Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemlu

  • Trump Cari Harta Karun Baru di Wilayah Dekat RI

    Trump Cari Harta Karun Baru di Wilayah Dekat RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) melakukan kesepakatan untuk sumber daya tanah jarang dengan Australia. Langkah ini tak lama setelah China melakukan pembatasan ekspor pada ‘harta karun’ tersebut.

    Tanah jarang adalah mineral penting untuk banyak produk, seperti mobil dan semikonduktor. Awal bulan ini, Kementerian Perdagangan China mengumumkan perluasan pembatasan yang bertujuan mencegah penyalahgunaan mineral pada militer dan sektor sensitif lain.

    Keputusan ini membuat kelompok industri otomotif Barat waspada. Mereka menyebut tindakan China bisa mengacaukan rantai pasok.

    Baru-baru ini, presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese telah menandatangani perjanjian untuk meningkatkan pasokan tanah jarang dan mineral penting lain. Kesepakatan tersebut bernilai US$8,5 miliar atau Rp 141 triliun.

    Terkait kerja sama ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun juga telah buka suara. Menurutnya keputusan tersebut hasil pilihan pasar dan perusahaan.

    “Pembentukan rantai produksi dan pasokan global adalah pilihan pasar dan perusahaan,” kata dia, dikutip dari CNBC Internasional, Rabu (22/10/2025).

    “Negara kaya sumber daya alam dengan mineral penting perlu berperan proaktif untuk menjaga keamanan dan stabilitas rantai industri dan pasokan, serta memastikan adanya kerja sama ekonomi dan perdagangan,” imbuhnya.

    Sementara itu, manajer portofolio sumber daya alam di perusahaan investasi Ninety One, George Chevely mengatakan kerja sama dua negara sudah lama dinantikan. Ini juga jadi kesepakatan bagus meningkatkan pasokan mineral penting di luar China.

    “Ketika Anda berurusan dengan sektor yang dipolitisasi dan di mana uang pemerintah sebagai subsidi, memberitahu Anda sulit membuatnya berjalan secara ekonomi,” jelas Chevely.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemenlu: RI di KTT APEC berperan penting atasi tantangan kawasan

    Kemenlu: RI di KTT APEC berperan penting atasi tantangan kawasan

    ANTARA – ​Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani, Rabu (22/10) mengungkap peran strategis Indonesia dalam KTT APEC 2025 yang akan berlangsung di Korea Selatan pada 31 Oktober mendatang.  Ia menuturkan, Indonesia akan menyampaikan pandangan dan gagasan dalam menentukan kerjasama kawasan, guna menghadapi tantangan perkembangan AI dan perubahan demografi.
    (Suci Nurhaliza/Anggah/Soni Namura/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemlu Ungkap Isu Penting Ini Akan Dibahas di KTT ASEAN Malaysia

    Kemlu Ungkap Isu Penting Ini Akan Dibahas di KTT ASEAN Malaysia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Sidharto Reza Suryodipuro menegaskan bahwa krisis Myanmar, ketegangan di Laut China Selatan (LCS), serta kejahatan siber lintas negara akan menjadi fokus utama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia.

    Menurutnya, isu-isu kawasan yang telah lama menjadi perhatian seperti Myanmar dan LCS masih akan mendominasi agenda pertemuan para pemimpin ASEAN yang dijadwalkan berlangsung pada 26-28 Oktober 2025 mendatang.

    “South China Sea dan Myanmar masih menjadi pembahasan utama. Akan ada pertemuan khusus tentang Myanmar pada 24 Oktober sore, dan isu pemilu di negara itu akan menjadi bagian penting dari diskusi,” ujar Arto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Ia menjelaskan, hingga kini belum ada keputusan mengenai pengiriman tim pengamat ASEAN untuk pemilu di Myanmar. Namun, Indonesia dan ASEAN akan tetap berpegang pada Five-Point Consensus sebagai kerangka utama penyelesaian krisis politik di negara tersebut.

