Kementrian Lembaga: Kemlu

  • 2 WNI yang Disekap hingga Disika di Myanmar Berhasil Pulang

    2 WNI yang Disekap hingga Disika di Myanmar Berhasil Pulang

    Jakarta

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menjemput dua Warga Negara Indonesia (WNI) Pekerja Migran Indonesia yang disekap dan disiksa di Myanmar. Dua orang itu adalah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan dijadikan scammer atau operator judi online.

    dua orang WNI itu adalah berinisial AB dan R. Masing-masing dari meraka berasal dari Semarang, Jawa Tengah (Jateng); dan Langkat, Sumatera Utara (Sumut). Mereka dijemput oleh menteri Karding di Terminal II F Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025) dini hari.

    Menteri Karding menyebutkan bahwa sejak awal kedua orang tersebut ditangani oleh Kementerian Luar Negeri, dan untuk proses kepulangannya ke Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian P2MI.

    “Alhamdulillah, dini hari ini mereka sudah kita terima di Bandara Soekarno-Hatta. Dua WNI ini bagian dari enam orang yang ada dan saat ini masih tersisa empat orang di Myanmar termasuk Robiin,” ujar Karding.

    Diketahui, Robiin adalah salah satu korban penyekapan yang juga mantan anggota DPRD Indramayu, Jawa Barat periode 2014-2019 dari Partai Nasdem. Dalam sebuah video yang viral, Robiin mengaku menjadi korban penyekapan di Myanmar bersama tiga rekan lainnya.

    Menurut cerita dari R dan AB, mereka mendapatkan siksaan yang luar biasa oleh perusahaan di Myanmar. Macam-macam bentuk siksaan itu seperti disetrum, dipukul, dan banyak penyiksaan lainnya.

    Kemudian, ungkap Karding, setelah itu akan diproses pendokumentasian proses-prosesnya, sehingga diharapkan mereka nanti memberikan petunjuk yang dapat membuka ruang untuk membebaskan WNI yang lain.

    “Itu yang saya akan lakukan setelah ini. Kita akan serahkan ke Kementerian Sosial untuk rehabilitasi dan seterusnya kita pastikan yang bersangkutan akan sampai ke rumah masing-masing dan berkumpul bersama keluarganya,” kata Karding

    (aik/aik)

  • Lokasi 4 WNI yang Disekap di Zona Konflik Myanmar Diketahui, Hpa Lu di Myawaddy Sulit Dijangkau – Halaman all

    Lokasi 4 WNI yang Disekap di Zona Konflik Myanmar Diketahui, Hpa Lu di Myawaddy Sulit Dijangkau – Halaman all

    Lokasi 4 WNI yang Disekap di Zona Konflik Myanmar Diketahui, Proses Penyelamatan Jadi Tantangan

    Danang Triatmojo/Tribunnews.com

     
    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lokasi eks Anggota DPRD Indramayu, Robiin dan 3 orang warga negara Indonesia (WNI) lainnya yang disekap dan diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sudah diketahui. 

    Mereka berada di Hpa Lu, Myawaddy, Myanmar.

    Namun Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI masih belum bisa menyelamatkan Robiin dan kawan – kawannya karena Hpa Lu, Myawaddy merupakan daerah perbatasan Myanmar dengan Thailand, yang juga menjadi wilayah konflik antara kelompok etnis dan militer Myanmar, serta tak bisa dijangkau penegak hukum.

    Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, menyebut hal ini jadi tantangan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk menemui solusi pemulangan para WNI yang berada di tengah zona konflik tersebut.

    “Ini tantangan bagi Kemlu untuk mendapatkan jalan bagi pemulangan yang bersangkutan. Semoga segera ketemu. Setahu saya mereka terus berusaha. Semoga agar ada jalan,” kata Sukamta kepada wartawan, Sabtu (18/1/2025). 

    “Sehingga sampai saat ini KBRI di sana belum berhasil memulangkan yang bersangkutan,” kata Sukamta. 

    Sukamta sendiri menyebut kasus yang menyeret Robiin sudah terjadi sejak Agustus 2024.

    Dirinya juga pernah mengadvokasi 4 WNI lewat Kemlu RI agar upaya pemulangan bisa dilakukan.

    Namun kondisi konflik masih jadi kendala terbesar yang harus dihadapi.

    “Ini kasus sudah lama. Saya sudah advokasi sejak bulan Agustus tahun lalu, melalui Kemlu RI,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui video permintaan tolong dari mantan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Robiin, kembali viral di media sosial pada pertengahan Januari 2025. 

    Robiin dan ketiga temannya kembali meminta pertolongan karena mengaku masih disekap dan disiksa di Myanmar. 

    Video dari Robiin sebelumnya juga pernah viral pada Oktober 2024, dan sejumlah pihak sudah merespons untuk upaya pembebasan, seperti Divhubinter Polri dan Kemlu RI bersama KBRI Yangon.

    Sejak viralnya video pertama Robiin, Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan pihaknya bersama KBRI Yangon, sudah melakukan upaya-upaya yang di antaranya menyampaikan sejumlah nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar.

    Koordinasi dan kerja sama dengan jejaring lokal di Myawaddy juga terus dijalin untuk upaya pembebasan ini.

    “Koordinasi dengan otoritas terkait di Myanmar, berkomunikasi dengan jejaring lokal di Myawaddy hingga menjalin kerja sama bilateral dan regional,” kata Judha. 

    Selain Robiin, Kemlu RI mencatat ada 81 WNI yang bernasib sama menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Myawaddy, Myanmar. Seluruhnya juga sedang ditangani Kemlu RI. 

    Judha mengatakan jumlah orang-orang yang menjadi korban TPPO itu sendiri terus bertambah meski ada beberap WNI yang sudah dikeluarkan dari wilayah tersebut pada 2024 ini.

    “Meskipun selama tahun 2024, 53 WNI telah berhasil dikeluarkam dari Myawaddy, namun penambahan kasus baru masih terus terjadi,” ungkapnya.

