tetap tinggi. Hal itu sejalan dengan kasus di bagian lain belahan bumi utara.

    “Infeksi HMPV menunjukkan dirinya sebagai penyakit yang dapat sembuh sendiri,” kata Guo yang dikutip dari Channel News Asia.

    “Sangat mengkhawatirkan jika membesar-besarkan virus umum sebagai virus yang tidak dikenal, yang bertentangan dengan akal sehat ilmiah,” sambungnya.

    CDC China mengatakan kasus penyakit infeksi pernapasan akut secara keseluruhan terus meningkat. Namun, tingkat virus influenza di sana telah menunjukkan tanda-tanda melambat.

    “Aktivitas flu di seluruh negeri diperkirakan akan menurun secara bertahap pada pertengahan hingga akhir Januari,” kata laporan tersebut.

    Pada hari Selasa, WHO mengatakan telah menghubungi pejabat kesehatan China. Hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan tentang pola wabah yang tidak biasa, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

    (sao/naf)