    “Tidak ada pembahasan untuk mengganti Five-Point Consensus. Ini proses jangka panjang yang mencakup penghentian kekerasan, bantuan kemanusiaan, pengangkatan utusan khusus, kunjungan utusan, dan dialog inklusif. Semua itu merupakan jalan menuju stabilitas Myanmar,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu Abdul Kadir Jailani menegaskan bahwa pemilu bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari proses menuju solusi politik yang dipimpin rakyat Myanmar sendiri.

    “Yang terpenting adalah implementasi efektif dari Five-Point Consensus. Pemilu bukan satu-satunya tujuan strategis. Kita melihat semuanya dalam konteks bagaimana langkah-langkah itu bisa berkontribusi pada proses politik yang inklusif,” kata Kadir.

    Selain Myanmar, kejahatan lintas negara seperti online scam dan online gambling juga menjadi perhatian serius dalam KTT kali ini. Arto mengungkapkan bahwa ASEAN bersama mitra eksternal tengah menegosiasikan statement on online scam di bawah forum East Asia Summit (EAS).

    “Ini merupakan inisiatif Amerika Serikat dan mendapat dukungan luas dari negara-negara ASEAN karena dampaknya lintas kawasan, mulai dari Indonesia, India, China, hingga Australia dan Selandia Baru. Jadi kemungkinan besar akan disepakati,” ujarnya.

    Selain isu keamanan kawasan, KTT ASEAN juga akan menjadi ajang para pemimpin untuk bertukar pandangan mengenai dinamika geopolitik dan geo-ekonomi global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sejumlah pemimpin negara BRICS dijadwalkan hadir dalam pertemuan tersebut.

    Arto menambahkan, sejumlah pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan beberapa pemimpin negara masih dalam tahap penjajakan.

    “Masih ada beberapa rencana pertemuan bilateral. Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya menjelang KTT,” pungkasnya.

    (tfa/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Ancam Naikkan Tarif, Kolombia Tarik Pulang Dubesnya dari AS

    Trump Ancam Naikkan Tarif, Kolombia Tarik Pulang Dubesnya dari AS

    JAKARTA –  Kementerian Luar Negeri Kolombia mengatakan pihaknya menarik duta besarnya dari Amerika Serikat, setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan akan menaikkan tarif terhadap Kolombia dan menghentikan semua pembayaran ke negara Amerika Selatan tersebut.

    Perseteruan Kolombia-AS ini terkait perseteruan yang bermula dari serangan militer AS terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba.

    Trump juga menyebut Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai “pemimpin narkoba ilegal” pada Minggu, tuduhan yang menurut pemerintahan Petro menyinggung.

    “Daniel Garcia-Pena, Duta Besar Kolombia untuk Amerika Serikat, telah dipanggil kembali untuk konsultasi oleh Presiden Gustavo Petro dan sekarang berada di Bogota,” kata Kementerian Luar Negeri Kolombia dilansir Reuters, Senin, 20 Oktober.

    “Dalam beberapa jam mendatang, pemerintah nasional akan menginformasikan keputusan yang telah diambil,” sambungnya.

    Pernyataan Trump mengenai pengedar narkoba menandai titik terendah baru dalam hubungan antara Washington dan Bogota, yang dituduh Trump terlibat dalam perdagangan narkoba ilegal.

    Petro telah menyatakan keberatan atas serangan militer AS terhadap kapal-kapal di Karibia, yang telah menewaskan puluhan orang dan mengobarkan ketegangan di kawasan tersebut. Banyak pakar hukum dan aktivis hak asasi manusia juga mengutuk tindakan militer tersebut.

    Trump mengatakan bantuan keuangan AS untuk Kolombia akan dihentikan dan rincian tarif baru akan diumumkan pada Senin, tetapi tidak jelas pendanaan apa yang dimaksud Trump.

    Kolombia pernah menjadi salah satu penerima bantuan AS terbesar di Belahan Barat, tetapi aliran dana tiba-tiba terhambat tahun ini akibat penutupan USAID, badan kemanusiaan pemerintah AS.