    Selain WNI, data yang diperoleh Kemenlu sendiri ada pula 59 warga negara lain yang juga memiliki kasus yang sama.

    Terlebih, mereka berada di wilayah Hpa Lu, Myawaddy yang merupakan daerah terpencil dan lokasi konflik bersenjata antara kelompok etnis bersenjata dengan militer Myanmar.

    “Kementerian Luar Negeri kembali mengimbau agar masyarakat berhati-hati dengan tawaran kerja luar negeri melalui sosmed dan selalu ikuti prosedur resmi penempatan kerja luar negeri,” tuturnya.

  • 4 Hal Tentang Gencatan Senjata Gaza yang Berlangsung Mulai Minggu

    4 Hal Tentang Gencatan Senjata Gaza yang Berlangsung Mulai Minggu

    Jakarta

    Gencatan senjata di Gaza telah disepakati oleh Israel dan Hamas. Namun, Israel masih terus menyerang Gaza meski telah menyepakati gencatan senjata dengan kelompok militan Palestina, Hamas.

    Berikut informasinya.

    Gencatan senjata terjadi antara kelompok militan Palestina, Hamas dengan Israel. Gencatan senjata di Gaza tersebut itu akan dimulai pada Minggu (19/1/2025).

    “Seperti yang dikoordinasikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dan para mediator, gencatan senjata di Jalur Gaza akan dimulai pada pukul 08.30 pagi pada hari Minggu, 19 Februari, waktu setempat di Gaza”. kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari, dalam keterangan di X.

    Tahap pertama gencatan senjata ini, dimulai dengan penyaluran bantuan kemanusiaan ke seluruh Gaza. Selain itu, 33 tawanan Israel juga akan dibebaskan.

    “Kami tidak akan pernah menyerah terhadap rakyat Gaza,” sambungnya.

    Ia berharap gencatan senjata ini bisa permanen. Sehingga, perang bisa diakhiri.

    2. Warga Gaza Sambut Gencatan Senjata

    Warga Gaza menyambut gencatan senjata dengan suka cita. Kerumunan orang berpelukan merayakan pengumuman ini.

    “Saya tidak percaya mimpi buruk yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun ini akhirnya akan segera berakhir. Kami telah kehilangan begitu banyak orang, kami kehilangan segalanya,” kata warga Palestina bernama Randa Sameeh.

    Perayaan gencatan senjata warga Gaza (Foto: AFP/Reuters)3. Pemerintah Israel Setuju Gencatan Senjata di Gaza

    Kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan secara resmi pada Sabtu (18/1/2025), bahwa kabinet pemerintahan Israel telah menyetujui kesepakatan dengan Hamas untuk gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza.

    Persetujuan ini diberikan setelah kabinet Netanyahu menggelar rapat selama lebih dari enam jam pada Sabtu (18/1) pagi. Disebutkan oleh kantor Netanyahu dalam pernyataannya bahwa pemerintah Israel telah meratifikasi perjanjian tersebut.

    “Pemerintah telah menyetujui kerangka pemulangan para sandera. Kerangka kerja untuk pembebasan sandera akan mulai berlaku pada Minggu (19/1) waktu setempat,” demikian pernyataan kantor Netanyahu.

    Baca berita di halaman selanjutnya.

  • Gencatan Senjata Gaza Akan Dimulai: Ini Kemungkinan Fase Pembebasan Sanderanya – Halaman all

    Gencatan Senjata Gaza Akan Dimulai: Ini Kemungkinan Fase Pembebasan Sanderanya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gencatan senjata di Jalur Gaza dijadwalkan mulai berlaku pada Minggu, 19 Januari 2025, pukul 08.30 waktu setempat (06.30 GMT).

    Kementerian Luar Negeri Qatar mengumumkan bahwa gencatan senjata ini merupakan hasil dari koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, menyampaikan informasi ini melalui media sosial X, menekankan pentingnya bagi warga untuk berhati-hati dan menunggu petunjuk dari sumber resmi.

    Pemerintah Israel juga telah memberikan persetujuan resmi terhadap perjanjian gencatan senjata yang dimediasi dengan Perlawanan Palestina.

    Menurut laporan Axios, 24 menteri Israel mendukung kesepakatan tersebut, sementara delapan menteri lainnya menolak.

    Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengonfirmasi bahwa pemerintah telah menyetujui kesepakatan ini setelah melalui proses yang intens.

    Sumber Palestina yang berbicara kepada Al Mayadeen mengungkapkan rincian mengenai perjanjian pertukaran tahanan yang terkait dengan gencatan senjata.

    Sebanyak 30 tahanan Palestina, termasuk wanita dan anak-anak, akan dibebaskan dari penjara Israel pada Jumat, 17 Januari 2025.

    Selain itu, tahanan berusia 50 tahun ke atas atau yang menderita penyakit juga akan dibebaskan.

    Perjanjian ini mencakup ketentuan bahwa untuk setiap tentara wanita Israel yang dibebaskan, akan diganti dengan 30 tahanan Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup, dan 20 lainnya dengan hukuman panjang.

    Fase awal perjanjian juga berfokus pada tahanan Palestina yang sebelumnya terlibat dalam kesepakatan pertukaran tahun 2011 namun kemudian ditangkap kembali, yang berjumlah 47 orang.

    Tahanan Palestina yang dibebaskan berdasarkan kesepakatan ini tidak akan ditangkap kembali dengan tuduhan yang sama.

    Dan mereka tidak perlu menjalani sisa kalimat awal mereka maupun menandatangani dokumen apa pun sebagai syarat untuk pembebasan.

    Dengan gencatan senjata yang akan dimulai, harapan akan terciptanya perdamaian di Gaza semakin menguat, meskipun tantangan masih ada di depan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Gencatan Senjata Gaza Resmi Dimulai 19 Januari Pagi

    Gencatan Senjata Gaza Resmi Dimulai 19 Januari Pagi

    Gaza City

    Gencatan senjata Israel dan Hamas secara resmi dimulai Minggu pagi (19/01), pukul 08:30 waktu setempat (03:30 WIB), menurut para mediator di Qatar yang telah memainkan peran penting dalam perundingan.

