Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Indonesia Gabung BRICS, Menko Airlangga Bilang Itu Hanya Kolaborasi Biasa – Halaman all

    Indonesia Gabung BRICS, Menko Airlangga Bilang Itu Hanya Kolaborasi Biasa – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS sebagai kolaborasi biasa.

    Indonesia bergabung dengan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab di BRICS.

    Airlangga mengatakan bergabungnya Indonesia ke BRICS hanya kolaborasi biasa karena sebelumnya RI sudah pernah menjalin kerja sama dengan berbagai negara anggota lainnya.

    Contohnya seperti Indonesia yang merupakan bagian dari Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), di mana India merupakan bagian dari ini juga.

    Lalu, Indonesia juga bagian dari Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) bersama negara Asia Tenggara lainnya. China ada di dalam ini karena mereka merupakan salah satu negara pendiri. 

    Indonesia juga sedang membahas perjanjian dagang Free Trade Agreement dengan Uni Ekonomi Eurasia, yang mana Rusia merupakan bagian dari uni kerja sama ekonomi ini.

    “Jadi tidak ada hal yang baru bagi kerja sama anggota BRICS dengan Indonesia, hanya kolaborasi biasa yang kami bangun dengan negara-negara di bagian selatan dunia,” kata Airlangga dalam acara Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Selain itu, kata Airlangga, Presiden Prabowo Subianto juga memastikan dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS tak berarti RI beraliansi.

    Prabowo memastikan hal tersebut ketika bertemu Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba.

    “Bergabung BRICS menjadi pembicaraan masyarakat internasional dan bapak presiden menjelaskan kepada PM Jepang bahwa Indonesia sendiri adalah negara yang tidak beraliansi,” ujar Airlangga.

    Sengaja informasi, Indonesia kini telah bergabung sebagai anggota penuh BRICS.

    Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri RI menyebut, bergabungnya Indonesia dalam BRICS mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu-isu global serta komitmen untuk memperkuat kerja sama multilateral demi mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan.

    Mengutip Britannica, istilah BRICS awalnya merujuk pada sekelompok negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat.

    Jika pertumbuhan ini dipertahankan pada tingkat yang sama, negara-negara tersebut, diyakini akan menjadi pelaku ekonomi dominan di abad ke-21.

    Dibentuk pada tahun 2009, BRICS diambil dari nama-nama anggota awalnya, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (South Africa).

    Sejak itu, nama tersebut, diadopsi sebagai nama organisasi antarpemerintah formal yang bertujuan untuk menciptakan integrasi dan koordinasi ekonomi serta geopolitik yang lebih kuat di antara negara-negara anggotanya.

    Untuk bergabung dengan BRICS, anggota baru harus disetujui secara bulat oleh semua anggota yang sudah ada.

    Pada pertemuan puncak BRICS 2023 di Afrika Selatan, BRICS mengundang Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab, Mesir, Ethiopia, dan Argentina sebagai negara anggota baru.

    Semua negara tersebut, setuju untuk bergabung kecuali Argentina.

    Nama informal BRICS+ terkadang digunakan untuk menggambarkan perluasan organisasi ini.

    Indonesia sebenarnya telah dipandang sebagai kandidat anggota penuh BRICS sejak tahun 2011, mengutip eastasiaforum.org.

    Akan tetapi setelah menghadiri KTT BRICS di Afrika Selatan pada Kamis (24/8/2023), Jokowi yang saat itu menjabat sebagai presiden, menyebut Indonesia masih mempertimbangkan keikutsertaannya.

    “Kita ingin mengkaji dan menghitung terlebih dahulu,” kata Jokowi, mengutip artikel Tribunnews pada 28 Agustus 2023.

    “Kita tidak ingin tergesa-gesa,” tambahnya.

  • Pemerintah Pulangkan 197 PMI yang Dideportasi dari Arab Saudi

    Pemerintah Pulangkan 197 PMI yang Dideportasi dari Arab Saudi

    Jakarta

    Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memulangkan ratusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Arab Saudi. Mereka semua disambut oleh Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dan Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha.

    Sebanyak 197 PMI tiba di bandara Soekarno Hatta Senin (13/1/2025) malam. Pada kesempatan itu Abdul Kadir menghimbau agar PMI yang hendak kembali ke Arab Saudi mengikuti sesuai prosedur. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah hal hal yang dapat membahayakan PMI.