    Kolombia saat ini membayar tarif 10% untuk sebagian besar impor ke Amerika Serikat, tingkat dasar yang diberlakukan Trump pada banyak negara.

  • Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Polemik, China Buka Suara

    Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Polemik, China Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah China menyebut dalam proyek kereta cepat, termasuk Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung atau Whoosh tidak hanya menilai keuntungan ekonomi, tetapi juga perlu ditinjau manfaat bagi publik.

    “Perlu ditegaskan bahwa, ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin.

    Hal itu terkait dengan adanya permintaan dari pemerintah Indonesia untuk merundingkan restrukturisasi utang dengan China terkait kereta cepat Whoosh.

    “Pemerintah kedua negara sangat mementingkan pengembangan proyek ini. Otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua negara telah menjalin koordinasi erat untuk memberikan dukungan kuat bagi pengoperasian kereta cepat sehingga aman dan stabil,” papar Guo Jiakun.

    China, ucap Guo Jiakun, siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi.

    “Sehingga proyek ini akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas di kawasan,” ujarnya.

    Guo Jiakun menyebut, kereta api cepat Jakarta-Bandung itu sudah dua tahun resmi beroperasi dan dalam periode tersebut, moda transportasi itu dinilai telah beroperasi dengan aman, lancar dan tertib.

    “Kereta cepat ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan arus penumpang yang terus meningkat, dan manfaat ekonomi serta sosialnya terus dirasakan, menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur kereta api. Hal ini telah diakui dan disambut baik oleh berbagai pihak di Indonesia,” tegas Guo Jiakun.

    Diketahui Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR pada Agustus 2025 menyebut Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung (Whoosh) menjadi bom waktu bagi perusahaan itu.

    Penyebabnya adalah berdasarkan laporan keuangan semester I tahun 2025 menunjukkan bahwa KCIC mencatat kerugian sekitar Rp1,6 triliun. Di sisi lain, jumlah penumpang sepanjang 2024 hanya mencapai sekitar 6 juta orang, dengan rata-rata tarif Rp250 ribu per tiket.

    Artinya, total pendapatan kotor setahun tidak lebih dari Rp1,5 triliun.

    Proyek Kereta Cepat Whoosh sendiri menelan total biaya 7,26 miliar dolar AS atau setara Rp119,79 triliun (dengan kurs Rp16.500/per dolar AS). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya sebesar 1,21 miliar dolar AS (sekitar Rp 19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai 6,05 miliar dolar AS (sekitar Rp 99,82 triliun).

    Mayoritas porsi dana pengerjaan proyek Whoosh diperoleh dari utang pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3 persen dan tenor hingga 45 tahun.

    Proyek Whoosh didanai lewat skema “business to business” (B2B) dengan pinjaman dana luar negeri dari China Development Bank (CDB) mencapai sebesar 75 persen, sedangkan 25 persen modal lainnya dikucurkan oleh ekuitas pemegang saham.

    Diketahui PT KAI merupakan “lead consortium” dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) selaku pemegang saham Indonesia dalam KCIC. Komposisi konsorsium BUMN pemegang saham di KCIC adalah PT PSBI sebesar 60 persen dan pihak China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40 persen.

    PSBI sendiri terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dengan kepemilikan sebesar 58,53 persen, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan kepemilikan 33,36 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan kepemilikan 7,08 persen dan PT Perkebunan Nusantara I dengan kepemilikan 1,03 persen.

    Artinya, total pinjaman PSBI ke CBD adalah sekitar 2,72 miliar dolar AS (sekitar Rp44,92 triliun) belum ditambah dengan beban bunga yang diperkirakan mencapai 120-130 juta dolar AS per tahun atau setara hampir Rp2 triliun hanya untuk membayar bunga.

    Jika tingkat okupansi KCIC meningkat, margin keuntungannya tetap tipis karena biaya operasi dan pemeliharaan kereta cepat yang bersifat padat modal dan teknologi tinggi, sehingga tidak bisa ditekan secara signifikan.