    Dalam keterangan di X, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari mengatakan:

    “Seperti yang dikoordinasikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dan para mediator, gencatan senjata di Jalur Gaza akan dimulai pada pukul 08.30 pagi pada hari Minggu, 19 Februari, waktu setempat di Gaza”.

    “Kami menyarankan penduduk untuk berhati-hati, sangat berhati-hati, dan menunggu arahan dari sumber-sumber resmi,” tambahnya.

    Qatar bersama AS dan Mesir telah memainkan peran kunci dalam perundingan mediasi antara Israel dan Hamas.

    Gencatan senjata ini sesuai dengan rencana awal setelah perundingan menemui kesepakatan, meskipun sempat diwarnai penundaan Kabinet Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

    Pada Jumat (17/01) pagi, otoritas kantor perdana menteri mengatakan Netanyahu sudah diberitahu tim perunding, kesepakatan itu tersebut telah disetujui.

    Dan, pemerintah Israel “akan bersidang untuk menyetujui kesepakatan tersebut,” kata kantor Netanyahu.

    “Keluarga para sandera telah diberitahu,” tambahnya.

    Sebelumnya, Netanyahu telah menunda pemungutan suara kabinet untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata Gaza yang sedianya digelar Kamis (16/01).

    Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu telah memerintahkan kabinet politik-keamanan untuk bersidang pada hari Jumat (17/01) (Reuters)

    Dia beralasan Hamas berupaya mengubah kesepakatan tersebut pada menit-menit terakhir.

    Perwakilan Israel, kelompok Hamas, Amerika Serikat, dan Qatar telah resmi menandatangani kesepakatan tersebut di Doha, demikian laporan media-media Israel.

    Kesepakatan gencatan senjata pertama kali diumumkan pada Rabu (15/01) oleh mediator AS dan Qatar.

    Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengatakan kesepakatan tersebut mulai berlaku pada hari Minggu (19/01), sambil menunggu persetujuan kabinet Israel.

    Serangan udara Israel di sejumlah kawasan di Gaza masih terjadi setelah kesepakatan gencatan senjata (Getty Images)

    Mengapa Netanyahu sempat menunda pemungutan suara?

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Kabinet Israel menunda menggelar pemungutan suara untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

    Netanyahu menuduh Hamas berupaya mengubah kesepakatan tersebut pada menit-menit terakhir.

    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan ada “jalan buntu” yang tengah dicarikan jalan keluarnya.

    Blinken meyakini gencatan senjata akan tetap dimulai pada hari Minggu (19/01) sesuai rencana.

    Walaupun tim juru runding Israel menyetujui kesepakatan itu setelah berbulan-bulan berunding, kesepakatan itu tak dapat dilaksanakan hingga disetujui Kabinet Netanyahu.

    Kelompok Hamas mengatakan mereka tetap berkomitmen pada kesepakatan tersebut.

    Hamas dilaporkan mencoba menambahkan sejumlah anggotanya ke dalam daftar tahanan Palestina yang akan dibebaskan berdasarkan kesepakatan tersebut.

    Penundaan tersebut terjadi setelah serangan Israel di Gaza menyusul pengumuman kesepakatan pada Rabu yang menewaskan lebih dari 80 orang, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.

    Beberapa jam sebelum rapat kabinet Israel pada Kamis, Netanyahu menuduh Hamas mencoba “mengingkari kesepakatan pada menit-menit terakhir”.

    Kabinet Israel tidak akan bersidang hingga Hamas menerima “semua elemen perjanjian,” demikian bunyi pernyataan dari kantor PM Netanyahu.

    Menlu AS Blinken mengatakan penundaan seperti itu sudah diperkirakan bakal terjadi dalam situasi “penuh tantangan dan ketegangan” saat ini.

    “Kami Tengah berupaya mencari jalan keluar dari kebuntuan ini,” katanya dalam jumpa pers.

    Dia mengatakan AS “yakin” kesepakatan itu akan mulai berlaku pada hari Minggu sesuai rencana, dan bahwa gencatan senjata akan terus berlanjut.

    Apa isi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas?

    Rincian kesepakatan yang dilaporkan disetujui oleh kedua belah pihak sejauh ini belum diumumkan.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan masih ada beberapa klausul yang belum terselesaikan, yang diharapkannya akan dituntaskan pada Rabu malam.

    Kesepakatan ini akan menghentikan perang di Gaza dan dilakukan pertukaran sandera dan tahanan.

    Kelompok Hamas menangkap 251 sandera ketika menyerang Israel pada Oktober 2023.

    Hamas masih menyandera 94 orang, meskipun Israel yakin hanya 60 orang yang masih hidup.

    Israel diperkirakan akan membebaskan sekitar 1.000 tahanan Palestina, beberapa di antaranya dipenjara selama bertahun-tahun, sebagai imbalan atas pengembalian para sandera.

    Gencatan senjata ini diharapkan terjadi dalam tiga tahap, setelah kesepakatan nanti diumumkan.

    Dan walaupun kedua pihak sekarang dikatakan telah menyetujuinya, Kabinet Israel perlu menyetujui kesepakatan tersebut sebelum dapat dilaksanakan.

    Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengatakan kesepakatan ini akan mulai berlaku pada hari Minggu, 19 Januari 2025, jika disetujui.

    Berikut ini adalah hal-hal yang kemungkinan diatur dalam kesepakatan tersebut:

    Tahap pertama

    Tahap pertama akan berlangsung selama enam minggu dan digelar “gencatan senjata secara penuh dan menyeluruh”, kata Presiden AS Joe Biden saat dia mengonfirmasi kesepakatan yang dicapai pada Rabu.