    “Akibatnya bisa lebih parah dari yang sekedar deportasi. Banyak kejadian, banyak kejadian yang menimpa saudara-saudara kita itu karena perlakuan tidak adil, ancaman hukuman, bahkan mungkin human trafficking,” ujar Abdul Kadir saat menemui wartawan Selasa (14/1).

    Ini adalah pemulangan kedua, sebelumnya KP2MI bersama dengan Kemlu memulangkan 221 PMI Sabtu (11/1). Mayoritas PMI tersebut dideportasi karena overstay.

    “Proses fasilitasi pemulangan PMI ini sudah dilakukan Sabtu kemarin 211 dan hari ini 197. Jadi mereka ini adalah pekerja migran kita yang melakukan pelanggaran ke imigrasi. Mayoritas adalah overstay dan juga tidak berdokumen,” ujar Judha.

    Judha Nugraha mengatakan para PMI tersebut dapat terdata karena terjaring razia dan ada juga yang menyerahkan diri. Sebelum dipulangkan ke Indonesia, para PMI itu terlebih dahulu menjalani hukuman di detensi imigrasi Syumaisi, Arab Saudi.

    (lir/lir)

  • Putin Melawan Sanksi AS, Tetap Ekspor Minyak dan Gas ke Luar Negeri – Halaman all

    Putin Melawan Sanksi AS, Tetap Ekspor Minyak dan Gas ke Luar Negeri – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

     

    TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW – Presiden Rusia Vladimir Putin terang-terangan melawan sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat ke negaranya dengan terus melanjutkan ekspor minyak dan gas ke pasar global.

    Pernyataan itu diungkap Putin pasca AS memberlakukan sanksi paling agresif terhadap industri minyak Rusia yang menargetkan dua produsen dan eksportir besar, perusahaan asuransi.

    AS juga menetapkan 180 kapal pengangkut minyak sebagai “properti yang diblokir.” Banyak dari kapal-kapal tersebut adalah bagian dari “armada bayangan” Rusia yang digunakan untuk mengangkut minyak Rusia secara diam-diam ke seluruh dunia. 

    Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam sanksi-sanksi baru AS terhadap sektor energi Moskow sebagai upaya untuk merusak ekonomi Rusia dengan risiko mengganggu kestabilan pasar global.

    Lantaran sanksi tersebut berpotensi membuat harga minyak Rusia akan dibanderol jauh lebih mahal, menambah beban bagi pasar Asia terutama India dan China yang telah menjadi konsumen minyak Rusia selama beberapa tahun terakhir, sebagaimana dikutip dari Reuters.

    Kendati demikian, Kemlu Rusia berjanji akan terus melaksanakan proyek-proyek produksi minyak dan gasnya dalam jumlah besar, seperti substitusi impor, penyediaan layanan ladang minyak dan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di negara-negara ketiga.

    Kemlu Rusia dalam pernyataannya juga mencatat bahwa Moskow tetap dan senantiasa menjadi pemain kunci dan handal di pasar energi dunia.

    “Terlepas dari pergolakan di Gedung Putih dan intrik lobi Russophobia di Barat yang mencoba menyeret sektor energi dunia ke dalam perang hibrida yang dilancarkan Amerika Serikat melawan Rusia, negara kita telah dan tetap menjadi pemain kunci dan andal di pasar bahan bakar global,” tegas Kemlu Rusia.

    Rusia Kebal Sanksi AS

    Sanksi-sanksi seperti ini sebelumnya telah diberlakukan AS dan sekutunya sejak tahun 2022 silam, tepatnya ketika perang antara Moskow dan Kiev pecah. Namun Presiden Vladimir Putin mengklaim sanksi-sanksi Eropa tidak memberikan kerugian pada Rusia.

    “Kami mengalami pertumbuhan, sementara mereka mengalami penurunan,” kata Putin.

    Dalam hal keuangan, stimulus fiskal besar pemerintah Rusia selama pandemi Covid-19 telah membuka jalan bagi pertumbuhan yang kuat dan pengangguran yang rendah.

    Bank sentral Rusia telah memiliki keberhasilan serupa dalam mendukung rubel, sehingga menekan inflasi dan menjaga pemerintahnya tetap untung.

    Kesuksesan ini yang membuat posisi perdagangan Rusia kembali menguat dalam waktu singkat, menyusul guncangan akibat sanksi barat. 

    Menurut Atlantic Council, Rusia berhasil menjual minyak ke luar negeri dengan harga di atas batas harga yang telah ditentukan G7.