    Danantara sebagai “holding” BUMN saat ini sedang mencari jalan keluar untuk menyelesaikan utang Whoosh tersebut meski Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan hasil dividen perusahaan-perusahaan BUMN dalam Danantara tidak digunakan untuk membayar utang, tapi seluruhnya untuk investasi.

    Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya menolak APBN digunakan untuk membayar utang proyek Whoosh. Menurutnya, selama struktur pembayarannya tertata dengan baik dan transparan, maka CDB tidak akan mempersoalkan.

  • RI Bidik Investasi Ekraf Tembus Rp794,2 Triliun pada 2025-2029

    RI Bidik Investasi Ekraf Tembus Rp794,2 Triliun pada 2025-2029

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mengungkap akumulasi realisasi investasi periode 2025 – 2029 dibidik dapat tembus Rp794,2 triliun.

    Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menjelaskan bahwa khusus pada 2025, realisasi investasi sektor ekonomi kreatif dibidik sebesar Rp136,3 triliun. Sementara hingga semester I/2025 realisasi investasi dilaporkan telah mencapai Rp90,12 triliun.

    “Semester pertama sudah tercapai 66% atau Rp90,12 triliun. Jadi kalau kita lihat memang pertumbuhannya trennya sangat positif,” kata Teuku Riefky saat ditemui di sela-sela agenda Friends of Creative Economy Meeting 2025 di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Lebih lanjut, pada 2026 pemerintah meargetkan realisasi investasi sektor ekonomi kreatif dapat mencapai Rp131 triliun hingga Rp146,5 triliun.

    Kemudian, pada 2027 Kemenekraf  menetapkan target kinerja investasi ada di kisaran Rp133,7 triliun hingga Rp157,7 triliun. Berlanjut pada 2028 sebesar Rp142,7 triliun hingga Rp170 triliun.

    Terakhir, pada 2029 atau tepat di akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka investasi sektor ekonomi kreatif ditargetkan mencapai Rp152,3 triliun hingga Rp183,7 triliun.

    Lebih lanjut, pada periode yang sama sektor ekonomi kreatif dilaporkan telah menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 5,69%. Posisinya diklaim telah melampaui target di level 5,3 hingga 5,54%.

    Kemudian, sektor ekonomi kreatif juga menyerap 26,47 juta lapangan pekerjaan hingga semester I/2025. Posisinya mencapai 104% dari target lapangan pekerjaan ekonomi kreatif yang tercipta sepanjang tahun ini mencapai 25,55 juta.

    “Pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia ini juga atas arahan Bapak Presiden yang merupakan hasil kolaborasi juga. Karena kami juga kolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan, Komdigi, Kementeria Pariwisata, kemudian juga Kementerian Luar Negeri seperti hari ini, Kementerian Perdagangan dan seterusnya,” pungkasnya.

  • Iran Batalkan Kesepakatan Kerja Sama dengan Badan Nuklir PBB

    Iran Batalkan Kesepakatan Kerja Sama dengan Badan Nuklir PBB

    Teheran –

    Pemerintah Iran telah membatalkan kesepakatan kerja sama yang ditandatangani dengan badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA, pada September lalu.

    Pembatalan itu, seperti dilansir AFP, Selasa (21/10/2025), disampaikan oleh seorang pejabat keamanan top Iran, yang dikutip media pemerintah Teheran. Kesepakatan dibatalkan itu memungkinkan IAEA untuk melanjutkan inspeksi fasilitas nuklirnya, jika negara-negara Barat menerapkan kembali sanksi PBB.

    “Kesepakatan itu telah dibatalkan,” kata Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, saat bertemu dengan mitranya dari Irak di ibu kota Teheran.

    “Tentu saja, jika badan tersebut memiliki proposal, kami akan meninjaunya di sekretariat,” tambahnya.

    Pembatalan itu diumumkan sekitar tiga pekan setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Abbas Araghchi, mengatakan bahwa negaranya akan membatalkan kesepakatan dengan IAEA tersebut.