    “Sejumlah sandera” yang ditahan oleh Hamas, termasuk kaum perempuan, para orang tua dan orang-orang sakit, akan dibebaskan dengan imbalan ratusan tahanan Palestina, kata Biden.

    Dia tidak menyebutkan berapa banyak sandera yang akan dibebaskan selama tahap pertama ini tetapi Al Thani dari Qatar mengatakan pada konferensi pers sebelumnya bahwa jumlahnya adalah 33 orang.

    Juru bicara pemerintah Israel, David Mencer sebelumnya mengatakan sebagian besar, tetapi tidak semua, dari 33 sandera yang diharapkan akan dibebaskan, termasuk anak-anak, diperkirakan masih hidup.

    Tiga sandera akan segera dibebaskan, kata seorang pejabat Palestina sebelumnya kepada BBC, dengan sisanya akan dibebaskan selama enam minggu ke depan.

    Selama tahap ini, pasukan Israel akan ditarik keluar dari “semua” wilayah berpenduduk di Gaza, kata Biden, sementara “warga Palestina [dapat] juga kembali ke lingkungan mereka di semua wilayah Gaza”.

    Hampir semua dari 2,3 juta penduduk Gaza harus meninggalkan rumahnya.

    Ini terjadi setelah ada perintah evakuasi dari Israel, akibat serangan Israel, serta pertempuran di lapangan.

    Setelah kesepakatan ini, akan ada lonjakan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, dengan ratusan truk diizinkan masuk setiap hari.

    Pejabat Palestina sebelumnya mengatakan negosiasi terperinci untuk tahap kedua dan ketiga akan dimulai pada hari ke-16 gencatan senjata.

    Biden mengatakan gencatan senjata akan terus berlanjut “selama negosiasi berlanjut”.

    Tahap kedua

    Tahap kedua akan menjadi “berakhirnya perang secara,” menurut Biden.

    Sandera yang masih hidup, termasuk kaum pria, akan dibebaskan sebagai imbalan atas lebih banyak tahanan Palestina.

    Dari 1.000 tahanan Palestina yang diperkirakan telah disetujui Israel untuk dibebaskan secara keseluruhan, sekitar 190 orang menjalani hukuman 15 tahun atau lebih.

    Seorang pejabat Israel sebelumnya mengatakan kepada BBC bahwa mereka yang dihukum karena pembunuhan tidak akan dibebaskan ke Tepi Barat yang diduduki.

    Penarikan secara penuh pasukan Israel dari Gaza juga akan dilakukan.

    Tahap ketiga

    Tahap ketiga dan terakhir akan melibatkan pembangunan kembali Gaza sesuatu yang dapat memakan waktu bertahun-tahun dan pengembalian jenazah para sandera yang tersisa.

    Warga Gaza dan Israel rayakan kesepakatan gencatan senjata

    Sebelumnya, Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung 15 bulan. Warga Gaza dan Israel menyambut baik peristiwa ini dengan merayakannya di jalan-jalan.

    Di Gaza, sebagian warga turun ke jalan-jalan di Deir al-Balah.

    Pemandangan serupa juga terlihat di sudut Ibu Kota Israel, Tel Aviv.

    Di Gaza, seorang pria mengaku “syok lantaran senang”.

    Adapun seorang perempuan di Tel Aviv, Israel, berharap setiap warga Israel yang sandera Hamas dapat kembali ke rumahnya.

    Pada tahap awal gencatan senjata, seperti disepakati Israel dan Hamas, baru 33 orang sandera yang akan dibebaskan.

    Di Gaza, seorang pria mengaku “syok lantaran senang” setelah ada kesepakatan gencatan senjata (Getty Images)

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengonfirmasi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    Biden mengatakan kesepakatan itu akan “menghentikan pertempuran di Gaza, memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan bagi warga sipil Palestina, dan menyatukan kembali para sandera dengan keluarga mereka”.

    Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, selaku mediator, mengatakan kesepakatan itu akan mulai berlaku pada hari Minggu (19/01) asalkan disetujui oleh Kabinet Israel.

    Presiden AS Joe Biden mengumumkan kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas itu di Gedung Putih (BBC)

    Di tempat terpisah, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan rincian akhir kesepakatan itu masih dikerjakan.

    Namun dia berterima kasih kepada Biden karena “mempromosikannya”.

    Pemimpin Hamas Khalil al-Hayya mengatakan itu adalah hasil dari “ketangguhan” bangsa Palestina.

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan kesepakatan gencatan senjata, yang disebutnya meringankan “penderitaan luar biasa yang disebabkan oleh konflik”, adalah prioritas pertama.

    Guterres mengatakan PBB siap untuk meningkatkan pengiriman bantuan kepada Palestina.

    Walaupun kesepakatan itu sudah dicapai, dan mulai berlaku Minggu, 19 Januari 2025, badan Pertahanan Sipil yang dikelola Hamas melaporkan bahwa serangan udara Israel menewaskan lebih dari 20 orang pada Rabu (15/01).

    Tedros Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyambut positif kesepakatan gencatan senjata.

    Melalui media sosial X (dulu Twitter), dia mengatakan organisasinya siap untuk “meningkatkan dukungannya”.

    “Terlalu banyak nyawa yang hilang dan terlalu banyak keluarga yang menderita. Kami berharap semua pihak akan menghormati kesepakatan itu dan bekerja menuju perdamaian abadi,” kata Ghebreyesus.

    “Perdamaian adalah obat terbaik!” Tegasnya.

    Israel meluncurkan kampanye untuk menghancurkan Hamas yang dicap sebagai organisasi teroris oleh Israel, AS, dan negara-negara lain sebagai tanggapan atas serangan lintas batas oleh Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober 2023.

    Serangan Hamas itu mengakibatkan sekitar 1.200 orang tewas dan 251 orang disandera.

    Serangan militer Israel ke Gaza mengakibatkan lebih dari 46.700 orang telah tewas, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut.

    Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza juga telah mengungsi.

    Di Gaza juga terjadi kerusakan yang meluas, kekurangan makanan, bahan bakar, serta obat-obatan.