    Mereka mengatakan bahwa sekitar 1.000 kapal tanker “bayangan” digunakan untuk pengiriman minyak tersebut.

    Badan Energi Internasional menambahkan bahwa Rusia saat ini juga masih mengekspor 8,3 juta barel minyak per hari, terutama ke India dan China. 

    Sementara menurut para peneliti di King’s College London, Rusia juga masih mampu mengimpor banyak barang-barang Barat yang dikenai sanksi dengan membelinya melalui negara-negara seperti Georgia, Belarus, dan Kazakhstan.

     

  • Gempa 6,9 Magnitudo di Jepang, Kemenlu Sebut Belum Ada WNI Terdampak
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        13 Januari 2025

    Gempa 6,9 Magnitudo di Jepang, Kemenlu Sebut Belum Ada WNI Terdampak Nasional 13 Januari 2025

    Gempa 6,9 Magnitudo di Jepang, Kemenlu Sebut Belum Ada WNI Terdampak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu) Judha Nugraha memastikan belum ada informasi warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak dalam peristiwa gempa bumi berkekuatan 6,9 magnitudo di Jepang.
    “KBRI Tokyo dan KJRI Osaka telah menghubungi simpul masyarakat di Prefektur Miyazaki, Kumamoto, dan Kochi, dan didapatkan informasi bahwa belum terdapat WNI yang terdampak,” kata Judha, dalam keterangan tertulis, Senin (13/1/2025).
    Judha mengatakan, saat ini ada 2.204 WNI yang tercatat menetap di lokasi terdampak gempa, khususnya di Prefektur Miyazaki.
    Sedangkan 964 WNI berada di Prefektur Kochi. Mereka semua disebut dalam keadaan selamat.
    Sebelumnya,
    gempa Jepang
    bermagnitudo 6,8 pada Senin (13/1/2025) menyebabkan dua
    tsunami kecil
    setinggi 20 sentimeter (cm) di dua pelabuhan Prefektur Miyazaki.
    Sejauh ini, tidak ada laporan kerusakan atau korban jiwa dari gempa yang terjadi pada pukul 21.19 waktu setempat tersebut.
    Pusat gempa berada di kedalaman 36 kilometer, sekitar 18 km dari lepas pantai Miyazaki di wilayah Kyushu.
    Badan Meteorologi Jepang (JMA) sempat memperingatkan kemungkinan gelombang tsunami satu meter dan mendesak warga menjauh dari pesisir.
    “Tsunami bisa terjadi berulang kali. Mohon jangan ke laut atau mendekati wilayah pesisir,” kata JMA, di media sosial X, dikutip dari kantor berita AFP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gempa M 6,9 Guncang Jepang, Kemenlu: Belum Ada WNI Terdampak

    Gempa M 6,9 Guncang Jepang, Kemenlu: Belum Ada WNI Terdampak

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI melaporkan hingga saat ini, belum ada warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,9 di Jepang.

    Gempa bumi mengguncang Prefektur Miyazaki, Jepang pada Senin (13/1/2025) pukul 21.19 waktu setempat. Pusat gempa dilaporkan berada di Laut Hyuganada dengan kedalaman kurang lebih 30 km.

    Gempa juga dirasakan di wilayah Prefektur Kochi.

    Menyusul terjadinya gempa, Badan Meteorologi Jepang telah mengeluarkan peringatan Tsunami pada pukul 21.29 waktu setempat untuk Prefektur Kochi dan Miyazaki.

    Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI Judha Nugraha mengatakan, Kedutaan Besar RI (KBRI) di Tokyo dan Konsulat Jenderal RI (KJRI) Osaka telah menghubungi simpul masyarakat di Prefektur Miyazaki, Kumamoto, dan Kochi.

    “Didapatkan informasi bahwa belum terdapat WNI yang terdampak,” kata Judha melalui keterangan tertulisnya, Senin (13/1/2025).

    Menurut Judha, terdapat 2.204 orang WNI yang tercatat menetap di Prefektur Miyazaki dan 964 orang di Prefektur Kochi.

  • Lembaga Kemanusiaan Bangun Tenda-tenda untuk Pengungsi di Kamp Al Mawasi Gaza  – Halaman all

    Lembaga Kemanusiaan Bangun Tenda-tenda untuk Pengungsi di Kamp Al Mawasi Gaza  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, GAZA – Tenda-tenda untuk pengungsi mulai dibangun di kamp pengungsian Al Mawasi, Gaza Selatan, Palestina, pasca jadi sasaran serangan tentara Israel pertengahan 2024 yang menewaskan 20 orang.