    Sanksi PBB untuk Iran telah diberlakukan kembali sejak bulan lalu.

    Konfirmasi yang disampaikan Teheran ini akan menjadi kemunduran bagi IAEA yang berupaya membangun kembali kerja sama dengan Iran sejak Israel dan Amerika Serikat (AS) mengebom fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu.

    Sebelumnya pada Sabtu (18/10) lalu, otoritas Iran mengatakan bahwa pihaknya tidak lagi terikat oleh pembatasan program nuklir setelah kesepakatan penting antara Teheran dan negara-negara kekuatan dunia, yang berlangsung selama 10 tahun, telah berakhir.

    Kesepakatan yang diteken tahun 2015 lalu, yang ditandatangani di Wina oleh Iran, China, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan AS, mengatur pencabutan sanksi internasional terhadap Teheran dengan imbalan pembatasan program nuklirnya.

    Kesepakatan nuklir itu berantakan setelah Washington secara sepihak menarik diri selama masa jabatan pertama Presiden Donald Trump, dan Iran kemudian menarik kembali komitmennya.

    Hari berakhirnya kesepakatan nuklir tersebut ditetapkan pada 18 Oktober 2025, tepat 10 tahun setelah diabadikan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.

    Otoritas Iran menilai penerapan kembali sanksi-sanksi PBB bulan lalu membuat kesepakatan nuklir itu secara efektif tidak berlaku kembali.

    “Mulai sekarang, semua ketentuan (kesepakatan), termasuk pembatasan program nuklir Iran dan mekanisme terkaitnya, dianggap berakhir,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran pada hari berakhirnya kesepakatan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Afghanistan-Pakistan Kembali Sepakati Gencatan Senjata

    Afghanistan-Pakistan Kembali Sepakati Gencatan Senjata

    Jakarta –

    Untuk kedua kalinya dalam beberapa hari terakhir, Afganistan dan Pakistan menyepakati gencatan senjata demi menyudahi konflik militer antara kedua negara. Setelah bentrokan yang berlangsung selama berhari-hari dan menewaskan banyak orang serta melukai ratusan lainnya, gencatan senjata dicapai setelah negosiasi yang ditengahi Qatar.

    Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Qatar pada Minggu(19/10) dini hari, perwakilan kedua negara dalam perundingan di ibu kota Doha sepakat melakukan “gencatan senjata segera dan membentuk mekanisme untuk memperkuat perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan.”

    Saling jamin keamanan

    Setelah pembicaraan di ibu kota Qatar, Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif menyatakan bahwa kedua “negara tetangga akan saling menghormati keutuhan wilayah teritorial masing-masing.” Pertemuan lanjutan dijadwalkan pada Sabtu (25/10) di kota Istanbul, Turki, untuk membahas “isu-isu secara lebih merinci,” jelas Asif.

    Juru bicara pemerintahan Taliban Afghanistan, Sabihullah Mujahid, mengonfirmasi perkembangan ini. Ia menyatakan bahwa para pemimpin di Kabul “tidak akan mendukung kelompok mana pun yang melakukan serangan terhadap pemerintah Pakistan”.

    Perundingan penting Sabtu(18/10) di Doha dimediasi oleh Qatar dan Turki. Baik Afghanistan maupun Pakistan menyampaikan terima kasih kepada kedua negara tersebut. Menurut Kementerian Luar Negeri Qatar, tujuan pertemuan lanjutan di Istanbul adalah “menjamin keberlangsungan gencatan senjata serta memantau implementasinya secara tepat dan berkelanjutan.”

    Gencatan senjata pertama hanya bertahan selama dua hari

    Gencatan senjata pertama diberlakukan di pertengahan minggu lalu untuk meredam situasi. Sebelumnya, kedua belah pihak terlibat pertempuran darat menggunakan artileri dan senjata berat. Namun, gencatan senjata ini hanya berlangsung selama dua hari.