    Israel mengatakan 94 sandera masih ditahan oleh Hamas, 34 di antaranya diduga tewas.

    Selain itu, ada empat warga Israel yang diculik sebelum perang, dua di antaranya tewas.

    ‘Saya sedih sekaligus gembira’

    Kepada BBC Arab, sejumlah warga Palestina di Gaza berbicara tentang perasaannya setelah Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata.

    Seorang perempuan, yang salah-satu anaknya, Nabil Muhammad Zaydan Nasser, tewas selama perang, berujar dia merasakan campuran antara kegembiraan dan kesedihan atas berita tersebut.

    “Alhamdulillah, semoga kedamaian dan berkah Allah senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, saya ucapkan selamat kepada rakyat kami; rakyat Gaza yang terkepung dan berjuang atas gencatan senjata ini, dan Insya Allah gencatan senjata ini akan terlaksana sepenuhnya,” ujarnya.

    Seorang pria lain yang berbicara kepada BBC Arab berterima kasih kepada negara-negara Arab atas upayanya dalam membantu mencapai kesepakatan.

    “Kami takut bahwa giliran kami yang akan mati dalam perang ini, belum lagi penderitaan kami karena kekurangan makanan dan minuman, serta tidak adanya air.

    “Kami berterima kasih kepada negara-negara Arab karena telah melakukan upaya yang luar biasa dan menekan Israel untuk menghentikan perang terhadap kami.”

    Bagaimana perjalanan negosiasi gencatan senjata Israel-Hamas?

    Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketika berjumpa di Yerusalem (Getty Images)

    Pada Agustus 2024 lalu, Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, mengungkap kemungkinan akan ada gencatan senjata dalam perang antara Israel dan Hamas di Gaza dalam beberapa hari ke depan, setelah Israel menerima proposal perdamaiannya pada Senin (19/08) silam.

    Usulan kesepakatan gencatan senjata itu akan mencakup diakhirinya pertikaian di Gaza dan pembebasan sandera yang ditangkap Hamas dan sekutunya dalam serangan mereka ke Israel pada Oktober 2023.

    AS telah berupaya untuk “menjembatani proposal” perdamaian antara Israel dan Hamas, untuk mengatasi hambatan yang menghalangi keduanya menyetujui kesepakatan.

    Apa saja poin-poin penting dalam rencana perdamaian dan bagaimana respons Israel dan Hamas?

    Apa poin utama dari rencana perdamaian AS?

    Blinken saat ini berada di Israel untuk mempromosikan perjanjian perdamaian berdasarkan rencana yang ditetapkan oleh Presiden AS Joe Biden pada Mei tahun ini.

    Kesepakatan perdamaian itu akan berlangsung dalam tiga fase.

    Yang pertama mencakup “gencatan senjata penuh dan menyeluruh” yang berlangsung selama enam pekan, penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah berpenduduk di Gaza, dan pertukaran beberapa sandera termasuk perempuan, orang tua, serta warga yang sakit dan terluka.

    Mereka akan ditukar dengan tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

    Getty ImagesPada November 2023, 105 sandera dikembalikan ke Israel dan lebih dari 100 masih berada di Gaza.

    Israel mengatakan lebih dari 100 sandera masih ditahan dan meyakini 71 orang masih hidup. Empat sandera lainnya sudah berada di Gaza sebelum tanggal 7 Oktober, dua di antaranya diyakini tewas.

    Sebuah kesepakatan yang disepakati pada November 2023 menunjukkan bahwa Hamas membebaskan 105 sandera selama gencatan senjata yang berlangsung selama sepekan dengan imbalan sekitar 240 tahanan Palestina di penjara-penjara Israel.

    Kesepakatan damai itu akan mencakup rencana untuk membangun kembali Gaza.

    Getty Images

    Tahap ketiga dari perjanjian damai ini akan menjadi awal dari rencana rekonstruksi besar-besaran yang disusun untuk Gaza, dan pengembalian jenazah sandera.

    Sebuah pernyataan dari pemerintah Israel pada 19 Agustus mengatakan: “Perdana Menteri menegaskan kembali komitmen Israel terhadap proposal Amerika saat ini mengenai pembebasan sandera kami, yang mempertimbangkan kebutuhan keamanan Israel.”

    Baca juga:Apa saja poin-poin penting dalam rencana perdamaian?

    Diperkirakan masih ada perbedaan besar antara Israel dan Hamas.

    Salah satu masalahnya adalah berlanjutnya kehadiran militer Israel di Gaza.

    Israel mengatakan mereka ingin pasukan tetap tinggal untuk menghentikan gerak Hamas dan menghentikan penyelundupan lebih banyak senjata.

    Namun, Hamas menentang pasukan Israel yang tetap berada di Gaza setelah gencatan senjata.

    Hamas juga mempunyai perbedaan dengan Israel mengenai jumlah dan identitas tahanan Palestina yang akan dikembalikan ke Gaza dengan imbalan sandera Israel.

    Hamas tidak ingin pasukan Israel menduduki Gaza setelah gencatan senjata (Getty Images)

    Seberapa besar peluang tercapainya kesepakatan damai?

    Blinken mengatakan gencatan senjata harus segera dicapai.

    “Ini adalah momen yang menentukan, mungkin yang terbaik, mungkin kesempatan terakhir untuk memulangkan para sandera, untuk melakukan gencatan senjata dan menempatkan semua orang pada jalur yang lebih baik menuju perdamaian dan keamanan abadi,” kata Blinken pada 19 Agustus, saat berada di Israel.

    Setelah mendapat persetujuan luas dari pemerintah Israel, Blinken berkunjung ke Kairo untuk berbicara dengan Mesir dan Qatar mediator dalam negosiasi damai Hamas dan Israel.

    Kedua negara memiliki saluran komunikasi dengan Hamas.