    Lembaga dan aktivis kemanusiaan asal Indonesia kembali membangun kamp pengungsian dengan menggunakan tenda berbahan campuran poliester, katun dan kanvas yang bisa bertahan disegala cuaca dengan ukuran 4×6 meter.

    Tenda-tenda ini dirancang dan dikirim langsung dari Mesir dengan total anggaran sebesar 104.700 dolar AS atau sekitar Rp1,62 miliar yang berasal dari bantuan masyarakat Indonesia. 

    “Tenda pengungsi itu dapat menampung 250 kepala keluarga atau sekitar 1.500 jiwa,” kata Muhammad Hadiyan Abshar, Manager Program International Networking for Humanitarian, Senin (13/1/2025).

    Sebelumnya serangan di kamp Al Mawasi sempat menjadi sorotan pemerintah Republik Indonesia.

    Melalui Kementerian Luar Negeri mengutuk keras serangan tentara Israel di kamp itu.
    “Indonesia mengutuk keras kebiadaban dan pembantaian Israel yang berulang dan kini kembali terjadi di Al-Mawasi, Khan Younis, Gaza Selatan,” tulis Kemenlu melalui akun X resminya, @ Kemlu_RI, dikutip Senin (15/7/2024). 

    Bahkan pemerintah Indonesia menilai, serangan tersebut semakin menunjukkan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel dan Indonesia mendesak agar dunia internasional mengambil langkah nyata meminta tanggung jawab Israel. 

    Meski mendapatkan kecaman, sebulan kemudian Israel kembali melancarkan serangan rudal ke kamp itu warga terlelap tidur, Senin (9/9/2024).

    Berdasarkan laporan Al Jazeera, serangan menewaskan 40 orang dan melukai 60 orang lainnya.

    Hadiyan Abshar menambahkan, saat ini situasi di Jalur Gaza termasuk yang semakin kritis akibat eskalasi konflik membuat kebutuhan akan bantuan internasional semakin mendesak.

    Ia mengajak masyarakat global untuk terus memberikan dukungan, baik melalui donasi maupun penyebaran informasi terkait kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.

    “Selain makanan, tenda jadi kebutuhan mendesak mengingat pengungsi di lokasi itu telah kehilangan rumah akibat serangan, agresi dan tindakan genosida,” katanya.

    CAption : Ratusan tenda untuk pengungsi warga Palestina yang dibeli dari sumbangan masyarakat Indonesia dibangun di  kamp pengungsian Al Mawasi, Gaza Selatan, Palestina. (Foto : Dok INH)

  • Pekerja Migran Indonesia Korban TPPO Asal Banten Meninggal di Penjara Mesir  

    Pekerja Migran Indonesia Korban TPPO Asal Banten Meninggal di Penjara Mesir  

    LEBAK – Seorang pekerja migran asal Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, bernama Inah (45), meninggal dunia saat menjalani hukuman penjara di Mesir. Inah diketahui menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) setelah bekerja di Kairo melalui jalur non-prosedural.  

    Ketua Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (KRPMI) Kabupaten Lebak, Nining Widianingsih, mengkonfirmasi kabar tersebut. “Korban adalah tenaga kerja migran yang termasuk dalam kategori TPPO. Ia divonis tiga tahun penjara oleh pengadilan di Mesir dan meninggal dunia akibat sakit saat menjalani hukuman,” ujar Nining saat dihubungi di Rangkasbitung, Lebak, dilansir dari ANTARA.  

    Inah tidak terdaftar secara resmi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak. Kasus ini menambah daftar panjang TPPO di daerah tersebut. Sepanjang 2024, Pemerintah Kabupaten Lebak mencatat sedikitnya 10 kasus TPPO yang melibatkan warga setempat.  

    Korban-korban ini diberangkatkan ke berbagai negara seperti Irak, Suriah, Mesir, Arab Saudi, dan Malaysia melalui jalur ilegal. Meski sebagian besar korban berhasil dipulangkan setelah keluarga mereka melapor ke Dinas Tenaga Kerja, masih ada tantangan besar dalam memonitor keberadaan warga yang menjadi pekerja migran tanpa prosedur resmi.  

    “Kami langsung berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri setelah menerima laporan dari keluarga korban TPPO untuk menangani kasus ini,” tambah Nining.  