    Pada Jumat(17.10) sebuah serangan bom bunuh diri terjadi di wilayah perbatasan Pakistan utara, Waziristan. Tujuh anggota pasukan keamanan Pakistan tewas. Hal ini memicu eskalasi baru. Menurut pemerintah Islamabad, kelompok Hafis Gul Bahadur asal Afganistan terlibat dalam serangan tersebut.

    Menurut aparat keamanan Pakistan “serangan udara presisi” tersebut menargetkan kelompok Hafis Gul Bahadur, kelompok yang diduga memiliki keterkaitan dengan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Pemerintah Pakistan telah lama menghadapi eskalasi serangan dari TTP.

    Konflik telah berlangsung selama empat tahun

    Taliban membantah memberikan perlindungan bagi kelompok militan yang menyerang Pakistan. Sebaliknya, pemerintah di Kabul menuduh militer Pakistan sengaja menyebarkan informasi palsu dan merusak stabilitas Afghanistan. Sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021, bentrokan militer kedua negara telah berulang kali terjadi.

    Kedua negara tetangga ini berbagi perbatasan sepanjang sekitar 2.400 kilometer, yang ditetapkan pada tahun 1893 antara Inggris India saat itu dan Emirat Afghanistan. Garis perbatasan ini dikenal sebagai “Garis Durand”, yang hingga kini statusnya masih menjadi perselisihan kedua negara.

    Ketidakpercayaan mendalam antar kedua negara serta sengketa yang belum terselesaikan terkait kelompok militan di perbatasan diperkirakan akan terus membebani hubungan kedua negara yang dulunya bersekutu ini.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizki Nugraha


    (ita/ita)

  • Jangan Cuma Lihat Angka Keuangan, Tapi Manfaat Buat Publik

    Jangan Cuma Lihat Angka Keuangan, Tapi Manfaat Buat Publik

    GELORA.CO – Pemerintah China ikut komentar terkait polemik Whoosh dan rencana Indonesia untuk melakukan restrukturisasi utang. China menyebut dalam proyek kereta cepat, termasuk Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung atau Whoosh tidak hanya menilai keuntungan ekonomi, tetapi juga perlu ditinjau manfaat bagi publik.

    “Perlu ditegaskan bahwa, ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin (20/10/2025).

    Pemerintah kedua negara, kata ia, sangat mementingkan pengembangan proyek ini. Otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua negara juga telah menjalin koordinasi erat untuk memberikan dukungan kuat bagi pengoperasian kereta cepat sehingga aman dan stabil.

    China, ucap Guo Jiakun, siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi.

    “Sehingga proyek ini akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas di kawasan,” ujarnya.

    Guo Jiakun menyebut, kereta api cepat Jakarta-Bandung itu sudah dua tahun resmi beroperasi dan dalam periode tersebut. Moda transportasi itu dinilai telah beroperasi dengan aman, lancar dan tertib.

    “Kereta cepat ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan arus penumpang yang terus meningkat, dan manfaat ekonomi serta sosialnya terus dirasakan, menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur kereta api. Hal ini telah diakui dan disambut baik oleh berbagai pihak di Indonesia,” tegas Guo Jiakun.

    Diketahui Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR pada Agustus 2025 menyebut Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung (Whoosh) menjadi bom waktu bagi perusahaan itu.

    Penyebabkan adalah berdasarkan laporan keuangan semester I tahun 2025 menunjukkan bahwa KCIC mencatat kerugian sekitar Rp1,6 triliun.

    Di sisi lain, jumlah penumpang sepanjang 2024 hanya mencapai sekitar 6 juta orang, dengan rata-rata tarif Rp250 ribu per tiket. Artinya, total pendapatan kotor setahun tidak lebih dari Rp1,5 triliun.

    Proyek Kereta Cepat Whoosh sendiri menelan total biaya 7,26 miliar dolar AS atau setara Rp119,79 triliun (dengan kurs Rp16.500/per dolar AS). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya sebesar 1,21 miliar dolar AS (sekitar Rp 19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai 6,05 miliar dolar AS (sekitar Rp 99,82 triliun).