    Banyak orang di Israel mendesak tercapainya kesepakatan perdamaian dan pengembalian semua sandera yang tersisa (Getty Images)

    Namun Hamas menyatakan tidak akan mengirimkan perwakilannya ke sana.

    Seorang anggota biro politik organisasi yang berbasis di Qatar, Basem Naim, mengatakan: “Kami menyetujui kesepakatan [melalui mediator] pada tanggal 2 Juli… dan oleh karena itu kami tidak memerlukan putaran perundingan baru atau membahas tuntutan baru Benyamin Netanyahu.”

    Dia mengatakan bahwa Hamas “masih tertarik” pada perjanjian perdamaian, namun menegaskan: “Kami telah menunjukkan fleksibilitas maksimum dan sikap positif, dan pihak lain telah memahami ini sebagai kelemahan dan menghadapinya dengan kekuatan yang lebih besar.”

    Pemerintah Israel menjawab bahwa Hamas “sangat keras kepala” dan mengatakan “tekanan perlu diarahkan” pada kelompok tersebut.

    Seorang tentara Israel berdiri di samping pintu masuk terowongan yang digunakan oleh Hamas di Gaza (Getty Images)

    Militer Israel melancarkan serangan di Gaza untuk menghancurkan Hamas sebagai tanggapan atas serangan kelompok milisi Palestina tersebut terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan 251 orang disandera.

    Sejak itu, lebih dari 40.130 warga Palestina tewas di Gaza, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut.

    Pertempuran terus berlanjut, dengan Israel mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir mereka mengatakan telah menghancurkan beberapa kompleks Hamas dan jaringan terowongan tempat ditemukannya roket dan rudal , dan telah “membasmi puluhan teroris”.

    Media Palestina melaporkan bahwa pada Senin (19/08) enam orang tewas dalam serangan udara Israel di Khan Younis, di selatan Gaza, dan empat lainnya tewas dalam serangan terhadap sebuah mobil di Kota Gaza, di utara.

    Meskipun Blinken mengatakan menurutnya kesepakatan perdamaian dapat segera dicapai, baik sumber Israel maupun Hamas yang berbicara kepada BBC tidak memberikan harapan yang sama.

    Berita ini akan terus diperbarui.

    (nvc/nvc)

  • India Bekukan Visa, Pelajar dan Pasien di Bangladesh Kena Imbasnya

    India Bekukan Visa, Pelajar dan Pasien di Bangladesh Kena Imbasnya

    New Delhi

    Ketegangan diplomatik antara India dan Bangladesh semakin meruncing. Kini, pemerintah di New Delhi dikabarkan memangkas kuota visa bagi warga Bangladesh secara drastis.

    Hubungan kedua negara meregang sejak kerusuhan politik yang menjatuhkan pemerintahan lama pada bulan Agustus silam. Amukan demonstran memaksa Perdana Menteri Sheikh Hasina melarikan diri dan mendapat suaka di India.

    Sejak itu, Komisi Tinggi India di Dhaka menutup kantor-kantor konsuler di penjuru Bangladesh. Warga akibatnya tidak lagi bisa leluasa mengajukan permohonan visa. Pada September, kedutaan India mengembalikan 20.000 paspor milik warga Bangladesh yang masih diproses ketika penundaan layanan konsuler diberlakukan.

    Ketegangan di antara jiran

    Perselisihan antara India dan Bangladesh semakin bereskalasi dalam beberapa hari terakhir, terutama karena masalah pengelolaan perbatasan.

    India mengumumkan rencana membangun tembok di lima lokasi di sepanjang perbatasan. Akibatnya, duta besar India Pranay Verma dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri Bangladesh.

    India merespons dengan memanggil Dubes Bangladesh Md. Nural Islam dan menegaskan kembali bahwa langkah-langkah keamanan perbatasannya sejalan dengan perjanjian yang ada.

    Kebuntuan tersebut telah menyebabkan gangguan signifikan pada arus perjalanan, memicu pembatalan pemesanan dan penurunan jumlah omset.

    Imbas bagi pelajar dan wisatawan medis

    Menurut kedutaan India, jumlah aplikasi visa harian telah turun dari lebih dari 7.000 menjadi 500-700 permohonan, tanpa indikasi jelas kapan situasi akan kembali normal.

    India menawarkan 15 kategori visa ke Bangladesh, yang mencakup “visa jurnalis, riset dan layanan darurat”.

    “Kami terus memantau situasi dan saat keadaan kembali normal, kami akan memulai operasi visa penuh,” kata seorang pejabat kementerian luar negeri kepada DW.

    Pejabat lain mengatakan kepada DW, dengan syarat anonim, bahwa penerbitan layanan visa yang tepat akan ditunda untuk sementara waktu.

    Antrian wisatawan medis

    Kisruh antarjiran di Asia Selatan juga berdampak pada pariwisata medis. Banyak warga Bangladesh yang bepergian ke India untuk berobat. Rejim visa liberal di India juga memungkinkan pemegang visa medis membawa keluarga atau teman selama perawatan.

    CareEdge Ratings, sebuah kelompok analisis industri di Mumbai, mencatat penurunan jumlah pasien Bangladesh di rumah sakit besar di India, yang berkisar antara 25% hingga 40%.

    Artinya, semakin sedikit wisatawan medis Bangladesh yang bepergian ke kota-kota besar seperti Kolkata, Chennai, dan Bengaluru.

    Pembatasan tersebut telah berdampak signifikan pada ribuan pasien Bangladesh yang bergantung pada layanan medis India yang hemat biaya. Banyak yang mencari pilihan pengobatan alternatif di Thailand, Malaysia, Singapura, dan Turki.

    “Pembatasan mobilitas antarnegara sering kali merupakan dampak dari perbedaan pendapat politik. India dan Bangladesh perlu melakukan dialog yang lebih panjang untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dengan perubahan pemerintahan di Bangladesh,” kata Ajay Bisaria, mantan utusan untuk Pakistan, kepada DW.