    Menurut Nining, korban TPPO di Kabupaten Lebak umumnya berasal dari wilayah kantong tenaga kerja migran seperti Kecamatan Maja dan Sajira. Ia menekankan pentingnya pendataan warga di tingkat RT/RW agar keberadaan mereka dapat dipantau dengan lebih baik.  

    “Sering kali warga yang berangkat bekerja ke luar negeri melalui jalur non-prosedural tidak melaporkan keberangkatan mereka ke RT/RW. Hal ini menyulitkan pemerintah dalam memantau dan melindungi mereka,” katanya.  

    Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak juga terus berupaya mengurangi angka TPPO melalui sosialisasi kepada masyarakat. Kepala Bidang Penempatan Perluasan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Deni Triasih, menyebutkan bahwa mayoritas korban TPPO berangkat menggunakan jasa perusahaan tanpa izin resmi atau melalui perantara calo.  

    “Banyak korban yang tergiur tawaran kerja di luar negeri tanpa memahami risikonya. Kami mengingatkan masyarakat untuk menggunakan jalur resmi agar pemerintah dapat memberikan perlindungan dan pengawasan,” jelas Deni.  

    Pemerintah daerah berharap dengan meningkatkan pengawasan, sosialisasi, dan kerja sama lintas instansi, kasus TPPO seperti yang dialami Inah dapat dicegah di masa depan.  

  • Menteri P2MI Temui Menlu Bahas Perlindungan Pekerja Migran hingga Atnaker

    Menteri P2MI Temui Menlu Bahas Perlindungan Pekerja Migran hingga Atnaker

    Jakarta

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menemui Menteri Luar Negeri Sugiono. Keduanya menggelar rakor membahas penguatan pelindungan bagi para pekerja migran hingga soal perwakilan dari Kementerian P2MI yang duduk sebagai Atnaker (Atase Ketenagakerjaan).

    Pertemuan Karding dan Sugiono ini dilaksanakan di Kementerian Luar Negeri, Jl Taman Pejambon, Jakarta, Senin (13/1/2025). Menteri Karding datang ditemani Wakil Menteri Christina Aryani dan beberapa jajaran kementerian.

    Ada beberapa isu terkait pelindungan pekerja migran yang dibahas Menteri Karding dan Menlu Sugiono. Terlebih lagi masalah pekerja migran menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto.

    Menlu Sugiono menjelaskan, kementeriannya memang menjadi lintas koordinasi pemerintah untuk urusan luar negeri, terutama soal pekerja migran. Kemlu dan Kementerian P2MI akan segera menyelaraskan data kedatangan dan keberadaan pekerja migran.

    Dengan penyamaan data SISKOP2MI dengan Portal Peduli WNI, Menteri Karding semakin optimistis penguatan pelindungan pekerja migran ke depan semakin baik.

    “Kemlu juga mendukung proposal yang diajukan oleh Kementerian P2MI terkait dengan penugasan perwakilan KP2MI sebagai Atnaker di negara-negara penempatan pekerja migran,” kata Karding dalam keterangan yang diterima.

    “Saya bersyukur, Kementerian kami dan Kemlu semakin satu frekuensi untuk mengurusi masalah pekerja migran. Ke depannya, akan dibicarakan lebih detail lagi untuk bisa semakin menjamin pelindungan bagi para pekerja migran,” ucap Menteri Karding.

    Sampai saat ini Kementerian P2MI baru memiliki perwakilan stafnya di Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei Taiwan. KP2MI berharap bisa menempatkan pejabat dan staf teknisnya sebagai Atase Pelindungan PMI di Kantor Perwakilan RI yang menjadi negara tujuan penempatan utama PMI seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Jerman, Australia dan Amerika Serikat.

    (maa/dhn)

  • Kemarin, “soft power” Kopassus hingga PDIP hadirkan “KPK”

    Kemarin, “soft power” Kopassus hingga PDIP hadirkan “KPK”

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Minggu (12/1), mulai dari bekal kemampuan teknik kemanusiaan atau soft power Komando Pasukan Khusus (Kopassus) hingga PDI Perjuangan (PDIP) menghadirkan grup musik Kelompok Pemuja Koplo atau “KPK” pada gelaran “Soekarno Run Runniversary” 2025.

    Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

    Menhan: Kopassus harus punya soft power yang mumpuni

    Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) diharus dibekali dengan teknik kemanusiaan atau soft power yang mumpuni untuk melengkapi kemampuan operasi militernya.