    Mayoritas porsi dana pengerjaan proyek Whoosh diperoleh dari utang pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3 persen dan tenor hingga 45 tahun.

    Proyek Whoosh didanai lewat skema “business to business” (B2B) dengan pinjaman dana luar negeri dari China Development Bank (CDB) mencapai sebesar 75 persen, sedangkan 25 persen modal lainnya dikucurkan oleh ekuitas pemegang saham.

    Diketahui PT KAI merupakan “lead consortium” dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) selaku pemegang saham Indonesia dalam KCIC. Komposisi konsorsium BUMN pemegang saham di KCIC adalah PT PSBI sebesar 60 persen dan pihak China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40 persen.

    PSBI sendiri terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dengan kepemilikan sebesar 58,53 persen, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan kepemilikan 33,36 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan kepemilikan 7,08 persen dan PT Perkebunan Nusantara I dengan kepemilikan 1,03 persen.

    Artinya, total pinjaman PSBI ke CBD adalah sekitar 2,72 miliar dolar AS (sekitar Rp44,92 triliun) belum ditambah dengan beban bunga yang diperkirakan mencapai 120-130 juta dolar AS per tahun atau setara hampir Rp2 triliun hanya untuk membayar bunga.

    Jika tingkat okupansi KCIC meningkat, margin keuntungannya tetap tipis karena biaya operasi dan pemeliharaan kereta cepat yang bersifat padat modal dan teknologi tinggi, sehingga tidak bisa ditekan secara signifikan.

    Danantara sebagai “holding” BUMN saat ini sedang mencari jalan keluar untuk menyelesaikan utang Whoosh tersebut meski Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan hasil dividen perusahaan-perusahaan BUMN dalam Danantara tidak digunakan untuk membayar utang, tapi seluruhnya untuk investasi.

    Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya menolak APBN digunakan untuk membayar utang proyek Whoosh. Menurutnya, selama struktur pembayarannya tertata dengan baik dan transparan, maka CDB tidak akan mempersoalkan.

  • Upaya Diplomatik Intensif Sedang Dilakukan untuk Mempersiapkan Pertemuan Putin-Trump

    Upaya Diplomatik Intensif Sedang Dilakukan untuk Mempersiapkan Pertemuan Putin-Trump

    JAKARTA – Para diplomat Moskow sedang melakukan pekerjaan yang “sangat menyeluruh dan sungguh-sungguh serius” untuk mempersiapkan pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dan mitranya dari Amerika Serikat Donald Trump, ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova.

    “Kontak (antara Presiden Putin dan Presiden Trump) telah terjadi dan telah dikomentari oleh administrasi kepresidenan. (Ajudan Kremlin, Yury) Ushakov memberikan informasi detail mengenai hal tersebut,” jelas Zakharova dalam sebuah wawancara dengan TASS, seperti dikutip 20 Oktober.

    “Menindaklanjuti kontak-kontak ini, para diplomat tinggi Rusia dan Hongaria mengadakan pembicaraan untuk mempersiapkan acara tersebut,” lanjutnya.

    “Pekerjaan juga sedang dilakukan melalui jalur diplomatik (di berbagai tingkat). Ini adalah ringkasan singkat dari pekerjaan yang sangat menyeluruh dan sungguh-sungguh serius yang saat ini sedang dilakukan oleh para diplomat Rusia dan mereka yang dipercaya untuk mempersiapkan kunjungan ini, pertemuan ini,” tandas diplomat tersebut.

    Setelah percakapan telepon dengan Presiden Putin pada 16 Oktober, Presiden Trump mengumumkan mereka telah sepakat untuk segera bertemu di Budapest.

    Ushakov mengatakan Moskow dan Washington tidak akan menunda memulai persiapan untuk pertemuan baru antara para pemimpin kedua negara, yang kemungkinan akan diselenggarakan di ibu kota Hongaria.

    Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban memerintahkan pembentukan panitia penyelenggara untuk mempersiapkan KTT tersebut, menjelaskan pekerjaan ini dimulai pada Kamis malam pekan lalu.