    “Pada akhirnya, ini tentang membangun kembali kepercayaan. Ini adalah masalah yang mudah diatasi, tetapi beberapa memberi dan menerima, dialog dan negosiasi akan diperlukan untuk mempromosikan mobilitas dan meringankan rezim visa pada tahun 2025,” lanjutnya.

    Mahasiswa hadapi masalah logistik

    Penundaan layanan visa India juga berdampak kepada pelajar Bangladesh yang ingin pergi ke Eropa. Pasalnya, tidak sedikit negara Eropa yang belum memiliki perwakilan di Bangladesh, seperti Finlandia, Rumania, dan Republik Ceko.

    Akibatnya, calon pelajar di Bangladesh harus melakukan perjalanan ke India untuk pengajuan aplikasi visa dan otentikasi identitas di sana.

    Persyaratan ini menjadi mimpi buruk logistik, karena banyak mahasiswa tidak dapat memperoleh visa India.

    Lebih dari 1.500 mahasiswa Bangladesh telah menerima surat penawaran universitas tetapi terjebak dalam ketidakpastian, karena tidak dapat menyelesaikan aplikasi visa secara tepat waktu.

    Selama pertemuan dengan diplomat UE pada bulan Desember, Muhammad Yunus, kepala penasihat pemerintah sementara Bangladesh, mendesak negara-negara Eropa untuk merelokasi pusat visa mereka dari New Delhi ke Dhaka atau ke negara tetangga lainnya, demi memudahkan pengajuan visa.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (nvc/nvc)

  • Sah! Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza Berlaku 19 Januari 2025

    Sah! Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza Berlaku 19 Januari 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza akan berlaku besok, Minggu (19/1/2025) pagi waktu setempat. Kabar ini disampaikan Qatar, selaku mediator yang membantu memediasi kesepakatan tersebut.

    “Sesuai dengan koordinasi para pihak dalam perjanjian dan para mediator, gencatan senjata di Jalur Gaza akan dimulai pada pukul 08.30 pada hari Minggu, 19 Januari, waktu setempat di Gaza,” kata juru bicara kementerian luar negeri Qatar Majed al-Ansari di akun X.

    “Kami menyarankan penduduk untuk mengambil tindakan pencegahan, berhati-hati sepenuhnya, dan menunggu arahan dari sumber resmi,” tambahnya, seperti dikutip AFP, Sabtu (18/1/2025).

    Waktu pasti dimulainya gencatan senjata belum jelas, meskipun Israel telah mengatakan tidak ada tahanan yang akan dibebaskan sebelum pukul 14.00 waktu setempat.

    Sebelumnya, Kabinet Israel juga telah menyetujui kesepakatan dengan kelompok militan Palestina untuk melakukan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza.

    Melansir Reuters, usai pertemuan lebih dari enam jam pada Sabtu dini hari waktu setempat, pemerintah Israel meratifikasi kesepakatan yang diharapkan dapat mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 15 bulan di wilayah Gaza, yang dikuasai oleh Hamas.

    “Pemerintah telah menyetujui kerangka kerja untuk pemulangan para sandera. Kerangka kerja untuk pembebasan para sandera akan mulai berlaku pada hari Minggu,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan singkat.

    Meski begitu, setelah kesepakatan gencatan senjata disetujui, pesawat tempur Israel terus melancarkan serangan udara di Gaza. Serangan pada Sabtu pagi menewaskan lima orang di sebuah tenda di daerah Mawasi, dekat Khan Younis, di selatan Gaza. Dengan demikian, sejak perjanjian diumumkan pada Rabu (15/1/2025) kemarin, jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel telah mencapai 119 orang.

    Kesepakatan ini mencakup gencatan senjata bertahap selama enam minggu, di mana sandera yang ditahan oleh Hamas akan ditukar dengan tahanan Palestina yang ada di penjara Israel. Pada tahap pertama, 33 dari 98 sandera Israel, termasuk wanita, anak-anak, dan pria di atas 50 tahun, akan dibebaskan, sementara Israel juga akan melepaskan semua wanita dan anak-anak Palestina di bawah 19 tahun yang ditahan.

    Nama-nama 95 tahanan Palestina yang akan diserahkan pada hari Minggu diumumkan oleh Kementerian Kehakiman Israel pada hari Jumat.

    (pgr/pgr)

  • Viral Video Eks Anggota DPRD Indramayu Disekap di Myanmar, Kementerian P2MI Koordinasi ke Kemlu RI – Halaman all

    Viral Video Eks Anggota DPRD Indramayu Disekap di Myanmar, Kementerian P2MI Koordinasi ke Kemlu RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Video permintaan tolong dari mantan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Robiin, kembali viral di media sosial pada pertengahan Januari 2025.

    Robiin dan ketiga temannya meminta pertolongan karena mengaku masih disekap dan disiksa di Myanmar. 

    Video dari Robiin sebelumnya juga pernah viral pada Oktober 2024, dan sejumlah pihak sudah merespons untuk upaya pembebasan, seperti Divhubinter Polri dan Kemlu RI bersama KBRI Yangon.

    Merespons ini, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

     

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait hal ini,” kata Wakil Menteri P2MI Christina Aryani kepada wartawan, Sabtu (18/1/2025).

     

    Berdasarkan hasil penelusuran, Robiin dan teman – temannya berada di Hpa Lu, Myawaddy, daerah perbatasan Myanmar dengan Thailand, yang juga menjadi wilayah konflik dan tak terjangkau penegak hukum.

     

    Christina menduga para WNI di Myawaddy, termasuk Robiin, dipekerjakan sebagai scammer atau operator penipuan daring oleh perusahaan setempat.

     

    “Diduga mereka dipekerjakan sebagai scammer oleh perusahaan penipuan daring di sana,” ungkap dia.

     

    Kendati lokasi sudah terdeteksi, ada kendala dalam upaya advokasi pembebasan WNI. Mengingat Myawaddy adalah daerah terpencil yang juga wilayah konflik bersenjata antara kelompok etnis bersenjata dengan militer Myanmar.