    “Saya sudah beri masukan kepada Panglima TNI dan Danjen Kopassus. Kita tidak hanya berbicara operasi hard power, tetapi juga soft power. Oleh karena itu, kita perlu memfasilitasi hal-hal yang menyangkut kemanusiaan di dalamnya,” kata Sjafrie dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    Kemlu merasa kehilangan atas wafatnya diplomat senior Hasjim Djalal

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI merasa kehilangan atas wafatnya sosok diplomat senior dan ahli hukum laut dari Republik Indonesia, Hasjim Djalal, yang menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 90 tahun di Jakarta pada Minggu petang ini.

    Menteri Luar Negeri Sugiono pun mengunjungi kediaman Hasjim Djalal di Jalan Taman Cilandak III, Jakarta, pada Minggu malam, setelah jenazah almarhum tiba di rumah duka. Dia pun menyampaikan duka citanya kepada keluarga Hasjim, termasuk kepada anak keduanya yaitu mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal.

    Selengkapnya baca di sini.

    PDIP hadirkan “KPK” pada Soekarno Run 2025

    PDI Perjuangan menghadirkan grup musik Kelompok Pemuja Koplo atau “KPK” pada gelaran “Soekarno Run Runniversary” 2025 untuk menghibur peserta lari dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-52 PDIP tersebut.

    “Hari ini kami sengaja hadirkan ‘KPK’, Kelompok Pemuja Koplo, tapi kalau bagi saya adalah ‘kelompok pemuja keadilan’,” ucap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    Hasto: Program pengentasan kemiskinan Presiden senapas dengan PDIP

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa program pengentasan kemiskinan oleh Presiden Prabowo Subianto senapas dengan kebijakan partai berlambang banteng moncong putih itu.

    Pernyataan itu disampaikan Hasto merespons program tiga ribu rumah untuk rakyat miskin yang dicanangkan Prabowo. Kebijakan tersebut juga sempat disinggung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya saat HUT Ke-52 PDIP di Jakarta, Jumat (10/1).

    Selengkapnya baca di sini.

    Anggota DPR: Pemerintah perlu lebih realistis pindahkan ASN ke IKN

    Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad mengatakan bahwa pemerintah perlu berpikir lebih realistis untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), setelah sebelumnya wacana tersebut tak terlaksana di tahun 2024.

    Menurut dia, pemindahan ASN ke IKN tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa karena bisa berisiko bagi keselamatan kehidupan para ASN. Menurut dia, pemindahan ASN harus menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menlu Sugiono Akan Jadi Inspektur Pemakaman Hasjim Djalal di TMP Kalibata – Page 3

    Menlu Sugiono Akan Jadi Inspektur Pemakaman Hasjim Djalal di TMP Kalibata – Page 3

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia (RI) merasa kehilangan atas wafatnya sosok diplomat senior dan ahli hukum laut, Hasjim Djalal, yang meninggal pada Minggu petang ini, 12 Januari 2025. Hasjim Djalal meninggal di usia 90 tahun.

    “Kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan kekuatan menghadapi musibah ini,” kata Menteri Luar Negeri Sugiono saat mengunjungi kediaman Hasjim Djalal di Jalan Taman Cilandak III, Jakarta, Minggu malam.

    Sugiono mengatakan bahwa Hasjim merupakan tokoh ahli hukum laut internasional, yang juga tergabung dalam tim negosiasi untuk Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut.

    Sugiono berharap agar almarhum diterima di sisi-Nya dan ditempatkan di tempat yang terbaik. “Kami dari keluarga besar Kementerian Luar Negeri merasa kehilangan,” kata Menlu Sugiono.

    Dia pun menyampaikan duka citanya kepada keluarga Hasjim, termasuk kepada anak keduanya yaitu mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.

    Hasjim Djalal mengembuskan napas terakhirnya pada usia 90 tahun di Jakarta, Minggu, pada pukul 16:40 WIB. Kabar wafatnya Hasjim Djalal diumumkan oleh putranya yang juga diplomat dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal melalui media sosial X.

    “Prof. Dr. Hasjim Djalal mengembuskan nafas terakhir hari ini jam 16:40 (WIB). Almarhum adalah diplomat pejuang wawasan nusantara,” ujar Dino sebagaimana dikutip dari akun resmi X-nya, @dinopattidjalal.

    “Mohon doanya agar arwah beliau mendapat tempat yang mulia di sisi Allah SWT dan agar jasa-jasanya untuk NKRI selalu dikenang dengan baik. Amin,” kata Dino.