    Kementerian P2MI dan Kemlu RI tetap terus mencari solusi untuk menyelamatkan para WNI yang disekap di Myanmar.

     

    “Semoga segala hal yang tengah diupayakan Kemlu membawa hasil baik bagi WNI kita agar mereka bisa secepatnya kembali ke Tanah Air. Kami terus berkoordinasi,” ucapnya.

     

    Sejak viralnya video pertama Robiin, Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan pihaknya bersama KBRI Yangon, sudah melakukan upaya-upaya yang di antaranya menyampaikan sejumlah nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar.

     

    Koordinasi dan kerja sama dengan jejaring lokal di Myawaddy juga terus dijalin untuk upaya pembebasan ini.

     

    “Koordinasi dengan otoritas terkait di Myanmar, berkomunikasi dengan jejaring lokal di Myawaddy hingga menjalin kerja sama bilateral dan regional,” kata Judha. 

     

    Selain Robiin, Kemlu RI mencatat ada 81 WNI yang bernasib sama menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Myawaddy, Myanmar. Seluruhnya juga sedang ditangani Kemlu RI. 

     

    Judha mengatakan jumlah orang-orang yang menjadi korban TPPO itu sendiri terus bertambah meski ada beberap WNI yang sudah dikeluarkan dari wilayah tersebut pada 2024 ini.

     

    “Meskipun selama tahun 2024, 53 WNI telah berhasil dikeluarkam dari Myawaddy, namun penambahan kasus baru masih terus terjadi,” ungkapnya.

     

    Selain WNI, data yang diperoleh Kemenlu sendiri ada pula 59 warga negara lain yang juga memiliki kasus yang sama.

     

    Terlebih, mereka berada di wilayah Hpa Lu, Myawaddy yang merupakan daerah terpencil dan lokasi konflik bersenjata antara kelompok etnis bersenjata dengan militer Myanmar.

     

    “Kementerian Luar Negeri kembali mengimbau agar masyarakat berhati-hati denagn tawaran kerja luar negeri melalui sosmed dan selalu ikuti prosedur resmi penempatan kerja luar negeri,” tuturnya.

     

  • Prabowo Dijadwalkan Hadiri Perayaan Kemerdekaan India di New Delhi, 352 TNI Akan Ikut Lakukan Defile – Halaman all

    Prabowo Dijadwalkan Hadiri Perayaan Kemerdekaan India di New Delhi, 352 TNI Akan Ikut Lakukan Defile – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke India, dan hadir sebagai chief guest atau tamu utama perayaan Hari Republik India pada 24-26 Januari 2025. 

     

    Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan kunjungan Prabowo ini dalam rangka menguatkan kemitraan komprehensif strategis antar kedua negara yang dibentuk pada 2018.

     

    Adapun kehadiran Prabowo akan disambut dengan upacara penyambutan dari Presiden India, Droupadi Murmu di Istana Kepresidenan India, Rashtrapati Bhavan. 

    Prabowo dan PM India juya akan melakukan pertemuan bilateral pada 25 Januari 2025. Setelahnya, Prabowo dijadwalkan ikut melakukan penghormatan kepada Mahatma Gandhi  di Raj Ghat.

     

    “Presiden juga akan dijadwalkan untuk melakukan kunjungan ke Raj Ghat dalam rangka melakukan penghormatan kepada Mahatma Gandhi,” kata Kemlu RI dalam keterangan resminya, Sabtu (18/1/2025).

     

    Prabowo dan Narendra Modi juga akan menyaksikan pertukaran nota kesepahaman antara pemerintah kedua negara di sejumlah sektor seperti kesehatan, budaya, pendidikan, keamanan dan keselamatan maritim, dan obat- obatan tradisional.

    Kemudian pada 26 Januari 2025, Prabowo akan menghadiri upacara perayaan HUT India ke-76. Prabowo menjadi presiden keempat yang diundang sebagai tamu utama.

     

    Dalam kesempatan itu, 352 personel TNI ikut memeriahkan parade peringatan Hari Republik India lewat pertunjukan defile dan marching band. 

     

    “Kunjungan Presiden Indonesia ke India menegaskan penguatan serta perluasan kerja sama strategis antara Indonesia dan India, khususnya di sektor ekonomi, pertahanan, maritim, sejak kedua negara telah sepakat untuk menjadi Mitra Komprehensif Strategis di tahun 2018,” ucap Kemlu RI.

     

  • Eks Anggota DPRD Indramayu Disekap dan Disiksa di Myanmar

    Eks Anggota DPRD Indramayu Disekap dan Disiksa di Myanmar

    Indramayu, Beritasatu.com – Mantan anggota DPRD Indramayu 2014-2019 Robiin diduga disekap dan disiksa di Myanmar untuk dijadikan penipu online atau scammer. Robiin bersama tiga WNI mengunggah video di media sosial, meminta tolong kepada pemerintah agar membebaskan mereka.

    “Kepada Bapak Prabowo, presiden baru kami, tolong kami pak di Myanmar. Kami disekap, kami disiksa, tolong pak, tolong pak,” kata seorang WNI dalam video bersama Robiin yang sempat viral.

    Bupati Indramayu Nina Agustina telah berkoordinasi dengan institusi terkait untuk memulangkan Robiin bersama para WNI lainnya yang diduga jadi korban penyiksaan oleh komplotan scammer di Myanmar.

    “Kita terus pantau dan menjalin komunikasi dengan Mabes Polri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, BP2MI, Polda Jawa Barat dan semua institusi yang bertujuan agar Robiin dapat segera pulang ke Tanah Air,” katanya kepada Beritasatu.com, Sabtu (18/1/2025).

    Nina mengatakan Pemkab Indramayu terus berusaha memulangkan Robiin dan para WNI lainnya.

    “Kita terus bertekad agar Robiin segera dipulangkan, berbagai upaya akan kita lakukan,” katanya terkait mantan anggota DPRD Indramayu yang disiksa di Myanmar.